VUCA juga digunakan dalam pelatihan kepemimpinan bisnis sebagai salah satu di antara keterampilan harus dikuasai dalam perencanaan strategis, di tengah situasi tak menentu

lombokjournal.com ~ Dunia peperangan sering dilanda unpredictability, dengan kata lain situasi tak menentu. Bayangkan, sekali komandan teriak, “serang,” prajurit akan dihadapkan pada ratusan kondisi yang tidak tentu: dari taktik lawan ketika berperang, senjata yang mereka siapkan, sampai medan perang yang dilanda hujan secara tiba-tiba.

BACA JUGA : Penguatan Sinergi, Sekda NTB Terima Kepala Perwakilan BKKBN NTB  

Nobody can see that coming! Strategi yang telah disiapkan secara berbulan-bulan pun berubah sekejap. Inilah yang disebut dengan era VUCA.

VUCA merupakan akronim dari volatility, uncertainty, complexity dan ambiguity . 

Volatility berarti keadaan atau situasi tak menentu dan rentan terhadap perubahan. Uncertainty berarti ketidakpastian dan keadaan yang penuh dengan kejutan yang bisa terjadi kapan saja. Complexity berarti situasi dengan terlalu banyak variabel yang menyulitkan. Ambiguity berarti kebingungan membaca arah dengan jelas.

Pemahaman tentang VUCA kiranya cocok sekali dengan kondisi dunia bisnis saat ini: unpredictable! Situasi yang tak bisa diperkirakan, atau dengan kata lain situasi tak menentu. Perusahaan, layaknya, sedang diuji komandan di medan perang (Hermawan Kartajaya dkk., 2017: hal. 1-5).

Istilah VUCA muncul dalam teori kepemimpinan Warren Bennis dan Burt Nanus pada 1987, yang kemudian digunakan dalam pelatihan kepemimpinan militer di US Army War College untuk menggambarkan situasi politik-keamanan yang berubah cepat di era 1990-an, dari keruntuhan Soviet hingga Perang Teluk.

Sejak itu, VUCA juga digunakan dalam pelatihan kepemimpinan bisnis sebagai satu di antara keterampilan harus dikuasai dalam perencanaan strategis. Sekarang, sekolah-sekolah bisnis menawarkan sertifikasi VUCA.

Kesadaran akan kekuatan yang diwakili dalam model dan strategi VUCA untuk mengurangi kerugian yang mungkin ditimbulkannya merupakan bagian integral dari manajemen krisis dan perencanaan pemulihan bencana.

BACA JUGA : Bantuan Korban Banjir, Pemprov NTB Serap Aspirasi Warga

Berikut penjelasan lebih lanjut tentang VUCA, dikutip dari laman Accurate dan Glints, Jumat (15/9/2023) (Hanif Sri Yulianto dalam Bola.Com 15 Sept 2023).

Penjelasan VUCA

Volatility (volatilitas)

Volatilitas mengacu pada situasi tak menentu, kecenderungan untuk berubah dari satu keadaan ke keadaan lain. Dalam tertentu, bahan yang mudah menguap dapat meledak secara berbahaya, berubah dengan cepat dari stabil menjadi tidak teratur.

Ini memberikan implikasi lain bahwa kondisi volatile adalah kondisi yang berbahaya. Hal yang menarik tentang volatilitas adalah meskipun dapat mewakili bahaya, tetapi juga dapat mewakili peluang. Intinya adalah volatilitas bagus jika Anda mencari peluang dan buruk jika Anda menyukai prediktabilitas.

Uncertainty (ketidakpastian)

Ketakpastian mengacu pada kurangnya informasi spesifik, yang dapat ditemukan dengan menjawab pertanyaan spesifik. Menanyakan “Berapa probabilitas hari ini akan hujan?” adalah pertanyaan yang merupakan upaya untuk mencirikan ketakpastian.

Complexity (kompleksitas)

Kompleksitas mengacu pada jumlah komponen, hubungan antarkomponen. Penggunaan kompleksitas oleh orang awam yang normal cenderung terlalu menyederhanakan ruang lingkup masalah praktis yang dihadapi para pemimpin dalam organisasi.

Kompleksitas berbeda dari “rumit”. Masalah yang kompleks dapat dipahami dengan analisis dan investigasi sebelumnya, berbeda dengan rumit.

Ambiguity (ambiguitas)

Dimbil dari bahasa latin “ambi-“, mengacu pada banyak atau tidak tetap, seperti penggunaannya dalam kata “ambiance” dan “ambidextrous”.

Bahasa ambigu adalah bahasa yang dapat diartikan secara berbeda. Ambiguitas merupakan penyebab stres bagi banyak orang (terutama mereka yang bekerja di organisasi yang terstruktur dengan baik) karena gangguan yang disiratkan oleh ambiguitas tidak nyaman.

Orang cenderung menghindari, mengabaikan, atau meminimalkan ambiguitas.

Hubungan VUCA dalam Pengembangan Bisnis

Volatility (volatilitas)

Ditandai dengan situasi tak menentu, yang tidak dapat diprediksi, tidak stabil, kendati tidak selalu rumit. Informasi tersedia saat peristiwa terungkap. Anda bisa menangani volatility dengan:

• Latih elastisitas peran dan kembangkan “spesialis generalisasi”.
• Tingkatkan kecepatan keputusan.
• Bangun redundansi ke dalam sistem Anda dan bangun kelonggaran dalam rantai pasokan.
• Memanfaatkan teknologi dan strategi alternatif untuk memastikan komunikasi yang berkelanjutan, misalnya mengunakan software akuntansi untuk memudahkan proses pembukuan dan pemantauan kesehatan finansial bisnis.
• Secara teratur melatih untuk tahan terhadap berbagai gangguan, dan meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan bakat.
• Memanfaatkan potensi tinggi Anda untuk tugas sementara.

Uncertainty (ketakpastian)

Ditandai dengan kurangnya informasi penting yang dapat ditindaklanjuti, seperti waktu, durasi, sebab, dan akibat. Anda dapat meminimalikan kerugian akibat ketakpastian dengan:

• Mengumpulkan informasi dan wawasan tambahan, termasuk data pelanggan, analitik pasar.
• Meningkatkan akses ke wawasan pasar melalui teknologi terkini.
• Merenungkan dan berbagi pengalaman berhasil mengatasi ketakpastian.
• Mengidentifikasi penyebab situasi saat ini dan fokus pada apa yang ada dalam rentang kendali Anda.
• Sediakan atau cari jalur karier dan “wawancara rutin” sehingga Anda dapat mengidentifikasi minat dan kekuatan orang untuk membuat mereka tetap terlibat.
• Menerapkan penilaian kinerja yang agile dan secara teratur memberikan umpan balik dan mengakui keberhasilan bagi mereka yang berhasil melakukan pekerjaannya dengan baik. 

Complexity (kompleksitas)

Ditandai dengan informasi yang sangat banyak, bagian dan hubungan yang saling berhubungan atau bergerak. Anda bisa menangani masalah ini dengan:

• Meningkatkan komunikasi, kolaborasi, dan koordinasi.
• Memperjelas hak-keputusan.
• Menyesuaikan struktur organisasi dan keahlian agar sesuai dengan kompleksitas konteks.
• Mengidentifikasi orang-orang yang memiliki kekuatan dan pengalaman dalam menghadapi kompleksitas/
• Merekrut dan mengembangkan orang-orang yang dapat berkembang dalam kompleksitas.

Ambiguity (ambiguitas)

Ditandai dengan kurangnya informasi dan preseden, membuat kemampuan untuk memprediksi dampak tindakan menjadi tantangan. Hal yang bisa Anda lakukan untuk mengurangi dampaknya, seperti:

• Ciptakan (beberapa) kejelasan.
• Beri ruang untuk interaksi.
• Melibatkan kembali dan berkomitmen kembali untuk tujuan Anda.
• Memahami dan memprioritaskan kebutuhan pengguna.
• Fokus pada MVP Anda (Minimal Viable Product).
• Berlatih membuat prototipe cepat untuk gagal lebih cepat dan belajar lebih cepat.
• Bereksperimen dan uji coba untuk menemukan apa yang tidak kamu ketahui.
• Luangkan waktu untuk mempelajari pelajaran dari pengalaman dan meneruskannya.

Penutup

Setelah mengenal VUCA: Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity , lalu bagaimana cara menghadapinya dalam ketidakpastian bisnis? Berikut ini cara yang bisa lakukan (Rosyda Nur Fauziyah dalam Gramedia Blog, 2022):

BACA JUGA : Garis Kemiskinan di NTB Tahun 2024

1. Memilih Manajer Yang Tepat 

Untuk menghadapi situasi VUCA, perusahaan perlu bijak dalam memilih eksekutif atau para manajernya. Pengangkatan eksekutif atau pemimpin harus dilakukan dengan hati-hati agar keputusan perusahaan tidak salah. Selain itu, manajer terpilih harus mampu memecahkan berbagai masalah, dari internal hingga eksternal. Dengan begitu, diharapkan para pemimpin baru mampu memimpin perusahaan ke arah yang lebih baik.

