Yusril Ihza Mahendra mendampingi empat kader Partai Demokrat kubu Moeldoko mengajukan judicial review AD/ART Demokrat ke MA

JAKARTA, lombokjournal.com ~ Partai Demokrat mengisi banyak halaman berita, setelah Yusril Ihza Mahendra mendampingi empat (mantan) kader yang menggugat AD/ART Partai Demokrat ke Mahkamah Agung.

Empat orang kader yang dimaksud adalah eks Ketua DPC Demokrat Ngawi Muhammad Isnaini Widodo, eks Ketua DPC Demokrat Bantul Nur Rakhmat Juli Purwanto, Eks Ketua DPC Demokrat Kabupaten Tegal, Ayu Palaretins dan Eks Ketua DPC Demokrat Kabupaten Samosir Binsar Trisakti Sinaga’.

Keempat orang itu telah dipecat oleh Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Mereka dipecat lantaran hadir dalam Kongres Luar Biasa di Sumut yang menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum.

Pasalnya, keempatnya ikut menetapkan Moeldoko sebagai ketua umum karena hadir dalam Kongres Luar Biasa di Sumut.

“Membenarkan bahwa Yusril dan Yuri mewakili kepentingan hukum empat orang anggota Partai Demokrat mengajukan judicial review ke Mahkamah Agung,” jelas Yusril dalam keterangan resmi yang dikutip CNNIndonesia.com, Kamis (23/09/21).

BACA JUGA: Yusril Dampingi Empat Demokrat Yang Dipecat AHY

Dalam keterangannya Yusril menjelaskan, pihak termohon dalam gugatan nanti adalah Menkumham Yasonna Laoly selaku pihak yang mengesahkan AD/ART Demokrat pimpinan AHY pada 2020 lalu.

Menurutnya, AD/ART dibuat parpol atas perintah undang-undang. Tapi sejauh ini tidak ada lembaga yang menguji ketika AD/ART suatu parpol bertentangan dengan undang-undang atau UUD 1945.

Diakuinya merupakan hal baru dalam hukum Indonesia upaya untuk menguji formil dan mateiil AD/ART Parpol ke MA. Ada kevakuman hukum untuk menyelesaikan persoalan seperti itu. Mahkamah partai, tidak berwenang menguji AD/ART. Bahkan, pengadilan negeri dan pengadilan tata usaha negara pun tidak berwenang.

Dikatakan, Pengadilan Negeri hanya bisa mengadili perselisihan intenal parpol jika mahkamah partai tak mampu menyelesaikan. Sementara pengadilan Tata Usaha Negara hanya berwenang mengadili sengketa atas putusan tata usaha negara.

Yusril yakin argument yang dipaikainya cukup kuat, apalagi dikuatkan dengan pendapat para ahli antara lain Dr Hamid Awaludin, Prof Dr Abdul Gani Abdullah dan Dr. Fahry Bachmid.

BACA JUGA:

Anies Baswedan Dinilai Gagal Pimpin Jakarta, Tak Layak Jadi Presiden

Menurutnya, harus ada lembaga yang berwenang menguji AD/ART.

“Untuk memastikan apakah prosedur pembentukannya dan materi muatannya sesuai dengan undang-undang atau tidak,” tegas Yusri.

Ist

Dalam Sidang Paripurna, Bupati Djohan jelaskan, penyusunan RAPBDP merupakan penyesuaian adanya dinamika perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2021

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara H Djohan Sjamsu SH, menyampaikan, pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2021 mengalami penyesuaian secara substantif, sehingga penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (RAPBDP) 2021 merupakan proses penyesuaian-penyesuaian.

Hal itu disampaikan Bupati Djohan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Utara (KLU) dengan agenda penyampaian Kepala Daerah tentang Nota Keuangan RAPBDP Tahun Anggaran 2021.

Paripurna dipimpin Wakil Ketua I DPRD KLU H Burhan M Nur SH dihadiri 21 anggota DPRD, di Ruang Sidang DPRD KLU, Kamis (23/09/21).

