Silaturahmi Kapolda NTB ke Pendopo Gubernur

Pj Gubernur NTB saat menerima silaturahmi mengucapkan selamat kepada Irjen (Pol) Hadi Gunawan sebagai Kapolda NTB yang baru.  

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin menerima silaturahmi Kapolda NTB Irjen (Pol) Hadi Gunawan beserta jajaran utama di Pendopo Gubernur, Jum’at (18/10/2024).

Kapolda NTB menyampaikan kebijakan yang menjadi fokus Polda NTB saat in
Kapolda NTB dan Pj Gubernur

Pj Gubernur NTB mengungkapkan rasa syukur atas kunjungan silaturahmi dan menyampaikan ucapan selamat kepada Irjen (Pol) Hadi Gunawan sebagai Kapolda NTB yang baru.  

BACA JUGA : Kesehatan Mental Pondasi Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

“Selamat kepada Kapolda NTB. Semoga kerja sama dan kolaborasi antara Pemerintah Provinsi NTB dan Polda NTB semakin kuat dalam mewujudkan pembangunan dan kedamaian bagi masyarakat di NTB,” harapnya.

Hassanudin menyampaikan, pertumbuhan ekonomi di NTB semakin baik dari tahun ke tahun. Selain itu, inovasiinovasi yang terus dikembangkan pemerintah Provinsi NTB menunjukkan hasil yang semakin bagus.

“Saya semakin tersanjung dengan inovasi dan pembangunan di NTB. Kami juga akan dukung penuh program-program dari Kapolda NTB,” tuturnya.

Di pihak lain, Kapolda NTB Irjen (Pol) Hadi Gunawan menyampaikan beberapa kebijakan yang menjadi fokus Polda NTB saat ini, di antaranya mewujudkan Pilkada NTB yang damai dan aman.

BACA JUGA : Indeks Keterbukaan Informasi Publik NTB Kategori Baik 

“Saya pastikan semua anggota tetap netral, menyukseskan Pilkada NTB,” tegas Pria Kelahiran Lombok Timur tersebut.

Kapolda NTB mendorong masalah pemberantasan korupsi harus benar-benar ditegakkan. Begitu pula dengan kebijakan tertib berlalu lintas bagi masyarakat lebih mengedepankan hubungan psikologis dari pada ekonomi.

“Mudah-mudahan kita dan pemerintah Provinsi NTB bisa bekerja sama dalam mewujudkan keadilan bagi masyarakat NTB,” tegasnya.

Dalam silaturahmi tersebut, Pj Gubernur NTB didampingi para Staf Ahli, Para Asisten, Kadis Perhubungan, Kadis Sosial, Kadis Pariwisata, Ka Kesbangpol, Kasat Pol PP, Karo Hukum, Karo Pemerintahan, Karo Adpim dan Plh Kadis Kominfotik. 

BACA JUGA : Kejuaraan Paralayang Tingkat Nasional di Sky Lancing, Lombok Tengah

Turut pula dihadiri Dir. Intelkam Polda NTB, Karo Ops Polda NTB serta jajaran utama lainnya. mnp/dyd

 

 




Kesehatan Mental Pondasi Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Kesehatan mental sering terabaikan, karena lingkungan tidak kondusif, dan kerja berlebihan atau kurangnya dukungan terhadap pekerja

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pj Gubernur NTB Hassanudin mengatakan kesehatan mental menjadi pondasi dasar bagi kesejahteraan individu dan masyarakat.

BACA JUGA : Indeks Kerterbukaan Informasi Publik NTB Kategori BAIK

kesehatan mental menjadi pondasi dasar bagi kesejahteraan individu dan masyarakat
Pj Gubernur bersama penghuni RSJ Mutiara Sukma

Hal itu dikatakan Pj Gubernur ketika menghadiri Peringatan Hari Kesehatan Jiwa Sedunia tahun 2024, bertajuk “It’s Time to Prioritize Mental Health in Workplace”, bertempat di pelataran Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma, (18/10/24).

“Disadari, masih banyak tempat kerja yang kesehatan jiwa sering terabaikan, karena lingkungan kerja yang tidak kondusif dan kerja yang berlebihan serta atau kurangnya dukungan terhadap pekerja  yang dapat memicu kesehatan mental,” ujarnya.

Karena itu Pj Gubernur mengajak untuk memastikan para pekerja dalam lingkungan kerja yang kondusif sehingga tercipta aktivitas bekerja dengan optimal mampu memberikan kontribusi yang baik bagi masyarakat.