      2. Memahami Kemampuan Bekerja Dalam Tim 

Perusahaan yang sudah berdiri cukup lama tentunya dapat memahami  kinerja seluruh karyawannya. Memahami keterampilan tim memungkinkan perusahaan untuk menentukan posisi dan tugas yang sesuai untuk setiap karyawan. Selain itu, pemahaman  perusahaan yang komprehensif terhadap karyawannya juga  meningkatkan produktivitas kerja.

     3. Transformasi Digital 

Di era digital, bisnis harus terus beradaptasi. Transformasi digital memungkinkan bisnis memasuki lebih banyak pasar dan menarik konsumen baru. Namun jika perusahaan tidak bisa mengikuti perkembangan zaman, pasti akan terjadi keterlambatan. Hal ini juga membuat Perusahaan sulit  berkembang.

     4. Pelaksanaan Kursus Pelatihan

Untuk meningkatkan produktivitas dan keterampilan memecahkan masalah, perusahaan perlu melatih karyawan mereka. Jika pelatihan ini berhasil, perusahaan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) perusahaan.

Beberapa perusahaan telah berhasil menghadapi VUCA antara lain: 

• GOJEK 

Gojek adalah perusahaan rintisan yang dapat menangani VUCA. Hal ini karena beradaptasi dengan media digital angkutan umum Ojek. Ojek dikenal mampu menembus kemacetan lalu lintas. Melalui aplikasinya, Gojek dengan mudah menghubungkan pengemudi ojek dan konsumen. 

Tidak hanya itu, Gojek  mulai merambah ke berbagai bentuk layanan konsumen, termasuk layanan pesan antar makanan dan minuman serta layanan kebersihan. Alhasil, Gojek mendapat predikat Decacorn, startup nasional  pertama yang didirikan oleh anak-anak muda di tanah air. 

• PT Perusahaan Kereta Api Indonesia 

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ini, PT KAI dapat mengidentifikasi VUCA dan membaca kebutuhan konsumen. PT KAI mulai meningkatkan layanannya seiring dengan transformasi sistem. Pertama-tama, penumpang harus mengantri di loket tiket. 

Namun, saat ini, Anda dapat menggunakan kartu langganan yang digunakan di pintu masuk stasiun. Hal ini tentunya dapat mengurangi jumlah kolom di loket tiket.

#Akuair-Ampenan, 10-02-2025

Penguatan sinergi dan kolaborasi sangat penting agar berbagai program ke depan yang akan terus dijalankan optimal, termasuk percepatan penurunan stunting

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pertemuan  Sekretaris Daerah (Sekda) Nusa Tenggara Barat (NTB) dengan pejabat defenitif Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) NTB, menjadi momentum penguatan sinergi dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan BKKBN dalam berbagai program kependudukan dan keluarga berencana.

BACA JUGA : Bantuan Korban Banjir, Pemprov NTB Serap Aspirasi Warga 

Sekda NTB yang akrab disapa  Miq Gita menegaskan pentingnya penguatan sinergi dan kolaborasi berbagai pihak. Kerja sama yang erat antara Pemerintah Provinsi dan BKKBN, untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, terutama dalam hal pengendalian pertumbuhan penduduk, pencegahan stunting, serta pemberdayaan keluarga.

“Apapun kita harus kolaborasi, lanjutkan program stunting, revitalisasi Posyandu  penilainnya bagus, terus di kawal,” ujar Miq Gita di ruang Sekda, Kamis, (06/02/25).

Sementara itu Kepala Perwakilan BKKBN NTB, Dr. Drs. Lalu Makripuddin, M.Si menyampaikan berbagai program ke depan yang akan terus dijalankan termasuk upaya percepatan penurunan stunting untuk terus mendampingi sampai usia dua  tahun. 

Atau sampai tidak terindikasi stunting, Posyandu Keluarga, dan Genting (Gerakan orang tua asuh cegah stunting). 

Dia menjelaskan, perlunya dukungan dari berbagai pihak agar program-program tersebut dapat berjalan lebih efektif.

BACA JUGA : Garis Kemiskinan di NTB Tahun 2024

“Stunting menjadi program prioritas, ciri khas NTB belum ada di daerah lain, Bhakti stunting menjadi program yang sangat positif.” jelas Kepala Perwakilan BKKBN NTB. 

Selain membahas program strategis, pertemuan tersebut  juga menjadi wadah untuk mengevaluasi capaian yang telah diraih serta mengidentifikasi kendala di lapangan. 

Miq Gita menegaskan, bahwa pemerintah provinsi akan terus berupaya mendukung dan memfasilitasi berbagai program BKKBN agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat NTB.

Di akhir pertemuan, Miq Gita mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kebersamaan dalam menjalankan program pembangunan keluarga dan kependudukan. 

BACA JUGA : Banjir Bandang di Bima, Pemprov NTB Lakukan Respon Cepat 

Miq Gita menegaskan penguatan sinergi dan  Kolaborasi adalah kunci keberhasilan. Dengan kerja sama yang baik, kita bisa mencapai hasil yang lebih optimal demi masa depan generasi NTB yang lebih sehat dan sejahtera,” tutupnya.pnd/her

Pj Gubernur NTB, Hassanudin meninjau korban banjir di  mengawasi bantuan korban banjir, dan mendengar aspirasi warga yang terdampak

BIMA.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB bergerak cepat menyalurkan bantuan korban banjir bandang dan longsor yang melanda Kabupaten Bima dan Kota Bima. 

Penjabat (Pj.) Gubernur NTB, Hassanudin, meninjau langsung kondisi terdampak, Rabu (05/02/23) untuk memastikan distribusi bantuan berjalan lancar.

Pada saat sama Pj Gubernur mendengarkan aspirasi masyarakat. 

BACA JUGA : Bencana Banjoir di Bima, Pemprov NTB Beri Solusi

Kunjungan pertama itu dilakukan di Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, di mana ia meninjau posko bantuan, dapur umum, dan posko kesehatan. 

Secara simbolis, ia menyerahkan bantuan korban banjir berupa sembako, benih padi, perlengkapan ibu hamil, obat-obatan, mesin penjernih air, serta santunan bagi korban.

“Salurkan (bantuan korban banjir|) dengan baik. Semoga bermanfaat,” pesannya saat menyerahkan bantuan. 

Ia juga menyampaikan belasungkawa serta keprihatinannya atas musibah yang menimpa masyarakat.

Setelah itu, Hassanudin melanjutkan kunjungan ke Dusun Wai Miro, Desa Nunggi, Kecamatan Wera, untuk bertemu dengan korban longsor dan menyerahkan bantuan. Iia juga mendengarkan aspirasi warga terkait pencarian korban hilang, penertiban pembukaan lahan ilegal, serta pemulihan ekonomi. 

Hassanudin menegaskan bahwa pencarian korban menjadi prioritas utama, dan pemerintah berkomitmen untuk memberikan dukungan bagi keluarga terdampak.

BACA JUGA : Garis Kemiskinan di NTB Tahun 2024

Selanjutnya, bersama Wakil Gubernur NTB terpilih periode 2025-2030, Hj. Indah Dhamayanti Putri, Hassanudin meninjau tiga jembatan yang mengalami kerusakan akibat banjir. 

Dua jembatan berada di Desa Nanga Wera, Kecamatan Wera, sementara satu lainnya di Desa Mawu, Kecamatan Ambalawi. Ia menegaskan bahwa 

Mengakhiri kunjungannya, Hassanudin didampingi Pj. Wali Kota Bima, Drs. H. Mukhtar, M.H., meninjau Sungai Padolo di Kampung Sigi, Kelurahan Paruga, yang menjadi salah satu penyebab utama banjir di Kota Bima. 

Selain meninjau kondisi sungai, ia menyerahkan bantuan korban banjir  berupa beras dan selimut kepada warga terdampak.

“Semoga bantuan ini dapat meringankan beban saudara-saudara kita,” ujar 

Hassanudin. Ia juga menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat masyarakat Bima serta menegaskan komitmen pemerintah dalam menangani dampak bencana secara cepat dan tepat.

Hassanudin menekankan bahwa ada dua fokus utama dalam penanganan pascabencana di Kabupaten dan Kota Bima ini. 

Dalam jangka pendek, pemerintah akan mengatasi permasalahan ekonomi, seperti penyaluran bantuan korban banjir dan perbaikan akses jalan. Sementara dalam jangka panjang, fokusnya adalah pemanfaatan dan tata kelola lahan yang berkelanjutan. 

BACA JUGA : IPM atau Indeks Pembangunan Manusia Tahun 2024

Menanggapi maraknya perkebunan jagung di Bima, Hassanudin menekankan pentingnya edukasi bagi masyarakat terkait pemanfaatan lahan yang bijak dan berkelanjutan.

