Program kerja unggulan Disnaker NTB diharapkan bisa berintegrasi dengan Posyandu Keluarga yang basisnya berada hingga tingkat dusun.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, mememinta hal tersebut sebab Posyandu Keluarga merupakan media yang strategis dalam mengedukasi masyarakat terkait program maupun peraturan ketenagakerjaan.

Sitti Rohmi mempertegas bahwa setiap desa sudah memiliki pendamping desa yang dibina DPMPD. Melalui posyandu, pendamping desa bisa meninformasikan bagaimana menjadi pekerja Migran Indonesia (PMI) yang sukses dengan secara legal.

“Kita tentu tidak ingin mendengar lagi kisah menyedihkan dari para PMI yang bekerja di luar negeri sebab keberangkatannya tidak prosedural,” ujarnya kepada Kepala Disnaker NTB di ruang rapat kantor gubernur, Jumat (3/9/).

Sitti Rohmi juga mengingatkan agar keberadaan Balai Latihan Kerja (BLK) lebih didayagunakan dan semakin diperkuat agar tidak ada lagi BLK yang mati suri tanpa ada kegiatan.

BACA JUGA: NTB Targetkan Raih Predikat A Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Sementara itu, Kepala Disnaker NTB, I Gde Putu Aryadi, melaporkan, tingkat pengangguran terbuka (TPT) saat ini berjumlah 109.700 (3,9 %). Jumlah pekerja paruh waktu mengalami peningkatan, yaitu 31,71% di tahun 2021, sedangkan tahun sebelumnya 2020 sebesar 27,22 %.

Adapun program strategis yang sedang dilakukan Disnaker, yaitu Revitalisai BLK (Pepadu Plus, MTU, pemagangan, WUB), Zero unprosedural migran, AKAD/AKL, pemberdayaan PMI purna dan perlindungan jaminan sosial bagi pekerja rentan.

her@kominfotik

Provinsi NTB menargetkan tahun 2022 mendapat predikat A dari Kemenpan atas penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah, menyatakan hal tersebut saat memberikan arahan dalam Rapat Persiapan Evaluasi Reformasi Birokrasi (RB) dan SAKIP yang berlangsung di gedung Graha Bakti Praja, kantor gubernur, Jumat (3/9).

Menurut Sitti Rohmi, predikat A akan terwujud apabila seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dapat mempersiapkan diri dengan lebih baik dan serius agar mendapatkan nilai maksimal.

“Target kita pada tahun 2022 harus A, apa yang akan diperbaiki maka harus diperbaiki mulai dari sekarang dan diseriusi agar dapat mencapai target yang diinginkan,” tegasnya.

Selain itu, Sitti Rohmi mengatakan bahwa pentingnya memperhatikan laporan dan data yang harus sinkron dengan pusat agar apa yang terjadi di lapangan dapat disesuaikan.

“Ke depan kepala OPD harus memahami betul item-item yang menjadi target, harus memperhatikan laporan yang baik, data yang baik, sehingga apa yang telah dilakukan dapat tercermin dan sejalan dengan program yang dilakukan,” tuturnya.

BACA JUGA: Program Kerja Disnaker Diharapkan Terintegrasi Posyandu

ser

Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polisi Republik Indonesia (Polri) mendukung penuh atas kebijakan yang diambil oleh Pemprov NTB memutus kontrak GTI atas kelola lahan di Gili Trawangan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pasalnya, pihak PT. Gili Trawangan Indah (GTI) belum optimal memanfaatkan lahan seluas 65 hektar di Gili Trawangan melalui perjanjian kontrak dengan Pemerintah Provinsi NTB hingga tahun 2026 mendatang.

Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Pipit Rismanto, meminta kepada pihak Kejati NTB dan satgas investasi untuk menyiapkan tim dalam menghadapi gugatan maupun perlawanan yang dilakukan oleh GTI.