BACA JUGA : Kejuaraan Paralayang Tingkat Nasional di Sky Lancing, Lombok Tengah

“Saya yakin lingkungan kerja di RSJ ini sangat baik dan produktif,” tandasnya.

Pj Gubernur NTB mengingatkan peringatan hari kesehatan jiwa sedunia ini menjadi momentum bagi semuanya untuk lebih peduli dan aktif dalam mendukung kesehatan jiwa di tempat kerja.

“Mari kita jadikan lingkungan tempat kerja yang ramah mental sehingga setiap individu bisa dengan penuh semangat, produktivitas dan aman,” imbuhnya.

BACA JUGA : KPK dan Pemprov NTB Lakukan Penilaian Desa Anti Korupsi

Turut hadir diantaranya, Kepala OPD lingkup Pemprov NTB, stakeholders terkait lainnya beserta tamu undangan. san/dyd

 

 




Jilbab Ijo Rohmi-Firin, akan Kembangkan Perikanan dan Kelautan 

Jilbab Ijo Rohmi Firin akan optimalkan sektor Kelautan dan Perikanan, untuk kembalikan Kejayaan Bahari NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pasangan Cagub dan Cawagub NTB nomor urut 1,  Dr Hj Sitti Rohmi Djalilah dan Ir H W Musyafirin atau  Jilbab Ijo Rohmi-Firin, bertekad dorong pengembangan sektor perikanan dan kelautan demi mengembalikan kejayaan bahari.

Potensi bahari NTB memang luar biasa. Daerah ini pernah meraih kejayaan sebagai daerah terbesar untuk budidaya dan ekspor mutiara laut selatan (south sea pearl), pernah menjadi eksportir terbesar komiditi Lobster dan udang, serta beragam ikan tangkapan.

BACA JUGA : DPRD Harus Punya Orientasi Kesejahteraan Masyarakat

Jilbab Ijo menegaskan, Pemerintah Provinsi harus hadir di tengah masyarakat pesisir dan pulau kecil
Jilbab Ijo bersama TGB

Jilbab Ijo Rohmi-Firin menilai, jika potensi bahari ini dikelola dengan serius dan tepat, maka akan bisa mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi baru. 

Termasuk perluas  lapangan kerja, dan peningkatan kesejahteraan khususnya bagi masyarakat pesisir dan pulau pulau kecil di NTB.

“Sumber daya bahari kita, perikanan dan kelautan di NTB sangat kaya, namun di saat yang sama kawasan pesisir dan pulau kecil masih menjadi kantung penyumbang angka kemiskinan di NTB. Itu artinya, ada yang harus kita benahi, dan Rohmi Firin InsyaAllah akan memperhatikan sektor bahari sebagai prioritas,” kata Hj Sitti Rohmi Djalilah sebagai ikon Jilbab Ijo, Jumat (18/10/24).

Rohmi mengatakan, potensi kelautan dan perikanan NTB cukup besar dengan memiliki luas perairan laut hingga 29.159 kilometer persegi dengan panjang garis pantai 2.333 kilometer.

NTB juga dikaruniai dengan keberadaan pulau pulau kecil. Sebagian di antaranya mendunia dengan potensi pariwisatanya seperti tiga Gili di Lombok Utara.

Data pulau-pulau kecil di Provinsi NTB terdapat pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-145 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintah dan Pulau. 

BACA JUGA : KPK dan Pemprov NTB Lakukan Penilaian Desa Anti Korupsi

Dalam keputusan tersebut terdapat 403 pulau kecil di NTB yang tersebar di Lombok Barat sebanyak 126 pulau; Lombok Tengah 44 pulau; Lombok Timur 65 pulau; Kabupaten Sumbawa 23 pulau; Kabupaten Bima 23 pulau; Dompu 58 Pulau; Kabupaten Sumbawa Barat 19 pulau dan Lombok Utara 3 pulau.

“Wilayah laut kita sangat luas dan kita jiga punya ratusan pulau kecil, ini berkah sumber daya alam yang semestinya bisa dikelola dengan tepat untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Ummi Rohmi yang dikenal dengan ikon Jilbab Ijo

Data Dinas Kelautan dan Perikanan NTB menyebutkan, potensi produksi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 185.518 ton per tahun. 

Potensi tersebut antara lain berasal dari perairan pantai yang bisa mencapai 67.906 ton per tahun dan dari perairan lepas pantai sebesar 61.957 ton per tahun. 

Sementara khusus dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) saja, potensi perikanan tangkap NTB bisa mencapai 298.576 ton per tahun.

