Gubedrnur NTB bersyukur atas penunjukan Provinsi NTB sebagai salah satu tuan rumah pelaksanaan Annual International on Islamic Studies (AICIS)

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menyatakan siap menyukseskan pelaksanaan Annual International on Islamic Studies (AICIS) ke 21 Tahun 2022 yang diselenggarakan di UIN Mataram.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung oleh Gubernur pada saat menerima silahturahim panitia pelaksana AICIS di Ruang Kerja Gubernur, Jumat (23/09/22).

BACA JUGA: BUMD Jangan Jadi Penonton di Daerah Sendiri

“Saya atas nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat sangat bersyukur atas penunjukan sebagai salah satu tuan rumah pelaksanaan AICIS mendatang. Tentu hal ini akan kami maksimalkan persiapannya,” ucapnya.

Bang Zul panggilan akrab Gubernur tak henti-hentinya mengajak agar nantinya para peserta AICIS untuk menikmati keindahan alam Provinsi NTB.

“Ingat ajak mereka keliling NTB, jangan hanya diruangan saja, kita punya banyak keindahan alam, salah satunya Gili Trawangan,” katanya.

Sementara itu, Rektor UIN Mataram, Prof. Dr. H. Masnun Tahir, M.Ag, mengucapkan terimakasih kepada Pemprov NTB yang telah siap membantu persiapan AICIS Tahun 2022 di Mataram kali ini. 

“Terimakasih karena telah menerima kami serta menyatakan siap membantu kami dalam kegitan kali ini. Kami harap Gubernur bisa langsung membuka kegiatan ini pada bulan Oktober nanti,” terangnya.

AICIS 2022 digelar pada 18-20 Oktober  dan diselenggarakan di dua tempat, yakni Lombok dan Bali sebagai  kegitan menyambut G20 pada bulan November nanti.

BACA JUGA: Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda NTB

Kegiatan tersebut akan diikuti oleh 127 dosen pilihan dari Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri seluruh Indonesia. Ada juga peserta dan pembicara dari luar negeri.

AICIS akan diisi berbagai macam kegiatan akademik yang dapat menginspirasi sarjana Islam dalam melakukan pendekatan kajian keislaman. ***

Wabup Danny harapkan ketertiban jalur transportasi laut lebih tertata rapi dan efisien

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Focus Group Discussion (FGD) membahas sistem satu pintu (One Gate System) untuk Visitor Management System (VMS) dibuka Wakil Bupati Lombok Utara, di Gili Gaya Gallery Pemenang, Jum’at (23/09/22).

Kegiatan FGS itu digelar Balai Kawasan Konservasi Perairan Nasional (BKKPN) Kupang, mewujudkan penguatan tata kelola dan efektivitas pengelolaan yang berkelanjutan di Kawasan Konservasi Perairan Nasional (KKPN) Taman Wisata Perairan (TWP) Gili Matra. 

Wabup Danny mengharapkan, melalui kegiatan FGD, Visitor Management Sistem (VMS) memberikan kemudahan bagi wisatawan untuk memilih satu pintu masuk dengan tujuan agar terjaganya ketertiban keluar maupun masuk bagi wisatawan dari pelabuhan menuju ke tiga gili.

BACA JUGA: Fraksi DPRD KLU Setujui Rancangan Perubahan APBD

“Melalui VMS ini saya harapkan ketertiban jalur transportasi laut lebih tertata rapi, dan lebih efisien untuk para wisatawan yang memilih Gili Tramena sebagai destinasi wisata kunjungan,” harapnya.

VMS bisa menjadi bagian dari regulasi untuk memudahkan tertib arus pola masuk bagi wisatawan, agar tertuju pada satu pintu (one gate) dari Teluk Nara menuju kawasan pariwisata tiga Gili.

Dikatakan, masalah trasnportasi merupakan PR bersama yang harus diperbaiki, seperti pengaturan alur atau rute, serta ketertiban serta keamanan bagi para wisatawan menjadi bagian dari tugas bersama.

