408 CPNS dan PPPK Dilantik, Siap Mengabdi untuk NTB
Dari total 408 CPNS yang dilantik, terdiri 111 CPNS dan 297 PPPK dari berbagai formasi, mulai dari tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis
MATARAM.LombokJourbal.com ~ Sebanyak 408 CPNS atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi dilantik dan pengambilan sumpah jabatan, Senin (26/05/25), di Graha Bakti Praja Komplek Kantor Gubernur NTB.
Pelantikan dipimpin langsung Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dan dihadiri oleh Kepala BKD dan sejumlah pimpinan OPD, serta para keluarga peserta yang hadir memberikan dukungan secara langsung.
Gubernur NTB menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan regulasi kepegawaiannasional yang telah ditetapkan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan Kepala BKN terkait manajemen ASN.
“Seluruh regulasi ini menunjukkan bahwa proses yang kita laksanakan hari ini bukan hanya administratif, tetapi juga strategis dalam memperkuat manajemen kepegawaian yang profesional, transparan, akuntabel dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujar Gubernur Iqbal.
Dari total 408 CPNS yang dilantik, terdiri 111 CPNS dan 297 PPPK dari berbagai formasi, mulai dari tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis.
Menerima SK Tahap I Formasi Tahun 2024 yang akan tersebar di 41 satuan kerja Pemerintah Provinsi NTB, Penetapan NIP CPNS dan NI PPPK untuk formasi tersebut telah ditetapkan oleh UPT BKN Mataram.
Hal ini menjadi bagian dari peran aktif UPT BKN Mataram dalam mendukung proses pengadaan ASN yang berbasis pada sistem merit, keterbukaan dan objektivitas.
Ditemui seusai dilantik salah satu CPNS Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Hasnan Ramadhan, menyampaikan rasa haru dan syukurnya dirinya akan mengabdi dan siap memberikan kinerja terbaik untuk NTB Makmur yang mendunia.
“Sesuai dengan arahan Pak Gub kalau diminta bekerjanya 5 kita akan berikan 10, siap berkontribusiuntuk NTB yang makmur mendunia.” katanya.
Dikesempatan yang sama disampaikan salah satu perwakilan dari PPPK, Avina Rachmawati, kesempatan tersebut sebagai langkah untuk terus mengabdi untuk Provinsi NTB yang makmur mendunia
“Kesempatan ini kita tapi kita akan jadikan sebagai pembangkit semangat orientasi kerja, kita harus lebih baik lagi untuk ntb makmur mendunia.” tuturnya.
Dengan semangat pengabdian baru dari 408 CPNS dan PPPK ini, diharapkan pelayanan publik di NTB akan semakin berkualitas, merata, dan menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang. pnd/opk
Mimbar Bebas akan Digelar Menandai 100 Hari Iqbal-Dinda
Mimbar Bebas yang akan digelar Pojok NTB dan Mi6 menjadi panggung akan menjadi panggung dalam menyuarakan aspirasi, kritik, dan saran
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pojok NTB bersama Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 akan menggelar Mimbar Bebas100 Hari kepemimpinan Gubernur H Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri.
Mimbar Bebas ini bukan hendak menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan agar kekuasaan tetap berpijak pada rakyat.
“Seratus hari telah berjalan. Saatnya masyarakat berbicara, apakah janji tinggal kata-kata, atau telah menjadi nyata,” kata Admin Pojok NTB M Fihiruddin tentang mimbar bebas itu, di Mataram hari Senin (26/05/25).
Pasangan Iqbal-Dinda dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada 20 Februari 2025. Pasangan ini akan genap 100 hari memimpin Bumi Gora pada 31 Mei mendatang.
Fihiruddin mengungkapkan, 100 hari pertama merupakan masa evaluasi awal terhadap gaya kepemimpinan dan arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
Direktur LOGIS NTB ini menegaskan, dalam konteks demokrasi partisipatif, salah satu elemen penting adalah keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi, kritik, dan saran.
Mimbar Bebas yang digelar Pojok NTB dan Mi6 ini akan menjadi panggung hal tersebut.
“Jika pemimpin tak mau mendengar suara masyarakat di hari ke-100, maka ia akan tunarungu di hari ke-1000,” ucap Fihir.
Rencananya, Mimbar Bebas 100 Hari Iqbal-Dinda akan digelar Pojok NTB dan Mi6 di Tuwa Kawa Coffee Roastery, 1 Juni 2025. Mimbar Bebas ini juga dapat disimak secara live oleh publik karena akan disiarkan secara langsung Talenta FM.
Fihir mengatakan, Pojok NTB dan Mi6 menyiapkan Mimbar Bebas ini sebagai panggung bagi siapa pun. Sebab, setiap suara memiliki hak yang sama untuk didengar.
