Potensi Bank NTB Syariah untuk Pemberdayaan Ekonomi Rakyat

Potensi Bank NTB Syariah yang ada harus diselamatkan dengan melakukan perombakan pengurus secara profesional

Potensi Bank NTB Syariah luar biasa — Catatan Agus K Saputra

LombokJournal.com ~ Potensi Bank NTB Syariah sangat luar biasa. Walau ada ketidakpastian global, tapi selalu ada potensi. Oleh karena itu, dibutuhkan kedispilinan, kepatuhan dan kebersamaan dalam pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat luas.

Hal itu disampaikan Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal sebagai keynote speaker webinar nasional Ikatan Alumni Universitas Mataram (IKA Unram) wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), Minggu (25/05/25).

Bagaimana caranya? “Saat ini, 80 persen kredit Bank NTB Syariah masih terserap di PNS, dan hanya 20 persen untuk pemberdayaan masyarakat. Kami akan berupaya agar porsi kredit UMKM semakin meningkat,” ujar Lalu Iqbal.

Oleh karena itu, lanjut Gubernur Iqbal, pilihannya hanya satu: memperbaiki kondisi sekarang tanpa menoleh ke belakang. Walau memang ini pilihan yang tidak mudah. Karena bagaimana pun ini adalah langkah strategis untuk mengembalikan kepercayaan pemegang saham, nasabah dan masyarakat.

“Saya mohon doa dan dukungan agar dengan potensi Bank NTB Syariah akan benar-benar menjadi kebanggaan seluruh warga NTB secara substantif,” tutup Lalu Iqbal, mantan Dubes RI untuk Turki ini.

Webinar tersebut bertajuk “Membangun Masa Depan Perbankan Syariah: Pelajaran dari Dinamika Bank NTB Syariah”.

Ada pun pemateri yang hadir adalah para alumni Universitas Mataram (Unram) yang antara lain menjadi tokoh, akademisi dan praktisi, yaitu Prof. Dr. H. Zainal Asikin (Guru Besar Hukum Perbankan Unram), M. Chairul Imran, SE (Pengamat Ekonomi), Prof. Dr. Mansur Afifi (Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unram), dan Nurdin Ranggabarani, SH. MH (Tokoh Publik NTB).

Dalam sambutannya, Ketua IKA Unram Jabodetabek Willgo Zainar mengatakan bahwa webinar ini merupakan wujud kepedulian IKA Unram Jabodetabek terhadap pembangunan NTB secara umum, dan khususnya melihat potensi Bank NTB Syariah sebagai entitas bisnis milik daerah.

“Kami merasa terpanggil untuk berkontribusi memajukan Bank NTB Syariah, terutama dengan melihat berbagai persoalan yang sempat menimpa bank ini, mulai dari tata kelola, gangguan informasi technology (IT) hingga net performance loan (NPL) yang cukup signifikan,” ujar Willgo.

*Bebas Intervensi*

Prof. Zainal Asikin menyoroti soal tata kelola yang tidak memenuhi prinsip good corporate governance (GCG). Ada lima kriterianya, yaitu tidak transparan, akuntabilitas, tanggung jawab, mandiri dan kewajaran.

Sebagai anggota Panitia Seleksi (Pansel) calon Komisaris dan Direksi Bank NTB Syariah, Prof. Asikin menyodorkan cara menyelamatkan Bank NTB Syariah dengan melakukan perombakan pengurus secara profesional. Sehingga pengurus tidak merasa underbow dari Gubernur dan Partai Politik.

Di sisi lain, menyelesaikan secara hukum atas semua kerugian bank yang diakibatkan oleh kelalaian para pengurus.

“Saya mengapresiasi langkah Gubernur yang melakukan perombakan kepengurusan, dengan harapan pengurus terpilih independen dan bebas intervensi,” terang Prof. Asikin.

Terkait hal ini, M. Chairul Imran menyambut baik. Dia menyarankan, “Bila perlu dibuatkan pakta integritas bagi pengurus baru, disaksikan gubernur dan pemangku kepentingan termasuk media,”.

Imran pun salut dengan keberanian Gubernur merombak pengurus dan berharap pengurus baru lebih profesional, akuntabel, dan transparan dalam laporan keuangan.

Oleh karena itu, Imran menyebut dua hal penting yang harus segera dilaksanakan Bank NTB Syariah.

*Pertama* , reformasi manajemen.

Merupakan suatu proses perubahan atau pembaruan pada regulasi, sistem, struktur, dan proses manajemen Perusahaan, yang bertujuan untuk meningkatkan efektifitas, efisiensi dan produktifitas secara keseluruhan, agar menghasilkan kinerja Perusahaan yang optimal dan relevan dengan kondisi bisnis perbankan terkini.

Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut:

Melakukan reorganisasi manajemen

Tujuannya, mengganti seluruh pengurus perusahaan baik komisaris maupun direksi, karena manajemen bertanggungjawab penuh terhadap kinerja Perusahaan.

2. Melakukan rekrutment pengurus baru Perusahaan (Komisaris dan Direksi), melalui seleksi yang ketat dan terbuka, dengan melibatkan pihak yang independent dan kredibel

Tujuannya, agar perseroan mendapat pengurus yang benar-benar memenuhi syarat professional berpengalaman, serta memiliki kapabilitas, kredibilitas dan integritas yang tinggi.

3. Menunjuk konsultan manajemen yang kredibel, untuk melakukan review dan revisi terhadap seluruh regulasi internal yang ada

Tujuannya, untuk memperkuat dan memperbarui regulasi internal Perseroan (SOP, Peraturan Perusahaan, SK Direksi, Job Description dan struktur organisasi), agar dapat dijadikan pedoman operasional yang benar, serta sesuai dengan ketentuan otoritas sektor keuangan dan kaidah-kaidah perbankan terkini yang berlaku umum.

