Kabupaten Lombok Utara yang dilantik, Bupati Djohan mengingatkan abatan bukanlah hak tetapi amanah tanggung jawab

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH melantik pejabat struktural sekaligus mengukuhkan Kepala Sekolah SMP dan SD se-Kabupaten Lombok Utara, di halaman kantor bupati, Rabu (15/09/21).

Tampak hadir Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng, Wakapolres Kompol Setia Wijatono SH, Pj Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Para Asisten lingkup Setda KLU, Plt Kadis Dikbudpora Adenan MPd, Plt Kepala BKD PSDM Tri Darma Sudiana SSTP, dan Kepala UPTD Dikbudpora se-KLU.

Pelantikan dan pengukuhan pejabat struktural sesuai Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 342/394/BKPSDM/2021 tentang Jabatan Pengawas Lingkup Pemda KLU.

Adapun pejabat yang dilantik terdiri dari Budi SPd sebagai Kasi Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial P3A, I Nengah Patra Husada Kasi Pencegahan Bencana pada BPBD KLU.

Sementara Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor: 341/293/BKDPSDM/2021 tentang Pemberhentian dan Pemberian Tugas Tambahan sebagai Kepala Sekolah SD, SMP di Lingkungan Dinas Dikbudpora KLU sebayak 158 orang.

Usai pelantikan dan pengukuhan pejabat pengawas dan kepala sekolah, Bupati Djohan menyampaikan, jabatan bukanlah hak tetapi amanah tanggung jawab kepada yang diberikan tali mandat.

BACA JUGA:

Vaksinasi Ibu Hamil, Wabup Danny: Komitmen Sukseskan Target Vaksinasi

“Harapan saya kepada kepala sekolah laksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab sehingga tugas pokok kita dalam rangka meningkatkan sumber daya manusia di KLU bisa kita wujudkan,” tandas Bupati Djohan.

Dikatakan bupati, dalam limitasi tahun anggaran 2021 sampai 2024, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan dan Ristek akan menyelenggarakan sekolah penggerak di wilayah Lombok Utara.

Suatu saat nanti akan diadakan evaluasi untuk semua sekolah yang memenuhi syarat dari tingkat TK sampai SMA.

“Karena ini tugas tambahan mulai 2021 sampai 2024, maka saya harapkan ikuti dengan baik evaluasi yang diberikan Kemendikbudristek, supaya sekolah yang lolos seleksi yang akan melaksanakan sekolah penggerak,” harapnya.

Menurut bupati, tugas Kepala Sekolah dan Guru-guru di Lombok Utara dihadapkan dengan banyak tantangan yang perlu diatasi dan antisipasi, terlebih di era digitalisasi yang semakin pesat.

Dikatakan pula, teknologi tidak bisa ditolak tapi bagaimana kita menyikapi teknologi itu agar bermanfaat bagi anak-anak dan semua lapisan masyarakat.

“Tanggung jawab ini ada dibahu saudara-saudara,” ucapnya mengingatkan.

Bupati Djohan juga menegaskan agar melaksanakan program dengan tanggung jawab sesuai mandat.

“Apa yang ditugaskan kepada saudara adalah sesuatu yang bernilai ibadah yang hanya Allah yang membalasnya,” pungkasnya.

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Limbah Medis, Menjadikan NTB Asri dan Lestari

Orang nomor satu di Lombok Utara ini menyampaikan selamat bekerja dengan baik, melakukan apa yang perlu dilakukan dalam rangka memajukan daerah guna meningkatkan kemampuan anak didik.

@ng

Pencanangan vaksinasi ibu hamil dan anak-anak merupakan upaya pencapaian target vaksinasi, diperlukan kolaborasi multi pihak untuk akses pelayanan ke masyarakat

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Vaksinasi bagi ibu hamil dan anak usia 12 tahun sampai 17 tahun ini adalah bentuk komitmen pemerintah dalam mensukseskan target vaksinasi, baik lokal dan nasional, masyarakat yang divaksin harus mencapai target 70 sampai 80 persen.