Karena itu, Mimbar Bebas ini akan terbuka untuk mereka yang ingin menyampaikan kritik. Akan terbuka pula bagi mereka yang ingin memberi apresiasi. Dan terbuka pula bagi mereka yang ingin menyuarakan hal yang netral sekalipun.
“Mimbar ini bukan hendak menjatuhkan. Tapi untuk mengingatkan agar Iqbal-Dinda tetap berpijak pada rakyat,” kata Fihir.
Karena itu, aktivis dari kalangan muda ini menginginkan agar semua pihak memosisikan Mimbar Bebas ini sebagai instrumen demokrasi. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan rakyat.
Dan dalam momentum 100 hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Mimbar Bebas ini menjadi sangat strategis sebagai alat kontrol sosialdan pengingat komitmen kepada publik.
“Jangan pernah lupa. Seratus hari sering dijadikan barometer awal keseriusan dan arah kebijakan seorang pemimpin dalam menjalankan program prioritas,” tandas Fihir.
Seluruh dinamika yang terjadi sepanjang Mimbar Bebas ini, diharapkan menjadi penyeimbang informasi publik terhadap segala pernyataan resmi yang telah dikeluarkan pemerintah.
Mimbar Bebas ini mungkin akan memunculkan narasi alternatif, sehingga publik bisa mendapatkan gambaran yang lebih objektif. Sehingga yang muncul tidak hanya berupa klaim semata.
Selain itu kata Fihir, respons pimpinan daerah terhadap suara di Mimbar Bebas ini akan menjadi indikator tentang seberapa adaptif dan terbuka Iqbal-Dinda terhadap masukan eksternal. Termasuk seberapa sigap pasangan ini melakukan koreksi dini atas kebijakan yang dinilai publik tidak tepat sasaran.
“Tidak ada perubahan tanpa keberanian bicara. Kami menyiapkan Mimbar Bebas sebagai ruangnya,” tandas Fihir.
Sementara itu, Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto menambahkan, Mimbar Bebas ini jangan pernah dianggap sebagai ancaman.
Aktivis senior NTB yang karib disapa Didu ini menegaskan, Mimbar Bebas ini justru menjadi cermin sehat bagi Iqbal-Dinda untuk terus memperbaiki arah kebijakan demi kepentingan rakyat.
Didu menekankan, kehadiran Mimbar Bebas adalah wujud iklim demokrasiyang sehat. Harus dibuka ruang yang luas, dimana publik dapat bebas menyuarakan pendapat tanpa pernah dibebani rasa takut.
“Seratus hari pertama bukan masa bulan madu, tapi masa masyarakat membuka mata. Jika seorang pemimpin meminta waktu tanpa kritik di awal masa jabatannya, boleh jadi pemimpin itu ingin bekerja tanpa kontrol, bukan bekerja untuk rakyat,” tutup Didu. (*)
Bank NTB Syariah Harus Jadi Kebanggaan Masyarakat
Guibernur NTB mengatakan, bangga terhadap Bank NTB Syariah yang SDM-nya bisa diandalkan secara teknis maupun secara integritas
MATARAM.LombokJournal.com ~ Bank NTB Syariah diharapkan di masa depan dapat menjadi satu-satunya holding company milik Pemprov NTB di bidang keuangan.
Saat ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang memproses pengalihan BPR NTB menuju skema syariah, agar nantinya bisa diintegrasikan secara vertikal dengan Bank NTB.
Gubernur NTB, Dr. L. Muhamad Iqbal menyampaikan itu saat membuka Webinar IKA Universitas Mataram di Wilayah Jabodetabek bertema “Membangun Masa Depan Perbankan Syariah: Pelajaran dari Dinamika Bank NTB ”, Minggu (25/05/25).
Ke depan Bank NTB diharapkan dapat semakin dibanggakan masyarakat NTB dalam berbagai aspek.
“Kita bangga dalam arti yang sesungguhnya. Bangga bahwa Bank NTB menjadi bank yang asetnya besar, memiliki portofolio besar, yang SDM-nya bisa diandalkan secara teknis maupun secara integritas. Yang paling penting juga bangga dari performance dan bisa mencetak laba yang besar untuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemilik saham, dan juga masyarakat,” ujar gubernur.
Gubernur juga menekankan bahwa perbankan syariah memiliki potensi luar biasa, terutama di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global yang turut memengaruhi situasi nasional.
Menurutnya, justru perbankan syariah memiliki potensi karena yang diberikan oleh perbankan syariah kepada pengusaha adalah kepastian.
“Kepastian bagi hasil, kepastian tidak ada bunga. Saya banyak bertemu dengan teman-teman yang bahkan nonmuslim. Pengusaha nonmuslim sudah mulai masuk ke perbankan syariah. Pertimbangan utamanya adalah kepastian,” jelasnya.