Hal tersebut telah menjadikan NTB selama ini dikenal sangat kaya dengan berbagai jenis ikan tangkap seperti cakalang, tongkol, tuna, cumi-cumi, ikan ekor kuning, ikan hiu botol, udang, dan ikan hias.

Dari sektor budidaya, potensinya pun tak kalah besar. Sektor budidaya laut memiliki potensi areal seluas 72.862 hektare, budidaya air payau dengan potensi areal seluas 27.927 hektare, dan budidaya air tawar dengan potensi seluas 31.758 hektare. 

Jilbab Ijo menegaskan, Pemerintah Provinsi harus hadir di tengah masyarakat pesisir dan pulau kecil. Sehingga jangan sampai ada ironi, di tengah kekayaan bahari terdapat kantung kemiskinan di masyarakat pesisir dan pulau kecil.

“Di saat saya menjabat Wakil Gubernur, masalah kemiskinan di pesisir dan pulau kecil juga menjadi perhatian. Kita mencoba mengelaborasikan percepatan Posyandu Terpadu atau posyandu keluarga di Desa dan Kelurahan Pesisir, ada juga sentuhan pembinaan untuk UMKM yang terintegrasi dengan desa wisata. Namun itu semua belum cukup, ke depan Rohmi Firin akan lebih mengoptimalkan untuk kesejahteraan masyarakat pesisir dan pulau kecil,” katanya.

Ummi Rohmi menambahkan,  saat ini dari sekitar 1.150 jumlah Desa dan Kelurahan yang ada di NTB, hanya sekitar 93 desa atau kelurahan yang termasuk dalam kategori desa dan kelurahan pesisir.

Menurutnya bukanlah hal yang sulit untuk mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat di 93 desa dan kelurahan tersebut, asalkan ada good will dari pemimpin.

“APBD kita pasti cukup, tinggal ada good will atau tidak untuk berpihak kepada sektor bahari, perikanan dan kelautan kita, dan Rohmi Firin akan mengeksekusi kebijakan yang pro rakyat,” tegas Ummi Rohmi.

Cucu Perempuan Pertama Pahlawan Nasional, Maulana Syaikh TGKH M Zainuddin Abdul Madjid ini mengaku, merasa sedih jika masih ada ironi kekayaan bahari dan kemiskinan pesisir.

Menurut Ummi Rohmi, data komoditas ekspor NTB yang tercatat di BPS menyebutkan kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar adalah Ikan dan Udang yang hampir mencapai 57,63 persen dari total komoditas ekspor NTB.

“Ikan dan udang kita dieskpor ke negara tujuan Amerika Serikat, Singapura, Malaysia dan Taiwan. Nilainya sangat besar, namun mengapa masyarakat pesisir masih banyak yang belum sejahtera??. PR inilah yang akan Rohmi Firin selesaikan jika InshaaAllah kami terpilih memimpin NTB,” katanya.

BACA JUGA : Meningkat Nilai Ekspor NTB, Nilai Impor Menurun

Lebih jauh, Jilbab Ijo selain kolaborasi dengan Kabupaten dan Kota yang ada di NTB, pengembangan sektor perikanan da  kelautan juga perlu dikolaborasikan dengan Provinsi lain. Utamanya Provinsi yang termasuk dalam kategori Provinsi Kepulauan.

Seperti diketahui, Provinsi NTB termasuk sebagai salah satu dari 8 Provinsi di Indonesia yang dikategorikan sebagai Provinsi Kepulauan, selain Sulawesi Tenggara, Sulawesi Utara, Kepulauan Riau, Bangka Belitung, Maluku, Maluku Utara, dan Nusa Tenggara Timur.

Delapan Provinsi ini sudah membentuk Badan Kerja Sama (BKS Provinsi Kepulauan) yang saat ini terus mendorong agar RUU Daerah Kepulauan segera disahkan oleh DPR RI.

“Sebagai bagian dari BKS Provinsi Kepulauan tentu NTB juga akan berperan aktif dan terus menjalin komunikasi kerja sama dengan Provinsi lainnya,” katanya.

Ummi Rohmi mencontohkan, proyek pemerintah pusat yakni Kampung Lobster di Teluk Jukung, Desa Telong Elong, Kecamatan Jerowaru, Lombok Timur.  Kawasan ekonomi terpadu yang diresmikan KKP pada pertengahan 2022 silam, saat ini terkesan kurang maksimal berjalan. Padahal jika bisa dikelola dengan baik akan luar biasa manfaat ekonominya.

Ia menilai, untuk masalah seperti itulah Pemerintah Provinsi harus proaktif berkomunikasi dengan Kementerian di tingkat pusat. Dan hal itu akan dilakukan Rohmi Firin.

