Dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Lombok Utara (KLU), dijelaskan penyesuaikan APBD melalui perubahan penjabaran APBD

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara Hadiri Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU), tentang penjelasan pemerintah terhadap perubahan kebijakan umum APBD dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara Tahun Anggaran 2021 di Ruang Sidang DPRD (06/09/21).

Hadir pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R ST MEng, Ketua DPRD Nasrudin SHi,Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Wakil Ketua II Mariadi SAg,Pj Sekda Drs H Raden Nurjati, Asisten III Ading Duwi Cahyadi SSTP MM, serta undangan lainnya. Sidang paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Nasrudin SHi.

Wakil Bupati Danny Karter menyampaikan, dinamika perkembangan kebijakan fiskal selama semester pertama tahun 2021 ini tentu bepengaruhnya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah. Termasuk di Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah otonom yang baru berusia 13 tahun.

BACA JUGA: NTB Sudah Memenenuhi Indikator Utama Penilaian SAKIP

“Pendapatan daerah terdiri dari dana transfer direalokasi dan direfocusing untuk menangani pandemi Covid-19 pemerintah. Daerah pun harus menyesuaikan APBD melalui perubahan penjabaran APBD yang diatur dalam peraturan Bupati,” tutur Wabup Danny.

Dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK 07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan pandemi Covid 19 dan dampaknya.

Dana transfer daerah mengalami perubahan alokasi dan penggunaan. Kebijakan ini berimbas negatif terhadap pagu alokasi dana transfer untuk KLU dengan besaran pengurangan sebesar 33,99 milyar rupiah.

Penurunan target penerimaan pendapatan daerah terutama pada komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mencapai 5,93%, dari target 117 milyar rupiah menjadi 110,06 milyar rupiah lebih.

Kebijakan perencanaan dan prioritas Belanja Daerah dalam perubahan APBD tahun 2021 disesuaikan dengan prioritas kebutuhan, untuk mendukung penanganan dan pemulihan ekonomi pada masa pandemi Covid-19.

Dan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana gempa bumi terutama pemenuhan kebutuhan masyarakat seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, dan sosial lainnya.

BACA JUGA: Pupuk Organik Berkualitas, Inovasi UNW Mataram

Pada intinya, lanjut Wabup Danny, semoga kerjasama kita dapat lebih baik dan lebih solid lagi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Lombok Utara.

@ng

Sejumlah kepribadian yang harus dimiiki sebsgsi kunci juru bicara, sehingga ia tahu saat yang tepat, kapan harus berbicara dan kapan harus menjadi pendengar

TANJUNG.lombokjournal.com ~ MEREPRESENTASI institusi/lembaga tempatru  berkhidmat, seorang juru bicara (jubir) harus memahami secara komprehensif cara-cara menilai suatu informasi yang telah disiapkan supaya bisa memberi dampak positif terhadap institusi.

Misalkan saja, jubir memberitahu kepada pimpinan pada setiap kesempatan harus menyampaikan apa kepada masyarakat atau media massa.

Disamping itu pula, seorang jubir juga mesti menghargai media dalam rangka memaksimalkan penyampaian data dan informasi kepada publik. Jubir pun harus tahu betul tata cara berbicara dengan media.

Ia mesti menjaga etiket pribadi. Pertama, jangan pernah berbohong kepada media. Prihal apapun yang ingin dikatakan harus sesuai dengan data dan fakta.  Kedua, jubir tidak boleh memberikan kalimat yang multitafsir.

BACA JUGA: NTB Sudah Memiliki Indikator Utama UntuK Penilaian SAKIP

Ini mesti dicamkan oleh seorang Jubir, lantaran berbahaya dan dapat menimbulkan tafsiran yang berbeda-beda. Jubir tidak menjawab pernyataan yang belum dijawab. Perlu diingat pula bahwa jubir tidak diperbolehkan menjawab tanpa komentar. Artinya jangan sekali-kali menjawab dengan tanpa komentar.

Ini berarti setiap jubir harus menyampaikan sesuatu berdasarkan data yang diperoleh dari hasil telaahan terlebih dahulu. Prinsip terpenting yang mesti diingat adalah menyelesaikan masalah tanpa masalah (baru).

Jubir harus bisa menjadi mediator bagi para pihak yang bermasalah, sehingga masalah dapat ditangani dengan baik. Ibaratnya, memulai sesuatu itu mudah tapi mempertahankan yang sulit.

Dengan begitu, mencegah simpang siurnya informasi, sebaiknya informasi yang disampaikan kepada publik harus melalui satu pintu. Meniscayakan eksistensi jubir signifikan menjaga dan meningkatkan reputasi pemerintah.

Untuk dapat menjadi jubir yang baik, berikut tiga faktor kunci yang harus dipenuhi: memiliki kredibilitas, data akurat dan penyampaian jelas.

Ketiganya menjadi faktor kunci yang harus selalu dipedomani jubir. Apabila tiga faktor ini terpenuhi, semakin besar kemungkinan pesan yang disampaikan akan dapat meyakinkan dan dipercaya khalayak.