4. Memperkuat Tupoksi Dewan Komisaris

Tujuannya, untuk melakukan pengawasan yang ketat, melekat dan berkelanjutan, terhadap seluruh corporate action yang bersifat fundamental terutama pengawasan terhadap kredit yang diajukan, dalam rangka meminimalkan potensi resiko terjadinya kredit macet

5. Meningkatkan investasi pada sistem Teknologi Informasi (IT) Perseroan, dalam rangka upgrade sistem IT Perseroan

Tujuannya, untuk memperkuat dan meningkatkan keamanan sistem IT perusahaan dari kejahatan cyber, serta untuk meningkatkan pelayanan yang maksimal kepada nasabah.

6. Meningkatkan modal disetor Perseroan melalui GO PUBLIK di Bursa Efek Indonesia (BEI).

Tujuannya, untuk mendapatkan tambahan modal melalui penjualan sebagian saham Perusahaan kepada publik, dalam rangka mempercepat proses tumbuh dan berkembangnya perseroan.

Ada pun manfaat Go Publik adalah:

Fund Raising, membuka akses Perusahaan terhadap sarana pendanaan jangka Panjang.
Competitive Advantage, memberikan keunggulan kompetitif untuk pengembangan usaha.
Company Image, meningkatkan citra Perusahaan.
Company Values, meningkatkan nilai-nilai Perusahaan.
Bussines Sustainability, kemampuan untuk mempertahankan kelangsungan usaha.
Tax Insentif, mendapatkan insentif pajak

*Kedua* , legal action. Merupakan tindakan hukum yang ditempuh oleh Perusahaan dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH), dalam rangka mengembalikan kerugian materiil dan imateriil.

Di sini, Pemegang Saham Pengendali (PSP) meminta pihak manajemen untuk :

Melakukan audit investigatif terhadap keuangan perusahaan, dengan menunjuk auditor negara seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atau lembaga audit kredibel lainnya.

Tujuannya untuk mengungkap adanya dugaan indikasi kecurangan, penyimpangan dan pelanggaran hukum, yang menyebabkan terjadinya kerugian Perseroan, serta untuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab. Ini dilakukan sebagai dasar untuk melakukan tindakan hukum selanjutnya.

2. Melakukan legal action (tindakan hukum) dengan melibatkan aparat penegak hukum (APH), terhadap seluruh pihak yang telah merugikan Perusahaan.

Tujuannya untuk mengembalikan kerugian materiil maupun imateriil Perusahaan, baik yang disebabkan karena terjadinya mal fungsi IT, maupun yang disebabkan karena terjadinya kredit macet yang terindikasi pidana.

*Kinerja Sedang-Sedang Saja*

Prof. Mansur Afifi menampilkan kinerja singkat Bank NTB Syariah tahun 2024 dari sisi Aktiva Pasiva sebagai berikut:

Modal inti meningkat 19,47% menjadi Rp 1.977 miliar
Ekuitas meningkat 20,24% menjadi Rp 2.038 miliar
Laba bersih meningkat 1,83% menjadi Rp 216 miliar
Aset meningkat 12,96% menjadi Rp 16.120 miliar
Pembiayaan meningkat 12,14% menjadi 11.296 miliar
Dana pihak ketiga meningkat 17,27% menjadi 12.520 miliar

Sedangkan dari sisi Rasio Keuangan adalah:

NPF Gross meningkat 1,06% dari 0,90% di tahun 2023
ROA menurun 1,85% dari 2,07% di tahun 2023
ROE menurun 12,58% dari 13,58% di tahun 2023
CAR meningkat 25,14% dari 24,47% di tahun 2023
FDR meningkat 90,22% dari 94,35% di tahun 2023
BOPO meningkat 80,57% dari 80,09% di tahun 2023

“Kinerja Bank NTB Syariah tidaklah buruk atau tidaklah luar biasa. Sedang-sedang saja atau dengan sebutan medioker. Bahkan memiliki catatan lebih baik dari beberapa bank daerah lain, seperti Bank NTT,” ujar Prof. Mansur.

Beberapa inisiatif strategis yang dicatat Prof. Mansur adalah:

Ekspansi dan layanan

– Memperluas produk syariah inovatif. Meningkatkan kualitas pelayanan nasabah – Digitalisasi

– Mengembangkan teknologi perbankan digital untuk meningkatkan fee-based income 9 0- Manajemen risiko

– Penguatan manajemen risiko untuk kepatuhan dan keamanan Literasi keuangan

– Program literasi keuangan syariah. Meningkatkan pemahaman masyarakat

Sementara di bagian akhir, ada tiga simpulan sebagai high light dan tindak lanjut. *Pertama,* Bank NTB Syariah menunjukkan kinerja positif dengan rasio keuangan sehat. *Kedua* , terdapat potensi pertumbuhan signifikan di pasar perbankan syariah. *Ketiga* , terus tingkatkan digitalisasi dan inovasi produk dan perluas jangkauan pasar.

Sebagai pemateri terakhir, tokoh publik Nurdin Ranggabarani berharap Bank Syariah NTB mampu mewujudkan cita-cita Gubernur untuk memeberikan kebermanfaatan nyata bagi masyarakat, terutama melalui peningkatan pembiayaan UMKM.

“Untuk apa Bank NTB Syariah dikatakan sehat, jika tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak,” terang Nurdin.

Sebaiknya visi dan misi Bank NTB Syariah, lanjut Nurdin, adalah berfokus pada pemberdayaan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.

Political will dari Gubernur sudah jelas dan clear. Tinggal selanjutnya adalah bagaimana implementasinya dalam pemilihan manajeman baru (komisaris dan direksi), yang berintegritas, unggul dan berdampak.

Dengan catatan bahwa kriteria-kriteria atau komponen kinerja pun menjadi tolok ukur utama. Sehingga intervensi bisa hilang dan independensi yang mengemuka.

