Percepatan serapan vaksinasi berbasis wilayah dalam perencanaan dan sebagai strategi, ampuh untuk mencapai target 70 persen vaksinasi.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah mendorong strategi percepatan vaksinasi berbasis wilayah tersebut, baik tingkat desa, di puskesmas, atau lingkungan dengan cara bersinergi dan bergotong royong.

“Percepatan serapan vaksin ini juga setelah melihat situasi dan kondisi di wilayah masing-masing,” kata Sitti Rohmi dalam Rapat Koordinasi Percepatan Vaksinasi Di Wilayah Provinsi NTB bersama Kapolda, Danrem 162/WB dan seluruh jajaran TNI/Polri, secara virtual, di Tribun Lapangan Bharadaksa Polda NTB, Kamis (9/9).

Dikatakan Sitti Rohmi bahwa target dalam sehari 41 ribu dosis, merupakan tantangan bagi daerah dan sebab itu begitu vaksin datang secara teknis harus langsung didroping ke kabupaten/kota. Selain itu, sistem dan manajemen pelaporannya juga harus cepat dan bagus, dengan cara begitu serapan vaksin dilakukan maka segera laporkan.

“Ini penting, agar pemerintah pusat dapat melihat serapan vaksin kita. Agar setelah dosis habis, pusat akan segera mendroping vaksin secepatnya,” tutur Sitti Rohmi.

BACA JUGA: Penanganan Covid-19 di NTB Terkendali sebab Patuh Prokes

Sementara itu, Kapolda NTB, Irjen Pol. M. Iqbal, menegaskan, rapat ini penting untuk menyamakan persepsi dan strategi, sehingga percepatan penyerapan vaksin tercapai di kabupaten/kota. Sebab, hingga saat ini serapan vaksin di NTB masih rendah dibandingkan dengan target pusat yaitu, 41 ribu dosis vaksinasi perhari.

“Ini peringatan bagi semua. Agar status level 3 turun ke level 2, salah satu caranya adalah percepatan serapan vaksin,” tegas Iqbal.

Sedangkan, Danrem 162/WB, Brigjen. Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan target 41 ribu ini harus tuntas, bahkan target 45 ribu dosis perhari di NTB harus bisa terserap. Sistemnya adalah jemput bola dengan cara tenaga kesehatannya mendatangi masyarakat di rumah dan gunakan pendekatan humanis.

edy

Setelah satu bulan melakukan KKN MAS di Lombok Utara, Bupati Djohan Sjamsu harapkan mahasiswa sinergikan hasil KKN dengan ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH melepas secara resmi akhir Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa Muhammadiyah Aisyiyah (MAS) seluruh Indonesia di Kantor PD Muhammadiyah Dusun Lekok Desa Gondang, Kamis (09/09/21).

Hadir dalam acara itu Kepala Dinas Koperindag Drs Abdul Hamid, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, unsur perwakilan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah, Peserta KKN MAS serta undangan lainnya.

Bupati Djohan mengatakan, setelah satu bulan melakukan KKN MAS, dan pada hari ini saatnya melepas mahasiswa kembali ke perguruan tinggi masing-masing.

Dengan pengalaman yang diperoleh mahasiswa selama KKN, bisa disenergikan dengan ilmu dari perguruan tinggi, sebelum kembali ke tengah masyarakat.

“Pengalaman selama KKN di Lombok Utara akan menjadi pengalaman berharga untuk kalian nanti ketika sudah usai masa di perguruan tinggi, dan menjadi pemimpin masyarakat, bangsa dan negara,” tuturnya.

BACA JUGA: NTB Dapat Tambahan Vaksin dari DPR untuk Sambut WSBK

Diungkapkan bupati, Lombok Utara baru 13 tahun namun di usianya yang masih muda banyak hal yang berhasil dilakukan. Meski selama 13 tahun sudah dua kali terkena gempa bumi pada 2013 dan 2018, bahkan saat ini bencana pandemi Covid-19 melanda Lombok Utara.

