Wagub NTB menyebut Awardee sebagai orang-orang terpilih, dan menunjukkan anak-anak NTB hebat

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pelepasan Awardee Beasiswa NTB jenjang S1 Tujuan Albukhary International University Malaysia di Svarga Resort Lombok, Senin (16/01/23).

“Kalian termasuk orang-orang terpilih, karena kesempatan besar ada di depan kalian. Tidak ada kata malas dan berdiam diri, harus dimanfaatkan waktu kuliah sebaik-baiknya,” pesan Wagub NTB.

Wakil Gubernur NTB,. Hj. Sitti Rohmi Djalilah saat melakukan pelepasan memberikan semangat dan motivasi kepasa seluruh penerima beasiswa, agar memanfaatkan waktu studinya dengan baik.

BACA JUGA: Digitalisasi Pelayanan Kesehatan Ibu dan Anak

Para awardee disarankan memperbanyak relasi, keilmuan dan diskusi dengan mahasiswa dari berbagai belahan dunia, sehingga dapat menunjukkan bahwa anak-anak NTB hebat.

“Fokus pada apa yang menjadi tugas kalian di universitas, dan bangun relasi, keilmuan, diskusi dengan berbagai teman di seluruh dunia,” kata wagub.

Ummi Rohmi sapaan Wagub NTB berharap, para Awardee menjadi anak-anak yang pandai bersyukur. 

“InsyaAllah empat tahun kemudian  kalian sukses, berhasil, tetap semangat dan tunjukkan anak-anak NTB hebat dan bisa!,” pesannya. 

Sementara itu, Kepala BRIDA NTB, Dr. Ir. H. Amry Rakhman, M.Si, menyatakan, Beasiswa NTB S1 Tujuan Albukhary International University (AIU) Malaysia pada tahun 2022 akan memberangkatkan sebanyak 20 Awardee. Kemudian untuk tahun 2023, quota penerima beasiswa akan ditambah, yakni sekitar 50 s.d 75 Awardee.

“Di tahun 2022, Prov. NTB mendapatkan quota sebanyak 20 orang untuk jenjang S1 di Albukhary International University, universtas swasta di Malaysia. Sedangkan untuk tahun 2023, kita kembali mendapatkan kuota minimal 50 dan maksimal 75. Seleksinya bulan Februari nanti,” jelas Kepala BRIDA NTB. 

Perwakilan orang tua dari salah satu Awardee, yaitu Abdul Malik, mengucapkan rasa syukur dan terima kasihnya kepada pemerintah atas kesempatan yang telah diberikan kepada para awardee.

“Terima kasih kepada pemerintah atas kesempatan yang diberikan kepada anak-anak kami. Ini adalah Program Permprov yang sangat luar biasa, karena investasi untuk masa depan NTB terletak pda pembangunan SDM. Sekali lagi terima kasih,” ujarnya. 

Beasiswa dari AIU merupakan beasiswa penuh. Segala biaya pendidikan dan pelatihan bahasa diberikan oleh pihak kampus. Pemerintah Prov. NTB melalui BRIDA hanya memfasilitasi biaya keberangkatan, registrasi dan biaya orientasi kampus.

BACA JUGA: Kemiskinan di NTB Menurun 0.01 persen, pada September 2022

Turut hadir mendampingi Wagub pada acara tersebut, yaitu Sekretaris Daerah NTB, Kepala Dinas Dikbud NTB, Kepala Dinas Kominfotik NTB, Kepala BPKAD, Kepala Biro Hukum Setda NTB, Kepala Biro Adpim Setda NTB, Kepala Biro Pemerintahan Setda NTB dan beberapa stakeholders lainnya. ***

Saat perekonomian suatu negara mengalami kemunduran, pertambahan penduduk juga menjadi angkatan pencari kerja baru yang menambah jumlah pengangguran

LOMBOK.Journal.com ~ Di antara banyak kategori atau jenis pengangguran, salah satunya adalah pengangguran siklis atau konjungtur.

Kemudian pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan pengangguran siklis? Pengertian pengangguran siklis adalah pengangguran yang terdampak naik dan turunnya perekonomian di suatu negara. 

Misalnya, saat perekonomian yang mengalami resesi (kemunduran) atau depresi (kehancuran) bisa menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Karena daya beli menurun, kegiatan produksi suatu perusahaan pun tersendat, dan ini menyebabkan penumpukan barang di gudang. 

