Wamendagri Bersama Pj. Gubernur NTB Olahraga Trail Running

Wamendagri Bima Arya saat melakukan olahraga bersama Pj Gubernur, Hassanudin mengevaluasi potensi jalur lari di NTB menjelang pelaksanaan FORNAS VIII 2025

LOBAR.LombokJournal.com ~ Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto bersama Pj. Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, melakukan olahraga Trail Running di wilayah Gunungsari, Lombok Barat, Selasa (05/11/24).pagi.

Olahraga bersama itu dari titik awal dan akhir di Bale Rasa, keduanya menempuh jalur sepanjang 6 kilometer menuju Bukit Cacing.

Wamendagri Bima Arya, yang juga Ketua Umum Asosiasi Lari Trail Indonesia (ALTI), hadir bersama Ketua ALTI NTB Mufti Murad dan sejumlah atlet lari lainnya.

Kegiatan ini bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga untuk mengevaluasi potensi jalur lari di NTB menjelang pelaksanaan Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII 2025, yang akan diadakan oleh Komite Olahraga Masyarakat Indonesia (KORMI).

Dalam kesempatan sarapan bersama setelah Trail Running, Pj. Gubernur Hassanudin menegaskan kesiapan NTB sebagai tuan rumah FORNAS.

“Bertepatan tahun depan kita juga tuan rumah Kormi oleh karena itu kita harus punya persiapan baik itu sarana dan prasarana, alat dukung dan sebagainya termasuk olahraga seperti ini,” ujarnya.

Ia juga menyampaikan optimismenya terhadap perkembangan Olahraga Trail Running yang dipimpin oleh Wamendagri Bima Arya melalui ALTI.

“Perkembangan olahraga ini saya yakin di bawah pimpinan beliau akan lebih maju,” kata Hassanudin.

Wamendagri Bima Arya menambahkan bahwa pada bulan Desember mendatang, ia berencana kembali ke NTB untuk survei jalur trail dan melakukan konsolidasi persiapan FORNAS VIII.

“Nanti Desember kita akan survei dan persiapkan jalur trail untuk FORNAS. Silakan teman-teman rekomendasikan, nanti kita lihat bersama,” ungkapnya.

Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) VIII dijadwalkan berlangsung pada 25 Juni hingga 2 Juli 2025, diikuti oleh 94 Induk Organisasi Olahraga. Termasuk delegasi dari berbagai provinsi di Indonesia.

NTB diharapkan mampu menjadi Tuan Rumah yang sukses dengan memanfaatkan ajang ini untuk mengembangkan potensi pariwisata dan ekonomi daerah melalui olahraga.***

Pemaparan Inovasi Layanan Administrasi Kependudukan di NTB

Pemaparan terkait inovasi layanan Aminduk bertujuan memberikan pelayanan publik yang cepat, dan efisien

MATARAM.LombokJournal.com ~ Inovasi layanan administrasi kependudukan (Aminduk) dipaparkan Pj Gubernur NTB dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kedua Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) yang resmi dibuka Wamendagri di Mataram, Senin (04/11/24).

Dalam presentasinya, Hassanudin menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB memberikan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan mudah diakses masyarakat

Inovasi layanan di sektor Aminduk yang diterapkan di NTB seperti, Kabupaten Lombok Barat dengan inovasi LAMAR yang dimaksudkan Layanan Malam Hari. Kabupaten Lombok Timur dengan gebrakan BAKSO dan POCONG SAKTI.

Sedangkan Lombok Utara hadir dengan inovasi JEMPOLAN, Kabupaten Sumbawa JANGO DESA, Kota Mataram KIAKU DATANG, Kota Bima HARUMNYA MELATI, dan Kabupaten Dompu dengan GADIS SAMAKAI terakhir Lombok Tengah dengan SAMPAI BEGERUSUK.

“Inovasi layanan amduk yang memiliki fungsi masing-masing ini, bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, sehingga mereka dapat mengakses layanan kependudukan dengan mudah efektif efisien,” ungkap Hassanudin.