#Akuair-Ampenan, 27-05-2025

Pelita Air Jadi Solusi Liburan ke Lombok

Pelita Air tang akan membuka rute ke Lombok memiliki total 14 unit pesawat dengan type Narrow Body (pesawat komersial dengan lorong tunggal) yaitu Airbus A320

MATARAM.LombokJournal.com ~ Kabar baik untuk anda yang ingin menjelajahi keindahan Pulau Lombok. Pelita Air akan membuka rute baru Jakarta-Lombok pukul 06.20 wib dan Lombok-Jakarta 16.25 wita sebagai rute ke-14.

Rute baru ini siap mengajak anda menjelajahi keindahan Pulau Lombok dengan segala pesonanya yang dijamin membuat anda jatuh hati, mulai dari pantainya yang indah, budayanya hingga kulinernya yang bikin ketagihan.

Pelita Air memiliki 2 pesawat yang menawarkan layanan medium economy yang menyediakan berbagai fasilitas dan kenyamanan bagi penumpang

Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Lalu Muhamad Iqbal, menerima audiensi Komisaris Utama Pelita Air Suprasetyo, di ruang tamu Pendopo Gubernur, Senin (26/05/2025). Pertemuan ini bertujuan untuk menjajaki berbagai peluang kerja sama yang dapat memberikan kontribusi terhadap pemberdayaan ekonomi daerah dan kunjungan wisatawan ke Pulau Lombok.

“Pesawat sederhana tapi berkelas dan ramah lingkungan yang menjadikan Pelita Air pilihan utama bagi wisatawan yang ingin menikmati keindahan pulau Lombok, terbukti bahwa pesawat kedatangan yang digunakan para Duta Besar pada kegiatan IGS di NTB kemarin”, kata miq Iqbal.

Pelita Air saat ini memiliki total 14 unit pesawat dengan type Narrow Body (pesawat komersial dengan lorong tunggal) yaitu Airbus A320 yang terparkir di Bandar Udara Internasional Soekarno–Hatta dan yang menginap diluar Jakarta terdapat di Surabaya dan Balikpapan.

Saat ini Pelita Air memiliki 2 pesawat yang menawarkan layanan medium economy yang menyediakan berbagai fasilitas dan kenyamanan bagi penumpang termasuk makanan ringan dan minuman gratis, bagasi gratis hingga 20 kg, in-flight entertainment, pilihan kursi, dan check-in prioritas.

Pelita Air juga fokus pada rute baru di wilayah timur Indonesia yang mungkin tidak dilayani oleh maskapai lain.

“Kami memiliki peswat yang bersih dan terutama enginenya (mesin), pada saat take off itu noisenya (kebisingan) rendah, itu seperti pesawat yang dirawat di Amerika”, pungkas Suprasetyo kepada Miq Iqbal.

Kehadiran Pelita Air ini diharapkan dapat meningkatkan kunjungan wisatawan di Provinsi NTB dan mendukung pengembangan KEK Mandalika ke depannya.

BACA JUGA : Indeks Ketimpangan Gender

“NTB ini memiliki Sirkuit Mandalika, sehingga konektivitas penerbangan itu penting untuk mendukung pengembangan kawasan dan Lombok harus menjadi destinasi segala kemudahan bagi wisatawan,” pungkas miq Iqbal. ***

408 CPNS dan PPPK Dilantik, Siap Mengabdi untuk NTB

Dari total 408 CPNS yang dilantik, terdiri 111 CPNS dan 297 PPPK dari berbagai formasi, mulai dari tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis

MATARAM.LombokJourbal.com ~ Sebanyak 408 CPNS atau Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) resmi dilantik dan pengambilan sumpah jabatan, Senin (26/05/25), di Graha Bakti Praja Komplek Kantor Gubernur NTB.

Pelantikan dipimpin langsung Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, dan dihadiri oleh Kepala BKD dan sejumlah pimpinan OPD, serta para keluarga peserta yang hadir memberikan dukungan secara langsung.

Dari total 408 CPNS yang dilantik, terdiri 111 CPNS dan 297 PPPK dari berbagai formasi, mulai dari tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis

Gubernur NTB menekankan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari pelaksanaan regulasi kepegawaian nasional yang telah ditetapkan, antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN), serta berbagai peraturan pemerintah dan peraturan Kepala BKN terkait manajemen ASN.

“Seluruh regulasi ini menunjukkan bahwa proses yang kita laksanakan hari ini bukan hanya administratif, tetapi juga strategis dalam memperkuat manajemen kepegawaian yang profesional, transparan, akuntabel dan selalu mengedepankan kepentingan masyarakat,” ujar Gubernur Iqbal.

Dari total 408 CPNS yang dilantik, terdiri 111 CPNS dan 297 PPPK dari berbagai formasi, mulai dari tenaga pendidikan, kesehatan, dan teknis.

Menerima SK Tahap I Formasi Tahun 2024 yang akan tersebar di 41 satuan kerja Pemerintah Provinsi NTB, Penetapan NIP CPNS dan NI PPPK untuk formasi tersebut telah ditetapkan oleh UPT BKN Mataram.

Hal ini menjadi bagian dari peran aktif UPT BKN Mataram dalam mendukung proses pengadaan ASN yang berbasis pada sistem merit, keterbukaan dan objektivitas.

Ditemui seusai dilantik salah satu CPNS Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan NTB, Hasnan Ramadhan, menyampaikan rasa haru dan syukurnya dirinya akan mengabdi dan siap memberikan kinerja terbaik untuk NTB Makmur yang mendunia.

“Sesuai dengan arahan Pak Gub kalau diminta bekerjanya 5 kita akan berikan 10, siap berkontribusi untuk NTB yang makmur mendunia.” katanya.

Dikesempatan yang sama disampaikan salah satu perwakilan dari PPPK, Avina Rachmawati, kesempatan tersebut sebagai langkah untuk terus mengabdi untuk Provinsi NTB yang makmur mendunia

“Kesempatan ini kita tapi kita akan jadikan sebagai pembangkit semangat orientasi kerja, kita harus lebih baik lagi untuk ntb makmur mendunia.” tuturnya.