Wakil Bupati Lombok Utara, Danny Karter Febrianto R ST MEng menyampaikan itu saat pencanangan vaksinasi bagi Ibu Hamil di Kabupaten Lombok Utara yang bertempat di UPT BLUD Puskesmas Tanjung, Selasa (14/09/21).

Pencanangan itu dihadiri Ketua PKK KLU Hj Galuh Nurdyiah Djohan Sjamsu, Plt Kadis Kesehatan, dr H abdul Kadir, Kepala UPT Puskesmas Tanjung Ida Ayu Wayan Trisnayanti, A.Md.Keb, Camat Tanjung Reselim SSos,serta undangan lainnya.

“Pada momen spesial hari ini saya menyampaikan terima kasih seraya mengapresiasi kepada tim kesehatan yang sudah berjuang sebagai garda terdepan dalam memutus rantai pandemi covid 19,” tutur wabup.

BACA JUGA: Kiat Tetap Bertahan Saat Jabatan Diturunkan

Bagi masyarakat yang sudah divaksin maupun yang belum, agar tetap mematuhi protokol kesehatan dalam upaya memutus rantai Covid 19.

Selain divaksin, ada dua langkah 5M dan 3T yaitu memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, mengurangi mobilitas serta testing, tracing, treatment.

Kata wabup, jangan sampai lengah sebab meski sudah divaksin bukan berarti bebas dari Covid 19.

Divaksin juga salah satu langkah awaL kebangkitan ekonomi dan sosial, dengan cara memutus rantai pandemi Covid 19. Karena itu, masyarakat diminta berkolaborasi mensukseskan vaksinasi.

“Dalam rangka percepatan tentunya dibutuhkan kolaborasi multi pihak, untuk mempermudah akses pelayanan dan mempercepat vaksinasi kepada masyarakat Lombok Utara,” katanya.

Di tempat terpisah, Ketua PKK KLU Hj.Galuh mengharapkan agar ibu hamil tidak takut vaksin. Sebab sebelum divaksin, petugas kesehatan memeriksa apakah ibu hamil layak atau tidak untuk vaksin melalui screning.

Ketua PKK KLU itu menambahkan, vaksin bagi ibu hamil itu penting, karena ibu hamil merupakan salah satu kelompok yang sangat rentan terinveksi virus Covid 19. Karena ibu saat hamil imunitasnya menurun.

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Limbah Medis, Wujudkan NTB yang Asri dan Lestari

“Saya juga menghimbau kepada para kader Posyandu, PKK untuk bersama mensosialisasikan kepada masyarakat khususnya ibu hamil bahwa vaksin ini aman,” kata Hj. Galuh.

@ng

Dengan diresmikannya pabrik pengolahan Limbah Bahan Beracun Berbahaya (B3) yang dapat mengolah limbah medis sebanyak 300 kg/jam dan beroperasi selama 24 jam

LOBAR.lombokjournal.com ~ Setelah puluhan tahun, NTB akhirnya memiliki pabrik pemusnah limbah medis B3 (Bahan Beracun Berbahaya).

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah meresmikan fasilitas incinerator khusus limbah medis mulai beroperasi di Dusun Koal, Desa Buwun Mas, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Senin (13/09/21).

Dikatakan Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan B3 (PLB3), Rosa Vivien Ratnawati, yang hadir pada kesempatan tersebut, selama ini sebagian besar limbah medis NTB diekspor ke Jawa dan menggunakan jasa pemusnah limbah medis disana.

BACA JUGA: Pengolah Limbah Medis, Wujudkan NTB Asri dan Lestari

“Pabrik ini sudah punya izin dan bisa menerima limbah medis. Kementerian juga sudah menyiapkan anggaran khusus untuk operasional pengumpulan limbah selain bantuan tiga kendaraan operasiona,” jelasnya diacara peresmian pabrik pengolah limbah ini.

Saat ini, kemampuan incinerator dapat mengolah limbah medis sebanyak 300 kg/jam dan beroperasi selama 24 jam ditambah lagi fasilitas pendingin (cold storage) yang dapat menyimpan limbah selama 90 hari sebelum diolahmusnahkan.

