Gubernur NTB, Zulkieflimansyah meminta khusus pada Forum PerPu mengedukasi untuk mencegah perkawinan di usia dini

MATARAM.lombokjournal.com ~ Persatuan Perempuan (PerPu) Lombok Timur diimbau untuk mengedukasi masyarakat terkait pencegahan perkawianan anak, yang beresiko meningkatkan kasus stunting pada bayi baru lahir, angka kematian, angka kemiskinan, termasuk putus sekolah.

Imbauan itu disampaikan Gubernur NTB, H. Zulkieflimansyah saat memberikan sambutan dalam Rakor Program Persatuan Perempuan Lombok Timur yang berlangsung di Aula BPSDM NTB, Kamis (25/08/22).

BACA JUGA: Paguyuban Muslimah Diminta Atasi Masalah Domestik Perempuan

“Saya meminta khusus pada persatuan ini bagaimana mengedukasi untuk mencegah perkawinan di usia dini. Pernikahan dini masih banyak perlu dipertimbangkan, dimana mereka masih punya kesempatan untuk sekolah,” tutur Bang Zul 

Pemerintah terus memberikan kesempatan kepada seluruh masyarakat untuk terus melanjutkan pendidikan, mulai dari adanya Beasiswa, bahkan Dinas Pendidikan Provinsi NTB memiliki terobosan SMA/SMK terbuka.

“Terimakasih juga kepada Kadis Pendidikan yang punya terobosan dengan mendirikan SMA/SMK terbuka. Sehingga terbuka kesempatan untuk tetap menamatkan pendidikannya Khususnya jenjang SMA/SMK terbuka,” kata Bang Zul..

Menurutnya, perempuan tidak hanya mempertahankan keibuannya, namun juga harus mampu berkontribusi penting bagi keluarga  dan daerah.

“Sudah saatnya perempuan-perempuan NTB tidak hanya mempertahankan keibuannya tetapi juga punya kontribusi penting. Apalagi Sekarang itu riset membuktikan bahwa banyak ibu-ibunya lebih pintar dari bapak-bapaknya. Oleh karena itu dengan terbitnya persatuan Perempuan Lombok Timur tanpa harus keluar dari kuadrat keibuannya serta NTB mampu menunjukkan produktifnya Nusa Tenggara Barat,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Persatuan Perempuan Lombok Timur, Nurasiah menuturkan, peran serta persatuan bagi dunia pendidikan, kesehatan, ekonomi. 

Berbagai tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak juga merupakan faktor penghambat terhadap upaya peningkatan kualitas dan peran perempuan dimana itu merupakan bentuk pelanggan hal asasi manusia. 

“Ketimpangan dan kekurangan peran serta perempuan dalam rendahnya kualitas hidup perempuan secara umum. Jika kualitas perempuan buruk maka buruk pula kualitas manusia. Perempuan menjadi penentu kualitas generasi penerus. Potensi perempuan sangat besar harus diberikan ruang agar kontribusinya menjadi maksimal,” ungkapnya.

BACA JUGA: Produk Manufaktur harus Punya Sertifikat Kandungan Lokal

Dikatakan, perempuan dan laki-laki memiliki potensi di semua bidang yang tentunya bisa saling melengkapi. 

Melalui organisasi perempuan ini kepada pemerintah daerah untuk mengakhiri kekerasan terhadap perempuan dan anak, akhiri peradangan perempuan dan akhiri akses ketidak adilan akses ekonomi terhadap perempuan. ***

Penyelenggaraan Musyawarah Daerah PPNI menjadi momen evaluasi untuk kepengurusan periode sebelumnya

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Drs. Raden Nurjati, Plh. Sekda Kabupaten Lombok Utara, mewakili Bupati Lombok Utara membuka Musyawarah Daerah (Musda) II Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Lombok Utara.

Musyawarah yang menjadi agenda rutin tiap 5 tahun sekali itu bertema “Perawat Hebat, Untuk Rakyat Sehat, Menuju KLU Berbudaya” tersebut, berlangsung di Hotel Anema Resort-Sira Indah Kabupaten Lombok Utara, Kamis (25/08/22).

BACA JUGA: Produk Manufaktur Harus Punya Sertifikat Kandungan Lokal

Dalam laporannya, Ketua Panita Sabri, A.Md, SKM, menerangkan, kegiatan Musda dilaksanakan dengan pemilihan kepengurusan baru untuk periode 2022-2027. 

Selain itu juga menjadi momen evaluasi untuk kepengurusan pada periode sebelumnya. 