Meskipun Bank NTB sempat menghadapi berbagai dinamika belakangan ini, gubernur menyampaikan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk melangkah maju dan melakukan perbaikan-perbaikan.
Agar kehadiran Bank NTB benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khususnya dalam hal pemberdayaan usaha masyarakat. ***
Indeks Ketimpangan Gender
Indeks Ketimpangan Gender digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program untuk meningkatan kesetaraan gender
Catatan Agus K Saputra
LombokJournal.con ~ Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai bagian dari Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report).
IKG pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh UNDP sebagai alat untuk mengukur kesenjangan genderdalam tiga dimensi.
Pertama, kesehatan reproduktif. Termasuk angka kematian ibu dan angka kelahiran remaja.
Kedua, pemberdayaan. Meliputi rasio perempuan dan laki-laki di parlemen dan tingkat pendidikan.
Ketiga, partisipasi ekonomi. Menekankan pada tingkat partisipasi perempuan dan lali-laki dalam angkatan kerja.
Dengan demikian, IKG digunakan untuk memantau kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. UNDP terus mengembangkan dan memperbaiki metodologi IKG untuk memastikan bahwa indeks ini tetap relavan dan efektif dalam mengukur kesenjangan gender.
Penerapan IKG di Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Berikut beberapa contoh penerapan IKG di Indonesia:
Peningkatan Akses Pendidikan:
IKG menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses pendidikan yang lebih rendah dibanding laki-laki. Pemerintah dan berbagai pihak mendorong peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, misalnya melalui beasiswa atau program-program khusus.
2. Perbaikan Kesehatan Reproduksi:
IKG juga menyoroti kesenjangan dalam bidang kesehatan reproduksi. Upaya untuk mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan, meningkatkan akses pada layanan keluarga berencana, dan mengurangi pernikahan dini menjadi fokus pemerintah.
3. Peningkatan Partisipasi Perempuan di Pasar Tenaga Kerja:
IKG menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam pasar tenaga kerja. Pemerintah dan pengusaha mendorong peningkatan partisipasi perempuan, misalnya melalui kebijakan yang mendukung perempuan bekerja, atau pelatihan dan program pengembangan keterampilan.
4. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan:
IKG digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dalam berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
5. Pemantauan dan Evaluasi Program:
IKG digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program yang ditujukan untuk meningkatan kesetaraan gender.
Namun, penerapan indek ketimpangan di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan, yakni antara lain pertama, keterbatasan data yang akurat dan terkini dapat mempengaruhi keakuratan IKG. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dapat mempengaruhi efektivitas penerapan IKG.
Perkembangan IKG di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten, menandakan perbaikan dalam kesetaraan gender.
Perkembangan IKG Indonesia:
2018: 0,499
2019: 0,488 (turun 0,011 poin)
2020: 0,472 (turun 0,016 poin)
2021: 0,465 (turun 0,007 poin)
2022: 0,459 (turun 0,006 poin)
2023: 0,447 (turun 0,012 poin)
2024: 0,421 (turun 0,026 poin)
Menurut data BPS, IKG tahun 2024 tercatat sebesar 0,421. Angka ini turun 0,026 poin dari tahun sebelumnya, menjadi penurunan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Sejak 2018, indeks ketimpangan Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Dari angka 0,499 pada 2018, perlahan menurun setiap tahun hingga mencapai titik terendah di 2024. Artinya, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor semakin mengecil.
BPS menyebut penurunan indeks ketimpangan ini didorong oleh perbaikan di seluruh dimensi penyusunnya. Peningkatan paling mencolok terjadi pada sektor pasar tenaga kerja. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja naik menjadi 56,42%, dari 54,52% pada tahun 2023.
Dimensi kesehatan reproduksi juga menunjukkan kemajuan. Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan pertama kali di bawah usia 20 tahun turun menjadi 0,248 dari 0,258 pada 2023. Selain itu, jumlah perempuan yang melahirkan hidup di luar fasilitas kesehatan juga berkurang menjadi 0,094, dari 0,126 pada 2023.
Dalam dimensi pemberdayaan, keterwakilan perempuan di legislatif naik tipis menjadi 22,46%. Sementara itu, persentase perempuan berpendidikan SMA ke atas naik menjadi 37,64%, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian 2023 yang tercatat 37,60%.
Sebagian besar provinsi di Indonesia turut mencatatkan penurunan IKG. Ini menandakan bahwa upaya kesetaraan gender tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tapi juga menyebar ke berbagai daerah.
Sebagai penutup, kajian tentang IKG sangat penting karena beberapa alasan:
Mengidentifikasi kesenjangan gender:
IKG membantu mengidentifikasi kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.