BACA JUGA: Rumah Tangga Miskin Hidup dari Sektor Pertanian

Karena itu produksi dihentikan mengingat banyaknya barang tidak laku di pasaran. Dan perusahaan tidak sanggup lagi memberikan gaji kepada pekerjanya. Sehingga para pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi pengangguran siklis atau konjungtur.

Sementara itu, pertambahan penduduk tetap berjalan di saat ekonomi mengalami kemunduran. Pertambahan penduduk tersebut kemudian menjadi angkatan pencari kerja baru yang menambah jumlah pengangguran. 

Jadi kalau tidak segera diatasi, sebuah negara bisa dipenuhi oleh pengangguran siklis. Karena jumlah pengangguran meningkat dan waktu yang digunakan untuk mencari kerja jauh lebih lama.

Penyebab Pengangguran 

Berikut ini adalah penyebab terjadinya pengangguran siklis:

• Permintaan barang yang menurun akibat berkurangnya daya beli masyarakat membuat perusahaan menghentikan produksinya. Karena produksi yang tidak lagi berjalan, pekerja yang mengurus kegiatan produksi ini tidak lagi dibutuhkan. Sehingga terjadi pemutusan hubungan kerja yang menghasilkan peningkatan pengangguran siklis.
• Adanya krisis global seperti perang atau pandemi yang mempengaruhi siklus ekonomi suatu negara, apalagi perusahaan kecil negara-negara berkembang. Negara berkembang yang masih bergantung dengan mata uang negara lain bisa mengalami inflasi dan membuat perekonomian negara tersebut resesi.

Pengangguran Siklis 

Pengangguran siklis merupakan hasil dari tindakan perusahaan yang bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan tersebut dari krisis ekonomi. 

Contohnya, saat pandemi COVID-19 melanda, banyak perusahaan dari berbagai sektor yang harus merumahkan karyawannya, karena tidak mampu menggaji mereka lagi. Itu tidak dapat dihindari, karena adanya penurunan ekstrim dari permintaan produksi dan nyaris tidak ada masyarakat yang keluar rumah untuk berbelanja atau beraktivitas.

Sebab lain, perusahaan tidak bisa menjalankan produksi karena ada peperangan yang terjadi di suatu negara. Bahkan peperangan itu bisa mempengaruhi negara-negara lain jika negara yang bersangkutan adalah pengekspor hasil bumi atau bahan pangan. Selain siklus ekonomi negara terganggu, perusahaan atau pabrik yang keuangannya tidak stabil juga bisa memutuskan hubungan dengan para pekerjanya.

Selain itu, ketika suatu daerah atau negara dilanda bencana alam, ada kemungkinan pabrik atau perusahaan rusak dan tidak dapat digunakan untuk melakukan produksi barang. Perusahaan akan berfokus pada pembangunan kembali dan merumahkan pekerja untuk menghemat pengeluaran. 

BACA JUGA: Menyelamatkan Sumber Pangan di Masa Depan

Cara Mengatasi Pengangguran 

Permasalahan ekonomi seperti pengangguran siklis atau konjungtur ini memang akan selalu ada. Keadaan ekonomi pun memiliki siklus yang kadang-kadang di atas dan di bawah. 

Namun, segala permasalahan pasti memiliki solusi yang bisa membantu untuk mengurangi bahkan mengatasinya. 

Berikut ini adalah beberapa cara untuk mengatasi pengangguran siklis atau konjungtur yang dapat dilakukan oleh pemerintah, perusahaan, dan juga masyarakat:

