Lombok FC satu-satunya klub sepakbola di NTB yang memiliki fasilitas komplet

MATARAM.lombokjournal.com ~ Lombok Football Club (Lombok FC) kian memantapkan eksistensinya sebagai klub sepakbola profesional di Bumi Gora. 

Klub sepakbola yang didirikan Anggota DPR RI dari Dapil NTB-2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) ini, kini sedang membangun lapangan sepakbola milik sendiri, yang menjadikan Lombok FC sebagai satu-satunya klub sepakbola di NTB yang memiliki fasilitas komplet.

Groundbreaking pembangunan lapangan sepakbola Lombok FC tersebut digelar Selasa (10/05/2022) sore. Lapangan sepakbola tersebut berlokasi di Penghulu Agung, Kec. Ampenan, Kota Mataram.

 Lapangan yang akan disiapkan dengan rumput standar internasional ini, ditargetkan rampung dalam enam bulan ke depan.

“Fasilitas training ground ini sangat penting bagi pembinaan dan pengembangan Lombok FC ke depan. Paling tidak, dengan adanya fasilitas lapangan ini, tim pelatih maupun manajemen Lombok FC dapat berkonsentrasi penuh dalam mempersiapkan skuad intinya untuk berlaga di Liga 3 NTB tahun ini, dan in syaa Allah akan tembus di Liga 2 Nasional tahun depan,” kata HBK dalam sambutan yang menandai dimulainya pembangunan.

Groundbreaking ditandai dengan peletakan batu pertama oleh Komisaris Independent Lombok FC, Hj. Dian HBK. 

BACA JUGA: Persiapan MXGP, Matangkan Akomodasi dan Infrastruktur

Kemudian dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng nasi kuning sebagai wujud rasa syukur atas terlaksananya pembangunan lapangan sepakbola tersebut.

Hadir dalam groundbreaking ini tim pelatih dan manajemen Lombok FC, dan juga pimpinan DPRD dan anggota Fraksi Gerindra dari DPRD Provinsi NTB dan juga DPRD Kabupaten/Kota di P. Lombok.

Adapun pimpinan proyek pembangunan lapangan sepakbola Lombok FC ini dipercayakan kepada Ketua DPC Partai Gerindra Kota Mataram, ABD Rahman.

HBK sendiri menyampaikan rasa syukur dan gembiranya, training ground Lombok FC tersebut sudah mulai dibangun. 

Presiden/CEO Lombok FC ini berharap, seluruh proses pembangunan bisa berjalan sesuai tahapan dan rencana. Sehingga fasilitas lapangan sepakbola klub tersebut dapat rampung tepat waktu.

“Sudah menjadi tekad kuat dalam hati saya dan keluarga, untuk menjadikan Lombok FC ini sebagai klub sepakbola yang bukan hanya menjadi kebanggaan dan kecintaan masyarakat P. Lombok, tapi juga masyarakat NTB,” kata HBK.

Untuk sampai pada tahapan tersebut, Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini menegaskan, selain memiliki pemain-pemain yang berkualitas, Lombok FC juga harus didukung dengan fasilitas pendukung yang memadai, dimana pembangunan lapangan sepakbola ini menjadi salah satunya. 

Sehingga melengkapi pembangunan mess pemain dengan segala fasiltiasnya yang telah lebih dahulu rampung, penyiapan armada angkutan bus-bus Lombok FC dan lain-lain. 

Mess untuk para pemain Lombok FC berlokasi di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, dan kini sudah siap ditempati skuad inti Lombok FC yang akan menjalani pemusatan latihan atau training center tahap kedua pada pertengahan bulan ini.

BACA JUGA: Organisasi Perempuan Diajak Bantu Sukseskan Program Pemerintah

Dalam kesempatan tersebut, politisi Partai Gerindra ini juga menyampaikan bahwa training center Lombok FC sudah siap digelar kembali, setelah seluruh pemain selesai menjalani libur Hari Raya Idul Fitri. 

Proses training center tahap pertama sudah berlangsung selama 1,5 bulan dengan diikuti 23 pemain. Namun, untuk training center lanjutan, sebanyak 8 pemain berdasarkan hasil evaluasi dari tim pelatih dan manajemen Lombok FC, tidak akan melanjutkan training centernya karena berbagai pertimbangan.

