Perjuangan HBK untuk memberi layanan kesehatan konstituennya, akan vaksinasi 5000 warga Lombok. Ini juga merupakan upaya pulihkan ekonomi

MATARAM.lombokjornal.com ~ Anggota DPR RI dari Dapil NTB 2/Pulau Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) melalui Yayasan miliknya HBK PEDULI, akan menggelar vaksinasi masal gratis bagi 5.000 warga di 5 Kabupaten/Kota di Pulau Lombok.

Vaksinasi ini bagian dari ikhtiar dan perjuangan HBK untuk memberi pelayanan dan jaminan kesehatan bagi warga Pulau Seribu Masjid.

“Vaksinasi akan kami mulai pada 19 September dari Kab. Lombok Timur, terus berlanjut ke Kab/Kota yang lain, sampai 5.000 kuota vaksin yang selesai digelar,” kata Sekretaris Yayasan HBK PEDULI, Rannya Agustyra Kristiono, Kamis (16/09/21).

Vaksinasi tidak dipungut biaya, semua lapisan masyarakat bisa mengikuti vaksinasi massal ini.

Baik mereka yang sama sekali belum menerima suntikan dosis pertama, ataupun masyarakat yang sudah menerima suntikan dosis pertama, dan sudah saatnya berdasarkan jadwal menerima suntikan dosis kedua.

BACA JUGA: Telekomunikasi dengan Kualitas Prima Siap Jelang WSBK

Rannya mengungkapkan, pihaknya menentukan secara proporsional kuota vaksinasi untuk masing-masing Kab/Kota. Kab. Lotim sebagai daerah yang memiliki populasi terbesar di Pulau Lombok akan mendapat kuota terbesar. Kab/Kota lainnya kemudian menyesuaikan.

Dengan vaksinasi masal ini dimulai di Kab. Lotim, Rannya berharap capaian vaksinasi di Gumi Patuh Karya bisa  terus meningkat.

Merujuk data Satgas Covid-19 NTB, vaksinasi di Kab. Lotim memang masih lebih rendah dibanding capaian vaksinasi tingkat Provinsi yang sudah mencapai 22,32 persen dari target untuk suntikan pertama dan 11,27 persen untuk suntikan kedua.

Hingga saat ini, baru 159.897 warga Kab. Lotim yang telah menerima suntikan vaksin dosis pertama. Jumlah tersebut setara dengan 16,47 persen dari total target vaksinasi. Sementara untuk suntikan dosis kedua, baru diterima 70.963 warga, atau 7,45 persen dari target.

“Vaksinasi masal ini adalah bagian dari ikhtiar dan kontribusi kami dari HBK PEDULI untuk turut membantu pemerintah memberikan pelayanan, dan jaminan kesehatan untuk masyarakat,” kata Rannya.

Dara yang gemar berorganisasi ini menekankan, vaksinasi ini juga bisa menjadi pintu untuk kembali menggerakkan ekonomi masyarakat di Pulau Lombok di tengah perlambatan akibat pandemi Covid-19.

Para pengusaha kecil, pelaku UMKM, pedagang pasar, para pekerja informal, dan semua pihak, kata Rannya, akan bisa bertransaksi secara aman dan nyaman, karena telah menerima suntikan vaksin.

“Menjadi kebahagiaan kami dari HBK PEDULI, manakala vaksinasi masal ini bisa memberi kontribusi dalam upaya pemerintah menggairahkan kembali ekonomi daerah dan percepatan pencapaian herd immunity,” ucap mahasiswa Brunnel University, London, Inggris ini.

BACA JUGA:

Komitmen Vaksinasi Lengkap, M16 Gelar Vaksinasi Dosis Kedua

Sementara itu, HBK mengungkapkan, vaksinasi saat ini menjadi cara yang paling ideal untuk menghindari bahaya Covid-19, selain tentu, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan (Prokes) dalam setiap aktivitas.

Dalam banyak interaksinya secara langsung dengan masyarakat di Pulau Lombok, HBK memang mendapat aspirasi langsung dari masyarakat yang menyampaikan betapa mereka juga ingin segera mendapat suntikan vaksin.

“Penyelenggaraan vaksinasi masal di lima Kab/Kota ini, bagian dari ikhtiar dan upaya HBK PEDULI dalam menjawab aspirasi masyarakat tersebut,” kata Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini.

Di sisi lain, NTB memang saat ini sedang berupaya terus meningkatkan capaian vaksinasinya. Hal ini mengingat posisi NTB yang akan menjadi tuan rumah ajang balap motor paling akbar di dunia yakni MotoGP Maret tahun depan, dan penyelenggara WSBK yang akan digelar November tahun ini.

HBK menekankan, selain bisa menahan laju penularan Covid-19, vaksinasi ini juga menjadi cara untuk meningkatkan kepercayaan diri masyarakat terhadap perlindungan dari Covid-19.