“Atas nama Pemerintah dan masyarakat KLU mengucapkan terima kasih kepada anak-anak saya, mahasiswa KKN yang selama sebulan berbaur dan tinggal di tengah masyarakat. Banyak hal yang kalian peroleh, begitu pula sebaliknya sebagai seorang mahasiswa banyak kenangan yang kalian tinggalkan untuk masyarakat Lombok Utara. Semoga apa yang kalian dapatkan bermaanfaat ke depan,” kata bupati.

Kordinator Panitia KKN Muhammadiyah-Aisyiyah, Dr.Suarno menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Daerah dan masyarakat Lombok Utara, yang menjadi tuan rumah Kuliah Kerja Nyata selama sebulan.

BACA JUGA: Penanganan Covid-19 di NTB Terkendali Sebab Patuh Prokes

KKN itu dimulai dari 8 Agustus lalu meski masih dalam suasana pandemi Covid 19. Meski demikian, seluruh perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyiyah bisa berada di Lombok dan ini KKN-MAS yang pertama.

“KKN Mas kita jadikan sebagai wadah silaturahmi, ke depan angkatan muda Muhammadiyah bisa menjadi kader-kader Muhammadiyah,” ungkap Suarno.

@ng

Penanganan Covid-19 di NTB terkendali sebab kerjasama semua pihak dan masyarakat dalam penerapan protokol kesehatan (prokes).

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalillah, mengatakan hal tersebut saat menjadi keynote speaker pada Webinar “Kebijakan Penanggulan Covid 19 di NTB”, yang diselenggarakan oleh BKOW NTB, secara daring, Kamis (9/9).

Sitti Rohmi menjelaskan, situasi Covid-19 di NTB per tanggal 7 September 2021, kasus pelaku perjalanan sebanyak 118.749 orang, Kontak Erat sebanyak 120.188 orang, suspek sebanyak 24.467 orang, kasus konfirmasi sebanyak 26.416 orang, kasus sembuh sebanyak 24.681 orang, dalam perawatan sebanyak 889 orang dan kasus meninggal sebanyak 846 orang.

“Kita berharap agar angka kesembuhan dapat terus bertambah, Alhamdulillah NTB sudah diatas 90%,” ungkapnya.

Sitti Rohmi juga menjelaskan tujuan vaksinasi covid-19 yang merupakan pembentukan kekebalan kelompok, menurunkan kesakitan dan kematian akibat Covid-19, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh, menjaga produktifitas, serta memperbaiki dampak sosial dan ekonomi.

BACA JUGA: NTB Dapat Tambahan Vaksin dari DPR untuk Sambut WSBK

ser

Untuk mempercepat vaksinasi di kawasan Mandalika jelang event World Superbike (WSBK), NTB mendapat tambahan alokasi vaksin dari anggota Komisi IX DPR RI.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tambahan alokasi vaksin sebanyak 50 ribu dosis akan digunakan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk pencapaian target vaksinasi, khususnya di kawasan ekonomi khusus (KEK) Mandalika, di mana akan digelar WSBK november tahun ini.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, menyatakan, untuk mensukseskan berbagai event internasional seperti WSBK dan MotoGP di sirkuit Mandalika adalah dengan mempercepat vaksinasi yang ditargetkan harus mencapai 70 persen.

“Percepatan vaksinasi merupakan fokus NTB saat ini. Kami mengapresiasi komisi IX DPR RI yang mendukung mempercepat vaksinasi tersebut,” ungkap Zulkieflimansyah saat menerima kunjungan Komisi IX DPR RI bersama tim Kementerian Kesehatan terkait Pengawasan Vaksinasi NTB di ruang rapat utama kantor gubernur, Kamis (9/9).

BACA JUGA: Penanganan Covid-19 di NTB Terkendali sebab Patuh Prokes

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, mengungkapkan bahwa kunjungan ini merupakan upaya yang dilakukan pihaknya dalam mendukung NTB sebagai tuan rumah gelaran even WSBK dan MotoGP mendatang.

“Hari ini kami membawa tambahan vaksin Covid-19 untuk mempercepat vaksinasi di NTB. Selain itu, kami juga memiliki tanggung jawab untuk melakukan pengawasan terhadap distribusi vaksin Covid-19,” jelas Charles.

Selain menyerahkan tambahan alokasi vaksin Covid-19, Komisi IX DPR RI juga menyerahkan tambahan alokasi rapid Antigen sebanyak 50.000 PCS yang diterima langsung oleh gubernur.

manikp@kominfo

Radio Komunitas Desa Gemilang yang akan dibangun di NTB bisa menjadi media alternatif menyampaikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, menyatakan dukungan terhadap rencana Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) membangun Radio Komunitas Desa Gemilang, saat menerima silaturahmi Ketua dan komisioner KPID, di ruang kerjanya, Rabu (7/9).

“Radio komunitas atau radio sosial ini dikelola langsung oleh masyarakat desa,” ujar Zulkieflimansyah.

Menurut Zulkieflimansyah, di era digitalisasi serta teknologi informasi dan komunikasi, radio komunitas juga dapat memanfaatkan media sosial untuk menyiarkan siaran radionya, sehingga semua informasi dapat tersampaikan di semua kanal media. Semua potensi dan persoalan di tingkat RT, dusun hingga desa dapat tersampaikan juga melalui Radio Komunitas Desa Gemilang.

BACA JUGA: Literasi Digital Harus Diperkuat di Masyarakat oleh KPID

Ketua KPID NTB, Ajeng Rosalinda Motimori, menyampaikan bahwa rencana pembangunan radio komunitas ini berawal dari kunjungan kerja ke Balai Monitoring Frekuensi (Balmon) Kemenkominfo di Mataram. Sehingga inovasi yang akan menjadi program kerja KPID pada tahun 2022, salah satu

nya mendorong masyarakat untuk membangun radio komunitas di desa-desa.

Untuk kanal frekuensi, hanya Kota Mataram saja yang sudah penuh terpakai, sedangkan pulau Sumbawa serta kabupaten masih belum terpakai, sehingga menjadi peluang membangun radio komunitas.

“Kami melihat masih banyak kanal frekuensi radio komunitas belum dimanfaatkan di NTB,” kata Ajeng.

Untuk 1 kanal frekuensi, cakupan jangkuannya 2,5 km. Jadi untuk yang area wilayahnya tidak begitu luas, 2 desa bisa mengelola 1 kanal atau 1 radio komunitas. Biaya pembangunan radio komunitas pun terbilang murah dibanding radio komersil. Dengan standar SNI membutuhkan biaya sebesar Rp. 25 juta, sudah lengkap dan jadi, termasuk izinnya.

Radio komunitas desa Gemilang selain menyampaikan informasi capian dan progres program pembangunan di NTB dapat menjadi media edukasi dan peningkatan kemampuan potensi dan bakat masyarakat desa di semua sektor. Apalagi saat ini pemerintah desa sudah mengelola APBDesa

“Radio Komunitas Desa Gemilang akan menjadi media pemberdayaan masyarakat, yang bertujuan untuk pendidikan dan peningkatan kapasitas masyarakat,” ujar Ajeng.

edy

Dalam upaya mengurangi volume sampah rumah tangga di Desa Bentek, setelah dibangun tempat pengolahan sampah maka masyarakat pun diajak memilah sampah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Desa Bentek, Kecamatan Gangga, Lombok Utara meresmikan Tempah Pengolahan Sampah TPS 3R (Reuse Reduce Resicyle) Gemaripah, sebagai upaya mengurangi volume sampah rumah tangga.

Tempat Pengolahan Sampah itu dibangun dengan anggaran Rp 600 juta dari Kementerian PU PR Pusat, melalui Pemda Provinsi Nusa Tenggara Barat TA-2021.

Saat peressmian, Kepala Desa Bentek, Warna Wijaya, S.AP mengatakan, terus mendorong kesadaran masyarakat pentingnya kebersihan dan pengolahan sampah.

BACA JUGA: Pengurus MUI Lombok Utara Periode 2020-2025 Dikukuhkan

“Karena (persoalan) sampah bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tanggung jawab kita semua,” ungkap Warna Wijaya.

Sejumlah program digalakkan dalam mengajak masyarakat berpartisipasi mengurangi sampah, salah satunya dengan memaksimalkan keberadaan Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce,  Resicyle (TPS-3R), yang dinilai sebagai solusi mengatasi krisis sampah.

Pekerjaan konstruksi TPS yang selesai pada tanggal 18 September 2021, menjadikan Desa Bentek satu satunya yang paling cepat di antara lima (5) tempat TPS 3R di NTB.

Hal itu disampaikan Wrna Wijaya di depan sejumlah undangan, yakni Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu, Kepala Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi NTB, Aprialely Nirmala, ST, MT, Dinas Lingkungan Hidup Provinsi NTB, Kepala Dinas Lingkungan Hidup KLU , Camat Gangga, BPD dan para Tokoh masyarakat Desa Bentek, Rabu (08/09/21).

Warna Wijaya menyampaikan terima kasih kepada pemerintah, sekaligus pada warganya yang antusias dalam pelaksanaan pembangunan sarana prasarana TPS 3R tersebut.

Ditempat sama, Kepala Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Pemukiman Provinsi NTB, Aprialely Nirmala, ST, MT mengatakan, lima Kabupaten yang mendapatkan bantuan anggaran TPS 3R masing masing mendapat bantuan Rp600 juta.

“Desa Bentek KLU yang pertama selesai,” kata Aprialely.

Ia juga merinci penggunaan anggaran, termasuk untuk kelengkapan sarana penunjang lainnya, hingga biaya transportasi roda tiga untuk pengangkutan sampah dari lima dusun yang ada di Desa Bentek.

Menurut Aprialely, melalui program ini terbukti efektif mampu mengurangi beban atau volume sampah rumah tangga, dan dapat mengurangi pembuangan yang terkirim di Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Selain itu yang tidak kalah pentingnya, masyarakat tergugah kesadarannya dalam mengelola sampah,” tutup Aprialely.

Bernilai ekonomis

Bupati Lombok Utara, H Djohan Syamsu, SH, mengatakan, sampah berkonotasi kotor, busuk, bau dan mengundang penyakit.

“Padahal sampah bisa bernilai ekonomis, jika dikelola dengan baik,” kata bupati.

Djohan mencoba merubah paradigma berpikir masyarakat terkait sampah, agar tidak dibuang sembarangan dan bisa dimanfaatkan untuk menjadi pupuk organik.

BACA JUGA; NTB Akan Menjadi Kawasan Pembangunan Industri Halal

Bupati juga menyinggung agar Dinas Lingkungan Hidup KLU harus lebih inten dan aktif memberikan penyuluhan dalam gerakan hidup bersih. Salah satunya pembinaan mengolah sampah menjadi pupuk organik, paparnya.

“Kalau sudah menjadi pupuk organik ini kan bisa dipasarkan alias dijual dan bisa dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar desa masing masing, khususnya ke petani dan masyarakat untuk tanaman halaman rumah,” tutur Bupati Djohan.

Bupati menambahkan, gerakan pilah sampah dari rumah bisa mulai digencarkan untuk membangun kesadaran masyarakat memilah sampah rumah tangga.

Sampah organik dan yang bisa didaur ulang, yakni sampah yang sudah dipilah, akan dikumpulkan dan dibawa ketempat pengolahan ini, kata Bupati Djohan Sjamsu.

@ng

Pemerintah optimis Tetebatu akan menjadi desa terbaik dunia dalam ajang Best Tourism Village yang digelar UNWTO.

LOTIM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah menyatakan hal tersebut saat memberi arahan kepada sejumlah pihak dalam rangka persiapan desa wisata Tetebatu menyambut ajang best tourism village, di kantor desa Tetebatu, Rabu (8/9).

“Optimis itu dilihat dari berbagai aspek yang disajikan oleh masyarakat Tetebatu baik budaya, kuliner, alam dan masyarakatnya yang terlihat asri dan lestari, terlebih dengan ciri khasnya yang memikat wisatawan,” ungkap Sitti Rohmi.