Delapan pemain tersebut, kata HBK, untuk yang berasal dari P. Lombok, akan dititipkan dan untuk sementara memperkuat klub sepakbola PS Garuda Muda, yang merupakan “brother’s club” Lombok FC di Pulau Seribu Masjid. 

PS Garuda Muda juga akan berlaga di kompetisi Liga 3 NTB tahun 2022 ini, dan operasional klub ini juga akan mendapat subsidi dari Lombok FC.

Sementara itu, untuk yang berdomisili di P. Sumbawa, akan dititipkan dan bermain di klub Lebah FC, yang juga merupakan “brother’s club” Lombok FC di P. Sumbawa. Seperti halnya PS Garuda Muda, klub sepakbola Lebah FC juga akan berlaga di kompetisi Liga 3 NTB tahun ini dan rencananya juga mendapat subsidi dari Lombok FC dalam operasionalnya.

Perekat Semua Kepentingan

Selanjutnya, HBK menekankan, Lombok FC akan bisa menjadi tools atau alat perekat bagi semua kepentingan di Bumi Gora. Apapun suku, apapun warna baju, apapun asal muasal, serta apapun agamanya, melalui Lombok FC, semua elemen tersebut harus dapat melebur menjadi satu, bersatu untuk saling membesarkan. 

Kiprah Lombok FC kedepan,  diharapkan mampu mengukir prestasi menjadi klub sepakbola kebanggaan bagi warga NTB sehingga bisa bersaing pada level yang lebih tinggi.

“Di Lombok FC, tidak boleh lagi ada istilah anti atau tolak caleg impor, itu rasis dan sudah tidak sesuai lagi dalam kehidupan demokrasi seperti yang kita terus perjuangkan selama ini,” tandas HBK dengan penuh canda yang disambut tepuk tangan dan gelak tawa hadirin yang hadir.

HBK bertekad untuk menjadikan Lombok FC sebagai lokomotif kebangkitan sepakbola NTB.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Operasional atau COO Lombok FC, Fabio Olievera merasa surprise dengan adanya groundbreaking lapangan sepakbola Lombok FC tersebut. Keberadaan lapangan ini, kata bintang sepakbola asal Brasil tersebut, akan menjadi salah satu fasilitas penting yang menunjang efektivitas latihan dan memudahkan Lombok FC melakukan pembinaan kepada pemain.

“Enam bulan dari sekarang, lapangan sepakbola Lombok FC ini sudah akan efektif untuk sama-sama kita gunakan,” kata pelatih sepakbola berlisensi A AFC asal Brazil tersebut.

Pelatih Kepala Lombok FC, Coach Jessie Mustamu menambahkan, dalam dua bulan pelaksanaan training center tahap pertama, pola latihan para pemain Lombok FC memang masih agak terganggu karena faktor berpindah-pindahnya lapangan tempat latihan. Sehingga efektivitas berlatih pemainpun menjadi kurang maksimal.

“Dengan adanya lapangan sepakbola milik sendiri, nantinya ini bisa menunjang proses latihan pemain secara optimal,” ujar Coach Yessie yang sangat antusias menyambut pembangunan lapangan sepakbola Lombok FC tersebut.

BACA JUGA: Predikat WTP ke Delapan untuk Pemda Lombok Utara

Yessi menekankan, sebagai klub sepakbola Liga 3, manajemen Lombok FC patut mendapat apresiasi luar biasa. Sebab, komitmen dan tekad mengembangkan Lombok FC sebagai klub sepakbola profesional benar-benar sungguh-sungguh diwujudkan.

“Saya rasa dari semua klub Liga 3 yang ada, baru Lombok FC yang serius mewujudkan lapangan bola sendiri untuk pemain-pemainnya,” imbuh Coach Yessie Mustamu.***

Organisasi perempuan diharapkan jadi garda terdepan ajak masyarakat melestarikan lingkungan

LOBAR.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalillah, M.Pd., berharap peran organisasi wanita di Provinsi NTB dapat membantu menyukseskan berbagai program pemerintah. 