Selain itu juga tanpak hadir Ketua DPRD Nasrudin SHI, Wakil Ketua I H Burhan M Nur SH, Pj. Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi Keuangan dan Pembangunan H Simparudin SH, Kepala OPD serta undangan lainnya.

Menurut bupati, penyesuaian itu disebabkan oleh dinamika perkembangan yang terjadi selama pelaksanaan APBD 2021 yang tidak terlepas dari RPJMD maupun RKPD.

BACA JUGA: Mata Air di Lombok Utara Harus Segera Diselamatkan

Namun proses dan tahapan perubahan APBD harus konsisten berpedoman pada peraturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, maupun Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai upaya pelaksanaan pembangunan yang terencana dan sistematis.

“Faktor yang berpengaruh signifikan terhadap perubahan APBD KLU yaitu penyesuaian kebijakan fiskal baik di pusat maupun di daerah, dampak dari Pandemi Covid-19,” jelasnya.

Terbitnya Permenkeu Nomor 17/PMK.07/2021 terkait pengelolaan transfer ke daerah dan dana desa tahun anggaran 2021 untuk mendukung penanganan pandemi, turut mempengaruhi anggaran APBD KLU.

Pelaksanaan APBD mengalami dua kali refocusing dan diakomodir dalam perubahan Perbup tentang Penjabaran APBD.

Kebijakan Pemerintah Pusat terkait TKDD tahun 2021, menurut bupati, diarahkan untuk peningkatan quality control anggaran TKDD. Dan mendorong peningkatan peran Pemerintah Daerah dalam pemulihan ekonomi, kesehatan, pendidikan serta mendukung pemulihan dan penguatan ekonomi nasional.

“Saat ini Pemda masih tetap fokus dalam pelaksanaan rehab rekon pascabencana gempa bumi 2018. Pekerjaan ini akan terus dilanjutkan secara bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah,” jelasnya.

Lebih lanjut dituturkan, dalam postur RAPBDP tahun anggaran 2021 menjabarkan tiga komponen anggaran, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

Secara keseluruhan didasarkan pada prinsip-prinsip penyusunan APBD sebagaimana diatur dalam Permendagri nomor 64 tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2021.

BACA JUGA: Santong, Kerajaan Air Terjun di Lombok Utara

“Pendapatan daerah dianggarkan sebesar 887,98 milyar rupiah atau berkurang sebesar 27,16 milyar rupiah lebih dari APBD Murni. Sementara belanja daerah sejalan dengan kebijakan dan strategi rehab rekon serta pemulihan ekonomi masa pandemi Covid-19,” terang bupati.

Dibeberkannya, total belanja daerah tahun anggaran 2021 sebesar 905,43 milyar rupiah lebih atau berkurang sebesar 10,32 milyar rupiah.

Selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah mengakibatkan defisit anggaran yang semula 605,67 juta rupiah lebih menjadi 17,44 milyar rupiah lebih. Naik 16,83 milyar rupiah lebih. Defisit tersebut akan ditutupi dengan pembiayaan netto dengan asumsi sebesar 17,44 milyar rupiah lebih.

Postur APBD dalam pengantar nota keuangan tersebut memperlihatkan bahwa rancangan Perubahan APBD tahun anggaran 2021 konsisten dengan dokumen perubahan KUA PPAS tahun berjalan.

“Harapan kami tahapan pembahasan selanjutnya dapat kita selesaikan dalam waktu yang tepat. Pemda tetap membuka diri menerima masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan Perubahan APBD KLU Tahun Anggaran 2021 ini, ” kata bupati.

@ng

BK Provinsi NTB memastikan pelaksanaan ujian SKD CPNS 2021, untuk menunjukkan bahwa seleksi itu berjalan jujur dan transparan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTB, H. Muhammad Natsir menjelaskan masyarakat dapat memantau langsung hasil sementara Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) melalui media sosial Badan Kepagawian Daerah Provinsi NTB.

