Pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan asset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.

lombokjournal.com ~ Pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) atau Danantara pada 24 Februari nanti. Danantara akan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk merealisasikan investasi besar masuk dan mendukung program-program nasional.

BACA JUGA : Menonton Bareng Pelantikan Gubernur dan Wagub NTB Terpilih

Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menilai, pembentukan Danantara merupakan merupakan langkah yang luar biasa dan strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Nantinya Danantara bisa menjadi sumber pendanaan baru bagi keuangan negara.

“Ini satu langkah lagi yang sangat baik dengan kita memasukkan international standard management masuk di perusahaan-perusahaan negara ini. Nah ini saya pikir juga satu langkah besar yang hebat yang diputuskan oleh Presiden,” kata Luhut, dalam acara Economic Insight 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (19/02/25) [detikFinance, 19-02-2025: 12.15Wib].

Tak tanggung-tanggung, suntikan dana awal Danantara sebesar 20 miliar atau setara Rp 325 triliun (kurs Rp16.260 per dollar AS). Dana tersebut diambil dari sisa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Danantara sendiri merupakan akronim dari Daya Anagata Nusantara. Daya berarti kekuatan, Anagata memiliki arti masa depan, sementara Nusantara merupakan Tanah Air Indonesia. Sehingga, Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia.

Danantara merupakan lembaga yang dibentuk guna pengelola investasi (sovereign wealth fund) pemerintah di berbagai sektor. Adapun tujuan pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan asset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.

Perubahan Ketiga UU

Pembentukan Danantara mengacu pada perubahan ketiga atas Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun Tahun 2003 tentang BUMN. Revisi UU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025, yang mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi.

BACA JUGA : Pj Gubernur Hassanudin Pamit Akhiri Masa Tugas

Merujuk dokumen draf Rancangan UU BUMN, struktur entitas baru yang digadang-gadang menjadi cikal bakal super holding BUMN terdiri atas tiga komponen, yaitu Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pengelola Danantara. 

Dalam Pasal 3N RUU tersebut, Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.

Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, hingga ketahanan pangan.

Diharapkan seluruh proyek tersebut dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun.

“Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8 persen. Pada saat yang sama, kami tetap teguh pada komitmen kami untuk memberantas korupsi,” papar Prabowo.

Pemerintah menargetkan aset yang dikelola Danantara mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun), dengan nilai investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dollar AS atau setara Rp 325,8 triliun.

Kedepannya Danantara bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengkonsolidasikan asset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global, sekaligus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung target dan program pemerintah.

Untuk diketahui, BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal antara lain: Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pertamina, PT Telkom Indonesia dan holding pertambangan Indonesia Persero (MIND Id).

Meniru Temasek

Berdasarkan dokumen profil BPI Investasi Danantara, Danantara dibentuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama 5 tahun ke depan.

Tujuan akhirnya adalah menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien dan terpadu, dengan meniru model pengelolaan investasi seperti Temasek di Singapura.

Sebagai informasi, Temasek adalah perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura. Temasek didirikan pada tahun 1974 untuk mengelola asset dan investasi secara komersial.

Portofolio saham Temasek tak hanya di dalam negeri. Temasuk juga mengendalikan saham perusahaan-perusahaan di luar Singapura. Sebagai contoh, di Indonesia, Temasek menjadi pemegang saham terbesar kedua di Telkomsel melalui Singapore Telecom Mobile TTE/Singtel.

Bisa dikatakan, Temasek adalah contoh dari pembentukan super holding yang sudah sangat sukses karena memberikan keuntungan bagi Singapura dari investasi-investasinya yang tersebar di banyak negara.

Super holding BUMN adalah pengelolaan perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah di bawah satu grup perusahaan yang dikelola oleh unsur profesional. Super holding terbentuk dari gabungan holding.

Dengan kata lain, holding adalah perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan. Sedangkan super holding merupakan gabungan dari holding-holding perusahaan tersebut.

Mengutip laman resmi Temasek Singapura, Temasek diambil dari kata Tumasik, ucapan orang Majapahit (Jawa) dalam menyebut Pulau Singapura sebagai Tumasik. Dalam Bahasa Melayu, tasik atau tumasik berarti laut atau danau.

Temasek lahir dari eksperimen pemimpin Singapura Lee Kuan Yew untuk mengelola aset pemerintah yang saat itu berbentuk badan usaha yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan Singapura.

Saat itu ada 35 perusahaan yang bisa disebut BUMN Singapura. Perusahaan-perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan aset dan laba seiring dengan kemajuan ekonomi Singapura.

Goh Keng Swee, Menteri Keuangan pertama Singapura (1959-1965, 1967-1970), mencetuskan ide bahwa pengelolaan bisnis perusahaan tak boleh bercampur aduk dengan pemerintahan. 

Menurut Goh Keng Swee, urusan bisnis perusahaan bukan urusan pemerintah, sehingga Singapura perlu mendirikan entitas terpisah dari birokrasi yang mengelola bisnis-bisnis tersebut (Kompas.com 20-02-2025: 11.47 Wib).