Karena itu, Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., yang juga hadir pada acara tersebut, menginginkan nantinya limbah medis se-NTB bisa diolah disini.

Namun demikian, Wagub mengakui bahwa terdapat beberapa kendala yang harus segera diselesaikan.

“Kendalanya ketersediaan listrik, air, bahan bakar, sinyal komunikasi dan akses jalan yang akan diperbaiki,” sebut Wagub.

Wagub menargetkan limbah sebanyak 7,2 ton sehari bisa diolah ditempat ini setelah seluruh fasilitas pendukung tadi terpenuhi.

jm

Beberapa ‘mantan’ pejabat yang terkena mutasi seiring pergantian Kepala Daerah tak bisa menyembunyikan kekecewaan, namun mereka punya kiat untuk bertahan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dalam hidup seseorang tiap saat bisa mengalami perubahan tak terduga, termasuk jabatan seorang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dari yang semula orang ‘nomor satu’ di instansnya bisa saja menurun tanpa nomor.

Karena itu, kata orang, seseorang yang mendapat amanah memegang jabatan sebenarnya sedang diuji kemampuannya untuk melayani masyarakat. Bukan sebaliknya, bersikap sebagai penguasa yang mengesampingkan kepentingan masyarakat.

“Dalam perkembangannya, suatu daerah bisa mengalami kemajuan maupun kemunduran. Oleh karena itu, struktur organisasinya juga akan menyesuaikan dengan perubahan ini,” kata seorang mantan pejabat di salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Lombok Utara pada lombokjournal.com, dalam kesempatan silaturahmi, Senin (13/09/21).

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Limbah Medis, Wujudkan NTB Asri dan Lestari

Beberapa wartawan, termasuk wartawan Lombok Journal, sengaja bersiaturahmi dan mengajak berbincang-bincang mantan pejabat yang saat ini di tempatkan di pos baru. Bagaiana pun, mereka sebelumnya merupakan nara sumber berita yang menjadi rujukan para kuli tinta.

Lebih lanjut ia menjelaskan, perubahan struktur bisa membawa seseorang ke jenjang karier yang lebih tinggi. Atau sebaliknya ke jenjang yang lebih rendah.

Tujuan dari penurunan jabatan atau pengurangan tanggung jawab di tempat kerja (disebut demosi) jelas bukan karena pegawai dalam suatu jabatan tidak dapat melaksanakan tugas sehari-hari.

Jadi mutasi itu bukan merupakan ‘hukuman’ bagi seorag yang turun jabatan?

“Bisa ya bisa tidak, tapi yang jelas itu adiharapkan membuat organisasi berjalan lebih efektif,” katanya.

Memang bukan hal mudah bagi pejabat untuk menerima keputusan penurunan jabatan. Tapi perlu diketahui, keputusan demosi itu juga diambil setelah melalui proses yang panjang dan melalui berbagai pertimbangan.

Bisa jadi seorang Kepala Daerah sebagai penentu kebijakan terpaksa melakukan mutasi akibat krisis ekonomi yang melanda daerahnya.

BACA JUGA: Lombok Football Club Didukung Penuh Klub Liga 1 Persiraja 

Seorang mantan pejabat yang lain meimpali, daripada hanya terpaku pada keputusan mutasi ini, ada baiknya berfokus untuk mengembalikan karier pada jalurnya.

Caranya, mulai menyesuaikan diri dengan posisi dan tanggung jawab yang baru untuk berpikir positif dalam menyikapinya.

Dari silaturahmi degan para mantan pejabat itu, Lombok Jounal menangkap kesan yang penting bahwa mereka sama-sama menyadari bahwa ‘yang pertama dan terpenting adalah kesampingkan ego’.

Memng harus diakui, seperti disampaikan salah seorang di antara mereka, penurunan jabatan tak bisa dihindai sedikit banya melukai ego, apalagi yang menduduki posisi tinggi sebelumnya.

