Baik pengalokasiannya maupun proses penganggarannya, seluruh belanja modal disepakati DPRD dan Pemda

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah, HL Gita Ariadi menjelaskan, seluruh belanja modal dalam APBD 2022 dialokasikan untuk pos kebutuhan strategis. 

Begitu pula proses penganggaran telah dilakukan secara sah sesuai aturan sehingga APBD NTB 2022 sebesar 5,39 triliun disepakati oleh DPRD dan Pemerintah Provinsi. 

“Situasi dan kondisi yang dinamis selain karena dampak refocusing, pos belanja APBD 2022 dialokasikan untuk kebutuhan strategis”, tegas Miq Gite di ruanh rapat Sekda kantor Gubernur, Rabu (02/02/22). 

Dijelaskan, terkait anggaran pembelian mobil dinas sebesar 16 miliar sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada untuk peningkatan pelayanan urusan wajib Pemerintah Daerah.

Di antaranya pengadaan mobil ambulans di Dinas Kesehatan, dua truk pengangkut sampah di Dinas LHK untuk operasional pengangkutan sampah organik.

Sedang di Pol PP untuk operasional pengawasan cukai, BPKAD untuk pengawasan aset daerah.

BACA JUGA: Sekda NTB: Penyusunan APBD NTB 2022 Sesuai Regulasi

Dan di Disnakertrans untuk pelayananan buruh migran, sehingga seiring waktu kebutuhan yang sebenarnya telah lama tertunda ini makin mendesak pengadaannya. 

Sedangkan dana pokok pikiran sebesar 300 miliar, seperti dijelaskan Bowo Soesatyo dari TAPD (Tim Anggaran Pemerintah Daerah) diatur dalam Permendagri 86 Tahun 2017. 

Dan telah melalui proses penganggaran sesuai mekanisme yang sejak dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) telah dilakukan validasi dan verifikasi. 

Begitu pula dengan arahan-arahan Gubernur dalam pencapaian target RPJMD. 

BACA JUGA: Bupati Buka Workshop, Ingin KLU Maju Segala Aspek

“Ini untuk memastikan sasaran programnya hingga memastikan konsistensinya sampai dengan penetapan APBD,” jelas Bowo. 

Begitu pula dengan pembelian lahan di TPA Regional Kebon Kongok untuk penambahan lahan yang sudah over kapasitas.

Dan pembiayaan fasilitas pengolahan limbah medis di Sekotong, Lobar untuk akses jalan, listrik dan air bersih.***

Dijelaskan Sekda, APBD Pemprov NTB TA 2022 penyusunannya sudah sesuai aturan yang berlaku 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2022 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. 

Sekretaris Daerah NTB, HL Gita Ariadi menegaskan, dalam penyusunan anggaran, skema penyelesaian hutang Pemerintah Daerah sudah terpola dengan baik dan secara administrasi keuangan, sedang berproses sehingga  diharapkan dapat dituntaskan pada waktunya. 

“Semua ada mekanisme dan kontrol. Hutang yang dimaksud sedang dilakukan proses penjadwalan ulang, karena kondisi refocusing dan lain lain sejak 2020 yang dalam perjalanannya sangat dinamis,” jelas Sekretaris Daerah HL Gita Ariadi di ruang rapat Sekda Kantor Gubernur, Rabu (02/02/22). 

BACA JUGA: Belanja Modal APBD NTB 2022, Penuhi Kebutuhan Strategis

Ditambahkan, hutang Pemprov yang harus dibayarkan pada tahun anggaran 2022 ini. Hutang beban sebesar 1,9 miliar dan bagi hasil kabupaten/ kota sebesar 81 miliar telah ada dalam pos penganggaran. 

Sedangkan hutang pengadaan Pemerintah Provinsi sebesar Rp 229 miliar akan dilakukan penelaahan dan rescheduling pembayaran pada Maret. 

Bowo Soesatyo dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) menjelaskan, hutang tersebut dianggarkan kembali karena beberapa pos pendapatan tak terealisasi. 

“Karena pembayaran hutang sedang disesuaikan dengan pendapatan daerah yang menyebabkan beberapa belanja tertunda pembayarannya”, jelasnya.

