Kabupaten Lombok Utara (KLU) termasuk salah satu wilayah zona orange, karena itu Pemda KLU harus mengaktifkan kembali Satgas penanganan Covid-19 sistem satu pintu

lombokjournal.com ~ Komitmen Pemerintah Daerah dalam mengatasi masyarakat terdampak Covid 19 di Kabupaten Lombok Utara, harus menciptakan suasana kondisi yang bebas. Atau setidaknya menurunkan zona orange Covid-19 yang kecendrungannya meningkat.

Kondisi ini seharusnya menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Lombok Utara untuk menggerakkan kembali tim Satgas Covid 19 satu pintu, agar bekerja lebih maksimal dan tidak cukup hanya oleh satu atau dua OPD saja.

BACA JUGA: Masyarakat Sembalun Musyawarahkan Awiq-awiq Kearifan Lokal

Lombok Utara saat ini telah masuk dalam fase orange. Bukan saja karena menurunnya ekonomi masyarakat, dan pula karena bertambahnya penduduk miskin. Situasi kritis yang dialami pemerintah, karena harus berjibaku melawan penyebaran virus Corona jenis baru atau dikenal dengan sebutan Novel Coronavirus.

Secara resmi virus ini oleh World Health Organization (WHO) disebut sebagai Covid-19 yang berarti “Covid” singkatan dari Corona Virus Disease, sedangkan angka “19” menunjukkan tahun munculnya virus tersebut.

Pemerintahan Kabupaten Lombok Utara sudah mengeluarkan kebijakan penanganan, seperti lockdown dilakukan untuk mencegah masyarakat berkumpul dan berkerumun di tempat-tempat publik sehingga penularan menjadi lebih berisiko. Melakukan rapid test dan Vaksin kepada seluruh penduduk.

Tujuan dari kebijakan ini adalah untuk mendeteksi dan menguji seluruh penduduk yang berisiko terpapar Covid-19 sehingga mudah untuk penanganan segera.

Faktanya Lombok Utara termasuk salah satu wilayah zona orange, yang belum juga menurun serta menghawatirkan dan harus berjibaku dengan segala kekuatan untuk bertanding cepat dengan Covid-19.

Virus ini melaju dengan cepat, menginfeksi siapa saja yang melakukan kontak dengan orang yang suspect. Diibaratkan jaringan sosial, infeksi orang pertama akan menyebabkan orang-orang lain terinfeksi, selama mereka melakukan kontak langsung seperti bersalaman.

Pola penularan virus ini tergolong unik, dengan masuk melalui mata, hidung, telinga, dan mulut.

Kian hari, kasus Covid-19 semakin masif, (lihat gambar) yang diperoleh penulis sebagian bersumber dari Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Utara per tanggal 23 Juli 2021.

Adanya peningkatan itu mengisyaratkan untuk mengaktifkan kembali tim Covid-19 sistem satu pintu lewat Satgas. Tim Satgas Penanganan Covid-19 yang sudah di SK-kan sudah berakhir sejak 2020.

BACA JUGA: Tugu Sembalun 7 Summits Dipasang di Puncak Gunung Anak Dara

Sejak bulan Januari 2021 hingga saat ini terkesan kurang efektif. Sistim satu pintu dengan melibatkan OPD maupun unsur yang lainnya.

Selain itu pihak RSUD lebih inten lagi membuka informasi (update) data terkinian sebagai bagian dari antisipasi dan penyebaran informasi melalui media.

@ng

Pemasangan Tugu Sembalun 7 Summits sebagai persiapan event Rinjani Geopark Sembalun 7 Summits

LOTIM.lombokjournal.com ~  Tugu Sembalun 7 Summits berhasil didirikan di puncak Anak Dara pada hari Minggu (22/07/21).

Pemasangan tugu dilakukan oleh Komite Sembalun 7 Summits berkolaborasi bersama KPH Rinjani Timur, Geopark Rinjani, Pengelola Bukit dan Perwakilan pendaki seluruh pulau Lombok. Ada 37 orang yang ikut terlibat dalam pendirian tugu tersebut.

Pemasangan tugu ini merupakan bagian dari persiapan event Rinjani Geopark Sembalun 7 Summits, yang akan diselenggarakan tanggal 25 – 28 Oktober 2021.

Kegiatan pendirian tugu ini dilepas oleh Camat Sembalun, Martawi. Dalam sambutannya ia menyampaikan harapan kepada perwakilan pendaki agar tetap menjaga kelestarian alam, salah satunya kelestarian alam Sembalun.