“Dalam FGD ini fokus utama adalah mendukung efektifitas dan efesiensi VMS, diperlukan pendekatan one gate system sebagai akses awal menuju Gili Tramena,” ujar wabup.

Ketua Komisi II DPRD KLU Arif Usman  juga menyampaikan, one gate system menjadi bentuk kepedulian bersama antara pemerintah dan masyarakat, khususnya yang berada di tiga pulau yaitu Gili Trawangan, Meno dan Air.

Gili Tramena memiliki daya tarik bagi para wisatawan baik domestik maupun mancanegara.  Karena Gili Tramena merupakan destinasi wisata yang sangat penting bagi KLU, dan menjadi bagian dari tempat yang memberikan harapan serta manfaat yang baik bagi Masyarakat KLU.

Anggota Tim Kosnsultan PT. Duta Cipta Mandiri Lalu Nasrudin melaporkan FGD, berfokus untuk mendukung efektifitas dan efesiensi VMS.

VMS menggantikan sistem pendataan pengunjung secara manual, sehingga mudah di akses oleh pengunjung atau wisatawan.

BACA JUGA: Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda NTB

“Tujuan VMS adalah untuk mencegah resiko dari segala bentuk tindakan atau ancaman yang merugikan seperti tindakan kriminal, kebocoran data, kebocoran anggaran dan lainnya,” katanya.

Kegiatan FGD ini dilanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. 

Hadir juga Asisten II Setda KLU H. Rusdi, ST., MT, Wakapolres KLU Samnurdin SH, Anggota DPRD Komisi II KLU Arif Usman, Kepala Balai Konservasi Perairan Kupang Imam Fauzi, Para Kepala PD serta undangan lainnya.***

Dalam Rapat Paripurna DPRD Lombok Utara, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Rapat Paripurna DPRD KLU terkait persetujuan DPRD terhadap rancangan perubahan APBD Kabupaten Lombok Utara tahun anggaran 2022, dihadiri Bupati Lombok Utara H. Djohan Sjamsu, SH bersama Wakil Bupati Danny Karter Fenrianto R, ST.,M.Eng di Ruang Sidang, Jum’at (23/09/22).

Ridang Paripurna tersebut dipimpin Wakil Ketua DPRD KLU Mariadi,S.Ag, dihadiri oleh 22 orang anggota dewan. 

BACA JUGA: Penghargaan Provinsi Terbaik KIP 2022 untuk NTB

Dalam pendapat akhir gabungan Fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Lombok Utara yang disampaikan oleh Rusdianto, seluruh fraksi-fraksi dewan menyatakan setuju atas rancangan perubahan APBD untuk dijadikan Peraturan Daerah yang akan dituangkan dalam keputusan DPRD KLU.

Bupati Djohan menyampaikan terimakasih pada pimpinan dan anggota DPRD KLU yang telah memberi masukan dan pemikiran yang konstruktif terhadap rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022. Baik terhadap komponen pendapatan, belanja, pembiayaan maupun pengawasan pelaksanaannya. 

“Harapan kita bersama manfaat capaian kinerja pemerintah daerah dalam pengelolaan keuangan dapat berdampak positif secara langsung maupun tidak langsung bagi masyarakat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan Pemda terhadap kepentingan masyarakat,” tuturnya.

Pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah mengalami peningkatan pendapatan daerah yang bersumber dari pendapatan transfer dan lain-lain. Pendapatan daerah merupakan hasil dari keseriusan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dalam menangani dampak pandemi Covid-19.

Hal ini menjadi momentum awal dalam pemulihan ekonomi, sebagaimana tertuang dalam tema Kemerdekaan RI ke 77.

“Pemda terus bersinergi bersama multi stakeholder dalam rangka mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi dengan melakukan penyesuaian terhadap beberapa kebijakan belanja,” katanya.

Pemulihan sektor pemukiman, sektor infrastruktur serta sektor ekonomi dengan yang diharapkan  dapat menjamin tersedianya pemenuhan pelayanan dasar, ketahanan pangan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang berkualitas.