Seorang jubir menjadi simbol suara institusi yang bertanggung jawab dalam penyajian pesan dan informasi yang akurat dan konsisten. Mengomunikasikan informasi kepada publik serta membangun kepercayaan dan kredibilitas institusi.

Kedudukannya sebagai pihak yang berada di garda terdepan meniscayakan ia harus bisa menjelaskan ataupun menjawab masalah-masalah daerah kepada publik secara kredibel, akurat dan jelas.

Informasi yang tidak akurat, kredibel dan jelas. akan menyebabkan buruknya persepsi publi

Ia menjadi salah, dan keberhasilan program pemerintah pun tidak sampai ke publik. Dapat memunculkan pemberitaan fitnah dan palsu, serta pimpinan menjadi titik sasar kemarahan publik.

Pun sebaliknya, informasi yang akurat, kredibel dan jelas akan membuat publik dapat memahami kebijakan atau keputusan pemerintah, sehingga akan mendukung, mengurangi fitnah terhadap pemerintah serta mengurangi perdebatan di ranah publik.

Suatu keniscayaan membangun sinergi dengan media melalui sejumlah cara elegan: dialog seraya memberi kesempatan interview, doorstop, jumpa pers dan menerbitkan siaran pers, membangun kerjasama pemerintah dan media dalam hal-hal positif, misalnya informasi pembangunan.

Kepribadian Jubir

Dikutip dari https://jdih.karimunkab.go.id, berikut sejumlah kepribadian yang harus dimiliki oleh seorang jubir.

Pertama, Jujur.

Seorang jubir dituntut untuk selalu berkata jujur. Jujur bukan berarti semua harus dikatakan. Artinya mengatakan apa yang seharusnya dikatakan dan tidak perlu mengatakan apa yang tidak perlu apalagi tidak boleh dikatakan.

BACA JUGA: Tidak Boleh Lagi ada Pemerintah dan Pengusaha yang Feodal 

Pasalnya belum tentu tersedia waktu yang cukup untuk mengatakan semua yang mau disampaikan. Dalam kondisi yang buruk sekalipun seorang jubir harus tetap berkata jujur. Lalu menyampaikan dengan baik agar publik bisa menerima apa adanya meskipun akan terasa pahit.

Jujur dengan apa adanya jauh lebih baik daripada sibuk berkelit dengan pernyataan bohong. Publik pada umumnya akan lebih mudah menerima dan memaafkan ketika mau bersikap jujur, daripada harus berusaha menutupi kondisi yang sebenarnya.

Jika publik telah merasa dibohongi akan amat sulit untuk mengobatinya. Satu hal yang perlu diatensi bahwa kepercayaan dapat terbangun oleh rasa simpatik. Kejujuran, dalam konteks ini menjadi salah satu cara untuk meraih simpatik.

Kedua, Santun.

Berbicara dan bertutur kata yang baik adalah modal utama dalam berkomunikasi. Pesan baru dianggap penting manakala tersampaikan dengan baik. Cara penyampaian pesan yang arogan akan menumbuhkan resistensi komunikan, sehingga memicu perdebatan yang tidak substansial.

Sikap santun harus ditunjukan oleh seorang jubir dalam proses komunikasi (verbal maupun non verbal). Penataan kalimat dalam suatu ucapan dan tulisan akan berpengaruh besar pada perubahan sikap dan etika. Persepsi lebih cepat terbangun oleh cara pesan itu disampaikan daripada isi pesan itu sendiri.

Publik akan lebih dulu tertarik oleh sikap dan etika yang ditunjukkan oleh pembicara sebelum tertarik untuk memahami isi pesan yang disampaikan.

Ketiga, Berintegritas. Integritas adalah sikap personal yang teguh dalam memegang prinsip sebagai nilai-nilai moral dan keyakinan.

ertaruhan yang paling besar bagi seorang jubir adalah pertaruhan pada diri sendiri. Seorang jubir niscaya memiliki integritas dan riwayat yang tidak tercela. Publik akan mengukur apa yang pernah dilakukan dengan apa yang saat ini diucapkan.

Jubir, dengan demikian, adalah cermin dari sebuah institusi, apapun jenisnya. Publik akan mengomparasikan apa yang diucapkan dengan apa yang dilakukan. Jadi konsistensi adalah kunci utamanya. Dalam proses komunikasi publik, faktor pribadi seorang jubir amat sangat menentukan, pasalnya secara umum publik lebih memperhitungkan siapa yang berbicara daripada apa yang dibicarakan, sehingga integritas menjadi syarat mutlak dimiliki oleh seorang jubir.

Keempat, Objektif

Jka objektif adalah penilaian yang didasarkan pada data dan fakta dan bukan berdasarkan penilaian pribadi dan asumsi. Seorang jubir tidak boleh terjebak pada posisi subjektif atas diri sendiri karena akan menimbulkan informasi yang disampaikan menjadi bias.