Dalam pelaksanaan Rakornas kedua tersebut, Pj Gubernur Hassanudin menjelaskan, Pemerintah Provinsi NTB sudah mengambil langkah strategis dalam mendukung penerapan INA GOV.

Program yang resmi diluncurkan dengan maksud memperkuat layanan publik yang lebih efisien dan modern. Hal ini selaras dengan arahan kebijakan pemerintah tentang penggunaan teknologi dalam pelayanan administrasi.

“Beberapa telah kami susun, diantaranya Pergub 31 Tahun 2024 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, membangun kerja sama dengan Pemkab dan Pemkot dalam memperkuat layanan berbasis teknologi dan mendorong literasi digital di kalangan aparatur masyarakat,” jelasnya.

Pj Hassanudin berharap Rakornas tersebut menjadi ajang untuk melahirkan ide-ide baru dan semangat kerja yang lebih baik dalam meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan di Indonesia.

“Semoga kita mampu mengikhtiarkan dan semoga kegiatan ini membawa keberkahan untuk kita semua.” harapnya.

Di akhir sambutannya, Hassanudin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Dirjen Dukcapil yang telah memilih NTB sebagai tuan rumah Rakornas kedua Dukcapil. Ia mengajak semua peserta Rakornas untuk menikmati keindahan alam pulau Lombok, mulai dari Pantai, pegunungan hingga Gili.

“Terima kasih kepada Dirjen Dukcapil, dan Selamat menikmati keindahan pulau Lombok dengan keindahan gunung Rinjani, pantai kuta dan tiga gili. tutupnya. pnd/opik

MTQ KORPRI 2024, Sekda NTB Semangati Kafilah NTB

Penyelenggaraan MTQ KORPRI 2024 diikuti otal sebanyak 89 Kafilah, dengan peserta dan ofisial sekitar 1.700 orang lebih

PALANGKARAYA.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, menghadiri pembukaan Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ) KORPRI 2024 tingkat Nasional, yang digelar di halaman kantor Gubernur, Kota Palangka Raya, Senin |(04/11/24) malam.

Penyelenggaraan MTQ KORPRI 2024 diikuti total sebanyak 89 Kafilah, dengan peserta dan ofisial sekitar 1.700 orang lebih — Kafilah MTQ KORPRI 2024

MTQ VII KORPRI tingkat Nasional tersebut dibuka langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran.

MTQ KORPRI 2024 ini diselenggarakan mulai dari tanggal 4 hingga 10 November 2024.

Dalam kesempatan tersebut Miq Gite, sapaan Sekda, memberikan semangat kepada 16 kafilah asal NTB yang mengikuti ajang ini. Miq Gite, meminta kepada seluruh kafilah NTB untuk dapat memberikan yang terbaik bagi daerah.

Tak lupa, Miq Gite juga menyambangi stand UMKM Provinsi NTB yang turut meramaikan perhelatan tersebut. Ada berbagai produk lokal yang dipamerkan seperti mutiara, kuliner, dan berbagai kerajinan khas NTB.

Ketua Dewan Pengurus KORPRI Nasional Prof. Zudan Arif Fakrulloh dalam laporannya memaparkan bahwa total 89 Kafilah peserta MTQ KORPRI tersebut terdiri dari 54 Kafilah Kementerian/Lembaga dan juga 35 Kafilah Provinsi se-Indonesia.

MTQ di Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah ini diikuti total sebanyak 89 Kafilah, dengan peserta dan ofisial sekitar 1.700 orang lebih

“Alhamdulillah, seperti dilaporkan, gelaran MTQ KORPRI 2024 di Provinsi Kalimantan Tengah ini yang terbesar hingga saat ini,” ucap Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran dalam sambutannya pada acara Pembukaan MTQ. novita/opik

KKPD Wujudkan Tata Kelola Keuangan Bebas Korupsi

Penerapan KKPD ini dapat mencegah terjadinya korupsi serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola keuangan di pemerintahan,

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penandatanganan Perjanjian Kerjasama (PKS) Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) bersama PT. Bank NTB Syariah dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTB Hassanudin bersama dengan Direktur Utama PT Bank NTB Syariah Kukuh Rahardjo tanggal 30 Oktober lalu.