“Rohmi Firin akan berikhtiar untuk mengembalikan kejayaan bahari NTB, mengentaskan kemiskinan di pesisir dan memaksimalkan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan ekonomi di kawasan pesisir dan pulau kecil,” katanya.

Menurut Ummi, sektor bahari menjadi wajah NTB sebagai Provinsi Kepulauan. Jangan ada lagi kaum perempuan yang menderita kemiskinan di saat suaminya melaut. Semua harus diberdayakan. Kaum perempuan pesisir harus dibina untuk memiliki usaha dan bisa mandiri dengan produk0produk lokal mereka.

“Sudah ada beberapa desa dan kelurahan pesisir yang menjadi desa wisata dengan potensi kuliner sea food. Hal seperti ini yang perlu difasilitasi dan dikembangkan ke desa lainnya,” kata Ummi Rohmi. 

Hal tersebut selaras dengan visi ke tiga dari delapan visi Jilbab Ijo Rohmi Firin, yakni mempercepat kemajuan ekonomi dan pariwisata berkelanjutan untuk kesejahteraan rakyat dan penurunan angka kemiskinan di NTB. (adv)

 

 




Indeks Keterbukaan Iinformasi Publik NTB Kategori BAIK 

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) NTB berada pada peringkat 7 hasil IKIP 2024 dengan score 81,71

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Komisi Informasi Pusat (KIP) melaunching Indeks  Keterbukan Informasi Publik (IKIP) 2024, diikuti oleh 34 Badan Publik dari 34 Provinsi se Indonesia, Kementerian, Lembaga, BUMN dan Badan Publik pusat lainnya, Kamis (17/10/24). 

BACA JUGA : Kejuaraan Paralayang Tingkat Nasional di Sky Lancing, Lombok Tengah 

Launching ini dibuka Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro dan dihadiri seluruh Komisioner KI Pusat dan Sekretariat KI Pusat.

Melalui kanal Youtube milik Komisi Informasi, Sekretariat PPID Utama Provinsi NTB melaporkan, Wakil Ketua KI Pusat Gde Narayana dalam pemaparan sekaligus mengumumuman pemeringkatan IKIP 2024. 

Provinsi NTB berada pada peringkat 7 hasil Indeks Keterbukaan Informasi Publik 2024 dengan score 81,71. Dengan score ini NTB kini berada di atas atau berhasil mengungguli Provinsi Aceh yang tahun sebelumnya Aceh berada pada peringkat I Nasional. 

Pemeringkatan NTB berada dibawah provinsi Jabar, Jatim, Kaltim, Sulteng, Sumut dan Kalbar. 

Berikutnya dibawah NTB ada provinsi Aceh di peringkat 8, Riau peringkat 9 dan Kalsel puas pada peringkat 10. 

Berikut urutan hasil lengkap perolehan score dan pemeringkatan Indeks Keterbukaan Informasi Publik  2024:

  1.   Provinsi Jawa Barat:  85.22
  2.   Jatim: 83,83
  3.   Kaltim: 82,25
  4.   Sulteng: 82,16
  5.   Sumut: 82,07
  6.   Kalbar: 81,97
  7.   NTB: 81,71 
  8.   Aceh: 81,33
  9.   Riau: 81,25
  10. Kalsel: 81,22

Ketua Komisi Informasi Pusat Donny Yoesgiantoro menjelaskan, Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2024 berada pada situasi sedang dengan skor 75,65 meningkat dari tahun sebelumnya. Hal ini menjadi momentum untuk meningkatkan keterbukaan informasi publik. 

Meski peningkatannya tidak signifikan, namun menunjukkan progres yang baik. 

BACA JUGA : DPRD Harus Punya Orientasi Kesejahteraan Masyarakat

“IKIP 2024 berada pada situasi sedang dengan skor 75,65. Hasil ini meningkat apabila dibandingkan pelaksanaan IKIP 2023 dengan skor 75,4,” ujarnya saat peluncuran IKIP 2024 dimaksud.

Menurutnya, awal digelarnya IKIP pada 2021, terjadi peningkatan skor yang konsisten selama empat tahun berturut-turut. Pada 2021, skor nasional IKIP berada pada angka 71,37, naik menjadi 74,43 pada 2022 dan terus naik hingga 2024.

“Peningkatan juga diikuti dengan kenaikan skor di sejumlah provinsi yang menunjukkan sudah ada upaya hadirnya keterbukaan informasi publik dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat,” terangnya.

KI Pusat disebut Dony, bahwa sejatinya dengan pelaksanaan IKIP 2024, ingin memotret tiga kewajiban generik negara untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak setiap warga negara dalam mendapatkan informasi publik.