Artinya seberapa banyak data yang dimilikinya, itulah yang menjadi dasar penyampaian informasi. Seorang jubir diharapkan senantiasa sadar bahwa dia berbicara bukan atas nama pribadi, tapi atas nama lembaga yang menunjuknya, sehingga harus menghindari munculnya opini pribadi dalam menyampaikan pesan kepada publik.

Seorang jubir pemerintah daerah harus mampu membedakan diri dalam kedudukannya sebagai seorang pejabat protokol dan sebagai jubir, kendatipun selalu ada irisan etika yang tetap tidak boleh dilanggar dalam menjalankan fungsinya sebagai jubir.

Kelima, Lugas dan Tegas.

Kita tidak bisa memaksa publik berpikir tentang apa yang kita sampaikan. Maksud pesan harus bisa dipahami dan dimengerti oleh publik seketika itu juga. Pesan penting tidak boleh terlewatkan begitu saja hanya lantaran jubir terlalu bertele-tele.

Sesungguhnya penyampaian pesan ditujukan untuk beberapa tahapan maksud, antara lain pesan untuk mendapatkan perhatian dari khalayak target komunikasi, pesan untuk menarik minat khalayak kepada isi pesan, pesan untuk menggerakkan khalayak agar bertindak sesuai dengan isi pesan, dan pesan untuk mengarahkan sikap dan tindakan khalayak agar tetap sesuai dengan kehendak si komunikator.

Keenam, Tenang.

Kontrol diri yang baik akan membuat seorang jubir mampu mengambil sikap yang tepat pada segala situasi dan kondisi. Ketenangan adalah kunci dalam proses komunikasi dikala krisis.

Ujian pertama bagi seorang jubir adalah kemampuan menguasai dirinya sendiri, baru setelah itu ia harus mampu menguasai audiensnya. Sikap gugup akan menurunkan diksi dan artikulasi dalam berbicara.

Penguasaan diri bisa dimulai dari saat mengambil nafas sebelum berbicara. Lalu fokus pada apa yang akan disampaikan. Informasi harus disampaikan mulai dari yang terpenting agar pesan utama tidak terlewatkan atau tidak kehilangan momen untuk menyampaikannya.

Situasi tidak selalu bisa diatur sesuai kehendak kita, namun situasi menjadi niscaya kita tundukkan dengan ketenangan diri.

Ketujuh, Sabar.

Sifat sabar adalah kunci pengendalian diri dalam setiap keadaan. Banyak hal yang pasti akan memicu timbulnya emosi ketika berhadapan dengan audiens dari berbagai kalangan.

Seorang jubir yang handal tidak boleh terpengaruh oleh situasi yang dihadapi. Ia harus tetap sabar dan bersikap normal, jangan sekali-kali terpancing oleh prilaku audiens. Pusatkan pikiran pada apa yang harus disampaikan, walaupun banyak rintangan yang menghadang.

Di tengah situasi yang chaos, seorang jubir meski mampu menentukan saat yang tepat, kapan ia harus berbicara dan kapan harus menjadi pendengar.

Saat menjadi pendengar tidak cukup bagi kita sekadar menyediakan telinga, namun harus memberikan respons yang menyejukan agar emosi khalayak menjadi reda.

Semoga (*)

Pemerintah Provinsi NTB dinilai telah memenuhi indikator utama dalam penilaian SAKIP oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPANRB).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Indikator penilaian Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (SAKIP) di antaranya adalah predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada pemeriksaan laporan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama 10 kali berturut turut, bobot penilaian BB dalam SAKIP, indeks pelayanan publik dan indeks profesionalisme Aparat Sipil Negara (ASN).

Sekretaris Daerah Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, menjelaskan, dari 103 indikator kinerja daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), capaian tahun 2021 baru 11,65 persen dan indikator utama baru tercapai 13,51 persen.

Ikhtiar pemprov untuk menjadi daerah yang bersih dan melayani dibuktikan dengan pengelolaan aset melalui Sistem Informasi Aset Pemerintah Provinsi (SIAP). Komitmen dan harmonisasi eksekutif dan legislatif dalam penetapan APBD dan pertanggungjawaban APBD secara tepat waktu.

Pengelolaan Keuangan Menuju NTB online melalui pengembangan sistem pengelolaan keuangan berbasis IT dengan integrasi E-Planning, E-Budgeting (SIMDA Keuangan dan Barang), E-Samsat, E-Procurement dan SMS Gateway. Sistem Pengendalian Intern yang memadai menuju NTB Zero Temuan dan Penandatangan pakta integritas Kepala OPD beserta seluruh ASN. Portal e government lainnya adalah NTB Satu Data, PPID NTB dan masing-masing OPD, aplikasi E-SAKIP dan aplikasi NTB Care dan inovasi lainnya.

“Akuntabilitas kinerja itu juga terlihat dari penanganan pandemi Covid 19 mulai dari pelayanan medis, penambahan rumah sakit rujukan, kewajiban pembayaran insentif nakes dan manajemen lain,” jelas Lalu Gita, di ruang rapat utama kantor gubernur, Senin (6/9).