Pukul 2 siang, tim memulai perjalanan menuju Gunung Anak Dara melalui jalur tanjakan cinta.

Setiap pendaki dibekali dengan pasir yang telah tercampur semen masing-masing 1 kg.

Selain itu, pendaki yang tidak mendapat jatah pasir akan dititipi air untuk membantu proses pengecoran di atas puncak Gunung Anak Dara.

“Teman-teman akan dikenang sebagai bagian dari pendirian tugu ini kelak, walaupun hanya sebagai pembawa pasir 1 kg,” kata Kang Rudi, Komite Sembalun 7 Summits menyampaikan motivasi sebelum keberangkatan peserta.

Kegiatan ini dilaksanakan mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Sebelum keberangkatan, panitia melakukan pengecekan suhu setiap pendaki.

BACA JUGA: Masyarakat Sembalun Musyawarahkan Awiq-awiq Kearifan Lokal

Selain itu, satu hari sebelumnya panitia sudah mengingatkan agar membawa perlengkapan untuk diri sendiri, termasuk penggunaan satu tenda yang hanya dibolehkan untuk satu orang. Begitu pula untuk perlengkapan alat masak dan lainnya.

Selain bertujuan untuk mendirikan tugu, kegiatan ini juga melahirkan komunitas “Semeton Sembalun” batch 1. Pembentukan komunitas ini bertujuan untuk saling menginfluence dengan berbagai pendaki lain agar lebih menyadari kode etik pendakian.

Komunitas ini juga membentuk kode etik pendakian yang lebih spesifik, sesuai dengan keadaan dan kebutuhan setempat.

Ke depannya diharapkan kode etik ini akan menjadi pegangan bagi para pendaki, agar lebih aware dengan sesama pendaki serta terhadap kelestarian alam.

Moment ini juga dimanfaatkan untuk mengenalkan kawasan KPH Rinjani Timur, dan tentu saja pengenalan Geopark Rinjani Lombok.

Fathul Rakhman, selaku salah satu Manager Geopark Rinjani menjelaskan, tentang dasar dibentuknya Geopark termasuk penyadartahuan tentang UNESCO Global Geopark yang diberikan kepada Geopark Rinjani Lombok pada tahun 2018 lalu.

“Geopark Rinjani Lombok mendapat status Global Geopark dari UNESCO karena ternyata sisa letusan gunung Samalas (Rinjani Tua) menyisakan bentang geologi yang khas dan unik yang tidak ada di tempat lain,” Jelas Fathul.

BACA JUGA: Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat Diutamakan di Masa PPKM

Setelah peresmian pendirian tugu serta pengucapan ikrar kode etik pendaki, tim turun melalui jalur tanjakan poligami.

Harapan ke depan, tim pendaki menjadi pioneer untuk memberikan contoh perilaku yg baik terhadap alam.

Han

Di tengah terpuruknya ekonomi di masa pandemi, harapan yang tersisa saat ini adalah belanja pemerintah

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pandemi Covid-19 yang sudah berlangsung setahun lebih berdampak besar bagi pelaku usaha.

“Banyak UMKM kita yang kini terpuruk,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB, H Wirajaya Kusuma.

Hal itu diungkapkannya dalam dialog interaktif yang digelar ESPE Sydicate di Mataram, Kamis (22/7/2021) sore hingga petang.

Diskusi menghadirkan sejumlah pemangku kepentingan. Antara lain, Wakil Ketua Satgas Penanganan Covid-19 NTB HL Gita Ariadi yang juga Sekretaris Daerah (Sekda) NTB. Lalu Kepala Dinas Koperasi dan UMKM NTB H Wirajaya Kusuma. Ketua KADIN NTB H Faurani. Ketua PW NU NTB Prof H Masnun Thahir dan Pengamat Ekonomi Firmansyah.

Dialog interaktif yang dimoderatori Ahmad, Direktur Publik Institut NTB, dibuka dengan pemaparan H Wirajaya Kusuma. Dia memaparkan kondisi terakhir para pelaku UMKM di NTB.

Pandemi yang sudah berlangsung lebih dari setahun telah menyebabkan pendapatan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah) di NTB anjlok. Omzet mereka turun drastis lantaran permintaan yang menurun drastis pula.

BACA JUGA: Oksigen untuk Terapi Pasien Covid-19, Stoknya Masih Aman

Penurunan permintaan itu juga mengindikasikan makin rendahnya daya beli masyarakat.