1. Pemerintah harus berusaha untuk menaikkan daya beli masyarakat. Jika pemerintah membuka peluang bagi masyarakat untuk mendapatkan tambahan penghasilan, maka masyarakat bisa membantu perusahaan untuk menghirup udara perputaran ekonomi yang kembali segar.
2. Pemerintah dapat mendukung kegiatan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM). UMKM yang berfokus pada usaha kreatif dapat menjadi bantuan yang sangat berarti bagi perekonomian negara. Karena ketika perusahaan besar terdampak krisis moneter dan bermasalah dengan investasi, usaha-usaha kecil inilah yang menopang perekonomian. Jika UMKM mendapat sambutan baik dari masyarakat, maka bukan tidak mungkin jika UMKM tersebut akan membuka lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran yang mencari kerja.
3. Berinvestasilah pada usaha-usaha dalam negeri. Masyarakat juga sebaiknya membeli produk-produk dari dalam negerinya sendiri agar dapat menggerakkan roda perekonomian dan meningkatkan pendapatan negara. Dengan demikian, usaha yang maju dapat memperluas lapangan pekerjaan.
4. Perusahaan harus bisa mengajak masyarakat untuk membeli barang atau jasa dengan menggunakan teknik marketing yang menarik. Marketing yang berhasil bisa menguntungkan perusahaan yang bersangkutan sehingga bisa melakukan perluasan usaha dan nantinya dapat membuka lowongan pekerjaan bagi pengangguran yang mencari kerja.
5. Pemerintah dapat mendirikan berbagai macam industri padat karya di bidang tekstil, industri kreatif, pengolahan makanan, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, ada banyak sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan sebagai produk yang tak kalah saing dengan produk-produk di luar negeri. Dengan diadakannya industri padat karya, kesempatan bekerja juga akan semakin terbuka bagi masyarakat yang masih mencari kerja. ***

Sumber:  Quipper Blog

Pengeluaran penduduk Indonesia di perkotaan yang golongan rumah tangga orang kaya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan non-makanan

LombokJournal.com ~ Rumah tangga miskin di Indonesia, sebagian besar tercatat memiliki sumber penghasilan utama atau menggantungkan hidupnya di sektor pertanian.

Jumlahnya mencapai 51,33 persen pada Maret 2021, seperti dilaporkan Badan Pusat Statistik.

Rumah tangga miskin berikutnya menggantungkan hidupnya dari sumber penghasilan utama dari sektor lainnya sebesar 29,69 persen. Kemudian, sebanyak 12,90 persen rumah tangga miskin tidak bekerja alias pengangguran.

BACA JUGA: Kemiskinan di NTB Menurun 0.01 persen pada September 2022

Ada pula rumah tangga miskin yang memiliki sumber penghasilan utama dari sektor industri, persentasenya hanya sebesar 6,08 persen.

Sementara itu, rumah tangga tidak miskin paling banyak memilki sumber penghasilan utama dari sektor lainnya. Persentasenya sebanyak 47,05 persen.

Lalu, rumah tangga tidak miskin berikutnya memiliki sumber penghasilan dari sektor pertanian sebesar 31,60 persen. 

Diikuti oleh rumah tangga tidak bekerja sebesar 12,22 persen dan rumah tangga dari sektor industri sebesar 9,13 persen.

Pengeluaran Orang Kaya untuk sebagian besar untuk non Makanan

Pengeluaran penduduk Indonesia di perkotaan yang termasuk golongan orang kaya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan non-makanan. I

tu berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan penduduk yang lebih dari Rp 1.500.000 lebih banyak untuk non-makanan.

Secara rinci, pengeluaran penduduk golongan orang kaya untuk non-makanan sebesar Rp 1.734.341. Angka itu lebih tinggi dari pengeluaran untuk makanan sebesar Rp 1.097.651.

Sementara itu, penduduk perkotaan yang golongan pengeluarannya berkisar Rp 150.000-199.999 per bulan lebih banyak menghabiskan untuk makanan. 

Rata-rata pengeluaran untuk makanan sebesar Rp 124.518. Sedangkan, kebutuhan untuk bukan makanan hanya Rp 59.779.

Tak hanya di perkotaan, BPS juga mencatat data pengeluaran penduduk di pedesaan berdasarkan golongan pengeluaran. 

Hasilnya menunjukkan pola yang sama, pengeluaran penduduk yang termasuk golongan orang kaya lebih banyak digunakan untuk kebutuhan non-makanan.

Data tersebut menunjukkan, semakin kaya seseorang, kebutuhan utamanya bukan hanya makanan melainkan golongan non makanan, seperti rumah, biaya pendidikan, kesehatan, pakaian, bahkan kebutuhan yang sifatnya mewah.