“Tapi jika tidak dapat jabatan atau diturunkan maka harus berbesar hati menerima kenyataan. Kalau tida begitu, proses penyesuaian akan lebih sulit dan justru memperburuk kinerja,” tuturnya.

Ada kesan, pejabat yang terkena mutasi ini sangat berhati-hati dalam mengekspresikan kekecewaannya. Namun kekecewaan itu masih dalam batas yang wajar, dan jangan sampai membuat “drama” di kantor.

Dari raut wajah mereka terbersit keterbukaan bahwa tidak selamanya posisi lebih rendah tidak dapat memberikan nilai lebih pada kehidupan profesional.

Mereka mencari tahu secara menyeluruh tentang job description sekarang, lalu apa yang bisa dilakukan lebih. Mengingat pernah duduk di posisi lebih tinggi, mungkin Ia tahu persisi yang diharapkan di posisi mereka sekarang ini.

Kalau ternyata memang ada masalah, seperti kinerja buruk atau karena ada kesalahan fatal, cari tahu apa yang diharapkan atasan untuk memperbaiki masalah itu.

“Belajarlah dari kesalahan, hindari membuat kesalahan yang sama. Saya bersama yang lain tetap kerja dan datang pagi sebagaimana ketentuan dan pulang pada waktunya setiap hari kerja, ” kata salah seorang mantan pejabat yang enggan disebut namanya.

Karena itu, disini tidak disebutkan siapa-siapa mantan pejabat yang kini ditempatkan di pos baru itu.

@ng

Klub Sepak Bola Liga 1 Indonesia, Persiraja Banda Aceh, memberi dukungan kepada Lombok Football Club (LFC).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Dukungan terhadap Klub sepakbola profesional yang didirikan Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono (HBK), ini, disampaikan Presiden Persiraja Banda Aceh, Nazarudin Dek Gam, saat menggelar pertemuan secara khusus  dengan pengurus inti LFC, Jumat (10/9).

Nazar sedang berada di Lombok dalam rangka kunjungan kerja spesifik dalam kapasitasnya sebagai Anggota Komisi III DPR RI. Hadir dalam pertemuan tersebut, para pengurus inti LFC, antara lain Komisaris LFC Ali Al Khairi, Manajer Tim LFC Nouvar Farinduan, dan Direktur Teknik LFC Anang Zulkarnain.

Pertemuan tersebut didasari keinginan LFC yang serius membangun dan mengembangkan dunia sepakbola di NTB di tengah kondisi sepakbola Bumi Gora yang diketahui khalayak mengalami pasang surut.

“Ini adalah kesempatan emas bagi kami para pengurus LFC, dapat menimba ilmu dan sekaligus pengalaman, langsung dari Presiden salah satu Klub Liga 1 Indonesia,” kata Juru Bicara LFC, Rannya Agustyra Kristiono, Sabtu (11/9).

Liga 1 Indonesia adalah liga sepakbola kasta tertinggi, tempat klub-klub sepakbola terbaik berlaga. Komisaris LFC, Ali Al Khairi mengatakan, Chairman LFC HBK ingin pengurus LFC menimba pengalaman langsung dari Persiraja, mengingat klub kebanggaan Tanah Rencong tersebut sanggup mengarungi kompetisi Divisi Utama Liga Indonesia dan memiliki pengalaman yang layak ditiru.

“Sepakbola sebagai olah raga yang dicintai rakyat diyakini dapat membawa nama pulau Lombok semakin eksis di kancah nasional,” kata Ali.

Rannya, Jubir LFC, mengatakan bahwa HBK telah menginstruksikan pengurus inti LFC agar belajar banyak dan menimba ilmu yang seluas-luasnya dari kisah sukses klub-klub sepakbola di tanah air. Sejumlah rencana yang telah disiapkan Klub kini sudah siap dieksekusi. LFC akan segera mencari dan membangun asrama, termasuk menerapkan pemberian makanan bergizi kepada pemain dengan pengelolaan klub.