Di antaranya pemberdayaan ekonomi, pelestarian lingkungan dan pencegahan stunting.

“Saya sangat yakin organisasi perempuan bisa membantu program – program di NTB, termasuk juga pemberdayaan ekonomi. Wanita – wanita yang berdaya yang bisa menghasilkan sesuatu, yang bisa memberikan manfaat bagi dirinya, keluarganya, umat, bangsa dan negara,” tutur Ummi Rohmi.

Ia mengatakan itu saat memberikan sambutan dalam Halal Bihalal bersama yang tergabung dari Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI), DPD Perempuan Indonesia Maju (PIM) NTB, Puantiara Lombok, Majlis Ta’lim Nur – Raudoh dan Perempuan Bintang Keluarga (Puan Tang – Ga). 

BACA JUGA: Persiapan MXGP, Matangkan Akomofasi dan Infrastruktur

Pada acara yang bertajuk “Mempererat dan Senantiasa Menjaga Silaturahmi” yang berlangsung di Hotel Aruna, Selasa (10/05), Ummi Rohmi juga memberikan perhatian pada kampanye pengelolaan limbah rumah tangga. 

Ia berharap agar seluruh organisasi perempuan di NTB agar dapat menjadi garda terdepan dalam mengajak masyarakat untuk terus melestarikan lingkungan, dengan cara menjaga kebersihan dan memilah sampah yang dilakukan mulai dari rumah. 

“Kita sangat berharap agar IWAPI bersama dengan seluruh organisasi perempuan yang lainnya  berada didepan untuk bagaiamana kita sama – sama mengkampanyekan  agar ibu – ibu dirumah dapat melakukan pemilahan sampah dari rumah,” jelasnya.

Adanya sampah bukan menjadi suatu musibah, melainkan sumberdaya apabila dari awal sudah dilakukannya pemilahan sampah, sehingga sampah organik dapat menjadi pupuk dan sampah anorganik dapat diolah di Bank Sampah.

Selain itu, Ummi Rohmi juga membahas terkait masalah stunting di Provinsi NTB, saat ini pendataan balita stunting di NTB dapat dilakukan di puskesmas by name by address.

BACA JUGA: Peran BKAD di Balik Opini WTP untuk Lombok Utara

“Alhamdulillah di NTB ada program revitalisasi posyandu, sekarang kasus stunting di NTB sudah terdata secara by name by address, jadi semua posyandu di NTB memiliki data balita stunting. Kemudian data itu di input dipuskesmas, sehingga kita sudah 100 persen dapat menginput data stunting tersebut, di NTB datanya sebanyak 19,23 persen, jadi kalau selama ini kita mendapatkan data sebanyak 33 persen atau 34 persen itu didapatkan dari data survey yang dilakukan 5 tahun sekali,” ungkapnya.***

Jelang perhelatan bulan Juni, persiapan MXGP tinggal mematangkan persiapan akomodasi dan infrastruktur

MATARAM.lombokjournal.com ~ Persiapan MXGP di Samota, Sumbawa on the track, tinggal beberapa hal yang perlu diupdate dan dimatangkan persiapannya, khususnya pada sektor akomodasi dan infrastruktur.

Hal itu disampaikan Komandan Lapangan Motocross Grand Prix (MXGP) Samota Sumbawa, Ir. H. Ridwan Syah, MTP, saat rapat bersama dengan Pemerintah Provinsi NTB dan Kabupaten Sumbawa, jelang perhelatan MXGP pada bulan Juni,  di Kantor Dinas PUPR Provinsi NTB, Selasa (10/05/22).

Kadis PUPR tersebut membahas mengenai update persiapan dari semua sektor yang ada.

“Hari ini kita akan update perkembangan untuk semua sektor, karena perhelatan MXGP sudah di depan mata,” ungkap Riswan Syah.

Saat rapat berlangsung, Dae Iwan panggilan akrab Kadis PUPR, menyebut terdapat beberapa hal yang perlu diupdate dan dimatangkan persiapannya, khususnya pada sektor akomodasi dan infrastruktur.