Dengan begitu, masyarakat akan mulai merasa aman, mulai merasa sehat, dan dengan sendirinya imunitas tubuh juga akan kian meningkat.

Politisi Partai Gerindra ini pun mengetuk hati pihak terkait, untuk juga bisa menggelar langkah serupa sehingga bisa turut serta mempercepat peningkatan capaian vaksinasi di NTB dan Pulau Lombok khususnya.

“Saatnya kita terus bergandengan tangan untuk membantu memberikan jaminan kesehatan untuk semua saudara-saudara kita di Pulau Lombok ini,” tutup HBK.

Me

Bupati Pathun yang kini akan melakukan mutasi di jajaran birokrasinya diharapkan tidak sekedar menjadi ajang bagi-bagi kue

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintahan Pathul Nursiah di  Lombok Tengah sedang memasuki tahap penguatan struktur birokrasi.

Menurut Bupati Pathul, penempatan SDM di dalam pemerintahan akan dilakukan dengan mempertimbangkan kemampuan dan prestasi, bukan sebagai perwakilan kelompok tertentu.

Hal yang lumrah, sebab visi misi dan program kerja ke depan tentu membutuhkan SDM yang dianggap cakap untuk menjalankan kerja-kerja yang telah direncanakan.

Mencermari mutasi yang sudah berjalan, Sekretaris Partai NasDem Lombok Tengah Ahmad Syamsul Hadi atau popuer disapa Ahmad SH mengingatkan, agar Bupati dan Wakil Bupati tidak melupakan komitmen awal yang menjadi janji kampanyenya dulu.

Ini penting sebab usia pemerintahan ini tidak terlalu lama.

BACA JUGA: Mengaji Sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat

“2024 ini Pilkada akan kembali dilangsungkan, penting bagi Pathul Nursiah untuk menjadikan loyalitas pejabat dalam menjalankan kerja-kerjanya,” kata Ahmad.

Pemerintahan ini masa menjabatnya pendek, sehingga membutuhkan konsolidasi birokrasi yang kuat dan solid.

“Pathul Nursiah akan berhadapan dengan pekerjaan yang tidak hanya di level teknis, tapi juga adminstrasi, dan itu butuh kabinet yang terkonsolidasi dan bekerja lintas dinas,” jelas Ahmad (16/09/2021).

Ahmad menekankan perlunya kapabilitas SDM tersebut. Hal ini sangat pokok untuk dimiliki pejabat eselon 2 di Lombok Tengah.

Karena itu, kemampuan atau keahlian di bidangnya sangat dibutuhkan. Ini sangat mendasar sekali.

“Masyarakat mentertawakan saat ada pejabat pemerintah yang mengatur diksi dalam berbicara saja berlepotan tidak jelas konteks dan maksudnya. Pejabat itu akan banyak berhadapan dengan pertanyaan dari masyarakat,” katanya.

Jika tidak punya kemampuan komunikasi yang baik, maka akan banyak menimbulkan kegaduhan yang tidak perlu.

“Kegaduhan yang ‘biur lantur’ itu selain dari buruknya pola komunikasi, juga kan berangkat dari ketidakmampuan SDM yang tidak memahami persoalan. Antar dinas juga tidak bisa berkonektivitas dengan baik sehingga ketika ada persoalan mereka malah saling lempar,” tegasnya.

Ahmad berharap, penempatan SDM dalam semua lini itu tidak sekedar menjadi ajang bagi-bagi kue saja. Jika itu terjadi maka sebenarnya pemerintahan ini belum mencerminkan pemerintan yang baik.

Dan tak kalah pentingnya yaitu integritas, orang bekerja itu harus didasari oleh etos yang tinggi dan kuat, terutama sekali kejujuran.

“Para pejabat jangan overlap, ia harus ingat bahwa dirinya itu petugas pemerintah, bukan politikus. Ia harus patuh terhadap atasannya, jangan banyak manuver.” ujar Ahmad.

Senada dengan itu, mantan Ketua Karang Taruna Lombok Tengah Samsul Arizal menyoroti para pejabat yang begitu terpengaruh dalam tekanan LSM.

BACA JUGA: Bang Zul dan (Aduan Masyarakat dari) Facebook

“Ini tentu merepotkan kerja-kerja pemerintah. Jadi jangan heran jika kita sebagai masyarakat malah menduga jangan-jangan pejabatnya memang bermasalah. Kalau tidak bermasalah ngapain takut,” tutup pria asal Pujut ini.