Kepastian masyarakat dapat memantau pelaksanaan ujian SKD CPNS 2021, untuk menunjukkan bahwa seleksi itu berjalan jujur dan transparan.

Nasir mengatakan, masyarakat atau keluarga para peserta ujian SKD CPNS 2021 Provinsi NTB, bisa langsung melihat hasil tes melalui akun youtube BKD Provinsi NTB, https://www.youtube.com/watch?v=IFwfw_ochJI.

“Masyarakat dapat melihat hasil tes langsung dari aku youtube BKD Provinsi  NTB,” kata Natsir saat meninjau dan memberikan pengarahan pada peserta SKD CPNS Provinsi NTB yang berlangsung di Kantor BKD Provinsi, Kamis (22/09/21).

BACA JUGA; Kejati NTB Tetapkan 12 Tersangka Kasus Korupsi

Dipastikan, seluruh proses seleksi penerimaan CPNS menggunakan sistem digital. Mulai dari pendaftaran, pelaksanaan tes hingga pengumumannya nanti yang dilakukan secara live melalui akun youtube BKD Provinsi NTB.

Ia juga memastikan 7.843 peserta seleksi CPNS 2021 Provinsi NTB menerapkan protokol kesehatan secara ketat.

“Mulai dari syarat peserta harus mengantongi keterangan negatif hasil rapid antigen dan 3M,”tambah Kepala BKD.

Tes SKD CPNS Provinsi NTB Tahun 2021 akan dilaksanakan mulai Kamis 23 September hingga 19 Oktober 2021. Setiap hari dibagi 4 sesi. Sesi 1, jam 08.00-09.40 Witta, Sesi 2, jam 10.30-12.30, sesi 3, jam 13.00-14.40 dan sesi 4, jam 15.30-17.10 Witta.

BACA JUGA:

Anies Baswedan Dinilai Gagal Pimpin Jakarta, Tak Layak Jadi Presiden

Pelaksanaan SKD CPNS yang dilaksanakan di gedung Computer Assisted Test (CAT) BKD Provinsi NTB, pihak panitia juga menyiapkan sarana dan prasarana seperti tempat cuci tangan, penyimpanan barang (loker), penyiapan ruang pengarahan dan ruang CAT sesuai standar protokol kesehatan (Prokes).

edy

Gerakan menanam pohon yang dilakukan untuk menyelamatkan mata air di Lombok Utara yang hanya tersisa belasan, sebelumnya jumlahnya lebih dari seratus sumber mata air

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kabupaten Lombok Utara (KLU) sekitar sepuluh tahun silam memiliki 112 titik sumber mata air, tapi kini hanya tinggal belasan yang tersisa.

Penyelamatan belasan sisa sumber mata air ini tujuan gerakan penanaman pohon yang dilakukan oleh Organisasi Pemerhati Alam dan Lingkungan (OPAL) KLU bersama dengan Komunitas Tionghowa INTI – NTB dan didukung Pemda KLU dan masyarakat Desa Bentek Kecamatan Gangga, Kamis (23/09/21).

Bahkan di tengah pandemi Covid-19 penanaman pohon dilaksanakan pada berbagai tempat, termasuk peremajaan kembali hutan adat Buani, Desa Bentek Kecamatan Gangga.

Memang, cukup banyak gerakan menanam pohon dalam upaya penyelamatan sumber mata air di Kabupaten Lombok Utara, seperti Hari Gerakan Sejuta Pohon Sedunia yang diperingati setiap 10 Januari.

Ada Hari Menanam Pohon Nasional (HMPI) yang diperingati setiap 28 November yang dirangkai dengan Bulan Menanam Nasional (BMN).

BACA JUGA: Kejati NTB Tetapkan 12 Kasus Kasus Korupsi

Di luar itu, masih beragam aksi sejenis lainnya, termasuk di tingkat komunitas dan warga, sebagaimana yang dilakukan hari Kamis (23/09/21) di Hutan Adat Buani Desa Bentek Kecamatan Gangga.

Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu, SH, yang hadir saat penanaman pohon berpesan, gerakan penanaman harus dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi iklim aspek-aspek keilmuan, mulai dari pemilihan jenis, penentuan lokasi, hingga pemeliharaan.

Djohan menyerukan seluruh masyarakat agar melakukan penanaman pohon baik di hutan, kebun milik sendiri atau di pekarangan.

Menurutnya, selain penyedia udara bersih, penanaman pohon juga merupakan salah satu upaya rehabilitasi hutan adat dan pemulihan lahan lahan kritis dan pekarangan, sebagai pelindung saat musim kemarau.

Begitu substansialnya pohon bagi kehidupan semesta alam, tahun sebelumnya OPAL KLU beserta masyarakat juga inten melakukan gerakan penanaman secara swadaya.

Dan di tahun 2021 OPAL KLU dan INTI NTB ini sudah di lakukan penanaman di Hutan Adat Baru Murmas, Bangsal Pamenang, Pantai Sedayu Lekok, dan pada hari ini di Hutan Adat Buani di Desa Bentek, Kecamatan Gangga.

Di kesempatan mendatang ada rencana penanaman di Pantai Himpos Karang Anyar, Tanjung.

Bupati menegaskan,  orang menanam pohon berarti juga menanam doa dan harapan untuk keberlanjutan generasi mendatang.

Selain memperbaiki lingkungan, menanam juga harus memberikan manfaat langsung terhadap kesejahteraan masyarakat.

“Program ini akan saya ikuti terus, kalau baik akan kita kembangkan di walayah Kabupaten Lombok Utara,” ungkap Bupati Djohan. .

Langkah mitigasi dengan penanaman pohon merupakan salah satu upaya mengurangi emisi karbon, untuk menahan laju kenaikan suhu bumi tidak lebih dari 2 derajat Celcius atau sedapatnya menekan hingga 1,5 derajat Celcius.

Manfaat pohon bagi kehidupan bisa dirujuk dalam Petunjuk Teknis Penanaman Spesies Pohon Penyerap Polutan Udara, dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang dipenuhi pohon besar, dapat menghasilkan 0,6 ton oksigen untuk 1.500 penduduk/hari dan menyerap 2,5 ton karbon dioksida/tahun.

Kemampuan pohon untuk menyerap CO2 merupakan salah satu cara yang efektif untuk mengatasi perubahan iklim.

Penyebab utama dari perubahan iklim adalah peningkatan konsentrasi Gas Rumah Kaca (GRK) di atmosfer bumi yang disebabkan oleh aktivitas manusia (antropogenik).

CO2 merupakan salah satu gas rumah kaca utama pemicu perubahan iklim. Melalui proses fotosintesis, pohon menyerap CO2, menyimpan karbon dan menghasilkan oksigen yang dibutuhkan oleh makhluk hidup.

“Saya Mengajak Warga Lombok Utara Untuk Melakukan Gerakan Penanaman Pohon di semua wilayah KLU,” kata bupati.

Perlu terus digaungkan kepada semua pihak untuk menanam DAN memelihara pohon yang sangat berarti bagi kehidupan.

Bahkan saat sedang pandemi COVID-19, yang tentu saja dibarengi dengan kewaspadaan dengan menerapkan protokol kesehatan.

Kegiatan OPAL tetap berjalan meskipun terdampak pandemi COVID-19.

Walau di rumah saja, masyarakat KLU bersama Bupati Djohan Syamsu dapat tetap berpartisipasi dalam aksi peduli lingkungan, caranya dengan menyumbangkan minimal satu bibit pohon.

BACA JUGA: Santong, Kerajaan Air Terjun di Lombok Utara

Bupati berharap semoga kalangan muda makin tergerak dan mencintai bumi.