Hal senada diungkapkan Ketua Kadin NTB H Faurani, bagaimana kalangan dunia usaha di NTB kini terpuruk, kondisinya menyedihkan.

“Dampak pandemi sangat memukul dunia usaha,” katanya.

Faurani mengatakan, para pelaku usaha kini berharap peranan pemerintah yang cepat dan tepat. Terutama dari sisi kebijakan dan regulasi.

Banyak perusahaan yang kini berhenti beroperasi. Jika pun masih ada yang beroperasi, mereka harus merumahkan sebagian karyawan mereka.

Faurani mengakui, situasi ini berkontribusi meningkatnya jumlah pengangguran di NTB. Masyarakat sekarang sedang kebingungan.

“Karena itu, sangat penting kita bicara soal daya tahan di sini,” katanya.

Menurut dia, bagi masyarakat yang masih memiliki tabungan, tatkala ada pembatasan di tengah PPKM Darurat, atau PPKM Level IV yang diberlakukan pemerintah saat ini, mereka  tidak mengeluh. Namun, hal sebaliknya terjadi pada masyarakat yang tidak punya saving sama sekali.

Belanja Pemerintah

Pengamat Ekonomi dari Universitas Mataram Firmansyah mengungkapkan, masyarakat kini sedang dihadapkan pada situasi dilematis. Semua berharap pandemi cepat selesai.

Dia mengungkapkan bagaimana situasi terkini NTB, banyak pekerja harian sedang tiarap. Berbicara mengenai ketahanan ekonomi suatu daerah, Firmansyah mengungkapkan kalau hal tersebut ditopang oleh empat hal, yakni konsumsi rumah tangga, investasi, ekspor, dan belanja pemerintah.

Untuk saat ini, mengharapkan ketahanan ekonomi dari konsumsi rumah tangga, tentulah menjadi sangat sulit. Yang terjadi malah sebaliknya.

Banyak masyarakat mengerem belanja. Mengharapkan sektor investasi juga sama sulitnya. Sebab, para investor ramai-ramai menahan diri.

Begitu pula pada ekspor komoditi. NTB akan sangat sulit mendongkrak ekonomi dengan mengandalkan sektor ekspor.

Satu-satunya harapan yang tersisa saat ini adalah belanja pemerintah. Sektor ini akan menjadi penopang utama menjaga denyut ekonomi daerah di masa pandemi.

Yang menggelitik, Firmansyah sempat menyampaikan usulan unik. Di tengah situasi ekonomi yang tidak pasti seperti saat ini, dia menyarankan pemerintah perlu membentuk semacam Satgas yang tidak hanya memantau penularan Covid-19.

Namun, perlu juga Satgas yang memantau tingkat pendapatan masyarakat. Satgas ini kata Firman, dapat memberi gambaran utuh pada pemerintah soal kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

“Karena ada memang masyarakat yang kondisinya sangat terpuruk sekali,” tandasnya.

Firman memaparkan,  banyak UMKM di NTB yang kondisinya kini tiarap. Sebab, banyak di antara UMKM NTB yang produk mereka bukanlan produk primer. Melainkan produk sekunder.

Sehingga, manakala daya beli masyarakat sedang melemah seperti saat ini, mereka memilih membelanjakan uangnya hanya untuk kebutuhan primer.

“Mereka wait and see untuk belanja di luar kebutuhan primer,” katanya.

Di sisi lain, untuk untuk mengurangi dampak pandemi yang sangat dalam terhadap ekonomi masyarakat, Firman menyarankan agar pemerintah perlu memberikan subsidi bagi harga-harga kebutuhan pokok.

Mekanisme pemberian subsidi harga ini tentu kata Firman bisa disiapkan pemerintah.

Namun begitu, subsidi harga kebutuhan pokok ini tidak perlu diberikan kepada seluruh lapisan masyarakat. Namun, hanya diberikan di daerah tertentu, dan kepada orang-orang yang sangat membutuhkannya.

Pemerintah juga disarankan menggalang dana Tanggung Jawab Sosial Perusahaan atau dana CSR. Dana tersebut bisa diarahkan untuk membantu masyarakat yang ekonominya terimpit.

“Kalau disuruh memilih, masyarakat kita pasti ingin beraktivitas dengan protokol ketat ketimbang pembatasan seperti saat PPKM sekarang ini. Tabungan masyarakat sekarang sudah nyaris habis,” katanya.

Upaya Pemerintah

Sekda NTB HL Gita Ariadi menjelaskan, sejumlah langkah yang sudah diambil oleh pemerintah Provinsi NTB. Saat ini kata Gita, sudah mulai disiapkan upaya menggairahkan NTB dengan Nurut Tatanan Baru.