Pihaknya akan menyiapkan beberapa cara guna mengantisipasi kurangnya akomodasi. Di antaranya camping ground dan menggunakan kapal laut sebagai penginapan.

BACA JUGA: Organisasi Perempuan Diajak Sukseskan Program Pemerintah

“Hal tersebut akan coba kami terapkan, mudah-mudahan dapat mengatasi kekurangan akomodasi,” harapnya.

Mengenai sektor infrastruktur harus segera ditentukan titik lokasi fasilitas publik seperti lahan parkir, stand UMKM dan lain-lain. 

Jika hal ini sudah dipastikan maka keperluan-keperluan pada sektor lain akan mengikuti.

“Jika hal ini sudah dipastikan, maka langkah selanjutnya adalah mempersiapkan SDMnya, UMKM lokal dan keperluan-keperluan lainnya,” katanya.

Dae Iwan berharap dengan segala persiapan di seluruh sektor yang ada, menyamakan persepsi dan koordinasi merupakan hal yang sangat diperlukan.

“Untuk semua sektor ini kita harus menyamakan suara atau persepsi, baik dari Pemrov NTB, Pemkab Sumbawa, pihak promotor STI dan SEG, hal ini sangat perlu dipersiapkan dengan matang,” tegasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Sumbawa, Dewi Noviany, S.Pd., M.Pd., menyatakan kesiapannya dalam mensukseskan event MXGP ini. Untuk update semua sektor pihaknya akan selalu berkoordinasi dengan Pemrov NTB.

“Kami akan update perkembangannya, khususnya pada akomodasi,” kata Noviany.

Untuk kekurangan akomodasi pihaknya telah menyiapkan lahan untuk camping ground guna mengantasipasi kurangnya akomodasi tersebut. 

“Untuk itu saya berharap, kita disini harus satu bahasa dan pemahaman demi mensukseskan event MXGP ini,” katanya.

BACA JUGA: Predikat WTP ke Delapan untuk Pemda Lombok Utara

Sedikit informasi, hari ini tim Infront telah datang dan akan melakukan pengawalan. Promotor MXGP ini akan memastikan pembangunan Sirkuit MXGP Samota selesai pada dua pekan sebelum 26 Juni 2022. ***

Berturut-turut Kabupaten Lombok Utara mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), bagaimana peran BKAD atau Badan Keuangan dan Aset Daerah KLU di balik prestasi itu

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Sahabudin, ikut hadir saat penerimaan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021, di Ruang Auditorium Lantai 3 BPK RI Perwakilan Provinsi NTB, Selasa (10/05/22).

Saat mengetahui Kabupaten Lombok Utara kembali mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) ke delapan kali, Sahabudin menyampaikan selamat kepada stafnya: “Alhamdulillah atas opini WTP yg sudah diberikan BPK terhadap LKPD tahun anggaran 2021. Terimakasih kepada semua teman-teman BKAD atas komitmen untuk selalu menjadi lebih baik, soliditas, dan kerjasama kita yang saling menguatkan dalam menjalankan tupoksi pengelolaan keuangan dan aset daerah,” tulisnya dalam grup WA internal BKAD.

Wajar Sahabudin menyampaikan itu, seperti diketahui menurut perundang-undangan, tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran, Laporan Keuangan Pemda KLU harus selesai tepat waktu. 

Ini artinya pihak BKAD harus memastikan laporan keuangan harus selesai sesuai waktu yang ditetapkan. 

“Laporan Keuangan Pemda yang tepat waktu ini juga bagian yang menentukan untuk mendapat predikat WTP,” jelas Mawardi, Kepala Bidang Akuntansi BKAD KLU.

BACA JUGA: Predikat WTP ke Delapan Pemda Lombok Utara

Menurutnya, WTP merupakan laporan keuangan yang disajikan secara wajar tanpa pengecualian.

“Ada beberapa yang ditindak lanjuti, karena belum sesuai perundang-undangan, namun tidak material,” katanya sambil menambahkan, yang jelas harus koperatif selama pemeriksaan.

Peran dominan 

Pihak BKAD melakukan penyusunan drap laporan keuangan hasil konsolidasi dari seluruh laporan SKPD. 

