Tanda tangan digital diterapkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) guna meminimalisir terjadi pemalsuan dokumen dengan mengatasnamakan identitas pejabat.

TANJUNG.lombokjournal.com ~  Kejahatan tersebut berupa pemalsuan tanda tangan, bahkan hingga cap stempel yang dengan mudah diduplikat.

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, mengatakan, penerapan tanda tangan digital bertujuan untuk meningkatkan keabsahan dokumen yang mengatasnamakan identitas pejabat melalui tanda tangan digital, sehingga tingkat validasi sebuah dokumen dapat dipertanggung jawabkan.

“Sekarang ini masyarakat dengan mudah melakukan pemalsuan tanda tangan dengan cara menscan, baik itu tanda tangan bahkan cap stempel juga bisa dengan mudah dibuat, sehingga pentingnya adanya tanda digital ini agar keabsahan dokumen dapat terus terjamin,” tutur Najamuddin, dalam sambutannya pada acara Peluncuran Aplikasi Bank Data dan Tanda Tangan Digital Kabupaten Lombok Utara yang berlangsung di aula kantor bupati, Senin (19/7).

Adanya tanda tangan digital mencakup beberapa data dari identitas pemilik, seperti halnya sidik jari dan berbagai dokumen yang memastikan keabsahan dokumen tersebut.

“Tanda tangan biasa sangat mudah untuk ditiru saat ini, tetapi tanda tangan elektronik memiliki keakuratan yang sangat kuat. Seluruh identitas dari pejabat benar–benar terlihat, seperti ada analisa forensik seperti sidik jari orang yang tidak memiliki kesamaan oleh siapapun,” tutur Najamuddin.

Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Kominfo Lombok Utara, H. Muhammad, juga menjelaskan betapa pentingnya tanda tangan digital guna menghindari dari berbagai kecurangan.

Selain itu, tanda tangan digital sebelum dilakukannya peluncuran sudah melalui berbagai tahap pengkajian dan verifikasi.

“Proses tanda tangan digital sudah melalui proses pengkajian dan verifikasi oleh Balai Sertifikasi Elektronik yang berada di bawah naungan Badan Siber Dan Sandi Negara RI,” ungkapnya.

BACA JUGA:

• Nakes NTB, Insentifnya sudah Dibayarkan hingga Bulan Juni
• Paket Sembako Untuk Masyarakat Terdampak PPKM Darurat

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB)  membagikan 1300 paket sembako kepada masyarakat terdampak PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) Darurat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Paket sembako yang dibagikan kepada ojol (ojek online), pedagang asongan, kaki lima dan masyarakat miskin lainnya, tersebut, berupa beras dan kebutuhan harian lain.

“Hari ini di seputaran Pondok Prasi, Ampenan bagi keluarga nelayan”, ujar Asisten III, Nurhandini Ekadewi, di Mataram, Senin (19/7).

Nurhandini mengatakan, kegiatan ini inisiatif spontan dari para kepala OPD yang peduli dengan cara mengumpulkan dana. Selama masa PPKM banyak sektor ekonomi yang terdampak terutama bagi mereka yang harus mencari nafkah harian.

Asisten II, Ridwansyah didampingi beberapa kepala OPD saat menyerahkan bantuan mengatakan agar bantuan dapat dimanfaatkan sebaik baiknya.

“Semoga bermanfaat. Tetap jaga kesehatan dengan protokol kesehatan”, ucap Ridwansyah.

Sementara itu, Hamdan, juru parkir Pasar Kebon Roek, mengaku senang dengan bantuan yang diterimanya. Sedangkan, ibu Nafiah, pedagang ikan di Pondok Prasi, menghimbau agar bantuan bisa merata diperoleh warga lain.

“Masih banyak yang belum dapat. Mudah mudahan besok bisa dikunjungi lagi”, ujarnya.

BACA JUGA: Penanganan Covid-19; Melihat dengan Mata Lebah Atau Lalat

jm

Dusun yang akan mendapatkan jatah pembangunan berdasarkan kebutuhan utama (prioritas) yang lebih dulu disepakati melalui musyawarah dusun

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Pola pembangunan terutama pembangunan infrastruktur yang akan dilakukan Pemerintah Desa (Pemdes) Sambik Bangkol (Samba), Kecamatan Gangga, Lombok Utara mulai tahun 2022, mengalami perubahan.

