Pelatihan penggunaan aplikasi BLC bertujuan menguatkan data perkembangan kasus dari wilayah tingkat terendah, yaitu level Rukun Tetanggga (RT).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Penanganan Covid-19 membutuhkan strategi yang baik dari hulu hingga hilirnya. Salah satu strategi hulu yang ditempuh oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) adalah penguatan data perkembangan kasus sampai tingkat terendah pada level RT yang diakumulasikan pada tingkat desa/kelurahan.

Untuk menunjang pelaporan yang baik tersebut maka pelaporan didukung oleh teknologi informasi dalam wadah aplikasi berbasis android, yang diberi nama BLC (Bersatu Lawan Covid). Aplikasi BLC ini digagas oleh Satuan Tugas Penanganan Covid Nasional.

Agar aplikasi ini bisa segera diterapkan, maka Sekretariat Daerah Provinsi NTB menggelar pelatihan penggunaan aplikasi BLC di Gedung Sangkareang, kantor gubernur, Kamis (12/8). Pelatihan yang digelar secara virtual ini diikuti oleh Satgas Covid se-Pulau Lombok, di tingkat desa atau kelurahan beserta para relawannya

Menurut Sekretaris Daerah (Sekda) NTB, Lalu Gita Ariadi, aplikasi BLC dapat menjawab kebutuhan akan keakuratan data beserta perkembangannya dan kecepatan mengaksesnya.

“Aplikasi BLC agar difungsikan secara optimal yg dapat digunakan dalam pengambilan kebijakan penanganan covid,” pesan Lalu Gita kepada peserta, saat membuka pelatihan BLC.

Kader HMI berperan merawat dan mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia menjadi tugas dan tanggungjawab yang dilakukan dengan progresif dan benar

MATARAM.lombokjournal.com ~ 17 Agustus 2021 Negara Kesatuan Republik Indonesia mencapai umur kemerdekaan yang ke 76 sejak di proklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Setelah merdeka, ungkapan Bhineka Tunggal Ika menjadi tanda khusus bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memiliki penduduk yang beranekaragam, kemudian bersatu dengan luar biasa hingga saat ini.

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) juga memiliki Kebhinekaan atau keanekaragaman, Tujuan HMI menjadi pemersatu dengan menjunjung tinggi asas kebangsaan dan keislaman. Hal itu dengan terang menegaskan, peran Kader HMI dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan mempertinggi derajat rakyat Indonesia menjadi tugas dan tanggungjawab yang harus dilakukan dengan progresif dan benar.

Itulah visi besar yang menjadi esensi penggerak setiap Kader HMI dalam kehidupan bernegara dan berbangsa.

BACA JUGA: Iman dan Imun, Penjaga Diri di Tengah Pandemi Covid-19

Secara garis besar peran Kader HMI tersebut diawali dengan kesadaran diri sebagai Mahasiswa untuk menyongsong kemajuan berdasarkan asas kebangsaan dan keislaman. Dengan kesadaran tersebut, Kader HMI memiliki nasionalisme serta sikap dan karekter yang terpadu dan berlaku kedepan.

Kualitas Mahasiswa semacam itu berdampak kepada semakin besarnya kewajiban untuk merealisasikan nasionalisme dan perlikunya dilingkungan sekitar.

Pada kondisi Indonesia saat ini, minimal Mahasiswa melakukan filterisasi informasi untuk menjaga kondusifitas dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kader HMI telah terbiasa menggapai informasi dengan referensi yang tepat. Selain itu juga kebiasaan-kebiasaan intelektual menjadi tindakan yang progresif dilakukan dilingkungan sekitarnya terutama dalam lingkup organisasi.

Kader HMI dengan keilmuan akademis, inovasi dan pengabdiannya di lingkungan kampus dan masyarakat merupakan cerminan generasi bangsa yang berderajat tinggi. Bukan hanya membentuk diri sendiri, ke depan kader HMI juga bertindak secara luas membentuk generasi yang ada di kalangan masyarakat.

