Capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) per 27 Juli 2021 belum juga maksimal lantaran adanya pandemi Covid-19 yang hingga saat ini terus meningkat kasusnya.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati KLU, H. Djohan Sjamsu, menyampaikan hal tersebut dalam Rapat Evaluasi Potensi PAD KLU, yang digelar di Aula Kantor Bupati, Rabu (28/7).

Dalam rapat yang dihadiri oleh Sekda, Asisten Bidang Pemerintahan, dan unsur pimpinan OPD, tersebut, Bupati Djohan menyatakan maklum atas turunnya perolehan PAD saat ini, namun Kepala OPD di KLU harus tetap optimis bisa meningkatkan PAD.

“Kondisi yang diakibatkan Pandemi Covid-19, memicu penurunan PAD KLU, tetapi yang kita harapkan seluruh aparatur yang ada tetap semangat dan fokus, serta kita ikhtiar maksimal,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Bupati, Danny Karter Febrianto, menambahkan, agar seluruh kepala OPD tetap saling mengingatkan dan menguatkan dalam berkoordinasi meningkatkan PAD. Kepala OPD dapat memanfaatkan sumberdaya yang ada dengan maksimal, agar capaian PAD ke depannya bisa ditingkatkan.

BACA JUGA: Satgas Investasi Ikut Fasilitasi Penyelesaian Gili Trawangan

jfs

Satgas (Satuan Tugas) Percepatan Investasi dan Kementrerian Investasi/BKPM dilibatkan dalam memutuskan pemanfaatan lahan 65 hektar milik Pemprov NTB di Gili Trawangan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, pada rapat Fasilitasi Permasalahan Investasi antara Pemprov NTB dan PT. Gili Trawangan Indah (GTI) terkait Tata Ruang, dan Tanah Terlantar di kabupaten Lombok Utara (KLU), digelar secara virtual, di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur, Rabu (28/7).

Kehadiran Satgas Investasi dan Kementrerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) ini, untuk memusyawarahkan secara bersama dan mendengarkan semua informasi terkait masalah tersebut.

“Jangan sampai ada informasi yang tidak lengkap didengar oleh Satgas,” tegas Zulkieflimansyah.

Zulkieflimansyah kembali mengatakan bahwa kepentingan dan kesejahteraan masyarakat disana lebih utama, namun di sisi lain akan tetap memuliakan investasi. Jika PT. GTI tetap mengakomodir solusi demi kesejahteraan masyarakat lokal setempat, gubernur mempersilakan untuk melanjutkan investasi.

“Kalau (syarat-syarat) kesepakatan untuk adendum disepakati, kalau tidak ya putus kontrak,” ujar Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Aset Pemprov di Trawangan untuk Kesejahteraan Masyarakat

Sementara itu, Direktur PT. GTI, Winoto, mengatakan, pada prinsipnya adendum untuk mengakomodir kepentingan demi kesejahteraan masyarakat setempat disambut dengan baik.

Winoto mengatakan bahwa sudah sejak awal berinvestasi, banyak gangguan sosial terjadi dari oknum yang tidak ingin kehadiran PT. GTI, sehingga pembangunan terbengkalai.

“Tetapi keinginan baik dari Gubernur NTB untuk memberikan kesempatan berinvestasi dengan catatan memperbaiki masterplan untuk tetap memperhatikan usaha masyarakat akan segera ditindak lanjutinya,” jelas Winoto.

BACA JUGA: Gili Trawangan Dimaksimalkan untuk Masyarakat Setempat, Ini Sikap Gubernur dan Bupati Lombok Utara

Menurut Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi, kehadiran pemerintah adalah untuk tetap melundungi kepentingan masyarakat, investor dan pemasukan bagi daerah.

“Aspek yang harus diperhatikan dalam investasi adalah hak dan kepentingan masyarakat di lokasi tersebut,” kata Imam.

Imam menegaskan kepada PT. GTI agar berkomitmen merealisasikan rencana investasinya, tentunya dengan mengedepankan kesepakatan dengan Pemprov NTB.

Maka konklusinya adalah poin pertama, agar pemprov bersama dengan pemerintah KLU segera melakukan verifikasi dan pendataan seluruh aset serta properti yang ada di lahan 65 Ha.

Poin ke-dua, hasil verifikasi akan dibahas kembali dengan PT. GTI terkait perubahan masterplan yang mengakomodir usulan pemprov sesuai dengan informasi dari hasil verifikasi.