Acara menanam pohon itu dihadiri Anggota DPRD NTB, Sudirsah Sujanto, tokoh agama dan rokoh adat, serta Mahasiswa Universitas Muhamadiyan Mataram, Universitas NW yang sedang KKN dan masyarakat Desa Buani.

@ng

Tiga tersangka ditetapkan Kejati NTB dalam perkara Dugaan Korupsi pada Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok tahun 2019, dan sembilan orang dalam perkara Dugaan Penyimpangan Pembangunan Penambahan Ruang IGD dan ICU serta Ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara

MATARAM.lombokjournal.com ~ 12 tersangka Kasus Korupsi telah ditetapkan dari 3 Perkara Korupsi yang ditingkatkan pada Tahap Penyidikan pertengahan tahun ini.

Kepala Kejaksaan Tinggi NTB, Tomo, SH mendatangani Surat Perintah Penetapan Tersangka tersebut pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, setelah Team Penyidik Pidsus Kejati NTB melakukan Ekspose Perkara di hadapan unsur pimpinan Kejaksaan Tinggi NTB, Selasa tanggal 21 September 2021.

Demikian press release dari Penerangan Hukum Kejati NTB yang diterima media hari Rau (22/09/21).

Dijelaskan, ketiga perkara yang dimaksud tersebut adalah Dugaan Tindak Pidana Korupsi pada rehabilitasi Gedung Asrama Haji Tahun Anggaran 2019, dengan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangam Negara sebesar Rp. 2.651.636.702,-.

Kemudian Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Penambahan Ruang Operasi dan ICU pada RSUD Lombok Utara Tahun 2019, dengan perhitungan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp. 1.757.522.230,33.

Perkara ketiga dugaan korupsi yang dimaksud adalah Dugaan Penyimpangan Pembangunan Penambahan Ruang IGD dan ICU RSUD Lombok Utara dengan perhitungan kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 742.757.112,79.

BACA JUGA: Santong, Kerajaan Air Terjun di Lombok Utara

Masing-masing tersangka yang telah ditetapkan dalam perkara tersebut yakni untuk Perkara Dugaan Korupsi pada Rehabilitasi Gedung Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun Anggaran 2019, terdiri dari 3 (tiga) orang Tersangka dengan inisial yaitu:

1. AAF selaku Kepala UPT Asrama Haji Embarkasi Lombok Tahun 2019.
2. DEK sekaku Direktur CV. Kerta Agung.
3. WSB, wIraswasta.

Tersangka pada Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Penambahan Ruang Operasi dan ICU RSUD Kabupaten Lombok Utara Tahun 2019 yang terdiri dari 4 orang tersangka, masing-masing dengan inisial;

1. SH, selaku Direktur RSUD KLU
2. EB, selaku PPK pada Dikes KLU.
3. DT, selaku Kuasa Direktur PT. Apromegatama. (Penyedia)
4. DD, selaku Direktur CV. Cipta Pandu Utama ( Konsultan Pengawas).

Selanjutnya Tersangka pada Perkara Dugaan Korupsi Pembangunan Penambahan Ruang IGD dan ICU RSUD KLU ditetapkan 5 orang Tersangka dengan inisial sebagai berikut:

1. SH, selaku Direktur RSUD KLU
2. HZ, selaku PPK pada RSUD KLU.
3. MR, selaku Kuasa PT. Bataraguru (Penyedia).
4. LFH, selaku Direktur CV. Indomulya Consultant (Konsultan Pengawas).
5. DKF, selaku Staf Ahli CV. Indo Mulya Consultant.

BACA JUGA: Vaksinasi Dipacu, WSBK Melaju

Setelah ditetapkannya tersangka pada ketiga perkara korupsi tersebut, maka tahapan selanjutnya team Penyidik Pidsus Kejati NTB akan melakukan pemeriksaan Tersangka tersebut mulai pekan depan beserta tindakan penyidikan lainnya.