Pemdes Sambik Bangkol hanya memprioritaskan sasaran dua atau tiga dusun saja alam pembangunan fisik setiap tahun. Tujuannya agar pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

Pendapat tersebut mengemuka saat Penjabat Kepala Desa Samba melakukan silaturrahmi ke Lokok Piko Dusun Jugil Barat, Jumat (16/07/2021).

BACA JUGA: Mahasiswa Unram Latih Wirausaha Ibu-ibu di Santong

Dalam kunjungan ittu hadir Kasi Pelayanan, Aridah, Kaur Keuangan, Syekh Abdullah, dan Para Staf Desa setempat. Kehadiran Pj Kades disambut langsung Perangkat Kewilayahan Jugil Barat, Efendi, tokoh masyarakat, tokoh agama, Ketua Ikatan Mahasiswa Desa Sambik Bangkol (IMDSB), Gito Saputra, serta warga dusun setempat. Kegiatan diawali shalat Jumat bersama.

Penjabat Kepala Desa Samba, Sarjono, mengatakan, perubahan pola pembangunan akan diltetapkan setelah dibahas dengan BPD dan para stakeholder terkait melalui musyawarah desa (musdes).

“Kita cermati, kebutuhan masyarakat di setiap dusun itu berbeda-beda sesuai potensi dusun yang bersangkutan. Nantinya kita akan sepakati bahwa setiap dusun akan mendapatkan jatah pembangunan berdasarkan kebutuhan utama (prioritas) yang lebih dulu disepakati melalui musyawarah dusun,” tuturnya.

Dijelaskannya, cara yang akan ditempuh untuk menunjuk dusun mana yang akan diprioritaskan, pihaknya akan melakukan kajian dengan matang terlebih dahulu sesuai skala prioritas masyarakat.

“Penentuan dusun mana yang dapat ditetapkan seperti arisan. Ya akan kita kocok, dusun mana yang mendapat pembangunan pada tahun anggaran 2022 dan seterusnya,” terang Sarjono.

Pada anggaran perubahan tahun 2021 nantinya, Pemdes Samba akan memprioritaskan penataan muka desa setempat, seperti pantai Luk atau Pantai Jugil.

BACA JUGA: Pembagian Sembako untuk Masyarakat Terdampak PPKM Darurat

“Nanti akan kita bahas pada Musrenbangdes bersama BPD dan unsur-unsur masyarakat, bahwa yang akan ditata pada perubahan anggaran tahun 2021 adalah muka desa kita. Kita niscaya make up muka Samba agar tampak bersinar dan merona,” ucap dia.

Pria yang beken disapa bung Jono ini menilai, pemerataan pembangunan itu sebetulnya harus fokus pada dua atau tiga sasaran saja, serta tidak perlu menyasar banyak dusun setiap tahun.

Logika pemerataan pembangunan itu tidak mesti dilakukan dalam satu tahun anggaran, tetapi bisa dihitung selama satu periode kepemimpinan seorang kades.

“Jadi, jika kita patok setiap tahun itu cukup dua atau tiga dusun saja, sehingga pembangunannya juga akan bisa maksimal. Saya yakin ini konsep pemerataan pembangunan menurut regulasi. Bukan anggaran dibagi seperti bagi-bagi biji kacang,” tegasnya.

Ia mencermati permasalahan pembangunan di Samba selama ini belum mengedepankan skala prioritas sesuai dokumen RPJMDes 2018-2024.

Sebab anggaran desa yang jumlahnya milyaran itu setiap tahun hampir dibagi habis perdusun. Dampaknya, tidak pernah terlihat adanya keberhasilan dalam membangun desa. Tapi yang justru terlihat itu hanya penampakan saja.

“Jangankan kita bicara manfaat, terlihat nyata saja tidak kok. Kedepan tidak boleh kita maknai pemerataan hanya sebatas semua dapat, tapi juga harus memperhatikan keadilan. Sebab adil itu bicara manfaat bagi masyarakat,” ungkap Pj Kades ini.

Protokol keehatan

Dalam kesempatan itu, Pj Kades juga mensosialisasikan penting bagi semua warga mematuhi anjuran pemerintah menerapkan protokol kesehatan Covid-19.