Ia menambahkan, bahwa penyusunan IKIP oleh Komisi Informasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran indeks keterbukaan informasi di tingkat provinsi dan Nasional.

BACA JUGA : Jilbab Ijo Rohmi-Firin, akan Kembangkan Perikanan dan Kelautan

Donny menjelaskan, IKIP disusun berdasarkan 20 indikator dari tiga lingkungan yang diukur, yaitu lingkungan fisik/politik, lingkungan ekonomi, dan lingkungan hukum dengan melibatkan 340 informan ahli daerah yang berasal dari 10 informasi di setiap provinsi dan 17 informan ahli tingkat nasional.

Ia mengingatkan, pelaksanaan Indeks KIeterbukaan Informasi Publik (iKIP) 2024 menjadi sarana bagi KIP untuk mendorong komitmen pemerintah dalam mendukung pelaksanaan keterbukaan informasi publik, baik melalui ketersediaan regulasi maupun melalui kebijakan anggaran yang memadai. her

 




Kejuaraan Paralayang Tingkat Nasional di Sky Lancing Loteng 

 Pj Gubernur berterima kasih pada Pnglima TNI YANG memilih Sky Lancing di Lombok Tengahsebagai lokasi event kejuaraan  Paralayang 2024

LOTENG.LombokJournal.com ~ Kejuaraan Paralayang Piala Panglima TNI Tahun 2024 dibuka Pj Gubernur NTB Hassanudin di Sky Lancing Lombok Tengah, Kamis (17/10/24). 

BACA JUGA : DPRD Harus Punya Orientasi Kesejahteraan Masyatakat

Pembukaan kejuaraan Paralayang diramaikan dengan laga pepadu dalam peresean
Peresean

150 peserta dari seluruh wilayah Indonesia mengikuti acara kejuaraan Paralayang yang berlangsung sejak 17 hingga 20 Oktober 2024 mendatang. 

L okasi open tournament Paralayang di Sky Lancing Desa Mekarsari, Kecamatan Praya Barat, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Dalam kesempatan itu, Pj Gubernur Hassanudin berterima kasih kepada Panglima TNI yang telah memilih Sky Lancing, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi event open tournament Paralayang 2024, dalam rangka HUT ke -79 TNI. 

“Terima kasih Bapak Panglima TNI telah memilih Sky Lancing, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai lokasi event Open Tournament kejuaraan Paralayang 2024, dalam rangka HUT ke -79 TNI,” ungkap Hassanudin. 

BACA JUGA : KPK dam Pemprov NTB Lakukan Penilaian Desa Anti Korupsi

Dipilihnya Provinsi NTB sebagai tuan rumah event Open Tournament Paralayang 2024, diharapkan dapat memantapkan NTB sebagai sport tourism destination, khususnya sebagai tuan rumah perhelatan PON pada 2028 mendatang. 

“Semoga event-event seperti ini semakin memantapkan NTB yang akan menjadi tuan rumah perhelatan PON pada 2028 mendatang,” harapnya. 

Pj Gubernur juga mengajak sejumlah kepala OPD berfoto bersama dengan latar gugusan perbukitan dan panorama laut yang indah.

“Lombok memang sangat indah. Jadi mari kita senantiasa rawat dan  anugerah luar biasa ini dengan menjaga kelestariannya, kebersihan lingkungannya dan keindahannya,” ungkapnya.

Open Turnamen kejuaraan Paralayang menjadi meriah dengan hiburan Gendang Beleq dan Atraksi Peresean khas seni budaya dari Lombok NTB. 

BACA JUGA : HUT Lombok Tengah ke 79, “Dalam Vusu Bersatu Jaya”

Sky Lancing ini juga disiapkan akan menjadi salah satu venue penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional (PON) 2028. novita/her

 

 




DPRD Harus Punya Orientasi Kesejahteraan Masyarakat 

DPRD NTB menggelar rapat untuk menentukan alat kelengkapan dewan dan memastikan lembaga dewan perwakilan ini bekerja melakukan fungsinya.

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Barat sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi dalam membangun daerah harus sama sama memiliki orientasi kesejahteraan masyarakat. 

BACA JUGA : KPK dan Pemprov NTB Lakukan Penilaian Desa Anti Korupsi

DPRD Nusa Tenggara Barat sebagai mitra strategis Pemerintah Provinsi dalam membangun daerah

Hal itu dikatakan Penjabat (Pj) Gubernur NTB, Hassanudin dalam pengambilan sumpah dan janji Ketua dan Wakil Ketua DPRD di gedung dewan Jalan Udayana Mataram, Rabu (16/10/24). 