Perbandingan Aset

Menurut Bisnis.com (23-10-2024: 15.35 Wib), nilai aset portofolio Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat jauh lebih besar dibandingkan entitas kekayaan negara Singapura, Temasek dan Khazanah Berhad milik pemerintah Malaysia.

Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.

Sementara itu, Temasek yang dikenal sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Nilai ini sekitar Rp4.610,99 triliun dengan kurs Rp11.853 per dolar Singapura.

BACA JUGA : Tarif Perdagangan dan Dampak Perang Dagang

Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit sepanjang 2023 atau sekitar Rp596,24 triliun dengan kurs Rp3.595 per ringgit Malaysia.

Dengan modal tersebut, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo meyakini super holding BUMN yang kini sedang dirancang pemerintah, memiliki potensi besar untuk melampaui kinerja Temasek ataupun Khazanah.

“Kita tahu di dunia ada seperti Temasek dan ada seperti Khazanah. Kami yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia,” kata Kartika atau akrab disapa Tiko di Gedung Kementerian BUMN, Senin (21/10/24).

Bahkan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengantongi keuntungan hingga hingga 25 miliar dollar AS atau setara Rp 407,5 triliun (asumsi kurs Rp 16.300).

Keuntungan ini didapatkan dari pengelolaan sebagian aset Danantara yang sebesar 900 miliar dollar AS atau Rp 14.670 triliun.

“Danantara dengan asetnya, 900 miliar dollar AS, asumsikan kita bisa mengelola ini sekitar 100 miliar dollar AS, itu banyak sekali. Lihat keuntungannya, kita bisa mengumpulkan dana dengan mudah, 20-25 miliar dollar AS. Jadi kita bisa investasi sendiri,” ujar Luhut saat acara Economic Outlook 2025 di The Energy Building, Jakarta, Kamis (20/2/2025) [Kompas.com 20-02-2025: 12.24 Wib].

Kebal Hukum?

Dilansir dari Kompas.com (20/2/2025), Danantara tidak bisa diproses atau diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apakah Danantara kebal hukum?

Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah Redjalam memberikan pandangannya soal ini. Menurut dia, nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam UU BUMN.

“Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak diproses atau diperiksa oleh BPK, oleh KPK,” jelas Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).

“Tetapi, kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum,” lanjutnya.

Ia menjelaskan, Danantara akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.

“Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum,” papar Piter.

Piter menambahkan, pembentukan Danantara dimaksudkan untuk pengelolaan BUMN yang lebih profesional. Dikarenakan selama ini, saat BUMN mengalami kerugian, selalu ada pihak yang disalahkan.

Dengan kondisi tersebut, banyak pihak lantas menuduh hal itu menjadi kriminalisasi. Padahal, kerugian BUMN tersebut bisa jadi merupakan kejadian bisnis yang memang berpotensi untuk salah dan rugi.

“Seringkali lalu dia kemudian dianggap korupsi karena kebijakan yang dia ambil kemudian merugikan negara,” papar Piter.

Dengan Undang-undang BUMN yang baru atau Business Judgement Rule (BJR), lanjut dia, apabila BUMN mengalami kerugian dan kebijakan diambil secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi conflict of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN tidak dipersalahkan.

Namun, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap bisa diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi conflict of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik.

Penutup

Menurut Executive Director at Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus (dalam 

kumparanBiSNIS, 28 September 2024: 14.03 Wib), politisasi dan birokratisasi dinilai menjadi salah satu masalah di Kementerian BUMN. 

Persoalan ini muncul karena saat ini BUMN memiliki induk dalam bentuk Kementerian. Hal ini pun banyak menimbulkan konflik kepentingan.

Salah satu solusinya adalah transformasi BUMN menjadi super holding. Dengan keberadaan super holding, penunjukan komisaris dari perusahaan-perusahaan BUMN harus lebih mengedepankan kompetensi. Ini adalah salah satu langkah untuk mencegah BUMN dari politisasi dan lebih mengutamakan pertimbangan bisnis melalui kompetensi.

Di sisi lain, birokrasi dengan persetujuan berjenjang di Kementerian BUMN membuat perusahaan-perusahaan BUMN sering  kehilangan momentum bisnis.

Dengan demikian, transformasi BUMN sebagai super holding dapat memangkas sistem, tata kelola sampai pengambilan keputusan. Oleh karenanya, super holding ini mengembalikan BUMN pure sebagai entitas bisnis negara yang independent, mandiri dan agility.

#Akuair-Ampenan, 21-02-2025

Wagub NTB ajak masyarakat NTB di Jakarta membantu memperjuangkan kepentingan NTB dalam lima tahun ke depan

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P, usai dilantik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara Jakarta, menghadiri tasyakuran pelantikan yang diselenggarakan oleh keluarga besar Bima-Dompu di Jakarta, Kamis (20/02/25).

BACA JUGA : Gubernur NTB Ikuti Retret di Akmil Magelang

Selain menyampaikan terima kasih pada masyarakat NTB, Wagub mengajak warga NTB MErajut kembali kebersamaan dan kemesraan untuk membangun NTB yang makmur dan mendunia

Menurut Wagub Dinda (sapaan wagub), setiap provinsi dan daerah memiliki mimpi yang sama, yaitu mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebaik mungkin selama lima tahun ke depan, mewujudkan harapan masyarakat, serta mensejahterakan warga NTB.