“Dengan ini, kekompakan tim dan asupan gizi pemain bisa terkontrol dengan baik,” ujar Rannya.

me

Pabrik pengolah limbah medis Bahan Beracun dan Berbahaya (B3) adalah impian dalam mewujudkan NTB Asri dan Lestari.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, mengungkapkan hal tersebut dalam kegiatan peresmian Pabrik Pengolah Limbah Medis di dusun Koal, desa Buwun Mas, kecamatan Sekotong, Lombok Barat, Senin (13/9).

“NTB termasuk memulai lebih awal untuk pengolahan limbah medis. Tanggungjawab kita adalah memastikan maintenance operasional dan manajemen pasokan limbah medis,” ujar Wagub.

Sitti Rohmi lebih jauh mengungkapkan bahwa program NTB Asri dan Lestari serta NTB Hijau bertujuan agar hidup bersih dan pengelolaan sampah serta limbah menjadi kesadaran kolektif masyarakat dalam indeks kualitas lingkungan hidup. Di hilir, pemerintah provinsi juga telah banyak menyiapkan strategi pengolahan dan pengurangan sampah seperti pabrik bahan bakar berteknologi pyrolisis, pabrik plastik brick dan lainnya yang berbasis industri.

BACA JUGA: Pabrik Pengolahan Limbah B3 HadiR di NTB

Sementara itu, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah, dan B3 (PLB3), Rosa Vivien Ratnawati, mengatakan, pabrik pengolah limbah medis ini juga berdampak signifikan dalam rangka penanganan pandemi.

“Selama pandemi saja, jumlah limbah medis Covid se-NTB sebesar 295 kilogram perhari. Semoga dengan hadirnya pabrik pengolah B3 semua limbah medis bisa diolah di sini,” tuturnya.

Karena itu, Rosa berharap pemerintah provinsi dapat berkoordinasi dengan baik terkait limbah Covid 19 di pelayanan kesehatan dengan kabupaten/kota agar penularan melalui limbah dapat dicegah.

jm

Besarnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap pembangunan desa terlihat dari besarnya anggaran yang disediakan pemerintah melalui transfer daerah serta Dana Desa.

TANJUNG.lombokjournal.com ~ BERBICARA kemajuan suatu desa tidak luput dari dinamika pembahasan pembangunan daerah dan nasional. Berkaitan erat dengan pembangunan yang terjadi di setiap desa dalam lingkup suatu daerah.

Pembangunan daerah dapat dikatakan berhasil apabila desa sebagai lingkup terkecil dari negara telah diperhatikan dengan baik dari sisi kemajuan dan kemandirian di berbagai bidang.

Pembangunan desa tentu bergantung pada pendanaan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat. Sumber pendanaan pembangunan desa meliputi alokasi dana desa dari Pemerintah Daerah dan Dana Desa dari Pemerintah.

Besarnya perhatian Pemerintah Pusat terhadap perkembangan desa terlihat dari besarnya anggaran yang disediakan pemerintah melalui transfer daerah serta Dana Desa dalam jumlah triliunan. Pembiayaan untuk desa tidak luput pula dari rencana pemerintah memanfaatkan fasilitas pembiayaan untuk kegiatan produktif di desa guna mendorong pembangunan daerah.

BACA JUGA: Menteri Investasi Jelaskan Pemutusan Konrak GTI di Gili

Melihat perhatian lebih yang diberikan pemerintah kepada pembangunan desa, diperlukan peran dan partisipasi aktif masyarakat pedesaan memberikan pemikiran mengenai arah kebijakan yang akan diterapkan di tiap-tiap desa. Pasalnya, masyarakat pedesaan di suatu desa termasuk pihak yang mengetahui secara spesifik mengenai identitas desa.

Orientasi pembangunan dari bawah (bottom up) tidak hanya dilaksanakan oleh warga masyarakat, melainkan (termasuk) intervensi peran Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Khususnya dalam hal merencanakan kebijakan terkait dengan pembangunan desa, yang mengakomodir kepentingan-kepentingan masyarakat dengan menampung berbagai aspirasi.