"Diharapkan dengan KKPD ini kedepannya dapat mencegah terjadinya korupsi — Penandatanganan Kerja Sama

Hari ini penandatanganan PKS dan uji coba pelaksaan KKPD dilakukan dengan dua OPD, yakni BPKAD NTB dan BKD NTB.

Kedua OPD ini, sebagai pilot projek dalam penerapan KKPD di Lingkup Pemprov NTB. Penandatanganan PKS yang juga dirangkaikan dengan sosialisasi penggunaannya digelar di Gedung Utama Bank NTB Syariah, Senin (04/11/24)

Dalam kesempatan tersebut, Plt Kepala BPKAD Provinsi NTB Ervan Anwar mengungkapkan rasa terima kasihnya atas dukungan dan kepercayaan PT Bank NTB Syariah.

Hal ini dijelaskan Ervan Anwar sebagai langkah awal dalam rangka reformasi birokrasi terutama dalam tata kelola keuangan daerah di era digital.

“Diharapkan dengan KKPD ini kedepannya dapat mencegah terjadinya korupsi serta dapat meningkatkan efektifitas dan efisiensi dalam tata kelola keuangan di pemerintahan,” jelasnya. Selain itu, Ervan Anwar juga mengungkapkan bahwa Pemprov NTB mendukung penuh dan sangat mengapresiasi KKPD ini nantinya untuk diterapkan di seluruh OPD.

Di tahun 2025 nanti direncanakan seluruh OPD lingkup Pemprov NTB akan menerapkannya secara bersama-sama.

Sementara itu, Direktur Utama PT Bank NTB Syariah H Kukuh Rahardjo Kukuh menerangkan bahwa pada tahun lalu Bank NTB Syariah berinisiasi mengembangkan produk untuk bisa melayani Pemerintah Daerah.

Harapannya bisa memberikan kemudahan bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat NTB. Bank NTB Syariah saat ini merupakan salah satu, bank daerah dengan kinerja yang cukup baik. Bahkan, pertumbuhan enam tahun terakhir sejak konversi menjadi Bank Umum Syariah (BUS), berada di atas rata-rata bank daerah lainnya secara nasional. novita/opik

BCG Matrix, Mengelola Portofolio Bisnis yang Efisien dan Efektif

Dengan BCG Matrix, korporasi dapat dievaluasi dalam matriks untuk mengidentifikasi bisnis yang punya potensi pertumbuhan dan pangsa pasar yang tinggi

BCG Matrix juga memiliki kekurangan seperti verebisitas pengukuran, fokus terbatas, kurangnya detil, sifat statis, dan kesulitan dalam klasifikasi — Catatan Manajemen: Agus K Saputra

LombokJournal.com ~ Boston Consulting Group Matrix atau BCG Matrix adalah sebuah matriks yang memungkinkan bagi pemimpin perusahaan untuk mengelola portofolio atau kumpulan bisnis korporasi secara efisien dan efektif.

Matriks ini pertama kali dikembangkan oleh Boston Consulting Group pada tahun 1970 oleh seorang konsultan bernama Bruce Henderson.

Idenya, menurut Hery (2016: hal 102-104), adalah setiap korporasi dapat dievaluasi dan diplot ke dalam sebuah matriks berukuran 2×2 untuk mengidentifikasi bisnis mana saja yang memiliki potensi pertumbuhan dan pangsa pasar yang tinggi.

Dimana, pertama, sumbu horizontal menggambarkan pangsa pasar. Yang dievaluasi sebagai rendah atau tinggi. Kedua, sumbu vertikal menggambarkan prediksi tinggat pertumbuhan pasar. Yang juga dievaluasi sebasgai rendah atau tinggi.

Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, setiap bisnis korporasi dapat ditempatkan ke dalam salah satu dari empat kategori berikut:

Sapi perah atau cash cows (pertumbuhan rendah, pangsa pasar tinggi). Bisnis dalam kategori ini menghasilkan banyak uang tunai, tetapi prospek pertumbuhan di masa

mendatang terbatas.

Bintang atau stars (pertumbuhan tinggi, pangsa pasar tinggi). Bisnis dalam kategori ini berada dalam pasar yang pertumbuhannya sangat cepat dan memiliki pangsa dominan

dalam pasar tersebut.

3. Tanda tanya atau question marks (pertumbuhan tinggi, pangsa pasar rendah). Bisnis dalam ketegori ini berada dalam industry yang menarik tetapi dalam pangsa pasar kecil.

Mutu rendah atau dogs (pertumbuhan rendah, pangsa pasar rendah). Bisnis dalam kategori ini menghasilkan sedikit uang tunai dan mempunyai pangsa pasar rendah dalam industri

dengan pertumbuhan rendah pula.

Implikasi Strategis

Para pemimpin perusahaan harus memanfaatkan “sapi perah” sebanyak yang mereka mampu. Namun membatasi segala bentuk investasi baru dalam bisnis yang tergolong “sapi perah” tersebut.

Mengingat prospek pertumbuhan di masa mendatang terbatas. Dan menggunakan sebagian besar uang tunai yang dihasilkan untuk berinvestasi pada bisnis korporasi yang tergolong sebagai bisnis “bintang” atas stars.

Investasi besar pada bisnis korporasi tergolong sebagai bisnis “bintang” ini dimaksudkan untuk memanfaatkan pertumbuhan pasar tinggi. Dan membantu mempertahankan pangsa pasar tinggi pula.

Bisnis “bintang” pada akhirnya akan berkembang menjadi bisnis “sapi perah” ketika pasar telah menjadi “dewasa” dengan pertumbuhan penjualan mulai melambat. Keputusan tersulit bagi pemimpin perusahaan adalah menyangkut bisnis korporasi yang tergolong bisnis “tanda tanya”.

Mengingat kategori bisnis ini memiliki pertumbuhan tinggi namun dengan pangsa pasar rendah. Biasanya, setelah melakukan analisis secara cermat dan hati-hati, beberapa bisnis korporasi tergolong bisnis “tanda tanya” akan dijual dan beberapa lainnya lagi untuk dapat berkembang menjadi bisnis “bintang”.

Sedangkan untuk bisnis korporasi tergolong sebagai bisnis “mutu rendah” harus dilikuidasi atau dijual. Karena bisnis ini memiliki pangsa pasar rendah dalam pasar dengan potensi pertumbuhan yang rendah pula.

Kesimpulan

Jadi, demikian catatan Cinthya (dalam accurate.id Nov 30, 2023), BCG Matrix adalah kerangka kerja analisis portofolio produk atau bisnis yang memiliki kelebihan dan kekurangan.

Kelebihannya termasuk penggunaan kerangka kerja yang sederhana, pengalokasian sumber daya yang efektif, identifikasi peluang dan ancaman, dan fokus pada pertumbuhan dan profitabilitas.

Namun, BCG Matrix juga memiliki kekurangan seperti verebisitas pengukuran, fokus terbatas, kurangnya detil, sifat statis, dan kesulitan dalam klasifikasi.

Oleh karena itu, penggunaan BCG Matrix harus dilakukan dengan pemahaman bahwa ini hanya alat analisis yang perlu dipertimbangkan bersama dengan informasi dan faktor-faktor lainnya.

Untuk pengambilan keputusan strategis yang lebih komprehensif, perusahaan harus melakukan analisis yang lebih mendalam, serta memperhatikan konteks dan dinamika pasar yang sedang dihadapi. ***

#AKUAIR-Perumnas Amnpenan, 04-11-2024

TGB Zainul Majdi Mundur dari Perindo, Fokus Persiapan Guru Besar

TGB Zainul Majdi pamit keluar dari Perindo, alasannya bukan politis tapi mengejar gelar Profesor yang mengharuskan tidak terlibat dalam politik partisan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Ketua Pimpinan Wilayah NWDI NTB, TGH Mahalli Fikri, mengonfirmasi bahwa Tuan Guru Bajang Dr. HM Zainul Majdi (TGB Zainul Majdi) telah pamit dari Partai Perindo.