Dengan semangat pengabdian baru dari 408 CPNS dan PPPK ini, diharapkan pelayanan publik di NTB akan semakin berkualitas, merata, dan menjawab tantangan pembangunan di masa mendatang. pnd/opk

Mimbar Bebas akan Digelar Menandai 100 Hari Iqbal-Dinda

Mimbar Bebas yang akan digelar Pojok NTB dan Mi6 menjadi panggung akan menjadi panggung dalam menyuarakan aspirasi, kritik, dan saran

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pojok NTB bersama Lembaga Kajian Sosial dan Politik Mi6 akan menggelar Mimbar Bebas 100 Hari kepemimpinan Gubernur H Lalu Muhamad Iqbal dan Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri.

Mimbar Bebas ini bukan hendak menjatuhkan, tapi untuk mengingatkan agar kekuasaan tetap berpijak pada rakyat.

Mimbar Bebas yang digelar Pojok NTB dan Mi6 ini akan menjadi panggung menyuarakan aspirasi, kritik, dan saran — Aktivis Pojok NTB dan Mi6

“Seratus hari telah berjalan. Saatnya masyarakat berbicara, apakah janji tinggal kata-kata, atau telah menjadi nyata,” kata Admin Pojok NTB M Fihiruddin tentang mimbar bebas itu, di Mataram hari Senin (26/05/25).

Pasangan Iqbal-Dinda dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur NTB pada 20 Februari 2025. Pasangan ini akan genap 100 hari memimpin Bumi Gora pada 31 Mei mendatang.

Fihiruddin mengungkapkan, 100 hari pertama merupakan masa evaluasi awal terhadap gaya kepemimpinan dan arah kebijakan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.

Direktur LOGIS NTB ini menegaskan, dalam konteks demokrasi partisipatif, salah satu elemen penting adalah keterlibatan masyarakat dalam menyuarakan aspirasi, kritik, dan saran.

Mimbar Bebas yang digelar Pojok NTB dan Mi6 ini akan menjadi panggung hal tersebut.

BACA JUGA : Indeks Ketimpangan Gender

“Jika pemimpin tak mau mendengar suara masyarakat di hari ke-100, maka ia akan tunarungu di hari ke-1000,” ucap Fihir.

Rencananya, Mimbar Bebas 100 Hari Iqbal-Dinda akan digelar Pojok NTB dan Mi6 di Tuwa Kawa Coffee Roastery, 1 Juni 2025. Mimbar Bebas ini juga dapat disimak secara live oleh publik karena akan disiarkan secara langsung Talenta FM.

Fihir mengatakan, Pojok NTB dan Mi6 menyiapkan Mimbar Bebas ini sebagai panggung bagi siapa pun. Sebab, setiap suara memiliki hak yang sama untuk didengar.

Karena itu, Mimbar Bebas ini akan terbuka untuk mereka yang ingin menyampaikan kritik. Akan terbuka pula bagi mereka yang ingin memberi apresiasi. Dan terbuka pula bagi mereka yang ingin menyuarakan hal yang netral sekalipun.

“Mimbar ini bukan hendak menjatuhkan. Tapi untuk mengingatkan agar Iqbal-Dinda tetap berpijak pada rakyat,” kata Fihir.

Karena itu, aktivis dari kalangan muda ini menginginkan agar semua pihak memosisikan Mimbar Bebas ini sebagai instrumen demokrasi. Tujuannya untuk menjaga keseimbangan antara kekuasaan dan rakyat.

Dan dalam momentum 100 hari kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB, Mimbar Bebas ini menjadi sangat strategis sebagai alat kontrol sosial dan pengingat komitmen kepada publik.

“Jangan pernah lupa. Seratus hari sering dijadikan barometer awal keseriusan dan arah kebijakan seorang pemimpin dalam menjalankan program prioritas,” tandas Fihir.

Seluruh dinamika yang terjadi sepanjang Mimbar Bebas ini, diharapkan menjadi penyeimbang informasi publik terhadap segala pernyataan resmi yang telah dikeluarkan pemerintah.

Mimbar Bebas ini mungkin akan memunculkan narasi alternatif, sehingga publik bisa mendapatkan gambaran yang lebih objektif. Sehingga yang muncul tidak hanya berupa klaim semata.

Selain itu kata Fihir, respons pimpinan daerah terhadap suara di Mimbar Bebas ini akan menjadi indikator tentang seberapa adaptif dan terbuka Iqbal-Dinda terhadap masukan eksternal. Termasuk seberapa sigap pasangan ini melakukan koreksi dini atas kebijakan yang dinilai publik tidak tepat sasaran.

“Tidak ada perubahan tanpa keberanian bicara. Kami menyiapkan Mimbar Bebas sebagai ruangnya,” tandas Fihir.

Sementara itu, Direktur Mi6 Bambang Mei Finarwanto menambahkan, Mimbar Bebas ini jangan pernah dianggap sebagai ancaman.

Aktivis senior NTB yang karib disapa Didu ini menegaskan, Mimbar Bebas ini justru menjadi cermin sehat bagi Iqbal-Dinda untuk terus memperbaiki arah kebijakan demi kepentingan rakyat.

Didu menekankan, kehadiran Mimbar Bebas adalah wujud iklim demokrasi yang sehat. Harus dibuka ruang yang luas, dimana publik dapat bebas menyuarakan pendapat tanpa pernah dibebani rasa takut.