BACA JUGA: Ketua DPRD Pimpin Paripurna KUA PPAS APBD Perubahan 2021

Sementara itu Kepala Bappeda NTB, Iswandi, mengatakan, target akhir RPJMD 2019 – 2023 adalah pertumbuhan ekonomi 4,5 sampai 5,5 persen tanpa tambang, angka kemiskinan turun hingga 11,92, gini ratio sebesar 0,297, IPM 70,09, inflasi turun 3,0 sampai 4,0 dan TPT sebesar 3,17 persen.

“Keselarasan perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan itu telah dirubah dalam rencana strategis daerah terkait perkembangan dan penyesuaian”, ujar Iswandi.

jm

Agenda vaksinasi masal merupakan wujud sinergitas antara TNI, POLRI,Pemda Kabupaten dan Stafsus Kepresidenan

SANTONG.KLU.lombokjournal.com  ~ Kolaborasi Staf Khusus (stafsus) Kepresidenan dan Polridalam penyelenggaraan vaksinasi massal  di pesantren Bayyinul Ulum Santong, Kecamatan Kayangan, kabupaten Lombok Utara, Senin (06/09/21).

Agenda vaksinansi merupakan wujud sinergitas antara TNI, POLRI,Pemda Kabupaten dan Stafsus Kepresidenan, mrupakan pelayanan vaksin bagi warga maupun santri khususnya di pondok pesantren Bayyinul Ulum Santong.

Menurut keterangan dari H. Artim selaku pengurus pondok pesantren Bayyinul Ulum Santong, agenda vaksinasi tersebut mendapatkan antusiasme besar dari santri yang di pondok pesantren Bayyinul Ulum Santong.

“Santri sangat antusias mengikuti vaksinasi ini dan kami sangat bersyukur dengan adanya vaksinasi masal ini, jadi santri yang ada di pesantren Bayyinul Ulum bisa mendapatkan layanan vaksin secara merata sesuai prosedur.” kata Artim

BACA JUGA:

Ketua DPRD Pimpin Pasripurns  KUA PPAS APBD Perubahan 2021

Pelayanan vaksinasi tersebut menjadi salah satu langkah dalam mewujudkan herd imunity khususnya bagi warga desa Santong.

Baiq Nirmalasari, S.Sos.,M.M menjelaskan bahwa ada 500 dosis yang digelontorkan untuk layanan vaksinasi merdeka di pondok pesantren Bayyinul Ulum Santong.

Menurut pihak tenaga kesehatan, agenda vaksinasi yang berpusat di pondok pesantren Bayyinul Ulum Santong merupakan langkah perlindungan khususnya bagi santri atau pelajar yang ada di pondok pesantren Bayyinul Ulum saat melakukan kontak dengan masyarakat diluar pondok pesantren.

“Kami dari pihak puskesmas santong mengucapkan terima kasih bagi semua pihak yang membantu melancarkan layanan vaksinasi bagi masyarakat maupun pelajar yang ada di desa Santong.” kata Nirmala

Turut hadir juga ketua IPNU (Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama) Kabupaten Lombok Utara, Rendi Hartono selaku ketua IPPNU menjelaskan, pihak penyelenggara berharap layanan vaksinasi gratis tersebut bisa dilakukan di setiap pusat pendidikan khususnya pondok pesantren yang notabene menjadi rumah kedua bagi banyak pelajar atau santri.

Menurut keterangan rendi, pihak penyelenggara akan terus berkoordinasi dalam menyediakan vaksin bagi warga maupun pelajar, demi terwujudnya vaksinasi secara merata bagi masyarakat luas.

BACA JUGA: Tidak Boleh  Lagi Ada Pemerintah dan Pengusaha yang Feodal

“Semoga layanan vaksinasi ini bisa menjadi awal bagi setiap warga khususnya dibidang pendidikan hingga bidang ekonomi dapat bangkit dari keterpurukan.” jelas RendiHan

Han

KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 mengatur batas akhir penyerahan rancangan KUA PPAS perubahan, dan menurut Ktua DPRD KLU paling lambat minggu kedua bulan September 2021

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Ketua DPRD KLU Nasrudin, SH.I, memimpin Rapat Paripurna Penjelasan Kepala Daerah terhadap KUA PPAS APBD Perubahan Tahun 2021.

Rapat Paripurna itu dihadiri Bupati Lombok Utara, H.Djohan Sjamsu, SH bersama Wakil Bupati Danny Karter Febrianto Ridawan, ST, M.Eng, Sekretaris DPRD KLU Kartady Haris, SH, Wakil Ketua I DPRD KLU Burhan M Nur, SH, Waka II Mariadi S.Ag beserta Para Anggota DPRD KLU, unsur Polres Lotara dan unsur OPD se-KLU, Senin (6/9/2021) di Ruang Sidang DPRD KLU.