BACA JUGA: Nilai Ekspor di NTB Bulan Desember  2022 Meningkat Tajam

Sementara untuk penduduk miskin, wajar saja jika pengeluaran yang digunakan untuk non-makanan lebih rendah. Karena pengeluarannya habis untuk makan sehingga tak bisa memenuhi kebutuhan lainnya selain untuk bertahan hidup. ***

Digitalisasi dalam pelayanan kesehatan akan memperkuat apa yang telah dilakukan di NTB dengan program unggulan Revitalisasi Posyandu

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wagub NTB Hj Sitti Rohmi Jalillah mengungkapkan apresiasinya terhadap Aplikasi Bunda bentukan  SUMMIT Institute for Development (SID) yang menjadikannya aplikasi itu penting dan strategis.

“Karena saya lihat aplikasi ini sangat membantu dalam men-track kondisi ibu-ibu hamil kita, sehingga memperkuat apa yang telah dilakukan di NTB dengan program revitalisasi posyandu keluarga berbasis dusun,” tutur Wagub NTB.

BACA JUGA: Kemiskinan di NTB Menurun 0.01 persen pada September 2022

Ia mengatakan itu saat menghadiri diskusi bertajuk “Digi-Health: Transformative Action Toward a Digital Health Ecosystem For Optimized Maternal, Newborn and Child Health in NTB and Beyond“, yang diselenggarakan oleh SUMMIT Institute for Development (SID) di Hotel Lombok Astoria Mataram pada Senin (16/01/23)

Permasalahan kesehatan di NTB menjadi streesing Wagub yang harus menjadi fokus utama dalam pembangunan. 

Karena itu kerjasama yang baik ini perlu ditingkatkan lagi ke depan dalam mewujudkan generasi yang sehat ketika anak dilahirkan.

Asisten II Setda Provinsi NTB, dr. Nurhandini Eka Dewi, Sp.A.mengatakan, sejauh pengamatannya selama ini,  tantangan dari BUNDA App ini adalah bagaimana aplikasi ini bisa bridging dengan aplikasi Kementerian Kesehatan salah satunya Sistem Peduli Lindungi.

“Hal ini perlu supaya aplikasinya terhubung dengan laporan-laporan yang ada sehingga teman-teman di Puskesmas tidak lagi mengisi banyak aplikasi untuk membuat laporan,” ucapnya.

Senada dengan Wagub NTB dan Asda II Kadis Kesehatan NTB, dr. H. Lalu Hamzi Fikri, MM, MARS. mengingatkan, ke depan persoalan di kesehatan semakin kompleks didominasi penyakit tidak menular sebanyak hampir 60 persen lebih penyakit dalam kurun 10 tahun.

“Kita di kesehatan memang sudah sejalan dengan Kemenkes memperkuat hulu dan hilir, nantinya secara teknis dengan senang hati kami akan mempermudah koordinasi dan implementasi di kab/kota, dilihat dari program ini tentunya sangat bermanfaat,” terang Fikri mantan Direktut RSUP NTB. 

Komitmen SID

Senior Research Officer SID, Yuni Dwi Setiyawati memaparkan, Yayasan Institut Pengembangan Suara Mitra atau yang lebih dikenal dengan SUMMIT Institute for Development (SID), merupakan yayasan yang memiliki suatu komitmen meningkatkan kesehatan ibu dan anak melalui intervensi yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Diketahui, SID di NTB sejak Tahun 2017 bergerak di bidang riset dan pengembangan yang aktif mengajak masyarakat untuk turut terlibat sekaligus meningkatkan SDM, salah satunya dengan pendekatan berbasis teknologi menggunakan suatu platform yang disebut BUNDA App.

“Aplikasi ini akan men-tracking apakah ada Ibu Hamil yang membutuhkan tindakan lebih lanjut, apakah mendapatkan pelayanan yang lengkap, apakah kondisinya anemia atau kurang gizi dengan laporan bulanan secara realtime,” jelasnya.

Head of Primary Care Tribe – Digital Transformation Office (DTO), Kemenkes RI, Dewi Nur Aisyah dalam pemaoarannya secara daring menjelaskan, fokus dari Teknologi Digital Kesehatan adalah berinovasi membuat aplikasi. 

Sistem teknologi yang terbaik untuk berinteraksi dan melayani masyarakat. Salah satunya platform Indonesia Health Service (IHS) dengan nama SATUSEHAT.