Adapun anggaran kegiatan yang berasal dari aspirasi legislatif sebesar  300 miliar seperti dijelaskan Bowo, telah sesuai ketentuan Permendagri 86 Tahun 2017.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Kota Layak Anak 2022

Mekanismenya telah melalui tahapan proses penyusunan anggaran dan diukur konsistensinya yang diselaraskan dengan RPJMD. Begitupula dengan arahan arahan Gubernur dalam pencapaian target RPJMD.***

Membuka workshop yang difasilitasi KOMPAK, Bupati Djohan Sjamsu berharap membangun ekonomi lokal 

TANJUNG.lombokjournal.com~ Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH membuka Workshop Penguatan dan Penyusunan Rencana Aksi Tim Penggerak Replikasi Keperantaraan Pasar Untuk Komoditas Unggulan Daerah Kabupaten Lombok Utara bertempat di Hotel Mina Tanjung, Kamis (03/02/22).

Workshop itu difasilitasi oleh KOMPAK, dan merupakan kegiatan yang memastikan praktik kelembagaan ekonomi lokal melalui pendekatan Keperantaraan pasar.

Dengan fokus pengembangan Desa Wisata dan hortikultura, guna percepatan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Lombok Utara.

Bupati Djohan mengatakan, Lombok Utara dengan lahan pertanian luas dan produktif harus bisa dimanfaatkan  maksimal.

Selain sektor pariwisata, sektor pertanian harus bisa digalakkan masyarakat.

“Keinginan ke depan, daerah ini maju dari segala aspek. Salah satunya sektor pertanian harus bisa dimaksimalkan pengelolaannya,” tuturnya.

BACA JUGA: Evaluasi DAK Fisik 2021, Persiapan Pelaksanaan DAK Fisik 2022

Menurutnya, KLU dilanda bencana besar yakni Gempa 2018 dan wabah Covid 19. 

“Keberadaan KOMPAK sangat membantu bagaimana membangun ekonomi lokal,” kata bupati.

Ia berharap, kegiatan Workshop nantinya dapat menyimpulkan  satu kegiatan yang dapat membangun ekonomi lokal. 

Bagaimana bisa mengambil bagian dalam event internasional MotoGP 2022 yang diselenggarakan di Lombok Tengah.

“Atas nama Pemda saya menyampaikan terimakasih pada kompak Karena telah banyak berbuat untuk Lombok Utara,” katanya. 

Menggerakkan ekonomi lokal

Lead Kompak Pusat, Much. Ali berharap melalui kegiatan workshop akan ada output yang bisa menggerakkan kekuatan ekonomi lokal. 

Ia menekankan, nantinya akan ada penguatan bukan hanya di sektor pariwisata tapi juga pertanian. Hal tersebut akan bermanfaat menghadapi efek pantulan dari event Moto GP 2022.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Bentuk Kota Layak Anak 2022

Turut hadir dalam kegiatan itu Lead Kompak Jakarta Muchlis Ali, Lead Kompak NTB Andy Wahyu Hidayat, perwakilan OPD terkait serta undangan lainnya.***

Dalam evaluasi DAK Fisik 2021 dan persiapan untuk 2022, terungkap penurunan anggaran tahun 2022

TANJUNG.lombokjournal. com ~ Sekretaris Bappeda Kabupaten Lombok Utara, Gatot Sugihartono. ST., pimpin Rapat Evaluasi  DAK fisik 2021 dan Persiapan Pelaksanaan DAK fisik 2022, Selass (02/02/22)

Rapat dimaksud merupakan upaya melaksanakan amanat Peraturan Presiden RI Nomor 123 Tahun 2020 Tentang Petunjuk Teknis DAK fisik.

Hadir dalam acara tersebut berapaan unsur Dinas UPTD terkait lingkup Daerah Kabupaten Lombok Utara.

Dalam sambutannya Sekretaris Bappeda, Gatot Sugihartono. ST., menyampaikan adanya pengurangan anggaran di tahun 2022.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Kota Layak Anak 2022

“Dimana anggaran tahun 2022 ini begitu jauh menurun dari tahun tahun sebelumnya. Di tahun sebelumnya kita pernah mendapat sampai dengan 1,2 triliun, sedangkan pada tahun 2022 ini kita mendapatkan APBD  sekitar 800 miliar. Jadi ada pengurangan sekitar 400 miliar”. Ungkapnya

Evaluasi pelaksanaan DAK bertujuan  memastikan kesesuaian antara realisasi dana dan capaian keluaran (output) kegiatan setiap bidang DAK fisik, sesuai dengan dokumen dan spesifikasi teknis yang diterapkan.