Kemudian poin tiga, setelah rapat yang akan dilakukan oleh pemprov, Pokja III, Satgas dan PT.GTI, akan dipastikan apakah PT.GTI siap melanjutkan rencana investasi atau menyatakan ketidaksanggupannya melanjutkan investasi di Gili Trawangan.

Dan poin keempat, rencana pengembangan di Gili Trawangan harus memiliki dokumen kesesuaian tata ruang.

“Jadi kami berharap ada upaya juga segera merevisi tata ruang di area tersebut agar tidak menyalahi aturan ke depan,” tutupnya.

edy

Kunci aman dan produktif yang dapat dilakukan masyarakat di masa pandemi Covid-19 adalah dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengatakan bahwa kegiatan-kegiatan produktif tetap bisa dilaksanakan, seperti; pedagang tetap bisa berdagang, semua tetap bisa bekerja, tetapi dalam situasi dengan kebiasaan baru yaitu hidup New Normal.

“Bila semua taat prokes dan aturan serta himbauan, maka semua kegiatan dan aktifitas tidak akan diperketat dan dibatasi,” ujar Sitti Rohmi saat menyampaikan sambutan dalam acara “Uji Publik Rencana Aksi Open Government Partnership (OGP) Local”, yang dilaksanakan via zoom meeting, Rabu (28/7).

Sitti Rohmi menegaskan bahwa pandemi covid-19 menjadi tugas dan tanggung jawab bersama. Pemerintah telah menggalakkan berbagai protokol kesehatan (prokes) agar masyarakat dapat terus menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

“Pemerintah terus menggalakkan protokol kesehatan covid-19, namun apabila tidak diikuti dengan ketaatan kita bersama dalam mematuhi prokes maka semua upaya yang dilakukan pemerintah sia-sia, untuk itu perlunya seluruh elemen masyarakat ikut serta patuh terhadap prokes,” tegasnya.

BACA JUGA: NTB Raih Program OGP, Pelayanan Publik harus Dioptimalkan

mit/ser

NTB, satu-satunya provinsi yang masuk Program OGP Internasional bersama empat kabupaten/kota, yaitu kota Semarang, kabupaten Banggai, Brebes dan Sumbawa Barat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengungkapkan hal tersebut saat membuka acara Uji Publik Action Plan, Open Government Partnership (OGP) Internasional, yang berlangsung secara daring, Rabu (28/7).

“Kita sudah masuk untuk berkompetisi harus betul-betul dimanfaatkan sebaik mungkin,” kata Sitti Rohmi.

Program-program yang telah digagas oleh pemerintah harus bermanfaat bagi masyarakat, salah satunya program unggulan NTB Care. Sitti Rohmi mengatakan bahwa NTB Care hadir kemasyarakat sebagai media yang dapat dimanfaatkan masyarakat dalam berbagi keluh kesah dengan pemerintah.

“Dengan komunikasi dua arah yang baik sebagai modal awal yang baik bagi pemerintah sehingga apapun yang ingin disampaikan oleh masyarakat bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja melalui aplikasi NTB Care,” ujarnya.

Sitti Rohmi juga menjelaskan kehadiran Posyandu Keluarga sebagai media edukasi berbasis dusun yang menangani permasalahan kesehatan, sosial dan ekonomi masyarakat. Adanya sistem informasi Posyandu Keluarga dapat merangkum seluruh data-data posyandu keluarga se-NTB.

“Data tersebut dapat menjadi bahan kita untuk melakukan action-action ke depan untuk mengatasi berbagai permasalahan yang ada,” tutur Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Anak Mesti dijaga Kesehatan Fisik dan Mentalnya di Masa Pandemi

Sementara itu, program unggulan NTB Satu Data sebagai salah satu solusi Provinsi NTB dalam masalah kurang keakuratan data. Seluruh OPD dapat memanfaatkan NTB Satu Data dalam pengelolaan data dan saat menjalankan program

Di sisi lain, Sitti Rohmi mengapresiasi Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong (PDPGR) Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) atas masuknya ke dalam Program OGP.