@ng

Gubernur Jakarta, Anies Baswedan, diperiksa sebagai saksi oleh KPK terkait dengan proses usulan anggaran untuk dilakukannya penyertaan modal APBD DKI Jakarta

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Anies Baswedan diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai saksi perkara dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Pondok Rangon, Jakarta Timur.

Komisi Pemberantasan Korupsi memaparkan usai pemeriksaan Gubernur DKI Jakarta itu yang berlangsung di Gedung Merah Putih, Selasa (20/09/21).

Menurut Juru Bicara KPK, Ali Fikri, Anies dihadirkan dan dikonfirmasi secara umum, terkait dengan proses usulan anggaran untuk dilakukannya penyertaan modal APBD DKI Jakarta kepada Perumda Sarana Jaya.

BACA JUGA:

Anies Baswedan Dinilai Gagal Pimpin Jakarta, Tak Layak Jadi Presiden

Selain itu, kata Ali dalam keterangan tertulisnya, Anies juga ditanya soal mekanisme pelaporan atas dilakukannya penyertaan modal tersebut.

“Saksi menerangkan mengenai salah satu penyertaan modal kepada Perumda Sarana Jaya yang diperuntukkan bagi pembangunan rumah DP Rp0,” katanya.

Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi, juga hadir sebagai saksi pada kasus yang sama.

Dijelaskan, Prasetyo diperiksa mengenai proses penganggaran oleh Badan Anggaran (Banggar) di DPRD DKI Jakarta yang diusulkan Pemprov DKI Jakarta, salah satunya digunakan untuk penyertaan modal ke Perumda Sarana Jaya.

Ali mengatakan, keterangan para saksi telah tertuang dalam BAP dan belum dapat disampaikan secara terbuka kepada publik.

Keterangan para saksi secara detai sudah tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) namun saat ini belum bisa disampaikan ke pubik.

“Akan dibuka seluas- luasnya pada proses persidangan di pengadilan Tipikor,” kata Ali.

Lima tersangka dalam kasus dugaan koupsi dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, telah ditetapkan oleh KPK.

Lima tersangka itu ialah mantan Dirut Sarana Jaya Yoory Corneles Pinontoan, Direktur PT ABAM (Aldira Berkah Abadi Makmur) Rudy Hartono Iskandar, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene, dan sebuah korporasi atas nama PT Adonara Propertindo.

BACA JUGA: Santong, Kerajaan Air Terjun di Lombok Utara

Kelima tersangka itu diduga terlibat korupsi pengadaan tanah di Pondok Rangon, Jakarta Timur, tahun anggaran 2019.

Kerugian keuangan negara sekitar Rp152,5 miliar.

Ist

Dari pemetaan potensi wisata di Desa Santong, ternyata jumlah air terjun di desa ini mencapai 30 air terjun bahkan lebih

SANTONG,KLU.lombokjournal.com ~ Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) Pesona Alam Santong (PAS) melakukan pemetaan potensi wisata alam di Desa Santong, Kecamatan Kayangan, kabupaten Lombok Utara.

Serangkaian kegiatan yang dilakukan meliputi pemetaan spot-spot wisata air terjun, pendataan flora dan fauna, hingga pemetaan jalur-jalur menuju setiap spot wisata yang ada di desa Santong.

Pemetaan spot wisata di desa Santong diawali dengan ekspedisi hingga puncak Gunung Kondo sebagai destinasi wisata paling ujung di desa Santong.

Dari pemetaan itu diketahui, ditemukan spot wisata air terjun di Desa Santong mencapai 30 (tiga puluh) spot air terjun. Itu belum termasuk beberapa sumber mata air yang bisa dimanfaatkan.

Malkam Hadi, Ketua Pokdarwis Pesona Alam Santong (PAS) mengatakan, Santong memiliki wisata air terjun terbanyak di Kabupaten Lombok Utara. Tidak salah kalau Pokdarwis Pesona Alam Santong memberi nama “Kingdom Of Waterfall Santong“, karena banyaknya air terjun yang di desa itu.