Pemerintah sedang memadukan bagaimana gas diinjak dan rem dilepas. Atau sebaliknya, gas dilepas dan rem diinjak.

Ditegaskannya, saat ini pemerintah memprioritaskan penanganan kesehatan dan penyelawatan jiwa masyarakat.

BACA JUGA: Masyarakat Sembalun Musyawarahkan Awiq-awiq Kearifan Lokal

Tapi, di sisi lain, pemerintah juga ingin agar masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi dapat tetap produktif.

Dari sisi regulasi, pemerintah telah menyiapkan berbagai kebijakan dan aturan. Mulai dari terbitnya Surat Edaran di tingkat Kepala Daerah. Sampai juga ada instruksi dari para menteri yang menjadi acuan.

Pemeirntah juga saat ini terus memberikan berbagai upaya dan stimulus untuk membantu masyarakat. Yang terbaru misalnya bagaimana upaya Gubernur NTB H Zulkieflimansyah mengambil inisiatif dengan menyerap beras lokal dari petani.

Kemudian beras itu menjadi bagian dari komponen tujangan kepada para pegawai, sehingga mereka tidak hanya menerima tunjangan dalam bentuk uang semata.

Langkah ini, kata Gita, untuk menggerakkan ekonomi masyarakat di tingkat bawah. Sehingga ekonomi masyarakat kecil tetap berdenyut.

Sedagkan dari sisi penanganan kesehatan, Gita menyebut, rumah isolasi akan disiapkan sebagai tempat penanganan mereka yang terinfeksi Covid-19 tapi tanpa gejala.

Bansos juga mulai dicairkan untuk menggairahkan ekonomi. Ada Bansos Tunai dari Kemensos untuk masyarakat di daerah yang memberlakukan PPKM Darurat. Ada pula penyaluran bantuan sembako kepada masyarakat yang sudah dilakukan dalam dua hari terakhir.

Bantuan beras juga sedang disiapkan Bulog NTB. Total ada 5.200 ton Cadangan Beras Pemerintah yang siap disalurkan.

“Kita butuh saling pengertian. Tapi di sisi lain, kita harus sama-sama tegakkan protokol kesehatan,” katanya.

Sementara itu, Ketua PW NU NTB, Prof H Masnun Thahir menekankan pentingnya masyarakat NTB butuh suasana harmoni. Jangan ada keributan-keributan yang tidak perlu dan menguras energi. Masyarakat harus dibuat banyak tersenyum.

Secara khusus, Prof Masnun menyoroti sejumlah pihak yang kini justru dengan bangga mengemukakan bagaimana mereka menolak vaksin. Bahkan mengajak masyarakat yang lain untuk melakukan penolakan serupa.

Adalah menjadi hak mereka untuk menolak vaksin. Namun, sertidaknya, jika mereka menolak vaksin, harusnya mereka juga tidak menolak vaksin sosial.

Apa itu vaksin sosial? Yaitu menerapkan protokol kesehatan, menjaga jarak dan tidak berkerumun.

“Kita manusia berikhtiar dan berdoa. Kalau manusia angkat tangan, maka Allah yang akan turun tangan,” tandasnya.

Menjaga kesinambungan ekonomi

Founder ESPE Syndicate, Sirra Prayuna mengatakan, dialog interaktif digelar untuk menghadirkan solusi bagi upaya-upaya menjaga ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat NTB, di tengah situasi sulit akibat pandemi.

Sirra menegaskan optimismenya, seluruh ikhtiar yang dilakukan pemerintah dalam upaya menangani pandemi Covid-19 saat ini, pada akhirnya akan berbuah manis.

Termasuk upaya-upaya untuk mencegah warga terpapar Covid-19 yang kini sudah memiliki varian dengan penularan sangat cepat.

Namun begitu, kata Sirra, di tengah-tengah upaya penanganan kesehatan tersebut, yang tidak kalah pentingnya juga adalah bagaimana menjaga kesinambungan ekonomi masyarakat, pedagang kaki lima, usaha mikro kecil dan UMKM.

“Karena itu, perlu rangkaian sousi dari semua pihak. Di balik kegalauan, jangan sampai terjadi pesimisme masyarakat. Jangan sampai ada pembangkangan sosial. Ini semua menjadi ujian yang harus kita sadari sama-sama,” kata Sirra.