“Program Daerah Pemberdayaan Gotong Royong KSB menjadi salah satu kegiatan yang dapat dicontoh oleh kabupaten/kota yang lain, karena sistem gotong royong sudah tumbuh sejak dahulu sehingga pada saat terjadinya bencana alam kita dapat langsung bergerak,” pungkas Sitti Rohmi.

ser

Ketua TP PKK NTB, Hj Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengatakan, di masa pandemi penting menjaga anak tetap sehat fisik dan mental, sebab itu suara anak harus didengar.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hj. Niken menekankan pentingnya akses vaksinasi bagi anak sekolah sebagai perlindungan. Ia berharap Forum Anak yang telah mengerti pentingnya vaksinasi dapat mendorong dan mendukung dilakukannya vaksinasi bersama di setiap tempat tinggal secara mandiri bagi anak ataupun orang dewasa yang belum mengerti.

“Kebutuhan anak tidak sama dengan orang dewasa. Dimasa pandemi ini banyak juga anak yang terpapar virus karena kelalaian prokes atau belum mendapatkan vaksinasi”, ujar Hj. Niken saat Webinar bersama Forum Anak NTB, di pendopo, Rabu (28/7).

Selama dua tahun ini banyak pelajaran berharga yang dapat dihimpun saat kesulitan dalam bermain, belajar dan beribadah. Untuk itu penting bagi anak memiliki jejaring sendiri di lingkungan mereka untuk membahas dan menyuarakan konteks yang riil dengan lingkungan sekitar.

“Anak adalah generasi yang cerdas dan rasional yang bisa diharapkan menjadi generasi tangguh di masa depan”, tuturnya.

BACA JUGA: NTB Raih Program OGP, Pelayanan Publik harus Dioptimalkan

Sementara itu, wakil PLAN NTB, Rizki Mahardika yang kerap bekerjasama dengan Forum Anak NTB, mengapresiasi upaya yang dilakukan agar anak dapat terus berkarya sekaligus menjaga anak anak di masa pandemi.

Dikatakannya, Forum Anak yang digelar Juni lalu dalam rangkaian Hari Anak Nasional menghasilkan beberapa poin suara anak yang ingin disampaikan kepada pemerintah. Diantaranya, penanganan serius eksploitasi anak dan narkoba, fasilitas ramah anak dan rumah rehabilitasi bagi anak pelaku kriminal.

“Kami berharap suara anak dapat dipertimbangkan sebagai kebijakan khusus yang berpihak kepada anak”, kata Rizki.

jm

Tim khusus dibentuk untuk mempermudah komunikasi petani tembakau dengan perusahaan besar, sehingga petani tembakau sejahtera.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah meminta kepada Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) NTB bersama petani tembakau membentuk tim khusus dalam mempermudah solusi yang dihadapi oleh para petani tembakau selama ini.

Gubernur menyatakan hal tersebut saat menerima kunjungan Koalisi Bersama Petani Tembakau Lombok, di ruang kerjanya, Rabu (28/7).

“Tim khusus itu nantinya diharapkan dapat memperkuat koordinasi dan sinergi dalam meningkatkan bahan baku tembakau maupun pengadaan pupuk dan lain sebagainya,” ujar Zulkieflimansyah.

Selain itu, Zulkieflimansyah juga meminta kepada para petani untuk mengubah kegiatan oven tembakau yang sebelumnya menggunakan kayu bakar agar beralih ke oven yang memanfaatkan teknologi. Upaya ini untuk meminimalisir pemakaian kayu dalam skala besar yang merusak ekosistem hutan di beberapa daerah.

BACA JUGA: Gili Trawangan Dimaksimalkan untuk Masyarakat Setempat, Ini Sikap Gubernur dan Bupati Lombok Utara

Sementara itu, Ketua Koordinasi Koalisi Bersama Petani Tembakau Lombok, Sarjan Lepak berterima kasih terhadap respon cepat gubernur atas permohonan bersilaturahmi melalui akun facebook pribadi gubernur.

“Alhamdulillah semua petani tadi di respon baik sama pak gubernur. Pak Gubernur juga akan siap membantu para petani tembakau baik memperkuat hubungan dengan perusahaan perusahaan besar pemasok tembakau kita,” tuturnya.

manikp@kominfo

Saat Dengan Pendapat, Komisi V DPRD NTB sampaikan sorotan serius terkait dengan ketersediaan oksigen yang masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasannya terhadap penanganan Pandemi Covid-19,  memanggil Dinas Kesehatan dan pihak Rumah Sakit Umum Provinsi NTB untuk melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP), Selasa, (27/07/21).