Langkah bersama ini untuk membentengi diri dan semua orang dari bahaya nyata pandemi virus Corona.

“Agenda kami juga sosialisasi terkait pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro. Upaya kita mencegah penularan dan penyebaran pandemi Covid-19 di wilayah kita. Sebagai warga negara yang baik, mari bersama-sama kita patuhi apapun yang menjadi instruksi pemerintah. Ini semata-mata demi kenyamanan kita semua,” kata Sarjono.

Dalam ajang silaturrahmi itu, pihaknya juga menyampaikan informasi pemilihan Kepala Desa dengan sistem pergantian antar waktu (PAW). Pihaknya mengajak warga setempat untuk kompak menyongsong PAW pemimpin Samba ke depan.

“Mari kita kedepankan persatuan dan kesatuan. Pemilihan Kades PAW ini rencananya akan kita gelar bulan Oktober atau Nopember. Mari bersama-sama kita sukseskan pemilihan nakhoda Samba yang baru. Saya yakin kebersamaan itu kuncinya. Ibaratnya berdampingan dalam keberagaman. Ini roh dari kohesi sosial kehidupan bermasyarakat,” kata Sarjono.

ang

Bantuan sembako dan hean korban melengkapi bantuan untuk keluarga kurang mampu yang dimuai sejak awal Juli

MATARAM.lombokjournal.com ~ Yayasan HBK PEDULI milik anggota DPR RI dari Dapil NTB-2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE atau yang lebih dikenal dengan sebutan HBK,  menyalurkan bantuan sembako dan hewan Qurban kepada keluarga anggotanya yang tersebar di seluruh P. Lombok.

Penyaluran bantuan sembako dan hewan korban itu, dimulai sejak hari Minggu (18/07/21).

Bantuan untuk keluarga para anggota HBK PEDULI itu merupakan bagian dari gerakan berbagi menyambut Hari Raya Idul Adha, yang akan dirayakan seluruh Umat Islam pada Selasa, 20 Juli 2021.

BACA JUGA: Penanganan Covid-19; Melihat Dengan Mata Lebah atau Lalat

“Pembagian sembako dan hewan Qurban kepada keluarga anggota HBK PEDULI ini, untuk melengkapi penyaluran bantuan sembako bagi masyarakat yang kurang mampu di P. Lombok, yang telah dimulai sejak tanggal 1 Juli yang lalu dan masih akan terus berlangsung hingga akhir bulan ini,” kata Ketua Yayasan HBK PEDULI, Hj. Dian HBK lewat sambungan telepon, Ahad (18/07/21).

Bantuan paket sembako untuk ribuan masyarakat kurang mampu di P. Lombok diketahui sedang disalurkan selama sebulan penuh di bulan Juli ini.

Sasarannya adalah mereka yang kurang mampu, khususnya para fakir miskin, para dhuafa, para orang yang sakit permanen, serta orang-orang yang hidup sendiri karena tidak memiliki keluarga lagi.

Hj. Dian HBK mengatakan, berbarengan dengan penyaluran bantuan sembako untuk masyarakat yang kurang mampu di P. Lombok, akan disalurkan juga bantuan sembako dan hewan Qurban untuk keluarga anggota HBK PEDULI berupa delapan ekor sapi untuk 8 Tim HBK PEDULI yang tersebar di P. Lombok.

Kemudian tiga ekor kambing untuk di kantor perwakilan HBK PEDULI yang berada di Jalan Kulintang, Kota Mataram.

Bantuan untuk keluarga anggota HBK PEDULI ini merupakan wujud rasa syukur dan penghormatan Yayasan HBK PEDULI. Atas seluruh sumbangsih, pengorbanan, serta dedikasi yang telah diberikan dengan sepenuh hati oleh segenap anggota HBK PEDULI dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat.

Kata Hj Dia, mereka adalah relawan-relawan kemanusiaan yang berada di garis depan dan menjadi tulang punggung pergerakan HBK PEDULI, dalam seluruh ikhtiar perjuangannya memberikan layanan kepada masyarakat Pulau Seribu Mesjid dengan semangat cinta, silaturahmi, dan kesetiaan.