Me

Masalah muncul lebih pada pendistribusian oksigen ke kabupaten/kota di luar Pulau Lombok yang membutuhkan waktu, jadi bukan stoknya mengalami kelangkaan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Informasi kelangkaan oksigen muncul dan menjadi pembahasan dalam Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, di Gedung Graha Bakti Praja, Kamis (22/7).

Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), H. Zulkieflimansyah, dalam rapat tersebut menegaskan bahwa ketersediaan dan stok oksigen untuk kebutuhan terapi pasien Covid-19 di Provinsi NTB masih aman.

“Saya baru cek ketersediaan oksigen, Insya Allah tersedia cukup. Kita tidak kekurangan,” ujar Zulkieflimansyah.

Menurutnya, persoalan pendistribusian ke wilayah Kabupaten/Kota terutama yang berada di pulau Sumbawa sedikit membutuhkan waktu.

“Ini semata bukan karena kelangkaan, tapi karena persoalan distribusi yang memerlukan waktu, karena jarak tempuhnya,” tegas gubernur.

Misalnya untuk mendistribusikan tabung oksigen dari kota Mataram ke kabupaten Bima, kota Bima, Dompu, Sumbawa dan Sumbawa Barat, cukup memakan waktu. Selain itu, juga adanya keterbatasan sumber daya manusia atau tenaga terampil yang bisa melakukan pengisian tabung oksigen.

Untuk itu diharapkan bupati dan walikota, beserta tim satgas termasuk TNI/Polri harus terus memonitoring, mengawasi pasokan dan ketersediaan oksigen maupun obat-obatan medis di masa PPKM untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19.

“Masyarakat diharapkan tenang, tetap ikuti prokes dan jaga kesehatan,” tutur gubernur.

BACA JUGA: Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat Diutamakan di Masa PPKM

edy

Kepedulian masyarakat Sembalun menghidupkan nilai kearifan lokal di lingkar Rinjani, untuk mengatur transisi menuju Quality Tourism

LOTIM.lombokjournal.com ~ Sangkep Beleq Awig-awig Kepaeran Sembalun dihadiri oleh 48 peserta dari enam desa yang mewakili seluruh elemen masyarakat dan Pentahelix pariwisata termasuk tokoh perempuan dan pelaku UMKM, berlangsung di Hotel Nusantara Desa Sembalun, Kamis ((22/07/21).

Wakil Bupati Lombok Timur, Rumaksi mengapresiasi usaha dan kepedulian masyarakat Sembalun, yang membantu Pemerintah menghidupkan kembali nilai budaya dan kearifan lokal di lingkar Rinjani.

“Sembalun sebagai salah satu Paer di lingkar Rinjani, harus bisa menghidupkan kembali budaya lokal untuk meningkatkan dampak ekonomi pariwisata,” Rumaksi (22/07/21)

Acara ini juga dihadiri oleh stakeholder kunci dalam Tata Kelola Pariwisata Sembalun, di antaranya KPH Rinjani Timur, Geopark Rinjani-Lombok, Sembalun 7 Summits, Kepolisian Sektor Sembalun, Danramil dan lain lain.

Kegiatan ini merupakan inisiasi dari tiga lembaga, yaitu Pemerintah Kecamatan Sembalun, DMO Sembalun dan Majelis Adat Pemangkuan Khusus Sembalun yang merasa bahwa kebutuhan akan regulasi di destinasi sudah tidak bisa menunggu lagi.

Camat Sembalun, Martawi, S.Pd. mengemukakan, harus ada pranata atau awig-awig sebagai pedoman yang mengatur hubungan masyarakat dengan wisatawan dan pelaku industrI, dan antara ketiganya dengan lingkungannya.

Awig-awig ini diharapkan menjadi bentuk kristalisasi dari ajaran agama.

Tokoh budaya Sembalun H. Purnipa mengingatkan kembali pentingnya hubungan emosional antara masyarakat kepaeran Sembalun dengan Rinjani.

“Jika kita tidak kembali kepada kearifan lokal kita, maka generasi yang akan datang kehilangan informasi tentang identitas mereka,” kata H. Purnipa.

Pendapat ini dikuatkan  Dr. H. Lalu Sajim Sastrawan,  Ketua Bale Mediasi NTB yang juga mendukung inisiasi ini.

“Jika kita gagal mempertahankan kearifan lokal lingkar Rinjani, generasi berikutnya akan menyalahkan kita atas kegagalan itu,” katanya.

Ia menyampaikan kepada forum, Awig-awig mempunyai posisi yang sangat kuat di mata hukum formal karena diakui keberadaannya oleh UUD 1945.