Untuk mencapai hal tersebut Kader HMI harus mampu melihat dan mengkaji keadaan generasi penerus bangsa disekitarnya. Melakukan interaksi sosial secara terus-menerus untuk menumbuhkan nasionalisme dan membentuk perilaku yang baik.

Misi atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan Kader HMI secara progresif dapat mengokohkan jiwa kebangsaan dan keislaman tidak hanya kepada Kader HMI, namun juga berdampak kepada generasi penerus bangsa dalam cakupan yang luas.

Itulah yang harus selalu digodok dengan baik secara bersama-sama untuk mencapai tujuan HMI secara menyeluruh.

Peran yang dibawa sebagai Kader HMI tidak diemban hanya sebatas konsep atau teori, namun terlaksana dalam praktek kehidupan bernegara dan berbangsa. Keindonesiaan serta keislaman melekat pada diri masing-masing kader.

Pemahaman dirinya sebagai Mahasiswa yang ditanamkan melalui perkaderan, memberikan dorongan semangat untuk terus melakukan tugasnya sebagai supporting dan preasure serta menjadi agen perubahan bagi negara dan rakyat.

BACA JUGA: Industrialisasi Bukan Identik dengan Pabrik Penyebab Polusi

Dalam perjalanannya, kader-kader HMI memiliki caranya tersendiri untuk merealisasikan cintanya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan dalam konteks mempertinggi derajat rakyat Indonesia, Kader HMI menjalankan titah tersebut sebagai kebutuhan dalam perjuangan–perjuangannya untuk berkontribusi. Maka dari itu dalam mencapai tujuan yang pasti itu, kader HMI harus benar-benar menjadi output yang memiliki integritas dan kualitas akademis yang tinggi.

Salah satu peran Kader HMI yang telah dilaksanakan sejak pertama kali menjadi kader adalah menjaga kebhinekaan itu sendiri sebagai bentuk penyederhanaan miniatur negara indonesia yang plural.

Formulasi mencapai visi besar Kader HMI yang telah disebutkan diawal memang berjalan pada proses yang tiada henti dan berlanjut dari generasi ke generasi.

Tantangan pada masa pandemi sekarang ini dan kedepannya harus dihadapi dengan komitmen nasionalisme dan karakter perjuangan yang konkret, mulai dari diri pribadi untuk kemudian menjadi mahasiswa yang mampu menginspirasi. ***

Para Juru Kampanye Pemilihan Kepala Desa di Lombok Utara yang mestinya jadi pemikat empati pemilih, justru bisa menegasikan pilkades yang rasional, damai, demokratis, dan kaya gagasan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gurindam kompetisi pemilihan Kepala Desa (pilkades) serentak pada tiga belas desa 2021 di Lombok Utara, resmi ditabuh panitia pemilihan.

Riuh gemanya terdengar nyaring di antero zona elektoral desa bersangkutan. Musababnya, lelampahan para juru kampanye (jurkam), kerap memantik kontroversi.

Sontak, ragam cuitan pun kerap muncul dan tak jarang menuai pro kontra antar pendukung bakal calon. Kadang acap kontra produktif dengan realitas sosial keseharian masyarakat.

Tidak cukup berhenti di situ, saling sindir antar tim sukses bakal calon pun tak terelakkan terjadi dalam sirkuit memikat empati masyarakat. Misalnya sindiran dengan kalimat tanya “Bagaimana kabar rombongan sirkus?”

BACA JUGA: Posyandu Keluarga Berkualitas, Ukuran Status Kesehatan Baik

Pemilihan diksi ini seolah memantik konfirmasi dengan pesan kerap digelindingkan oleh pihak lain pada kesempatan yang berbeda.

Polemik tampaknya berlangsung tanpa bertepi, isu sampiran datang silih berganti, mengisi ruang-ruang publik bukan hanya tanpa narasi melainkan miskin visi misi, mirip “tong kosong nyaring bunyinya”.

Sikap para jurkam seperti ini berarti sedang menegasikan terwujudnya pilkades yang rasional, damai, demokratis, dan kaya gagasan.