BACA JUGA: Peringkat NTB Naik Terus Dalam Ajang IGA 2021

“Kami sangat bersyukur dan merasa bangga atas sumbangsih, pengabdian, dan pengorbanan seluruh anggota HBK PEDULI dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat.

Tentu saja ini akan menjadi memomentum yang sangat berharga bagi kami di HBK PEDULI untuk terus memupuk semangat kebersamaan dalam berbagi kepada sesama,” kata Hj. Dian HBK.

Ucapan syukur, rasa bangga, dan terima kasih juga disampaikan oleh H. Bambang Kristiono, SE (HBK) kepada seluruh anggota HBK PEDULI yang tersebar di P. Lombok.

Pria yang dikenal sebagai Samurainya Prabowo Subianto ini menegaskan, pembagian sembako untuk keluarga para anggota HBK PEDULI akan terus dijaga, dipertahankan untuk menjadi tradisi yang baik di internal anggota dan pengurus Yayasan.

“Kerja-kerja kemanusiaan Yayasan HBK PEDULI untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di P. Lombok tidak akan berarti apa-apa tanpa dukungan penuh, partisipasi aktif, dan keikhlasan para anggota dan pengurus-pengurusnya,” kata pria yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

HBK memastikan, ke depan HBK PEDULI akan meningkatkan kontribusinya untuk membantu masyarakat yang kurang mampu di P. Lombok. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang hingga kini belum jelas kapan akan berakhir.

Dalam situasi sulit seperti saat ini, sudah seharusnya semua saling menguatkan dan saling berempati terhadap sesama.

Setelah penyaluran paket bantuan sembako ini berakhir, maka mulai bulan Agustus HBK PEDULI akan mulai menyalurkan paket bantuan telur ayam sebagai pengganti penyaluran bantuan Makanan Siap Saji (MSS) yang ditujukan kepada ibu-ibu dan anak-anak.

“In syaa Allah mulai bulan Agustus nanti, HBK PEDULI akan mulai menyalurkan paket bantuan telur ayam untuk menaikan imun serta menjaga pasokan nutrisi ibu-ibu dan anak-anak. Ribuan telur ayam akan disalurkan dan dibagikan kepada warga yang kurang mampu disetiap harinya, menyasar kelompok ibu-ibu dan anak-anak di P. Lombok,” katanya. (*)

Me

Bencana pandemi Covid-19 sangat kompleks, pemerintah seolah-olah kehilangan akal dalam penanganan penularan virus yang berlangsung lebih setahun ini

LOTENG.lombokjournal.com ~ Penanganan bencana alam seperti gempa, banjir atau tanah longsor misalnya, bisa lebih lebih obyektif dan perencanaannya bisa lebih terukur.

“Tapi pandemi Covid-19 merupakan bencana non alam yang karakternya unik dan msiterius,” kata HL Gita Ariadi, Sekda yang juga Ketua Harian Satgas Penanganan Covid-19 Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) pada lombokjournal.com di kediamannya di Puyung, Lombok Tengah, Sabtu (17/07/21).

Saat ini tengah berlangsung penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat di desa dan kelurahan. Ini kelanjutan dari skenario Pemerintah menekan Covid-19, yakni dengan senjata ampuh menjalankan protokol kesehatan secara sempurna dan konsisten.

BACA JUGA: Bunda Niken: Edukasi Pneumonia Harus Ditingkatkan

Tapi masih terjadi lonjakan penambahan pasien yang positif Covid-19. Di NTB, pada hari Sabtu, terdapat pasien yang selesai isolasi dan dinyatakan sembuh sebanyak 106 orang. Namun pasien yang dinyatakan positif bertambah 315 orang. Bahkan pasien yang meninggal hari Sabtu 7 orang.

“Bayangkan, berapa banyak penambahan pasien positif kalau pemerintah tidak menerapkan PPKM,” kata miq Gita. Diterapkannya PPKM karena ada trend lonjakan pasien positif jelasnya.

Melihat trend kenaikan itu, tak berlebihan kalau Lalu Gita memprediksi pandemi ini bisa berlangsung panjang. Harus diakui bahwa Pemerintah belum menemukan jurus efektif dalam penanganan Covid-19.

“Ada faktor ketidakpastian. Ini bencana misterius, karena itu penanganannya trial and error,” katanya.