BACA JUGA: Seleksi CPNS Pemprov NTB, Mulai Kamis 23 September 2021

“Kami mendata jumlah air terjun yang ada di jalur wisata desa Santong ini sekitar tiga puluh air terjun, bahkan mungkin lebih. Kami berani membuat julukan Kingdom Of Waterfall Santong (Santong, Karajaan Air Terjun, pen),” ujar Malkam

Agenda pemetaan wisata alam di Desa Santong dilakukan pihak Pokdarwis Pesona Alam Santong sebagai awal mengembangkan pariwisata di Kecamatan Kayangan, khususnya di Desa Santong.

Pendanaan kegiataan pemetaan yang dilakukan pun masih swadaya alias merogoh kantorng sendiri.

Karena itu, Pokdarwis PAS berharap pihak Pemerintah Desa maupun Pemerintah Kabupaten memberi dukungan kegiatan pemetaan potensi wisata selanjutnya.

“Ekspedisi dalam rangka pemetaan setiap unsur wisata yang ada di Desa Santong sementara kami lakukan dengan swadaya. Semoga ada perhatian lebih dari pihak-pihak pemerintah dalam mendukug pemetaan potensi wisata ini,” harap Malkam.

Pokdarwis PAS saat ini melakukan upaya kolaborasi dengan tiap komunitas maupun lembaga yang mempunyai kesadaran dalam pembangunan dan pengembangan daerah wisata.

Kolaborasi yang dilakukan diharapkan dapat membuat suatu gebrakan besar, meningkatkan perhatian setiap unsur dalam melestarikan wisata alam.

BACA JUGA: Posyandu Keluarga, Sentral Edukasi dan Solusi Masalah Sosial

“Kami mengusung wisata yang berbasis lingkungan. Jadi selain berwisata juga kita bisa melestarikan kekayaan alam yang ada. Untuk mewujudkannya kami mengusahakan melakukan kolaborasi dengan semua pihak yang memang ingin terlibat, pasti kami rangkul.” ujar Malkam.

Han

Tema Hari Widyaiswara Nasional adalah Peran Strategis Profesi Widyaiswara Bagi Indonesia Tangguh-Indonesia Tumbuh di Masa Pandemi Covid-19.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Hari Peringatan Widyaiswara Nasional dan Hari Ulang Tahun ke- 1 Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, meminta seluruh Aparatur Sipil Negeri (ASN) agar meng-upgrade kemampuan dan mampu bersaing baik tingkat lokal maupun nasional.

“Setiap ASN harus mampu memberikan inovasi pelajaran yang profesional sesuai kebutuhan,” pesan Zulkieflimansyah, saat memberi sambutan dalam acara tersebut melalui
Zoom Meeting, di Pendopo Gubernur, Selasa (21/9).

Tema yang diusung dalam perayaan Peringatan Hari Widyaiswara Nasional dan Hari
Ulang Tahun ke- 1 Asosiasi Profesi Widyaiswara Indonesia kali ini adalah ”Peran Strategis Profesi Widyaiswara Bagi Indonesia Tangguh – Indonesia Tumbuh di Masa Pandemi Covid-19” dengan tagline Widyaiswara Profesional, ASN Berakhlak.

Diharapkan dengan peningkatan profesionalisme para Widyaiswara dapat mendorong terciptanya ASN berakhlak. Istilah tersebut merupakan core values ASN yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo, yang kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding ASN. Dan BerAKHLAK adalah singkatan dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif.

diskominfotikntb

Vokalis Nidji, Giring Ganesha, mengkritik pedas Anies Baswedan yang berambisi maju dalam Pilpres 2024

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Jakarta Anies Baswedan diniai gagal memimpin Jakarta, dan ia bukanlah pemimpin yang bisa mengatasi krisis.

Penilaian itu disampaikan Giring Ganesha Plt Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam video yang diunggah oleh akun media sosial resmi DPP PSI, Senin (20/09/21).