“Kita percaya dengan semangat, integritas dan pengalaman para pimpinan dewan terpilih akan memajukan daerah tercinta,” ujar Hassanudin. 

Ditambahkannya, Ketua Dewan terpilih Hj Baiq Isvie Rupaeda adalah pimpinan dewan tiga periode bersama tiga Wakil Ketua Lalu Wirajaya, Yek Agil dan H Muzihir merupakan pimpinan dewan lebih dari satu periode. 

BACA JUGA : Meningkat Nilai Ekspor NTB, Nilai Impor Menurun

Sementara itu, Ketua DPRD Hj Baiq Isvie Rupaeda mengatakan, DPRD akan menggelar rapat untuk menyusun dan menentukan alat kelengkapan dewan lainnya mulai hari ini dan memastikan lembaga dewan perwakilan ini bekerja dan melakukan fungsinya. 

“Kami akan bekerja dan memastikan perubahan dan perbaikan dalam periode kepemimpinan     lima tahun mendatang,” katanya. 

Pihaknya berkomitmen untuk menciptakan iklim kerja yang kondusif demi mewujudkan NTB menjadi penopang kekuatan ekonomi, khususnya di wilayah Bali-Nusra, menjaga kepercayaan dalam mengemban fungsi konstitusionalnya.

BACA JUGA : Pariwisata Lombok, Ummi Rohmi; Harus Berdayakan Masyarakat

Hadir pula dalam kesempatan tersebut, Forkopimda, sejumlah tokoh masyarakat,  pimpinan parpol dan pejabat Pemprov NTB. jm/her

 




KPK dan Pemprov NTB Lakukan Penilaian Desa Anti Korupsi 

Penilaian Desa Antikorupsi yang dilakukan KPK dan Pemprov NTB di  8 Kabupaten se – Nusa Tenggara Barat, dilakukan sejak  tanggal 14 – 25 Oktober 2024

KSB.LombokJournal.com ~ Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB membentuk Desa Anti Korupsi dengan mengedepankan peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi.

BACA JUGA : Meningkat Nilai Ekspor NTB, Nilai Impor Menurun

5 komponen penilaian Desa Anti korupsi yang dilakukan KPK dan Pemprov NTB, yaitu yaitu Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Loka

Penilaian Desa Antikorupsi yang dilakukan KPK dan Pemprov NTB di  8 Kabupaten se – Nusa Tenggara Barat, dilakukan pada tanggal 14 – 25 Oktober 2024. 

Besarnya anggaran yang dikelola oleh desa, seperi Dana Desa, Pendapatan Desa, Alokasi Dana Pusat atau Daerah dan bantuan keuangan untuk masyarakat mengakibatkan rentannya terjadi tindakan korupsi.

Modus korupsi dana desa beragam, seperti pengelembungan anggaran (mark up), kegiatan atau prooyek fiktif, laporan fiktif, penggelapan dan penyalahgunaan anggaran. 

Sebelumnya telah dilakukan observasi lapangan untuk menentukan satu nama desa dari masing – masing Kabupaten dan akan dilakukan verifikasi lapangan oleh Tim Penilai yang terdiri dari Inspektorat, DPMPD Dukcapil dan Diskominfotik Provinsi NTB.

BACA JUGA : Pariwisata Lombok, Ummi Rohmi; Harus Berdayakan Masyarakat

Kabupaten Sumbawa Barat diwakili oleh Desa Sermong, Kecamatan Taliwang. Kabupaten Sumbawa diwakili Desa Pamanto, Kecamatan Empang. Kabupaten Dompu diwakili Desa Kadindi, Kecamatan Pekat. 

Kabupaten Bima diwakili Kecamatan Sape, Desa Naru Barat, Kabupaten Lombok Timur diwakili Kecamatan Lenek Desa Lenek Daye, Kabupaten Lombok Barat diwakili Kecamatan Gerung, Desa Beleke dan Kabupaten Lombok Utara diwakil Kecamatan Gangga, Desa Bentek.

Tahapan pemilihan Percontohan Desa Antikorupsi (DAK) dilaksanakan dalam 10 tahap, yaitu:

(1).  Provinsi menyusun renaksi dan koordinasi ke Pemkab, 

(2).  Pemkab melakukan pemetaan calon percontohan DAK, 

(3).  Kabupaten mengusulkan calon percontohan DAK kepada Provinsi, 

(4).  Provinsi menetapkan desa yang akan diobervasi 

(5).  Observasi desa, 

(6).  Pemilihan Desa, 

(7).  Kick Off, 

(8).  Bimbingan teknis,

(9).  Penilaian dan 

(10) Pencanangan. 