Miq Gita menjelaskan skenario penanganan Covid-19 yang telah diupayakan pemerintah.

Di antaranya, mandat kolektif nasional untuk menerapkan protokol kesehatan (prokes),  memakai masker menutup hidung dan mulut secara sempurna. Dengan menjaga jarak minimal 1 meter saat beraktivitas di luar rumah. Serta mencuci tangan sesering mungkin.

Selain itu, Pemerintah juga melakukan vaksinasi secara nasional. Dalam pelaksanaan vaksinasi di NTB, sampai hari Sabtu DOSIS 1 baru mencapai 549.462 (16,27%) dan DOSIS 2 mencapai 207.497 (6,14%).

Kemudian upaya berikutnya, karena adanya trend peningkatan penyebaran Covid-19, akhirnya Pemerintah menerapkan PPKM Darurat. Semula hanya berlaku di Jawa-Bali, kemudian melebar ke kota dan daerah lain di luar Jawa-Bali.

Untuk di NTB, beberapa kriteria yang ditetapkan akhirnya Kota Mataram termasuk salah satu daerah di luar Jawa-Bali yang juga menerapkan PPKM. Tapi saatnya ini penerapan PPKM di NTB berlangsung ke semua kabupaten/kota.

Penerapan PPKM  harus diikuti penanganan maksimal di tingkatan desa/kelurahan oleh Satgas atau Posko Desa/Kelurahan. Posko di tingkatan desa/kelurahan akan membantu warga suspek COVID-19 dan keluarganya

Pemerintah daerah diminta benar-benar memahami urgensi posko di tingkat desa/kelurahan, karena posko berfungsi memastikan di wilayah kerjanya mendata dan memantau warganya melakukan isolasi mandiri.

“Semua itu ihtiar yang dilakukan pemerintah untuk menangani Covid-19. Tapi selalu ada orang yang melihat dengan mata lebah, atau di pihak lain ada melihat dengan mata Lalat. Selalu ada orang yang menanggapi positif atau sebaliknya menanggapi negatif,” kata Lalu Gita.

BACA JUGA: Konsultasi Pemprov ke Banyak Pihak, Addendum Sudah Tepat

Ibarat itu disampaikannya menanggapi pihak yang pro dan kontra semua ihtiar yang dilakukan pemerintah dalam penanganan Covid-19.

Tentang ibarat itu dijelaskan, orang yang melihat dengan mata lebah terbiasa dengan yang baik, misalnya bunga. Orang jenis ini selalu melihat dari sisi baiknya.

Sebaliknya, mata lalat selalu menyukai sampah atau barang yang busuk. Maka orang yang memandang dengan mata lalat, selalu berkomentar buruk tiap ihtiar yang dilakukan

Misalnya, vaksinasi secara nasional baru mencapai sekitar 90 juta padahal penduduk Indonesia jumlahnya 200 juta lebih.

“Negara kemampuannya seperti itu. Tapi yang jelas, ada ihtiar sungguh-sungguh untuk menangani Covid-19,” kata miq Gita.

Rr

Masyarakat belum memahami apa itu pneumonia, Bunda Niken menjelaskan beberaa hal mengatasinya

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tingginya angka pneumonia di Indonesia mengharuskan seluruh stakeholder bergerak, salah satunya dengan meningkatkan edukasi kepada masyarakat.

“Banyak masyarakat yang belum memahami apa itu pneumonia dan bagaimana cara mengatasinya,” kata Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.

Bunda Niken mengatakannya saat memberikan testimoni dalam acara Kampanye Stop Pneumonia yang diadakan oleh Yayasan Sayangi Tunas Cilik yang berlangsung secara daring, Jum’at (16/07/21).

BACA JUGA: Peringkat NTB Naik Terus dalam Ajang IGA 2021 

Seperti ketahui, pneumonia merupakan peradangan paru-paru yang disebabkan oleh infeksi. Pneumonia bisa menimbulkan gejala yang ringan hingga berat.

“Sudah saatnya kita gesa dan masifkan edukasi mengenai pneumonia,” jelas Bunda Niken.

Ada beberapa hal yang bisa dilakukan untuk mencegah penyakit pneumonia.  Di antaranya memberikan ASI eksklusif, tuntaskan imunisasi, serta pastikan anak-anak kita menerima gizi yang baik.