2. Mengembangkan kebijakan yang efektif:
Dengan memahami kesenjangan gender, pemerintah dan organisasi dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesetaraan gender.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat:
Kajian tentang IKG dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan dampak kesenjangan gender pada pembangunan.
4. Mengukur kemajuan:
IKG dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dan memantau efektivitas kebijakan yang diterapkan.
5. Mendukung pembangunan berkelanjutan:
Kesetaraan gender adalah salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB, dan kajian tentang IKG dapat membantu mencapai tujuan ini.
6. Meningkatkan kualitas hidup:
Dengan mengurangi kesenjangan gender, kualitas hidup perempuan dan laki-laki dapat meningkat, serta masyarakat dapat menjadi lebih sejahtera dan harmonis.
Dengan demikian, maka kajian tentang indeks ketimpangan gender sangat penting untuk memahami dan mengatasi kesenjangan gender, serta meningkatkan kesetaraan dan kualitas hidup bagi semua.
#Akuair-Ampenan, 20-05-2025
Ketenagakerjaan Jadi Prioritas Urusan Kepemimpinan Iqbal–Dinda
Program ketenagakerjaan dengan magang ke Jepang, bertujuan memberikan pengalaman kerja, peningkatan keterampilan, kedisiplinan, dan wawasan budaya bagi para peserta.
MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritasutama dalam masa kepemimpinan Iqbal–Dinda selama lima tahun ke depan
Gubernur Lalu Muhammad Iqbal
Hal mengenai isu ketenagakerjaan itu disampaikan Gubernur Iqbal saat membuka rekrutmen pemagangan ke Jepang dan pelepasan peserta magang ke Jepang tahun 2025, berlangsung di Wisma Tambora BPSDM NTB, Senin (19/05/25).
Program magang ke Jepang ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan berbagai lembaga pelatihan kerja dan mitra luar negeri.
Hal itu merupakan upaya konkret untuk memperluas akses kerja bagi generasi muda NTB di pasar kerja internasional.
“Urusan naker salah satu prioritas ke pimpinan Iqbal Dinda dalam 5 tahun kedepan” kata Gubernur Iqbal.
Program ketenagakerjaan ini tidak hanya bertujuan memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi sarana peningkatan keterampilan, kedisiplinan, dan wawasan budaya bagi para peserta.
Selain itu, program magang ke Jepang juga diharapkan dapat menjadi pengungkit ekonomi keluarga dan daerah melalui remitansi dan transfer pengetahuan.
Gubernur juga memberikan pesan khusus kepada para peserta agar menjadi duta terbaik NTB di negeri sakura.
“Jaga nama baik daerah, kalian adalah duta besar Indonesia khususnya NTB, tunjukkan semangat kerja, kedisiplinan yang tinggi dan kembali ke tanah air sebagai insan unggul yang mampu membawa perubahan,” ujar Miq Iqbal penuh semangat.
Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP.,M.Si melaporkan bahwa kegiatan ini salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan.
Baiq Nelly dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa peserta rekrut tahun 2024 yang telah lulus Menyelesaikan Pelatihan Daerah (Pelatda) Tahap I di UPTD BLKDLN Provinsi
NTB selama 72 hari berjumlah 62 orang dari 192 orang (32,3 %) yang mengikuti seleksi, dengan Rincian mengikuti seleksi.
Kota Mataram 8 orang, Lombok Barat 4 orang, Lombok Tengah 15 orang, Lombok Timur 25 orang, Sumbawa Barat 1 orang, Sumbawa 8 orang, dan Dompu 1 orang.
“Peserta yang dilepas kali ini telah melalui seleksi ketat dan pelatihan intensif. Ke depan, program serupa akan terus ditingkatkan sejalan dengan visi NTB sebagai provinsi yang Makmur Mendunia”. tutupnya.
Dengan langkah strategis ini, Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan komitmen nyata dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas ketenagakerjaan lokal agar mampu bersaing di kancah global.pnd/opk
Lestarikan Hutan, Menhut RI Kunjungi Persemaian Modern
Sekda NTB yang menampingi Menhut Raja Juli Antoni, Ph.D melakukan peninjauan hasil persemaian tanaman, berdialog bersama perwakilan kelompok tani
Hal itu disampaikan Menhut RI yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ntb, Lalu Gita Ariadi dalam kunjungan ke Persemaian Modern Mandalika, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Jum’at (16/05/25)
“Masa depan hutan kita ini sangat tergantung kepada seberapa besar partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan tersebut, baik dari pembibitan sampai penanaman kemudian nanti menjaga dan lain sebagainya,” ucap Menhut Raja Juli Antoni salam sambutannya.
Menurutnya, dalam upaya lestarikan hutan masyarakat perlu diberikan ruang untuk memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan.