Dalam pengantarnya, Ketua DPRD KLU Nasrudin SH.I menyatakan KUA PPAS Tahun Anggaran 2021 mengatur batas akhir penyerahan rancangan KUA PPAS perubahan.

BACA JUGA: Tidak Boleh Ada Lagi Pemerintah-Pengusaha yang Feodal 

Penyarahan yang dilakukan Kepala Daerah kepada DPRD terkait penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan September 2021.

Sedangkan penentuan persetujuan bersama DPRD bersama kepala daerah pada akhir September 2021.

Dalam pada itu, Wabup Danny yang menyampaikan penjelasan, sebenarnya pada triwulan ke-2 tahun 2021 perkembangan ekonomi secara nasional mengalami pertumbuhan cukup positif.

Namun pendapatan daerah terutama Pendapatan Asli Daerah di Lombok Utara masih kesulitan mencapai target yang ditetapkan.

“Semua ini tak lepas dari aktivitas berbagai sektor ekonomi yang selama ini menjadi sumber pendapatan masih stagnan. Bahkan harus melakukan pemulihan terlebih dahulu. Untuk itulah, kami menyusun dan menyampaikan rencana rancangan perubahan untuk dibahas dan sepakati, bersama pimpinan dan anggota dewan,” urainya.

Selain itu, lanjut Wabup Danny, terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendukung Penanganan Virus Corona, berdampak bagi transfer daerah yang mengalami perubahan alokasi dan penggunaan untuk Kabupaten Lombok Utara.

Adapun besaran pengurangannya sebesar 33, 99 miliar. Dengan mempertimbangkan realisasi diproyeksikan sebagai dampak Covid 19, tidak mencapai target yang telah ditetapkan dalam APBD tahun 2021.

“Secara umum pendapatan pada perubahan APBD tahun 2021 diproyeksikan mengalami penurunan. Walaupun terdapat beberapa komponen pendapatan mengalami peningkatan dari target sebelumnya. Penurunan tersebut sebesar 4,25 persen dari target sebelumnya sebesar 915,4 miliar rupiah lebih menjadi 876,21 miliar rupiah,” ujarnya.

Diakhir sambutannya, Wabup Danny melalui kesempatan tersebut mengajak semua untuk meningkatkan kerja sama bahu membahu dan bekerja keras dalam rangka menangani Pandemi Covid-19 beserta dampaknya.

BACA JUGA: Pupuk Organik Berkualitas, Inovasi UNW Mataram

Sehingga kehidupan masyarakat pada semua aspek dapat segera pulih untuk mewujudkan Kabupaten Lombok Utara yang inovatif, sejahtera dan religius, sebagaimana visi bersama.

Adapun proses paripurna tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti melalui pembahasan Badan Anggaran DPRD KLU.

ags

Yayasan HBK PEDULI secara resmi mendirikan klub sepakbola, Lombok Football Club (LFC), yang akan menjadi kebanggaan masyarakat NTB dan mampu berkiprah di kasta tertinggi Liga Indonesia.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dalam Siaran Persnya, anggota DPR-RI dari Dapil NTB-2/P Lombok, H. Bambang Kristiono (HBK), menyatakan bahwa memberi perhatian besar pada pembinaan sepakbola di Bumi Gora. Maka melalui Yayasan HBK PEDULI, dirinya mendirikan klub sepakbola yang bernama, Lombok Football Club (LFC).

Klub sepakbola profesional ini bermarkas di lapangan sepakbola Narmada, Lombok Barat.  LFC sebelumnya adalah akademi dan klub sepak bola Garuda Muda pimpinan mantan Kapten Tim Sepakbola provinsi NTB, Anang Zulkarnaen. 6 tahun terakhir, klub sepakbola ini sangat aktif melakukan pembinaan dan mengikuti kompetisi-kompetisi lokal. Talenta-talenta mudanya telah menarik minat dan perhatian HBK pada masa depan persepakbolaan di pulau yang disebut Seribu Masjid.

“Kami bermusyawarah dan sepakat dengan pemilik klub, harus ada klub perwakilan dari NTB yang mampu berkiprah di tingkat nasional. Kami memiliki semangat yang sama untuk mendorong peningkatan prestasi klub ke jenjang yang lebih tinggi dengan menjalankan manajemen pengelolaan yang lebih professional,” kata HBK.

Melalui Yayasan HBK PEDULI, HBK kemudian secara resmi mengambil-alih pengelolaan akademi dan klub sepak bola Garuda Muda. Dengan manajemen pengelolaan yang lebih profesional, dan menanamkan nilai-nilai fighting spirit yang lebih kuat, klub ini kemudian berganti nama menjadi klub sepakbola Lombok Football Club (LFC), yang secara bertahap mencanangkan target di tingkat regional bahkan nasional.

“Harapan kami, LFC akan mampu menjadi klub sepak bola kecintaan dan sekaligus kebanggaan masyarakat NTB,” kata HBK.