Me

KPID NTB harus memasifkan sosialisasi ASO agar nanti masyarakat paham dan siap menerima perubahan siaran TV dari analog ke digital.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, meminta kepada Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) memasifkan sosialisasi tentang migrasi penyiaran dari televisi (TV) analog ke digital, atau disebut Analog Switch-Off (ASO), agar masyarakat paham bahwa migrasi bertujuan ke arah yang lebih berkualitas.

“Masih ada banyak waktu untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar bersiap menerima perubahan tentang penyiaran digital,” ujar Sitti Rohmi kepada jajaran komisioner KPID NTB, saat berkunjung, di ruang kerja wagub, Kamis (16/9).

Sitti Rohmi berharap migrasi yang diawali dengan ASO serentak, harus dipersiapkan dengan pemetaan daerah yang jelas sebab perubahan frekuensi digital tersebut mengharuskan setiap rumah tangga mengganti piranti penangkap sinyal antena (analog) dengan set top box (digital).

“Oleh karena itu, pemetaan penting dilakukan agar distribusi set top box gratis dari Kementerian Komunikasi dan Informasi dapat tepat sasaran karena jumlahnya terbatas,” tuturnya.

Sementara itu, Ketua KPID, Ajeng Roslinda Motimori, menyatakan, ada persoalan lain yaitu infrastruktur media penyiaran yang ada sekarang harus menyewa tower transmisi digital yang salah satunya disediakan oleh TVRI. Oleh sebab itu, sebaiknya ada penyesuaian tarif sewa tower di semua kabupaten/kota dan tidak terlampau mahal.

BACA JUGA: Mengaji sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat

Adapun set top box yang harus disiapkan oleh masyarakat untuk menerima siaran digital, pihaknya bekerjasama dengan beberapa stakeholder untuk program literasi media. Konten literasinya terkait migrasi digital dan konten siaran lokal sehat serta bermanfaat yang akan diproduksi oleh masyarakat. Hal ini karena sistem multimux yang tersedia memungkinkan satu kanal digital diisi hingga 15 frekuensi siaran.

Di sisi lain, lembaga penyiaran publik yang eksis sekarang dapat menyesuaikan operasional siaran mereka. ASO sendiri akan mulai diberlakukan April 2022, NTB masuk pada tahap pertama untuk wilayah Mataram dan Lombok Barat. Kemudia secara bertahap, kabupaten lain dan pulau Sumbawa akan dimatikan siaran analognya setelah infrastrukturnya siap.

jm

Mengaji sebagai parameter penilaian budaya literasi masyarakat dan ini sejalan dengan NTB yang mayoritas penduduknya beragama Islam.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Lalu Gita Ariadi, mengusulkan hal tersebut, saat membuka Webinar Stakeholder Meeting Provinsi tahun 2021 dengan tema “Membangun Ekosistem Perpustakaan Nasional RI”, yang diselenggarakan Perpustakaan Nasional RI bersama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Kamis (16/9).

Menurut Lalu Gita, hal yang mendasari usulan tersebut karena aktivitas mengaji serta membaca Al-quran kerap dilakukan oleh masyarakat hampir setiap harinya, baik dilakukan secara berkelompok maupun secara individu.

“Mengaji itu kan membaca, Iqro’. Kita ada program Magrib Mengaji. Dan masyarakat mayoritas muslim biasa mengaji setiap magrib atau malam. Hal ini bisa didiskusikan, apakah mengaji bisa masuk ke dalam komponen penilaian budaya literasi,” tuturnya.

Lalu Gita juga berharap agar seluruh stakeholder terkait dapat meningkatkan komitmen bersama dalam membudayakan literasi di kalangan masyarakat, mulai dari lingkungan terkecil, yakni keluarga. Jika membaca telah dibudayakan sejak dini dalam lingkungan keluarga, maka akan mudah menjadi kebiasaan positif bagi masyarakat.

“Jumlah perpustakaan sudah cukup banyak, tinggal bagaimana membuat masyarakat mau dan gemar membaca,” harapnya.

BACA JUGA: Sosialisasi ASO harus Dimasifkan KPID NTB di Masyarakat

novita@diskominfotikntb

Tengah malam, Sekda NTB membaca direktif Bang Zul melalui WAG, agar bikin Rapat Kordinasi OPD. Bagi pejabat eselon 2 dan 3 di tiap OPD wajib punya akun Fb, Instagram dan Twitter, dan 1 x 24 jam wajib merespon keluhan masyarakat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Selasa pagi – 14 September 2021, bisa jadi jantung Kepala OPD Pemprop NTB berdegub lebih kencang dari biasanya. Ketika membuka WA Group Forum OPD.

Gubernur NTB – Dr. H. Zulkieflimansyah SE MSc yang akrab disapa Bang Zul, tengah malam pukul 23.37 wita, masih kerja blusukan di seputaran KEK Mandalika. Inspeksi lapangan malam hari bersama komandan TNI dan Polri.