“Mendapatkan perkembangan yang bagus dan juga hidup secara sehat. Jangan lupa menerapkan protokol kesehatan di era pandemi ini, seperti cuci tangan dengan sabun dan tidak menyentuh muka, serta menerapkan 5 M,” tutur Bunda Niken.

Di bagian lain, Deputi pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Agustina Erni menjelaskan, pneumonia menjadi penyebab kematian kedua terhadap anak-anak di tingkat global.

Ia berharap, pnemonia dapat menjadi tanggung jawab bersama.

BACA JUGA: Peresmian UTD, Kini RSUD KLU Siap Melayani Kebutuhan Darah 

“Sekarang kita juga diajarkan, bagaimana perlu memahami apa itu pneumonia yang saat ini menjadi persoalan di negara kita. Pencegahan pneumonia harus menjadi tanggung jawab kita bersama,” tutupnya.

Dalam acara Kampanye Stop Pneumonia tersebut, juga dilakukan peluncuran lagu ‘stop pneumonia’ yang dipersembahkan oleh Save the Children.

ser

Pemprov mengambil langkah melakukan addendum, sudah konsultasi ke banyak pihak

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah, HL Gita Ariady menegaskan upaya melakukan Addendum atau perjanjian ulang terkait kontrak produksi PT Gili Trawangan Indah di lahan milik Pemprov seluas 75 Ha di Gili Trawangan sudah tepat.

“Kita ingin memperbaiki pengelolaan aset kita disana, karena PT GTI masih memiliki hak mengelola sampai dengan 2026. Kalau hal ini dibawa ke pengadilan akan berlarut larut dan status lahan akan status quo,” jelas Lalu Gita Ariady.

Itu dikatakannya, saat menghadiri diskusi publik daring tentang permasalahan Addendum PT GTI dan Pemprov NTB yang digelar Sirra Prayuna Syandicate, Rabu (14/07/21).

Ditambahkannya, jika pun PT GTI dinilai melakukan tindakan wanprestasi atas kewajibannya mengelola lahan maka hal itu harus didasarkan pada putusan pengadilan.

BACA JUGA: Metode Sri dan Jarwo, Meningkatkan Produksi Petani Padi

Pemprov mengambil langkah dengan melakukan konsultasi ke banyak pihak. di antaranya Kemendagri, BPK, KPK dan lain lain untuk melakukan langkah tepat sesuai aturan hukum yang berlaku.

Serta melihat aspek lain di luar hukum termasuk keberadaan masyarakat yang menempati sebagian lahan yang dikelola PT GTI.

Adapun terkait Addendum, Pemprov baru dalam tahap melakukan pemetaan dan inventarisasi, serta mengumpulkan data terkait keberadaan PT GTI selama 25 tahun ini, dan keberadaan masyarakat yang melakukan usaha di sebagian lahan tersebut.

“Yang pasti masyarakat, PT GTI dan pemerintah provinsi sebagai pemilik aset tidak boleh dirugikan,” tambah Sekda.

Langkah yang saat ini sedang bergulir akan menjadi rancangan pokok pokok dalam surat keputusan (SK) Addendum yang dapat diterima oleh semua pihak.

Miq Gita mengatakan pula Adendum itu, semangatnya ingin membuat kolaborasi yang baik antara Pemprov berupa peningkatan nilai sewa lahan yang signifikan dari penerimaan saat ini sebesar 22,5 juta pertahun.

Miq Gite menegaskan pilihan adendum yang diambil Pemprov NTB sesuai dengan hasil formula yang direkomendasikan Jaksa Pengacara Negara (JPN) Kejati NTB, yang ditunjuk Pemprov selaku kuasa hukum Pemda.

Meski demikian, adendum kontrak kerja sama tersebut memiliki syarat. Yakni harus ada jaminan PT GTI kepada JPN Kejati NTB dan Pemprov NTB, bahwa mereka punya modal untuk diinventasikan di Gili Trawangan.

Miq Gite menyebutkan Addendum yang dipilih berjalan dengan tahapan yang sudah dilakukan.

Di antaranya, Pemprov melalui Kejati NTB telah melakukan berbagai konfirmasi dan validasi pada semua obyek di atas areal PT GTI.