Antusiasme peserta sangkep mengindikasikan, masyarakat mendukung usaha para pihak di Sembalun untuk transisi menuju Quality Tourism.

Diskusi Sangkep yang berlangsung sehari ini, menghasilkan rekomendasi yang akan dikompilasi oleh Tim Penyusun draft, yang kemudian dibahas kembali pada forum terbatas terdiri dari para ahli yang mengawal penyusunan Awig-awig ini.

Dengan pendampingan dari fasilitator, peserta sangkep menginventarisir Awig-awig tidak tertulis yang pernah ada kemudian disesuaikan dengan keadaan saat ini.

Komponen dalam Awig-awig mencakup aspek lingkungan, sosial dan ekonomi yang akan mengikat seluruh elemen kepariwisataan termasuk masyarakat, wisatawan dan pelaku industri.

Untuk memastikan ditegakkannya peraturan bersama ini, Lang-lang Desa dan Lang-lang Paer akan dibentuk setelah pengesahan, termasuk mekanisme pelaporan dan penanganan pelanggaran.

Dokumen ini direncanakan akan dapat disahkan dan diundangkan dalam waktu dekat serta berlaku efektif selambat-lambatnya tahun depan.

HmsDMO

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Ke-13, merupakan tahun pertama pengabdian dan perkhidmatan Bupati dan Wakil Bupati Lombok Utara

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH bertindak sebagai Iinspektur Upacara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Kabupaten Lombok Utara (KLU) Ke-13, di halaman Kantor Bupati (21/07/21).

Dalam amanatnya Bupati Djohan Sjamsu menyampaikan, peringatan HUT KLU ke-13 tahun memiliki makna khusus bagi dirinya dan Wakil Bupati Danny Karter FR.

Tahun 2021 merupakan tahun pertama pengabdian dan perkhidmatan mereka untuk Lombok Utara.

BACA JUGA: PPKM Basis Desa, Cegah Tumpukan Masalah di Kabupaten/Kota

Visi-misi yang dituangkan dalam program 100 hari kerja merupakan tonggak awal dari perwujudan pengabdian untuk Lombok Utara yang inovatif, sejahtera, dan religius.

Menurut bupati, tema HUT ke-13 KLU adalah “bersama berkarya bangun Lombok Utara,” diperingati secara sederhana namun tetap dalam suasana khidmat.

“Saya mengajak kita memperteguh komitmen bersama seraya berkarya dilandasi oleh pemikiran yang inovatif, produktif, dan kerja nyata. Mari kita bangun konsolidasi dan koordinasi sesama aparatur pemerintah daerah, dunia usaha/industri, dan mitra pemerintah,” tuturnya.

Disampaikan bupati, kemiskinan yang masih tinggi menjadi isu strategis sekaligus tugas berat yang harus dituntaskan secara simultan.

“Pada awal pembentukan KLU, angka kemiskinan sebesar 43,14 persen. Alhamdulillah, setelah 13 tahun berotonomi, berdasarkan data BPS 2020, angka kemiskinan KLU masih 26,99 persen,” jelas Bupati Djohan.

Disampaikan pula, akumulasi pendapatan daerah masih didominasi oleh kontribusi pariwisata dan pertanian.

Oleh karena itu, kata bupati, program untuk kedua aspek tersebut perlu terus dibangkitkan dan ditingkatkan secara terus menerus, dengan memberikan stimulan dan manfaat yang nyata bagi masyarakat.

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Bupati/Walikota Beli Beras Petani Lokal

“Kita masih berada dalam situasi pandemi Covid-19, tapi kita yakin dapat memutus rantai penyebarannya, dengan menjaga kesehatan melalui kebiasaan mengikuti prokes Covid-19 dan mematuhi seluruh peraturan yang telah ditetapkan pemerintah. Kami juga meminta maaf kepada pak gubernur dan para Kepala Daerah lain di NTB, karena tidak mengundang dalam perayaan HUT KLU kali ini disebabkan kondisi Covid-19 masih meningkat,” kata orang nomor satu di KLU itu.

Sejumlah kegiatan prioritas sebagai tonggak awal kepemimpinan bupati dan wakil bupati tercantum dalam realisasi visi-misi terumuskan pada program 100 hari kerja, yaitu program memaraq, merikeq, pelayanan prima dan pariwisata KLU bangkit.