Sebagai Direktur Utama dan sekaligus Manager Tim LFC adalah Nouvar Furqoni Farinduan, kemudian Anang Zulkarnaen selaku Direktur Tehnik Klub, dan Rannya Agustyra Kristiono menjadi Manager Hubungan Masyarakat (Humas) merangkap Juru Bicara (Jubir) Klub.
Rannya Agustyra Kristiono, mahasiswi Brunel University, London, Inggris, dimasukkan dalam susunan kepengurusan klub bertujuan untuk menarik minat kaum millenial agar lebih mencintai dan menggandrungi sepak bola, yang merupakan olah raga paling populer di dunia.

“Kalau kaum millenial Lombok bisa mencintai dan menggandrungi olahraga, Insya Allah mereka semua akan terhindar dari jerat kejahatan Narkoba”, ujar HBK.

Selama tiga bulan terakhir, manajemen klub sepakbola LFC telah menggulirkan kompetisi internal untuk menyeleksi, dan merekrut pemain-pemain di Tim U-15, Tim U-17 dan Tim U-21 atau Tim Utama. Perekrutan para pemain dan pelatih untuk masing-masing Tim sesuai kriteria umur telah selesai dilaksanakan pada pertengahan Agustus yang lalu.

Pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021, secara resmi manajemen klub sepakbola LFC mendaftarkan diri ke Asprov PSSI NTB untuk ikut berkompetisi di Liga 3. Pendaftaran dilakukan langsung oleh Direktur Utama merangkap Manager Tim LFC, yaitu Nouvar Furqoni Farinduan.

HBK sebagai Chairman klub mengetuk hati, mengajak para tokoh dan pengusaha NTB, agar bersedia melibatkan diri dalam membina klub-klub sepak bola yang ada di Bumi Gora. HBK yang kini menjabat Wakil Ketua Komisi I DPR RI yakin sepenuhnya, manakala para tokoh dan pengusaha Bumi Gora mau berpartisipasi dalam membina klub-klub sepak bola NTB, maka perhelatan kompetisi Liga-3 di daerah ini akan berjalan dengan lebih bergairah, lebih ketat, dan sudah pasti lebih menarik.

“Minat masyarakat terhadap olahraga sepak bola pun akan semakin meningkat, dan sepak bola akan menjadi tontonan atau hiburan alternatif bagi masyarakat NTB. Saya sangat mengapresiasi semangat, tekad, dan dorongan Askab PSSI Kab. Lobar, Dr. Arbain yang sekarang ini juga adalah Sekretaris Asprov PSSI Prov. NTB atas visi, komitmen, dan konsistensinya dalam memajukan persepakbolaan NTB,” kata politisi Partai Gerindra ini.

Manager Tim LFC Nouvar Furqoni Farinduan mengatakan, dengan motto “Siap, Setia, dan Berani,” klub sepakbola LFC menargetkan menjadi juara di kompetisi Liga 3 NTB tahun ini.

“Dengan kualitas, teknik, dan semangat pemain, yang selalu ditunjukan pada setiap sesi latihan, saya optimis LFC bisa menjadi juara kompetisi Liga 3 NTB tahun ini,” kata Nouvar.

Sementara itu, Rannya Agustyra Kristiono, mengungkapkan betapa dirinya senang sekali mendapat kepercayaan ayahnya menjadi Humas sekaligus Jubir Klub. Sepakbola baginya adalah olahraga yang sudah sangat familiar, Ia bahkan selalu mendampingi ayahnya menonton pertandingan-pertandingan Chelsea di stadion Stamford Bridge manakala HBK sedang datang ke London untuk menjenguk sang buah hati. The Blues Chelsea adalah salah satu klub papan atas Liga Inggris dengan prestasi mentereng.

“Mohon doa nya saja, semoga saya bisa menjalankan amanah ini dengan baik,” pinta Rannya.

Di era perubahan saat ini tidak boleh lagi ada pemerintah yang feodal, yang mempersulit masyarakat dan dunia usaha.

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, menegaskan hal tersebut saat Penyerahan Sertifikat/Piagam Penghargaan K3 Bagi Pembina K3 Wilayah dan Perusahaan Untuk Tingkat Pusat dan Tingkat Pulau Sumbawa, Kategori Penerapan K3 dan Penerapan Protokol Covid-19 Tahun 2021, di Samawa Seaside Cottages, Sumbawa, Sabtu (4/9).

Di hadapan hadirin acara, Zulkieflimansyah mengingatkan bahwa sebagai pelayan publik, jajarannya harus proaktif menyapa dunia usaha, menawarkan bantuan hingga dunia usaha nyaman. Dan berharap perubahan ini diikuti para pengusaha, mental dunia usaha juga harus berubah dalam memperlakukan karyawannya.