“Kami juga di Bareskrim Polri sudah siap dan mendukung atas keputusan yang diambil oleh pemprov NTB. Bersama satgas dan pihak terkait kami akan tetap membantu sampai proses ini selesai,” ungkapnya saat memimpin rapat tentang progres PT. GTI, secara virtual, di ruang rapat utama kantor gubernur, Jumat (3/9).

Rismanto menjelaskan bahwa dengan adanya keputusan yang disampaikan gubernur untuk memutus kontrak dengan pihak GTI dengan pertimbangan bahwa sebagian besar lahan itu telah dimanfaatkan oleh masyarakat dengan baik, maka otomatis pengelolaan lahan tersebut akan dikembalikan kepada pihak pemprov.

Ia berharap pihak Kejati dan pemprov segera membentuk tim untuk melakukan inventarisasi atas lahan-lahan milik pemerintah yang telah dimanfaatkan oleh masyarakat Gili Trawangan untuk dibina sesuai aturan yang berlaku. Sehingga masyarakat yang mengelolah lahan itu dapat memberikan manfaat bagi pemerintah dan tentunya bagi masyarakat itu sendiri.

BACA JUGA: Kontrak PT GTI Diputus sebab Tidak Realisasikan Perjanjian

Sementara itu, Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menegaskan keputusan mengakhiri kontrak dengan GTI merupakan solusi terakhir setelah pemerintah melakukan berbagai upaya dan kebijakan dalam menjaga perjanjian sebagaimana mestinya. Tapi karena tidak ada respon baik dan dinilai GTI tidak memiliki keseriusan mengelolah lahan itu maka atas dukungan semua pihak, pemerintah memutuskan untuk mengakhiri kontrak GTI.

manikp@kominfo

Usai cuatan isu dan polemik, Pemerintah Provinsi NTB memilih untuk memutus kontrak pihak PT GTI terkait pemanfaatan dan pengelolaan lahan seluas 65 hektar di Gili Trawangan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Keputusan ini berdasarkan dukungan semua pihak karena pihak GTI dinilai belum mampu merealisasikan perjanjiannya yang sudah ditetapkan.

“Oleh karena itu, setelah melihat keadaan seperti ini, kami memutus kontrak pihak PT. GTI dan kami sendiri bisa mengelolah lahan tersebut dengan baik,” tegas Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, saat rapat progres dengan PT. GTI, secara virtual, di ruang rapat utama kantor gubernur, Jumat (3/9).

Rapat tersebut dipimpin oleh Direktur Tindak Pidana Tertentu (Dirtipidter) Bareskrim Polri, Pipit Rismanto, Deputi Bidang Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM, Imam Soejoedi, Kepala Kejati NTB, Tomo Sitepu serta stakeholder lainnya.

Zulkieflimansyah, menjelaskan, di antara 65 hektar yang dialokasikan pengelolaannya oleh PT. Gili Trawangan Indah (GTI), ternyata 60 hektarnya telah dikelola dan dimanfaatkan oleh masyarakat dengan kegiatan ekonomi yang cukup bagus. Sehingga dari lahan itu yang tersisa hanya 5 hektar yang belum dimanfaatkan alias masih kosong.

“Untuk itu, secara kasat mata dengan logika sederhana karena investasi masyarakat juga sudah sangat bagus. Tidak mungkin kami mengusir masyarakat kita sendiri untuk salah satu investasi yang belum pasti,” tuturnya.

Zulkieflimansyah mengakui bahwa pemerintah sudah melakukan berbagai upaya untuk membuka ruang dialog dengan pihak GTI namun tidak direspon dengan baik. Sehingga banyak acara yang dibatalkan karena menunggu kabar dari pihak GTI, dan ini sangat keterlaluan.