Bisa jadi saat itu Kepala OPD dan juga Sekdanya mungkin sudah banyak yang tertidur atau setidaknya baru naik keperaduan.

Namun, bukan tidur nya Kepala OPD dan Sekda di saat Bang Zul masih melek yg jadi masalah. Banyak yang sudah paham, Bang Zul terbiasa begadang. Terbiasa blusukan malam. Juga betah hingga tengah malam menerima curhatan warga. Baik yang datang sillaturrahmi ke pendopo maupun yang mencuit melalui medsos : Facebook (Fb), Instagram (ig) maupun Twitter (Twt).

Semua cuitan terkait layanan publik disimak dan direspon. Bang Zul seakan bekerja 24 jam lewat ujung jari jemarinya yang menari membangun narasi.

Lalu apa masalahnya? Yang membuat Sekda dan Kepala OPD sedikit berdebar adalah direktif Bang Zul di WAG tengah malam itu. Pak sekda, bikin Rapat Kordinasi OPD. Setiap OPD, eselon 2 dan 3 nya harus punya akun Fb, Instagram dan Twitter. 1 x 24 jam pertanyaan atau keluhan masyarakat tidak dijawab jabatannya hilang.

BACA JUGA: PON Bukan Tujuan Akhir, NTB Targetkan Event Internasional

Membaca direktif lewat pesan WAG itu, spontan saya membayangkan 3 hal. Pertama, ini zaman memang sudah serba IT. Di era industri 4.0 ini industri digital berkembang pesat. Gaya dan tuntutan kerja sudah serba elektronik dan penggunaan sIstem tehnologi informasi menjadi keniscayaan. Paperless, Work from Home ( WfH ), Sosialisasi program dan kebijakan pemerintah, efektif disampaikan lewat medsos.

Rakyat pun lewat medsos seakan bebas berkeluh kesah tentang kualitas dan kuantitas layanan publik yang diterimanya. Kualitas layanan publik dapat dicermati dari konten pemberitaan medsos seperti di Fb itu.

Fb menjadi penting dan bermanfaat bila digunakan dengan baik.

Karenanya, pada saat diadakan seleksi pengisian JPT Pratama posisi Staff Ahli Gubernur NTB, sebagai anggota pansel saya selalu menanyakan ke peserta pansel apakah saudara memiliki akun dan aktif di FB, Ig dan Twt ?

Ini penting ditanyakan mengingat Bang Zul sangat aktif di Fb dan Staff Ahli Gubernur sebagai penasehat gubernur tentu harus ikut aktif mengawal dinamika yang terjadi di Fb.

Ada peserta pansel calon Staff Ahli Gubernur NTB yang dengan jujur mengakui tidak bisa dan tidak pernah berkomunikasi lewat Fb. Namun, bila nanti saya ditaqdirkan lulus sebagai Staff Ahli Gubernur NTB berikan saya waktu 1 minggu untuk belajar Fb, katanya diplomatis.

Alhamdulillah kebetulan peserta seleksi tersebut lulus dan kini sudah sangat piawai berselancar di dunia maya.

ASN apalagi pejabat eksekutif, kini mau tidak mau, siap tidak siap, suka tidak suka harus rajin dan ramah medsos dalam mendukung sukses pelaksanaan tugasnya.

Kedua, ASN khususnya Kepala OPD harus lebih peduli dengan permasalahan yang dihadapi rakyat. Kalau dalam 1 x 24 jam aduan masyarakat tidak direspon dengan baik, jabatan bisa hilang.

Bang Zul mendapat banyak informasi tentang kesusahan dan kesulitan rakyatnya dari Fb.

Ada rakyat yang hidupnya susah, tidak memiliki akses keluar masuk rumahnya karena tertutup tembok tetangganya. Banyak berita anak-anak, ibu-ibu, orang tua jompo menderita suatu penyakit ganas. Namun kesulitan mendapatkan layanan kesehatan. Ada warga yang kesulitan bahan kebutuhan pokok untuk dikonsumsi dan lain sebagainya.

Berita yang muncul di Fb itu menjadi referensi Bang Zul untuk memerintahkan Kepala OPD terkait segera action (gercep alias gerak cepat) berikan bantuan dan selesaikan masalahnya.

Informasi yang muncul di Fb ini sering kali hadir lebih cepat dari laporan dan telaah staff yang demikian hierarkhis. Langkah ini cukup efektif untuk segera atasi masalah di lapangan dengan cepat, tepat dan dalam skala yang luas.

Memang cara Bang Zul ini, kadang membuat Kepala OPD pontang panting. Jatuh bangun dan mungkin terasa capek dalam laksanakan perintah.