“Apa pun yang kita kerjakan sekarang ini adalah implementasi dari sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia,” tegasnya. iw

Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin

lombokjournal.com ~ Dibandingkan angka nasional per September 2024, persentase penduduk miskin di Nusa Tenggara Barat (NTB) tercatat 11,91 persen. Sementara persentase penduduk miskin Indonesia berada di angka 8,57 persen.

Namun jika dilihat dari angka pertumbuhannya sangat berbeda. Di NTB menurun 1,00 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 1,94 persen poin terhadap Maret 2023. 

BACA JUGA : Banjir Bandang di Bima, Pemprov NTB Lakukan Respon Cepat

Sementara penduduk miskin Indonesia menurun 0,46 persen poin terhadap Maret 2024 dan menurun 0,79 persen poin terhadap Maret 2023.

Ada pun data lain berkaitan dengan profil kemiskinan di NTB, rilisan Biro Pusat Statistik NTB tanggal 15 Januari 2025, sebagai berikut:

* Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 658,60 ribu orang, menurun 50,41 ribu orang terhadap Maret 2024 dan menurun 92,63 ribu orang terhadap Maret 2023.

* Persentase penduduk miskin perkotaan pada September 2023 sebesar 11,64 persen, menurun dibandikan Maret 2024 yang sebesar 12,86 persen. Sementara itu, persentase penduduk miskin perdesaan pada September 2024 sebesar 12,21 persen, menurun dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 12,95 persen.

* Dibandingkan Maret 2024, jumlah penduduk miskin September 2024 perkotaan menurun sebanyak 29,8 ribu orang (dari 368,54 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 338,74 ribu orang pada September 2024). 

Sementara itu, [ada periode yang sama, jumlah penduduk miskin perdesaan menurun sebanyak 20,6 ribu orang (dari 340,47 ribu orang pada Maret 2024 menjadi 319,86 ribu orang pada September 2024).

* Garis Kemiskinan pada September 2024 tercatat sebesar Rp540.339,00/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp409.165,00 (75,72 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp131.174,00 (24,28 persen).

* Pada September 2024, rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,13 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga secara rata-rata adalah sebesar Rp2.231.600,00/rumah tangga miskin/bulan.

BACA JUGA : Franz Kafka Membayang dalam Komunitas Teman Baca

Perkembangan Garis Kemiskinan

BPS mendefinisikan bahwa Garis Kemiskinan merupakan suatu nilai pengeluaran minimum kebutuhan makanan dan bukan makanan yang harus dipenuhi agar tidak dikategorikan miskin. Sementara Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. 

Sebagaimana disebutkan, untuk NTB, Garis Kemiskinan pada September 2024 adalah sebesar Rp540.339,00 per kapita per bulan. Dibandingkan Maret 2024, Garis Kemiskinan naik sebesar 1,05 persen. Sementara jika dibandingkan Maret 2023, terjadi kenaikan sebesar 10,27 persen.

Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM)  dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM), terlihat bahwa peranan komoditas makanan masih jauh lebih besar dibandingkan peranan komoditas bukan makanan. Besarnya sumbangan GKM  terhadap GK pada  September 2024 di perkotaan sebesar 75,54 persen dan di perdesaan sebesar 75,94 persen.

Pada September 2024, komoditas makanan yang memberikan sumbangan terbesar pada GK, baik di perkotaan maupun di perdesaan, pada umumnya hampir sama. Beras masih memberi sumbangan terbesar, yakni sebesar 26,22 persen di perkotaan dan 30,10 persen di perdesaan. Rokok kretek filter memberikan sumbangan terbesar kedua terhadap GK (7,47 persen di perkotaan dan 8,04 persen di perdesaan). 

Komoditas lainnya adalah telur ayam ras (4,48 persen di perkotaan dan 3,52 persen di perdesaan), daging ayam ras (4,16 persen di perkotaan dan 2,14 persen di perdesaan), daging sapi (3,75 persen di perkotaan dan 0,16 persen di perdesaan), tongkol/tuna/cakalang (2,24 persen di perkotaan dan 2,77 persen di perdesaan).

Komoditas bukan makanan yang memberikan sumbangan terbesar, baik pada GK perkotaan dan perdesaan, adalah perumahan (7,68 persen di perkotaan dan 9,23 persen di perdesaan), bensin (4,75 persen di perkotaan dan 4,10 persen di perdesaan), dan listrik (2,46 persen di perkotaan dan 2,25 persen di perdesaan). 

Urutan selanjutnya adalah sumbangan dari pendidikan; perlengkapan mandi; pakaian jadi anak-anak; pakaian jadi perempuan dewasa; kesehatan; perawatan kulit, muka, kuku, dan rambut; serta pakaian jadi laki-laki dewasa.

Di sisi lain menurut BPS, Garis Kemiskinan per rumah tangga adalah gambaran besarnya nilai rata-rata rupiah minimum yang harus dikeluarkan oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhannya agar tidak dikategorikan miskin. 

Secara rata-rata, sebagaimana disebutkan di atas, Garis Kemiskinan per rumah tangga pada September 2024 adalah sebesar Rp2.231.600,00/bulan, naik hanya sebesar 0,81 persen dibanding kondisi Maret 2024 yang sebesar Rp2.213.670,00/bulan.

Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan selama periode Maret 2024-September 2024 antara lain adalah:

1. Ditopang oleh aktivitas ekonomi domestik yang tetap kuat, perekonomian Provinsi NTB tumbuh 6,22 persen pada Triwulan III-2024 (y-on-y)
2. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Agustus 2024 sebesar 2,72 persen, turun jika dibandikan dengan Februari 2024 (3,30 persen).
3. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga pada Triwulan III-2024 meningkat 2,30 persen jika dibandingkan dengan Triwulan I.
4. Pada Agustus 2024 rata-rata upah buruh mengalami kenaikan dibandingkan Februari 2024 yaitu dari Rp2.310.968,00 menjadi Rp2.365.102,00.
5. Penayaluran bansos sembako/BPNT sampai bulan Desember 2024 disalurkan kepada 513.191 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dengan nilai Rp1.060.489.200,00.

Penjelasan Teknis dan Sumber Data

Selanjutnya BPS NTB memberi penjelasan terkait teknis dan sumber data sebagai berikut:

1. Untuk mengukur kemiskinan, BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar ( basic needs approach ). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur menurut Garis Kemiskinan.
2. Garis Kemiskinan (GK) terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM). Penghitungan Garis Kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan perdesaan.
3. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang  disetarakan dengan 2100 kkalori per kapita per hari. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
4. Garis Kemiskinan Bukan Makanan (GKBM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditas kebutuhan dasar bukan makanan diwakili oleh 51 jenis komoditas di perkotaan dan 47 jenis komoditas di perdesaan.
5. Garis Kemiskinan per rumah tangga dihitung dari Garis Kemiskinan per kapita dikalikan dengan rata-rata banyaknya anggota rumah tangga pada rumah tangga miskin.
6. Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan.
7. Sumber data utama yang dipakai untuk menghitung tingkat kemiskinan Maret 2024 adalah data Susenas Konsumsi dan Pengeluaran Maret 2024.

Penutup

Titik krusial yang harus menjadi perbaikan, sebagaimana dilansir dalam youtobe Narasi Newsroom 03-02-2025, adalah pertama , cara perhitungan kemiskinan dari BPS ini sudah digunakan sejak 1988 dan belum diperbaharui. Padahal kondisi saat ini sudah berbeda jauh jika dibandingkan tahun 1998.

BACA JUGA: Pengabdian Masyarakat, Eksplorasi Warisan Budaya Nusantara di Lombok

Seharusnya sumbangsih dari Bukan Makanan bisa lebih ditingkatkan lagi. Dari data September 2024, sumbangan GKM  terhadap Garis Kemiskinan di perkotaan sebesar 75,54 persen dan di perdesaan sebesar 75,94 persen.

Dengan kata lain, sumbangsih GKBM sekitar 25 persen. Padahal jika melihat tingkat konsumsi non makanan juga ikut meningkat. 

Hal ini bisa dilihat dari lima besar sumbangsih komoditas  Bukan Makanan untuk perkotaan dan perdesaan sebagai berikut: Perumahan (7,68 dan 9,23), Bensin (4,75 & 4,11), Listrik (2,46 & 2,25), Pendidikan (1,97 & 1,18), Perlengkapan Mandi (1,08 & 0,90).

Kedua , komoditas-komoditas yang digunakan untuk perhitungan Garis Kemiskinan  secara berkala perlu di-up date. Misalnya internet dan paket data. Hal ini menunjukkan dengan jelas bahwa perubahan pola konsumsi di masyarakat yang semestinya juga mempengaruhi perhitungan Garis Kemiskinan.

Ketiga, Bank Dunia mengkategorikan Indonesia dalam daftar upper middle income country . Karena gross national income per kapita Indonesia mencapai angka $4,810 (Rp78.151.783 kurs 22 Januari 2025).

Artinya ketika pendapatan nasional meningkat, standar hidup masyarakat juga naik. Ini yang membuat pengeluaran minimum yang dianggap “cukup” juga meningkat. Agar tetap mencerminkan kondisi sosial ekonomi negara tersebut.