Namun, Wagub Dinda mengingatkan bahwa ke depan, tantangan yang dihadapi tidak akan mudah, terutama dengan instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran. 

Karena itu, setiap program dan kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada agar tetap bisa menjawab kebutuhan masyarakat.

BACA JUGA : Nonton Bareng Pelantikan Gubernur dan Wagub NTB Terpilih

Dalam kesempatan ini, Umi Dinda juga meminta bimbingan dan masukan dari para sesepuh serta tokoh NTB di Jakarta yang memiliki akses ke berbagai lembaga dan kementerian. Ia berharap sinergi ini dapat membantu memperjuangkan kepentingan NTB bersama Gubernur dalam lima tahun ke depan.

“Semoga sentuhan-sentuhan pembangunan yang kita harapkan, terutama dalam mewujudkan keseimbangan dan pemerataan pembangunan antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, dapat benar-benar terwujud,” kata Wagub..

Seiring berakhirnya Pilkada, Wagub NTB yang baru dilantik itu mengajak seluruh masyarakat untuk meninggalkan perbedaan yang terjadi selama proses pemilihan. 

Ia menegaskan bahwa dinamika politik yang sempat muncul adalah bagian dari pembelajaran demokrasi bagi masyarakat NTB. 

BACA JUGA : Danantara, Super Holding Optimalkan Pengelolaan Asset Negara

“Mari kita rajut kembali kebersamaan dan kemesraan untuk membangun Nusa Tenggara Barat yang makmur dan mendunia,” katanya ***

Presiden Prabowo menegaskan pelantikan serentak 961 Kepala Daerah, menunjukkan Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk yang besar 

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Ucapan selamat kepada seluruh Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang baru dilantik, disampaikan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto 

dalam prosesi pelantikan serentak di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/02/25).

BACA JUGA : Nonton Bareng Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Terpilih

“Selamat atas mandat yang diberikan oleh rakyat di daerah masing-masing,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menekankan bahwa pelantikan serentak ini merupakan momen bersejarah pertama di Indonesia. Pelantikan serentak itu diikuti 961 Kepala Daerah, yang terdiri dari 33 Gubernur, 33 Wakil Gubernur, 363 Bupati, 363 Wakil Bupati, 85 Walikota, dan 85 Wakil Walikota dari 481 daerah di seluruh Indonesia. 

“Hal ini menunjukkan betapa besar bangsa kita. Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, yang memiliki demokrasi yang hidup, berjalan, dan dinamis,” kata Presiden.

BACA JUGA : Pj Gubernur Hassanudin Pamit Akhiri Masa Tugas 

Presiden Prabowo menegaskan bahwa seluruh Kepala Daerah yang telah terpilih dan dilantik adalah pelayan dan abdi rakyat. Oleh karena itu, mereka harus selalu membela, menjaga, dan berjuang untuk kesejahteraan masyarakat. 

“Kita mungkin berasal dari partai, agama, dan suku yang berbeda-beda, tetapi kita semua lahir dalam keluarga besar Nusantara, keluarga besar Republik Indonesia, keluarga besar Merah Putih, dan keluarga besar Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, tetapi kita satu. Marilah kita mengabdi dan berbuat yang terbaik untuk rakyat,” tegasnya.

Rasa Syukur

Sementara itu, Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhammad Iqbal, S.IP., M.Si menyampaikan rasa syukur atas suksesnya prosesi pelantikan.

 “Ini adalah kesempatan yang luar biasa, Bapak Presiden Prabowo bahkan menyempatkan diri untuk menyalami kami yang baru dilantik,” ujarnya selepas pelantikan.

Miq Iqbal (sapaan Gubernur NTB) juga menyampaikan permohonan dukungan dan doa kepada seluruh masyarakat NTB agar ia dan Wakil Gubernur Hj. Indah Dhamayanti Putri dapat menjalankan amanah dengan baik selama lima tahun ke depan. 

BACA JUGA : Gubernur dan Wagub NTB Terpilih Siap Ikuti Pelantikan

“Alhamdulillah, saya dan Umi Dinda (sapaan Wakil Gubernur NTB) telah resmi menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB. Artinya, mulai saat ini saatnya untuk kerja… kerja… kerja. Kami juga mohon doa dari masyarakat NTB agar perjalanan lima tahun ke depan diberikan kesehatan, kekuatan, serta kemudahan oleh Allah SWT untuk mewujudkan semua harapan dan visi yang telah kami sampaikan selama ini,” pungkasnya. iw/adm

Gubernur dan Wagub NTB terpilih, Iqbal – Dinda, dilantik bersama dengan para kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si dan Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP (Iqbal – Dinda), akan dilantik oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara, Jakarta, pada Kamis, (20/02/25). Keduanya terpilih dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) NTB 27 November 2024 lalu.