“Tidak boleh lagi ada separasi yang tegas antara management of the company atau perusahaan dengan pekerjanya, membedakan antara bos, karyawan dan pekerjanya. Perusahaan masa depan adalah perusahaan yang meredefinisi dan memaknai bisnisnya adalah sebuah keluarga yang berjalan bersama menuju pantai kebahagiaan,” ungkapnya

BACA JUGA: Lombok Football Club didirikan HBK guna Menuju Liga Indonesia

Sementara itu, Kepala Disnakertrans NTB, Gede Putu Aryadi, melaporkan, penghargaan Nasional Kesehatan Kerja (K3) diberikan kepada 7 Perusahaan di NTB dalam kategori protokol Covid-19 di tempat kerja. Pihaknya juga mendorong semua badan usaha agar memperhatikan aspek perlindungan jaminan sosial bagi seluruh pekerjanya.

Dalam paparannya, Gede Aryadi menjelaskan bahwa tenaga kerja aktif yang sudah dilindungi jamsostek hingga periode Agustus 2021 sebanyak 265.910 orang, terdiri dari 122.417 pekerja penerima upah/formal yang tersebar di 6.718 badan usaha, 22.307 pekerja bukan penerima upah dan 121.186 pekerja di sektor jasa konstruksi. Sedangkan yang sudah terlindungi BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 265.910 atau 52.80% dari jumlah pekerja formal sejumlah 503.582 orang.

“Pemprov NTB juga telah memberikan bentuk kepesertaan BPJS ketenagakerjaan kepada 10.249 Guru PTT/GTT & 4.800 pegawai kontrak (Non ASN),” ujarnya.

Dalam cara penyerahan penghargaan ini dirangkai dengan penyerahan Santunan Jaminan Kematian dan Penyerahan Simbolis 1.626 Non ASN kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan kepada pemerintah kabupaten Sumbawa.

Saat peringatan Hari Ulang Tahun ke 35 Universitas Nahdlatul Wathan, Fakutas Peranian dan Fakultas Peternakan menunjukkan inovasi pupuk organik berkualitas

MATARAM.lombokjournal.com ~  Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan Universitas Nahdlatul Wathan (UNW) Mataram, menghasilkan produk pupuk organik.

Penemuan ini merupakan gebrakan yang ditunjukkan saat Peringatan Hari Ulang Tahun ke 35, Sabtu 4 September 2021 di aula kampus setempat.

Rektor UNW Mataram, Dr TGH. Lalu Muhyi Abidin, MA mengatakan, puncak ulang tahun UNW Mataram menjadi hari yang luar biasa dan istimewa. Civitas akademika UNW Mataram menghasilkan inovasi pupuk organik berkualitas tinggi.

“Sebelumnya UNW belum pernah mengadakan kegiatan-kegiatan seperti ini hingga akhirnya saat ini kami mampu menunjukkan eksistensi UNW Mataram,” katanya kepada hadirin.

Dijelaskan, UNW Mataram telah melahirkan alumni-alumni yang membanggakan. Jajaran kampus pun terus berupaya menghasilkan temuan yang bermanfaat bagi masyarakat.

BACA JUGA: Pernikahan Anak Turut Serta Meningkatkan Angka Kemiskinan

“Salah satunya kado HUT UNW adalah pupuk cair dan padat dengan nama Bio Rinjani. Ini merupakan produk pupuk organik berkualitas tinggi dari Fakultas Pertanian dan Fakultas Peternakan UNW,” tambahnya.

Selaku Rektor UNW Mataram, ia berharap pupuk cair dan padat yang dihasilkan dapat membawa manfaat bagi dunia pertanian di NTB.

Hadir dalam HUT UNW Mataram Sekda Provinsi NTB HL Gita Aryadi serta Wakil Wali Kota Mataram TGH. Mujiburahman.

Sekda Provinsi NTB HL Gita Aryadi dalam sambutannya memberi ucapan selamat kepada UNW Mataram. Ia mendoakan salah satu kampus swasta terbaik ini tetap jaya.

“Momentum ulang tahun ini menjadi momentum untuk mengevaluasi perjalanan UNW Mataram. Atas nama Pemprov menyampaikan apresiasi dan terimakasih kepada UNW Mataram yang telah berkontribusi untuk membangun negeri,” katanya

Sementara itu, Wakil Walikota Mataram TGH Mujiburahman mengatakan, 35 tahun lalu ketika masih SMP sering berjalan-jalan di depan Kampus UNW Mataram.

“Saat ini dan sekarang saya bisa berdiri disini,” kata dia.

Ia berharap, di usia yang ke 35 ini UNW Mataram mampu memberikan hal-hal yang mampu membawa kebermanfaatan untuk Masyarakat Kota Mataram dan NTB.

“Ke depannya kita bisa membangun Komunikasi yang lebih Komunikatif secara teknis dengan UNW Mataram,” ujarnya.

Kepala Desa Melake Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara, Akmaluddin Ikhwan menyambut baik pupuk organik ini. Diakuinya, harga dari pupuk ini terjangkau bagi masyarakat.

“Menurut saya ini sangat bagus, Secara kualitas dari paparan saat launching tadi kan tidak kalah saing dengan produk lainnya,” katanya.