Jika model kampanye seperti ini terus terorganisir, bukan tidak mungkin program-program unggulan yang ditawarkan oleh para calon akan tertutup awan pekat atraksi. Pada akhirnya, pemilih hanya mengingat sensasi, bukan substansinya.

Penulis merasa prihatin atas keadaan yang timbul sehingga perlu mengulasnya, sebab jika tidak ada aral melintang publik desa akan menempuh paparan pesan kampanye hampir 3 bulan lamanya. Waktu yang singkat bagi para calon, tetapi sangat menjemukan bagi para pemilih jika isinya hanya hujatan dan “recehan” keblinger.

Menurut Lilleker dan Negrine, 2000 (Firmanzah, 2008: 271), kampanye merupakan periode yang diberikan oleh panitia kepada semua kontestan, baik para suksesor maupun para calon. Tujuannya memaparkan program-program kerja dan mempengaruhi opini publik sekaligus memobilisasi masyarakat agar memberikan suara kepada mereka sewaktu pemilihan.

BACA JUGA: Eco Office Akan Diterapkan di Seluruh OPD Pemerintah Provinsi NTB

Jika merujuk kepada tahapan kampanye calon, setidaknya kurang dari tiga bulan waktu yang tersedia. Saat kampanye merupakan kesempatan bagi kontestan untuk menanamkan pengaruh dan simpati pemilih agar dapat meraup suara sebanyak-banyaknya.

Kesuksesan suatu calon dalam pilkades acapkali ditentukan oleh cara dan strategi yang ditempuh dalam memainkan isu-isu yang ada di tengah-tengah masyarakat.

Kampanye adalah bagian kecil dari kampanye politik elektoral, maka kampanye Pilkades merupakan seluruh aktivitas politik yang fokus menggiring pemilih ke tempat-tempat pencoblosan. Adapun kampanye yang bersifat jangka panjang berikut dilakukan secara terus menerus untuk membangun image politik.

Bahasa Persuasif

Sebagaimana biasa, sebelum proses pemungutan suara tentu akan dilakukan kampanye-kampanye. Ketika masa kampanye tiba, para jurkam maupun calon itu sendiri akan menggunakan berbagai cara untuk menarik massa.

Salah satunya dengan kekuatan bahasa, maka saat itu pula peran bahasa penting untuk berkomunikasi.

Fungsi bahasa pada masa kampanye biasanya alat menyatakan ekspresi diri yang menyatakan secara terbuka segala sesuatu yang tersirat di dalam pikiran seorang jurkam. Unsur pendorong ekspresi diri demi menarik perhatian orang lain, masyarakat yang hadir pada prinsipnya juga sedang berkampanye.

Akibat lebih jauh dari ekspresi diri, adalah munculnya komunikasi. Komunikasi tidak akan sempurna jika ekspresi diri seseorang tidak diterima atau dipahami orang ataupun massa yang hadir.

Dalam lokus fungsi sebagai alat komunikasi, bahasa sebagai kanalisasi perumusan ide-ide atau maksud para jurkam atau calon itu sendiri. Bahasa juga akan dimanfaatkan oleh mereka (calon) sebagai alat kontrol sosial untuk mempengaruhi tingkah laku atau tindak-tanduk orang lain.

Tingkah laku itu dapat bersifat terbuka (overt) atau tingkah laku yang dapat diamati atau diobservasi. Pun tingkah laku yang bersifat tertutup (covert) atau tingkah laku yang tak dapat diamati. Seorang calon pemimpin akan kehilangan wibawanya, jika bahasa yang dipergunakan saat berkampanye adalah bahasa yang kacau, tidak teratur dan tidak sistematis.

Untuk itu, para jurkam atau calon yang berkampanye hendaknya memiliki kemahiran berbahasa, baik dalam penggunaan bahasa lisan maupun secara tertulis, agar mereka yang mendengar atau diajak bicara dengan mudah memahami pesan yang disampaikan.

Bahasa atau teks yang dipergunakan hendaknya bahasa yang umum dipakai, tidak menyalahi norma-norma yang umum berlaku, serta bersifat persuasif atau mempengaruhi (persuadee).