BACA JUGA : Nonton Bareng Pelantikan Gubernur dan Wagub NTB Terpilih

Di tengah cuaca yang cerah, Miq Iqbal dan Umi Dinda, didampingi keluarga, memasuki area Monumen Nasional (Monas) melalui jalur barat daya (Patung Kuda) sebelum menuju tenda acara, bergabung dengan para kepala daerah dan wakil kepala daerah lainnya dari seluruh Indonesia.

BACA JUGA : Pra Pelantikan, Iqbal – Dinda Ikuti Gladi Resik di Monas

Pelantikan Iqbnal – Dinda serentak ini dijadwalkan berlangsung pada pukul 10.00 WIB dan diikuti oleh 481 kepala daerah, yang terdiri dari 33 gubernur serta 448 bupati/wali kota terpilih se-Indonesia. iw

BACA JUGA : Pj Gubernur Hassanudin Pamit Akhiri Masa Tugas

Untuk efisiensi sesuai Instruksi Presidenm masing-masing Kepala OPD menyelenggarakan nonton bareng di kantor masing-masing

MARAM.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mengajak seluruh Kepala Operasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Provinsi NTB dan Masyarakat NTB,  untuk mengadakan acara nonton bareng (nobar)  menyaksikan langsung prosesi sakral pelantikan pemimpin NTB lima tahun ke depan. 

BACA JUGA : Pra Pelantikan, Iqbal – Dinda Ikuti Gladi Resik di Monas

Nonton bareng pelantikan Gubernur dan Wagub NTB terpilih bersama Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih se Indonesia digelar serentak hari ini, Kamis (20/02/25), bertempat  di Istana Negara Jakarta mulai pukul 10.00 WIB.

Acara nonton bareng tersebut diselenggarakan sebagai kebersamaan karyawan dan karyawati lingkup Pemprov NTB, stakeholders dan warga sekitarnya. Agar masyarakat juga dapat menyaksikan prosesi pelantikan serentak ini walaupun melalui media elektronik. 

Sekaligus bisa merasakan semangat kebersamaan dalam menyambut pemimpin baru yang telah diberikan amanah oleh rakyat dalam pemilu kada yang lalu.

BACA JUGA : Pj Gubernur Hassanudin Pamit Akhir Masa Jabatan

Sesuai arahan Gubernur NTB terpilih, Lalu Iqbal, agar para Pejabat Daerah tidak ke Jakarta. Cukup yang bertugas saja. Selain juga dalam rangka efisiensi sesuai Instruksi Presiden. 

Karenanya dihimbau kepada masing-masing Kepala OPD untuk menyelenggarakan nobar dan mengajak karyawan dan karyawatinya di kantor masing-masing. 

Seperti diketahui, undangan pelantikan kan juga terbatas. Hanya kepala daerah dan Ketua DPRD serta keluarga kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. 

Selain di dinas masing-masing, Dinas Kominfotik NTB bekerjasama dengan Biro Umum dan Biro Adpim Setda akan menyelenggarakannya di Lobi Utama Lantai I Kantor Gubernur NTB. 

BACA JUGA : Gubernur dan Wagub NTB Terpilih Siap Ikuti Pelantikan

Bagi warga sekitar, rekan-rekan media dan karyawan-karyawati boleh bergabung nonton bareng. Pemprov juga akan menayangkan sambungan live melalui akun medsos Pemprov NTB. ***

Pra pelantikan, Gubernur dan Wagub NTB terpilih bergabung dengan 505 Kepala Daerah terpilih se Indonesia untuk simulasi pelantikan di Istana Negara

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) terpilih, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P, mengikuti gladi resik pra pelantikan di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta, Rabu (19/02/25).

BACA JUGA : Pj Gubernur Hassanudin Pamit Akhiri Masa Tugas 

Mengenakan kemeja putih dan celana hitam, keduanya bergabung dengan 505 Kepala Daerah terpilih—terdiri dari gubernur, bupati, dan wali kota dari seluruh Indonesia—untuk simulasi pelantikan yang akan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, Kamis (20/2) oleh Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto.

Dalam gladi resik pra pelantikan ini, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih  tergabung dalam Kompi A, Pleton 1, bersama seluruh pasangan kepala daerah tingkat provinsi

BACA JUGA : Gubernur dan Wagub NTB Terpilih Siap Ikuti Pelantikan

Sementara itu, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota, ditempatkan di kompi lainnya sesuai dengan jenjang pemerintahan masing-masing. 

Alur masuk peserta ke area Monas juga telah diatur dengan ketat. Gubernur dan Wagub masuk melalui pintu Monas Barat Daya (Patung Kuda), sementara bupati dan wakil bupati masuk melalui pintu Monas Tenggara (depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, parkir di area Cawan Selatan).

Dan Wali Kota serta Wakil Wali Kota masuk melalui pintu Monas Timur Laut.

BACA JUGA : Rencana Pembangunan NTB Harus Sesuai Arahan Pemerintah Pusat

Setelah gladi resik, pasangan kepala daerah akan berjalan menuju Istana Negara dengan iringan drumband untuk prosesi pelantikan oleh Presiden.***

Pada upacara Hari Kesadaran Nasional, Pj Gubernur Hassanudin menyampaikan terima kasih pada jajaran Pemprov NTB  

MATARAM.LombokJournal.com ~ Upacara Hari Kesadaran Nasional yang digelar oleh Pemerintah Provinsi NTB di Lapangan Bumi Gora, Kantor Gubernur NTB, Selasa (18/02/25) menjadi momen penuh makna bagi Penjabat (Pj) Gubernur Hassanudin. 