Selain itu juga terkait tren pencapaian, dampak dan manfaat pelaksanaan kegiatan, hingga  mengidentifikasi permasalahan dan tindak lanjutnya.

“Ada hal wajib yang kita laporkan mengenai output fisik yang kita laksanakan, dan apa manfaat yang kita lakukan (outcome),” ujarnya.

BACA JUGA: Kerukunan Nasional, Unsur Utamanya Kerukunan antar Umat Beragama

Kegiatan berjalan khidmat dengan menerapkan protokol kesehatan, dilanjutkan dengan diskusi diakhiri dengan penjelasan mengenai aplikasi Krisna terbaru. ***

Oknum TNI melakukan intimidasi dan merampas alat kerja jurnalis saat meliput razia pakir

AMBON.lombokjournal.com ~ Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI) Maluku menyesalkan intimidasi dan upaya perampasan alat kerja terhadap jurnalis TV One. 

Juru warta media elektronik itu menerima perlakuan kurang patut saat meliput razia parkir liar di badan jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Senin, 31 Januari 2022. 

Usman diintimidasi saat meliput razia parkir liar di badan jalan Sam Ratulangi, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon.

Saat itu, dia mengambil gambar ketika petugas Dinas Perhubungan mengempiskan ban sebuah mobil dinas yang diduga milik Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Pattimura, yang parkir di depan Ambon Plaza (Amplaz).

“Saya dilarang mengambil gambar. Padahal, saya sudah tunjukkan Id Card,” tutur Usman Mahu saat itu. 

Tidak hanya memarahi dan intimidasi, oknum TNI AD itu juga mengambil handphone sang wartawan.

BACA JUGA: Pemprov NTB Kejar Target Kota Layak Anak 2022

“Dia berikan HP saat teman-temannya datang. Dia sempat menyuruh saya hapus video,” terangnya.

Ketua JMSI Maluku Dino Umahuk menyayangkan intimidasi dan upaya perampasan alat kerja jurnalis. Sebab, keberadaan jurnalis TV One guna memenuhi hak publik untuk tahu.

“Apa yang dilakukan personil TNI itu mencederai kemedekaan pers. Ini menambah daftar panjang kekerasan terhadap jurnalis,” kata Ketua JMSI Maluku itu.

Dino meminta masyarakat untuk menghormati proses jurnalistik. Selain memenuhi hak publik atas informasi, pekerjaan jurnalis dilindungi UU 40/1999 tentang Pers. UU Pers mengatur bahwa kemerdekaan pers adalah wujud kedaulatan rakyat.

“Komunitas pers, khususnya perusahaan media, perlu serius menyikapi kekerasan terhadap jurnalis. Merekalah seyogianya yang terdepan. Perusahaan pers punya tanggung jawab atas keselamatan para jurnalisnya,” ujarnya.

Umahuk juga meminta para jurnalis terus-menerus meningkatkan kapasitas.

BACA JUGA: Sinkronisasi Data Blank Spot dan Lemah Sinyal di NTB

 Sehingga, memiliki kemampuan yang memadai dalam merencanakan maupun mengeksekusi suatu peliputan di lapangan.

“Sebab, setiap peliputan memilki karakter berbeda, tidak bisa diperlakukan sama. Sebagai jurnalis, perlu mengetahui mana ruang publik dan ruang privat,” kata Dino.(*) ***

Pemprov NTB akan kawal pembentukan Kota Layak Anak seluruh kabupaten/kota se NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi(Pemprov) NTB melalui Dinas P3AP2KB NTB dan BAPPEDA NTB mendorong terwujudnya Kota Layak Anak di seluruh Kabupaten/Kota di NTB. 

Asisten I Setda Provinsi NTB, Dra. Hj. Baiq Eva Nurcahyaningsih, menyampaikan itu dalam Rapat Koordinasi mengenai Program Pemberdayaan Perempuan  Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3AP2KB), Rabu (02/02/22).