Ia juga mengingatkan,  tantangan IHS dari perspektif pelayanan kesehatan primer khususnya Puskesmas adalah begitu banyaknya aplikasi, username, password yang berbeda yang membuat Nakes perlu mengalokasikan lebih banyak waktu untuk input data.

“Dengan adanya platform SATUSEHAT, nakes tidak perlu menginput data berulang pada aplikasi yang berbeda, cukup mengisi satu aplikasi yang secara otomatis terhubung dengan aplikasi kesehatan lainnya,” jelas Aisyah.

Platform tersebut telah terintegrasi dengan 10 ribu lebih Puskesmas, 5 ribu lebih Dokter Umum, 3 ribu Rumah Sakit, 11 ribu lebih klinik, 1.400 Laboratorium dan 30 ribu lebih farmasi.

BACA JUGA: Keberadaan UPTD akan Maksimalkan Potensi Gili

Lebih lanjut, IT Strategy & Governance Expert, Farizan Ramadhan, turut berpartisipasi sebagai salah satu supporter pengembangan kolaborasi Bunda App dan SATUSEHAT sehingga terintegrasi dengan regulasi yang ada di Indonesia.***

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp489.954,-/kapita/bulan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pada periode September 2021– September 2022, tingkat kemiskinan di Provinsi Nusa Tenggara Barat mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase.

Persentase penduduk miskin pada bulan September Tahun 2022 sebesar 13,82 persen. Berarti mengalami penurunan sebesar 0,01 persen dibandingkan bulan September Tahun 2021 yaitu sebesar 13,83 persen.

BACA JUGA: Nilai Ekspor NTB  September 2022 Meningkat Tajam

Berita Resmi Statistik, salah satunya mengenai Profil Kemiskinan di Nusa Tenggara Barat September 2022 itu, dipaparkan Plh. Kepala BPS Provinsi NTB, Mohammad Junaedi, Senin (16/01/23).

Junaedi menjelaskan, penurunan tingkat kemiskinan ini terjadi di wilayah perkotaan.

“Penurunan kemiskinan ini terjadi di wilayah perkotaan, jika kita lihat pada bulan September Tahun 2021 ke bulan September Tahun 2022 terlihat penurunan sebesar 14,54 menjadi 13,98,” ucap Junaedi.

Garis Kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp489.954,-/kapita/bulan., dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp367.535,- (75,01 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp122.419,- (24,99 persen).

Pada September 2022, secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 3,86 orang anggota rumah tangga. 

BACA JUGA: Menyelamatkan Sumber Pangan di Masa Depan

Dengan demikian, besarnya Garis Kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp1.891.222,-/rumah tangga miskin/bulan.***

Peningkatan nilai ekspor NTB disumbang oleh kelompok Barang Galian/Tambang Non Migas sebesar US$ 219.772.116 

MATARAM.lombokjournal.com ~  Total ekspor hingga Desember 2022, terdiri dari total ekspor tambang sebesar 284.67 persen, dan untuk total ekspor non tambang sebesar 836,79 persen.

Dengan demikian perkembangan ekspor Provinsi NTB mengalami peningkatan, pada bulan Desember 2022 sebesar US$ 232.322.051, meningkat tajam sebesar 297,32 persen.

Hal itu disampaikan Pers Rilis BPS yang disampaikan Plh. Kepala BPS Provinsi NTB, Mohammad Junaedi di kantor BPS NTB, Senin (16/01/23).

BACA JUGA: Kemiskinan di NTB Menurun 0,01 persen, pada September 2022

Jika dilihat dari kelompok komoditas dan negara tujuannya, komoditas tertinggi disumbang oleh kelompok Barang Galian/Tambang Non Migas sebesar US$ 219.772.116 atau sebesar 94.50 persen. Negara tujuan adalah Korea Selatan, Jepang, Cina dan Filipina. 

Kemudian disusul kelompok gandum-ganduman sebesar US$ 9.440.025 atau sebesar 4.06 persen dengan negara tujuan Filipina dan Vietnam. 

Selanjutnya kelompok perhiasan/permata sebesar US $ 1.371.434 atau sebesar 0.59 persen. Negara tujuan Jepang, Hongkong, dan lain lain. 