Langkah ini diambil TGB bukan karena alasan politis, melainkan TGB mengikuti sertifikasi dosen, sebagai bagian dari upayanya untuk meningkatkan kapasitas sebagai akademisi dan pimpinan perguruan tinggi.

Saat ini, TGB Zainul Majdi menjabat sebagai rektor di Institut Agama Islam Hamzanwadi (IAIH) NWDI Pancor.

Menurut TGH Mahalli Fikri, sertifikasi untuk mendapatkan gelar Profesor mengharuskan peserta untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik partisan.

“TGB menunjukkan komitmennya dalam meraih gelar Guru Besar, dan langkah ini perlu mendapatkan dukungan penuh dari kita semua,” kata Mahalli Fikri.

Pernyataan ini sekaligus membantah rumor bahwa pengunduran diri TGB dari Perindo terkait dengan dukungan politis dalam Pilkada 2024.

Menurut Mahalli, rumor politis yang bertebaran itu menandakan pengamatan yang amat dangkal, hanya sekadar seperti mengetahui kulit bawang paling luar saja.

“TGB adalah tokoh nasional. Kami berharap agar semua spekulasi politik lokal tidak lagi mengaitkan beliau,” tambah Mahalli.

Keputusan TGB untuk fokus pada gelar akademis mencerminkan kecintaannya terhadap perjuangan leluhurnya, Maulanasyaikh TGKHM Zainuddin Abdul Madjid.

Dengan meninggalkan jabatan politik demi kemajuan NWDI, TGB Zainul Majdi menegaskan dedikasinya terhadap pendidikan dan pengabdian kepada warisan besar, yakni pendidikan dan keummatan.

“Ketahuilah! TGB saat ini tengah bersiap untuk meningkatkan kapasitas diri sebagai akedemisi dan pimpinan (Rektor) Perguruan Tinggi. Beliau sedang melangkah dan wajib kita dukung untuk menjadi Guru Besar (Profesor),” tandasnya. me

P3PD Mengakselerasi Pembangunan Desa di NTB

Sekda NTB mnengapresiasi kiprah Program Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) yang menjadikan desa-desa di NTB berkembang

MATARAM.LombokJournal.com ~ Kontribusi program penguatan Program Pemerintah dan Pembangunan Desa (P3PD) memberikan sumbangsih dalam memajukan pembangunan di Provinsi NTB. Sekaligus mengakselerasi pembangunan di desa-desa di NTB.

Sekda NTB mengapresiasi P3PD — Sekdas NTB, Lalu Gita Ariadi

Apresiasi tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si, saat menerima silaturahmi Koordinator P3PD di ruang kerjanya (01/11/24).

“Sehubungan dengan tugas pelungguh kami mengucapkan terima kasih, karena sudah berkontribusi untuk pembangunan daerah. Dan memegang hal yang strategis untuk akselerasi pembangunan desa,” ungkapnya.

Miq Gite berharap dengan berbagai kontribusi ini dapat menjadikan desa-desa di Provinsi NTB berkembang, memiliki daya saing, dan mandiri. Sehingga masyarakat pun turut menikmati kesejahteraan yang selama ini didambakan.

P3PD lahir dari berbagai pelosok desa hingga ke seluruh pelosok negeri.

“Mudah-mudahan P3PD bisa terus berkembang. Kalau desa berdaya dan mandiri dapat menjadi potret dari kesejahteraan nasional,” harap Sekda.

Sementara itu, Koordinator P3PD Provinsi NTB Gunawan Modjo dalam pertemuan tersebut memaparkan tujuan diadakannya P3PD di Provinsi NTB.

Program bertujuan memperkuat kapasitas kelembagaan pemerintahan desa dalam meningkatkan kualitas belanja desa di lokasi program.