“Melalui agenda sidang yang akan dilakukan, diharapkan simua peserta memberikan penilaian terhadap pengurus sebelumnya dan bisa memilih kepengurusan selanjutnya,” ujar Sabri.

Sabri  menyinggung soal petugas atau perawat yang menjadi garda terdepan, dan berharap kepada pemangku kebijakan untuk mengkaji dan memberikan kesempatan kepada seluruh perawat baik kontrak maupun honor, agar mendapatkan kesempatan untuk bisa diterima sebagai ASN maupun P3K di tahun 2023. 

“Banyak perawat yang sudah lama mengabdi dan bahkan ada yang sudah 20 tahun dalam pengabdiannya,” harap Kepala Puskesmas Gangga ini. 

Sementara itu, Plh. Sekda, Drs Raden Nurjati mengingatkan kepada segenap petugas kesehatan, agar dalam menjalankan tugasnya mengedepankan pelayanan maksimal. Dan tidak ada lagi terdengar rada rada miring yang menyebutkan pelayanan kesehatan masyarakat kurang baik, tuturnya. 

Ia juga berharap agar petugas kesehatan yang berprestasi dalam pengabdiannya untuk diberikan penghargaan sesuai keilmuannya, termasuk kepada para perawat yang ikut serta berjuang dalam menghadapi pandemi covid 19 sampai saat ini.

Raden Nurjati mengapresiasi penyelenggaraan Musda  II PPNI Kabupaten Lombok Utara ini, karena Musda ini sebagai salah satu bukti dinamika PPNI sebagai sebuah organisasi.

“Momentum Musda II PPNI Kabupaten Lombok Utara ini semoga bisa dimanfaatkan sebagai media untuk melakukan perbaikan dan perubahan ke arah yang lebih baik lagi,” harapnya. 

Selain mencari kepengurusan baru, juga untuk meningkatkan prefesionalisme dan serta mutu pelayanan yang lebih baik. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Social Summit Responsibility Center

“Semoga Musda ini dapat menghasilkan pengurus yang amanah dan bertanggung jawab serta dapat membawa kemajuan bagi perkembangan keperawatan di Kabupaten Sleman,” jelas Plh. Sekda. 

Usai memberikan sambutan, Plh. Sekda melakukan pemukulan gong, dan dilanjutkan dengan diskusi dan pemilihan pengurus baru. ***

Kepala BPK RI Perwakilan NTB minta dukungan Gubernur NTB untuk memberikan data yang dibutuhkan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB Zulkieflimansyah memberikan apresiasi tinggi kepada BPK RI Perwakilan NTB karena komunikasi yang selalu dibangun dengan sangat baik.

“Temuan yang disampaikan menjadi feedback yang sangat baik, ketika ada yang salah kami bisa memperbaiki dengan baik. Saya berharap agar tetap menjaga sinergi dan kekompakan, semoga WTP terus ada di tempat kita,” ucap Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB saat mengunjungi Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan NTB pada Kamis (25/08/22).

Kepala BPK RI Perwakilan NTB sekaligus sebagai penanggungjawab pemeriksaan meminta dukungan Gubernur NTB dan diharapkan dapat memudahkan pemberian data-data yang dibutuhkan di kemudian hari.

BACA JUGA: Industrialisasi Jadi Pilihan Hadapi Ekonomi Global

“Adapun tujuan pemeriksaan, yakni pemeriksaan yang bersifat tematik yaitu sistem pencegahan korupsi dan penerapan strategi nasional pencegahan korupsi,” katanya.

Pemeriksaan itu dilaksanakan oleh pusat termasuk Kementerian PANRB, Kemendagri, KPK, dan di daerah-daerah provinsi yang memang ikut dalam program strategi nasional untuk pencegahan korupsi, kemudian yang kedua, pemeriksaan belanja daerah Tahun 2021-2022 khususnya belanja-belanja yang dibiayai dari pejabat, jelasnya.

Kepala BPK RI Perwakilan NTB menyampaikan, pemeriksaan sistem pencegahan korupsi dilakukan dengan tujuan menjaga efektivitas pelaksanaan pencegahan korupsi secara keseluruhan.

Fokusnya  terkait dengan perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta terkait dengan penegakan hukum reformasi dan birokrasi.

“Satu dua aksi saja, terkait dengan pengadaan barang dan jasa bagaimana mekanisme sistem e-payment dan e-catalog yang sudah banyak digunakan untuk belanja barang dan kesehatan, sampai seberapa jauh sistem itu berjalan,” ucapnya. 