Kelompok Buah-buahan sebesar US$ 1.001.268 atau 0.43 persen negara Vietnam. Disusul kembali kelompok biji-bijian berminyak sebesar US$ 328.368 atau 0.14 persen ke Cina. Kelompok Garam, Belerang dan Kapur sebesar US$ 283.285 atau 0.12 persen dengan negara tujuan Cina, Vietnam, dan lain lain. 

Terakhir GAB komoditas lainnya sebesar US$ 125.555 atau 0.05 persen ke berbagai negara.

Perkembangan ekspor dari bulan ke bulannya terpantau secara konsisten untuk ekspor tambang di tahun 2022 relatif lebih tinggi dibandingkan tahun 2021. 

BACA JUGA: Gubernur NTB Bersama Menteri KLH Gelar Rapat Terbatas

Sementara untuk non tambang ada perbedaan walau tidak konsisten. ***

HBK konsisten dorong terwujudnya food estate di NTB, untuk menyelamatkan sumber pangan di masa depan

MATARAM.lombokjournal.com ~ Politisi Partai Gerindra anggota DPR RI Dapil NTB 2/P. Lombok, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) menegaskan, food estate merupakan jalan terbaik menyelamatkan sumber pangan di masa depan.

HBK sangat konsisten dalam mendorong perwujudan program Food Estate di NTB.

“Pemerintah daerah memang harus terus didorong untuk mulai mempertimbangkan gagasan mengembangkan Food Estate secara masive dan konsepsional. Apalagi di tengah terus terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang mulai menghawatirkan,” kata HBK, Minggu 15 Januari 2023. 

BACA JUGA: Keberadaan UPTD akan Maksimalkan Potensi Gili

Wakil Ketua Komisi I DPR RI ini memang dikenal sangat memperhatikan keberlanjutan sektor pertanian di Provinsi NTB. 

Ia melakukan banyak terobosan setelah dilantik menjadi anggota DPR RI untuk membantu para petani di Pulau Seribu Masjid.

HBK dengan intens mengirimkan paket bantuan berupa traktor, pompa air, bibit tanaman, hingga pupuk untuk para petani yang berada di lima Kab/Kota di P. Lombok. 

Selain itu tercatat sebagai tokoh yang kini berdiri di garis depan mewujudkan pembangunan DAM Mujur yang sudah diimpikan masyarakat Lombok Tengah selama empat dekade terakhir.

Hanya saja, kata HBK, berbagai program bantuan sektor pertanian yang diinisiasinya tersebut, tetaplah bukan solusi permanen. 

Karena itu, Food Estate atau program lumbung pangan bisa menjadi solusi jangka panjang untuk ketahanan dan kemandirian pangan.

“Saya membayangkan apabila DAM Mujur ini berhasil dibangun, ada enam ribu hektar lebih lahan pertanian bisa panen tiga kali dalam setahun. Kemudian ada sekitar enam ratus hektar lahan diseputaran DAM, yang value atau nilainya akan meningkat hingga seribu persen dalam kurun waktu tiga sampai lima tahun setelah DAM selesai dibangun. Lihat saja tanah disekitaran DAM Meninting sekarang, tidak ada lagi tanah dengan harga lima belas juta rupiah per are. Artinya, akan ada kenaikan penghasilan serta nilai aset milik petani yang signifikan,” katanya penuh optimisme.

Ia juga menegaskan, laju degradasi lahan pertanian yang tinggi memang harus membuat para pemangku kepentingan patut risau. 

Bahkan, laju alih fungsi lahan pertanian tersebut, pada saat ini telah menjadi perhatian utama Negara. Mengingat tiap tahun bisa mencapai lebih dari 150.000 hektare.

“Posisi NTB saat ini, masih menjadi salah satu daerah lumbung pangan nasional. Tapi, kalau laju alih fungsi lahan ini tidak terkelola dengan baik, tentu ini akan sangat mengkhawatirkan,” imbuh HBK.

Tiap tahun di NTB, puluhan ribu lahan pertanian produktif beralih fungsi menjadi lahan non pertanian. Data Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB merinci, alih fungsi lahan tersebut di tiap Kab/Kota terus meningkat dari tahun ke tahun. 

Di P. Lombok, wilayah tertinggi alih fungsi lahan terjadi di Kota Mataram, yang bisa mencapai 638,10 Ha per tahun. Jumlah tersebut secara angka memang dibilang kecil. 