BKAD sebagai PPKD (Pejabat Pengelola Keuangan Daerah) dalam menyusun Laporan Keuangan Daerah harus memenuhi:

• Standar Akuntansi Pemerintah sesuai PP 71/2010
• Memastikan bahan yang disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah telah diungkap secara wajar dan memadai seluruh pertanggungjawaban APBD 2021
• Memfasilitasi SKPD selama audit Laporan Keuangan Pemda oleh BPK RI
• Menindaklanjuti dan mengkoordinasikan jika ada hal-hal yang kurang disajikan dan kurang pengungkapan dalam Laporan Keuangan Pemda

“Dalam penusunan Laporan Keuangan Pemda, memang peran BKAD cukup dominan,” kata Mawardi.

Misalnya, pihak BKAD harus menutup kekurangan bila penyajian laporan keuangan SKPD belum sesuai dengan standar akuntansi pemerintah. Sebagai PPKD pihak BKAD harus melakukan asistensi penyusunan.

Asistensi ini diperlukan, karena dalam Laporan Keuangan Pemda harus disertakan juga laporan keuangan SKPD.

“Karena nanti laporan keuangan itu digabungkan,” kata Mawardi.

BACA JUGA: Rakor Evaluasi SAKIP – RB untuk Kemaslahatan Publik

Jadi dengan asistensi itu peran BKAD memastikan, setidaknya 80 persen sesuai standar sebelum dilakukan audit.

Sehingga Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Unaudited. ***

Pemda Lombok Utara mendapat predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) ke delapan atas laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, H. Djohan Sjamsu dan Ketua DPRD KLU Nasrudin SHI menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2021 di Ruang Auditorium Lantai 3 BPK RI Perwakilan Provinsi NTB, Selasa (10/05/22).

Kepala BKAD Sahabudin S.Sos, MSi dan Inspektur Inspektorat KLU H. Zulfadli SE hadir dalam acara tersebut.

Penyerahan laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2021, juga diberikan kepada 5 Kabupaten/Kota lainnya yang juga mampu meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), yaitu Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Dompu, Kabupaten Lombok Barat,dan Kabupaten Sumbawa Barat. 

BACA JUGA: Peran BKAD di Balik Opini WTP untuk Lombok Utara

LHP tersebut diserahkan oleh Kepala Perwakilan BPK RI Perwakilan Provinsi NTB, Ade Iwan Ruswana, S.E ., M.M ., Ak ., CA, CSFA kepada pimpinan DPRD dan Kepala Daerah masing-masing kabupaten/kota.

Kepala BPK Ade Iwan Rusmana menyampaikan, LHP atas LKPD Tahun 2021 yang terdiri dari 2 buku, yaitu LHP atas Laporan Keuangan (Buku I) dan LHP atas Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-Undangan (Buku II). Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK atas LKPD Tahun 2021, maka BPK memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) kepada enam kabupaten/kota tersebut.

“Hal ini menunjukkan komitmen dan upaya nyata DPRD dan manajemen Pemerintah Daerah untuk terus mendorong perbaikan pengelolaan keuangan dengan menjalankan dan menerapkan praktik-praktik pengelolaan yang baik,” ujarnya.***

BACA JUGA: Rakor Evaluasi SAKIP-RB untuk Kemaslahatan Publik

Kegiatan rakor evaluasi merupakan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB)

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Koordinasi (Rakor) evaluasi Capaian Kinerja Daerah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB) Pemda KLU dibuka Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH, di Aula kantor bupati setempat, Selasa (10/05/22).

Kegiatan Rakor merupakan upaya perbaikan dalam penerapan dan penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Reformasi Birokrasi (RB), baik pada tingkat Daerah maupun Perangkat Daerah (PD).

“Belum sepenuhnya merata pada setiap PD sehingga belum mampu menggambarkan efektivitas penggunaan anggaran dikaitkan dengan kinerja yang dihasilkan, terutama terkait dengan definisi kinerja pada perumusan sasaran strategis, kualitas indikator kinerja, dan kualitas pelaksanaan pemantauan dan evaluasi kinerja,” tutur bupati.