BACA JUGA: Pabrik Pengolahan Limbah Beracun Berbahaya Hadir di NTB

Namun, Mengutip pesan Gubernur Jawa Tengah – Ganjar Pranowo, aparat tidak boleh capek. Petugas tidak boleh capek. Birokrat tidak boleh capek. Suka tidak suka, pejabat harus hadir layani rakyat. Itulah juga cara Bang Zul merespon kesulitan dan kesusahan rakyatnya.

Ketiga, Kepala OPD harus bekerja dengan kinerja yang tinggi. Perintah agar eselon 2 dan 3 aktif di fb, ig dan twt, seakan warning bahwa pejabat harus siap kerja 24 jam sehari. 7 hari seminggu memonitor aneka kesulitan dan kesusahan rakyat melalui medsos masing-masing.

Kini dan ke depan seorang Pejabat publik dituntut harus mau dan mampu kerja keras dengan kinerja yang memuaskan.

Kerja keras dan cerdas dengan hasil nyata yang bisa dirasakan langsung oleh rakyat. Itu jauh lebih penting maknanya dari sekedar penghargaan terhadap sebuah dokumen penilaian kinerja aparat.

Pada saat memberikan arahan waktu penilaian SAKIP (Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah), Bang Zul menyebutkan bahwa meraih predikat A dalam penilaian SAKIP bisa jadi itu penting.

Tapi jauh dari sekedar dokumen, penilaian kinerja yang langsung dirasakan manfaatnya oleh rakyat kiranya itu menjadi jauh lebih penting.

Saat ini Pemprov NTB memang sedang berjuang meningkatkan nilai SAKIP nya dari nilai B (68,53 : 2020) menjadi nilai A, atau minimal BB ( 70,05 : 2019 ).

Bila nilai A mampu diraih, akan menjadi kado indah menyongsong 19 September 2021 – peringatan 3 tahun perkhidmatan Duo Doktor (Dr. H. Zulkieflimansyah SE MSc – Dr. Ir. Hj. Siti Rohmi Djalilah MPd).

Selamat dan Sukses berkhidmat menuju NTB Gemilang.

Wassalam.

Vaksinasi dosis kedua digelar MI6, ini merupakan komitmen memastikan yang telah ikut vaksinasi pertama tanggal 18 Agustus lalu, mendapatkan suntikan vaksin secara lengkap

MATARAM.lombokjournal.com ~ Lembaga kajian sosial dan politik Mi6 menggelar vaksinasi masal gratis untuk suntikan kedua, Rabu (15/09/21) di Coffee Shop Tuwa Kawa, Mataram.

Vaksinasi suntikan kedua diikuti lebih dari 100 orang. Mereka yang hadir datang dari beragam profesi.

Antara lain sejumlah pejabat pemerintah, para aktivis, dan juga para jurnalis. Vaksin dilayani vaksinator dari RSUD Provinsi NTB.

“Vaksinasi suntikan kedua ini menjadi komitmen kami untuk memastikan teman-teman yang telah ikut vaksinasi masal Mi6 18 Agustus lalu, mendapatkan suntikan vaksin secara lengkap,” kata Direktur Mi6, Bambang Mei Finarwanto di sela vaksinasi.

Menurutnya, Mi6 ingin memberi kontribusi terhadap berbagai upaya pemerintah untuk memastikan NTB dapat mencapai herd immunity atau kekebalan kelompok.

Terlebih vaksinasi menjadi syarat utama menyusul posisi NTB sebagai tuan rumah ajang balap motor internasional WSBK pada November tahun ini, dan MotoGP tahun depan.

Suntikan vaksin lengkap, kata Didu, sapaan akrab Bambang Mei, akan menjadikan imunitas tubuh juga semakin membaik dan tentu akan berkontribusi terhadap pencapain kekebalan komunitas masyarakat dari Covid-19.

BACA JUGA: PON Bukan Tuuan Akhir, NTB Targetkan Event Internasional

Vaksinasi dimulai pukul 09.00 Wita. Semenjak pagi, mereka yang telah menerima suntikan dosis pertama 18 Agustus lalu sudah berdatangan ke lokasi vaksinasi.

Namun begitu, rupanya yang datang kali ini tidak hanya mereka yang sudah menerima suntikan dosis pertama saja. Sebab, sejumlah warga yang belum pernah menerima suntikan vaksin Covid-19 juga datang untuk mendaftar.

“Alhamdulillah, seluruhnya terlayani. Antusiasme ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat NTB terhadap pentingnya vaksinasi sudah kian meningkat,” kata Didu.

Penyuntikan vaksin terus dilayani hingga pukul 14.00 Wita. Menurut Sekretaris Mi6 Lalu Athari Fathullah, khusus bagi warga yang baru menerima suntikan vaksin dosis pertama kemarin, masing-masing sudah mendapat pemberitahuan untuk mendaftar vaksinasi kedua secara mandiri di RSUD Provinsi NTB.