Inti kampanye adalah membujuk dan mempengaruhi supaya mau bertindak, berbuat sesuai yang diinginkan oleh para jurkam atau calon yang berkampanye. Bahasa (teks persuasif) menjadi suatu hal yang mutlak dipersiapkan oleh tim pemenangan para calon yang akan berkampanye pada waktu yang ditentukan.

Mempengaruhi pendengar, materi kampanye perlu dilengkapi dengan fakta-fakta, data-data yang bersifat kuat, bukti-bukti yang meyakinkan pendengar, menghindari konflik agar kepercayaan pendengar tidak tergerus realitas. Maka, perlu menulis bahasa (persuasi) dengan bahasa yang sangat menarik.

Pada masa kampanye, masyarakat kerap mendengar suguhan bahasa yang menggunakan kata ajakan atau memberi saran rekomendasi seperti “ayo”, “pilihlah”, “sebaiknya”, “mari” dan lain-lain, sebagai ciri bahasa persuasif.

Penggunaan bahasa persuasif saja tidak menjamin seorang calon bisa memenangkan kontestasi pilkades di desa masing-masing ?

Banyak faktor yang turut menentukan, semisal: visi-misi calon, latar belakang kehidupan calon, karisma calon, kinerja tim sukses, dan amunisi (nisbi). Namun di lain sisi, diksi dan penggunaan bahasa secara cermat dan tepat, seturut pula menentukan kemenangan calon-calon yang bertarung di pilkades serentak mendatang.

Magnit bahasa (persuasif) andil mempengaruhi psikologi massa pemilih yang menjadi sasaran kontestan. Bisa dibayangkan jika calon tidak sanggup berbicara, atau bahasa pesannya hanya bersifat naratif dan normatif, maka massa yang hadir tidak akan banyak tersentuh dan terpengaruh.

Semoga para jurkam maupun kandidat yang bertarung mampu mengemas diksi kampanye yang memikat publik (pemilih). Sejarah akan membuktikan. ***

Wagub Ummi Rohmi tekankan pentingnya untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi Posyandu Keluarga

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pencatatan dan pelaporan gizi berbasis masyarakat elektronik atau ePPGM NTB progress entrynya mencapai 87,5 persen.

Wakil Gubernur, Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, salah satu ukuran kesehatan masyarakat ini akan baik jika didukung Posyandu Keluarga berkualitas.

“Penting untuk terus monitoring dan evaluasi. Kalau harus turun ke lapangan, lakukan,” tegas Wakil Gubernur saat rapat kerja dengan Dinas Kesehatan di Pendopo Wagub, Selasa (10/08/21).

Sebagai program unggulan, Posyandu Keluarga harus tuntas seratus persen namun sejalan dengan kualitas.

BACA JUGA: Industrialisasi Bukan Identik Pabrik Penyebab Polusi

Kepala Dinas Kesehatan L. Hamzi Fikri menjelaskan, ePPBGM ditargetkan entry data seratus persen pada September tahun ini.

Selain sebagai program unggulan, Posyandu Keluarga dalam Lomba Inovasi Daerah oleh Litbang Kemendagri skornya  tinggi, sebagai salah satu dari 35 inovasi yang diusulkan.

“Itulah mengapa peran Posyandu Keluarga sangat penting karena bisa melakukan screening dan temuan kasus lebih awal mulai dari gizi, stunting sampai penyakit menular untuk catatan dan laporan,” jelas Fikri.

Dikes mengapresiasi strategi Wagub yang rajin turun ke lapangan sebagai bahan masukan perbaikan alur perbaikan Posyandu Keluarga.

Dikes juga merencanakan membuat Posyandu model yang kriterianya diusulkan sendiri oleh kabupaten/ kota.

Ke depan, akan ada penilaian strata dengan bintang satu sampai empat dalam hal alur pelayanan. Misalnya, jumlah kader tidak harus maksimal delapan sebagai standar pelayanan.

BACA JUGA: Eco Office Akan Diterapkan di Seluruh OPD Provinsi NTB

Dari 7.573 Posyandu, 5.493 diantaranya telah berstatus Posyandu Keluarga. Secara rata rata hampir semua kabupaten/ kota melampaui target limapuluh persen. Tinggal kota Mataram (40,6%) dan Loteng (40,36%).

“Kendalanya macam macam, sampai alasan terhenti karena PPKM tapi itulah tantangannya agar di masa pandemi indeks kesehatan tetap terjaga,” kata Fikri.

jm

Industrialisasi bukan identik dengan pabrik-pabrik besar yang menyebabkan polusi atau yang menyebabkan urbanisasi dan lain sebagainya.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sejatinya dalam ilmu ekonomi ada yang disebut dengan daya industrialisasi sebagai proses penambahan nilai dari produk-produk atau komoditas tradisional masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, dalam acara Ngaji Kebijakan Tentang Arah Ketenagakerjaan di Destinasi Pariwisata Super Prioritas (DPSP) Mandalika, yang diinisiasi oleh Himpunan Mahasiswa Nahdlatul Wathan (Himmah NWDI), melalui webinar, Senin (9/8/).

Dalam acara tersebut, gubernur memaparkan pentingnya industrialisasi sebagai arah kebijakan yang dapat memberikan angin segar bagi masyarakat. Pasalnya, pengangguran dan kemiskinan masih menjadi persoalan mendasar yang kerap menjadi acuan dalam segala arah kebijakan pembangunan pemerintah.

“Misalnya, kita selama ini bangga menjual jagung ke luar daerah dengan berton-ton. Tapi sebenarnya, beberapa bulan kemudian bahwa jagung-jagung yang kita kirim akan kembali lagi menjadi pakan ternak dan menjadi bibit unggulan yang akan dibeli dengan harga mahal. Padahal semua bahan baku itu, berasal dari kita semua,” ujar Zulkieflimansyah.

BACA JUGA: Eco Office akan Diterapkan di seluruh OPD Provinsi NTB

Industrialisasi adalah kesadaran untuk tidak lagi bangga menjual produk-produk yang punya nilai tambah atau produk-produk mentah tapi harus diolah dengan nilai tambah yang lebih baik di daerah sendiri. Menjual jagung ke luar boleh-boleh saja, tapi tetap harus ada kesadaran untuk berani mendalami struktur industri dengan membuat pabrik pakan ternak.

“Namanya kalau buat pabrik memang butuh sains teknologi yang tidak semudah kita membalik telapak tangan, proses menambah nilai ikan segar menjadi ikan kering itu nggak gampang, jual bawang sama bawang goreng itu kelihatan sederhana tapi nggak gampang. Itu yang disebut dengan proses industrialisasi, ada pendalaman struktur industri dari komoditas tradisional atau punya nilai tambah rendah kepada nilai tambah yang lebih baik,” papar Zulkieflimansyah.

nn

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) akan menerapkan kantor ramah lingkungan atau Eco Office di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup provinsi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalillah, mengapresiasi rencana penerapan ECO Office yang inisiasi oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) NTB.

“Sudah saatnya kita memulai Eco Office ini, agar segera dilakukan oleh seluruh OPD,” ujar Sitti Rohmi, saat memimpin rapat yang berlangsung di pendopo, Selasa (10/8).

Eco Office bagian dari ikhtiar pemerintah provinsi untuk terus mendorong terbangunnya kesadaran akan pentingnya lingkungan dan pengelolaan sampah, yang dimulai dari kantor pemerintahan.

Penerapan Eco Office memberikan dampak positif, yakni pengelolaan sampah, melakukan pengelolaan limbah, penghematan air bersih, penghematan listrik, penghematan ATK, adanya Ruang Terbuka Hijau (RTH), menjaga kerapihan, kebersihan dan keindahan, pengadaan barang dan peralatan lingkungan.

Sitti Rohmi juga mengatakan, agar penerapan Eco Office di seluruh OPD dapat dimulai pada bulan Agustus ini.