Diharapkan agar seluruh anggota yang ada tetap menjaga marwah pemeriksaan, integritas dan profesional terutama dalam pemeriksaan kinerja nanti. 

BACA JUGA: Forum PerPu Diajak Cegah Perkawinan Anak

Semoga dapat memberikan sebuah wawasan yang baru bagaimana sistem pencegahan korupsi bisa diterapkan dan dilaksanakan sebaik-baiknya. ***

Wagub NTB dorong produk dalam negeri juga berpeluang diserap pasar, dengan menyertakan komponen lokal dalam produk manufaktur

MATARAM.lombokjournal.com ~ Mendorong pembelian dan penggunaan produk dalam negeri, produk manufaktur seperti peralatan elektronik dan mesin harus bersertifikat Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN). 

Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Dr Hj Sitti Rohmi Djalillah, MPd mengatakan hal tersebut  selain sebagai gerakan nasional, produk dalam negeri juga berpeluang diserap pasar. 

BACA JUGA: Pemulihan Ekonomi Jadi Atensi Utama Pemerintah

“Dari waktu ke waktu kalau kandungan dalam negeri sebuah produk makin baik maka pemerintah juga akan menjadi yang terdepan dalam mendukung kampanye penggunaan produk itu,” ujar Wagub saat menghadiri pengenalan produk My Icon Technology di Hotel Santika, Mataram, Rabu (24/08/22). 

Perusahaan ini menggandeng dua perusahaan dunia ternama manufaktur peralatan elektronik perkantoran dan telepon pintar. 

Ditambahkan Wagub, industrialisasi yang dilakukan pemerintah provinsi juga upaya mempercayakan penggunaan produk lokal dan memproduksi sendiri sampai dengan alih teknologi. 

Salah satu perusahaan tersebut yakni Epson mengenalkan produk baru pencetak data atau printer yang memiliki kandungan lokal duapuluh persen. 

Nantinya, perusahaan asal Jepang ini menargetkan 45 produk lainnya bersertifikat TKDN sebagai syarat masuk dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah e katalog. 

BACA JUGA: Wagub NTB Terima Kunjungan Dewan Jaminan Sosial Nasional

Adriano, perwakilan Epson Indonesia mengatakan berkomitmen mendukung penggunaan peralatan elektronik dalam barang dan jasa pemerintah, dengan menyediakan komponen lokal dalam produk mereka. ***

Sekda NTB Gita Ariadi mengatakan, kegiatan RAPIM POLDA NTB diharapkan memberi jalan pemulihan ekonomi NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sekretaris Daerah Provinsi NTB Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si mewakili Gubernur Provinsi NTB menjadi narasumber dalam kegiatan RAPIM POLDA NTB Tahun Anggaran 2022: 

“POLRI yang Presisi Ikut Mendukung Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Struktural Guna Mengamankan Agenda Pemerintah dan Menyukseskan Pembangunan Nasional Menuju Indonesia Maju”, di Lombok Raya Hotel, Mataram, Rabu (24/08/22). 

Dalam materinya dengan tema “Peranan dan Potensi Daerah dalam Penguatan Diplomasi Ekonomi,” Sekda Provinsi NTB mengatakan, pemulihan ekonomi merupakan atensi utama pemerintah saat ini. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Summit Social Responsibity Center

“Sumber pertumbuhan tertinggi ekonomi Provinsi NTB menurut lapangan usaha adalah sektor pertambangan sebesar 3,42 persen. Rapim ini diharapkan dapat memberikan jalan bagi Provinsi NTB agar bangkit kembali,” jelasnya.

Dikatakan, dalam rangka menyukseskan pembangunan nasional, dilakukan pengesahan UU No. 20 Tahun 2022 pada tanggal 25 Juli 2022 lalu tentang pembentukan Provinsi NTB.

Urgensi dibentuknya undang-undang tersebut dijelaskan, pemerintah tidak berkehendak mencabut moratorium pembentukan daerah otonomi baru. 

Dengan melibatkan Provinsi Bali, NTB, NTT dan 10 Provinsi lainnya turut serta merevisi undang-undang yang ada di daerah mereka, karena masih mengacu pada federalistik dan harus disesuaikan kembali dengan UUD 1945 dan kondisi saat ini.

Ia juga menambahkan, pemerintah dan masyarakat harus mampu menggerakkan potensi yang ada. 