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

Usaha bersama dalam proses penyusunan rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2022 ini dapat kita sepakati secara tepat waktu,” tuturnya.

Hadir pula Ketua DPRD KLU Artadi, S.Sos, Wakil Ketua I H.Burhan M.Nur SH, Wakil Ketua II DPRD Mariadi S.Ag, Perwakilan Anggota Forkopimda KLU, para Staf Ahli bupati, Asisten Setda, Kepala PD, serta undangan lainnya.

Penandatangan Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023

Dalam kesempatan sama, Bupati Lombok Utara H.Djohan Sjamsu, SH bersama seluruh Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) KLU juga menandatangani Nota Kesepakatan KUA-PPAS APBD Tahun 2023 di tempat yang sama.

Sebelum penandatanganan terlebih dahulu Badan Anggaran DPRD KLU melaporkan Rancangan KUA PPAS APBD Tahun 2023 yang disampaikan oleh juru bicara badan anggaran Raden Nyakradi S.Pd.

Dalam laporannya disampaikan, berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan Rancangan KUA dan Rancangan PPAS Tahun Anggaran 2023 dapat disepakati untuk dituangkan dalam Nota Kesepakatan KUA PPAS Tahun Anggaran 2023.

BACA JUGA: Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Event

Badan anggaran DRPD KLU mengharapkan Pemerintah Daerah melakukan perbaikan dari sisi kebijakan pendapatan, belanja, pembiayaan serta prioritas serta plafon anggaran. Khususnya terkait komposisi antar kelompok belanja dan jenis belanja agar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, RPMJD 2021- 2026 dan RKPD Tahun 2023.***

Masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar dengan pola hidup yang bersih dan sehat untuk menurunkan stunting, ini kata Wagub NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kualitas pelayanan Posyandu diminta terus ditingkatkan, tak memberikan asupan makanan bergizi bagi sasaran Posyandu, tapi tidak kalah pentingnya menjaga kebersihan lingkungan

Permintaan tersebut disampaikan Wakil gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat mengunjungi Posyandu Eyat Mayang Utara, Desa Eyat Mayang, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat (Lobar), Kamis (22/09/22).

BACA JUGA: Ibu Negara Kunjungi Stand Dekranasda NTB

Wagub NTB yang biasa disapa akrab Ummi Rohmi ini menyebut 70 persen stunting diakibatkan lingkungan yang tidak bersih. 

Karena itu ia mengajak warga masyarakat untuk menjaga dan merawat lingkungan sekitar dengan pola hidup yang bersih dan sehat.

Sebelumnya, di Posyandu Mawar, Batu Putih, Kecamatan Sekotong, Lombok Barat, wagub juga meminta agar para ibu ibu terus memberikan asupan makanan  bergizi yang mengandung protein hewani kepada anak. 

Karena kandungan gizi tersebut dapat membantu mencegah anak dari stunting.

“Ibu ibu jangan khawatir stunting dapat ditangani kok. Caranya berikan makanan  bergizi serta menjalankan pola hidup sehat, menjaga lingkungan dengan tidak buang air di sembarang tempat,” ujar Ummi Rohmi.

Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Lobar H. M. Mujibburahman mengatakan, angka stunting di Desa Batu Putih mencapai 39 kasus dengan jumlah sasaran 127.  Sedangkan di Desa Eyat Mayang mencapai 89 kasus dengan  312 jumlah sasaran.

“Penurunan angka stunting per Agustus 2022 di Lobar sudah  mencapai 18,96 persen. Capaian tersebut turun signifikan dari tahun kemarin. Itu membuktikan bahwa 900 Posyandu Keluarga di Lobar terus bekerja,” katanya menjelaskan.

Lebih lanjut  Mujiburrahman mengatakan, dengan sisa tiga bulan ini ia mengaku optimis stunting di dua desa tersebut akan terselesaikan tepat waktu. 