Keempat, dalam laporan Bank Dunia menyatakan bahwa Indonesia hamper mencapai target penghapusan kemiskinan ekstrem pada 2024, yakni dengan dengan tingkat kemiskinan ekstrem sebesar 1,5 persen berdasarkan standar lama paritas daya beli atau purchasing power parity (PPP) yakni $1,90 atau setara Rp12.000 per kapita per hari (Made Anthony Iswara dalam smeru.or.id)

PPP digunakan untuk membandingkan tingkat kemiskinan antarnegara dengan memperhitungkan perbedaan harga kebutuhan dasar.

Standar Bank Dunia untuk mengukur  kemiskinan adalah $2,15 (Rp35.082 per kapita per hari dengan kurs 22 Januari 2025) kategori low income , $3,65 (Rp59.558) ketegori lower middle income dan $6,85 (Rp111.773) ketegori upper middle income . 

Tentu saja dengan pengkategorian ini  imbasnya adalah melonjaknya jumlah penduduk miskin! Namun di sisi lain, dengan standar yang terlampau rendah, perhitungan garis kemiskinan saat ini juga tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Komunikasi yang jelas dan terbuka dengan masyarakat menjadi penting untuk menghindari kesalahpahaman tentang garis kemiskinan baru. Sebab, tujuan utama menaikkan batas kemiskinan bukan untuk membuat angka kemiskinan tampak lebih tinggi, melainkan untuk mendapatkan gambaran yang lebih akurat tentang kemiskinan di Indonesia. 

Dengan demikian, pemerintah dapat mengambil kebijakan yang lebih tepat untuk mengatasi kemiskinan di Indonesia. ***

#Akuair-Ampenan, 05-02-2025

Dalam penanganan bencana banjir di Bima, Pj Gubernur tekankan pencarian korban hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga

MATARAM.LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Hassanudin, memimpin rapat koordinasi penanganan korban bencana banjir di Kabupaten Bima dan Kota Bima, Provinsi NTB, pada Senin (03/02/25).

BACA JUGA : Banjir Bandang di Bima, Pemprov NTB Lakukan Respon Cepat

Rapat ini digelar untuk menindaklanjuti bencana banjir yang melanda kedua wilayah tersebut pada hari Minggu kemarin.

Dalam rapat tersebut, Hassanudin mendengarkan laporan terkini dari Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi NTB. Setelahnya, ia menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi NTB harus segera hadir di lokasi bencana banjir untuk memberikan solusi atas kesulitan yang dialami warga terdampak. 

“Kehadiran kita besok adalah untuk memberikan solusi dan bantuan yang dibutuhkan oleh warga terdampak banjir,” ujar Hassanudin.

Lebih lanjut, Hassanudin menekankan bahwa pencarian korban hilang serta pemenuhan kebutuhan dasar warga yang mengungsi harus menjadi prioritas utama. 

“Kita akan berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait di kabupaten dan kota agar pemenuhan kebutuhan warga dapat segera terpenuhi,” tambahnya.

BACA JUGA : Indeks Pemajuan Kebudayaan NTB Lebih Tinggi dari Nasional

Hassanudin juga menginstruksikan Dinas Kesehatan Provinsi NTB untuk memastikan bahwa sarana kesehatan di daerah terdampak tetap beroperasi dengan normal. 

“Pastikan layanan kesehatan di pusat-pusat pengungsian, seperti masjid, berjalan lancar. Selain itu, pastikan juga ketersediaan sanitasi dan obat-obatan,” pesannya.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi NTB, Lalu Hamzi Fikri, melaporkan bahwa Pemerintah Provinsi telah membangun Pos Layanan Kesehatan di dekat pusat pengungsian. Pos-pos ini tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga memastikan dampak pascabencana dapat diminimalisir.

Untuk mengatasi akses jalan yang rusak, Pemerintah Provinsi NTB akan membangun jalan darurat guna mempermudah mobilitas warga. 

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi NTB juga telah mengerahkan sejumlah unit ekskavator untuk membersihkan material sisa bencana banjir bandang yang menumpuk di beberapa lokasi.

BACA JUGA : IPM atau Indeks Pembangunan Manusia tahun 2024

Selain itu, Hassanudin memerintahkan seluruh instansi di lingkungan Pemerintah Provinsi NTB untuk segera memperbaiki fasilitas umum yang rusak akibat bencana, seperti sekolah, jalan, dan jembatan. 

“Kita harus memastikan pemulihan infrastruktur berjalan cepat agar kehidupan warga dapat kembali normal,” tegasnya. iw

Atasi banjir bandang di Bima, BPBD NTB lakukan upaya pembersihan, penyediaan kosumsi, tenda darurat, serta kebutuhan mendesak, serta siapkan makanan siap saji

MATARAM.LombokJournal.com ~ Respon cepat dilakukan Pemprov NTB atasi banjir bandang yang menimpa dua kecamatan di Kabupaten Bima, yakni di Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi.

BACA JUGA : IPM atau Indeks Pembangunan Manusia 2024

Pj. Gubernur NTB mengarahkan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait segera melakukan penanganan bencana banjir di Bima, baik ketersedian makanan, air bersih, penanganan kesehatan dan listrik, Senin (03/02/25) di ruang rapat Pendopo Gubernur NTB.

Berdasarkan Laporan Kalak BPBD Provinsi NTB, bahwa akibat banjar bandang itu di Kecamatan Wera dan Kecamatan Ambalawi  terdapat  3 Desa yang terdampak. Laporan terakhir, korban terdampak 9 orang, dan 7 orang masih dalam pencarian.

Sementara itu kerusakan 12 Rumah, rusak berat 7 rumah dan rusak ringan 5 rumah. Kerusakan juga terjadi pada fasilitas dan gedung sekolah, jembatan dan beberapa fasilitas umum lainnya.

BACA JUGA : Pengabdian Masyarakat Eksplorasi Warisan Nusantara di Lombok

“BPBD sudah berkoordinasi dengan BPBD Kab. Bima, dan sudah dilakukan assement,  dan upaya yang akan dilakukan adalah pembersihan, penyediaan kosumsi, tenda darurat, serta kebutuhan mendesak, makanan siap saji, beras, mesin pembersih rumah dan air bersih,” ujar Ahmadi, Kepala BPBD Provinsi NTB. 

Merespon dampak banjir bandang tersebut Pj. Gubernur NTB mengarahkan OPD terkaut untuk segera dilakukan  pendataan menyeluruh warga yang terdampak serta keluhannya. 

“Lakukan pendataan menyeluruh, lakukan pembersihan sisa banjir bandang, pastikan ketersediaan air bersih, konsumsi dan penerang (Listrik),” katanya.

BACA JUGA : Franz Kafka Membayang dalam Komunitas Teman Baca 

Sementara itu Dinas kesehatan diinstruksikan untuk memastikan kesehatan masyarakat, 

“BPBD untuk menyiapkan logistik, dan lakukan koordinasi dengan bupati dan pemerintah setempat, pastikan tidak ada masyarakat yang terisolir,” tutupnya.

Pada rapat merespon banjir bandang di Bima itu  dihadiri Asisten Gubernur NTB, Kadis Sosial, Kadis Kesehatan, Kalak BPBD, Kadis Perkim, Karo Kesra, Karo Adpim, Plt. Kadis PUPR, Plt. Kadis LHK, Plt. Kadis Perpustakaan. ALif_IKP

Seluruh dimensi pembentuk indeks pembangunan manusia (IPM) mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan

lombokjournal.com ~ Dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) tahun 2024, Pejabat (Pj) Gubernur NTB Hasanuddin, Senin (20/01) lalu, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi NTB, antara lain menyampaikan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) NTB mengalami peningkatan menjadi 73,10 poin. 

Walaupun angka ini masih di bawah dari IPM Indonesia sebesar 75,02 poin, namun masuk ketegori tinggi.

BACA JUGA : Franz Kafka Membayang dalam Komunitas Teman Baca 

Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dalam rilisnya 15 November 2024 mencatat beberapa hal sebagai berikut:

• * IPM  Indonesia   tahun  2024  mencapai  75,02  meningkat  0,63 poin   atau  0,85  persen   dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 74,39.
• Pada 2024,  provinsi  dengan  capaian  IPM  terendah adalah Provinsi Papua Pegunungan dengan nilai IPM sebesar 54,43. Sedangkan, provinsi dengan IPM tertinggi adalah DKI Jakarta sebesar 84,15.
• Selama 2020-2024, IPM Indonesia rata-rata meningkat sebesar 0,75 persen per tahun
• Pertumbuhan IPM 2024  mengalami percepatan dari tahun sebelumnya. Seluruh dimensi pembentuk IPM mengalami peningkatan, terutama standar hidup layak dan pengetahuan
• Umur harapan hidup bayi  yang  lahir  pada  tahun  2024  sebesar  74,15 tahun, meningkat 0,22 tahun dibandingkan dengan mereka yang lahir pada tahun sebelumnya.
• Pada dimensi pengetahuan, harapan lama  sekolah  (HLS)  penduduk  umur  7 tahun pada tahun 2024 meningkat  0,06  tahun  dibandingkan  tahun  sebelumnya,  dari  13,15  tahun   menjadi 13,21 tahun. Sementara itu, rata-rata  lama  sekolah (RLS)  penduduk umur 25 tahun ke atas meningkat 0,08 tahun, dari 8,77 tahun menjadi 8,85 tahun pada tahun 2024.
• Dimensi standar hidup layak yang diukur berdasarkan rata-rata pengeluaran riil per  kapita  per  tahun (yang disesuaikan) pada tahun 2024 meningkat 442 ribu rupiah atau 3,71 persen dibanding tahun sebelumnya.  Hal ini berarti rata-rata pengeluaran riil penduduk Indonesia tahun 2024 adalah sebesar  Rp 12.341.000 per tahun per orang.