Untuk mewujudkan mandiri pangan dan energi dimana terus membangun bendungan besar yang berguna bagi daerah kering serta tidak lagi menggunakan energi dari fosil, minyak, batubara dan sebagainya melainkan memanfaatkan tenaga solar untuk sumber energi di masa yang akan datang.

Sementara itu, Kapolda NTB Irjen Pol Djoko Poerwanto mengatakan, berdasarkan Undang-Undang nomor 77 Tahun 2012 kewajiban daerah setempat untuk membangun Satgas penanganan konflik sosial.

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

Bila ke depan semua bekerjasama, semua bisa menciptakan Provinsi NTB dengan keadaan kondusif dan nyaman.

Rapim Polda NTB Tahun Anggaran 2022 ini juga dihadiri Ketua Komisi I DPRD Provinsi NTB, Wakapolda Provinsi NTB serta melibatkan stakeholders lainnya. ***

Rencana Seoul National University Social Responsibility yang berencana membangun Summit Social Responsibility Center di NTB didukung Pemprov NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik rencana Seoul National University Social Responsibility (SNUSR) yang berencana akan membangun Summit Social Responsibility Center di NTB

Hal itu dikatakan Wagub saat menerima audiensi dari salah satu universitas ternama asal Korea Selatan yaitu SNUSR beserta rombongan di ruang kerjanya, Rabu (24/08/22).

BACA JUGA: Paguyuban Muslimah Diminta Atasi Masa;ah Domestik Perempuan

“Saya pikir ini aksi yang bagus ya, terutama untuk lingkungan. Tentu saja, kami dari Pemerintah akan mendukung project ini agar sukses,” ujar Wagub.

NTB mempunyai cita-cita untuk mencapai Net Zero Emission pda tahun 2050, sehingga project dari SNUSR tersebut dinilai sangat cocok untuk membantu mewujudkan itu.

“Kami di NTB kan punya goal Net Zero Emission di tahun 2050, oleh karenanya saya harap project ini akan turut membantu kami untuk mewujudkannya,” tambah Ummi Rohmi. 

Menanggapi hal itu, Prof. Myoungsouk YEO Director of the SNUSR menyatakan, projectnya bergerak di bidang pariwisata dan pemberdayaan masyarakat, sehingga pariwisata di NTB bisa tetap tumbuh dan berdampak pada keberlangsungan hidup lingkungan.

“Project kami ini nantinya juga akan memberdayakan masyarakat sehingga environmental sustainability nya terjaga. Termasuk di dalamnya juga renewable energy yang tentunya sesuai dengan misi pemerintah disini,” jelas Prof Myoungsouk.

Sebagai informasi, selain memiliki project Summit Social Responsibility Center, SNUSR juga telah meneken MoU dengan Universitas Mataram (Unram) untuk pertukaran pelajar dan penelitian. 

Salah satunya yaitu dengan mengadakan KKN Internasional.

Pada Januari tahun 2023 mendatang, SNUSR akan meresmikan project mereka yang berpusat di Unram yang akan dihadiri oleh Duta Besar Korea Selatan, Jajaran Pemerintah Provinsi NTB dan para stakeholders lainnya.

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Bahan Olahan Baru Dijual

Turut hadir mendampingi Wagub pada audiensi tersebut yaitu, Kepala Dinas Dikbud Provinsi NTB, Kepala BRIDA NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, dan Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi NTB.***

Wagub NTB audiensi dengan pengurus Paguyuban Muslimah NTB, yang diharapkan juga ikut mengatasi stunting

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd., menerima Audiensi bersama Paguyuban Muslimah NTB sebagai bentuk silahturahmi sekaligus pengenalan terhadap Pengurus Paguyuban Muslimah NTB yang baru Periode 2022-2025  di Ruang Kerja Wakil Gubernur  Rabu, (24/08/22).

Umi Rohmi, sapaan akrab Wagub NTB, mengucapkan selamat atas kepengurusan yang baru serta sangat berterima kasih kepada Paguyuban Muslimah NTB yang telah banyak memberikan kontribusi kepada masyarakat.

BACA JUGA: Sekda Buka Bazar Murah untuk Stabilisasi Harga Pangan

“Saya sangat berharap bersama pemerintah dan organisasi lainnya kita mengatasi permasalahan domestik terutama mengenai kaum Muslimah, perkawinan anak, pernikahan dini dan saat ini NTB sedang fokus menurunkan stunting,” jelasnya.