“Jika semua elemen bergerak dan tetap saling mendukung seperti pemprov NTB, Pemkab Lobar,  Pemdes dan  para Kader Posyandu dan dengan sisa waktu yang diberikan kita optimis akan nol stunting,” kata Mujib.

Ketua Kader Posyandu Keluarga Mawar, Desa Batu Putih  Hj. Juhaerah mengatakan, langkah pemberian asupan gizi melalui makanan mengandung protein hewani sudah dilakukan sejak Posyandu yang dipimpinnya beralih ke Posyandu Keluarga. 

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

“Sejak pola itu kami laksanakan, penurunan stunting khususnya di dusun kami turun signifikan dan Alhamdulillah atas prestasi itu, Posyandu kami raih bintang tiga gemilang,” kata Juhaerah.

Dalam kunjungan tersebut, Wagub NTB  menyerahkan bantuan berupa  telur untuk anak dan balita di masing masing Posyandu yang dikunjungi.***

Ibu Negara Hj Iriana Jokowi terpukau keindahan dan kualitas produk-produk kriya NTB

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Ibu Negara Hj Iriana Jokowi meninjau dan mengunjungi stand Dekranasda NTB pada  Pameran KriyaNusa 2022 di  Jakarta Hall Conference Center (JHCC).

Kunjungan Ibu Negara diapresiasi Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah, sekaligus menyampaikan apresiasi ucapan terimkasih. 

BACA JUGA: Keterbukaan Informasi Kini Jadi Kebutuhan

“Terimakasih pada Ibu Negara Hj Iriana Jokowi, Ibu Hj Mufidah Jusuf Kalla, ibu Wury Ma’ruf Amin, Ibu Tri Tito K, Ibu Nurasia Uno, Ibu Endang BK  dan ibu-ibu lainnya yang telah berkenan mengunjungi stand Dekranasda Provinsi NTB, KSB, Kab Bima, Kota Mataram dan lombokntbpearls,” ucap Bunda Niken, Rabu (21/09/22) di Jakarta.

Kualitas dan keindahan produk-produk kriya NTB tidak asing bagi para ibu-ibu di Jakarta. Istri pejabat negara tetap menyempatkan melihat langsung produk kriya binaan Dekranasda NTB tersebut.

“Jadi, tantangan para pengrajin di NTB kedepan adalah terus berkreasi dan berinovasi dengan model dan desain yang baru, bagus berkualitas, ramah lingkungan dan dengan harga yang terjangkau dan bersaing,” pesan Bunda Niken.

Ia menyatakan itu dalam Pameran KriyaNusa 2022 di JHCC yang berlangsung tanggal 21 sd 25 September 2022.

Kunjungan kerja Ketua Dekranasda Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Zulkieflimansyah di Jakarta juga menghadiri Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Dewan Kerajinan Nasional (Dekranas) 2022 di Jakarta.

Rakernas ini diselenggarakan dengan tema “Semangat Bertahan, Perajin Berdaya Saing” pada Selasa, 20 September 2022 di Auditorium Istana Wakil Presiden Jakarta, dibuka langsung oleh Ketua Umum Dekranas, Hj. Wury Ma’ruf Amin.

BACA JUGA: Mandi Safar atau Rebo Bontong di Gili Mengundang Wisatawan

Dikatakan Bunda Niken, pesan Ketua Umum Dekranas bahwa pandemi Covid-19 memberi tantangan dan dampak bagi para perajin kriya. Sehingga kehadiran Dekranas/da sangat dibutuhkan. 

Pesan Istri Wapres tersebut, lanjut Bunda Niken bahwa Rakernas tersebut menjadi titik balik industri kerajinan nusantara yang berbasis warisan budaya bangsa.***

Kunjungan wisatawan di tiga Gili, Lombok Utara berlangsung pulih, termasuk acara Mandi Safar menjadi daya tarik wisatawan

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Tradisi Mandi Safar atau Tulaq Bala  di pantai Gili Indah tahun  ini, Rabu (21/09/22) berlangsung meriah dan berbeda dengan tahun sebelumnya. 