“Seratus hari pertama bukan masa bulan madu, tapi masa masyarakat membuka mata. Jika seorang pemimpin meminta waktu tanpa kritik di awal masa jabatannya, boleh jadi pemimpin itu ingin bekerja tanpa kontrol, bukan bekerja untuk rakyat,” tutup Didu. (*)

Bank NTB Syariah Harus Jadi Kebanggaan Masyarakat

Guibernur NTB mengatakan, bangga terhadap Bank NTB Syariah yang SDM-nya bisa diandalkan secara teknis maupun secara integritas

MATARAM.LombokJournal.com ~ Bank NTB Syariah diharapkan di masa depan dapat menjadi satu-satunya holding company milik Pemprov NTB di bidang keuangan.

Saat ini, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sedang memproses pengalihan BPR NTB menuju skema syariah, agar nantinya bisa diintegrasikan secara vertikal dengan Bank NTB.

Bangga terhadap Bank NTB Syariah yang SDM-nya bisa diandalkan secara teknis maupun secara integritas.

Gubernur NTB, Dr. L. Muhamad Iqbal menyampaikan itu saat membuka Webinar IKA Universitas Mataram di Wilayah Jabodetabek bertema “Membangun Masa Depan Perbankan Syariah: Pelajaran dari Dinamika Bank NTB ”, Minggu (25/05/25).

Ke depan Bank NTB diharapkan dapat semakin dibanggakan masyarakat NTB dalam berbagai aspek.

“Kita bangga dalam arti yang sesungguhnya. Bangga bahwa Bank NTB menjadi bank yang asetnya besar, memiliki portofolio besar, yang SDM-nya bisa diandalkan secara teknis maupun secara integritas. Yang paling penting juga bangga dari performance dan bisa mencetak laba yang besar untuk pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemilik saham, dan juga masyarakat,” ujar gubernur.

Gubernur juga menekankan bahwa perbankan syariah memiliki potensi luar biasa, terutama di tengah kondisi ketidakpastian ekonomi global yang turut memengaruhi situasi nasional.

Menurutnya, justru perbankan syariah memiliki potensi karena yang diberikan oleh perbankan syariah kepada pengusaha adalah kepastian.

“Kepastian bagi hasil, kepastian tidak ada bunga. Saya banyak bertemu dengan teman-teman yang bahkan nonmuslim. Pengusaha nonmuslim sudah mulai masuk ke perbankan syariah. Pertimbangan utamanya adalah kepastian,” jelasnya.

Meskipun Bank NTB sempat menghadapi berbagai dinamika belakangan ini, gubernur menyampaikan bahwa sekarang adalah saat yang tepat untuk melangkah maju dan melakukan perbaikan-perbaikan.

BACA JUGA : Indeks Ketimpangan Gender

Agar kehadiran Bank NTB benar-benar dapat memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Khususnya dalam hal pemberdayaan usaha masyarakat. ***

Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program untuk meningkatan kesetaraan gender

kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dapat mempengaruhi efektivitas penerapan Indeks Ketimpangan Gender — Catatan Agus K Saputra

LombokJournal.con ~ Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai bagian dari Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report).

IKG pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh UNDP sebagai alat untuk mengukur kesenjangan gender dalam tiga dimensi.

Pertama, kesehatan reproduktif. Termasuk angka kematian ibu dan angka kelahiran remaja.

Kedua, pemberdayaan. Meliputi rasio perempuan dan laki-laki di parlemen dan tingkat pendidikan.

Ketiga, partisipasi ekonomi. Menekankan pada tingkat partisipasi perempuan dan lali-laki dalam angkatan kerja.

Dengan demikian, IKG digunakan untuk memantau kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. UNDP terus mengembangkan dan memperbaiki metodologi IKG untuk memastikan bahwa indeks ini tetap relavan dan efektif dalam mengukur kesenjangan gender.

Penerapan IKG di Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Berikut beberapa contoh penerapan IKG di Indonesia:

Peningkatan Akses Pendidikan:

IKG menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses pendidikan yang lebih rendah dibanding laki-laki. Pemerintah dan berbagai pihak mendorong peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, misalnya melalui beasiswa atau program-program khusus.

2. Perbaikan Kesehatan Reproduksi:

IKG juga menyoroti kesenjangan dalam bidang kesehatan reproduksi. Upaya untuk mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan, meningkatkan akses pada layanan keluarga berencana, dan mengurangi pernikahan dini menjadi fokus pemerintah.

3. Peningkatan Partisipasi Perempuan di Pasar Tenaga Kerja:

IKG menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam pasar tenaga kerja. Pemerintah dan pengusaha mendorong peningkatan partisipasi perempuan, misalnya melalui kebijakan yang mendukung perempuan bekerja, atau pelatihan dan program pengembangan keterampilan.

4. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan:

IKG digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dalam berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.

5. Pemantauan dan Evaluasi Program:

IKG digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program yang ditujukan untuk meningkatan kesetaraan gender.

Namun, penerapan indek ketimpangan di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan, yakni antara lain pertama, keterbatasan data yang akurat dan terkini dapat mempengaruhi keakuratan IKG. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dapat mempengaruhi efektivitas penerapan IKG.

Perkembangan IKG di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten, menandakan perbaikan dalam kesetaraan gender.

Perkembangan IKG Indonesia:

2018: 0,499
2019: 0,488 (turun 0,011 poin)
2020: 0,472 (turun 0,016 poin)
2021: 0,465 (turun 0,007 poin)
2022: 0,459 (turun 0,006 poin)
2023: 0,447 (turun 0,012 poin)
2024: 0,421 (turun 0,026 poin)

Menurut data BPS, IKG tahun 2024 tercatat sebesar 0,421. Angka ini turun 0,026 poin dari tahun sebelumnya, menjadi penurunan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Sejak 2018, indeks ketimpangan Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Dari angka 0,499 pada 2018, perlahan menurun setiap tahun hingga mencapai titik terendah di 2024. Artinya, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor semakin mengecil.

BPS menyebut penurunan indeks ketimpangan ini didorong oleh perbaikan di seluruh dimensi penyusunnya. Peningkatan paling mencolok terjadi pada sektor pasar tenaga kerja. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja naik menjadi 56,42%, dari 54,52% pada tahun 2023.