Lebih lanjut Umi Rohmi menyampaikan, Provinsi NTB memiliki Posyandu keluarga yang aktif dibuktikan dengan adanya revitalisasi Posyandu di NTB yang dilakukan dengan cara mengintervensi masyarakat, khususnya ibu-ibu yang memiliki balita untuk memberikan anaknya protein hewani seperti telur, ayam, dan ikan sehingga dapat menekan angka stunting.

“Intinya saya berharap Paguyuban Muslimah NTB dapat bekerja sama dengan organisasi lainnya terutama bagaimana menuntaskan angka stunting di Provinsi NTB”, tuturnya.

BACA JUGA: Posyandu Terintegrasi dengan Bank Sampah di Desa Sesela

Audiensi Wakil Gubernur NTB bersama Paguyuban Muslimah NTB ini juga didampingi oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Setda Provinsi NTB, Drs. Sahnan, M.Pd., ***

Wagub NTB mengucapkan selamat kepada Wakil Ketua DPRD yang baru masa jabatan 2019-2024

MATARAM.lombokjournal.com ~ Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB pengambilan sumpah janji dan pelantikan pimpinan DPRD Provinsi NTB pergantian antar waktu masa jabatan tahun 2019-2024, berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, Rabu (24/08/22).

Wakil Ketua DPRD terbaru, yakni Nauvar Furqoni Farinduan yang sebelumnya  menjabat Ketua Fraksi Partai Gerindra DPRD NTB, menggantikan Mori Hanafi, SE, M.Com.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah yang menghadiri kegiatan itu mengucapkan selamat atas terpilihnya Wakil Ketua yang baru.

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

“Selamat atas pengambilan sumpah janji dan pelantikan pimpinan DPRD provinsi NTB pengganti antar waktu sisa masa jabatan tahun 2019-2024 saudara Nauvar Furqoni Farinduan. Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya terkhusus kepada Bapak Mori Hanafi, SE, M.Comm. atas pengabdian dan kiprahnya selama ini bagi NTB,” tutur Ummi Rohmi.

Dikatakan Wagub, pembangunan di NTB diwarnai dengan berbagai kemajuan dan perkembangan yang signifikan. 

“Perkembangan yang baik ini tentu merupakan hasil ikhtiar dan sinergi kita sebagai pemangku amanah masyarakat, baik itu eksekutif maupun legislatif, prestasi ini harus terus kita pertahankan dan tingkatkan tanpa adanya koordinasi dan sinergi Dalam melaksanakan pembangunan maka berbagai tujuan yang ingin diraih,” ungkapnya.

Sementara itu, Ketua DPRD NTB, Baiq Isvie Rupaeda, S.H., M.H mengingatkan agar dalam menjalankan setiap tugas untuk tidak boleh berjalan sendiri, perlunya untuk mengingatkan sesama.

“Kami ingatkan tidak boleh berjalan sendiri dalam melaksanakan tugas dengan pemerintah provinsi NTB sehingga akan menghasilkan produk-produk dewan yang berkualitas. Ini perlu kita ingatkan bersama jangan sampai pimpinan masing-masing menjalankan tugas dan fungsinya khusus,” tegasnya.

Wakil Ketua DPRD NTB, Nauvar Furqoni Farinduan mengatakan akan terus belajar dan bersinergi untuk bisa menjalankan berbagai tugas.

“Insya Allah kita bersama-sama untuk terus bersinergi dan saya akan terus belajar dan memaksimalkan untuk menjalankan tugas kelembagaan,” pungkasnya.

Ia juga akan segera menyesuaikan diri untuk ikut serta mengidenifikasi berbagai permasalahan dengan kehadiran pimpinan DPRD yang lengkap.

BACA JUGA: Paguyuban Muslimah Diminta Atasi Masalah Domestik Perempuan

“Pertama saya harus belajar cepat, mengidentifikasi berbagai problem, permaslahan-permaslaahan yang mungkin harus segara diselesaikan dengan kehadiran pimpinan yang lengkap, karena sebelumnya ke-vakum-an pimpinan sudah hampir 3 bulan artinya PR ini harus segera diselesaikan,” tuturnya.*** 

Tim Monev Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) menyampaikan pada Wagub NTB telah melakukan pemantauan kinerja BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN) yang terdiri dari Subiyanto, S.Sos., S.H., M.Kn dan Muttaqien, MPH., AAK bersama anggota tim, lainnya telah melaksanakan kegiatan monev ini selama tiga hari dan telah mengunjungi beberapa tempat di NTB.