Ribuan warga memadati pantai Gili Indah saat di gelar acara tradisi yang juga disebut Rebo Bontong tahunan warga di tiga Gili Meno, Gili Air dan Trawangan, atau hari Rabu terakhir di Bulan Safar sesuai penanggalan Hijriah.

Tradisi ini digelar untuk Menolaq Bala, sekaligus tujuannya untuk promosi bahwa ke tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara umumnya, sudah mulai pulih seperti sediakala.  

BACA JUGA: Bimtek Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Event

Selain acara Mandi Safar atau Tolaq Bala di Gili Air, juga di rankaikan berbagai acara dan Festival Gilii Terawangan selama empat (4) hari berturut turut, 21-24 September 2022. 

Aktivitas wisatawan baik domestik maupun manca negara di kawasan wisata tiga Gili di Kabupaten Lombok Utara mulai menggeliat setelah sekian lama pasca gempa bumi 7.0 SR dan pandemi COVID-19.

Mantan Kades Gili indah, H Taufik yang sekarang bergelut di pariwisata menuturkan, aktivitas wisatawan dan ekonomi para pelaku usaha pariwisata di tiga Gili ini sudah mulai bergerak.

Namun harapannya pda Pemda KLU, agar tarif pemasangan air bersih untuk rumah tangga tidak terlalu mahal.

Sebab masyarakat masih dalam penataan kembali pasilitas pasilitas wisata akibat gempa bumi dan Covid 19. 

“Tarif air bersih cukup memberatkan masyatakat,” katanya. 

Terlepas dari tarif untuk para pengusaha pariwisata, khusus yang diharapkan H Taufik adalah tarif air bersih untuk masyarakat biasa. 

Salah seorang pengusaha pariwisata yang sukses, Basok berharap ada kesamaan presepsi antara masyarakat dengan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan pariwisata di tiga Gili ini. 

“Dengan mulai bergeraknya aktivitas wisatawan, maka geliat aktivitas pelaku usaha di tiga Gili juga ikut serta, yang terlihat dari beroperasinya hotel, bungalow, pondok wisata, dan tempat penginapan-penginapan, serta keramaian penyeberangan dari Pelabuhan Bangsal yang hilir mudik,“ tuturnya. 

Beroperasionalnya tempat-tempat penyewaan untuk kegiatan menyelam, penyewaan alat transportasi sepeda dan “cidomo”, toko-toko aksesori, hingga food court pasar malam, juga sangat mendukung acara Mandi Safar di Gili Air dan Vestifl Gili Terawangan. 

BACA JUGA: Wabup Danny Menegaskan Pentingnya Kebangkitan Pariwisata KLU

Menggeliatnya kunjungan wisatawan berati memulihan ekonomi masyarakat tiga Gili ini khususnya. 

Sebab di Gili juga banyak pendatang yang mengadukan nasipnya untuk bekerja serabutan di sini, kata dia. 

“Satu per satu, para pengusaha di sini  kembali beroperasi. Termasuk saya,” kata H Taufik dan Basok. ***

50 ASN Pariwisata se-NTB Ikut kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) dalam penyelenggaraan event

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Dinas Pariwisata Provinsi NTB bersama Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf RI), menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Peningkatan Kapasitas Penyelenggara Kegiatan (Events). 

Kegiatan Bimtek itu diikuti 50 ASN se-NTB bidang Pariwisata, berlangsung di Royal Regantris, Gili Trawangan, mulai 22-24 September 2022. 

BACA JUGA: Senaru Festival 2022 Dibuka Wabup Lombok Utara  

Rizki Handayani, selaku Deputi Bidang Produk Wisata dan Penyelenggara Kegiatan (Event) Kemenparekraf RI menyampaikan, saat ini Kemenparekraf RI memiliki misi utama yakni menjadikan Indonesia sebagai destinasi event kelas dunia. 