BACA JUGA: Aksi HBK untuk ‘Pasukan Jalanan’, Bagi-bagi Sembako di Mataram

Namun, dari sisi persentase luas lahan pertanian di Kota Mataram, jumlah tersebut menjadi tertinggi. Di Kab. Lombok Barat, alih fungsi lahan tercatat mencapai 1.624,80 Ha, Kab. Lombok Tengah 3.118,59 Ha, Kab. Lombok Utara 5.061,50 Ha dan Kab. Lombok Timur 6.891,20 Ha.

Sementara di P. Sumbawa, di Kab. Sumbawa, alih fungsi lahan tiap tahun mencapai 3.794,30 Ha, Kab. Bima 2.958,50 Ha, Kab. Dompu 1.668,40 Ha, Kab. Sumbawa Barat dan Kota Bima masing-masing seluas 607,60 Ha dan 395,10 Ha.

“NTB butuh program food estate untuk ekstensifikasi dan intensifikasi sektor pertanian berkelanjutan. Program food estate ini dinilai banyak pihak akan mampu memenuhi kebutuhan pangan kita di masa depan,” tandasnya.

Menurutnya, food rstate tentu tidak melulu tentang membuka lahan baru untuk sektor pertanian sebagai langkah ekstensifikasi perluasan lahan. 

Namun, juga bagaimana menjadikan lahan pertanian yang sudah ada saat ini terjaga, dan produktivitasnya meningkat sebagai langkah intensifikasi.

Selain itu, program food estate tidak melulu tentang lahan pertanian yang harus ditanami padi. Namun, tanaman harus disesuaikan dengan karakteristik lahan yang tersedia. 

Dengan begitu, lahan yang cocok ditanami singkong atau ubi, maka akan ditanami dengan singkong atau ubi, dan tidak dipaksakan harus ditanami padi. Sehingga pada saat yang sama, program diversifikasi pangan juga bisa terus digalakkan.

Karena itu, HBK pun mengapresiasi jika pemerintah daerah kini sudah mulai menyiapkan sejumlah pilot project program Food Estate di NTB. Seperti yang terjadi di Labangka, Sumbawa, disana sudah disiapkan lahan sedikitnya 100 Ha untuk tanaman pangan.

“Sekarang saatnya kita untuk bergandengan tangan, agar pilot-pilot project food estate tersebut bisa diperluas di banyak daerah di NTB ini,” kata HBK.

Komitmen HBK tentang pentingnya menggalakkan program food estate ini, sejalan dengan pandangan Prof. Edi Santosa, Guru Besar Pertanian, alumnus University of Tokyo yang menegaskan, tingginya lahan pertanian di Indonesia yang berubah peruntukannya menjadi lahan non pertanian seperti infrastruktur jalan, pabrik, dan rumah tinggal, akan berpotensi menimbulkan krisis ketersediaan pangan di dalam negeri. 

Namun, dengan kehadiran program food estate dari pemerintah, kekhawatiran akan krisis pangan tersebut diharapkan tak akan pernah terjadi.

“Dengan adanya food estate ini, hingga (tahun) 2045 nanti, lahan (pertanian) yang bertambah bisa mencapai satu juta Ha” ujarnya.

BACA JUGA: Solusi Permanen Atasi Kekeringan Kesulitan Air Bersih

Ditegaskan, food estate adalah cara khas dan inovasi baru pencapaian kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan bagi seluruh masyarakat di Indonesia. 

Agar food estate bisa berjalan sesuai rencana, maka kata Prof Edi, dibutuhkan konsistensi, teknologi, infrastruktur, mentalitas,  dan sumber daya manusia yang memadai.

“Anak-anak muda dari daerah (tempat food estate diterapkan), bisa menjadi pioneer-pioneer untuk masa depan. Kita bisa membuat sekolah khusus, mungkin hanya enam bulan saja, untuk diajari soal food estate ini,” katanya.

Di sisi lain, HBK berharap, program food estate akan tetap berjalan sesuai program yang sudah dicanangkan, terlepas dari apapun hasil Pemilu tahun 2024 nanti.