Selain perbaikan kinerja pemerintah dan aparat desa melalui penguatan sistem peningkatan kapasitas. Penguatan sistem pendampingan dan pengembangan kapasitas. Penguatan sistem informasi dan data desa berbasis teknologi.

Program ini menyasar Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, lembaga kemasyarakatan desa, dan masyarakat desa.

“Capaian secara garis besar kami, sudah melatih 1006 desa di Provinsi NTB,” jelasnya.

Dirinya melanjutkan, pelatihan yang diadakan pun beragam seperti pelatihan aparatur desa, posyandu, pelatihan batas desa, dan berbagai pelatihan lainnya. P3PD NTB juga mengadakan kegiatan TOT, untuk menyiapkan para pelatih yang berasal dari 8 kabupaten se-NTB.

“Nantinya para pelatih ini akan secara rutin melakukan penguatan kapasitas di desa dan kabupaten masing-masing,” pungkasnya. nov/dyd

Mendagri Tito Pimpin Rakor Antisipasi Isu PHK

Mendagri Tito ajak Kepala Daerah segera membuat strategi cepat dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses penetapan upah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. Hassanudin, mengikuti rapat koordinasi yang diadakan secara virtual dalam rangka antisipasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan persiapan penetapan Upah Minimum Tahun 2025 yang dipimpin Tito Karnavian, Kamis (31/10/24).

Mendagri Tito pimpin rakor antisipasi isu pemutusan hubungan kerja (PHK) dan persiapan penetapan Upah Minimum Tahun 2025 — Pj Gubernur NTB

Rapat tersebut dipimpin oleh Mendagri, Tito Karnavian, dan Menaker Prof. Yassierli dan dihadiri oleh para Gubernur dan Bupati serta pejabat dari berbagai provinsi di Indonesia.

Dalam rapat tersebut, membahas agenda penting ketenagakerjaan dengan 7 sub point.

Mendagri Tito mengajak semua Kepala Daerah segera membuat strategi cepat berupa dialog antara pekerja, pengusaha, dan pemerintah dalam proses penetapan upah agar tercapai kesepakatan yang adil bagi semua pihak.

“Segera untuk aktifkan langkah-langkah preventif antara pemerintah dengan pengusaha yang diwakili APINDO dan KADIN serta para buruh pekerja yang diwakili oleh organisasinya masing-masing,” ujar Mendagri Tito via Zoom,

Mendagri Tito juga menerangkan untuk menyertakan Forkopimda, baik dari Kepolisian, TNI, Kejati, Kejari, dan kejaksaan. Hal tersebut dilakukan untuk menyatukan satu kepahaman.

“Sertakan Forkopimda baik dari kepolisian kemudian TNI, Pangdam dan dandim dan kejaksaan untuk rapat, sehingga mereka paham bahwa keputusan sudah diambil,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Menaker Yassierli memberikan sejumlah arahan kepada Pemerintah Daerah untuk membangun sistem peringatan dini PHK. Agar diketahui adanya potensi PHK di perusahaan pada masing-masing Daerah.

Hal itu mendorong perusahaan dan pekerja untuk mengoptimalkan dialog sosial dalam mencari solusi terbaik agar kelangsungan berusaha dan bekerja tetap terjaga, serta koordinasi dengan KADIN dan APINDO setempat tetap terjalin.

“Memitigasi resiko PHK dengan cara membuat sistem peringatan dini PHK, agar dapat diketahui adanya potensi PHK di perusahaan,” tegasnya.

Terakhir Mendagri Tito berharap, agar sub point isu yang didiskusikan dalam rapat dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan mendapatkan resiko yang sangat kecil.