“Dengan memaksimalkan fungsi hutan, hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat, namun kemudian kelestarian hutannya tetap terjaga (win-win solution). Jadi bukan memberi jarak antara hutan dan rakyat, tetapi mengundang rakyat masuk ke hutan dengan dapat memaksimalkan hasil hutan, namun tetap bisa menjaga untuk lestarikanan hutan,” tegasnya.
Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Kehutanan RI, secara simbolis menyalurkan masing-masing 200 bibit tanaman produktif kepada lima kelompok tani di Pulau Lombok. Bantuan ini merupakan bagian dari Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang bertujuan mendorong kegiatan penghijauan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan.
Sementara itu, Sekda NTB yang menampingi Menhut Raja Juli Antoni, Ph.D melakukan peninjauan hasil persemaian tanaman. Dan melakukan dialog bersama perwakilan kelompok tani, demonstrasi persemaian bibit menggunakan Mesin Ellepot.
Selain itu melakukan kegiatan penanaman Pohon Kelicung sebagai simbol upaya lestarikan hutan dan lingkungan.
Pada kesempatan tersebut, Sekda NTB mengungkapkan Pemrov NTB selalu berkomitmendalam mendukung upaya lestarikan hutan dan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kehutanan sosial.
Dijelaskannya, Pemprov NTB mendukung penuh komitmen pemerintah pusat dan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat dalam upaya lestarikan hutan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Persemaian Modern Mandalika ditargetkan mampu menghasilkan lima juta bibit tanaman dan diharapkan menjadi pusat kegiatan penghijauan di Provinsi NTB. nov/dyd
Forum Anak Desa Santong, Mitra Strategis Pemerintah Desa
Kegiatan Forum Anak Desa Santong penting menjawab keresahan para tokoh terkait kasus terkawinan usia dini
SANTONG.LombokJournal.com~ Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PWNU NTB menyelenggarakan kegiatan Asistensi Forum Anak Desa Santong yang berlangsung di aula Madrasah Aliyah (MA) Al-Baqiyatusshalihat NW Santong, Kamis (15/05/25).
Acara ini dibuka secara resmi dengan kehadiran sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala MA Al-Baqiyatusshalihat NW Santong, Ketua BPD Desa Santong, Kepala Desa Santong, serta perwakilan dari LAKPESDAM PWNU NTB beserta tim.
Kegiatan ini juga melibatkan fasilitator serta 22 peserta dari Forum Anak Desa Santong.
Dalam sambutannya, Alimul Akimul Akbar, S.Pd selaku kepala M.A Al-Baqiyatusshalihat NW Santong menyampaikan dukungan terhadap kegiatan yang melibatkan generasi muda terutama di usia sekolah.
“Kami menyambut baik program program seperti ini, agar siswa siswi kami juga bisa memiliki kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam kegiatan sosial”. ungkapnya
Kegiatan dari forum anak Desa Santong ini juga diharapkan bisa menjadi percontohan bagi muda mudi di kabupaten Lombok Utara pada umumnya. Seperti yang diungkapkan Hariadi S.Pd selaku ketua BPD Desa Santong pada sambutannya
“Beberapa waktu yang lalu, kami dari BOD Desa Santong sudah merampungkan draft rancangan perdes terkait pencegahan pernikahan anak usia dini, yang semoga bisa menjadi contoh juga bagi generasi muda yang lain”. ujar Hariadi
Kemudian pada kesempatan lain, Kepala Desa Santong, H.Zaeni Ansori menekankan bahwa sudah seharusnya generasi muda diberikan arahan agar mereka menyadari bahaya dan banyaknya kerugian jika menikah pada usia dini,
“Seperti yang disampaikan ketua BPD tadi, kami harap seluruh generasi muda lebih-lebih masih usia sekolah, harus mendapatkan bimbingan agar mereka menyadari bahwa pernikahan dini bukanlah hal baik,” ujar Kepala Desa Santong.
Kegiatan Forum Anak Desa Santong memberikan angin segar bagi keresahan para tokoh yang hadir terkait perkawinan usia dini. SehIngga para tokoh lain yang hadir pun memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan Forum Anak sebagai ruang strategis bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas, menyuarakan aspirasi, serta berkontribusi dalam pembangunan desa yang ramah anak.
Selain itu juga turut serta dalam mencegah terjadinya pernikahna di usia dini.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh fasilitator. Materi yang disampaikan berfokus pada penguatan kapasitas anak dalam hal kepemimpinan, komunikasi, serta peran aktif mereka dalam mendukung program-program perlindungan anak di tingkat desa.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat peran Forum Anak sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan desa yang inklusif, partisipatif, dan ramah anak Fik
Event PGAWC, Menakar Potensi Wisata, Olahraga dan Ekonomi
Dari tiga tahun pelaksanaan event PGAWC perkembangannya dinilai luar biasa dari partisipasi peserta, ofisial dan spektator yang hadir
MATARAM.LombokJournal.com ~ Paragliding Accuracy World Cup atau event PGAWC, kejuaraan dunia paragliding, yang akan digelar 22 – 25 Mei di Sky Lancing, Dusun Lancing, Desa Mekarsari, Praya Barat, Lombok Tengah.