RDP tersebut digelar karena melihat penyebaran Covid-19 di Provinsi NTB terus menunjukkan tren peningkatan. Padahal telah dilakukan berbagai upaya untuk mengatasinya, termasuk dengan menggelontorkan anggaran yang cukup besar.

BACA JUGA: Distribusi Oksigen Harus Merata dan Selektif Penggunaannya

“Pemerintah sudah bekerja maksimal, tapi memang tingkat Pandemi ini terus naik, dan ini belum puncaknya. Sementara di satu sisi kita punya keterbatasan untuk menanganinya,” ujar Ketua Komisi V DPRD NTB, TGH. Mahalli Fikri.

Melihat lonjakan kasus Covid-19 di NTB, Komisi V kemudian memberikan saran kepada pemerintah untuk mengambil sejumlah kebijakan strategis. Diantaranya penanganan pasien Covid-19 supaya dilakukan dengan terpusat.

“Kita tawarkan solusi agar rumah sakit swasta itu untuk menangani penyakit bukan Covid-19. Tapi rumah sakit milik pemerintah khusus menangani pasien Covid-19 agar tidak campur aduk,” ungkapnya.

Kemudian itu hal yang menjadi sorotan cukup serius Komisi V yakni terkait dengan ketersediaan oksigen yang masih sangat kurang dibandingkan dengan kebutuhan.

“Masalah oksigen ini jelas kita sangat kurang tapi sedang diupayakan cara-cara yang luar biasa untuk pengadaannya. Kami minta dalam situasi seperti ini tidak bisa kita pakai cara normal, harus ada cara cerdas. Karena kondisi Covid-19 di daerah kita ini memerlukan kerja keras,” tegasnya.

Dari pantauan Dewan, disadari bahwa pemerintah memiliki keterbatasan hampir pada semua lini dalam penanganan Covid-19 ini. Namun demikian, ia mengharapkan supaya pemerintah daerah tidak menyerah begitu saja.

BACA JJUGA: Oksigen dan Obat Dijamin Tersedia, Masyarakat Jangan Cemas

“Kalau kita baratkan kondisi kita saat inu yang serba terbatas, ibarat pakai selimut, kaki ditutup kepala kelihatan, kepala ditutup, kaki kelihatan. Begitulah kondisinya kita dalam menghadapi Covid-19 ini,” jelasnya.

Ast

Proses Adendum antara Pemrov NTB dengan PT. Gili Trawangan Indah, Sikap Gubernur NTB dan Bupati Lombok Utara Menekankan kesejahteraan masyarakat setempat

MATARAM.lombokjournal.com  ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, SE., M.Sc.,  dan Bupati Lombok Utara (KLU) H. Djohan Sjamsu, SH menyatakan sikapnya terkait pemanfaatan aset Pemrov NTB yang dikelola PT. Gilingan Terawangan Indah (GTI), yakni harus menyejahterakan masyarakat.

“Apa yang dilakukan pemerintah selama ini, tentunya untuk mengakomodir kepentingan dan kesejahteraan masyarakat KLU,” kata Gubernur Zul.

Hal itu ditegaskan dalam rapat evaluasi proses Adendum antara Pemrov NTB dengan PT. GTI, Selasa (27/07/21) di ruang kerjanya.

Sama dengan Gubernur, Bupati Lombok Utara (KLU) H.Djohan Sjamsu, SH menyatakan sikap dan komitmennya untuk mendukung upaya yang dilakukan Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, dalam pemanfaatan aset Pemrov NTB seluas 65 Ha untuk masyarakat Gili Trawangan.

BACA JUGA: Gotong Royong dan Taat Prokes Bisa Putus Mata Rantai Covid-19

Djohan tegas mengatakan, apabila keputusan tidak memberikan solusi dan berpihak kepada masyarakat maupun daerah, lebih baik kontraknya diputuskan saja.

Ini sikap kami bersama dengan Pak Gubernur, pokoknya harus dapat memberikan kontribusi untuk kesejahteraan masyarakat, tuturnya.

“Jadi intinya Gili Trawangan harus bisa dinikmati dan dimaksimalkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat setempat,” kata Bupati Djohan Sjamsu.

BACA JUGA: Oksigen dan Obat Dijamin Tersedia, Masyarakat Jangan Cemas

Turut hadir dalam rapat terbatas tersebut, Sekda NTB, Asisten I Setda NTB dan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTB.

nn/diskominfotik

Atas pandangan umum fraksi-fraksi, Wabup Danny Karter menyampaikan strategi penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Wakil Bupati (Wabup) Lombok Utara, Danny Karter Febrianto R ST MEng memberikan jawaban pada Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), di Aula Paripurna DPRD setempat (27/07/21).