Sitti Rohmi meminta untuk mewujudkan rasa optimis itu harus dibarengi dengan persiapan-persiapan yang matang, terutama sinergi semua pihak dalam menyiapkan potensi Tetebatu agar layak menyabet predikat terbaik desa wisata yang mewakili NTB dan Indonesia.

BACA JUGA: Jelang Lomba Best Tourism Village, Tetebatu Gerak Cepat

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB, Yusron Hadi, mengungkapkan, terpilihnya desa wisata Tetebatu bersama dua desa wisata lainnya di Yogjakarta dan NTT merupakan kebanggaan bagi masyarakat NTB dan Indonesia. Dalam indikator penilaian, pihak penyelenggara tidak menilai hanya dari sisi keindahan destinasinya namun yang terpenting adalah bagaimana aktivitas desa wisata dapat mendukung kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat.

“Artinya orientasi penilaian akan lebih banyak kepada dampak ekonomi dan sosial masyarakat,” jelas Yusron.

manikp@kominfo

Jelang Lomba Best Tourism Village segala persiapan desa Tetebatu, baik infrastruktur dan sarana pendukunnya harus segera diselesaikan.

LOTIM.lombokjournal.com ~ Hal ini dinyatakan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Sitti Rohmi Djalilah, dalam rangka mempersiapkan Tetebatu sebagai salah satu desa wisata yang mewakili NTB dan Indonesia di ajang lomba Best Tourism Village yang diselenggarakan Organisasi Pariwisata Dunia Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNWTO).

“Saya minta semua OPD terkait lingkup pemprov untuk bergerak cepat dan segera menyelesaikan apa yang diperlukan desa wisata Tetebatu,” ungkap Sitti Rohmi saat mengunjungi persiapan desa wisata Tetebatu di kantor desa setempat, Rabu (8/9).

Sitti Rohmi menegaskan, pemprov akan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten Lombok Timur guna memastikan indikator yang mendukung penilaian desa wisata. Termasuk kesiapan masyarakat desa untuk bahu membahu dalam mewujudkan lingkungan desa yang bersih dan lestari, karena penilaian lomba desa wisata akan dimulai pada Oktober 2021 mendatang.

“Kita harus optimis bahwa desa wisata Tetebatu akan menjadi desa wisata terbaik dunia. Untuk itu, kita tingkatkan sinergi semua pihak untuk bekerja sama dalam mewujudkan desa wisata yang terbaik,” ujarnya.

BACA JUGA:

• Optimis Tetebatu akan Menjadi Desa Wisata Terbaik Dunia
• Literasi Digital Harus Diperkuat di Masyarakat oleh KPID

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Timur, Rumaksi, mengatakan, kerja sama pemerintah Lombok Timur dan pemprov adalah salah satu faktor penting untuk menopang desa wisata Tetebatu dalam mengikuti pentas di tingkat dunia.

“Dengan begitu, harapan untuk menjadikan Tetebatu sebagai desa wisata terbaik dunia akan terwujud,” tutur Rumaksi.

manikp@kominfo

Literasi Digital harus diperkuat di lembaga penyiaran dan masyarakat oleh KPID, terutama menjelang transformasi TV analog ke digital di tahun depan.

MATARAM.lombokjournal.com ~ Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) adalah lembaga independen strategis di daerah yang menjamin masyarakat untuk memperoleh informasi sehat dan layak serta ikut membantu pengaturan infrastruktur bidang penyiaran. Transformasi dari TV analog ke digital harus benar-benar dikawal dan didorong sosialisasinya agar lembaga penyiaran dan masyarakat memahaminya.

“Literasi digital harus diperkuat,” ujar Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah, saat menerima silaturahmi Ketua dan komisioner KPID, di ruang kerjanya, Rabu (7/9).

Gubernur mengatakan di era digitalisasi ini banyak konten-konten informasi yang melenceng. Jadi peran KPID harus betul-betul optimal menjaga dan mengawal informasi di daerah.