Sebagai salah satu program strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pengembangan wisata kelas dunia, gelaran sport tourism dengan terselenggaranya event PGAWC nyatanya memiliki potensi pariwisata, olahraga dan ekonomi bagi masyarakat.
Hal itu dibahas dalam gelar perdana Bincang Kamis-an yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan mengundang panitia pelaksana, federasi olahraga aerosport dan Dinas Pariwisata.
“Peluncuran program Bincang Kamis-an ini sebagaimana komitmen pemerintah provinsi untuk selalu menghadirkan informasi yang aktual dan akurat, memberi kabar-kabar baik dari NTB, guna memberi selain hajat penyebar luasan informasi juga edukasi kepada masyarakat,” ujar Kepala Dinas Kominfotik, Yusron Hadi di Command Center NTB kantor Gubernur, Kamis (15/05/25).
Dikatakannya, tema perdana yang berkaitan dengan event PGAWC diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pariwisata dan dampak positif sosial ekonomi lain bagi masyarakat.
Panitia PGWAC 2025, Roy Rahmanto menjelaskan, event olahraga angkasa ini akan diikuti oleh target peserta 80 atlet dari 12 negara Asia, Eropa dan Amerika. Pertama kali diadakan pada 2023 silam, dihadiri 63 peserta.
Dari tiga tahun pelaksanaan event PGAWC perkembangannya dinilai luar biasa dari partisipasi peserta, ofisial dan spektator yang hadir.
Begitu pula diharapkan dengan event PGAWC tahun ini dengan dukungan penuh Gubernur dan pemerintah provinsi dan pemkab Lombok Tengah akan mendatangkan lebih banyak manfaat dari sisi promosi pariwisata, tingkat kunjungan dan ekonomi masyarakat melalui UMKM maupun side event yang akan dihadirkan.
“Yang sudah konfirmasi kehadiran peserta ada 47 atlet dari delapan negara dari target 100 orang,” jelasnya.
Ia mengatakan, sebagai sebuah event internasional, pihaknya telah melakukan persiapa venue, akomodasi, transportasi dan lainnya.
Terutama titik pendaratan dari start di Bukit Lancing sudah dimiliki sendiri oleh pegiat olahraga ini.
Dan sebagai event olahraga, ia kembali berharap agar sesuai regulasi standar dapat memenuhi seluruh delapan putaran lomba dengan cuaca yang mendukung.
Dari sisi pembinaan olahraga, NTB mendapatkan lima wildcard sebagai tuan rumah untuk mengikuti ajang internasional ini dari 200 atlet lokal NTB yang telah berlisensidari Federasi Aerosport Indonesia (FASI), meski hanya dua orang yang mendaftar dan sisanya diberikan kepada atlet asal Bali.
Demikian pula dengan kesiapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2028, kesiapan venue dan keindahannya yang menjadi daya tarik wisata akan dibarengi dengan pembinaan atlet bertaraf internasional.
Senada dengan hal itu, Pengurus FASI NTB Letkol Burhanudin mengatakan, pembinaan potensi olahraga dirgantara ini seiring dengan keinginan pemerintah dalam pengembangan pariwisata.
Hal ini terbukti dengan dikenalnya Lancing sebagai surga sporttourism sejak tiga tahun lalu. Tak hanya itu, pihaknya juga tengah menyiapkan event nasional paralayang, paramotor dan aeromodelling dalam tahun ini sebagai bentuk pembinaan selain wisata terbang tandem yang makin diminati wisatawan.
Sementara itu, Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata NTB Chandra Aprinova, memaparkan, side event PGAWC yang telah disiapkan bagi masyarakat, diantaranya, lomba fotografi, reels bertema Pesona NTB dari Langit.
Sedang opening dan closing event yang menampilkan budaya berupa tarian, musik dan pertunjukan, serta area kuliner yang akan diramaikan oleh UMKM.
“Dari pengalaman tahun tahun lalu kami optimis tingkat kunjungan akan meningkat tapi target kita adalah lingkup promosi pariwisata NTB dengan adanya event ini semakin luas.” sebutnya.
Dispar NTB sendiri telah berkolaborasi dengan para pihak baik asosiasi hotel dan perjalanan wisata untuk mempromosikan event PGAWC.