Hasil validasi tersebut menunjukkan bahwa investor tidak bisa bekerja di lahan tersebut, karena masyarakat sudah lama menempati lahan itu.

BACA JUGA:

Peresmian UTD, Kini RSUD KLU Siap Melayani Kebutuhan Darah

“Tapi, kami ingin masyarakat tidak dirugikan dengan memedomani ketentuan hukum yang berlaku. Salah satunya, putusan Mendagri tanggal 4 Juni tahun 1997 sebagai konstruksi Hukum untuk bisa mereduksi klausul perjanjian yang bisa dilakukan oleh pemerintah daerah,” tandas Sekda.

nov/jm

Dalam Lomba Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan IGA 2021, peringkat NTB naik posisi ke-3, yang sebelumnya pada peringkat 15.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Peringkat NTB naik posisi ke-3 dalam Lomba Inovasi Daerah dan Pemberian Penghargaan IGA 2021 Kementerian Dalam Negeri, setelah bulan lalu masih terbawah kemudian peringkat 15 dan melesat ke posisi 3 nasional.

“Saat ini kita termasuk provinsi inovatif bersama Jateng dan Sumsel dengan skor 54,3. Selisih tujuh poin dengan daerah di peringkat pertama. Sedangkan sepuluh kabupaten/ kota kita ada di peringkat 15 nasional”, jelas Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik, Najamuddin Amy, di Mataram, Kamis (15/7).

Hal tersebut jelas Bang Najam karena pelaporan 35 inovasi ke Litbang Kemendagri disertai input data dan dokumen pendukung yang telah komprehesif dan divalidasi. Inovasi itu diantaranya NTB Care, E Samsat, E Lestari dan Sistem Informasi Posyandu yang masih optimis digadang sebagai peringkat pertama kategori sangat inovatif bersama inovasi lainnya sebelum 18 Agustus depan.

Penghargaan IGA sendiri pada tahun lalu memberikan penghargaan kepada 195 daerah. 31 daerah dengan kategori sangat inovatif diantaranya diusulkan ke Kementerian Keuangan untuk mendapatkan alokasi Dana Insentif Daerah (DID).

Dalam prosesnya, 36 indikator yang digunakan dalam Indeks pengukuran menghasilkan rangking indeks inovasi daerah di tiap klaster provinsi, kabupaten/kota, daerah tertinggal dan daerah perbatasan.

“Masih ada waktu untuk memperbaiki kelalaian pelaporan dan input data kemarin karena banyak terobosan yang sudah kita lakukan”, tandas Najamuddin.

BACA JUGA: Metode SRI dan Jarwo, Meningkatkan Produksi Petani Padi

Sementara itu, Kepala Badan Litbang Kemendagri, Agus Fatoni, data hari ini pukul 12.00 Wita peringkat NTB naik signifikan. Tahun 2020 lalu, Kemendagri menjaring 17.779 inovasi dari 484 pemerintah daerah.

“Selain berkompetisi, daerah juga perlu membina kerjasama dan mengoptimalkan kekhasan daerah sebagai inovasi”, ujar Agus.

jm

Metode tanam padi dengan kombinasi System of Rice Intensification (SRI) – Jajar Legowo (Jarwo) pada Program Integrated Farming System (IFS), dapat meningkatkan produksi petani.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Pesan tersebut disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, pada kegiatan panen padi sistem tanam SRI kombinasi Jarwo, di dusun Dasan Baru Tojong-Ojong, desa Selebung, kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Kamis (15/7).

“Cara dan inovasi ini, harus mampu meningkatkan produktivitas hasil pertanian petani,” kata Zulkieflimansyah, di lokasi Depot Sekolah Lapang IFS daerah Irigasi Gde Bongoh.

Namun sistem ini juga bukan hanya sementara tapi harus  mampu dikembangkan dan disosialisasikan secara masif. Menurutnya, petani sering menyepelekan himbauan, karena kebiasaan menanam padi selama 3 kali dalam setahun.

Nah, kalau tidak memahami secara ilmu pengetahuan untuk menanam selang seling padi, palawija dan padi, sulit bagi petani, karena sudah menjadi kebiasaan. Oleh sebab itu, tunjukan hasil dari pola tanam tersebut.