Untuk mencapai misi itu, diperlukan strategi meningkatkan kualitas penyelenggaraan event di daerah, SDM yang kompeten, kreatif, dan profesional dalam penyelenggaraan event. 

“Salah satu faktor keberhasilannya adalah tersedianya ASN daerah yang memiliki peran penting sebagi pembuat regulasi, pembina, pendamping, pengawas, dan bahkan penyelenggara dari event tersebut,” jelasnya. 

Rizki Handayani berharap, penyelenggaraan event di daerah yang berkualitas dapat menarik kunjungan wisatawan mancanegara dan nusantara yang pada akhirnya mendukung percepatan pemulihan pariwisata Indonesia. 

Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata NTB yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemasaran, Izzudin Mahili mengatakan, kegiatan ini digelar mengingat saat ini NTB menjadi tuan rumah penyelenggaraan event-event nasional dan internasional. 

BACA JUGA: LFTN 2 IPI Digelar di Bukit Jokowi Mandalika

“Oleh karena itu, kami harapkan seluruh peserta dapat mengikuti bimtek dengan baik hingga 3 hari ke depan. Sehingga nantinya ilmu yang didapatkan dari seluruh narasumber bisa diimplementasikan di daerah masing-masing untuk mewujudkan percepatan pemulihan pariwisata di Indonesia,” ujarnya. ***

Tantangan keterbukaan informasi saat ini, akhirnya semua orang bisa berbagi informasi dengan bebas melalui media online

BEKASI.lombokjournal.com ~ Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mendapat peringkat terbaik III Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022. 

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah.M.Sc menerima langsung penghargaan tersebut pada kegiatan Launching Buku I II III IKIP 2022 di Hotel Horison Ultima Bekasi, Kamis (22/9).

Diakuinya, keterbukaan informasi merupakan kebutuhan sebagai pemimpin daerah untuk terbuka kepada masyarakat.  

BACA JUGA: Penghargaan Provinsi Terbaik KIP 2022 untuk NTB

Namun tantangan pada saat ini adalah karena semua orang bisa berbagi informasi dengan bebas melalui media online. Dan ketika ada isu yang tidak benar maka hal itu harus segera di respon. Jika tidak di counter dalam waktu yang tidak lama bisa menjadi distorsi pikiran dan persepsi masyarakat.

“Terima kasih kepada komisi informasi pusat dan teman-teman di daerah yang membuat akhirnya keterbukaan informasi jadi kebutuhan, sehingga NTB menjadi bisa seperti hari ini,” ungkap Bang Zul.

IKIP merupakan salah satu mekanisme untuk mengukur sejauh mana implementasi undang-undang no 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di seluruh provinsi di Indonesia. IKIP disusun untuk mendapatkan gambaran indeks tingkat provinsi dan nasional di Indonesia.

Dalam penjelasannya Rospita Vc Paulyn selaku Komisioner Bidang Penelitian dan Dokumentasi, Indeks ini menganalisis 3 aspek penting yang mencakup kepatuhan Badan Publik terhadap UU KIP (obligation to tell), persepsi masyarakat terhadap UU KIP maupun haknya atas informasi (right to know), dan kepatuhan Badan Publik terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi terutama kepatuhan dalam melaksanakan putusan sengketa informasi publik untuk menjamin hak masyarakat atas informasi (access to information). 

Pada 2021 yang lalu diperoleh Nilai IKIP 2021 71.37 dan pada NAC Forum IKIP 2022 lalu diperoleh nilai IKIP 74.43 yang berada pada kategori-kategori SEDANG. Nilai ini mengalami peningkatan sebesar 3.06 secara nasional. 

Penilaian tersebut diperoleh dari 3 (tiga) dimensi indikator yakni Dimensi Ekonomi dengan nilai dimensi tertinggi sebesar 74.84, dilanjutkan dengan dimensi fisik/politik dengan skor 74.53 serta dimensi hukum dengan skor 73.98 terhadap 34 provinsi di seluruh Indonesia. 