Ia juga meyakini, kesuksesan Dusun Lancing yang merupakan desa penyangga kawasan wisata Kuta, Mandalika. Ini menjadi peluang bagi makin berkembangnya desa desa serupa dalam penyediaan fasilitas wisata.
Khususnya yang mendatangkan investor maupun wisatawan dengan mindset industri, yang telah menyatu seperti keamanan, kenyamanan, kebersihan, kreatifitas dan kesungguhan dalam mengelola potensi alam yang ada sebagai tujuan wisata. jm/her
Digitalisasi Pembayaran di NTB Meningkat Signifikan
Upaya digitalisasi khususnya dalam meningkatkan pembayaran atau transaksi digital di masyarakat, masih ada tantangan yang dihadapi
“Di NTB kita terus mendorong agar semua kabupaten dan kota mengintegrasikan pembayaran digital. Dengan meningkatkan literasi digital di kalangan ASN dan memperluas pemanfaatan QRIS,” tutur Wagub NTB Hj. Indah Dhamayanti Putri.
Umi Dinda sapaan Wagub NTB mengungkapkan itu saat menghadiri rapat High Level Meeting (HLM) dan asistensi championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTB Kamis (15/05/25)
Dalam
Upaya digitalisasi khususnya dalam meningkatkan pembayaran atau transaksi digital, di masyarakat, masih ada tantangan yang dihadapi.
Tantangan tersebut dijelaskan Umi Dinda di antaranya, kesenjangan infrastruktur digital di daerah 3 T dan rendahnya kepercayaan publik terhadap tranksaksi non tunai.
Karena itu, peningkatan literasi digital harus terus dilakukan di kalangan masyarakat, terutama sosialisasi yang masifterkait penggunaan tranksaksi elektronik di kalangan masyarakat, khususnya yang berada di daerah 3 T.
Umi Dinda juga mengapresiasi berbagai ikhtiar Kantor Perwakilan Bank Indonesia NTB atas ikhtiar yang terus konsisten turun ke Kabupaten dan Kota dalam meningkatkan tranksaksi digital di Provinsi NTB.
Kepala Kantor Perwakilan BI NTB, Berry Arifsyah Harahap, dalam kesempatan tersebut menyatakan, digitalisasi pembayaran di Provinsi NTB menunjukan perkembangan yang cukup signifikan.
Hal ini tercermin dari jumlah akun uang elektronik yang terus tumbuh meningkat di tengah pertumbuhan jumlah kartu debit/kredit yang cendrung stagnan dan bahkan lebih rendah.
Secara tidak langsung kondisi ini juga mencerminkan adanya shifting preferensi terhadap penggunaan mobile payment yang lebih tinggi.
Sejalan dengan itu, QRIS sebagai game charger pembayaran digital juga berkembang cukup signifikan di NTB. Hingga triwulan 1 2025, volume tranksaksi Qris meningkat signifikan dan tumbuh hingga 292 Persen (yoy). Hal ini didukung dengan pengguna QRIS dan merchant yang masih menunjukan tren peningkatan sejak diluncurkan tahun 2020.
Adapun jumlah pengguna dan merchant QRIS di Provinsi NTB masing-masing sebesar 485 ribu pengguna dan 363 ribu merchant.nov/her
Pengangguran Terbuka di Nusa Tenggara Barat
Dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, dan pengangguran masing-masing bertambah
Catatab : Agus K Saputra
LombokJournal.com ~ Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan; mempersiapkan usaha baru; sudah diterima bekerja/sudah siap berusaha tetapi belum mulai bekerja/berusaha; atau merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putus asa).
Demikian definisi pengangguran sebagaimana tertera dalam Berita Resmi Statistik yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Senin (05/05) lalu.
Untuk mengukur tenaga yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja, digunakanlah indikator Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT).
Dengan formula sebagai berikut:
TPT = (Jumlah Pengganggur / Jumlah Angkatan Kerja) x 100
Dimana:
Jumlah Penganggur adalah jumlah orang yang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan
Jumlah Angkatan Kerja adalah jumlah orang yang bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan (penganggur)
Formula tersebut memberikan persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja, sehingga dapat menggambarkan tingkat pengangguran di suatu wilayah atau negara.
Jika dari hasil perhitungkan itu menghasilkan angka 10 persen.
Ini berarti TPT di wilayah atau negara tersebut adalah 10 persen, yang berarti 10 persen dari angkatan kerja tidak berkerja dan sedang mencari pekerjaan.
Dengan kata lain dari 100 orang angkatan kerja, maka terdapat 10 orang penganggur.
Komposisi angkatan kerja pada Februari 2025 terdiri dari 3,09 juta penduduk bekerja dan 102,63 ribu orang pengangguran.
Apabila dibandingkan Februari 2024, jumlah angkatan kerja, jumlah penduduk bekerja, dan pengangguran masing-masing bertambah sebanyak 160,28 ribu orang, 157,80 ribu orang, dan 2,48 ribu orang.