BACA JUGA : Gubernur dan Wagub NTB Terpilih Siap Ikuti Pelantikan

Setelah lebih dari delapan bulan mengemban amanah, Hassanudin akan mengakhiri masa tugasnya seiring dengan pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih periode 2025-2029, yang dijadwalkan berlangsung pada 20 Februari 2025 di Istana Negara oleh Presiden Republik Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Hassanudin menyampaikan terima kasih atas dedikasi dan kerja keras seluruh jajaran Pemerintah Provinsi NTB dalam menjaga stabilitas pemerintahan, memastikan keberlanjutan pembangunan, serta memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. 

Ia juga mengapresiasi tenaga kesehatan, tenaga pendidik, aparat keamanan, dan seluruh elemen masyarakat yang telah berkontribusi dalam menjaga stabilitas dan kemajuan daerah.

BACA JUGA : Rencana Pembangunan NTB Harus Ikuti Arahan Pemerintah Pusat

“Bapak dan Ibu semua telah ikut memikul tanggung jawab, telah bekerja keras. Karena itu, saya harus katakan terima kasih, terima kasih, dan terima kasih,” ucap Hassanudin.

Selama masa kepemimpinannya, NTB berhasil mencatat berbagai capaian, seperti peningkatan layanan publik, penguatan ekonomi kreatif dan sektor pariwisata berbasis sport tourism, pengendalian inflasi daerah, pengawalan pemilu serentak, serta upaya dalam menekan angka stunting dan kemiskinan ekstrem.

Menutup sambutannya, Pj Gubernur NTB,  Hassanudin berpesan kepada pemerintah dan masyarakat NTB agar terus mendukung visi dan misi gubernur dan wakil gubernur definitif, dalam mewujudkan NTB yang lebih maju.

BACA JUGA : Penguatan Sinergi, Sekda NTB Terima Kepala Perwakilan BKKBN NTB

“Sebagaimana kuatnya Bapak dan Ibu mendukung saya, begitulah cinta dan kerja keras yang harus diberikan untuk mendukung Pak Iqbal dan Ibu Dinda nantinya,” pesannya. iwa

Dalam kampanyenya Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 60 persen pada produk China

lombokjournal.com ~ Ada dua gebrakan kebijakan ekonomi diurai Donald Trump, Presiden Amerika Serikat (AS) yang resmi dilantik dan menjabat pada 20 Januari 2025. Apa saja?

Pertama, tarif perdagangan untuk Kanada dan Meksiko mulai 1 Februari 2025. 

Trump menindaklanjuti ancaman ini sebagaimana disampaikan saat kampanye untuk mengenakan pajak 25 persen terhadap terhadap barang dari Kanada dan Meksiko.

BACA JUGA : Rencana Pembangunan NTB Harus Sesuai Arahan Pemerintah Pusat

Dikutip dari BBC, Jumat (31/01/25), keputusan pemberlakuan tarif ini disampaikan olehnya kepada wartawan di Ruang Oval, Gedung Putih, Washington DC. 

Dia mengatakan langkah pemberian tarif perdagangan itu untuk mengatasi pekerja migran tidak berdokumen dan obat fentanil yang melintasi perbatasan AS secara serampangan.

Di sisi lain, tarif itu diberlakukan juga untuk menyeimbangkan defisit perdagangan dengan negara-negara tetangga. Selama ini defisit dagang AS dengan Kanada dan Meksiko cukup besar. 

Kanada dan Meksiko telah mengatakan mereka akan menanggapi tarif AS dengan tindakan mereka sendiri. Mereka juga akan berusaha meyakinkan AS soal tindakan memperketat perbatasan sesuai sesuai dengan keinginan Trump.

Namun demikian, Trump Kembali membuat “heboh”. Menangguhkan ancaman tarif tinggi terhadap Meksiko dan Kanada pada hari Senin (03/02). Dengan menyetujui penundaan selama 30 hari sebagai imbalan atas konsesi dalam penegakan hukum perbatasan dan kejahatan dengan kedua negara tetangga tersebut.

Sementara itu, tarif AS terhadap China tetap akan diberlakukan segera. Dengan kata lain, tidak ada kesepakatan serupa dengan China, yang masih akan menghadapi tarif sebesar 10 persen mulai pukul 12:01 pagi waktu setempat pada hari Selasa (05/02). 

BACA JUGA : Program MBG Harus Ada Kesamaan Pandangan

Selama kampanye pemilihan presiden, Trump mengancam akan mengenakan tarif hingga 60 persen pada produk China.

Tarif merupakan pajak impor atas barang yang diproduksi di luar negeri. Secara teori, menganakan pajak atas barang yang masuk ke suatu negara berarti orang cenderung tidak akan membelinya karena harganya menjadi lebih mahal. 