“Oleh karenanya, tanpa ragu-ragu merasa tidak perlu ada lagi addendum karena pihak GTI tidak menunjukkan itikad baik. Kami sepakat untuk memutus kontraknya,” tegasnya.

manikp@kominfo

Salah satu tujuan Science Teknologi dan Industrial Park (STIP) adalah mewadahi ide cemerlang anak-anak NTB yang tak memiliki cukup ruang dan modal untuk mengekspresikan potensinya.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Dihadapan ratusan siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, memaparkan berbagai tujuan dari hadirnya STIP pada malam penganugerahan penghargaan SMK Gemilang Karya tahun 2021, di gelar di halaman STIP NTB, Banyumulek, Lombok Barat, Kamis (2/9).

“STIP adalah wahana untuk mewadahi otak brilian anak-anak NTB. Sehingga mereka yang tidak memiliki modal akan disediakan ruangan, fasilitas, modal dan lain sebagainya,” ungkap gubernur.

Menurut, Zulkieflimansyah, hadirnya STIP sebagai upaya pemerintah mengajarkan kepada anak-anak untuk mencintai sains dan teknologi, karena maju dan berkembang sebuah daerah tidak cukup hanya dengan doa tapi mereka harus mampu menguasai sains dan teknologi.

“Kami mengajak sekolah-sekolah kita bikin motor listrik, mobil listrik, coldstorage dan lain-lain bukan semata-mata kita ingin buat industri motor listrik tapi kita hanya mengingatkan bahwa anak-anak NTB mampu membuktikan semuanya,” tegasnya.

Karena itu, gubernur berharap siswa SMK dan sekolah-sekolah yang ada di NTB menjadi familiar dengan hadirnya STIP dan menjadikanya sebagai ruang inspirasi bagi potensi-potensi yang dimiliki.

“Bahkan siapapun yang ingin berinvestasi dan memanfaatkan area STIP tanpa harus membayar. Tapi setelah beberapa tahun sukses harus keluar dan mendistribusikan banyak kebaikan untuk NTB,” harap Zulkieflimansyah.

Sementara itu, Kepala Dinas Pedidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqon, menjelaskan, malam penganugerahan penghargaan SMK Gemilang Karya tahun 2021 merupakan rangkaian dari berbagai kegiatan di antaranya, festival dan lomba seni siswa dengan tujuh mata lomba, penutupan pameran gerai SMK yang merupakan hasil karya siswa-siswi SMK se-NTB, inovasi pengembangan SMK untuk melakukan kerja sama dengan dunia industri, dunia kerja dan usaha.

“Sedangkan malam ini merupakan puncak dari Lomba Kompetensi Siswa (LKS) tahun 2021 yang meliputi 40 mata lomba yang diikuti sebanyak 133 siswa SMK di seluruh NTB,” jelasnya.

manikp@kominfo

Sinergi dan dukungan Pemprov NTB melalui misi NTB Sehat dan Cerdas, mampu mendorong Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) keluar sebagai juara Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) 5 Pilar.

KSB.lombokjournal.com ~ Hal tersebut disampaikan Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Musyafirin, saat menerima kunjungan dan silaturahmi Forum Wartawan Pemerintah Provinsi NTB dalam gelaran Press Trip, di aula kantor bupati, Kamis (2/9).

“Keberhasilan KSB keluar sebagai juara STBM 5 Pilar ini menjadi bukti dukungan misi NTB Sehat dan Cerdas,” kata Musyafirin.

Program Pemprov adalah menghapus perilaku buang air sembarang, melalui program bebas buang air besar nol (Basno), sebab NTB menargetkan bebas buang air besar sembarangan akan tuntas pada tahun 2023. Saat ini hanya KSB yang mencapai dan mampu mempertahankan ODF serta mulai menerapkan sanitasi yang dikelola dengan aman, dan merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil menuntaskan 5 Pilar STBM.

“Akselerasi program unggulan seperti revitalisasi posyandu, zero waste dan perbaikan kerusakan lingkungan, dinilainya sebagai kunci dari suksesnya program Basno di NTB,” jelasnya.

Prosesnya panjang untuk mewujudkan program tersebut, dimulai sejak tahun 2016. Dalam perencanaannya, KSB membangun instrumen untuk penuntasan 5 Pilar STBM, yaitu stop buang air besar sembarangan, cuci tangan dengan air menggunakan sabun, pengolahan air minum aman, pengelolaan sampah rumah tangga, dan pengelolaan limbah cair rumah tangga.