Jawaban Wabup Danny tersebut merespon pandangan umum fraksi-fraksi tentang tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yaitu RPJMD KLU tahun 2021-2026, Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pembentukan Produk Hukum Daerah.

Wabup Danny menyampaikan, salah satu tujuan peraturan perundang-undangan adalah mengatur segala tatanan kehidupan yang ada. Dengan adanya aturan maka diharapkan terciptanya masyarakat yang patuh dan taat terhadap hukum.

BACA JUGA: Distribusi Oksien Harus Merata dan Selektif Penggunaannya

Adapun tanggapan atas beberapa pertanyaan, saran, pendapat, imbauan dan masukan dari Fraksi PKB, Golkar, Gabungan Fraksi Gerindra dan PDIP serta gabungan Fraksi Demokrat, PBK dan PAN terhadap tiga Raperda tersebut akan dirasionalisasi dan dipertimbangkan.

“Strategi utama dalam RPJMD untuk penanggulangan kemiskinan dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, adalah dengan mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Atau pertumbuhan ekonomi berkualitas di tengah tantangan berat yang ada terutama pandemi dan semakin terbatasnya APBD,” kata Wabup Danny.

Menurutnya, detail strategi pengembangan sektor basis ini mesti dilakukan dengan inovatif mencakup aspek komoditas yang dikembangkan, teknologi irigasi, aspek pembiayaan.

Serta mencakup terjaganya kualitas sumber daya alam sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan, tuturnya.

Pada intinya, lanjut Wabup Danny, sepakat dan berterima kasih atas perhatian dan dukungan semua fraksi dalam rangka percepatan pembangunan daerah.

BACA JUGA: Aset Pemprov di Trawangan untuk Kesejahteraan Masyarakat

“Dengan memperhatikan apa yang menjadi catatan terhadap program-program, agar masyarakat dapat lebih sejahtera,” kata Wabup Danny.

Hadir di Paripurna itu, Ketua DPRD KLU Nasrudin SHi, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, unsur pimpinan OPD beserta anggota DPRD lainnya. Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Nasrudin SHi.

rar

Aset Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ada di Gili Trawangan semata-mata untuk kesejahteraan masyarakat sekitar.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah menegaskan hal tersebut dalam Rapat Evaluasi Proses Adendum antara Pemprov NTB dengan PT. GTI, di ruang kerjanya, Selasa (27/7).

Di hadapan Bupati Lombok Utara, Jaksa Pengacara Negara dan Tim Pokja, yang hadir pada rapat itu gubernur menjelaskan, segala upaya yang dilakukan oleh pemerintah saat ini untuk memastikan pemanfaatan lahan yang seluas 65 Ha dapat benar-benar memberikan kesejahteraan bagi masyarakat Gili Trawangan.

“Kami sudah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memastikan bahwa aset Pemprov NTB di Gili Trawangan harus mampu memberikan kesejahteraan bagi masyarakat sekitar,” ujar Zulkieflimansyah.

Hal itu terkait dengan polemik yang terjadi di tengah masyarakat tentang adanya kebijakan adendum yang diambil oleh Pemprov NTB dengan pihak GTI.

Pemprov NTB akan menempatkan masyarakat asli Gili Trawangan yang selama ini hidup dan menjalankan usaha untuk penghidupan adalah sebagai satu kesatuan dalam adendum.

BACA JUGA: Addendum Pengelolaan Gili Trawangan Ditandatangani

Bahkan Pemprov NTB, wajib hukumnya dalam pasal adendum diakomodir dan apabila GTI tidak mau menerima syarat yang diberikan, maka pemprov akan mengambil langkah kebijakan memutuskan kontrak.

Begitu pun, terhadap pengusaha yang menguasai lahan dan menyalahgunakan untuk kepentingan kekayaan pribadi sampai milyaran, maka ini akan dilakukan proses dan diserahkan kepada kejaksaan.

Gili Trawangan merupakan aset pemprov dengan potensi yang mampu mendatangkan kesejahteraan. Maka yang utama adalah akan menjadikan Gili Trawangan sebesar-besarnya memiliki kemanfaatan bagi warga asli, sesuai sistem pengelolaan aset daerah yang dibenarkan.

manikp@kominfo