Empirisnya, ditilik dari sisi administratif jumlah desa tertinggal dimungkinkan lebih banyak dari data dalam RPJMN. Sementara’ ditilik dari data administratif kabupaten/kota, masih terdapat ribuan desa menyandang status tertinggal. Padahal, berdasarkan hasil pertemuan Kementerian Desa dan PDTT dengan berbagai Pemerintah Daerah dan aparatur desa, kabupaten/kota yang memiliki desa tertinggal masih ratusan daerah.

Pada sisi lain, Pemerintah telah menetapkan pelbagai program strategis untuk percepatan pembangunan bagi desa tertinggal. Dengan program tersebut terpancar optimisme jumlah desa tertinggal akan berkurang lebih dari target yang ditetapkan oleh pemerintah.

Mengurangi jumlah desa tertinggal, Pemerintah memfokuskan perhatian serius pada upaya untuk mengurangi aspek-aspek ketertinggalan, dengan melaksanakan sejumlah fokus utama peningkatan pembangunan dan kemandirian masyarakat desa. MElalui enam kriteria yaitu aspek ekonomi dengan tinjauan indikator kemiskinan dan pengeluaran per kapita, aspek sumber daya manusia dengan indikator angka harapan hidup.

Lalu ada aspek ketersediaan infrastruktur pendidikan dan kesehatan, aspek kemampuan fiskal desa, aspek aksesbilitas desa ke perkotaan, dan aspek geografis dari kerentanan bencana.

Pentingnya posisi desa dalam suatu daerah sebagai penentu kemajuan daerah, sudah semestinya Pemerintah maupun Pemerintah Daerah memiliki kepentingan besar untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat desa di berbagai bidang pembangunan.

BACA JUGA: Warga Gili Trawangan Lega Setelah Penantian 26 Tahun

Atensi tersebut dapat difokuskan pada penumbuh kembangan desa sesuai arah dan kebijakan pembangunan yang tepat dan benar. Mengingat tidak ada sebuah daerah bahkan negara dapat dikatakan sejahtera, apabila masyarakat desanya tidak sejahtera.

Tidak hanya itu, melihat begitu besarnya perhatian pemerintah terhadap perkembangan seluruh desa, sehingga sepatutnya masyarakat mendukung penuh berbagai kebijakan pemerintah dengan tetap mengawasi transparasi pembiayaan yang digunakan untuk membangun kesejahteraan desa demi kemajuan daerah dan negara. ***                          

Kedatangan Menteri Investasi di Gili Trawangan, selain menjelaskan pembangunan investasi pariwisata, juga menyampaikan pemutusan kontrak dengan PT GTI

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, hadir dan bertemu masyarakat di Gili Trawangan, Desa Gili Indah Kecamatan Pemenang Kabupaten Lombok Utara Provinsi NTB, Sabtu (11/09/21).

Kehadiran Menteri Bahlil yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi di Gili Trawangan itu untuk memberikan penjelasan beberapa hal terkait investasi.

Selain menjelaskan pembangunan ekonomi nasional khususnya investasi di bidang pariwisata di Lombok tepatnya di kawasan Gili Indah, dan secara khusus juga menjelaskan terkait SK Pemutusan Kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Menteri Bahlil dalam kunjungan itu yang disambut hangat oleh Wakil Bupati Lombok Utara Danny Karter Febrianto R ST MEng itu, memang agendanya penyerahan SK Pemutusan Kontrak PT Gili Trawangan Indah (GTI).

Tampak hadir bersamai kunjungan Menteri Investasi Gubernur NTB Dr H Zulkieflimansyah SE MSc, Satgas Investasi, Forkopimda KLU, dan undangan lainnya.

BACA JUGA: Warga Gili Trawangan Lega Setelah Penantian 26 Tahun 

Menteri menuturkan, Gubernur Zulkieflimansyah dua bulan silam datag ke pihakya, menguraikan Pemda NTB telah melakukan kontrak atas tanah di Gili Trawangan dengan pihak PT GTI dalam waktu yang cukup panjang.

“Dalam proses justru yang terjadi PT GTI tidak membangun kawasan pariwisata, namun rakyatlah yang membangun kawasan pariwisata di sini,” kata Menteri Bahlil.