“Untuk pembentukan Kota Layak Anak akan terus kita kawal, dan harapannya di tahun 2022/2023, seluruh Kabupaten/Kota se-NTB dapat menjadi Kota Layak Anak dengan Kategori Terbaik,” ungkap Bunda Eva, sapaan akrab Asisten I Setda NTB.

Dilansir dari Kemenpppa.go.id, Kota Layak Anak sendiri merupakan Kabupaten/Kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya.

BACA JUGA: Pengolahan Limba, Pemprov NTB Siapkan Infrastruktur Dasar

Sejauh ini, terdapat lima Kabupaten/Kota di NTB yang telah berstatus menjadi Kota Layak Anak, yaitu Kota Mataram, Kab. Lombok Barat, Kab. Dompu, Kab. Bima dan Kota Bima. 

Sedangkan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak, sudah terbentuk di Kab. Lombok Barat, Kab. Lombok Timur, Kab. Sumbawa, Kab. Dompu, Kab. Bima dan Kota Bima. 

Bunda Eva meminta agar kerjasama antara DP3AP2KB se-NTB dan BAPPEDA se-NTB dapat dimaksimalkan agar seluruh Kab/Kota se-NTB dapat menjadi Kota Layak Anak dan masing-masing Kab/Kota memiliki UPTD PPA.

Bunda Eva juga menjelaskan, kolaborasi dan sinergi antara semua pihak terkait sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan perempuan dan anak.

BACA JUGA: Kerukunan Nasional, Unsur Utamaya Kerukua antar Umat Beragama

“Kerjasama itu penting, InsyaAllah melalui koordinasi dan sinergi program serta anggaran, permasalahan mengenai perempuan dan anak juga dapat kita selesaikan,” kata Bunda Eva.

Turut hadir dalam Rakor tersebut, yaitu Kepala Dinas P3AP2KB Provinsi NTB, Kepala BAPPEDA Prov. NTB, DP3AP2KB Kab/Kota se-NTB, BAPPEDA Kab/Kota se-NTB.***

Kebutuhan infrastruktur dasar pembangungan pengolahan limbah akan dibangun di Sekotonh Barat

MATARAM.lombokjour nal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB menyiapkan anggaran 24 Miliar untuk infrastruktur dasar penunjang pembangunan Pabrik Pengolahan Limbah Medis di Lemer, Sekotong, Lombok Barat.

Berbagai infrastruktur dasar akan dibangun, seperti perbaikan jalan, akses air bersih, listrik, dan infrastruktur lainnya. 

Sehingga Lemer bisa benar-benar siap beroperasi dengan maksimal dan menjadi lokasi pusat industri limbah dan sampah di NTB.

BACA JUGA: Sinkronisasi Data Blank Spot dan Lemah Sinyal di NTB

“Kenapa kita tertarik Lemer? Ada kepentingan menyelesaikan masalah domestik kita dan peluang untuk mendapatkan PAD ke depan,” jelas Miq Gite, sapaan Sekda, saat Konpferensi Pers di ruang kerjanya, Rabu (02/02/22).

Ir. Madani Mukarom selaku Kepala Dinas LHK NTB dalam kesempatan yang sama menjelaskan, dibangunnya infrastruktur dasar di Lemer merupakan syarat yang diajukan Kementerian Pusat demi dijadikannya Lemer sebagai pusat industri limbah dan sampah.

Harapan ke depan, jelas Kadis, dengan beroperasinya Pabrik Pengolahan Limbah Medis di Lemer, dapat menjadi sumber pendapatan daerah yang besar di kemudian hari. 

“Ini yang akan mendatangkan ratusan miliar ke dalam kantong Daerah,” jelas Kadis. 

Sebagaimana yang diketahui, tambah Kadis, dengan beroperasinya pabrik tersebut, limbah medis dari NTB tidak akan lagi dikirim ke Pulau Jawa.  

BACA JUGA: Musda FKUB KLU, Jadi Penjaga Persatuan Umat

Diharapkan juga nantinya daerah sekitar seperti Bali dan NTT tak lagi mengirimkan limbah medisnya ke Surabaya, melainkan ke Lemer NTB. 