Saat diterima Wakil Gubernur NTB,Hj. Sitti Rohmi Djalillah, Rabu (24/08/22),  tim monev itu menyampaikan telah memberikan beberapa rekomendasi baik kepada perwakilan BPJS Kesehatan NTB dan BPJS Ketenagakerjaan NTB guna meningkatkan kinerja dan pelayanannya masing-masing.

BACA JUGA: Paguyuban Muslimah Diminta Atasi Masalah Domestik Perempuan

Kepada Wagub NTB disampaikan apresiasinya karena Pemerintah Provinsi NTB telah menerbitkan Pergub nomor 51 tahun 2020.

“Kami apresiasi kepada Pemrov NTB yang telah menerbitkan Pergub nomor 51 tahun 2020 mengenai Kewajiban Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Hal ini membuktikan Pemrov NTB selalu ada untuk masyarakat,” kata Subiyanto.

Sementara itu, terkait diselenggarakannya kegiatan Monev ini tujuannya melakukan pemantauan langsung, sehingga dapat dibandingkan antara kebijakan dan data pengelolaan program jaminan sosial di lapangan.

Baik terkait penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang dilaksanakan oleh BPJS Kesehatan maupun penyelenggaraan program jaminan sosial bidang ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Dukung Summit Social Responsibility Center

Selain itu, monev juga bertujuan untuk menginventarisasi permasalahan dan kendala yang dihadapi oleh kedua Badan penyelenggara program jaminan sosial.***

Penyelenggaraan rakor dekosentrasi jadi saluran untuk saling bertukar pengalaman, demi penyelenggaraan pemerintahan di daerah yang lebih baik

MATARAM.lombokjournal.com ~ Rapat Kordinasi (Rakor) dan Asistensi Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kabupaten/Kota di Provinsi NTB, berlangsung di Lombok Raya Hotel, Selasa (23/08/22) dibuka staff ahli Bidang Pemerintahan Aparatur Politik Hukum dan Pelayanan Publik, Muhammad Riyadi mewakili Wakil Gubernur NTB.

Rakor ini memiliki makna penting terhadap pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan berdasarkan ketentuan yang berlaku, untuk meningkatkan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat 

Khususnya terkait evaluasi penyusunan LPPD yang merupakan bentuk pertangungjawaban secara periodik atas kinerja pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah, sebagai wujud transparansi pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintahan Daerah. 

BACA JUGA: Industrialisasi, Bahan Baku Jadi Produk Olahan Baru Dijual

LPPD ini lah yang akan digunakan Pemerintah Pusat sebagai bahan evaluasi dan pembinaan Pemerintah Daerah. 

Sementara untuk asistensi penyelenggaraan perizinan dan non perizinan kabupaten/Kota, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan kepada masyarakat. Yakni memberikan pelayanan publik yang prima, yakni cepat, mudah, sederhana, terjangkau dan transparan.

Melalui Rakor ini diharapkan tim koordinasi penyelenggaraan dekonsentrasi dan tugas pembantuan Pemprov NTB dapat memfasilitasi pembinaan dan supervisi Pemerintah Kabupaten/Kota. Terutama dalam mewujudkan pelaksanaan program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang lebih efektif dan efisien.

Forum ini bisa menjadi wadah evaluasi dan mencari solusi atas berbagai permasalahan dan kendala yang ada dalam program kegiatan dekonsentrasi dan tugas pembantuan di masing-masing kabupaten/kota.

“Saya harap seluruh peserta yang hadir dapat secara aktif mengikuti kegiatan ini dan mari kita jadikan rapat koordinasi ini menjadi saluran untuk berdiskusi dan saling bertukar pengalaman, demi penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik,” pesan tertulis Wagub NTB yang dibacakan Staf Ahli. 

Kepala Biro Pemerintahan dan Otda NTB Subhan Hasan S.Sos juga melaporkan,  pelaksanaan tugas dan kewewenangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintahan Pusat. 

Yaitu melalui pelimpahan dan penugasannya lingkup Kementerian Dalam Negeri tahun anggaran 2022 dibiayai oleh APBN, melalui dana dekonsentrasi yang dilaksana kesatuan biro pemerintahan dan Otda, Bappeda, Inspektorat, dan DPMPTSP. 

BACA JUGA: Sekda NTB Buka Bazar Murah, untuk Stabilisasi Harga Pangan

Kegiatan Rakor akan dilaksanakan selama tiga hari, 23-25 Agustus 2022, di hotel Lombok Raya, Mataram. ***