Tujuannya agar mereka membeli produk lokal yang lebih murah, tentu saja kebijakan ini diharapkan akan meningkatkan ekonomi suatu negara (detikFinance, 31-01-2025: 10.11Wib) 

China menyebut fentanil sebagai masalah domestik AS dan berencana menggugat tarif ini ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) serta mengambil tindakan balasan lainnya. Namun, China juga tetap membuka peluang untuk bernegosiasi.

Trump juga menyiratkan pada hari Minggu (02/02) bahwa Uni Eropa (UE) bisa menjadi target berikutnya, meskipun ia tidak menyebutkan kapan.

Kedua, mengenakan tarif 25 persen pada impor baja dan aluminium ke AS. Ini menjadi perang barunya ke global terlebih kedua logam tersebut merupakan komponen vital dalam berbagai industri termasuk ransportasi, konstruksi, dan pengemasan.

“Pada dasarnya kami akan mengenakan tarif 25 persen tanpa pengecualian pada semua aluminium dan baja,” kata Trump saat menandatangani perintah eksekutif dikutip dari Financial Post, Selasa (11/02/25).

AS kemungkinan besar menjadi pemenang terbesar dari tarif perdagangan ini. Data resmi menunjukkan impor impor baja AS telah menurun secara substansial selama dekade terakhir atau berkurang 35 persen antara tahun 2014-2024, meskipun ada kenaikan tahunan sebesar 2,5 persen menjadi 26,2 juta metrik ton tahun lalu.

Banyak yang mengaitkan hal ini dengan tarif yang diberlakukan Trump. Impor aluminium AS telah meningkat 14 persen selama dekade terakhir, dengan ekspor logam AS meningkat secara progresif sejak 2020.

“Pada awalnya, ini dapat merusak permintaan. Dalam jangka panjang, kita dapat melihat investasi masuk,” kata Analis di konsultan harga komoditas CRU, James Campbell dikutip dari CNBC (detikFinanace, 11-02-2025: 08.15 Wib).

Pendapat Ekonom Dunia

Ekonom Italia Marco Buti menilai, strategi tarif Trump ini diterapkan secara “tidak konsisten” dan hanya memicu respons tertentu dari sekutu-sekutu AS.

“Apa yang telah Trump peroleh sejauh ini dari negara-negara yang diancam [Kanada dan Meksiko] sebagai konsesi sepihak, sebagian besar bersifat simbolis,” kata Buti, mantan direktur jenderal urusan ekonomi dan keuangan di Komisi Eropa, kepada DW.

Ia mengatakan bahwa langkah-langkah baru yang diusahakan oleh Meksiko dan Kanada di perbatasan, tidak akan cukup untuk menghentikan aliran fentanil yang mematikan atau bahkan menghentikan imigran ilegal untuk masuk ke AS.

“[Tarif Trump] menciptakan ketidakpastian ekonomi secara global dan itu akan sangat merugikan pertumbuhan dan kemakmuran,” tambah Buti.

BACA JUGA : Situasi Tak Menentu, Pentingnya Memahami VUCA

Selain mendorong ekonomi Kanada dan Meksiko ke dalam resesi, ancaman tarif Trump diperkirakan akan akan meningkatkan inflasi AS lebih dari satu poin persentase, yang berpotensi menyebabkan Federal Reserve menahan atau menaikkan suku bunga.

Tarif ini juga dapat mengganggu rantai pasokan produksi yang sudah mapan antara Kanada, AS, dan Meksiko, terutama di sektor otomotif.

Produksi mobil di Amerika Utara sangat terintegrasi, dengan suku cadang kendaraan melintasi perbatasan beberapa kali selama proses produksi. Tarif di setiap tahap dapat meningkatkan harga kendaraan secara signifikan.

“Trump sangat berpandangan lama,” kata Rolf Langhammer, peneliti di Kiel Institute for the World Economy (IfW-Kiel), kepada DW. “Dia berpikir bahwa tarif akan melindungi industri dalam negeri dan bahwa pendapatan dari tarif akan memungkinkan dia untuk memangkas pajak.”

Namun, Langhammer mencatat, saat ini tarif hanya menyumbang 2% dari pendapatan pemerintah federal AS. Angka itu jauh dibandingkan dengan hampir 60% yang berasal dari pajak penghasilan dan pajak perusahaan.

Dampak Global

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mewaspadai dampak kebijakan Presiden AS yang memiliki pengaruh besar terhadap ekonomi global. 

“Tidak hanya menerapkan tarif untuk Kanada, China, serta Meksiko, tetapi juga yang terbaru, yang terbaru untuk untuk baja dan aluminium yang akan dikenakan dengan tarif 25 persen. Ini pasti akan mempengaruhi secara besar dalam hal rantai pasok, selain prospek ekonomi global,” kata Sri Mulyani dalam acara Mandiri Investment Forum di Fairmont Jakarta (detikFinance, 11-2-2025: 13.39 Wib).

Sri Mulyani menyoroti pertumbuhan ekonomi global yang diprediksi akan melemah oleh berbagai lembaga dunia seperti Dana Moneter Internasional (IMF) hingga Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD).

”Ini adalah saat di mana semua pemimpin serta negara harus terus berpikir terbuka dan berhati-hati saat membuat policy,” tuturnya.