“Sebaiknya waktu berkompetisi dibatasi enam atau delapan bulan saja, setelahnya, semua pemangku kepentingan harus mampu bahu membahu,  bekerja sama meningkatkan kesejahteraan rakyat, yang salah satunya melalui program Food Estate ini,” kataHBK.(*)

Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) menjadikan hari berdirinya Kementerian Agama  sebagai momen bersejarah hari 

MATARAM,lombokjournal.com ~ Berlangsungnya Parade dan Deklarasi Kerukunan Umat Beragama Provinsi NTB yang diadakan di Lapangan Sangkareang Mataram, Sabtu (14/01/23), menjadi ikhtiar mewujudkan kebersamaan, persaudaraan, dan persahabatan menuju kehidupan yang harmonis dan penuh rasa toleransi.

BACA JUGA: Munas BMMB, Bima Disarankan Jadi Rumah Investasi

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariad yang akrab disapa Miq Gita, saat menghadiri acara parade tersebut. 

“Semoga acara ini dapat menumbuhkan sikap moderasi beragama demi terciptanya kerukunan hidup antar intern umat beragama maupun antara umat beragama dengan pemerintah,” kata Miq Gita.

Acara yang dihadiri lebih dari tiga ribuan masa ini merupakan penutup dari rangkaian peringatan Hari Amal Bhakti ke-77 Kementerian Agama.

Hari Amal Bhakti merupakan peringatan berdirinya Kementerian Agama Republik Indonesia (Kemenag RI) yang menjadikan momen bersejarah ini dirayakan setiap tanggal 3 Januari, dengan berbagai kegiatan positif dan bermanfaat bagi masyarakat.

Turut hadir dalam kegiatan ini bersama yaitu Wakil Ketua DPRD NTB, Kapolda dan Forkopimda NTB, Bupati dan Walikota se-NTB, Kakanwil dan Kakankemenag se – NTB beserta ASN nya, FKUB, Pemuka Lintas Agama, Lintas Suku, Warga Keturunan, Pemuda dan Pelaja, serta Mahasiswa Lintas Agama. ***

BACA JUGA: Gubernur NTB Bersama Menteri LHK Gelar Rapat Terbatas

Dengan keberadaan UPTD diharapkan bisa mengurai persoalan yang selama ini belum tertangani di Gili Tramena

MATARAM.lombokjournal.com ~ “Alhamdulillah, kini kita punya UPT baru di bawah Dinas Pariwisata NTB untuk memfasilitasi dan memaksimalkan potensi diri yang selama ini kurang optimal pengelolaannya di bawah PT GTI,” tulis Bang Zul sapaan Gubernur NTB di laman Facebooknya, Sabtu (14/01/23).

Keberadaan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Kawasan Destinasi Wisata Gili Tramena, yakni Gili Trawangan, Gili Meno dan Gili Air akan memaksimalkan potensi Gili. Sikap optimis itu diungkapkan  Bang Zul.

BACA JUGA: Munas BMMB, Bima Disarankan Jadi Rumah Investasi

UPTD Gili Tramena yang dipimpin Dr. Mawardi SH, MH, Doktor Hukum dan mantan Ketua BEM Universitas Mataram, diharapkan mengatasi berbagai persoalan di Gili Tramena. 

“Mudahan di bawah kepemimpinan figur baru, persoalan sengkarud di Gili terutama Gili Trawangan bisa diurai sedikit demi sedikit setelah bertahun-tahun tanpa kejelasan, seperti ada negara di dalam negara,” tulis Bang Zul. 

Atas masukan KPK dan DPRD, Pemprov NTB segera membentuk tim untuk mengurai berbagai permasalahan di Gili Tramena.

Beberapa langkah yang dilakukan, antara lain : 

1. Coba melakukan adendum terhadap perjanjian dengan PT GTI untuk menghormati investor dalam hal ini PT GTI,
2. Adendum nampaknya tidak populer dan masyarakat sudah putus asa dan merasa PT GTI sebaiknya diputus kontraknya dan tanah yang dikuasai GTI dikembalikan ke Pemda,
3. Setelah mendengar masukan masyarakat, berdiskusi dengan berbagai pihak seperti Polri, Kejaksaan, TNI, BPN, Pemda KLU dan lain-lain sepakat kontrak  diputus dan dimintakan satgas investasi untuk memberikan penilaian dan memutuskan apa diputuskan kontrak dengan PT GTI.           
4. