Vaksinasi bagi mahasiswa, selain menjadi contoh bagi masyarakat juga menyiapkan mereka sebagai calon pemimpin masa depan yang sehat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj Sitti Rohmi Djalillah, mengungkapkan hal tersebut dalam kegiatan vaksinasi massal di lingkungan kampus yang bertema “Vaksinasi Presisi Merdeka”, di kampus Universitas Pendidikan Mandalika (Undikma), Rabu (04/08).

Sitti Rohmi mengatakan, tugas mahasiswa jauh lebih ringan dari pada para tenaga kesehatan. Vaksinasi bagi mahasiswa, selain diharapkan menjadi contoh bagi masyarakat juga mempersiapkan mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan yang sehat. Ummi Rohmi juga mengingatkan, .

Vaksinasi sebagai salah satu ikhtiar pemerintah dalam mengendalikan pandemi Covid-19. Jika prosedur kesehatan (prokes) tidak diterapkan dan kasus terpapar covid masih tetap tinggi maka sulit mengharapkan aktifitas kampus kembali normal.

“Oleh karena itu ayo berpartisipasi ikut vaksinasi massal di kampus agar bisa berkegiatan seperti dulu. Dan tetap patuhi prokes meski sudah divaksin”, himbau Sitti Rohmi.

Sementara itu, Rektor Undikma, Prof. Drs. Kusno, mengatakan, kegiatan vaksinasi yang terdaftar hari ini sudah melampaui target penyelenggara, yaitu 1000 dosis vaksin. Selain mahasiswa juga terdapat masyarakat umum yang mendaftar.

“Semua elemen sudah mencoba mulai pencegahan, pengobatan dan yang tersulit adalah pengendalian, sebab akhirnya yang dikendalikan adalah perilaku manusia bukan langsung penyakitnya”, tutur Prof. Kusno.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga Solusi Untuk Mencegah Stunting

Vaksinasi goes to campus yang digelar di sejumlah universitas di Mataram menargetkan sebanyak 3000 orang. Saat ini vaksinasi yang sudah dilakukan di NTB, dengan jumlah penduduknya lima juta, baru mencapai 16 persen.

jm

Posyandu Keluarga adalah solusi dari aneka permasalahan kesehatan di NTB, salah satunya mengedukasi masyarakat terkait pencegahan stunting.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, mengatakan hal tersebut saat memberikan pemaparan tentang penanganan stunting di Nusa Tenggara Barat (NTB) dalam acara Pembekalan Program Kerja Kuliah Nyata Muhammadiyah-Aisyah (KKN MAs) Tahun 2021, yang berlangsung secara virtual, Rabu (4/8).

“Revitalisasi posyandu ini bertujuan untuk meningkatkan angka posyandu secara bertahap, menuju posyandu keluarga serta deteksi dini berbagai persoalan sosial, sebagai ujung tombak pelayanan masyarakat berbasis dusun menuju pertahanan keluarga,” ujar Sitti Rohmi

Berdasarkan data dari Riskesdas jumlah stunting di Provinsi NTB dari tahun 2018 – Juli 2021 sebanyak 33.49%. Sitti Rohmi menilai bahwa setiap tahunnya dapat dilakukan rekapitulasi data dari seluruh posyandu dan puskesmas di NTB.

“Sehingga kita bisa mendapatkan by name by address, penanganan yang jauh lebih komprehensif dan efektif. Agar di NTB ini melihat posyandu menjadi sesuatu yang betul-betul harus diintervensi dengan baik,” jelasnya.

Sitti Rohmi menegaskan bahwa masalah stunting tidak hanya berbicara tentang bayi dan ibu hamil, tetapi juga bagaimana mengedukasi remaja kita sehingga dia nanti siap menjadi calon ibu serta memahami kesehatan reproduksi dan lain sebagainya.

“Kita juga harus mengedukasi masyarakat karena stunting juga sangat tergantung dari lingkungan. Sehingga kita harapkan penanganan stunting ini bisa sangat komprehensif, karena kita tahu penanganan stunting tidak hanya bicara tentang gizi tetapi sangat erat juga hubungannya dengan sanitiasi,” tuturnya.

ser

Kata bupati, ketika musim panas di beberapa empat mengalami kekeringan, karenanya penting melakukan penghiijauan untuk kepentingan daerah dan masyarakat

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-13 KLU dan HUT ke-76 RI, Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH menyelenggarakan penanaman pohon dan pelepasan bibit ikan di Dusun Pekatan Desa Sama Guna Tanjung (04/08/21).

Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Wakapolres Lotara Kompol Setia Wijatono SH, Danramil Gangga Lettu Muhadi, Ketua Umum Panitia HUT Evi Winarni MSi, Para Staf Ahli Bupati, Para Asisten Setda, unsur pimpinan OPD, Camat serta tamu undangan lainnya.

Bupati Djohan menyampaikan, dalam rangka memperingati HUT KLU dan HUT RI dilakukan kegiatan sosial penanaman pohon dan pelepasan bibit ikan.

Selain itu, perlu adanya penghijauan karena ketika musim panas di beberapa empat mengalami kekeringan. Penanaman pohon sangat penting untuk kepentingan daerah dan masyarakat.

BACA JUGA: Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dengan Strategi W-O

“Lombok Utara daerah subur, membutuhkan tangan dingin kita semua, baik pejabat dan masyarakat untuk menanam pohon. Kita menjaga kelestarian alam dan sumber mata air. Kita mulai suatu hal yang bermanfaat untuk masyarakat dan daerah. Daerah memerlukan perhatian dan kesungguhan apapun posisi dan tugas kita. Mari kita bangun daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing,” tutur bupati.

Ketua Umum Panitia HUT KLU dan RI, Evi Winarni Msi dalam pengantarnya menyampaikan, kegiatan rangkaian dari peringatan HUT KLU dan RI, diserahkan secara simbolis bibit pohon kepada camat yang selanjutnya akan diteruskan ke masing-masing desa.

Adapun bibit kayu berupa Bibit Mahoni, Nangka dan Bajur yang didukung oleh DLH KLU, sedangkan Bibit Mangga disediakan Dinas KPP KLU serta kegiatan pelepasan bibit ikan di Sungai Dam Pekatan.

BACA JUGA: Mahasiswa yang Sudah Divaksin Bisa Menjadi Agen Informasi

“Kita harapkan gerakan yang masif di masyarakat, nantinya mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masa pandemi,” pungkasnya.

rar

Refocusing (pemfokusan kembali) anggaran daerah selama Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan PAD, dan berakibat menurunnya belanja daerah. Karena itu diperlukan strategi untuk optimalisasi PAD

lombokjournal.com ~

OTONOMI diberikan kepada daerah untuk dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan partisipasi masyarakat. Pendekatan implementasi otonomi dengan konsep money follow function (MFF), sebab salah satu indikator dari kesuksesan otonomi daerah adalah kemandirian daerah.

Torehan sederhana ini penulis ketengahkan berangkat dari hasil evaluasi potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) yang mengalami penurunan, berdasarkan data terbaru (27 Juli 2021).

BACA JUGA: Irigasi Berbasi Teknologi, Revitalisasi untuk Masa Depan

Salah satu faktor penyebabnya dipicu oleh pandemi Covid-19.

Adanya refocusing (pemfokusan kembali) anggaran daerah selama Pandemi Covid-19 berdampak pada penurunan PAD. Efek domino penurunan PAD tersebut berakibat pula menurunnya belanja daerah.

Sebagaimana diketahui bahwa di antara kewenangan yang diberikan Pemerintah kepada Pemerintah Daerah adalah adanya kewenangan atas pungutan pajak daerah dan retribusi daerah (PDRD) sebagai sumber pendanaan di daerah. Sebagaimana diatur dalam UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Kewenangan diberikan semata-mata untuk memperkuat esensi dan posisi otonomi dalam menopang kapasitas fiskal di daerah.

Fakta empiris secara nasional, bahwa tahun 2020 (sebelum penyesuaian akibat pandemi), kontribusi PAD terhadap total pendapatan daerah seluruh kabupaten di Indonesia rata-rata sebesar 12,81 %. Sementara sumber PAD terbesar di daerah berasal dari pajak daerah dengan kontribusi sebesar 71,64 %.

Dengan realita empiris ini perlu adanya langkah-langkah realistis untuk penguatan kapasitas fiskal di daerah dengan mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber-sumber PAD dan penggalian sumber PAD baru.

Upaya yang perlu diambil dengan menempatkan prioritas utama strategi pengoptimalan pengelolaan PAD di Lombok Utara dengan Strategi W-O (weakness–opportunities): membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang.

Dalam konteks pembenahan kelemahan pengelolaan PAD, beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain.

BACA JUGA: Vaksinasi Goes To Campus, Cegah Generasi Muda Terpapar Covid

Pertama, penguatan potensi PAD yang ditopang oleh gambaran jumlah dan volumenya sehingga bisa diestimasi (forecasting), untuk menentukan target dan pencapaian PAD yang optimal. Penguatan dapat ditempuh dengan mengidentifikasi secara menyeluruh atas sumber-sumber PAD, serta mengintensifkan koordinasi instansi penghasil PAD.

Kedua, peningkatan SDM dan kinerja aparatur. Kemampuan aparatur berpengaruh terhadap kinerja pengelolaan PAD dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi. Peningkatan kemampuan ini dilakukan dengan mendorong aparatur mengikuti pendidikan dan pelatihan, serta kursus-kursus teknis dalam rangka meningkatkan skill dan kapasitas di bidangnya.

Ketiga, penguatan koordinasi internal manajemen pengelola PAD maupun koordinasi dengan instansi terkait untuk memudahkan aktivitas pengelolaan PAD.

Keempat, penataan regulasi. Kegiatan pemungutan PAD tentu saja tidak terlepas dari adanya regulasi. Penataan regulasi dengan melakukan pengkajian terhadap potensi-potensi PAD yang bisa dikembangkan dan disiasati.

Kelima, penataan sistem informasi dan administrasi pelaporan.

Adapun pengoptimalan peluang dapat ditempuh dengan cara membidik potensi perekonomian yang dapat tumbuh, SDA yang ada, potensi penduduk, serta geliat pembangunan.

Adapun sejumlah langkah yang dapat dilakukan antara lain;

Pertama, peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Aktivitas perekonomian pada berbagai aspek mengharuskan adanya sumber-sumber PAD yang dapat dipungut dan dikelola secara efisien.

Dalam konteks Lombok Utara, hingga saat ini aspek pertanian yang tidak terkendala perekonomian pada masa Pandemi Covid-19. PAD dari aspek pertanian bisa dioptimalkan, seiring pembangunan sarana prasarana penunjangnya.

Kedua, peningkatan akses dan konektivitas antarwilayah. Sebagai daerah yang baru 13 tahun berotonomi, Lombok Utara memiliki kendala aksesibilitas, sehingga menghambat perolehan PAD.

Ada sejumlah potensi PAD yang dapat dikembangkan jika akses merata ke seluruh wilayah. Adapun langkah yang dapat diterapkan untuk penguatan konektivitas antara lain perbaikan sarana dan prasarana transportasi, serta mengoptimalkan peran dan fungsi koordinasi pada setiap jenjang birokrasi hingga level terbawah.

Ketiga, peningkatan kualitas pengawasan, adalah faktor penting yang menentukan efektivitas kinerja pengelolaan PAD, mealui peningkatan kemampuan SDM di bidang pengawasan, penataan sistem administrasi, pelaporan, sistem informasi serta database yang akurat dan terintegrasi, serta mengefektifkan fungsi pengawasan internal.

Menggali Potensi Sumber Pajak Daerah

Setidaknya, ada tiga langkah yang mesti dilakukan untuk meningkatkan PAD pada era kenormalan baru maupun pada masa-masa mendatang.

Pertama, ekstensifikasi pendapatan, melalui pengelolaan sumber-sumber penerimaan baru dan penjaringan Wajib Pajak/Wajib Retribusi baru. Pengelolaan sumber penerimaan baru terutama untuk lain-lain PAD yang sah dimestikan sebab penerimaan dari PDRD sudah dibatasi atas pemungutan pajak tertentu atau tidak memiliki keleluasaan dalam memungut pajak lain di luar pajak yang bersangkutan (UU Nomor 28 Tahun 2009).

Kedua, intensifikasi pendapatan, dengan optimalisasi penerimaan sesuai potensi daerah dan optimalisasi penerimaan dari piutang. Di antara kunci mencapai potensi pajak daerah yaitu melalui pemutakhiran atau validasi data pajak daerah dan menggali potensi sumber pajak baru.

Validasi data pajak daerah dengan melakukan pengecekan di lapangan secara cermat dan bertahap untuk menemukan apakah data wajib pajak masih sama atau sudah berubah. Adanya perubahan memerlukan penyesuaian basis data.

Untuk Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB-P2) perlu dilakukan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) secara berkala, misalnya setiap lima tahun.

Hal ini ditempuh untuk menghindari tidak terlalu jauhnya rentang nilai NJOP dengan nilai pasar di satu sisi, dan menjaga kohesi harga NJOP agar tidak membebani masyarakat (jika penyesuaian NJOP dilakukan berkala tahunan) di sisi lain.

Demikian pula piutang pajak daerah, suatu permasalahan yang mesti diselesaikan karena menjadi salah satu sumber penerimaan daerah. Maka, perlu dilakukan verifikasi piutang pajak kepada seluruh objek pajak daerah untuk memastikan kebenaran data piutang yang dapat ditagih, terutama data piutang PBB-P2.

Khusus piutang pajak daerah yang sudah kadaluarsa sebaiknya dihapus sesuai peraturan perundang-undangan melalui ketetapan kepala daerah.

Ketiga, penguatan kelembagaan, kunci lain keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah. Penguatan kelembagaan dapat ditempuh melalui restrukturisasi organisasi sesuai kebutuhan daerah, peningkatan kapasitas SDM aparatur, serta modernisasi administrasi perpajakan daerah.

Upaya ini niscaya diambil sebab kendala yang dihadapi daerah selama ini masih minimnya SDM yang memiliki keahlian di bidang perpajakan khususnya para penilai pajak dan juru sita.

Sementara modernisasi administrasi perpajakan daerah dapat dilakukan melalui penguatan mekanisme pemungutan pajak daerah dimulai dari pendataan, pendaftaran, pembayaran, pengawasan, penagihan hingga pemeriksaan.

Pemungutan perpajakan juga dapat dilakukan melalui pendekatan teknologi informasi dalam pengelolaan pajak daerah serta kerjasama dengan instansi terkait, misalnya BPN dan PPAT dalam sinergi pengelolaan PBB-P2 dan BPHTB, Kejaksaan untuk pendampingan dalam penagihan pajak daerah, dan Disnaker PMPTSP untuk perizinan dan integrasi sistem informasi.

Selain itu pula, inovasi daerah untuk peningkatan pendapatan daerah juga menjadi kunci keberhasilan peningkatan PAD. Upaya lain yang tidak kalah strategis untuk meningkatkan PAD adalah mencari pendapatan lain selain Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), misalnya upaya optimalisasi BUMD dan aset-aset daerah yang dimiliki pemerintah daerah.

Kemudian, pemetaan aset-aset daerah, mengingat masih adanya aset daerah yang dapat dikelola.

Walhasil, alternatif strategi prioritas utama upaya optimalisasi pengelolaan PAD di KLU dengan membenahi kelemahan guna mengoptimalkan peluang. Optimis dapat meningkatkan PAD di tengah gempuran Pandemi Covid-19 dan ketergantungan dana transfer dari pemerintah secara bertahap dapat dikurangi.

Semoga (*)

Komentar sejumlah mahasiswa dalam acara vaksin massal yang digelar di beberapa kampus dengan tema “Vaksinasi Presisi Merdeka”, menyatakan tidak takut divaksin.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Mulai selasa kemarin (3/8), Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) menggelar vaksinasi massal di lingkungan kampus di Mataram, dengan sasarannya adalah mahasiswa dan civitas akademika.

Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat) mendapat giliran pertama digelarnya kegiatan vaksin massal, dan inilah komentar dari sejumlah mahasiswa usai divaksin.

Salahudin, mahasiswa semester 5, menyatakan, usai divaksin tidak mengalami perubahan yang terjadi di tubuhnya, malahan usai divaksin diberikan multivitamin, snack dan masker agar tetap bugar dan terus waspada prokes Covid.

“Saya sejak awal tidak ada perasaan takut, biasa-biasa aja. Keinginan vaksin memang datang dari diri saya sendiri, keluarga juga mendukung kok,” ujar mahasiswa jurusan Teknik Sipil ini.

Hal senada juga disampaikan oleh Muhammad Irwan, yang mengaku ikut vaksinasi berdasarkan niat dan keinginannya sendiri. Selama ini dirinya banyak mendengar informasi yang beredar di tengah masyarakat bahwa vaksin itu membunuh secara perlahan.

“Saya tidak percaya hoaks, masa sih pemerintah mau membunuh ribuan masyarakatnya sendiri, kan konyol itu,” ujar Irwan.

Oleh sebab itu, Irwan mengajak masyarakat, terutama mahasiswa, untuk berpikir rasional tentang Covid serta vaksin, dan kemudian memberikan edukasi dan pencerahan kepada masyarakat.

BACA JUGA: Mahasiswa yang Sudah Divaksin Bisa Menjadi Agen Informasi

Lain halnya dengan Arum Nun Maulida, yang mengatakan bahwa awalnya takut untuk mengikuti vaksin. Kemudian ia mencari informasi dan membaca beberapa referensi tentang vaksinasi.

“Akhirnya saya putuskan untuk vaksin, demi menjaga kesehatan tubuh sendiri, keluarga dan teman-teman di sekitar saya,” ujar mahasiswi jurusan Hukum semester 7, ini.

Sedangkan, Puji Prihatin, Mahasiswa semester 5 Teknik Pertanian, menyatakan usai divaksin agak pusing, meski lambat laun sakit di kepalanya itu hilang dan tidak ada efek lain. Ia berharap setelah vaksinasi ini keadaan menjadi lebih cepat normal kembali sehingga kuliah dan aktifitas berjalan seperti biasa.

“Semoga corona cepat berlalu dan bisa kuliah tatap muka lagi,” tuturnya.

BACA JUGA: Vaksinasi Goes to Campus, Cegah Generasi Muda Terpapar Covid

edy

Mahasiswa yang telah divaksin bisa menjadi agen informasi dalam mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, pentingnya vaksinasi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini dikatakan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat meninjau kegiatan Vaksinasi Goes to Campus yang digelar oleh Kepolisian Daerah (Polda) Nusa Tenggara Barat (NTB) di kampus Universitas Muhammadiyah Mataram (Ummat), Selasa (3/8/).

Gubernur menegaskan bahwa tidak mungkin pandemi ini berakhir tanpa vaksinasi dan tanpa penerapkan disiplin protokol kesehatan (prokes). Namun di sisi lain masih banyak tokoh agama, tokoh masyarakat yang masih percaya dengan isu dan berita hoaks.

“Setelah divaksin, mahasiswa dapat meyakinkan masyarakat di tempat asalnya bahwa aman dan halal,” ujar Zulkieflimansyah.

Ada juga masyarakat di desa-desa yang termakan berita dan informasi bohong, bahwa vaksin dapat mengakibatkan kematian. Lebih muda meyakinkan masyarakat setelah mahasiswa yang divaksin terlihat tetap sehat dan tambah awet muda, nampak bugar dan energik di tengah masyarakat.

“Berita dan informasi seperti itu yang harus diluruskan oleh mahasiswa, bahwa itu tidak benar,” pinta Zulkieflimanyah.

BACA JUGA: Vaksinasi Goes to Campus, Cegah Generasi Muda Terpapar Covid

Sementara itu, Kepala Polda NTB, Irjen. Pol. Muhammad Iqbal, mengatakan, mahasiswa adalah kaum terpelajar dan contoh bagi masyarakat, sehingga harapannya adik-adik mahasiswa turut membantu terus mengedukasi pentingnya vaksinasi guna memutus mata rantai covid-19

Mengenai perkembangan vaksinasi, Muhammad Iqbal memaparkan bahwa serapan vaksinasi sudah cukup bagus. Data menunjukan, serapan vaksinasi di Kota Mataram sudah 53 persen dari populasi 495 ribu penduduk.

“Beberapa hari ke depan, vaksinasi akan dilakukan di beberapa kampus juga. Targetnya sekitar 3.000 dosis,” tuturnya.

edy

Sarana irigasi serta pengelolaannya penting dilakukan revitalisasi, sebab potensi bencana kekeringan mengharuskan dam penampung dan salurannya mulai menggunakan teknologi tinggi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, mendukung usulan program revitalisasi oleh Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I (BWSNT I). Hal ini dinyatakan oleh gubernur saat berkunjung ke kantor BWSNT I, di Karang Jangkong, Mataram, Selasa (3/8).

“Usulan program ini harus sampai ke pusat”, ujar Zulkieflimansyah.

Untuk diketahui, teknologi pembagi sarana irigasi yang disebut High Level Diversion (HLD) itu sendiri adalah skema sistem pembagi air dengan dua saluran induk interdependen dan 24 saluran dependen yang terkoneksi dengan 249 HeadWork (bangunan utama irigasi). Pemanfaatannya untuk irigasi lahan seluas 98 ribu Ha, air baku untuk 1,17 juta kepala keluarga dan 610 juta m3 listrik.

Revitalisasi dan modernisasi, ini, sudah diuji coba dengan memanfaatkan teknologi hidrorobotika, seperti; sensor curah hujan, sensor tinggi muka air, kendali pintu air dan otomatisasi. Teknologi, ini, akan mendukung smart water management untuk modernisasi irigasi.

Salah satu yang akan menjadi target dari program revitalisasi ini adalah penyediaan air baku bagi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, di Lombok Tengah.

“Rencana program ini akan mulai Oktober 2021 sampai 2024. World Bank juga mendukung, responnya positif”, ujar Kepala BWSNT I, Ir. Hendra Ahyadi.

BACA JUGA: PKL di NTB Direncanakan akan Menerima Bansos dari Pemprov

jm

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan merespon keluhan PKL atas perpanjangan penerapan PPKM Level 4, dengan memberikan bansos.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini diungkap oleh Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat bertemu dengan Asosiasi Pedagang Kaki Lima (APKLI) NTB, di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur, Selasa (3/8).

Bansos yang diberikan kepada para pedagang kaki lima (PKL) di NTB, direncanakan sejumlah 20.000 paket sembako. Bansos yang diberi nama “JPS Mini”, ini, diinisiasi oleh Pemprov NTB bersama dengan berbagai stakeholder, seperti; BAZNAS, OJK, dan Bank NTB Syariah.

Oleh sebab itu, gubernur meminta APKLI segera mempersiapkan data anggotanya yang berhak mendapatkan bantuan, agar pemerintah dapat segera memprosesnya.

“APKLI langsung saja persiapkan data mana saja yang harus dibantu, dari segi permodalan, penagihan, supaya kita bisa langsung bekerja secara bersama, langsung konkrit, data kabupaten/kota,” jelas Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Bendera Putih Dikibarkan, PKL Bangsal Ampenan Dapat Bantuan

Ketua APKLI NTB, Abdul Majid, mengapresiasi respon cepat dari gubernur atas solusi yang diberikan berupa bansos bagi para PKL serta relaksasi dari berbagai Bank.

“PKL ini dari awal selalu menerima PPKM dengan legowo, namun kalau terus berlanjut kita tidak bisa melakukan apa-apa, sedangkan tetap harus membiayai hidup,” jelas Majid.

ser

Program pemugaran 50 rumah tidak layak huni (RTLH) di P. Lombok yang dilakukan HBK di tahun ini akan mengurangi jumlah RTLH

MATARAM.lombokjournal.com ~ Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) , tanggal 1 Agustus 2021 kemarin memulai program pemugaran 50 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Pulau Seribu Masjid.

Program ini merupakan wujud nyata kehadiran HBK di tengah-tengah masyarakat yang sedang menghadapi berbagai kesulitan akibat pandemi Covid-19.

“Saya berharap program pemugaran RTLH di P. Lombok ini akan memberi kontribusi terhadap pengurangan rumah tidak layak huni,” kata HBK, Selasa (03/08/2021).

Dia mengatakan, banyak masyarakat di P. Lombok yang saat ini masih tinggal di rumah-rumah yang kondisinya tidak layak huni.

BACA JUGA: Vaksinasi Goes To Campus, Cegah Generasi Terpapar Covid-19

Terutama akibat bencana gempa besar beruntun yang melanda P. Lombok pada tahun 2018 lalu. Dalam banyak interaksi dengan masyarakat di seluruh P. Lombok, HBK mendapat aspirasi langsung dari masayrakat soal kondisi tempat tinggal mereka yang memprihatinkan tersebut.

“Inilah kenyataannya di lapangan. Masih banyak saudara-saudara dan keluarga besar kita yang menjadi korban gempa, namun masih belum tersentuh dengan bantuan,” kata pria yang dikenal sebagai Samurainya Prabowo Subianto ini.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini mengatakan, dirinya kemudian berinisiatif mencari program bantuan bedah rumah di Komisi V DPR RI.

Dia mengetahui kalau pemerintah sebetulnya memiliki program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) yang sebelumnya dikenal dengan program bedah rumah.

Program ini ada di Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Dalam realisasinya, Kementerian PUPR bekerja sama dengan Komisi V DPR RI untuk menyalurkan BSPS ini kepada masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka mendapatkan rumah tinggal yang layak huni.

Namun begitu, ketika HBK berjuang mendapatkan program ini rupanya program PSBS ini hampir terdistribusi dan terealisasi seluruhnya di TA 2020/2021.

Sebelumnya HBK telah mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), yang Kepala BNPB nya pada waktu itu, Letjen TNI Doni Monardo adalah teman sekelasnya saat menempuh pendidikan di Akmil Magelang.

Namun, rupanya, bantuan RTLH di BNPB juga telah terdistribusi dan terealisasi seluruhnya di P. Lombok dan telah pula diserah-terimakan kepada masyarakat.

Resah dengan kondisi masyarakat P. Lombok yang masih tinggal di rumah-rumah yang tidak layak huni, HBK tidak menyerah.

BACA JUGA: BEM dan OKP NTB Siap Kolaborasi Tangani Pandemi Covid-19

Dia kemudian menggalang bantuan koleganya di Komisi V DPR RI agar ada bantuan bedah rumah yang bisa direalisasikan di tahun ini.

“Alhamdulillah, berkat do’a saudara-saudara dan keluarga besar kita di P. Lombok, akhirnya kami mendapatkan 50 paket program bedah rumah tersebut dari teman-teman di Komisi V DPR RI,” tuturnya.

Untuk TA 2020/2021 ini, HBK mengatakan, total ada 50 paket program bedah rumah yang akan disalurkan pihaknya di lima Kabupaten/Kota yang ada di P. Lombok. Diakui HBK, bahwa jumlah tersebut memang masih sangat jauh dari kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat.

Namun, dia memastikan, untuk TA 2021/2022, sudah disiapkan sedikitnya 300 paket bantuan bedah rumah untuk masyarakat P. Lombok.

Saat ini, Tim HBK Peduli, tengah menginventarisir, mendata dan memastikan rumah-rumah yang tidak layak huni di wilayahnya masing-masing agar program bedah rumah ini benar-benar efektif dan tepat sasaran.

“Kita akan berikan progran BSPS ini kepada saudara-saudara kita yang sangat-sangat membutuhkan,” imbuhnya.

Dia meyakini sepenuhnya, meskipun bantuan yang diberikan ini tidaklah seberapa, jauh dari kondisi ideal sebagaimana yang dibutuhkan masyarakat, tapi paling tidak program ini disebutnya telah mampu mendorong masyarakat berempati satu dengan yang lain.

Program ini ditegaskan HBK, akan menumbuhkan sikap kegotong-royongan yang merupakan warisan luhur dari nenek moyang kita yang hidup di bumi Indonesia.

“Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, banyak tetangga atau kerabat yang dengan sukarela ikut melibatkan diri dalam membantu pembangunan rumah-rumah yang tidak layak huni bagi mereka yang menjadi sasaran dari program ini. Dan ini sangat mengharukan,” kata politisi Partai Gerindra ini.

HBK pun mendorong Pemerintah Daerah juga masyarakat yang lain untuk mengambil peran serupa. Bersama-sama membantu mereka yang kurang beruntung, yang sampai saat ini belum mampu memiliki rumah yang layak huni.

Rasa Syukur Warga Penerima Bantuan

Sementara itu, Inaq Satirah, warga Karang Lebah, Kelurahan Babakan, Kecamatan Sandubaya, Kota Mataram, tak henti-hentinya mengucap rasa syukur manakala mendapati dirinya bakal mendapat bantuan program bedah rumah ini.

Dia menyampaikan ucapan terima kasihnya kepada HBK. Perempuan 50 tahun ini mengatakan bahwa bantuan bedah rumah tersebut sangat berarti untuknya. Jika musim hujan tiba, rumah Inaq Satirah memang banyak kebocoran di mana-mana.

Boro-boro menyiapkan biaya untuk memperbaiki rumahnya yang bocor dimana-mana, perempuan yang bekerja sehari-harinya sebagai tukang pijit ini, hanya punya pendapatan untuk memenuhi kebutuhan makannya sehari-hari.

Itu pun jika dirinya beruntung, sebab terkadang pendapatannya malah tak cukup hanya untuk memenuhi kebutuhannya, meski hanya sehari.

Me

Citra Daerah Sumbawa dalam Arsip adalah sebuah buku yang bertujuan untuk menulis dan menyusun ulang peristiwa sejarah di Pulau Sumbawa.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Penulisan buku dalam rupa arsip ini didasari adanya kejadian dua kali kebakaran yang melanda Istana Sumbawa, yang menghilangkan cukup banyak arsip sejarah.

Oleh karena itu, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah (DPKP) Nusa Tenggara Barat (NTB), bekerjasama dengan Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Pemerintah Kabupaten Sumbawa, dan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, membahas draft buku “Citra Daerah Sumbawa dalam Arsip” yang akan diterbitkan oleh ANRI.

“Semoga tim penyusunan buku ini bisa bekerjasama sehingga arsip sejarah di Pulau Sumbawa bisa terkumpul dengan baik,” ujar Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, saat membuka acara Focus Group Discussion penyusunan buku tersebut melalui zoom meeting di ruang kerjanya, Selasa (3/8).

Multi Siswati, yang mewakili ANRI, menjelaskan bahwa penyusunan buku ini merupakan ikhtiar pemerintah dalam rangka mewujudkan arsip sebagai bukti identitas dan jati diri bangsa, serta sebagai memori, acuan, dan bahan pertanggungjawaban dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

“Ini hal yang harus dikelola dan dijaga keberadaannya oleh negara dan daerah,” tegasnya.

BACA JUGA: Vaksinasi Goes to Campus, Cegah Generasi Muda Terpapar Covid

Sementara itu, Yang Mulia Sultan M. Kaharuddin VI Sumbawa, menjelaskan, hilangnya arsip Daerah Sumbawa dikarenakan kebakaran yang dua kali melanda Istana Sumbawa. Dirinya berharap untuk mengumpulkan arsip dengan berupaya mencari langsung ke Belanda, yang saat itu menduduki pemerintahan Indonesia.

“Kita berharap arsip tersebut ada di kedua belah pihak, sehingga kita akan berupaya mencarinya ke Belanda jika perlu,” tandasnya.

diskominfotikntb