BACA JUGA : Indeks Pembangunan Kebudayaan di NTB Lebih Tinggi dari Nasional

Mulai tahun 2024, BPS menyajikan angka IPM untuk 38 propinsi. Ada pun sebaran dan status capainnya sebagai berikut:

• * Sangat Tinggi = IPM ≥ 80 ada 2 Provinsi
• Tinggi = 70 ≤ IPM ≤ 80 ada 30 Provinsi
• Sedang = 60 ≤ IPM ≤ 70 ada 5 Provinsi
• Rendah = IPM ≤ 60 ada 1 Provinsi

IPM NTB 2024

Berdasarkan rilis data IPM NTB 2024 dari BPS Provinsi NTB terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Perkembangan IPM Provinsi NTB Tahun 2020–2024

Pembangunan manusia di Provinsi Nusa Tenggara Barat terus mengalami kemajuan. Sejak tahun 2020, status pembangunan manusia Indonesia sudah berada di level “tinggi”. Selama 2020–2023, IPM Provinsi NTB rata-rata meningkat sebesar 0,92 persen per tahun, dari 70,46 pada tahun 2020 menjadi 73,10 pada tahun 2024. Secara Nasional Prov. NTB menduduki urutan  ke-27 dari 38 Provinsi.

Ada pun sebarannya sebagai berikut:

• Sedang > Lombok Utara 68,84
• Tinggi >  Bima 70,99;  Lombok   Tengah 71,19;  Lombok Timur 71,48;  Sumbawa 72,36; Dompu 72,59; Lombok Barat 72,70; Sumbawa Barat 75,52 dan Kota Bima 78,91
• Sangat Tinggi > Kota Mataram 81,64

    2.  Perkembangan Dimensi Pembentuk IPM Provinsi NTB 2020–2024

Peningkatan IPM tahun 2024 didukung oleh semua dimensi penyusunnya, terutama standar hidup layak dan pengetahuan.  Dua indikator mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) sebesar 1,68 persen dibanding tahun sebelumnya dan Pengeluaran Riil per  Kapita sebesar 4,61 persen dibanding tahun sebelumnya . Sementara itu Umur Harapan Hidup saat lahir   (UHH) pertumbuhannya  mencapai 0,32 persen. Harapan Lama Sekolah (HLS) pertumbuhannya mencapai 0,7 persen. 

     2.1. Dimensi Umur Panjang dan Hidup Sehat

Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH) yang merepresentasikan dimensi umur panjang dan hidup sehat terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, UHH telah meningkat sebesar 1,08 tahun atau rata-rata tumbuh sebesar 0,38 persen per tahun. Pada tahun 2020, UHH Provinsi NTB adalah 71,17 tahun dan pada tahun 2024 mencapai 72,25 tahun. UHH tahun 2024 meningkat 0,23 tahun  atau naik 0,32 persen dibanding tahun sebelumnya.

Umur harapan hidup di NTB berada pada urutan ke-25 dari total 38 provinsi.

    2.2. Pengetahuan

Dimensi pengetahuan pada IPM dibentuk oleh dua indikator, yaitu Harapan Lama Sekolah (HLS) penduduk uisa 7 tahun ke atas dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk usia 25 tahun ke atas. Kedua Indikator ini terus meningkat dari tahun ke tahun. Selama periode 2020 hingga 2024, HLS Provinsi NTB rata-rata meningkat 0,51 persen per tahun, sementara RLS meningkat 1,87 persen per tahun. HLS tahun 2024 meningkat 0,01 tahun  atau tumbuh dengan laju 0,07 persen dibandingkan tahun 2024.

Untuk rata-rata lama sekolah, NTB berada pada peringkat lima terbawah atau ada pada urutan ke-34 dari 38 provinsi di Indonesia. Adapun harapan lama sekolah secara nasional, posisi NTB sudah cukup tinggi berada pada peringkat enam.

   2.3. Dimensi Standar Hidup Layak

Dimensi ketiga yang mewakili pembangunan manusia adalah standar hidup layak yang  direpresentasikan dengan pengeluaran riil perkapita per tahun (atas dasar harga konstan 2012) yang disesuaikan. Pada tahun 2024,  pengeluaran riil per kapita per tahun yang disesuaikan masyarakat Provinsi NTB mencapai Rp11,61 juta per tahun. Capaian ini meningkat 511 ribu rupiah atau tumbuh 4,61 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

BACA JUGA : Pengabdian Masyarakat Eksplorasi Warisan Nusantara di Lombok

3.Pencapaian Pembangunan Manusia di Tingkat Kabupaten/Kota

Sejalan dengan pertumbuhan IPM Provinsi NTB pada tahun 2024, secara umum seluruh kabupaten/kota di Provinsi NTB juga mengalami peningkatan capaian IPM. Wilayah yang mengalami peningkatan IPM terbesar pada tahun 2024 adalah Kabupaten Lombok Timur dan Kabupaten Dompu yaitu berturut-turut mencapai 1,17 persen dan 1,14 persen. Sedangkan wilayah yang mengalami peningkatan IPM yang terndah pada tahun 2024 yaitu Kota Mataram, yaitu sebesar 0,60 persen.

Secara Nasional, percepatan IPM 2024 Prov. NTB masuk top ten sebesar 1,01 persen di atas nasional sebesar 0,85 persen.

Apa itu IPM

Mensitir Kompas.com 10 Oktober 2023, konsep IPM pertama kali dicetuskan oleh United Nations Developmet Programme (UNDP) melalui Human Development Report pada tahun 1996, yang kemudian berlanjut setiap tahun. IPM adalah sebuah indikator yang menunjukkan pengembangan terutama dalam pembangunan sumber daya manusianya.

Fokus utama dari pembangunan manusia adalah terkait manusia dan kesejahterannya, maka dari itu Pembangunan manusia berarti pertumbuhan yang positif dan perubahan dalam tingkat kesejahteraan manusia. 

Tujuan utama adanya indeks pembangunan manusia adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan bagi rakyatnya untuk menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Menurut UNDP, Indonesia tergolong sebagai negara dengan pembangunan manusia tingkat sedang (medium human development).

Sejak pertama kali diperkenalkan, IPM terus menjadi indikator penting dalam mengukur kemajuan pembangunan manusia. IPM terus digunakan digunakan dalam berbagai perencanaan pembangunan.

IPM menjadi salah satu indikator yang penting dalam melihat sisi lain dari pembangunan. Adapun manfaat  indeks pembangunan manusia antara lain sebagai berikut: 

• IPM  merupakan  indikator  penting  untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk).
• PM dapat menentukan peringkat atau level pembangunan suatu wilayah/negara.
• Bagi Indonesia, IPM merupakan data strategis karena selain sebagai ukuran kinerja pemerintah.
• IPM juga dapat digunakan sebagai salah satu alokator penentuan Dana Alokasi Umum (DAU).

Indikator IPM

Indikator yang menunjukan pengembangan, terutama dalam pembangunan sumber daya manusianya adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). 

Secara umum, indikator-indikator Pembangunan manusia mencakup seluruh masalah pembangunan manusia secara  konseptual atau  empiris yang  saling  dipengaruhi  atau memengaruhi komponen lain. Adapun, indikator yang digunakan dalam indeks Pembangunan manusia anatara lain:

Bidang kesehatan 

Indikator dalam bidang kesehatan diukur melalui usia hidup (longetivity), ada banyak indikator yang digunakan mengukur usia hidup. 

Berdasarkan dengan pertimbangan ketersediaan data secara global, maka indikator yang digunakan ialah angka harapan hidup waktu lahir (life expantancy at birth). 

Bidang pendidikan 

Dalam bidang Pendidikan, pengetahuan (knowledge) dianggap sebagai unsur mendasar dari pembangunan manusia. Pengetahuan sebagai indikator diukur berdasarkan angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah.

Bidang ekonomi 

Indikator yang digunakan dalam bidang ekonomi yakni standar hidup layak (decent living).                                     Berdasarkan ketersediaan data secara internasional, UNDP memutuskan standar hidup layak diukur melalui Gross Domestic Product (GDP) per kapita riil yang telah disesuakan (adjusted real GDP per capita).