Inovasi Fakultas Pertanian UNW Mataram diharapkan bisa menjadi contoh bagi perguruan tinggi lain di NTB. Ia juga akan berupaya bekerjasama antara Pemerintah Desa Melake dan UNW Mataram untuk produksi dan penggunaan pupuk organik UNW Mataram.

“Harapan kita juga bisa bekerjasama untuk produksi. Supaya ini juga menjadi nilai tambah meningkatkan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

BACA JUGA: Program Kerja Disnaker Diharapkan Terintegrasi Posyandu

Kegiatan Hari Ulang Tahun ke 35 UNW Mataram selain peluncuran Pupuk Organik Cair dan Padat Bio Rinjani, sebelumnya menggelar bakti sosial membagikan sembako ke masyarakat kurang mampu.

Me (**)

Pernikahan anak di bawah umur akan meningkatkan angka stunting, kematian ibu dan bayi, putus sekolah, pekerja anak dengan upah rendah serta meningkatkan angka kemiskinan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, menyatakan hal tersebut saat menjadi keynote speaker pada webinar Pencegahan Pernikahan Anak, yang diselenggarakan BKOW NTB secara daring, Sabtu, (4/9). Oleh sebab itu, Sitti Rohmi menghimbau kepada seluruh stakeholder terkait agar memasifkan sosialisasi terkait pencegahan pernikahan anak.

“Pernikahan anak merupakan bentuk pelanggaran hak anak yang memiliki banyak dampak negatif dan sangat berbahaya kepada anak, keluarga dan negara,” tegas Sitti Rohmi.

Selain itu, informasi tentang dampak negatif pernikahan anak di bawah umur yang akan diberikan kepada masyarakat, sebaiknya menggunakan bahasa yang sederhana dan cepat dimengerti.

“Ini bukanlah hal yang mudah, namun jika kita bersinergi pasti akan lebih mudah mencegah dan menurunkan angka perkawinan anak di provinsi NTB” pungkasnya.

Sitti Rohmi berharap agar melalui Posyandu keluarga, percegahan pernikahan anak hingga stunting bisa teratasi dengan baik. Sebab Posyandu Keluarga adalah pusat edukasi yang berperan penting dalam mencegah pernikahan anak, dan turut mendukung upaya percepatan penurunan stunting, serta resiko kesehatan lainnya.

BACA JUGA: Food dan Shrimp Estate Digesa Guna Sukseskan Industrialisasi

ser

Food Estate di atas lahan seluas 1.000 hektar di Labangka, mencakup peternakan, pertanian dan perkebunan dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait.

SUMBAWA.lombokjournal.com ~ Pembangunan Food Estate dan kawasan budidaya udang Vaname terintegrasi (shrimp estate), terus digesa oleh Pemerintah Kabupaten Sumbawa.

“Dua program ini merupakan sinergi antara pemda Sumbawa, pemprov, dan pusat, untuk mewujudkan program indusrialisasi,” kata Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany, pada acara Bincang Gemilang, yang digagas Dinas Kominfotik NTB, di Universitas Teknologi (UTS) Sumbawa, Jum’at (3/9).

Di depan Forum Wartawan pemprov NTB yang sedang melakukan kunjungan Press Trip lokal, Wakil Bupati menegaskan dua program yang terintegrasi ini masing-masing dalam proses dan tahapan pengerjaan. Untuk pengembangan kawasan budidaya udang Vaname terintegrasi (shrimp estate) di atas lahan 1.121 Ha yang ditentukan pusat, akan dibangun semua sektor industri dari hulu hingga hilir.

“Ada di tiga desa di wilayah Kecamatan Moyo Utara, yakni desa Penyaring, desa Kukin, dan desa Baru,” ujarnya.

Begitupun Food Estate di atas lahan seluas 1.000 Ha di Labangka, yang dilakukan secara terintegrasi mencakup Peternakan, pertanian dan perkebunan dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait. Semua proses produksi seperti pabrik pakan, es batu, kemasan dan lain sebagainya, akan diolah di wilayah tersebut, sehingga terwujud kawasan industri yang tercentral.

Sementara itu, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, mengatakan geliat industrialisasi di NTB terus terlihat, termasuk industrialisasi beras lokal semakin maju. Jika petani mampu memproduksi beras premium ini akan berdampak pada kestabilan harga gabah dan mensejahterakan petani maupun pelaku UMKM.

“Baik itu sektor pertanian, perkebunan hingga sinergi kampus, UMK dan pemerintah memproduksi sepeda listrik,” sebut Najamuddin.

BACA JUGA: Pernikahan Anak Turut Serta Meningkatkan Angka Kemiskinan

Senada dengan hal itu, Rektor UTS, Chairul Hudaya, mengatakan bahwa peran perguruan tinggi untuk bersinergi dan berkolaborasi dengan dunia industri serta pemda, akan terus dikedepankan.

“Memproduksi motor listrik dan termasuk alat deteksi covid melalui udara untuk zona green di even MotoGP,” jelasnya.

edy