Dimensi kesehatan reproduksi juga menunjukkan kemajuan. Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan pertama kali di bawah usia 20 tahun turun menjadi 0,248 dari 0,258 pada 2023. Selain itu, jumlah perempuan yang melahirkan hidup di luar fasilitas kesehatan juga berkurang menjadi 0,094, dari 0,126 pada 2023.

Dalam dimensi pemberdayaan, keterwakilan perempuan di legislatif naik tipis menjadi 22,46%. Sementara itu, persentase perempuan berpendidikan SMA ke atas naik menjadi 37,64%, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian 2023 yang tercatat 37,60%.

Sebagian besar provinsi di Indonesia turut mencatatkan penurunan IKG. Ini menandakan bahwa upaya kesetaraan gender tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tapi juga menyebar ke berbagai daerah.

Sebagai penutup, kajian tentang IKG sangat penting karena beberapa alasan:

Mengidentifikasi kesenjangan gender:

IKG membantu mengidentifikasi kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

2. Mengembangkan kebijakan yang efektif:

Dengan memahami kesenjangan gender, pemerintah dan organisasi dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesetaraan gender.

3. Meningkatkan kesadaran masyarakat:

Kajian tentang IKG dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan dampak kesenjangan gender pada pembangunan.

4. Mengukur kemajuan:

IKG dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dan memantau efektivitas kebijakan yang diterapkan.

5. Mendukung pembangunan berkelanjutan:

Kesetaraan gender adalah salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB, dan kajian tentang IKG dapat membantu mencapai tujuan ini.

6. Meningkatkan kualitas hidup:

Dengan mengurangi kesenjangan gender, kualitas hidup perempuan dan laki-laki dapat meningkat, serta masyarakat dapat menjadi lebih sejahtera dan harmonis.

Dengan demikian, maka kajian tentang indeks ketimpangan gender sangat penting untuk memahami dan mengatasi kesenjangan gender, serta meningkatkan kesetaraan dan kualitas hidup bagi semua.

#Akuair-Ampenan, 20-05-2025

Ketenagakerjaan Jadi Prioritas Urusan Kepemimpinan Iqbal–Dinda

Program ketenagakerjaan dengan magang ke Jepang, bertujuan memberikan pengalaman kerja, peningkatan keterampilan, kedisiplinan, dan wawasan budaya bagi para peserta.

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Muhamad Iqbal, menegaskan bahwa isu ketenagakerjaan merupakan salah satu prioritas utama dalam masa kepemimpinan Iqbal–Dinda selama lima tahun ke depan

Program ketenagakerjaan ini tidak hanya bertujuan memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi sarana peningkatan keterampilan, kedisiplinan, dan wawasan budaya — Gubernur Lalu Muhammad Iqbal

Hal mengenai isu ketenagakerjaan itu disampaikan Gubernur Iqbal saat membuka rekrutmen pemagangan ke Jepang dan pelepasan peserta magang ke Jepang tahun 2025, berlangsung di Wisma Tambora BPSDM NTB, Senin (19/05/25).

Program magang ke Jepang ini merupakan hasil kerja sama antara Pemerintah Provinsi NTB dengan berbagai lembaga pelatihan kerja dan mitra luar negeri.

Hal itu merupakan upaya konkret untuk memperluas akses kerja bagi generasi muda NTB di pasar kerja internasional.

“Urusan naker salah satu prioritas ke pimpinan Iqbal Dinda dalam 5 tahun kedepan” kata Gubernur Iqbal.

Program ketenagakerjaan ini tidak hanya bertujuan memberikan pengalaman kerja, tetapi juga menjadi sarana peningkatan keterampilan, kedisiplinan, dan wawasan budaya bagi para peserta.

Selain itu, program magang ke Jepang juga diharapkan dapat menjadi pengungkit ekonomi keluarga dan daerah melalui remitansi dan transfer pengetahuan.

Gubernur juga memberikan pesan khusus kepada para peserta agar menjadi duta terbaik NTB di negeri sakura.

“Jaga nama baik daerah, kalian adalah duta besar Indonesia khususnya NTB, tunjukkan semangat kerja, kedisiplinan yang tinggi dan kembali ke tanah air sebagai insan unggul yang mampu membawa perubahan,” ujar Miq Iqbal penuh semangat.

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTB, Baiq Nelly Yuniarti, AP.,M.Si melaporkan bahwa kegiatan ini salah satu cara dalam mengentaskan kemiskinan.

Baiq Nelly dalam kesempatan itu juga menyampaikan bahwa peserta rekrut tahun 2024 yang telah lulus Menyelesaikan Pelatihan Daerah (Pelatda) Tahap I di UPTD BLKDLN Provinsi

NTB selama 72 hari berjumlah 62 orang dari 192 orang (32,3 %) yang mengikuti seleksi, dengan Rincian mengikuti seleksi.

Kota Mataram 8 orang, Lombok Barat 4 orang, Lombok Tengah 15 orang, Lombok Timur 25 orang, Sumbawa Barat 1 orang, Sumbawa 8 orang, dan Dompu 1 orang.

“Peserta yang dilepas kali ini telah melalui seleksi ketat dan pelatihan intensif. Ke depan, program serupa akan terus ditingkatkan sejalan dengan visi NTB sebagai provinsi yang Makmur Mendunia”. tutupnya.

Dengan langkah strategis ini, Pemerintah Provinsi NTB menunjukkan komitmen nyata dalam memperluas kesempatan kerja dan meningkatkan kualitas ketenagakerjaan lokal agar mampu bersaing di kancah global.pnd/opk

Lestarikan Hutan, Menhut RI Kunjungi Persemaian Modern

Sekda NTB yang menampingi Menhut Raja Juli Antoni, Ph.D melakukan peninjauan hasil persemaian tanaman, berdialog bersama perwakilan kelompok tani

LOTENG,LombokJournal.com ~ Dalam upayan lestarikan hutan, Menteri Kehutanan RI, Raja Juli Antoni, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat.