“Semoga Allah SWT memberikan kemudahan dan isu yang kita kerjakan ini mendapatkan resiko yang kecil.” tutupnya. pnd/her

Capacity Building TPID Provinsi Bengkulu ke TPID NTB

Sekda Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Gita Ariadi, saat menghadiri kegiatan Capacity Building TPID Se-Provinsi Bengkulu ke TPID Provinsi NTB

MATARAM.LombokJournal.com ~ Dalam kegiatan capacity building Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), dijabarkan berbagai ikhtiar Provinsi NTB dalam mengendalikan inflasi. Salah satunya dengan menggenjot produksi dalam daerah berbagai produk pertanian penyumbang inflasi seperti cabai, beras, dan produk-produk lainnya.

Sekda Bengkulu Isnan Fajri, mewakili rombongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Provinsi NTB karena telah menyambut dan mendampingi Capacity Building dengan baik — Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi

Penjelasan itu disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat, H. Lalu Gita Ariadi, saat menghadiri kegiatan Capacity Building TPID Se-Provinsi Bengkulu ke TPID Provinsi NTB yang digelar di Hotel Santika Mataram, Kamis (31/10/24).

Dalam sambutan kegiatan tersebut, Sekda juga mengungkapkan siap bekerja sama dengan Provinsi Bengkulu dan Sekarkijang dalam bidang perdagangan yang dapat membantu mengendalikan inflasi di daerah masing-masing.

“Nanti kerja sama antar daerah akan kami lakukan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Miq Gite.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Bengkulu Isnan Fajri, mewakili rombongan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Provinsi NTB karena telah menyambut dan mendampingi kegiatan tersebut dengan baik.

Sekda Bengkulu berharap dengan digelarnya Capacity Building di Provinsi NTB, setiap daerah yang terlibat dapat saling belajar dari kelebihan dan kekurangan masing-masing.

Isnan Fajri juga berharap agar pertemuan antar daerah ini kedepannya akan menghasilkan kerjasama yang menguntungkan kedua belah pihak.

Dan yang terpenting, jelasnya, kerjasama yang dilakukan bisa membantu pengendalian inflasi di daerah masing-masing. novita/her

Penyandang Disabilitas Dapat Fasilitas Pendampingan Hukum

Komisi Disabilitas Daerah inisiasi pemberian pendampingan hukum bagi penyandang disabilitas yang menjalani proses hukum

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB melalui Dinas Sosial, bekerjasama dengan Kepolisian Daerah akan memberikan fasilitas pendampingan hukum pada penyandang disabilitas.

Pj Gubernur NTB ; Pemerintah Provinsi NTB siap bekerja sama dan memfasilitasi kebutuhan para penyandang disabilitas

Pendampingan yang diperlukan selama proses hukum berlangsung agar dapat memenuhi hak hak para disabilitas.

Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hassanudin menyambut baik langkah Komisi Disabilitas Daerah (KDD) dalam pendampingan proses hukum penyandang disabilitas.

“Kami pemerintah provinsi siap bekerja sama dan memfasilitasi kebutuhan para disabilitas,” ujar Pj. Gubernur di Kantor Gubernur NTB.

Seperti diungkapkan Kepala DInas Sosial NTB, Ahsanul Khalik, sesuai kebutuhan akan diberikan pendampingan psikolog, penerjemah bahasa isyarat dan lainnya.

“Maksudnya, agar proses hukum bisa berjalan dengan memenuhi hak kelompok disabilitas yang sedang menjalani proses atau tersangkut kasus hukum,” jelas Ahsanul Khalik, Kamis (31/10/24).

Dikatakannya, kerja sama antara kepolisian dan Pemerintah Provinsi yang diinisiasi oleh Komisi Disabilitas Daerah ini sebelumnya hanya berupa prosedur standar pelaksanaan pemeriksaan bagi disabilitas.

Namun saat ini telah dikuatkan dalam bentuk kerja sama dengan pemerintah dan pihak terkait lainnya.

Komisi Disabilitas Daerah yang merupakan lembaga non struktural bersifat ad hoc ini bertugas melakukan pemantauan, evaluasi dan advokasi pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas.

Komisi Disabilitas Daerah dibentuk tahun 2023 silam, lembaga ini bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial.

Pada pertemuan tersebut hadir pula Ditreskrimum Polda NTB dan pejabat terkait Pemprov NTB. jm/her