“Ini akan menjadi peluang untuk menambah PAD NTB,” tandas Kadis mantap.***

Kerukunan antar umat beragama harus dijaga, karena menjadi unsur utama mewujudkan kerukunan nasionaL

MATARAM.lombokjournal.com ~ Guna mewujudkan kerukunan nasional, modal utamanya adalah menciptakan kerukunan antar umat beragama.

Dengan terciptanya kerukunan nasional, maka 

Cita-cita Indonesia menjadi bangsa yang maju dan sejahtera pun terwujud, bila tercipta kerukunan nasional.

Karena itu, kerukunan antar umat beragama harus dibangun dan dijaga.

BACA JUGA: Agama Harus Disyiarkan dengan Narasi Kerukunan, Ini Pesan Wapres

Wakil Presiden RI, K.H. Ma’ruf Amin membicarakan soal kerukunan ini, usai menyusuri Terowongan Silaturahmi yang menghubungkan antara Masjid Istiqlal dengan Gereja Katedral, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Saat itu Wapres Ma’ruf Amin menekankan, kerukunan bangsa harus dibangun. Dan diyakini, dengan kerukunan antar umat beragama merupakan unsur atau penopang utama kerukunan nasional. 

“Maka kerukunan nasional kita, persatuan Indonesia yang seperti diciptakan para pendiri bangsa, dapat kita jaga dan kita pertahankan untuk Indonesia Maju, Indonesia Sejahtera,” tegas K.H. Ma’ruf Amin 

BACA JUGA: Musda FKUB KLU, Menjadi Penjaga Persatuan Umat 

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, bahwa Terowongan Silaturahmi memiliki makna yang dalam. Bukan hanya sebuah lambang atau penghubung antar tempat ibadah, namun merupakan simbol saling menghormati antar pemeluk agama.

“Bukan saja hanya sekedar lambang, tapi memberikan inspirasi terbangunnya kerukunan antar umat. Antar umat Islam yang direpresentasikan oleh [Masjid] Istiqlal dan juga masyarakat atau umat Katolik yang direpresentasikan oleh [Gereja Katedral],” ungkap Wapres saat itu ***

Dalam hal syiar agama,, harus dilakukan dengan cara-cara yang menyejukkan agar tidak terjadi perpecahan antar umat beragama

Jakarta.lombokjournal.com ~ Indonesia merupakan negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, umat Islam Indonesia dapat hidup berdampingan dalam perdamaian bersama pemeluk agama lain. 

Untuk terus menjaga kerukunan ini, diperlukan cara-cara penyiaran agama yang menyejukkan agar tidak terjadi perpecahan antar umat beragama.

Menurut Wapres, yang perlu dijaga juga adalah cara-cara penyiaran agama (dakwah agama). Masing-masing agama hendaknya menggunakan narasi-narasi kerukunan yang sejuk dan damai.

“Bukan narasi konflik yang mengakibatkan terjadinya kebencian dan permusuhan antar pemeluk agama,” tutur Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin.

BACA JUGA:  Kerukunan Nasional, Unsur Utamanya Kerukunan antar Umat Beragama

Hal itu disampaikannya pada acara Halaqah Kebangsaan I Badan Penanggulangan Ekstremisme dan Terorisme Majelis Ulama Indonesia (BPET-MUI) secara virtual di Jakarta, Rabu (26/01/22).

Lebih lanjut Wapres menyampaikan, dalam rangka menjaga kerukunan antarumat beragama, selain peran serta dari masyarakat, peran dari lembaga-lembaga agama pun menjadi penting.

Salah satunya, tambah Wapres, peran yang telah dilakukan MUI beserta majelis-majelis agama dalam membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 

Wapres menilai, FKUB telah berperan penting dalam menjaga kerukunan antar umat beragama di provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, ke depan peran ini perlu terus ditingkatkan.

“Peran FKUB di seluruh Indonesia perlu terus diperkuat,” pintanya.

Pada kesempatan yang sama, Wapres pun menegaskan bahwa perdamaian dan kerukunan merupakan unsur utama terciptanya persatuan nasional. Dan persatuan nasional merupakan pra-syarat bagi keberhasilan pembangunan nasional guna mewujudkan Indonesia adil, maju dan sejahtera. 

Sehingga ke depan, seluruh unsur ini harus terus dirawat dan dilestarikan.