Menteri Bahlil yang juga Ketua Satgas Percepatan Investasi menilai dan mempertimbangkan, berdasar kajian yang mendalam disamping melihat fakta-fakta atas itikad dari perusahaan yang mendapatkan kontrak, sera kondisi nyata di lapangan serta informasi semua pihak.

Akhirnya Satgas Investasi memutuskan kontrak dengan pihak GTI. Pemutusa ini dinilai merupakan pilihan tepat dan penting, yang diambil untuk keberlanjutan masa depan masyarakat Gili Trawangan.

“Ini adalah keputusan kolektif kolegial, rakyat harus diberikan rasa aman dan rasa kepastian,” terangnya.

Menurutnya, bahkan Presiden Jokowi telah memerintahkan pihaknya mengambil kebijakan yang bisa menjamin keberlangsungan investasi tanpa sikap semena-mena pengusaha.

Pengusaha tidak boleh mengatur negara, namun negara yang berwenang mengatur pengusaha.

“Masyarakat Gili Trawangan jangan ragu lagi mengelola aset negara yang ada di wilayah setempat,” tegas Menteri Bahlil lantas meminta.

Awal membangun Trawangan

Gubernur NTB Dr Zulkieflimansyah, menyampaikan Pemerintah Provinsi NTB berterima kasih kepada Menteri Investasi/Kepala BKPM yang langsung bertemu dengan masyarakat Gili.

“Ini langkah awal untuk membangun gili seperti sediakala. Ke depan tidak ada lagi kegaduhan karena masalah baru, sebab memperjuangkannya tidak gampang dan segala sesuatu bisa diselesaikan dengan baik,” tutur Gubernur Zul.

BACA JUGA: Gili Trawangan Akhirnya Dikelola Masyarakat

Menurut gubernur, dari jumlah lahan seluas 65 hektar, sebanyak 60 hektar di antaranya telah dihuni dan digunakan oleh masyarakat untuk beraktivitas,

Terkait permasalahan PT. GTI ini, Pemprov NTB telah menyampaikan ke pihak perusahaan dan mengadakan beberapa kali pertemuan. Sayangnya pihak perusahaan tidak pernah hadir sehingga pihaknya mengambil kebijakan memutus kontrak dengan pihak PT GTI.

“Giat investasi di NTB khususnya Gili Trawangan ini memberikan dampak positif kepada masyarakat,” pungkasnya.

Diwawancarai terpisah, Wakil Bupati Danny Karter menuturkan kunjungan kerja Menteri Investasi dari Jakarta khusus untuk memberikan SK pemutusan kontrak dengan PT GTI.

“Di sela-sela waktu beliau, kami berbincang terkait dengan kodisi infrastruktur terutama jalan dan penerangan di KLU. Kami mohon untuk bisa disupport dengan sesuatu yang lebih layak. Ini dalam rangka membangun parawisata di Lombok Utara dan menciptakan iklim investasi sesuai dengan visi misi kami,” tutup Wabup Danny.

@ng

Gencarnya kegiatan vaksinasi yang dilakukan Polda NTB bersama TNI di NTB menuju herd immunity mendapat dukungan PKB dan KNPI NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kegiatan vaksinasi yang dilakukan Polda NTB bersama TNI di sejumlah wilayah NTB menyonsong kejuaraan olahraga internasional World Superbike (WSBK) di Sirkuit Mandalika November mendatang, didukung PW Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) bersama KNPI NTB.

Percepatan vaksinasi yang dikawal Ketua Satgas Vaksinasi Polda NTB, Kombes Pol Awan Hariono dinilai membantu percepatan proses vaksinasi Covid-19, khususnya di destinasi wisata.

Ketua DPW PKB NTB HL. Hadrian Irfani mengatakan, dengan terus dilakukannya vaksinasi akan mendukung herd immunity masyarakat.

Provinsi NTB masuk wilayah di Indonesia yang masuk skala prioritas untuk dilaksanakannya vaksinasi yang sifatnya dipercepat.

“Dengan target 45.000 dosis vaksin dalam sehari untuk Provinsi NTB, maka upaya Polda NTB yang tidak henti-henti melakukan vaksinasi itu adalah starategi jitu agar sebelum WSBK digelar, semua warga NTB bisa seluruhnya divaksin,” kata Hadrian dalam siaran tertulisnya, Sabtu (11/09/21).

BACA JUGA: Vaksinasi di NTB Meningkat, Kapolri Optimis WSBK Terwujud

Menurut Hadrian, semua pihak harus bersatu padu menyukseskan program vaksinasi yang digagas Polda NTB tersebut. hal itu akan menjadi momentum kebangkitan pariwisata NTB.

“Prasyarat WSBK dan MotoGP Mandalika sudah jelas, yakni 70 persen warga di NTB harus sudah divaksin. Ini tantangan untuk kita semua, maka wajib kita harus bahu membahu bergandengan tangan untuk menyukseskan program mulia dari Polda NTB itu untuk keselamatan semua warga NTB, khusunya juga bagi kebangkitan pariwisata kita kedepannya,” jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris KNPI NTB Lalu Athari Fathullah menegaskan, gerakan vaksinasi massal yang dilakukan Polda NTB merupakan upaya melawan kesimpang siuran informasi, yang menyebutkan jika vaksinasi itu tidak baik.

Padahal, manfaat vaksin Covid-19 itu, sungguh luar biasa bagi anak-anak hingga lansia. Di antaranya, mencegah terkena atau mengalami gejala Covid-19 berat. Termasuk melindungi orang lain, menghentikan penyebaran Covid-19 dan membantu melindungi generasi selanjutnya.

BACA JUGA: Panglima TNI Minta Warga Tetap Disiplin Prokes

“Vaksin itu akan dapat memberikan perlindungan terhadap serangan penyakit menahun,” ujar Athar.

Me

Atas pemutusan kontrak dengan PT Gili Trawanga Indah, warga Gili Trawangan siap berkontribusi memajukan pariwisata

KLU.lombokjournal.com ~ Pemutusan kontrak dengan dengan PT Gili Trawangan Indah (GTI) membuat lega warga Gili Trawangan.

Keputusan Pemprov NTB memutuskan kontrak dengan PT GTI dengan pemutusan itu memberikan kepastian dan keamanan warga setempat dalam melanjutkan usaha. Mereka pun siap berkontribusi memajukan pariwisata.

“Setelah 26 tahun menunggu dalam kondisi tidak jelas, kami siap dan brrkomitmen menjadi bagian dalam membangun NTB,” ujar Raisman Purnawadi, salah seorang warga dan pemilik usaha di Gili Terawangan, Sabtu (11/09/21).

BACA JUGA: Gili Trawangan Akhirnya Dikelola Masyarakat

Warga Gili Trawagan menyampaikan terimakasih kepada Pemprov NTB. Mereka mengakui langkah yang diambil oleh Pemprov NTB dalam menghentikan kerjasama dengan PT GTI merupakan solusi terbaik bagi warga Trawangan.

HM Taufik, pemilik usaha dan putra tetua Gili Terawangan, H Rukding mengatakan, keputusan Pemprov memang sangat dibutuhkan. Selain tidak adanya aktivitas investasi PT GTI di lahan tersebut, warga yang berusaha di Gili Terawangan juga tak pernah bertemu dengan manajemen PT GTI secara langsung.

Karena itu, bantuan Pemprov yang berusaha menyelesaikan persoalan lahan investasi merupakan awal yang baik.

“Kami juga siap berkontribusi dalam bentuk pajak dan retribusi lain serta mengembangkan Gili Terawangan sebagai tujuan pariwisata,” sebutnya.

BACA JUGA: Pemprov NTB Siapkan Manajemen Pengelolaan di Gili Trawangan

Ada pula Andre, warga asing pemilik usaha penyelam mengucapkan terimakasihnya kepada Pemprov dan Gubernur dan memuji langkah yang dinilai menuju arah yang benar dalam pengelolaan Gili Terawangan.

jm