Penutup

IPM merupakan hasil interaksi dari berbagai faktor komponen kompleks yang saling mempengaruhi. Menurut Sonia Ramadhani Akmal dan Arif Ramadansyah (dalam www.viva .co.id 14 Oktober 2024), faktor-faktor tersebut adalah:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap IPM. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi biasanya dikaitkan dengan peningkatan pendapatan per kapita, yang pada gilirannya dapat meningkatkan standar hidup masyarakat. 

Namun, pertumbuhan ekonomi yang tidak merata dapat memperbesar kesenjangan antara kaya dan miskin, sehingga distribusi pendapatan juga menjadi faktor penting. Tingkat kemiskinan yang tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan dasarnya, sehingga akan berdampak negatif pada IPM. 

     2. Faktor Sosial

Faktor ini juga berperan penting dalam membentuk IPM. Pendidikan merupakan investasi jangka Panjang yang dapat meningkatkan produktivitas dan kualitas hidup masyarakat. Kesehatan yang baik memungkinkan masyarakat untuk hidup lebih produktif dan panjang umur. Infrastruktur yang memadai, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya, sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat. 

    3.Faktor Lingkungan

Faktor ini juga tidak dapat diabaikan dalam konteks IPM. Kualitas lingkungan hidup yang buruk, seperti polusi udara dan air, dapat menyebabkan masalah kesehatan dan menurunkan produktivitas. Bencana alam juga dapat merusak infrastruktur dan mengganggu kehidupan masyarakat, sehingga berdampak negative pada IPM.

Interaksi antara faktor-faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan ini sangat kompleks dan saling mempengaruhi. Misalnya, pertumbuhan ekonomi yang pesat dapat meningkatkan pendapatan per kapita, tetapi juga dapat menimbulkan masalah lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Sebaliknya, peningkatan kualitas lingkungan hidup dapat meningkatkan kesehatan masyarakat dan produktivitas, sehingga pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

#Akuair-Ampenan, 27-01-2025

Gagasan ‘saya berubah’ nya Franz Kafka membara di Komunitas Teman Baca yang selalu bangkit dan terus bergerak, dalam situasi apa pun

lombokjournal.com ~ Rasanya saya ‘bertemu’ Franz Kafka di Komunitas Teman Baca. Dedy -sang empu sekaligus tuan rumah- menyempatkan waktu untuk menerima saya. Komunitas ini berdiri tahun 2016.

Berbagi cerita lewat buku. Saling menyemangati agar rajin membaca. Bahkan mencoba menuangkan gagasan dalam tulisan. Kira-kira begitu arah pembicaraan kali ini 

“Baik. Ditunggu infonya. Saya sih gampang: jalan lima menit dari kantor. Insya Allah bisa jamu pak Agus di sekretariat, ” tulisnya.

Inilah yang saya suka dari Dedy. Semangat dan penuh antusias. Sebagaimana dia bergegas membuat program-program literasi. Ada saja ide menjalar bagi Komunitas yang dia rawat dengan kesabaran penuh.

BACA JUGA : Indeks Pemajuan Kebudayaan NTB Lebih Maju Dari Nasional

Setidaknya ada tiga program utama yang menjadi ranah eksekusi Komunitas. Pertama, Teman Lapak (gelar buku untuk dibaca di ruang public). Kedua, Teman Ulas (siniar atau podcast membicarakan buku). Ketiga, Teman Bicara (bicara peristiwa literasi secara umum).

“Kami sempat down manakala covid melanda,” ujarnya mengurai cerita. Tapi itu meletik pilihan baru untuk tetap menjalankan misi. Pantang mundur sebelum berhasil.

Bisa jadi dia “kerasukan” Franz Kafka. Yang di tahun 2024 diperingati sebagai 100 tahun kematiannya. Dimana dia turut menulis di Kumpulan Esai: Seratus Tahun Kafka (Cetakan Pertama, November 2024).

Sebagaimana tertulis di halaman 156:

Barangkali kamu memang seharusnya bisa sembuh, Franz Kafka. TBC memang mematikan, tapi jika di tangani dengan baik pasien itu bisa sembuh. Catatan-catatan kesembuhan itu nyaris setiap bulan masuk ke dalam data yang kuolah. Sebagian dari yang sembuh itu lantas membentuk oranisasi penyintas yang akan mendukung pasien lain untuk bisa sembuh seperti mereka.

Apalagi dokter yang berhasil mengidentifikasi penyebab spesifik TBC berasal dari negaramu sendiri, Jerman. Dialah Robert Heinrich Herman Koch. Tanggal 24 Maret 1882, ilmuwan Jerman, Dr. Robert Koch, mengumumkan penemuan bakteri bernama mycobacterium tuberculosis di Unversitas of Berlin’s Institue of Hygiene. Ini jadi penyebab penyakit TBC. Artinya, 42 tahun sebelum kematianmu pada 1924, Franz Kafka.

Kematian dan buku seolah-olah menjadi jodoh yang tak terpisahkan. Kematian yang menyesakkan membawa pilu berkepanjangan. Perlahan menjadi obat penawar oleh apa yang ditinggalkanya, buku. Gagasan dan bara di dalamnya selalu membangkitkan untuk terus bergerak. Dalam situasi apa pun.

Tidak begitu jelas bagaimana namamu, Kafka, pertama kali menggelitik otakku menjadi bagian dari penulis yang mesti aku baca. Namun memoriku agak yakin bahwa namamu pertama-tama merasuk ke dalam laci otakku melalui sebuah sampul buku yang khas sekali: seseorang yang berpose seakan-akan sedang kayang namun dengan gestur yang ganjil. Ada serangga kecil di salah satu sudut tubuhnya. Di bagian bawah tertulis, “FRANZ KAFKA, Metamorfosis”(hal. 159).

Ada yang menilik. Metamorfosis berasal dari kata methamorphoo (yakni “saya berubah”) yang merupakan akar dari kata kata change atau “perubahan” maupun “pembaharuan”.

Malah, pengertian awal ‘methamorphoo’ merujuk pada perubahan sikap dan mental seseorang sesuai dengan kesinambungan perkembangannya secara fisik dan intelek. Ke arah pembaharuan hidup setiap hari guna mencapai eksistensi yang sempurna menurut naturnya sebagai manusia. Prinsipnya, perubahan sikap dan mental seseorang berbanding lurus dengan waktu dan pengalaman inteleknya (Alfrey, 2007).

BACA JUGA : Pengabdian Masyarakat, Eksplorasi Warisan Nusantara di Lombok

Aku baru bisa dengan jernih memilah bagian-bagian cerita dalam “Metamorfosa Samsa” ini (hal. 163).

Salah satu tafsir atas kisah si Gregor Samsa ini adalah bagaimana sistem kapitalisme memberi dampak pada psikologi manusia. Kapitalisme, satu ideologi ekonomi politik yang berpusat pada penumpukan keuntungan tiada henti, menuntut tokoh kita ini untuk bekerja tiada henti. Tuntutan kemanusiaan nyaris tak ditunjukkan oleh system tersebut dalam novel aini. 

Ketika Gregor berubah menjadi kecoak raksasa, bagian kepegawaian di kantornya datang dan memintanya untuk segera bekerja lagi. Gregor sendiri hanya berpikir tentang pekerjaan dan rencana untuk segera menjajakan kain dari kantornya (hal. 164).

Mari kita mencoba berhitung. Menurut data UNESCO, minat membaca masyarakat Indonesia hanya 0,001%. Itu berarti, dari 1.000 orang Indonesia, hanya ada 1 yang minat membaca.

Mengutip riset berbeda yang berjudul World’s Most Literate Nations Ranked oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016 lalu dengan hasil Indonesia menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca.

Bahkan, data BPS juga menunjukkan peran orangtua masih kurang dalam meningkatkan literasi anak dari usia dini, tercermin dari aktivitas anak bersama orang tua dalam hal membaca sangat minim.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024 menunjukkan persentase anak yang dibacakan buku cerita/dongeng dan belajar/membaca buku anak usia dini yang dilakukan bersama orang tua/wali masih sangat kecil, yaitu berturut-turut hanya sekitar 17,21% dan 11,12%. Padahal, kedua aktivitas ini sangat bagus untuk menambah literasi anak usia dini.

Jadi tidak heran, jika skor Program for International Student Assessment (PISA) kita masih relatif rendah dan tertinggal dari negara lain. Pada 2022, skor literasi membaca Indonesia menjadi yang terendah di antara skor PISA tahun-tahun sebelumnya.

Sejak 2000, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) secara konsisten mengadakan penilaian kualitas pendidikan suatu negara melalui PISA untuk mengevaluasi prestasi siswa yang berusia 15 tahun dalam tiga tahun sekali.

Dalam skala yang lebih besar, rendahnya tingkat membaca ini bisa menghambat kemajuan pendidikan nasional. Terutama yang berdampak pada rendahnya tingkat literasi akan mempengaruhi kualitas hidup seseorang.