Bupati Djohan menyampaikan, SAKIP dan RB merupakan pondasi dasar sekaligus instrumen mewujudkan tujuan bernegara. Sehingga pemangku daerah harus amanah dengan tujuan menyejahterakan dan memakmurkan masyarakat.

“SAKIP maupun RB haruslah fokus sebagaimana keberadaan pemerintah dan birokrasi agar bermanfaat bagi kepentingan publik,” tegasnya.

BACA JUGA: Pembangunan Ponpes Tak Boleh Berhenti Demi Kemajuan Pendidikan 

Menurut bupati, ada beberapa perbaikan yang perlu menjadi fokus perhatian birokrat untuk meningkatkan mutu birokrasi untuk aspek SAKIP pada Pemda KLU.

Seperti capaian kinerja .hanya tercapai 46 persen, evaluasi internal hanya tercapai 54 persen dan pengukuran kinerja hanya tercapai 59 pesen. Sejumlah titik perbaikan tersebut harus menjadi fokus aparatur birokrasi guna perbaikan mutu SAKIP.

Di antaranya memastikan visi, misi, tujuan maupun sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen perencanaan daerah telah berorientasi hasil, dan memiliki dampak nyata bagi siklus kehidupan masyarakat. “Visi dan misi kepala daerah harus menjadi acuan utama setiap perangkat daerah dalam menetapkan rancangan maupun target kinerja OPD,” tandas Bupati Djohan.

Belum diimplementasikan

Pj. Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi melaporkan, hasil evaluasi Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara tahun 2021 sebesar 50,05 dengan kategori “CC”.

Hasil evaluasi ini menunjukkan bahwa Pemerintah KLU telah berupaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Namun, diakuinya, upaya itu belum diimplementasikan secara berkelanjutan ditandai dengan penurunan nilai pada area pemenuhan dan reforma.

“Pada komponen hasil menunjukkan adanya peningkatan nilai,” kata Anding.

Sementara untuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2021 menunjukkan adanya peningkatan. Tahun ini Pemda KLU memperoleh nilai sebesar 61,97 atau predikat B. Penilaian ini juga menunjukkan tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerja.

Kata Anding, capaian tersebut cukup bagus karena ditopang oleh kualitas budaya kinerja birokrasi dan penyelenggaraan pemerintahan Pemda KLU yang benar-behar berorientasi hasil menunjukkan hasil yang baik. Namun begitu, tetap saja memerlukan perbaikan lebih lanjut.

BACA JUGA: Sirkuit Lantan 459 di Lombok Tengah Diresmikan Bang Zul

“Daerah kita sudah memasuki usia ke-14 tahun, artinya proses belajar panjang kita harus mampu setara ataupun lebih dengan kabupaten lain,” kata Pj Sekda.

Rakor direncanakan berlangsung selama dua hari dengan pemaparan capaian kinerja daerah, SAKIP dan Reformasi Birokrasi di KLU dari kepala PD terkait. Hadir pula Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R, ST, M.Eng, Pj. Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi S.STP, MM, para Kepala OPD, Camat dan para NGO serta undangan lainnya. ***

Pembangunan Ponpes Al Muslimun NWDI Kebun Kongok Lombok Barat mendapat apresiasi Wagub Sitti Rohmi

LOBAR.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah, mengapresiasi Pondok Pesantren (Ponpes) Al Muslimun NWDI Kebun Kongok Lombok Barat yang tak henti berikhtiar memajukan pendidikan.

Menurutnya, capaian luar biasa telah dilakukan Ponpes Al Muslimun NWDI Kebun Kongok Lombok Barat. 

Pertama kali datang tahun 2018, wagub belum menemui bangunan ponpes seperti ini.

BACA JUGA: Sirkuit Lantan 459 di Lombok Tengah Diresmikan Bang Zul

“Karena yang namanya Pondok Pesantren dalam membangun tidak menunggu ada uang dulu baru mulai membangun,” terang Wagub memberi apresiasi, Selasa (10/05/22).

Menurut Ummi Rohmi sapaan akrab Wagub, dari zaman Almagfurullah Maulana Syekh untuk membangun Pondok Pesantren itu modal utamanya adalah memiliki niat yang kuat, dan kekompakan para jamaah. Dan pasti ada jalan di tengah kesulitan.