“Usaha dan kerja keras tersebut membuahkan hasil dengan pencapaian dan hasil yang memuaskan,” ujar Musyafirin.

Selain itu, pelibatan secara aktif ASN di tengah masyarakat dan dibentuknya para agen PDP Gotong Royong dan pelibatan masyarakat oleh ketua RT dan Kepala lingkungan juga mendukung keberhasilan ini. Begitupun keterlibatan TNI/POLRI melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas mampu menggerakan pembuatan jamban serta pilar lainnya.

BACA JUGA: Sinergi Media dan Pemprov, Forum Wartawan NTB Press Trip

Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, mendukung dan mengapresiasi capaian prestasi KSB ini. STBM ini dapat menjadikan masyarakat KSB dan NTB untuk terus menjaga kualitas hidupnya.

“Sehingga daerah lain di NTB dapat mengikuti upaya dan langkah KSB mewujudkan daerah Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (KSB) 5 Pilar ini, untuk mendukung misi NTB Sehat dan Cerdas,” kata Najamuddin.

edy

Press Trip yang digelar Forum Wartawan NTB di Kabupaten Sumbawa Barat sebagai bentuk sinergi antara media dan pemprov dalam mempublikasikan pembangunan di NTB.

KSB.lombokjournal.com ~ Untuk meningkatkan inovasi dan cakrawala pemberitaan tentang program pembangunan di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Forum Wartawan Pemprov NTB menggelar Press Trip di Kabupaten Sumbawa Barat, Kamis (02/09/21).

“Selama ini, Press Trip yang dilakukan teman-teman Pers selalu keluar daerah. Namun kegiatan kali ini dilakukan agar media dapat melihat sisi lain di daerahnya sendiri. Karena potensi daerah sangat banyak untuk diketahui dan dipublikasikan,” kata Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, di ruang kerjanya usai melepas keberangkatan Forum Wartawan Pemprov NTB.

Termasuk program-program unggulan yang bersinergi dengan program pemerintah kabupaten/kota, sehingga dapat menjadi contoh bagi daerah lain untuk saling mendukung dan bersinergi.

“Itulah penting dan perlunya Press Trip di daerah sendiri, agar semua kabupaten/kota se-NTB dapat diketahui masyarakatnya sendiri bahkan dunia,” tutur Najamuddin.

Sementara itu, Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), Musyafirin, menyambut baik kunjungan Press Trip yang dilakukan Forum Wartawan Pemprov NTB. Menurutnya kehadiran pers sangat penting sebagai media publikasi program pembangunan yang ada di NTB maupun daerah. Apalagi keberadaan KSB merupakan satu-satunya kabupaten di Indonesia yang berhasil menuntaskan 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM).

“Ini juga sejalan dengan Program NTB Gemilang, NTB Sehat dan Cerdas, yang salah satunya Bebas BAB Sembarangan,” ungkap Bupati ketika menerima kunjungan Forum Wartawan Pemprov NTB di aula kantor bupati.

Musyafirin juga menjelaskan program ini berhasil berkat dukungan pemprov, pemerintah pusat dan seluruh unsur di KSB. Prosesnya panjang, sejak tahun 2016 sudah dibangun instrumen pendukung untuk mensuksekan program ini.

BACA JUGA: Bendungan Sape Diperbaiki, Ribuan Hektar Sawah Terlindungi

Sementara itu, Ketua Forum Wartawan Pemprov NTB, Fahrul Mustafa, menyampaikan bahwa kegiatan atas kerjasama dengan Dinas Kominfotik ini rutin dilaksanakan. Rencana kunjungan ke KSB sudah lama, namun sempat tertunda sebab keadaan pandemi Covid-19.

Kunjungan ke KSB sangat penting, karena dengan publikasi media, program yang sudah diakui nasional, dapat menjadi percontohan daerah lain di NTB bahkan provinsi tentang sanitasi.