BACA JUGA: Masyarakat Harus Stop Diskriminasi Disabilitas, Ini Kata Wagub NTB

Ketiga dimensi penilaian indeks ini juga berada dalam kategori SEDANG. Adapun target RPJMN IKIP pada tahun 2022 berada pada nilai 72 setelah dilakukan penyesuaian capaian atas pertimbangan hasil IKIP 2021. 

Sehingga dapat dikatakan bahwa target IKIP 2022 telah tercapai dengan segala upaya dan dukungan oleh seluruh Komisi Informasi se-Indonesia.

Hasil IKIP ini menempatkan 3 Provinsi memperoleh nilai nasional dalam kategori baik yaitu Provinsi Jawa Barat, Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat, sedangkan 30 provinsi berada pada kategori sedang dan satu provinsi kategori kurang.

Turut hadir mendampingi Gubernur NTB, Asisten I pak Madani Mukaram, anggota KI NTB pak Asrorudin, Kabid IKP Kominfotik.***

Gubernur NTB terima penghargaan dari Komisi Informasi Pusat (KIP), salah satu provinsi terbaik keterbukaan informasi publik 

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Provinsi NTB menerima penghargaan sebagai salah satu Provinsi terbaik, dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menyampaikan rasa bangga dan apresiasi atas penghargaan yang diberikan oleh Komisi Informasi Pusat (KIP), sebagai salah satu di antara 3 provinsi yang masuk dalam kategori baik.

BACA JUGA: Keterbukaan Informasi Kini Jadi Kebutuhan

“Alhamdulillah pagi ini NTB menerima penghargaan sebagai salah satu Provinsi Terbaik, dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik dari Komisi Informasi Pusat (KIP),” kata Bang Zul, Kamis (22/09/22) di Jakarta.

Ia menerima langsung penghargaan sebagai Provinsi yang memperoleh skor tertinggi dalam Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022 dari Komisi Informasi Pusat (KIP).

Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketua Komisi Informasi Pusat (KIP), Donny Yoegiantoro, pada acara Launcing Buku I, II, III Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) tahun 2022, di Jakarta.

Inovatif keterbukaan informasi

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi (KI) Provinsi NTB Suaeb Qury, S.HI, menyampaikan, komitemen Gubernur  NTB atas keterbukaan informasi adalah dengan hadir dan menerima langsung penghargaan 3 Nasional IKIP.

Data IKIP 2021 Provinsi NTB berada di urutan ke 6 dalam IKIP. Namun pada tahun 2022, Provinsi Jawa Barat menjadi provinsi dengan nilai IKIP tertinggi dengan skor mencapai 81,93, disusul Bali dengan skor 80,99, dan  posisi ke 3 adalah provinsi NTB dengan skor nilai 80,49.

Diakui mantan Ketua LTNU NTB ini, Gubernur Zulkieflimansyah selama memimpin telah dan selalu membuka ruang aksesibilitas bagi seluruh warga NTB mendapat informasi dan merespon informasi masyarakat.

BACA JUGA: Masyarakat Harus Stop Dikriminasi Disabilitas, Ini Kata Wagub

Menurutnya, Doktor Zul juga  merupakan  salah satu dari 3 gubernur di NTB yang inovatif dalam keterbukaan informasi.

Ia berharap, sinergi dan kerjasama semua pihak, untuk mewujudkan keterbukaan informasi publik di semua lembaga pemerintah dan atau badan publik lainnya.

“Ini bagian dari kerja KI NTB mewujudkan keterbukaan informasi di NTB, ke depan KI NTB harus diberikan anggaran yang adil untuk IKIP,” harapnya. 

BACA JUGA: Dewan Kolonel Dibentuk Para Loyalis Puan Maharani 

Ia juga menyatakan, akan mendorong keterbukaan informasi publik melalui penguatan masyarakat informasi atau masyarakat yang memiliki kesadaran terhadap keterbukaan informasi publik, serta pemerintahan yang terbuka (open government).