“Membangun fasilitas pendidikan tidak ada ruginya karena akan terus mengalir kebaikan-kebaikan yang telah disumbangkan walaupun kita sudah tiada,” tandasnya di hadapan jamaah dan wali santri Ponpes Al-Muslimun.

Umi Rohmi mengajak para santri dan guru untuk melek teknologi di tengah kemajuan zaman. Tidak hanya membangun secara fisik saja, melainkan yang non fisik juga harus dibangun.

BACA JUGA: Rakor Evaluasi SAKIP-RB untuk Kemaslahatan Publik

“Kemajuan teknologi, kita harus bisa mengambil mana yang baik dan yang jelek-jelek kita buang,” tandasnya.

Sementara itu, Pimpinan YPP Al Muslimun NWDI kebun Kongok Lombok Barat TGH. Zubaidi Abdunnafis menyampaikan terimakasih atas kedatangan Wakil Gubernur NTB.

“Semoga kedatangan Umi Rohmi membawa keberkahan bagi pondok pesantren ke depannya agar menjadi lebih baik,” ungkapnya. ***

Gubernur NTB resmikan Sirkuit Lantan 459 karya masyarakat Lombok Tengah, terinspirasi dibangunnya Sirkuit MotoGP yang menggerakkan ekonomi masyarakat

LOTENG.lombokjournal.com ~ Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu provinsi yang kecil di Indonesia, namun diisi oleh jiwa-jiwa yang bercita-cita besar.

Gubernur NTB, H. Zukiflimansyah yang akrab disapa Bang Zul mengatakan itu saat meresmikan Lantan 459 Internasional Motocross Sircuit, di desa Lantan, Batukliang Utara Lombok Tengah, Senin (09/05/22).

Bang Zul mengatakan, Bupati Lombok Tengah terinspirasi dari event MotoGP yang telah sukses diselenggarakan di Sirkuit Mandalika.   

Bayangkan, katanya, perputaran uang selama 3 hari sebelum penyelenggaraan, 3 hari dalam penyelenggaraan serta 3 hari setelah event tersebut perputaran uang di NTB mencapai 606,7 Miliar.

BACA JUGA: Kabar Hoax, Beredar Berita Subsidi PLN 5 Juta

“Lombok Tengah Wilayah Selatan ada MotoGP, wilayah Utara ada internasional event Motocross yang mudah-mudahan mampu menghadirkan keramaian lebih dari biasanya dalam menggerakkan ekonomi,” ujarnya.

Disebutkan juga, langkah pertama tidak ada yang sempurna, mungkin sekarang banyak ASN yang datang tapi besok, lusa, bulan depan dan tahun depan. 

Bang Zul yakin ditempat ini akan mampu menghadirkan keramaian yang menggerakkan ekonomi masyarakat bagian utara khususnya.

“Ini menjadi spirit pak Bupati kita, dengan menghadirkan internasional event mengharuskan dan memaksakan untuk berbenah, dari segi fasilitas prasarana. Jangan hanya ruang tamu yang dibersihkan tapi toilet juga harus bersih untuk kenyamanan para tamu,” pesannya.

Sementara itu, Bupati Lombok Tengah Fathul Bahri mengatakan, Lantan 459 Internasional Motocross Sircuit mampu memberikan daya dorong dalam menggerakkan ekonomi masyarakat. 

Karena kemarin ada 13 crosser dari luar negeri yang berasal dari Amerika, Australia, Pranci,  Canada beberapa crosser lainnya untuk latihan bersama.

BACA JUGA: Kondusifitas Daerah Harus Dijaga, Ini Pesan Gubernur NTB

“Mudah-mudahan ini menjadi daya dorong dalam menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya masyarakat Lombok Tengah bagian Utara,” ungkapnya.

Selain itu, kata Bupati pada event MotoGP kemarin dari Pajak, Hiburan. Pemda Lombok Tengah mendapatkan 12 Miliar. 