“Vaksinasi kedua untuk mereka akan dilakukan pada awal Oktober di RSUD Provinsi NTB,” kata Athar.

Dia mengatakan, pihaknya menyampaikan ucapan terima kasih kepada RSUP NTB untuk dukungan vaksinasi masal ini.

Termasuk juga kepada owner Coffe Shop Tuwa Kawa, yang telah menyiapkan tempat, sehingga proses vaksinasi bisa berlangsung dengan nyaman dan menyenangkan.

“Mi6 senang bisa turut berkontribusi terhadap terus meningkatnya capaian vaksinasi di NTB,” kata Athari menekankan.

Hingga kemarin, capaian vaksinasi NTB memang masih lebih rendah di bawah capaian vaksinasi secara nasional. Total baru 872.665 orang warga NTB yang telah menerima vaksinasi dosis pertama.

BACA JUGA: Kunker Wantannas, Puji KLU Dalam Penanganan Gempa Bumi

Jumlah tersebut setara 22,32 persen dari target. Sementara untuk suntikan vaksinasi dosis kedua baru 440.536 orang atau setara 11,27 persen dari target. Sementara kalau secara nasional, capaian sudah di atas 36,08 persen.

“Kita ingin seluruh NTB segera menjadi zona hijau. Vaksinasi ini menjadi salah satu ikhtiar untuk mencapai hal tersebut selain tentu kepatuhan kita secara kolektif dalam menerapkan protokol kesehatan,” kata Athar.

Me

Jaringan telekomunikasi di Mandalika sudah mumpuni, dan siap  menjadi tuan rumah WSBK tahun ini dan MotoGP tahun depan

MATARAM.lombokjournal.com ~

Operator seluler sehingga Telkomsel, XL dan operator lainnya, sudah menyuplai berbagai layanan internet 4G dengan menyediakan lebih dari 300 Base Transceiver Station (BTS) layanan jaringan 3G dan sebanyak 393 BTS untuk layanan jaringan internet 4G.

Dengan demikian, ketersediaan sinyal telekomunikasi di kawasan Mandalika sudah sangat mumpuni.

“Layanan telekomunikasi dengan kualitas prima di kawasan Mandalika sudah siap jadi tuan rumah event WSBK tahun ini dan MotoGP tahun depan,” kata Direktur Umum Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Kominfo, Anang Achmad Latif.

BACA JUGA: Bang Zul dan (Aduan Masyarakat dari) Facebook

Hal itu diungkapkannya pada roadshow program sisialiasasi BAKTI di Mandalika dengan dengan tema “Menuju Indonesia Digital 2024: BAKTI bangun Negeri” secara virtual, Kamis (16/09/21).

Dijelaskanya, saat ini terdapat 55 BTS yang tersebar di seluruh wilayah NTB. Sedangkan tahun ini, Bakti sedang dalam tahapan pembangunan 35 BTS dengan layanan jaringan internet 4G. Diantara 35 BTS tersebut, terdapat sembilan BTS yang dibangun di kawasan Mandalika.

Selain pembangunan BTS 4G di Mandalika, Bakti juga menyiapkan layanan WIFI atau akses internet gratis di 176 lokasi baru yang melengkapi 575 titik badan publik di seluruh NTB.

Layanan itu akan menggunakan teknologi kabel serat optik, super WiFi dengan jarak 500 meter jangkauan bahkan sebagian besar menggunakan akses langsung dari satelit.

“Jadi totalnya, kami akan menyiapkan sebanyak 751 titik layanan internet gratis yang diperuntukkan bagi layanan publik seperti sekolah, kesehatan, kantor pemerintahan, kantor pos TNI Polri dan sebagainya,” ungkapnya.

Jaringan telekomunikasi ditingkatkan

Dalam kesempatan itu, Sekda NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi mengakui, laju pembangunan infrastruktur dari kementerian dan lembaga untuk mendukung event-event internasional di NTB terus ditingkatkan.

Baik percepatan pembangunan infrastruktur jalan, aksesibilitas jaringan telekomunikasi, sarana prasarana serta berbagai fasilitas mendukung lainnya.

“Tentu hal ini akan membangkitkan semangat kami sebagai tuan rumah untuk menyambut WSBK pada 12-14 November tahun ini,” jelas Sekda.

Miq Gita berharap, adanya jaringan internet yang mumpuni yang telah dikembangkan oleh Kementerian Kominfo melalui Bakti dan operator seluler lainnya, masyarakat berharap tidak ada lagi area blank spot di seluruh pelosok NTB.

BACA JUGA: Menteri ESDM Resmikan 17 Penyalur BBM 1 Harga, Termasuk NTB

“Karena kami yakin, para wisatawan tidak hanya menonton WSBK atau MotoGP. Tetapi mereka juga akan menikmati keindahan alam dan budaya yang tersebar di seluruh pelosok NTB,” harapnya.

Manikp

@kominfo

Program penyalur BBM 1 harga yang diluncurkan Menteri ESDM mempermudah masyarakat memperoleh BBM terutama di daerah 3 T (Terluar, Terpencil, Tertinggal) termasuk Provinsi NTB.

LOTENG.lombokjournal.com ~ Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif meresmikan secara serentak 17 Penyalur BBM 1 Harga di 17 lokasi yang tersebar di 15 Kabupaten se-Indonesia, yang dipusatkan di SPBU Batukliang Utara Lombok Tengah, Kamis (16/09/21).

Untuk mensukseskan World Superbike dan MotoGP tentu harus ditopang ketersediaan BMM yang memadai. Hal itu diungkapkan Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah di Lombok Tengah (Loteng).

Hadirnya SPBU Penyalur BBM 1 Harga, akan mempermudah masyarakat dalam memperoleh BBM dan akan semakin mengungkit perekonomian masyarakat.

“Hal ini sangat diperlukan untuk mensukseskan event World Superbike pada November tahun ini dan MotoGP tahun depan. Kami berterima kasih kepada Kementrian ESDM yang sudah memberi perhatian lebih untuk NTB,” ujar gubernur.

Sementara itu, Menteri ESDM Arifin Tasrif  menjelaskan, program penyalur BBM ini merupakan satu wujud nyata dari pemerintah  untuk seluruh rakyat Indonesia. Terutama mendorong kertersediaan BBM di daerah 3 T (Terluar, Terpencil, Tertinggal) termasuk daerah Provinsi NTB.

BACA JUGA: Mutasi di Loteng Jangan Seperti Bagi-bagi Kue

Kebijakan BBM satu harga berarti,  harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter tidak hanya di SPBU. Juga di titik serah terima yang lebih rendah seperti di tingkat penyalur atau Agen Premium & Minyak Solar (APMS)

Bahkan di Provinsi Papua dan Papua Barat program ini sudah siap diwujudkan dengan harga jual premium 6.450 rupiah per liter dan solar 5.150 rupiah per liter.

“Program ini kerja sama kementerian ESDM, Pertamina dan BPH Migas agar masyarakat di pelosok-pelosok mendapatkan BBM dengan harga terjangkau,” kata Menteri.

Menurut Menteri, ketersediaan BBM sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Pemerintah menargetkan, pembangunan SPBU BBM 1 Harga segera tercapai selama tiga tahu ke depan. Minimal bisa membangun antara 80-100 SPBU setiap tahunnya sehingga kebutuhan BBM dapat dijangkau oleh masyarakat secara luas hingga ke pelosok daerah.

Kepala BPH Migas Erika Retnowati menjelaskan, sejak tahun 2017 lalu, penyediaan penyalur BBM 1 harga di Provinsi NTB telah dibangun sebanyak 35 penyalur yang tersebar di seluruh wilayah NTB.

Sedangkan yang sudah beroperasi sampai dengan saat ini baru sebanyak 20 penyalur SPBU BBM 1 harga.

“Insyaallah sisanya ditargetkan semua beroperasi pada tahun 2024 mendatang,” jelasnya.

Dalam peresmian tersebut, Menteri didampingi Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, Kepala BPH Migas Erika retnowati, Sekjen Kementerian ESDM, Dirjen Migas Kementerian ESDM, Wakil Bupati Lombok Tengah, Dirut Pertamina dan Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga.

BACA JUGA: Mengaji Sebagai Parameter Budaya Literasi Masyarakat

Kemudian rombongan menteri juga meninjau langsung sirkuit MotoGP di KEK Mandalika Lombok Tengah.

Her

PON bukanlah capaian akhir namun kebanggaan yang lebih adalah saat atlet olahraga NTB memperoleh kemenangan di gelaran internasional.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, mengatakan, kebanggaan sebagai orang NTB adalah ketika atletnya di Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-XX di Papua membawa kemenangan.

“Karena kita mampu mengalahkan daerah lain yang fasilitas (olahraga) nya lebih lengkap. Seperti kebanggaan saat Lalu Zohri membawa kemenangan sampai ke event internasional”, ujar Gubernur saat pelepasan kontingen di Graha Bhakti Praja kantor Gubernur, Rabu (15/9).

Senada dengan Gubernur, Ketua KONI NTB, Andi Hadianto, mengatakan, target olahraga NTB adalah event internasional.

“PON bukan tujuan akhir tapi mengibarkan bendera merah putih di event event olahraga internasional”, ujar Andi.

Sementara itu Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah, berpesan agar seluruh ketentuan kesehatan dan keselamatan dipatuhi dengan benar agar para atlet kembali ke NTB sehat, selamat dan membawa kemenangan.

Dalam gelaran PON ke-XX yang diselenggarakan di Papua, kontingen NTB mengikutsertakan 106 atlet di 19 cabang olahraga. NTB menargetkan perolehan 17 emas dan pemerintah provinsi menjanjikan bonus Rp. 300 juta bagi atlet yang meraih medali emas.

jm

Dalam kunjungan kerja (kunker) Wantannas ke Lombok Utara terungkap, penanganan pasca gempa yang sagat bagus di Lombok Utara akan menjadi acuan secara nasional

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dewan Ketahanan Nasional (Wantannas) yang melkukan Kunjungan Kerja (Kunker) ke Kabupaten Lombok Utara, memuji Pemda KLU Dalam Penanganan Pasca Gempa.

Pujian itu disampaikan Deputi Wantannas Bidang Politik dan Strategi, Irjen Pol Drs Sukma Edi Mulyono MH dalam acara penerimaan oleh Bupati H. Djohan Sjamsu dan Wakil Bupati, Danny Karter Febrianto di aula Kantor Bupati, Rabu (15/09/21).

Menurut Deputi, hal menjadi perhatian Wantannas di KLU yaitu penanganan pasca Gempa Bumi 2018. Dari laporan banyak pihak, memang penanganan rumah masyarakat belum tuntas.

BACA JUGA: Bupati Djohan Lantik Pejabat Struktural dan Kepsek se KLU

Namun di sisi lain fakta yang didengar, bukan hanya di pusat tapi negara lain pun mengancukan jempol pola penanganan Gempa di Lombok Utara yang sangat bagus. Ke depan akan menjadi acuan secara nasional.

“Hal itulah kami datang menyerap aspirasi dan mekanisme kegiatan yang di lakukan pemda bersama TNI dan Polri termasuk tokoh masyarakat dalam hal penangan bencana di KLU,” ujarnya.

Solusi pembangunan RTG

Sebelumnya, Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH yang dalam acara penerimaan itu didampingi Wakil Bupati Danny karter Febrianto R ST MEng, mengungkapkan terima kasihnya atas kedatangan robongan kunker pihak Watannas.

Dan Pemerintah Daerah mengucapkan selamat datang  di Gumi Tioq Tata Tunaq Lombok Utara.

“Potensi yang dimiliki KLU ini didominasi oleh pertanian dalam arti luas, dan pariwisata dengan tiga gilinya. Dua hal inilah menjadi sumber PAD kami,” ungkap bupati.

Bupati menuturkan, gempa bumi terjadi tahun 2018 silam yang meluluh lantakkan Lombok Utara. Lebih 56 ribu rumah mengalami rusak, baik rusak berat, sedang dan ringan. Hingga kini tersisa sekitar 14 ribu rumah lebih yang belum terbangun.

“Harapan saya, kedatangan Wantannas mampu memberikan solusi dalam rangka percepatan pembangunan RTG (rumah tahan gempa, red) dan fasiltas lainya,” harap bupati.

Di saat Pemda Lombok Utara mulai membangun kembali pascagempa, tahun 2020 Pandemi Covid-19 giliran menghantam sampai hari ini.

“Alhamdulillah untuk di Lombok Utara kasus Positif Covid mulai menurun,” tuturnya.

Ditambahkan, guna mempercepat pembangunan RTG sudah dilakukan komunikasi dengan BNPB. Bahkan sudah tiga kali mengutus Wabup ke Jakarta bertemu langsung dengan Kepala BNPB, termasuk meminta perpanjangan masa transisi darurat sampai bulan November mendatang.

BACA JUGA: Pabrik Pengolahan Limbah Beracun Hadir di NTB

“BNPB memiliki peran penting dalam penanggulangan bencana baik di pusat maupun di daerah, jadi tidak bisa institusi ini digabung dengan Kementerian lain alangkah bagusnya di tingkatkan lagi,” ujar bupati.

Deputi Wabtannas menangapi soal BNPB atau di daerah disebut BPBD. Ada isu-isu yang DIterima bahwa institusi ini akan diperkecil menjadi bagian dari Kementerian Sosial.

Di sisi lain, Wantannas mengkaji BNPB seharusnya diperbesar termasuk BPBD di daerah-daerah, mengingat tugas-tugas dalam penanganan bencana begitu berat.

Kegiata itu dihadiri Dandim 1606 Mataram Kolonel (Arm) Gunawan SSos, Wakapolres Lotara, Kompol Setia Wijatono SH, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Para Asisten Setda KLU, Kalaksa BPBD KLU M Zaldy Rahadian ST serta undangan lainnya.

Acara diakhiri dengan tukar plakat dan dilanjutkan dengan diskusi kemudian diakhiri dengan peninjauan lapangan di Dusun Lekok Desa Gangga

@ng