Ekonom Universitas Paramadina Wijayanto Samirin mengatakan, secara tidak langsung Indonesia tidak akan akan mendapat manfaat maupun kerugian akibat meningkatnya tensi perang dagang global. Akan tetapi, dinamika perekonomian ini berpotensi memengaruhi nilai tukar rupiah.

Pada titik tertentu, Wijayanto menilai, Foreign Direct Investment (FDI) atau nilai transaksi investasi langsung terjadi lintas batas negara dalam periode waktu tertentu, akan terhambat.

“Dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat; hal ini akan berdampak bagi ekonomi, ” kata Wijayanto kepada detikcom, Minggu (02/02/25).

Ia mengatakan, hal krusial yang akan terjadi akibat perang dagang ini ketika pemerintah Indonesia hendak hendak melakukan refinancing atau proses penggantian pinjaman yang sudah ada dengan pinjaman baru.

“Yang paling krusial, ini terjadi di saat kita perlu melakukan refinancing utang dan menerbitkan utang baru sebesar Rp 1.575 triliun di tahun 2025 dan nilai yang hampir sama di tahun 2026,” terangya.

Akibatnya, kata Wijayanto, Indonesia kemungkinan harus menaikkan suku bunga. Bahkan, ia menilai adanya kemungkinan terburuk, yakni terjadi reversal, di mana asing justru melepas Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI).

Indonesia tidak akan mendapatkan manfaat ataupun mudharat langsung dari perang dagang tersebut. Tetapi dinamika ekonomi global berpotensi membuat nilai tukar Rp dan harga komoditas global tidak stabil, serta aliran FDI dan portfolio investment terhambat, hal ini akan berdampak bagi ekonomi kita.

“Kita kemungkinan harus menaikkan suku bunga; bahkan kemungkinan terburuk adalah terjadi reversal, di mana asing justru melepas SBN dan SRBI, boro-boro menambah kepemilikan,” jelasnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Center of Reform on Economics (CORE), Mohammad Faisal mengatakan, pengenaan tarif impor AS pada Kanada dan Meksiko dianggap cukup mengejutkan sejumlah pihak. Pasalnya, pada periode era kepemimpinan pertamanya, Trump sempat menggandeng Kanada dan Meksiko untuk menekan impor produk China ke AS.

Meski begitu, keputusan Trump dinilai terbaca lantaran pada masa kampanye presiden 2024 lalu, ia berkomitmen untuk menaikkan tarif terhadap tiga negara tersebut. Ia menduga, langkah itu diambil untuk menekan defisit perdagangan akibat banjirnya produk impor Kanada dan Meksiko.

“Defisit dengan Meksiko malah meningkat, dengan Vietnam meningkat, dengan Kanada meningkat. Nah jadi pada botom line-nya adalah Trump ini ingin menyasar pada negara-negara yang berkontribusi terhadap peningkatan trade defisit yang mana sekarang bukan hanya China,” kata Faisal kepada detikcom  (02-02-2025: 19.30 Wib)

Faisal menilai, kondisi ini bisa menjadi peluang bagi produk ekspor Indonesia untuk lebih bersaing. Apalagi, Indonesia tidak masuk sebagai negara utama yang dikenakan kenaikan tarif impor AS.

Di sisi lain, produk impor Indonesia ke AS memiliki kemiripan dengan Vietnam. Faisal menduga, ke depan AS juga akan memberlakukan hal yang sama pada produk-produk impor Vietnam dengan kenaikan tarifnya.

Namun begitu, Faisal menekankan kewaspadaan pemerintah. Pasalnya, tidak menutup kemungkinan AS juga akan menaikkan tarif impor untuk Indonesia. Apalagi, Indonesia merupakan pengguna fasilitas Penyedia Sistem Komunitas (CSP).

Seandainya telat diantisipasi, Faisal menilai industri tekstil seperti pakaian jadi dan alas kaki akan terdampak. Pada titik tertentu, imbas ini akan mendorong terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK) di industri tersebut.

Penutup

Perang dagang adalah konflik ekonomi antara dua atau lebih negara yang melibatkan pembatasan perdagangan internasional, seperti tarif impor yang tinggi, kuota impor, dan pembatasan investasi. Perang dagang dapat timbul sebagai respons terhadap ketidakadilan perdagangan atau dalam upaya melindungi industri domestik.

Untuk mengatasi perang dagang, diperlukan pendekatan yang kooperatif dan berorientasi pada solusi, yang melibatkan negosiasi diplomatik, kerja sama internasional, dan komitmen untuk membangun sistem perdagangan internasional yang adil dan inklusif. 

Dengan mengatasi hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, negara-negara dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang stabil dan berkelanjutan, yang menguntungkan semua pihak yang terlibat.***

#Akuair-Ampenan, 18-02-2025

Gubernur NTB terpilih juga menjelaskan bahwa kegiatan retret dinilai cukup penting untuk menyamakan visi misi pemerintah pusat dengan kepala daerah.