Sirkuit Motocross ini dibangun sebagai bentuk jawaban atas permintaan masyarakat bagian utara dengan keberadaan Sirkuit Mandalika lalu wilayah Utara dapat apa. 

Sehingga sirkuit ini dibangun tanpa APBD, dengan urusan para kepala desa di wilayah Utara. 

“Ini bukan hasil Fathul-Nursiah melainkan ini adalah hasil karya masyarakat Lombok Tengah,” tegasnya.***

BACA JUGA: Festival Supra Natural dan Pameran Benda Bertuah Khas NTB, Perlu Diadakan

Acara halal Bihalal Pemprov NTB dihadiri Gubernur dan Wakil Gubernur NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB menggelar acara halal bihalal Gubernur bersama seluruh aparatur sipil negara (ASN) lingkup Pemprov NTB, di hari kerja pertama pasca cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah dan Wakil Gubernur NTB, Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi., M.Si., termasuk Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati, dan seluruh pejabat hadir langsung, di Lapangan Bumi Gora Kantor Gubernur Provinsi NTB, Senin (09/05/22).

Sekda NTB, H Lalu Gita Ariadi mewakili Pemprov NTB menyampaikan ucapan Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah kepada seluruh ASN yang hadir pada acara tersebut.

“Mudah-mudahan dengan spirit bulan Syawal, kita saling memaafkan satu dengan yang lain. Kita memulai babakan baru untuk melanjutkan tugas-tugas berat yang sudah ada di depan kita,” pesan Miq Gite.

BACA JUGA: Kabar Hoax, Beredar Berita Subsidi PLN 5 Juta

Ia mengajak seluruh OPD kompak untuk menyukseskan berbagai kegiatan yang akan hadir dan diselenggarakan di Provinsi NTB dalam waktu dekat, seperti MXGP dan Latsitardanus XLII.

“Setelah ini, segera kita mendukung suksesnya Latsitarda, demikian juga pelaksanaan MXGP. Mudah-mudahan semua agenda tersebut dapat kita kerjakan sebaik-baiknya dengan semangat, saling gotong royong mendukung satu dengan yang lainnya,” kata Sekda. ***

BACA JUGA: Pengajian NWDI, Gubernur NTB Harap Silaturahim Tetap Dijaga

Informasi beserta tautan PT. PLN (Persero) bagikan subsidi listrik sebesar lima juta rupiah, adalah kabar hoax

MATARAM.lombokjournal.com ~ Di kalangan masyarakat tengah beredar sebuah informasi disertai link dengan narasi, PT. PLN (Persero) bagikan subsidi listrik sebesar lima juta rupiah.

Informasi tersebut disertai sebuah tautan yang diklaim sebagai cara untuk mendapatkan subsidi tersebut.

Diah Ayu Permatasari selaku Executive Vice President Komunikasi Korporat dan CSR PLN  bawa informasi tersebut adalah kabar bohong atau hoax. 

“Informasi beserta tautan tersebut adalah tidak benar, dan bukan merupakan broadcast resmi dari PLN,” jelasnya, Minggu 8 Mei 2022.

BACA JUGA: Pengajian NWDI, Gubernur NTB Harap Silaturrahim Tetap Terjaga

Pihak PLN mengimbau kepada masyarakat untuk berhati-hati terhadap informasi terkait cara memperoleh subsidi listrik, sebab mengarah pada modus penipuan. Seluruh informasi terkait subsidi listrik dan promo PLN dapat dilihat melalui aplikasi PLN Mobile.

Menanggapi beredarnya informasi palsu tersebut, Pemerintah Provinsi NTB melalui Kepala Dinas Kominfotik NTB Dr. Najamuddin Amy.S.Sos mengimbau masyarakat untuk tidak mudah mempercayai informasi yang tidak jelas kebenarannya. Bang Najam sapaan akrabnya meminta masyarakat untuk dapat mengecek terlebih dahulu pada situ-situs resmi yang kredibel dan aman. 

“Untuk menghindari penipuan, masyarakat bisa pastikan melalui website resmi lembaga atau instansi terkait,” jelas Dr. Najam. ***

BACA JUGA: Festival Supranatural dan Pameran Benda Bertuah Khas NTB, Perlu Diadakan