“Program 100 hari kerja ini telah kita laksanakan dengan baik. Harapan saya di usia 13 tahun Lombok Utara, banyak hal yang harus kita kerjakan secara kolektif, baik oleh pemerintah daerah maupun seluruh masyarakat Lombok Utara demi suksesnya program pembangunan daerah,” harapnya.

Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan hadiah pemenang lomba di antaranya Lomba Festival Drum Band, Mendongeng untuk Guru PAUD dan Video Vlog.

Selain dihadiri Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng, Pimpinan dan Anggota DPRD KLU, Anggota Forkopimda KLU, Pj. Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Asisten, Staf Ahli, Kepala OPD, Ketua PKK Hj. Galuh Nurdiyah Djohan Sjamsu, Ketua GOW Yunita Aprilina Danny FR, Para Camat serta tokoh masyarakat.

Para peserta upacara terdiri dari TNI-Polri dan Penjabat Eselon III. Sementara para Pejabat Eselon IV beserta Staf Lingkup Pemda KLU mengikuti upacara melalui virtual zoom. Bertindak selaku pemimpin upacara Ipda Bambang Tedy SH.

rar

Presiden Jokowi sudah mengingatkan untuk memprioritaskan kesehatan dan menjaga ekonomi masyarakat di masa PPKM darurat saat ini.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Untuk menyeimbangkan kedua sektor ini di masa PPKM darurat bukanlah hal mudah, maka dibutuhkan sinergi dari semua pemerintah kabupaten dan kota.

“Jangan sampai roda perekonomian masyarakat mati selama masa PPKM, terutama ekonomi masyarakat kecil agar tidak terganggu. Untuk itu, mudah-mudahan prokes Covid-19 dapat ditingkatkan lagi,” tegas Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat memimpin Rakor Penanganan Covid-19 di Gedung Graha Bhakti Praja, Kamis (22/07).

Menurut Zulkieflimansyah, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah provinsi selama masa PPKM darurat adalah memberikan tunjangan penghasilan pegawai (TPP) bukan hanya uang tunai, tapi juga dalam bentuk beras yang diambil dari petani lokal. Dengan harapan, harga yang tak diserap oleh Bulog dapat diserap oleh pedagang-pedagang kecil dan disalurkan kepada seluruh ASN lingkup Provinsi NTB.

“Dengan langkah itu, semoga kita dapat menyelamatkan ekonomi masyarakat terutama para petani lokal. Tunjangan beras bagi ASN direncanakan akan mulai 1 Agustus 2021 mendatang,” ujarnya.

Dalam rakor, ini, Zulkiefkimansyah juga mengajak seluruh bupati dan walikota se-NTB untuk menyerap gabah petani melalui pemberdayaan UMKM lokal, dengan membeli beras kemasan untuk tunjangan beras bagi ASN.

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Bupati Walikota Serap Beras Petani Lokal

manikp@kominfo

Gubernur NTB mengajak seluruh bupati dan walikota untuk menyerap beras petani melalui pemberdayaan UMKM lokal selama masa PPKM darurat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Langkah ini, menurut Gubernur NTB, H. Zulkiefkimansyah, sebagai upaya bersama untuk melindungi perekonomian masyarakat terutama ekonomi masyarakat kecil yang berprofesi sebagai petani.

“Alhamdulillah kami di provinsi sudah mulai menyusun kebijakan untuk memberikan tunjangan beras kepada ASN. Dan mudah-mudahan kebijakan ini dapat diikuti oleh seluruh kabupaten kota dalam mengoptimalisasi penyerapan gabah petani lokal,” ajak gubernur saat memimpin Rakor Penanganan Covid-19 di Gedung Graha Bhakti Praja, Kamis (22/7).

Dihadapan seluruh bupati walikota yang hadir, Zulkieflimansyah menegaskan, selama masa PPKM mulai diberlakukan untuk memutus mata rantai penyebaran Covid-19, prioritas utama pemerintah adalah menjaga kesehatan dan jiwa masyarakat dari bahaya Virus Corona.

BACA JUGA: Kesehatan dan Ekonomi Masyarakat Diutamakan di masa PPKM

Tapi di sisi lain, pemerintah juga harus menjamin ekonomi masyarakat tetap berjalan dengan baik meski diberlakukan pembatasan aktivitas, sehingga menjaga keseimbangan kedua sektor ini menjadi tanggung jawab semua.

“Untuk itu, mari kita bahu membahu untuk melindungi UMKM melalui penyerapan beras lokal untuk diberikan kepada para ASN melalui tunjangannya. Insyaallah pemerintah provinsi akan menerapkan mulai awal Agustus mendatang” tutur gubernur.