Orang yang tingkat literasinya rendah cenderung memiliki produktivitas rendah dan kesulitan dalam menganalisis suatu suatu informasi. Alhasil, mereka akan sulit beradaptasi dalam kehidupan yang cepat dan kurang daya saing di pasar tenaga kerja yang kompetitf (sumber; CNBC Indonesia, 14 Desember 2024).

Ditenggarai (sumber: Media Indonesia, 08 September 2024), kemiskinan merupakan salah satu faktor utama yang mempengaruhi rendahnya tingkat literasi di Indonesia. 

BACA JUGA : Investasi Diri Berdampak pda Perkembangan Karir

Perbedaan prioritas di mana anak-anak dalam keluarga kurang mampu lebih memprioritaskan membantu orangtua berjualan, atau mencari nafkah menjadi alasan utama mengapa kemiskinan menyebabkan rendahnya literasi. 

Masalah ini dapat ditanggulangi dengan peran pemerintah, membantu keluarga kurang kecukupan melalui program bantuan pendidikan seperti, memberikan bantuan buku, perangkat teknologi, dan biaya pendidikan yang memadai.

Meningkatkan literasi di Indonesia membutuhkan upaya yang lebih besar dan berkelanjutan dari semua pihak, termasuk pemerintah, sekolah, keluarga, dan masyarakat.

Tantangan-tantangan yang ada perlu diatasi dengan strategi yang terarah, seperti meningkatkan akses pendidikan dan buku, membangun budaya membaca, meningkatkan kompetensi guru, serta mengurangi kesenjangan ekonomi.

Dengan sinergi yang baik, diharapkan tingkat literasi di Indonesia akan terus meningkat, sehingga masyarakat Indonesia dapat lebih berdaya saing dan mampu beradaptasi dengan perubahan global.

Itulah sebabnya untuk tingkat lokal, Ketua Bappeda Nusa Tenggara Barat Iswandi menghubungkan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) dengan Pendapatan Perkapita. Dimana IPK memiliki tujuh dimensi, yaitu: ekonomi budaya, pendidikan, ketahanan sosial budaya, warisan budaya, ekspresi budaya, budaya literasi dan gender. 

“Jika pendekatannya adalah pendapatan perkapita, maka tidak bisa dibawa dengan “tidur-tidur”. Budaya kita harus dapat mengantarkan ke peningkatan produktivitas. Baru NTB ini akan naik dari lower midle income, pendapatan perkapita yang rendah menuju pendapatan perkapita yang tinggi,” ujarnya.

Menurutnya, dalam 20 tahun pendapatan perkapita harus naik menjadi pendapatan menengah ke tinggi. 

“Ini berat, karena kalau tidak, kita akan berada dalam masyarakat yang masih tergolong miskin. Sedangkan Indonesia pada 100 tahun nanti harus sudah menjadi masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi. Negara maju,” ulas Iswandi.

Ada pun tantangan dan peluang pembangunan kebudayaan NTB terurai sebagai berikut (Sumber: Iswandi, Arah Kebijakan Daerah Dalam Pembangunan Kebudayaan, 07-01-2025):

Tantangan:
1. Pengaruh globalisasi dan modernisasi
2. Ketergantungan pada teknologi dan media sosial
3.Terbatasnya infrastruktur dan sumber daya (ruang kreatif, panggung seni budaya, dan pendukung lainnya)
4. Teknologi dan media sosial yang mempromosikan budaya global
5. Masalah sosial dan ekonomi terkait kemiskinan dan rendahnya taraf hidup

Peluang:
1. Penguatan potensi wisata budaya (desa adat, seni pertunjukan tradisional, dan kerajinan tangan)
2. Kesadaran pelestarian keragaman budaya
3. Kolaborasi antara pemerintah, akademisi, sektor wisata, dan komunitas seni dan budaya
4. Optimalisasi teknologi digital untuk promosi kebudayaan NTB ke dunia luar
5. Pemberdayaan komunitas adat untuk pelestarian kebudayaan lokal
6. Optimalisasi intergrasi budaya dalam pendidikan formal untuk membentuk karakter dan nilai budaya

Hal lain yang menjadi kendala dalam meningkatkan literasi di Indonesia adalah keterbatasan akses ke pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah-daerah terpencil dan pedalaman. Banyak daerah masih mengalami kekurangan fasilitas pendidikan, seperti sekolah, guru yang berkualitas, dan bahan ajar. 

Infrastruktur yang kurang memadai, seperti jalan yang sulit dijangkau, kesenjangan ekonomi dan sosial hingga minimnya akses teknologi dan internet juga menjadi alasan besar terhambatnya akses pendidikan berkualitas.

Lantas bagaimana dengan resolusi untuk tahun 2025?

“Menggiatkan kembali aktivitas sebelumnya dan fokus menjadikan perpustakaan sebagai ruang yang lebih banyak dikunjungi. Sesederhana itu,” tutup Dedy.

Begitulah, Kafka, bagaimana aku menulis tentangmu secara sentimental. Dan aku mengerjakan tugas-tugas penerjemahan dan esei ini di tengah-tengah pekerjaanku yang setengah mati aku akrabi, berayun-ayun di antara profesionalitas dan usaha memberi makna padanya.

Rasa-rasanya pernah ada masa aku merancang sekian alasan untuk tak berangkat ke kantor untuk bisa memanjakan sisiku yang lain; tapi sekaligus pernah pula ada saat aku harus mengabaikan dan mengingkari demamku agar hari-hari absen kerja menjadi berkurang, dengan begitu ajuan cuti akan lebih mudah diterima. 

Persis seperti Gregor Samsa, yang terjebak oleh system kerja yang telah berubah menjadi serangga raksasa, dan tetap berpikir untuk segera berangkat ke kantornya (hal. 169-170).

#Akuair-Ampenan, 20-01-2025

Jika pendekatan Indeks Pemajuan Kebudayaan adalah pendapatan per  kapita, maka tidak bisa dibawa dengan “tidur-tidur”

lombokjournal.com ~ Dalam Dialog Kebudayaan Nusa Tenggara Barat Tahun 2025, beberapa waktu lalu, Selasa (07/01/2025) di Teater Tertutup Taman Budaya NTB, Kepala Bappeda Prov. NTB Iswandi menyatakan Indeks Pemajuan Kebudayaan (IPK) NTB sebesar 57,37. 

Angka ini di atas Indeks Pemajuan Kebudayaan  Nasional yang tercatat sebesar 57,13 berdasarkan data tahun 2023.

BACA JUGA : Pengabdian Masyarakat Eksplorasi Warisan Nusantara di Lombok

“Yang akan menjadi payung di dalam mengembangkan pemajuan kebudayaan di NTB, yaitu bagaimana kita memperkuat pemajuan kebudayaan dalam konteks mengakselerasi peningkatan produktivitas dan kesejahteraan,“ ujar Iswandi.

Karena itu isu utama di NTB, lanjut Iswandi, kita masih terlalu banyak “tidur” siang. Jam kerja masyarakat kita kebanyakan pada sektor informal, di mana 70 prosen informal 30 prosen formal. 

“Nah, yang namanya misi transformasi, maka itu harus diubah. Dibalik, 70 prosen formal 30 prosen informal. Ini tantangan kita, karena angka IPK NTB sedikit lebih tinggi dari nasional, tapi kita harus mempunyai lompatan yang mendekati Prov. DIY (67,90) dan Prov. Bali (71,36),” tambahnya.

Sebelumnya Ketua Bappeda NTB menghubungkan indeks pemajuan kebudayaan dengan Pendapatan per kapita. Hal ini berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas (Indonesia) untuk 20 tahun ke depan. 

BACA JUGA : Aksi Bersih Pantai di Laong Baloq, Awali Tahun 2025

“Jika pendekatannya adalah pendapatan perkapita, maka tidak bisa dibawa dengan “tidur-tidur”. Budaya kita harus dapat mengantarkan ke peningkatan produktivitas. Baru NTB ini akan naik dari lower midle income , pendapatan perkapita yang rendah menuju pendapatan perkapita yang tinggi. Dalam 20 tahun pendapatan perkapita harus naik menjadi pendapatan menengah ke tinggi. Ini berat, karena kalau tidak, kita akan berada dalam masyarakat yang masih tergolong miskin. Sedangkan Indonesia pada 100 tahun nanti harus sudah menjadi masyarakat yang memiliki pendapatan yang tinggi. Negara maju,” imbuhnya.

Pemajuan Kebudayaan

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan memiliki tujuan inti untuk melindungi, melestarikan, mengembangkan, dan memanfaatkan kebudayaan sebagai bagian penting dari identitas bangsa, sekaligus menghargai keragaman budaya yang ada di Indonesia. 

Pelaksanaan Undang-Undang itu mencerminkan pengakuan keragaman budaya dan perlindungan terhadap warisan budaya, mendorong partisipasi masyarakat dalam pemajuan kebudayaan, menghargai dan mendukung inovasi dan kreasi dalam produksi budaya, agar tetap aktual, dinamis, dan relevan dengan kebutuhan dan perkembangan masyarakat.