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur dan Wagub Provinsi NTB terpilih Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, M.Hub.Int dan Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.IP dinyatakan sehat setelah menjalani tes kesehatan (Medical Check Up) di Plaza Gedung C Kemendagri Jalan Medan Merdeka Utara No. 8 Jakarta Pusat, Senin 17 Februari 2025. 

BACA JUGA : Rencana Pembangunan NTB Harus Sesuai Arahan Pemerintah Pusat

Menanggapi hal tersebut, Gubernur NTB terpilih Lalu Iqbal menyatakan siap mengikuti acara pelantikan di istana negara yang dilanjutkan dengan retret atau orientasi kepala daerah se-Indonesia. Pelantikan akan digelar pada 20 Februari 2025 dan lanjut retreat atau pembekalan di Akmil Magelang pada 21 hingga 26 Februari 2025 mendatang.

“Alhamdulillah kami dalam kondisi sehat dan siap untuk dilantik pada tanggal 20 Februari,” ujar Iqbal. 

Selain menjalani tes kesehatan, Lalu Iqbal dan Dinda juga mengikuti agenda registrasi bersama 242 kepala daerah terpilih Pulau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, serta Bali dan Nusa Tenggara. 

BACA JUGA : Program MBG Harus Ada Kesamaan Pandangan

Usai menjalani registrasi dan MCU Gubernur dan Wakil Gubernur NTB terpilih menyempatkan menyapa media. 

Dijelaskan, kegiatan retret dinilai cukup penting untuk menyamakan visi misi pemerintah pusat dengan kepala daerah. Terlebih peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat di daerah. Yang lebih penting adalah briefing-briefing yang akan disampaikan dari pusat, dari Kemendagri maupun menteri-menteri lainnya.

“Yang ini buat kita Gubernur, khususnya sebagai wakil pemerintah pusat, tentu sangat penting, karena ini untuk memastikan bahwa dari pusat sampai daerah inline dari visi misi dan programnya,” ungkapnya. 

BACA JUGA : Tarif Perdagangan dan Dampak Perang Dagang

Usai menjalani registrasi rencananya hari selasa mengikuti agenda gladi kotor dan gladi resik di Istana negara. nov/opk

Pj Gubernur, Hassanudin menegaskan, dengan situasi efisiensi anggaran, fokus rencana pembangunan harus berorientasi program, bukan orientasi anggaran 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pedoman penyusunan rencana pembangunan yang diterbitkan Pemerintah Pusat harus diikuti daerah dalam menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Nusa Tenggara Barat 2025 – 2029.

Hal itu ditekankan Pj Gubernur NTB, Hassanudin saat membuka kickoff meeting Forum Perangkat Daerah penyusunan awal RPJMD NTB di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Rabu (12/2/2025)

BACA JUGA : Penguatan Sinergi, Sewkda Terima Kepala Perwakilan BKKBN NTB

“Guidance (pedoman) penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dari Kementerian Dalam Negeri berlaku homogen sehingga dengan karakteristik daerah yang berbeda beda harus disikapi dengan baik,” tekan Pj Gubernur NTB.

Dikatakannya, terlebih dengan situasi efisiensi anggaran, fokus rencana pembangunan harus berorientasi program (program oriented) bukan orientasi anggaran (budget oriented). 

Pj Gubernur memaparkan tiga fokus utama pembangunan NTB yakni, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan dan NTB sebagai destinasi wisata dunia. 

Dengan lima visi sasaran terkait peningkatan pendapatan perkapita, pengentasan kemiskinan dan ketimpangan, kualitas sumberdaya manusia, pencapaian nol emisi dan efek rumah kaca serta kepemimpinan daerah. 

BACA JUGA : Banjir Bandang di Bima, Pemprob Lakukan Respon Cepat 

Ditambahkannya, dengan pembangunan berorientasi desa maka validasi data mikro sangat penting dalam merumuskan target yang sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025 – 2045 dengan mencermati dokumen perencanaan  pusat sampai kabupaten/ kota. 

Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Dr Ir H Iswandi, MSi mengatakan, identifikasi isu strategis bersama tim transisi pemerintahan baru, terdapat tujuh misi, sepuluh program unggulan dalam 19 kegiatan yang menjadi prioritas daerah dengan 106 kegiatan strategis dalam rancangan dokumen RPJMD. 

“Rancangan dokumen ini yang akan kita bahas bersama dalam musyawarah rencana pembangunan selanjutnya setelah kickoff ini,” jelasnya.

Sepuluh program unggulan pemerintah provinsi dalam lima tahun mendatang adalah, NTB Sehat dan Cerdas, Desa Berdaya, NTB Inklusif, NTB Agro Maritim, Pariwisata NTB Berkualitas, E Mania (Ekraf Mendunia), NTB Terampil dan Tangkas, NTB Lestari Berkelanjutan, NTB Good and Smart Governance dan NTB Connected. 

BACA JUGA : Garis Kemiskinan NTB Tahun 2024

Secara umum, Iswandi juga memaparkan capaian NTB kurun waktu duapuluh tahun terakhir dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTB yang baru separuh dari target, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih rendah, Indeks Resiko Penanganan Bencana yang masih merah serta kapasitas fiskal tiga kabupaten/ kota yang masih rendah. jm/her