Terdapat 5 komponen penilaian Desa Anti korupsi yang dilakukan KPK dan Pemprov NTB, yaitu yaitu Penguatan Tata Laksana, Penguatan Pengawasan, Penguatan Kualitas Pelayanan Publik, Partisipasi Masyarakat dan Kearifan Lokal.

“Kegiatan pemilihan desa anti korupsi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan semangat dan peran serta masyarakat dalam pencegahan korupsi,” jelas Muhariyadi Kurniawan, S.SOS.,ME. selaku Ketua Tim Penilai.  

Ini merupakan pelaksanaan tahun kedua. Pada tahun pertama tim KPK turun langsung melakukan penilaian. 

BACA JUGA : HUT Lombok Tengah ke 79, “Dalam Visi Bersatu Jaya”

Pada tahun kedua yakni tahun ini, pola kegiatan diubah dengan membentuk tim penilai tingkat provinsi dari unsur Inspektorat, DPMPD Dukcapil dan Diskominfotik. 

Hasil penilaian ini akan diputuskan 3 desa terbaik untuk dinilai langsung oleh tim KPK”. ***

 

 

 




Meningkat Nilai Ekspor NTB, Nilai Impor Menurun

Nilai ekspor NTB meningkat, didominasi oleh barang galian/tambang non migas

MATARAM.LombokJournal.com ~ Nilai ekspor Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) bulan September 2024 meningkat dibandingkan bulan September 2023 

BACA JUGA : Atlet Peparnas NTB 2024 Dari Solo, Disambut Sekda NTB

Pada bulan September 2024 nilai ekspor NTB meningkat dibandingkan bulan September 2023
Penyampaian rilis resmi BPS NTB

Di bulan Septembar 2023 sebesar US$ 85,29 juta, sedangkan pada bulan September 2024 naik menjadi sebesar US$ 244,14 Juta. Artinya, nilai ekspor meningkat sebesar 186,24 persen.

Sementara nilai impor NTB pada bulan Agustus 2024 sebesar US$ 15,25 Juta. Sedangkan impor bulan Agustus 2023 sebesar US$ 78,45 Juta, berarti impor mengalami penurunan sebesar 80,56 persen dibandingkan dengan 

Begitu juga pada bulan September 2024 sebesar US$ 15,25 juta, dibanding bulan September 2023 sebesar US$ 33,09 juta. Berarti menurun sebesar -53,91 persen.

Data mengenai ekspor dan impor ini disampaikan Ketua Tim Statistik Distribusi dan Jasa BPS NTB, Sapwan saat menyampaikan rilis berita resmi statistik terkait ekspor-impor di Ruang Rapat Aula Tambora kantor BPS NTB, Selasa (15/10/24).

BACA JUGA : HUT Lombok Tengah ke 79 “Harmoni Dalam Visi Berrsatu Jaya”

“Nilai ekspor NTB meningkat, didominasi oleh barang galian/tambang non migas,” ungkapnya.

Dijelaskan, Kelompok komoditas ekspor Provinsi NTB yang terbesar pada Bulan September 2024 adalah Barang Galian/Tambang Non Migas sebesar US$ 238.925.852 (97,86 persen).  Ikan dan Udang sebesar US$ 3.538.036 (1,45 persen), Perhiasan/Permata sebesar US$ 1.026.036 (0,42 persen). 

Sedangkan Daging dan Ikan Olahan sebesar US$ 296.371 (0,12 persen), Garam, Belerang, Kapur sebesar US$ 267.216 (0,11 persen), Biji-bijian berminyak sebesar US$ 55.346 (0,02 persen).

BACA JUGA : Pariwisata Lombok, Ummi Rohmi; Harus Berdayakan Masyarakat

Sementara kelompok komoditas impor dengan nilai terbesar pada Bulan September 2024 adalah Mesin-mesin / Pesawat Mekanik (86,95 persen), Mesin/Peralatan Listik (7,39 persen), Benda-benda dari Besi dan Baja (3,04 persen), Besi dan Baja (1,17 persen), Perangkat Optik (1,04 persen), serta Plastik dan Barang dari Plastik (0,09 persen). Manikp

 

 




HUT Lombok Tengah Ke – 79, “Harmoni Dalam Visi Bersatu Jaya”

Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi dengan berpakaian adat Sasak hadir dalam HUT Lombok Tengah ke 79 yang mengusung tema “Harmoni Dalam Visi Bersatu Jaya”

LOTENG.LombokJournal.com ~  Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si menghadiri peringatan upacara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 Kabupaten Lombok Tengah, bertempat di Kantor Bupati Lombok Tengah. Selasa (15/10/24).