Dengan demikian, kebudayaan dapat terintegrasi ke dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, kesehatan, ekonomi, sosial, dan politik.

Sangat penting untuk dikembangkan kerja sama pentahelix antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, institusi pendidikan, dan media dalam pembangunan dan pemajuan kebudayaan.

Provinsi Nusa Tenggara Barat telah menindaklanjuti mandat Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu melalui terbitnya Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pemajuan Kebudayaan dan Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2022 tentang Dewan Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat. Instrumen-instrumen itu menunjukkan kuatnya komitmen pemerintah dan masyarakat kebudayaan untuk menggerakkan pemajuan kebudayaan daerah Nusa Tenggara Barat.

Senapas dengan itu, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2025-2045 menegaskan aspek kebudayaan sebagai indikator kinerja utama. 

Hal ini dilandasi oleh kenyataan dan pengandaian bahwa persoalan-persoalan sosial, kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan politik dapat diselesaikan dengan pendekatan budaya. 

Nilai dan praktik budaya yang berkembang dan bertahan di tengah masyarakat terbukti bekerja sebagai kohesi dan identitas sosial yang menghubungkan dan mengintegrasikan satu masyarakat dengan masyarakat lain. 

Sementara, oindeks pemajuan kebudayaam disusun sebagai salah satu instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan kebudayaan yang dapat digunakan sebagai basis formulasi kebijakan bidang kebudayaan, serta menjadi acuan dalam koordinasi lintas sektor dalam pelaksanaan pemajuan kebudayaan.

Dari ketujuh dimensi pembentukan indeks pemajuan kebudayaan, menurut Direktur Agama, Pendidikan, dan Kebudayaan Bappenas Didik Darmanto yang hadir secara daring, capaian dimensi ekonomi budaya, ekspresi budaya , dan budaya literasi Provinsi Nusa Tenggara Barat melampaui capaian nasional.

BACA JUGA : Marketing yang Dilandasi Prinsip Moralitas dan Nurani

Sementara itu, dimensi indeks pemajuan kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memerlukan upaya penguatan lebih adalah dimensi warisan budaya dan ketahanan sosial budaya .

Fondasi Pembangunan

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia H. M. Fadli Zon menyampaikan beberapa hal penting, sebagai pedoman dan tindak lanjut Dialog Kebudayaan NTB, yaitu:

Pertama, sebagai komitmen pemerintahan di bawah kepemimpinan Bapak Prabowo Subianto, maka kebudayaan menjadi fondasi bagi pembangunan bangsa. Dari kunjungan kerjanya ke cagar budaya, Taman Narmada, beberapa desa adat, desa budaya Genggelang, desa Prawira dan Musium Negeri NTB, menjadi bukti betapa koleksi warisan dari budaya NTB luar biasa banyaknya.

“Saya melihat naskah lontar saja ada 1.300-an. Itu akuisisi sudah lama berhenti di tahun 2006.  Apalagi kalau terus menerus dilakukan akuisisi terhadap naskah-naskah itu. Jadi manuskrip-manuskrip termasuk mungkin Al Qur’an dan juga kitab-kitab tassawuf, fiqih atau kitab-kitab lain yang banyak ditemukan di NTB, memang perlu satu penanganan. Ini menunjukkan warisan budaya yang luar biasa,” ujar Menbud.

Kedua, Taman Budaya adalah salah satu budaya terobosan di masa lalu dalam rangka untuk menyemarakan kegiatan seni budaya, baik untuk seni pertunjukkan, teater, musik, tari-tarian, dan bagian dari ekspresi kebudayaan.

Harapannya, kegiatan di Taman budaya semakin semarak. Karena di Kementrian Kebudayaan, menurut Fadli Zon juga turut menyalurkan dana alokasi khusus untuk event di Taman Budaya setiap tahun. Perlu juga ada sentuhan perbaikan fisik. 

“Nanti kita bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota agar ada satu skema perbaikan fisik. Sehingga Taman-Taman Budaya ini lebih menarik bagi generasi muda, gen Z, generasi Alpha. Sehingga mereka datang ke sini selain untuk mencari hiburan, juga paling penting adalah bagaimana mereka bisa mengapresiasi seni budaya, ekspresi-ekspresi seni budaya, baik yang tradisi maupun yang kontemporer,” imbuhnya.

Menteri Kebudayaan sangat terbuka  untuk berkerja sama. Karena sebagaimana diketahui, ada Dana Abadi untuk kebudayaan. Sehingga untuk NTB perlu didesain untuk kegiatan yang sifatnya nasional. 

Ketiga, melihat begitu besarnya potensi warisan budaya tak benda ( intangible culture heritage ) dan upaya untuk merevitalisasi Museum Negeri NTB agar bisa menampung lebih banyak koleksinya dan terutama upaya untuk menghidupkan narasi, maka NTB harus punya Balai Pelestarian Kebudayaan (yang terpisah dari Provinsi Bali).

“Baru saja saya melantik Pengurus Sekretariat Nasional Perkerisan Indonesia Korwil Lombok. Mudah-mudahan ke depan ada katalog-katalog lontar NTB yang begitu banyak. Kita ingin tahu bagaimana kok bisa manuskrip-manuskrip ini lahir di NTB, termasuk yang paling legendaris adalah manuskrip Negara Kertagama,” tutup Menbud yang juga pernah menulis buku tentang Keris Lombok ini. 

Maklumat

Luaran dari rangkaian Dialog Kebudayaan NTB 2025 ini adalah sebuah maklumat dan rekomendasi sebagai berikut ini:

MAKLUMAT DAN REKOMENDASI DIALOG KEBUDAYAAN

NUSA TENGGARA BARAT 2025

Bismillahirrahmanirrahim

Hari ini, Selasa, 7 Januari 2025 kami segenap insan dan masyarakat kebudayaan Nusa Tenggara Barat sebagai pemilik pemilik dan pelaku utama pemajuan kebudayaan daerah, setelah melalui dialog dan penjaringan pendapat (survey), menyepakati hal-hal sebagai berikut:

1. Masyarakat Nusa Tenggara Barat memiliki khazanah dan potensi budaya yang kaya, baik budaya benda maupun maupun tak benda, berupa adat-istiadat, ritus, pengetahuan tradisional, teknologi tradisional, seni, bahasa, permainan rakyat, olahraga tradisional, tradisi lisan, dan manuskrip.
2. Meniscayakan kebudayaan sebagai nilai inti yang mengikat kebersamaan seluruh komponen Masyarakat Nusa Tenggara Barat yang multikultural, menjadi identitas daerah, serta memandu dan mewarnai pembangunan, pemerintahan, dan dinamika sosial.
3. Di tengah globalisasi budaya, masyarakat dan budaya daerah Nusa Tenggara Barat mengalami ancaman krisis identitas, pergeseran nilai, ketimpangan akses dan keberpihakan, kurangnya pembinaan dan pemberdayaan, keterbatasan sumberdaya dan dana bagi pengembangan infrastruktur dan dan institusi kebudayaan.
4. Menyadari potensi, peran penting, dan tantangan kebudayaan sebagaimana di atas, maka Dialog Kebudayaan ini merekomendasikan:

1. Mendorong partisipasi daerah untuk melaksanakan dan mengembangkan strategi pemajuan kebudayaan daerah dan nasional secara intensif.
2. Mendorong pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dan pemerintah Kabupaten/Kota se-NTB untuk membentuk Dinas Kebudayaan.
3. Mendorong Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia untuk mendirikan Balai Pelestarian Kebudayaan (BPK) dan atau Balai Arkeologi (Balar) di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat.
4. Mendorong peningkatan alokasi anggaran dan optimalisasi penggunaan APBN untuk program pemajuan kebudayaan daerah.
5. Mendorong Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Ristek Dikti) untuk mendirikan institusi bagi pusat pemajuan Kebudayaan Daerah Nusa Tenggara Barat berbasis Perguruan Tinggi.
6. Mendorong lembaga pemerintah yang menaungi pendidikan dasar dan menengah untuk melakukan kolaborasi intensif intensif dalam pemajuan kebudayaan di sekolah/madrasah dengan stakeholders kebudayaan.
7. Mendorong penguatan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal untuk mendukung pemajuan kebudayaan daerah. 
8. Mendorong standardisasi capaian pemajuan kebudayaan nasional melalui penentuan indikator berbasis potensi, peran, dan tantangan daerah.
9. Mendorong terbentuknya Kawasan Budaya di dua pulau utama di Nusa Tenggara Barat, yakni Lombok dan Sumbawa sebagai pusat unggulan (centre of excellence) pemajuan kebudayaan daerah dan nasional.

Demikian maklumat dan rekomendasi ini disampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Kebudayaan RI. Semoga upaya kita bersama bagi pemajuan kebudayaan daerah dan nasional diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa.

Mataram, 7 Januari 2025

Segenap insan dan masyarakat kebudayaan Nusa Tenggara Barat

#Akuair-Ampenan, 13-01-2025