BACA JUGA: Musda FKUB KLU, Menjadi Penjaga Persatuan Umat

“Karena itu, perdamaian dan kerukunan tersebut harus terus kita rawat dan lestarikan, dan salah satunya dengan terus menggemakan nilai-nilai moderasi dalam beragama,” urainya.

Wapres berharap agar forum ini dapat memberikan masukan-masukan strategis tentang moderasi dan toleransi sebagai upaya dalam penanggulangan bahaya terorisme dan ekstremisme di Indonesia.

“Saya berharap forum ini mampu memberikan masukan-masukan strategis tentang bagaimana mengoptimalkan penyebaran nilai-nilai wasathiyah untuk melawan paham radikal-terorisme, sebagai upaya mencegah ekstremisme dan terorisme,” jelas Wapres.***

Penyelenggaraan HUT 2 Jaringan Media Siber Indonesia atau JMSI di Kota Kendari, bersamaaan dengan kegiatan HPN di kota yang sama

KENDARI.lombokjournal.com ~ Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi ditunjuk sebagai tuan rumah penyelenggara Hari Ulang Tahun (HUT) ke – 2 Jaringan Media Siber Indonesia (JMSI), tanggal 8 Februari 2022 mendatang. 

Untuk kelancaran dan suksesnya hari jadi JMSI, Ketua Umum Teguh Santosa menunjuk Khalid Zabidi sebagai Ketua Panitia dan Muh Nasir yang saat ini Menjadi Ketua JMSI Sultra ditunjuk sebagai Wakil Ketua Panitia.

Sejumlah agenda dan rangkaian tahun ke–2 JMSI, telah dilakukan persiapan, termasuk tempat pelaksanaan dan peserta yang yang akan hadir terus dimatangkan oleh Panitia Pelaksana.

BACA JUGA: Musda FKUB KLU, Menjaga Pesatuan Ummat

“Ini merupakan momentum bagi kita semua yang tergabung di JMSI Sultra, dengan ditunjuknya Kota Kendari sebagai tuan rumah pelaksanaan HUT JMSI ke–2 tahun 2022 oleh Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa bersama Sekretaris Jenderal Mahmud Marhaba. Untuk itu segala sesuatunya akan dilaksanakan dengan sukses, ” ujar Wakil Ketua Panitia HUT JMSI Muh Nasir di sela-sela rapat persiapan di salah satu kedai di Kota Kendari.

Menurut Ketua JMSI Sultra ini, HUT JMSI ke 2 di Kota Kendari akan dihadiri oleh Ketua Umum JMSI Pusat Teguh Santosa beserta jajaran pengurus JMSI Pusat, seluruh Ketua, Sekretaris dan Bendahara serta peninjau dari seluruh Indonesia, atau dari 31 Provinsi yang telah terbentuk kepengurusan JMSI.

“Ini merupakan kepercayaan dengan ditunjuknya Kota Kendari dan JMSI Sultra selaku tuan rumah. Karena itu segala kesiapan dan kemampuan untuk dikerahkan demi sukses HUT JMSI,” katanya.

Ditambahkan, dalam moment HUT JMSI, sejumlah kegiatan akan dilaksanakan, seperti Rapat Pimpinan Nasional, Seminar Nasional dengan menghadirkan sejumlah pemateri dan keynote speaker di antaranya Ketua KPK, Menteri ESDM, Menteri Kelautan dan Perikanan, serta Ketua Umum HIPMI Pusat.

Ditunjuknya Kendari sebagai tempat pelaksanaan HUT JMSI ke-2, sebab JMSI lahir sehari sebelum HPN di Banjarmasin Kalsel tahun 2020.

“Dimana diselenggarakan HPN, disitulah JMSI melaksanakan hari jadinya,” ungkap Sekjen JMSI, Mahmud Marhaba.

BACA JUGA: Muktamar I NWDI, Gubernur NTB Bicara Karakter Organisasi 

Ketua Panitia HUT JMSI, Khalid Zabidi, mengatakan, agenda HUT JMSI di Kendari dilaksanakan pada tanggal 7-8 Februari 2022. 

Tempat pelaksanaan HUT JMSI, rencananya dilansungkan di Hotel Azisah Kendari. ***