“Pada bulan Agustus semua OPD sudah mulai menerapkan dan kita akan lihat selama 3 bulan ke depan hasil penghematannya, dan akan diberikan reward kepada seluruh OPD yang berhasil menerapkan Eco Office,” tutur Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Iman dan Imun, Penjaga Diri di Tengah Pandemi Covid-19

Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan DLHK, Firmansyah, memastikan seluruh perangkat persiapan Eco Office, seperti surat edaran, petunjuk teknis, modul-modul dan panduan-panduan best practice dalam pelaksanaan Eco Office sudah tersedia.

“Paling tidak DLHK dapat memenuhi lebih dari setengah standar Eco Office, sehingga dari OPD lain ingin belajar dari segi perencanaan maupun pelaksanaan dapat dilihat dari DLHK,” kata Firman.

Firman juga menuturkan bahwa DLHK telah menerapkan Eco Office sebagai OPD dalam melakukan uji coba.

“Kita sudah memperbaiki taman, mengurangi penggunaan kertas menggunakan soft file, melakukan pengawasan dengan tenaga cs dan memastikan tidak ada penggunaan listrik saat di luar jam kantor dan lain sebagainya,” jelasnya.

ser

Slogan “Jaga diri dengan Iman dan Imun” di tengah pandemi Covid-19 merupakan satu kesatuan yang harus tetap tumbuh dalam diri untuk mencegah penyebaran Covid-19.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Oleh karenanya, selain menerapkan protokol kesehatan dengan masif, ternyata penyebaran Covid-19 juga bisa dicegah melalui ibadah sholat lima waktu yang dilakukan oleh kaum muslim.

“Penyebaran Covid-19 hanya bisa dilakukan dengan menjaga imun dengan olahraga serta makan-makanan sehat. Kemudian menjaga iman dengan memperbanyak ibadah kepada Tuhan salah satunya adalah sholat lima waktu,” ungkap Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah, saat peletakan batu pertama pembanguan Masjid Nurul Karomah di Desa Giri Sasak Kecamatan Kuripan Lombok Barat, Selasa (10/8).

Menurut Zulkieflimansyah, meningkatkan iman dengan perbanyak kegiatan ibadah adalah salah satu jawabannya, sebab ketika seorang ingin menunaikan ibadah sholat tentu diwajibkan untuk berwudhu dan bersuci.

Dalam berwudhu, tentu orang akan mencuci tangan, kaki, wajah dan bagian lainnya, sehingga dengan kebiasaan itu maka masyarakat akan tetap dalam keadaan bersih serta bisa terhindar dari virus Corona.

“Tentu juga harus diperkuat dengan mematuhi segala protokol kesehatan,” ujar Zulkieflimansyah.

Selain itu, seluruh lapisan masyarakat untuk tetap memakmurkan masjid dengan berbagai kegiatan positif. Percuma masjid dibangun besar dan megah tapi hanya sedikit yang beribadah dan memakmurkannya.

BACA JUGA: Eco Office akan Diterapkan di seluruh OPD Provinsi NTB

Sementara itu, Kepala Desa Giri Sasak, Hamdani, mengungkapkan, kehadiran gubernur di desa tersebut merupakan kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat. Karena jarang sekali seorang pemimpin apalagi seperti gubernur yang mau hadir hanya untuk meletakkan batu pertama pembangunan masjid.

“Mewakili suara hati masyarakat, saya tidak menyangka bahwa pak gubernur hadir di desa kami. Alhamdulillah antusias masyarakat untuk melihat sosok gubernur secara langsung sangat besar,” kata Hamdani.

Ia menjelaskan, pembangunan masjid merupakan inisiatif dari masyarakat dusun Tanah Putik untuk segera memiliki masjid yang agak luas. Adapun sumber dana sampai saat ini merupakan sumbangan dari masyarakat setempat. Mereka ada yang sumbang semen, pasir, batu dan lain sebagainya.