“Agar hak masyarakat mendapatkan informasi dari TV maupun radio benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas Zulkieflimansyah.

BACA JUGA:

• Radio Komunitas Desa Gemilang NTB akan Dibangun KPID 
• NTB akan Jadi Lokasi Pembangunan Kawasan Industri Halal

Ketua KPID NTB, Ajeng Rosalinda Motimori, mengatakan pertemuan ini selain silaturahmi memperkenalkan para komisioner baru juga sekaligus menyampaikan agenda dan program tahun 202I-2023. Termasuk melaporkan beberapa agenda koordinasi dengan Dinas Kominfotik NTB, Balai Monitoring Frekuensi (Balmon) Kemenkominfo di Mataram dan beberapa lembaga serta instansi terkait.

“Balmon merupakan mitra, yang perannya cukup strategis untuk mengatur frekuensi di NTB. Di tahun 2022 mendatang rencananya akan dibuat Radio Komunitas di desa-desa, dengan nama, Radio Komunitas Desa Gemilang. Sebagai salah satu kanal menyampaikan progres pembangunan daerah dan sebagai wahana edukasi literasi digital,” jelas Ajeng.

Sedangkan program lainnya, seperti literasi digital dan anugerah lembaga penyiaran, tetap akan diselenggarakan. KPID berharap dukungan pemprov untuk sarana prasarana guna mendukung lonjakan munculnya TV digital, pada saat tranformasi digital dari TV analog ke digital.

edy

Kementerian Perindustrian dan MUI merencanakan NTB menjadi lokasi pembangunan Kawasan Industri Halal (KIH) dengan pengelolaan Gerbang Esa.

LOBAR.lombokjournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Zulkieflimansyah mengatakan, potensi pasar muslim, mayoritas penduduk dan program unggulan industrialisasi NTB diharapkan benar benar terwujud.

“Rencana pembangunan KIH harus dipastikan benar benar berjalan dan berbeda dari kawasan industri yang ada,” ujar gubernur dalam acara bertema Membangun Sinergi Dalam Percepatan Kawasan Industri Halal, di Hotel Jayakarta, Senggigi, Rabu (8/9).

Seperti dikatakan Direktur Perwilayahan Industri Kementerian Perindustrian, Ignatius Warsito, bahwa selain menyongsong peluang dalam pasar ekonomi Muslim global, NTB juga memiliki industrialisasi yang dapat mendukung wilayah Timur Indonesia. Rencananya KIH akan dibangun di Lemer, Sekotong Lombok Barat atau di Tumpak Lombok Tengah, dengan anggaran 500 miliar mulai tahun depan dalam tiga tahap perencanaan.

“Setelah proses pendalaman struktur industri untuk menemukan produk apalagi yang dapat didukung oleh industri permesinan kita baru kemudian kawasan dibangun 2022 sampai 2023,” jelas Nuryanti, Kepala Dinas Perindustrian NTB.

BACA JUGA: Kamar Dagang Indonesia Bisa Maksimalkan Pulihkan Ekonomi NTB

Sementara itu, perwakilan Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH. Nuruzzaman, menjelaskan, kawasan industri ini jelas akan dikelola secara syariah dengan pembiayaan yang bersumber dari lembaga dana masyarakat. Begitu pula sentra industri pendukung yang akan dibangun berbasis mesjid dengan skema ekonomi modern, seperti penggunaan big data dan platform digital trade.

“Teknologi dan sumberdayanya akan disediakan oleh MUI. Ini momentum untuk menyelamatkan ekonomi umat karena pandemi dan praktek kapitalisme global,” sebut Nuruzzaman.

Gerakan Membangun Ekonomi Indonesia (Gerbang Esa) adalah gerakan kebangkitan ekonomi yang benar-benar menerapkan konsep Islam yang dapat diterima oleh semua orang sebab tidak menindas seperti kapitalisme yang hanya menguntungkan pemilik modal.

” Syaratnya kita harus mau berubah dulu dan berkomitmen agar berkah sesuai petunjuk (protokol) syariah yang benar,” tegasnya.

jm