Dengan demikian, TPT di NTB hasil Sakernas Februari 2025 sebesar 3,22 persen. Hal ini berarti dari 100 orang angkatan kerja, terdapat sekitar 3 orang penganggur. Selama tiga tahun terakhir, TPT menunjukkan tren menurun hingga Februari 2025. Pada Februari 2025, TPT mengalami penurunan sebesar 0,08 persen poin dibandingkan dengan Februari 2024.
Berikut beberapa data tentang TPT di NTB:
Agustus 2024: TPT sebesar 2,73 persen, turun 0,07 persen dibandingkan dengan Agustus 2023. Jumlah angkatan kerja pada Agustus 2024 sebanyak 3,19 juta orang, naik 216,34 ribu orang dibandingkan Agustus 2023.
Februari 2024: TPT sebesar 3,30 persen, turun 0,42 persen dibandingkan dengan Februari 2023. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2024 sebanyak 3,03 juta orang, mengalami peningkatan sebanyak 163,34 ribu orang dibandingkan Februari 2023.
Agustus 2022: TPT sebesar 2,89 persen, turun dibandingkan dengan Agustus 2021 yang sebesar 3,01 persen.
Jumlah penduduk yang bekerja pada Agustus 2022 sebanyak 2,93 juta orang, meningkat dibandingkan Agustus 2021.
Februari 2021: TPT sebesar 3,97 persen, dengan jumlah pengangguran yang signifikan di NTB.
Pada Februari 2025, TPT laki-laki sebesar 3,37 persen, lebih tinggi dibanding TPT perempuan yang sebesar 3,02 persen. Dibandingkan Februari 2024, TPT laki-laki menurun sebesar 0,46 poin sedangkan TPT perempuan meningkat sebesar 0,41 persen poin.
Dibandingkan Februari 2023, TPT laki-laki menurun sebesar 1,09 persen poin dan TPT perempuan meningkat sebesar 0,29 persen poin.
Menurut klasifikasi desa, pada Februari 2025, maka TPT perkotaan sebesar 4,10 persen, lebih tinggi dibandingkan TPT di daerah perdesaan (2,21 persen). Dibandingkan Februari 2024, TPT perkotaan turun sebesar 0,47 persen poin sedangkan TPT perdesaan naik sebesar 0,27 persen poin.
Sementara, jika dibandingkan Februari 2023, TPT perkotaan dan perdesaan turun sebesar 0,61 persen poin untuk masing-masing klasifikasi desa tersebut.
Dilihat dari tingkat pendidikan, pada Februaru 2025, TPT tamatan Sekolah Menengah Kejuaruan merupakan yang paling tinggi dibandingkan tamatan jenjang pendidikan lainnya yaitu sebesar 7,88 persen.
Sementara TPT yang paling rendah adalah mereka dengan pendidikan SD ke bawah yaitu sebesar 1,59 persen.
Dibandingkan Februari 2024, hampir semua kategori pendidikan mengalami penurunan TPT kecuali untuk tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan, yaitu naik masing-masing sebesar 2,63 persen poin dan 2,65 persen poin.
Begitu juga jika dibandingkan dengan Februari 2023 yang mengalami peningkatan TPT adalah tamatan Sekolah Menengah Pertama dan Sekolah Menengah Kejuruan yang naik masing-masing sebesar 0,25 persen poin dan 2,95 persen poin.
Dengan mengetahui TPT, kita dapat memahami beberapa hal tentang kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja, seperti:
Kondisi Ekonomi: TPT dapat menggambarkan kondisi ekonomi suatu wilayah atau negara. Semakin rendah TPT, semakin baik kondisi ekonomi.
Ketersediaan Lapangan Kerja: TPT dapat menunjukkan ketersediaan lapangan kerja di suatu wilayah atau negara. Semakin rendah TPT, semakin banyak lapangan kerja yang tersedia.
Kualitas Tenaga Kerja: TPT dapat menunjukkan kualitas tenaga kerja di suatu wilayah atau negara. Semakin rendah TPT, semakin berkualitas tenaga kerja.
Prioritas Kebijakan: TPT dapat membantu pemerintah menentukan prioritas kebijakan dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
Perencanaan Pembangunan: TPT dapat digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan ekonomi dan sosial.
Evaluasi Kebijakan: TPT dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan pemerintah dalam menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran.
Pengambilan Keputusan Investasi: TPT dapat menjadi pertimbangan bagi investor dalam membuat keputusan investasi.
Setidaknya TPT dapat membantu kita memahami kondisi ekonomi dan pasar tenaga kerja, serta membuat keputusan yang tepat dalam perencanaan pembangunan dan investasi.