“Kami datang dengan menghadirkan 38 orang dari media nasional dan lokal se-NTB,” ujar Fahrul.

Usai kunjungan dan silaturahmi bersama Bupati, Ketua DPRD KSB, Kepala BNN, Dandim, Kapolres, Sekda KSB dan unsur Forkopimda KSB, Press Trip dilanjutkan dengan kunjungan ke Pantai Balad di KSB dan silaturahmi dengan Kodim 1628 Sumbawa Barat.

Rencananya, kunjungan di hari esoknya akan diteruskan mengunjungi Universitas Teknologi Sumbawa (UTS) di kabupaten Sumbawa untuk melihat program Bincang Gemilang.

edy

Rehabilitasi Bendungan Sape yang dilakukan Dinas PUPR NTB bisa menyelamatkan area persawahan seluas 2.650 hektar dari ancaman bencana kekeringan.

BIMA.lombokjournal.com ~ Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Nusa Tenggara Barat (NTB) telah menyelesaikan pembuatan bronjong dalam rehabilitasi tebing atau dinding dari Bendungan Sape yang rusak akibat banjir.

“Saat ini kita sudah memperbaiki dan merehabilitasi berbagai kerusakannya akibat banjir, terutama di bagian tebing untuk memproteksi lahan persawahan yang berada di sisi kiri bendungan,” ungkap Kepala Dinas PUPR NTB, Ridwansyah, saat meninjau lokasi Bendungan Sape, Rabu (1/9).

Selain memperbaiki tebing bendungan, pemerintah juga sudah melalukan perbaikan terhadap jempatan perlintasan bendungan, di mana sebelumnya merupakan kontruksi yang terbuat dari kayu. Sehingga dengan adanya rehabilitasi jembatan ini lebih aman bagi masyarakat terutama bagi siswa SMA Negeri 2 Sape yang selalu melintasi jembatan tersebut.

“Ini merupakan upaya pemerintah agar fasilitas penunjang bendungan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, baik sebagai akses pertanian, pendidikan maupun kegiatan sosial kemasyarakatan lainnya,” jelasnya.

Selain itu, menurut Ridwansyah, beberapa titik seperti perbaikan dinding, pengendapan sedimen dan rehabilitasi saluran irigasi akan segera dituntaskan. Sehingga target proyek senilai Rp 6,9 miliyar itu dijadwalkan rampung pada Desember 2021 mendatang. Sumber dana proyek ini merupakan bantuan dari Asian Development Bank (ADB) atau Bank Pembangunan Asia.

BACA JUGA: Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) 2021

manikp@kominfo

Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021 yang diselenggarakan Bawaslu NTB diharapkan bisa hasilkan pengawas pemilu yang partisipatif.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, selanjutnya mengatakan bahwa selain partisipatif juga pengawas pemilu yang cukup memahami tupoksi sehingga bisa menjalankan tugasnya dengan baik, saat Pemilu Legislatif (Pileg), Pilpres, maupun Pilkada serentak 2024 mendatang.

“Kita patut bersyukur dan berbangga bahwa pemilu serentak yang diselenggarakan di NTB Desember 2020 lalu bisa dilaksanakan dengan baik. Dan hal ini tentunya tidak terlepas dari peran luar biasa dari seluruh elemen,” ujar Sitti Rohmi dalam kegiatan Sekolah Kader Pengawas Pemilu Partisipatif (SKPP) Tingkat Dasar Tahun 2021, di Aruna Hotel, Senggigi, Rabu (1/9).

Sitti Rohmi menginginkan agar pelaksanaan SKPP ini terus berkesinambungan dan menghasilkan pengawas-pengawas pemilu yang bisa memperlancar proses demokrasi.