BACA JUGA: PPKM Basis Desa, Cegah Tumpukan Masalah di Kabupaten/Kota

manikp@kominfo

Pemerintah NTB menerapkan PPKM berbasis desa, mulai 21 Juli 2021, sebagai upaya menanggulangi penyebaran Covid–19 yang kini sudah mencapai 18.147 kasus.

MATARAM.lombokjournal.com ~

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Sitti Rohmi Djalillah, menegaskan, Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Berbasis Desa harus benar–benar disukseskan. Hal ini dilakukan agar tidak terjadi penumpukan permasalahan di kabupaten dan kota.

“Jika dimulai dari desa, maka semua sudah mulai difilter, disediakannya posko PPKM, Rumah Isolasi Mandiri di setiap desa yang ditangani oleh pemerintah desa, Babinsa, Babinkantibmas, yang kemudian tertangani dengan baik, maka insya Allah terus menerus memberikan edukasi protokol covid–19 kepada masyarakat,” jelas Sitti Rohmi, dalam laporannya saat Rapat Koordinasi Evaluasi Penanganan Covid-19 Provinsi NTB, di Gedung Graha Bakti Praja, Kamis (22/7).

PPKM dibagi menjadi 4 level, yakni level 1 (new normal), level 2 (tarnsisi 1), level 3 (transisi 2) dan level 4. Pada level 1 adalah new normal, level 2 dan 3 adalah tahap transisi untuk memastikan proses relaksasi dan pengetatan secara bertahap dan memastikan pemerintah memiliki persiapan yang cukup.

“Diharapkan seluruh Kabupaten/Kota untuk dapat mengetahui berada di level manakah daerahnya,” kata Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi menegaskan bahwa pengetatan pada PPKM Level 4 memiliki konsekuensi yang cukup besar, di mana beberapa sektor harus mengikuti aturan–aturan yang berlaku.

“Level 4 memiliki konsekuensi yang cukup besar, dari sisi kegiatan masyarakat, WFO dan WFH nya juga yang harus dipatuhi dengan sebaik–baiknya.” ujarnya.

Level PPKM Kabupaten Kota se-NTB adalah sebagai berikut; Kota Mataram berstatus level 4, Lombok Barat berstatus level 3, Lombok Tengah berstatus level 2, Lombok Utara berstatus level 3, Lombok Timur berstatus level 2, Sumbawa Barat berstatus level 3, Sumbawa berstatus level 3, Dompu berstatus level 3, Bima berstatus level 3 dan Kota Bima berstatus level 3.

BACA JUGA: Gubernur NTB Ajak Bupati Walikota Serap Beras Petani Lokal

ser@diskominfotikntb

Ribuan sembako berbentuk paket kembali dibagikan oleh Pemerintah Provinsi NTB kepada warga kota Mataram yang terdampak Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Adapun sembako yang dibagikan kepada masyarakat oleh Satpol PP dan Dinas Sosial NTB, tersebut, sebanyak 500 paket dengan lokasi pembagian, di Pasar Sindu dan Pasar Sayang-Sayang, kecamatan Cakranegara.

Sedangkan, Dinas Perhubungan NTB menyerahkan sebanyak 200 paket sembako di Pasar Kebon Roek, Kecamatan Ampenan. Dan Asisten II Setdaprov NTB bersama OPD lainnya menyerahkan sebanyak 500 paket sembako di kecamatan Sekarbela dan Pasar Mandalika, kecamatan Sandubaya.

Asisten II Ekonomi Pembangunan Setdaprov NTB, H. Ridwansyah, mengatakan, hari ini, Rabu (21/7), pemprov kembali menyerahkan 1.200 paket sembako kepada warga Kota Mataram. Sebelumnya, Senin (19/7) lalu, pemprov juga menyerahkan sebanyak 1.300 paket sembako. Dengan demikian jumlah keseluruhan sembako yang sudah diserahkan sebanyak 2.500 paket.

“Dalam pembagian paket sembako ini kami sasar masyarakat di sekitar kota Mataram seperti; Ojek Online (Ojol), kusir cidomo, seperti yang ada di Terminal Mandalika dan masyarakat pinggiran yang terdampak oleh PPKM. Mudah-mudahan apa yang kita berikan ini sebagai bentuk kepedulian dari Pemprov NTB kepada masyarakat yang tidak mampu,” ujar Ridwansyah.

BACA JUGA: APBD 2021, Pemprov NTB Optimis Pendapatan Bisa Optimal

diskominfotik