Mengundang rakyat masuk ke hutan dengan dapat memaksimalkan hasil hutan, namun tetap bisa menjaga untuk lestarikanan hutan — Sekda NTB, Lalu Gita Ariadi

Hal itu disampaikan Menhut RI yang didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Ntb, Lalu Gita Ariadi dalam kunjungan ke Persemaian Modern Mandalika, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Jum’at (16/05/25)

“Masa depan hutan kita ini sangat tergantung kepada seberapa besar partisipasi masyarakat dalam mengelola hutan tersebut, baik dari pembibitan sampai penanaman kemudian nanti menjaga dan lain sebagainya,” ucap Menhut Raja Juli Antoni salam sambutannya.

Menurutnya, dalam upaya lestarikan hutan masyarakat perlu diberikan ruang untuk memanfaatkan hasil hutan secara berkelanjutan.

“Dengan memaksimalkan fungsi hutan, hasilnya dapat dinikmati oleh rakyat, namun kemudian kelestarian hutannya tetap terjaga (win-win solution). Jadi bukan memberi jarak antara hutan dan rakyat, tetapi mengundang rakyat masuk ke hutan dengan dapat memaksimalkan hasil hutan, namun tetap bisa menjaga untuk lestarikanan hutan,” tegasnya.

Sebagai bentuk dukungan, Kementerian Kehutanan RI, secara simbolis menyalurkan masing-masing 200 bibit tanaman produktif kepada lima kelompok tani di Pulau Lombok. Bantuan ini merupakan bagian dari Program Kebun Bibit Rakyat (KBR) yang bertujuan mendorong kegiatan penghijauan dan peningkatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan hasil hutan.

Sementara itu, Sekda NTB yang menampingi Menhut Raja Juli Antoni, Ph.D melakukan peninjauan hasil persemaian tanaman. Dan melakukan dialog bersama perwakilan kelompok tani, demonstrasi persemaian bibit menggunakan Mesin Ellepot.

Selain itu melakukan kegiatan penanaman Pohon Kelicung sebagai simbol upaya lestarikan hutan dan lingkungan.

Pada kesempatan tersebut, Sekda NTB mengungkapkan Pemrov NTB selalu berkomitmen dalam mendukung upaya lestarikan hutan dan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat melalui kehutanan sosial.

Dijelaskannya, Pemprov NTB mendukung penuh komitmen pemerintah pusat dan terus bersinergi dengan pemerintah kabupaten/kota serta masyarakat dalam upaya lestarikan hutan dan lingkungan hidup yang berkelanjutan.

Persemaian Modern Mandalika ditargetkan mampu menghasilkan lima juta bibit tanaman dan diharapkan menjadi pusat kegiatan penghijauan di Provinsi NTB. nov/dyd

Forum Anak Desa Santong, Mitra Strategis Pemerintah Desa

Kegiatan Forum Anak Desa Santong penting menjawab keresahan para tokoh terkait kasus terkawinan usia dini

SANTONG.LombokJournal.com ~ Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PWNU NTB menyelenggarakan kegiatan Asistensi Forum Anak Desa Santong yang berlangsung di aula Madrasah Aliyah (MA) Al-Baqiyatusshalihat NW Santong, Kamis (15/05/25).

Acara ini dibuka secara resmi dengan kehadiran sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala MA Al-Baqiyatusshalihat NW Santong, Ketua BPD Desa Santong, Kepala Desa Santong, serta perwakilan dari LAKPESDAM PWNU NTB beserta tim.

Forum Anak Desa Santong meberikan angin segar bagi keresahan para tokoh yang hadir terkait perkawinan usia dini

Kegiatan ini juga melibatkan fasilitator serta 22 peserta dari Forum Anak Desa Santong.

Dalam sambutannya, Alimul Akimul Akbar, S.Pd selaku kepala M.A Al-Baqiyatusshalihat NW Santong menyampaikan dukungan terhadap kegiatan yang melibatkan generasi muda terutama di usia sekolah.

“Kami menyambut baik program program seperti ini, agar siswa siswi kami juga bisa memiliki kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam kegiatan sosial”. ungkapnya

Kegiatan dari forum anak Desa Santong ini juga diharapkan bisa menjadi percontohan bagi muda mudi di kabupaten Lombok Utara pada umumnya. Seperti yang diungkapkan Hariadi S.Pd selaku ketua BPD Desa Santong pada sambutannya

“Beberapa waktu yang lalu, kami dari BOD Desa Santong sudah merampungkan draft rancangan perdes terkait pencegahan pernikahan anak usia dini, yang semoga bisa menjadi contoh juga bagi generasi muda yang lain”. ujar Hariadi

Kemudian pada kesempatan lain, Kepala Desa Santong, H.Zaeni Ansori menekankan bahwa sudah seharusnya generasi muda diberikan arahan agar mereka menyadari bahaya dan banyaknya kerugian jika menikah pada usia dini,

“Seperti yang disampaikan ketua BPD tadi, kami harap seluruh generasi muda lebih-lebih masih usia sekolah, harus mendapatkan bimbingan agar mereka menyadari bahwa pernikahan dini bukanlah hal baik,” ujar Kepala Desa Santong.

Kegiatan Forum Anak Desa Santong memberikan angin segar bagi keresahan para tokoh yang hadir terkait perkawinan usia dini. SehIngga para tokoh lain yang hadir pun memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan Forum Anak sebagai ruang strategis bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas, menyuarakan aspirasi, serta berkontribusi dalam pembangunan desa yang ramah anak.

Selain itu juga turut serta dalam mencegah terjadinya pernikahna di usia dini.

Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh fasilitator. Materi yang disampaikan berfokus pada penguatan kapasitas anak dalam hal kepemimpinan, komunikasi, serta peran aktif mereka dalam mendukung program-program perlindungan anak di tingkat desa.

Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat peran Forum Anak sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan desa yang inklusif, partisipatif, dan ramah anak Fik

Event PGAWC, Menakar Potensi Wisata, Olahraga dan Ekonomi

Dari tiga tahun pelaksanaan event PGAWC perkembangannya dinilai luar biasa dari partisipasi peserta, ofisial dan spektator yang hadir

MATARAM.LombokJournal.com ~ Paragliding Accuracy World Cup atau event PGAWC, kejuaraan dunia paragliding, yang akan digelar 22 – 25 Mei di Sky Lancing, Dusun Lancing, Desa Mekarsari, Praya Barat, Lombok Tengah.

Sebagai salah satu program strategis Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk pengembangan wisata kelas dunia, gelaran sport tourism dengan terselenggaranya event PGAWC nyatanya memiliki potensi pariwisata, olahraga dan ekonomi bagi masyarakat.

Dispar NTB sendiri telah berkolaborasi dengan para pihak baik asosiasi hotel dan perjalanan wisata untuk mempromosikan event PGAWC

Hal itu dibahas dalam gelar perdana Bincang Kamis-an yang diinisiasi oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik dengan mengundang panitia pelaksana, federasi olahraga aerosport dan Dinas Pariwisata.

“Peluncuran program Bincang Kamis-an ini sebagaimana komitmen pemerintah provinsi untuk selalu menghadirkan informasi yang aktual dan akurat, memberi kabar-kabar baik dari NTB, guna memberi selain hajat penyebar luasan informasi juga edukasi kepada masyarakat,” ujar Kepala Dinas Kominfotik, Yusron Hadi di Command Center NTB kantor Gubernur, Kamis (15/05/25).

Dikatakannya, tema perdana yang berkaitan dengan event PGAWC diharapkan dapat memberikan kontribusi untuk pariwisata dan dampak positif sosial ekonomi lain bagi masyarakat.

Panitia PGWAC 2025, Roy Rahmanto menjelaskan, event olahraga angkasa ini akan diikuti oleh target peserta 80 atlet dari 12 negara Asia, Eropa dan Amerika. Pertama kali diadakan pada 2023 silam, dihadiri 63 peserta.

Dari tiga tahun pelaksanaan event PGAWC perkembangannya dinilai luar biasa dari partisipasi peserta, ofisial dan spektator yang hadir.

Begitu pula diharapkan dengan event PGAWC tahun ini dengan dukungan penuh Gubernur dan pemerintah provinsi dan pemkab Lombok Tengah akan mendatangkan lebih banyak manfaat dari sisi promosi pariwisata, tingkat kunjungan dan ekonomi masyarakat melalui UMKM maupun side event yang akan dihadirkan.

“Yang sudah konfirmasi kehadiran peserta ada 47 atlet dari delapan negara dari target 100 orang,” jelasnya.

Ia mengatakan, sebagai sebuah event internasional, pihaknya telah melakukan persiapa venue, akomodasi, transportasi dan lainnya.

Terutama titik pendaratan dari start di Bukit Lancing sudah dimiliki sendiri oleh pegiat olahraga ini.

Dan sebagai event olahraga, ia kembali berharap agar sesuai regulasi standar dapat memenuhi seluruh delapan putaran lomba dengan cuaca yang mendukung.

Dari sisi pembinaan olahraga, NTB mendapatkan lima wildcard sebagai tuan rumah untuk mengikuti ajang internasional ini dari 200 atlet lokal NTB yang telah berlisensi dari Federasi Aerosport Indonesia (FASI), meski hanya dua orang yang mendaftar dan sisanya diberikan kepada atlet asal Bali.

Demikian pula dengan kesiapan NTB sebagai tuan rumah Pekan Olahraga Nasional 2028, kesiapan venue dan keindahannya yang menjadi daya tarik wisata akan dibarengi dengan pembinaan atlet bertaraf internasional.

Senada dengan hal itu, Pengurus FASI NTB Letkol Burhanudin mengatakan, pembinaan potensi olahraga dirgantara ini seiring dengan keinginan pemerintah dalam pengembangan pariwisata.

Hal ini terbukti dengan dikenalnya Lancing sebagai surga sporttourism sejak tiga tahun lalu. Tak hanya itu, pihaknya juga tengah menyiapkan event nasional paralayang, paramotor dan aeromodelling dalam tahun ini sebagai bentuk pembinaan selain wisata terbang tandem yang makin diminati wisatawan.

Sementara itu, Kepala Bidang Destinasi Dinas Pariwisata NTB Chandra Aprinova, memaparkan, side event PGAWC yang telah disiapkan bagi masyarakat, diantaranya, lomba fotografi, reels bertema Pesona NTB dari Langit.

Sedang opening dan closing event yang menampilkan budaya berupa tarian, musik dan pertunjukan, serta area kuliner yang akan diramaikan oleh UMKM.

“Dari pengalaman tahun tahun lalu kami optimis tingkat kunjungan akan meningkat tapi target kita adalah lingkup promosi pariwisata NTB dengan adanya event ini semakin luas.” sebutnya.

Dispar NTB sendiri telah berkolaborasi dengan para pihak baik asosiasi hotel dan perjalanan wisata untuk mempromosikan event PGAWC.

Ia juga meyakini, kesuksesan Dusun Lancing yang merupakan desa penyangga kawasan wisata Kuta, Mandalika. Ini menjadi peluang bagi makin berkembangnya desa desa serupa dalam penyediaan fasilitas wisata.

Khususnya yang mendatangkan investor maupun wisatawan dengan mindset industri, yang telah menyatu seperti keamanan, kenyamanan, kebersihan, kreatifitas dan kesungguhan dalam mengelola potensi alam yang ada sebagai tujuan wisata. jm/her