Kepala Polda NTB,  Irjen. Pol. Mohammad Iqbal, mengapresiasi kinerja dan kemitraan Bawaslu yang telah mendukung tugas-tugas kepolisian selama pelaksanaan pilkada serentak 2020 lalu di 7 kabupaten/kota. Diakui dalam pesta demokrasi memang penuh dengan dinamika dan gejolak yang muncul, namun semua bisa teratasi dengan baik karena adanya kerjasama dan partisipasi pelaksana pemilukada serta dukungan masyarakat dalam menciptakan pemilu yang aman dan damai.

BACA JUGA: NTB akan Membentuk Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

Sementara itu, Ketua Bawaslu RI, Abhan, menyatakan, pelaksanaan SKPP ini sudah berlangsung tahun ketiga dan dari tahun ke tahun jumlah pesertanya semakin banyak. Periode ke-tiga pesertanya membludak dari kuota yang ada dan jumlah peserta di NTB juga mengalami peningkatan.

“Dan yang membanggakan, hampir seluruh pesertanya dari generasi milenial sehingga pas dengan tujuan dari SKPP yang bertujuan mencetak tenaga yang partisipastif dan punya integritas, keterampilan dedikasi dan nantinya bisa menjadi agen-agen pemilu di masyarakat,” kata Abhan.

her@kominfotik

Pemerintah Provinsi NTB akan membentuk Puspaga di seluruh kabupaten/kota yang berfungsi sebagai unit pelayanan pembelajaran keluarga sampai ke tingkat desa.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hal ini sejalan dengan cita-cita pembangunan Nusa Tenggara Barat (NTB) Gemilang yakni dalam meningkatkan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan pengasuhan anak, menurunkan kekerasan terhadap anak, menurunkan angka pekerja anak dan pencegahan perkawinan anak, salah satu program atau kegiatan strategis untuk percepatan KLA dengan menyediakan layanan untuk penguatan kapasitas keluarga.

Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah, terus mendorong agar seluruh kabupaten/kota dapat segera membentuk Puspaga.

“Puspaga harus diseriusi, ini adalah menjadi kewajiban kita dalam menyiapkan fasilitas dan program pemerintah untuk masyarakat, saya akan terus mendorong agar Puspaga dapat dibentuk di seluruh kabupaten/kota” tutur Sitti Rohmi saat membuka acara pembukaan Kegiatan Pembentukan dan Pembinaan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA), di Aston Inn Mataram, Rabu (1/9).

Selain itu, Sitti Rohmi menghimbau kepada seluruh stokeholder terkait agar terus memberikan edukasi kepada masyarakat, salah satunya terkait masalah stunting, kematian ibu, kematian bayi, dan berbagai masalah kesehatan yang kompleks seperti pernikahan anak, PMI Ilegal, narkoba, lingkungan hidup, dan bencana.

“Permasalahan kita di NTB sebagian besar disebabkab oleh kurangnya edukasi dan pemahaman, banyaknya yang tidak mengerti mengenai berbagai hal, misalnya dalam hal pola hidup bersih dan sehat yang sudah dibicarakan bertahun-tahun tetapi belum juga kita dapat tuntaslkan,” pungkas Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Sampah Plastik Diolah Menjadi Aneka Produk Bahan Bakar

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana (DP3AP2B) NTB, Husnanidiati Nurdin, mengatakan bahwa Puspaga adalah salah satu pintu yang berada di hulu dalam rangka mencegah perkawianan anak.

“Puspaga itu pembelajaran sebagaimana yang ibu wagub katakan apa yang kita lakukan ini adalah edukasi yakni parenting dan edukasi yang menjadi perhatian kami,” tegasnya.

Selain itu, Husnanidiati juga menginformasikan kepada wagub bahwa Rumah Aman (shelter) di NTB sudah diaplikasikan 100% di seluruh kabupaten/kota.

“Alhamdulillah 10 kab kota sudah terdapat shelter, hanya saja UPTD belum semua, UPTD yang sudah ada itu baru 6, sementara 4 kabupaten yang belum itu dari kabupaten Lombok Tengah, kabupaten Lombok Utara, kabupaten Bima dan kota Mataram, semua masih berproses,” tuturnya.

ser