“Selain itu, karena pak Gubernur langsung hadir di tempat kami. Alhamdulillah kami juga mendapatkan tambahan dana pembangunan dari pemerintah provinsi NTB,” tuturnya.

nn

Bupati Djohan Sjamsu mengecek jumlah kendaraan dan diadakan penyesuaian dengan jumlah kebutuhan masing-masing instansi.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH meninjau langsung pengecekan pada Apel Pemantauan Kendaraan Dinas (Randis) lingkup Pemerintah Daerah Lombok Utara, di Lapangan Tioq Tata Tunaq Tanjung (10/08/21).

Hadir mendampingi Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Kepala BPKAD Sahabudin MSi serta unsur pimpinan OPD lainnya.

Kegiatan dimulai dengan pengecekan Randis baik sepeda motor maupun roda empat secara menyeluruh.

Bupati Djohan menyampaikan kepada awak media, kegiatan ini dalam rangka mengecek jumlah kendaraan dan diadakan penyesuaian dengan jumlah kebutuhan masing-masing instansi.

“Kondisi dari randis baik roda empat maupun roda dua, jika nanti Randis berlebihan, kita akan lakukan penarikan kemudian untuk proses selanjutnya dilelang. Jangan sampai kita memelihara kendaraan dalam situasi keuangan terbatas, tentu ini menjadi (beban) persoalan,” tandasnya.

BACA JUGA: Prokes di NTB Harus Tetap Kencang, Ini Kata Danrem

Saat ini, jumlah sepeda motor 723 unit, dinilai bisa pemborosan di tengah keadaan APBD yang mengalami penurunan.

Oleh karena itu, lanjut Bupati Djohan, diharapkan kepada BPKAD untuk melakukan pengecekan secara langsung.

“Jika memang rusak dan masih bisa diperbaiki kita perbaiki. Jika tidak bisa, kita jual (pelelangan) agar tidak menjadi beban daerah, karena kita harus melakukan penghematan menghadapi kondisi keuangan daerah seperti sekarang ini,” pungkasnya.

BACA JUGA: Online Single Submission, Permudah Ijin UMKM dan Investor

Hari pertama dilakukan pemantauan Randis pada 10 instansi. Berlanjut pada hari Kamis (12/8/2021) hingga Jum’at (13/8/2021), untuk instansi lainnya.

rar

Danrem 162 Wira Bhakti menekankan agar Kepala Daerah tetap menetapkan pelaksanaan prokes atau protokol kesehatan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dari 27 Provinsi PPKM Level 4 di luar Pulau Jawa dan Bali, Provinsi NTB merupakan provinsi terbaik ketiga dengan data paling sedikit kasus aktif Covid–19.

Hal ini disampaikan oleh Komandan Korem (Danrem) 162 Wira Bhakti (Danrem 162/WB) Brigjen TNI Ahmad Rizal Ramdhani saat mengikuti rapat koordinasi Satgas Oksigen yang berlangsung di Ruang Rapat Umum (RRU) Kantor Gubernur Provinsi NTB, Senin (09/08/21).

“Alhamdulillah, kita termasuk nomor 25 dalam artian yang paling jelek yang nomor paling atas, jadi kita terbaik ketiga. Hal ini membanggakan untuk kita semua. Ini yang disampaikan oleh Pak Luhut semalam,” kata Danrem.

Dalam keterangannya, Rizal mengatakan bahwa Provinsi NTB sedang dikepung oleh dua provinsi tetangga dengan tingkat kenaikan jumlah kasus aktif yang tinggi, yakni Bali dan NTT.

BACA JUGA: JPS Gotong Royong, Serap Produk Lokal Hingga 1 Miliar Rupiah

“Kalau kita tidak segera mengambil langkah-langkah progresif dan strategis maka kita akan segera seperti mereka. Saya himbau kepada kepala daerah intinya adalah protokol kesehatan harus tetap diterapkan,” tegas Danrem.

Selain itu, Komitmen Fokopimda mulai dari tingkat provinsi hingga tingkat desa harus memiliki komitmen yang sama.

BACA JUGA: Gubernur NTB Minta Efisiensi Dalam Penggunaan Oksigen

“Kalau selama Forkopimdanya kuat dan kompak maka bisa sama–sama menekan penyebaran Covid – 19,” tuturnya.