Biasanya petani akan mengubah kebiasaannya apabila melihat hasil yang lebih baik, sehingga terobosan dan keteladanan cara penanaman sistem ini harus diperlihatkan dengan contoh hasil yang lebih baik dari hasil produksi petani tersebut.

“Dengan sistem ini tiba-tiba produktifitasnya meningkat tajam, lebih besar dari hasil yang biasa, maka tanpa diajak pun petani akan mengikuti,” tutur gubernur.

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah, Fathul Bahri, mengatakan, untuk mendukung hal itu, ia akan menyelesaikan bendungan mujur guna mengatasi ketersediaan air dalam sektor pertanian dan perkebunan.

Walaupun di tengah berbagai persoalan seperti terjadi pergolakan sosial dan pembebasan lahan untuk mendukung penyelesaian bendungan tersebut.

“Ini semua untuk meningkatkan hasil pertanian demi kesejahteraan petani,” ujar Fathul Bahri.

BACA JUGA: Beras Jadi Bentuk TPP PNS, Upaya Menstabilkan Harga Gabah

Kadis PUPR, H. Sahdan, menjelaskan sistem ini pada dasarnya untuk mengatur penggunaan air dalam proses penanaman padi.

“Karena sumber air di hulu ini berlimpah, bagaimana siklus pengairannya mampu sampai ke hilir,” ujarnya.

Selain persoalan air, yang harus menjadi konsentrasi petani untuk meningkatkan produktifitas padi adalah pola tanam serempak dan bersama dengan sistem selang seling padi dan palawija.

edy

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) berencana mulai awal Agustus 2021, Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) PNS, bukan hanya diberikan uang, namun diberikan komoditas berupa beras 10 Kg.

LOTENG.lombokjournal.com ~ “Tujuannya agar menjaga harga gabah stabil demi kesejahteraan petani dan UMKM lokal NTB,”kata Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat menghadiri Kegiatan Panen Padi ”Demplot Kombinasi Metode System of Rice Intensification (SRI) – Jajar Legowo (Jarwo)” Program Integrated Farming System (IFS), di  dusun Dasan Baru Tojong-Ojong, Desa Selebung, Kecamatan Batukliang, Lombok Tengah, Kamis (15/7).

Lebih lanjut jelas Zulkieflimansyah, bahwa beras yang diberikan ini berasal dari pabrik yang membeli gabah dari petani lokal, sehingga ada kesinambungan permintaan dengan harga gabah agar mendekati kestabilan.

Pegawai di pemprov ada sekitar 13.000 orang, kalau tiap bulan dengan TPP diberikan beras 10 Kg maka akan ada pabrik penggilingan yang akan terus hidup.

“Apalagi kualitas beras kita sangat baik, tidak kalah dengan daerah lain,” ucapnya.

Pabrik penggilingan yang dipilih adalah yang mau membeli gabah dari para petani lokal NTB. Sehingga bila konsep ini juga diterapkan di Lombok Tengah dan kabupaten/kota lainnya, maka akan sangat membantu harga gabah petani tetap stabil dan tidak anjlok.

Gubernur berharap, Bupati Lombok Tengah mengikuti langkah ini, minimal awal bulan September untuk mengawalinya.

BACA JUGA: Metode SRI dan Jarwo, Meningkatkan Produksi Petani Padi

Selain itu pemerintah daerah juga harus tegas agar tidak ada permainan dalam pembelian gabah di petani dan beras di pabrik penggilingan. Buatkan aturan dan mekanisme yang baik.

Setelah tahun ini pemberian beras, tidak menutup kemungkinan produk selanjutnya yang akan dibagikan dengan TPP adalah produk seperti kopi, teh, minyak kelapa dan produk UMKM lainnya.

“Oleh sebab itu, kita ikut membantu produk UMKM dan ada kebanggaan kita menggunakan dan mengkonsumsi karya putra-putri daerah,” tutur gubernur.

Setelah terpenuhi kebutuhan dalam daerah, dengan adanya kost of learning, produk-produk NTB dapat dijual ke luar daerah se-Indonesia bahkan dunia.

“Perjalanan panjang, selalu harus dimulai dengan keberanian memulai dengan langkah pertama,” ujar Zulkieflimansyah.

edy