Pada saat krisis pandemi Covid-19, menurutnya, Anies Baswedan bukanlah sosok pemimpin yang bisa mengatasi krisis.

“Gubernur Anies Baswedan bukanlah sebuah contoh orang yang bisa mengatasi krisis,” ucap Giring.

Pesan Giring tampak lugas saat ia mewanti-wanti, Indonesia jangan sampai jatuh ke tangan Anies Baswedan.

“Jangan sampai Indonesia jatuh ke tangan pembohong, jangan sampai jatuh ke Anies Baswedan,” katanya lugas.

BACA JUGA:

KPK Jelaskan Pemeriksaan Dugaan Korupsi Pengadaan Lahan Munjul

Giring kemudian menebut tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang dibelanjakan Anies Baswedan untuk maju dalam Pemilihan Presiden 2024.

Anies Baswedan dikatakan menutup telinga atas penolakan warga Jakarta atas rencana penyelenggaraan Formula E.

Pernyataan Giring Ganesha di akun medsos resmi PSI itu langsung dapat komentar sinis dari netizen. Pernyataan vokalis Nidji itu disebut karena ia stress, lantaran gagal nyalegnya.

“Ude giring jangan berisik, gw kaga bakal milih anies juga ntar, dah nyanyi lg yaaaa,” kata netizen lainnya.

BACA JUGA: Santong, Kerajaan Air Terjun di Lombok Utara 

“Stress akibat gagal nyaleg nya makin parah kek nya si @Giring_Ganesha Ini. Yg bohong nya ber- tahun2 malah di jilat2 sama partai mu. Sok meduliin penderitaan rakyat. Ngelawak aja ini anggota sirkus ibu kota,” kata netizen lainnya. ***

Ist

Posyandu Keluarga dengan luas cakupannya diyakini menjadi sentral edukasi masalah kesehatan hingga sosial masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Jika posyandu biasa hanya terbatas melayani ibu dan anak, maka Posyandu Keluarga melayani semua anggota keluarga dalam bentuk posyandu Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), Posyandu Remaja, Posbindu dan Posyandu Lansia. Dengan makin luasan cakupannya, Posyandu Keluarga diyakini menjadi sentral edukasi masalah kesehatan hingga sosial masyarakat secara menyeluruh.

“Masalah kesehatan dan sosial yang dihadapi NTB tidak mudah. Program revitalisasi posyandu merupakan langkah awal memberi edukasi kepada masyarakat dari hulu agar kesehatan dan masalah sosial dapat diminimalisir dengan sebaik mungkin,” ungkap Wakil Gubernur Nusa Tenggara barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, saat membuka Rakor Pokjanal Posyandu Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021, di Hotel Astoria, Selasa (21/9).

Lebih lanjut, Sitti Rohmi menjelaskan bahwa mulai dari stunting, kematian ibu dan bayi hingga masalah sosial lainnya seperti buruh migran ilegal, perkawinan anak, bahaya narkoba, kekerasan pada anak, kekerasan seksual pada perempuan dan berbagai masalah kesenjangan sosial lainnya, harus dapat dicegah melalui edukasi dan sosialisasi melalui Posyandu Keluarga.

“Kenapa harus posyandu? Karena layanan posyandu berada di setiap dusun-dusun. Kalau posyandu direvitalisasi dengan maksimal, berapa banyak masalah terurai dengan baik,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala DPMPD Dukcapil NTB, Ashari, mengatakan, dari 7.561 jumlah posyandu se-NTB yang sudah menjadi Posyandu Keluarga hingga kini sudah mencapai 6.700. Artinya program revitalisasi posyandu menjadi Posyandu Keluarga yang digencarkan pemerintah sejak tiga tahun lalu sudah mencapai 80 persen.

“Dan Insya Allah dalam tahun 2021 ini, target posyandu keluarga bisa mencapai 100 persen,” ujar Ashari.

manikp@kominfo