Ser

Dikenal bersikap terbuka dan tegas, H Bambang Kristiono, SE (HBK), dipercaya Prabowo Pimpin badan yang bertugas menegakkan disiplin kader di Partai Gerindra

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok, H Bambang Kristiono, SE (HBK), ditetapkan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto untuk memimpin Badan Pegawas dan Disiplin (BPD) Partai Gerindra.

Ini adalah periode kedua, HBK kembali dipercaya memimpin badan independen Partai Gerindra tersebut.

HBK ditetapkan sebagai Ketua BPD Partai Gerindra dengan SK No: 08-152/Kpts/DPP-GERINDRA/2021, yang ditandatangani langsung Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra H Prabowo Subianto, tanggal 2 Agustus 2021.

“Ini adalah tugas yang tidak ringan. Tentu menjadi suatu kehormatan bagi kami, dipercaya kembali memimpin BPD Partai Gerindra untuk yang kedua kalinya,” kata HBK, Senin (09/08/21).

BACA JUGA: Online Single Submission, Permuda Ijin UMKM dan Investor

BPD Partai Gerindra sendiri adalah lembaga independen yang dibentuk Prabowo selaku Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra.

Badan ini memiliki tugas dan fungsi monitoring, pencegahan, menerima pengaduan, investigasi, dan penindakan. Dalam mekanisme kerjanya, BPD melaporkan langsung pelaksanaan tugasnya kepada Ketua Dewan Pembina.

Sementara Dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan tanggung-jawabnya, BPD Partai Gerindra akan diawasi dan diarahkan oleh Komite Pengarah yang saat ini dipimpin Hashim S. Djojohadikusumo, adik kandung Prabowo.

HBK mengatakan, tugas utama badan ini adalah menegakan disiplin partai, serta memelihara soliditas dan kekompakan di internal partai.

“Mohon doa agar kami bisa amanah dan mampu menjalaninya dengan baik, tertib, dan bertanggungjawab,” kata Wakil Ketua Komis I DPR RI yang dikenal sebagai Samurainya Prabowo Subianto.

BACA JUGA; Gubernur NTB Minta Agar Efisien dalam Penggunaan Oksigen 

Dalam menjalankan tupoksinya, HBK akan dibantu oleh beberapa koleganya di DPR RI. Yakni Mulyadi sebagai Sekretaris dan Mohamad Hekal Bawazir sebagai Bendahara.

Beberapa rekannya sewaktu masih berdinas di Kopassus seperti Mayjen TNI (Purn) Irwansyah, Mayjen TNI (Purn) Zulfardi Junin, dan Mayjen TNI (Purn) Wardiono, juga menjadi bagian dari keanggotaan BPD.

HBK menekankan, dengan telah diterbitkannya SK BPD Partai Gerindra ini, maka para pengurus, kader, dan simpatisan Partai Gerindra kini kian yakin, Partai Gerindra adalah partai yang akan lebih mampu mengejawantahkan dirinya menjadi partai politik yang hidup, yang modern, dan yang disiplin dengan tatakelola yang profesional. Termasuk dalam masalah roadmap dan action plan-nya.

Mulyadi, Sekretaris BPD Partai Gerindra secara terpisah menekankan, HBK adalah tokoh partai yang dikenal memiliki sikap tegas, terbuka, dan apa adanya.

Karena itu, HBK memang sangat layak memimpin badan penegak disiplin partai sekaligus sebagai perekat soliditas dan kekompakan di internal partai.

“Saya sudah mengenal Pak HBK dalam kurun waktu yang sangat lama. Konsistensinya dalam bersikap akan mampu membawa BPD Partai Gerindra sampai di tempat tujuannya dengan baik,” tandas Anggota Komisi V DPR RI ini.

Dia menegaskan, dirinya akan mendukung penuh langkah kegiatan HBK selaku Ketua BPD Partai Gerindra.

Dia juga akan bekerja keras bersama dengan para pengurus yang lain, agar kehadiran BPD Partai Gerindra benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh pengurus, kader, dan simpatisan Partai Gerindra. Me (*)