BACA JUGA : Pariwisata Lombok, Ummi Rohmi: Harus Berdayakan Masyarakat

Pjs Bupati Loteng dalam peringatan HUT Lombok Tengah itu menyampaikan pesan persatuan bagi warga Kabupaten Lombok Tengah
Lalu Gita Ariadi

Miq Gite sapaan Sekda, mengucapkan selamat ulang tahun kepada tanah kelahirannya. Miq Gite yang mengenakan pakaian tradisional Suku Sasak, berharap agar Kabupaten Lombok Tengah bisa terus berkembang dan maju seperti tema yang diusung  “Harmoni Dalam Visi Bersatu Jaya”.

Sementara itu, Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Lombok Tengah, H. A. Azis dalam amanatnya mengungkapkan, Lombok Tengah ini menjadi momentun yang tepat untuk  merepleksi perjalan yang telah dilalui sebagai elemen pijakan baru dalam mengambil sikap di masa yang akan datang.

BACA JUGA : Sektor Pertanian Jadi Prioritas Ummi Rohmi

“Kami ucapkan terima kasih dan mengapresiasi atas kehadiran para undangan di tenpat ini,” ungkannya. 

Pjs Bupati Kabupaten Lombok Tengah juga menyampaikan pesan yang terkandung dalam teman HUT tahun ini. 

Ia berharap seluruh elemen masyarakat dan pemerintah dapat bekerja sama dalam mencapai kejayaan bersama. Pjs Bupati Loteng dalam peringatan di Lombok Tengah itu menyampaikan pesan persatuan bagi warga Kabupaten Lombok Tengah 

BACA JUGA : Ary Juliyant Melawan ‘Aroes’ Besar Musik Industri

“Mari bahu membahu wujudkan masyarakat Kabupaten Lombok Tengah yang beriman bermutu maju dan berbudaya,” pesannya. novita/opik

 

 




Atlet Peparnas NTB 2024 dari Solo Disambut Sekda NTB

Atlet Pepernas NTB diminta pengalaman di Solo dapat jadi inspirasi untuk meraih kesuksesan pada Peparnas 2028

MATARAM.LombokJournal.com ~ Kedatangan Atlet Provinsi NTB setelah berjuang dalam Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) XVII di Solo, Jawa Tengah, pada 6-13 Oktober 2024, disambut Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si 

BACA JUGA : Pariwisata Lombok, Ummi Rohmi : Harus Berdayakan Masyarakat

SEkda NTB sambut kedatangan Atlet Peparnas NTB
Srkda NTB, Lalu Gita Ariadi

 Miq Gite sapaan Sekda, menyampaikan salam dari Pj Gubernur NTB Hassanudin dan ucapan terima kasih dari Segenap Masyarakat NTB atas perjuangan 44 atlet dalam mengharumkan nama daerah. 

“Kami sampaikan salam, apresiasi dan ucapan terima kasih Bapak Gubernur mewakili Pemerintah dan masyakat NTB kepada para kontingen yang sudah mewakili NTB di kancah nasional,” ungkapnya. 

Selain itu, Miq Gite juga berpesan agar pengalaman di Solo dapat dijadikan motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan pada Peparnas 2028 jika NTB sebagai tuan rumah. 

BACA JUGA : Ary Juliyant, Melawan ‘Aroes’ Besar Musik Industri 

“Hasil dan pengalaman di solo hendaknya jadi sumber motivasi dan inspirasi untuk meraih kesuksesan bila tahun 2028 NTB dipercaya sebagai tuan rumah peparnas,” ungkapnya. 

Dalam kejuaraan tersebut, atlet NTB sukses meraih 2 (dua) medali emas dari Yan Bahtiar, (tuna grahita) pada kelas nomor 1500 M dan Nomor 5000 M, 1 (satu) medali perak diraih oleh Syamsul Khair cabor Tenis Meja, kelas TT10 (tuna daksa).

BACA JUGA : Kelompok Tani di Sembalun Bumbung Dikunjungi Pj Gubernur NTB

Selain itu 2 (dua) medali perunggu diraih oleh Zakaria, cabor lompat jauh kelas T20 (tuna grahita), Yadin, Kelas T20 (tuna grahita), Nomor 5000 M. Kontingen NTB sendiri mengirim 64 orang pada Peparnas 2024 yang terdiri dari 44 atlet, 7 pelatih, dan 13 ofisial. novita/opik