“Sesuai amanat undang-undang,  Komisi Informasi NTB tetap hadir untuk menjaga komitmen terhadap keterbukaan informasi publik yang sudah ada di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” tuturnya. ***

Para loyalis Puan Maharani membentuk Dewan Kolonel untuk meningkatkan citra serta elektabilitas Puan dalam kontestasi Pilpres 2024

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Nama Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa tengah, dalam kontestasi calon presiden 2024 selalu menempati elektabilitas teratas.

Beberapa lembaga survei nama Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, dan Anies Baswedan masih menjadi tiga tokoh yang difavoritkan masyarakat sebagai calon presiden.

Ada survei yang membuat korelasi antara pemilihan legislatif (Pileg) dan pemilihan Presiden. Dan nama Ganjar Pranowo menjadi kartu As untuk menguatkan peluang kemenangan PDIP. Dalam survei nasional Saiful Mujani Research & Consulting (SMRC) pada Agustus 2022.  PDIP berpeluang besar menang dalam Pilpres 2024 jika mengusung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden. 

BACA JUGA: Wagub NTB Resmikan Gedung Baru UT Mataram

Namun di internal PDIP sendiri terjadi persaingan, antara Ganjar Pranowo melawan Puan Maharani. Dari kubu putri Megawati ini, mulai muncul upaya menggeser Ganjar. 

Pendukung atau loyalis Puan, yakni beberapa politisi Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPR RI membentuk tim Dewan Kolonel pendukung Puan Maharani dalam Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Ide pembentukan tim itu dicetuskan mantan juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi. 

Trimedya Panjaitan, anggota DPR RI Fraksi PDIP yang selama terang-terangan menolak Ganjar,    menjadi koordinator tim Dewan Kolonel. Dia menceritakan usulan ini datang dari Johan Budi setelah rapat pengarahan dengan Puan.

“Johan Budi bilang kami loyalis mbak Puan harus buat sesuatu, Dewan Kolonel. Kami tunjukkan bahwa kami loyalis mba Puan,” kata Trimedya kepada wartawan, di Kompleks Parlemen, seperti dilansir dari Dkatadata.co.id, Rabu (21/09/22). 

Dewan Kolonel dibentuk, menurut Trimedya, untuk meningkatkan citra serta elektabilitas Puan dalam kontestasi Pemilu 2024. Sembari menunggu keputusan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dalam menentukan calon presiden dan calon wakil presiden. 

Dewan Kolonel ini tidak memiliki struktur resmi, anggotanya tersebar dari setiap Komisi di DPR. “Mungkin lima bulan (sudah terbentuk) ada. Kami merasa kalau bukan trah Sukarno gampang dikendalikan partai ini. Kami juga tidak ikhlas kalau sampai jadi seperti keluarga Suharto di Golkar,” ucap Trimedya. 

BACA JUGA: Wabup Danny Tegaskan Pentingnya Kebangkitan Pariwisata NTB

Berikut daftar anggota ‘Dewan Kolonel’yang diisi para loyalis Puan tersebut. 

Pencetus ‘Dewan Kolonel’: Johan Budi S Prabowo Koordinator ‘Dewan Kolonel’: Trimedya Panjaitan 

Komisi I: Dede Indra Permana, Sturman Panjaitan 

Komisi II: Junimart Girsang 

Komisi III: Trimedya Panjaitan 

Komisi IV: Riezky Aprilia 

Komisi V: Lasarus 

Komisi VI: Adi Satriyo Sulistyo 

Komisi VII: Dony Maryadi Oekon

Johan Budi mengatakan pembentukan Dewan Kolonel tak terkait dengan struktur di DPP PDIP.   “Sekali lagi enggak ada hubungannya dengan DPP, inisiatif orang per orang, bukan fraksi,” kata Johan. 

Dewan Kolonel ini, tambah Johan, merupakan satu langkah persiapan bilamana nantinya Megawati menunjuk Puan sebagai calon presiden yang diusung PDIP untuk 2024 mendatang. ***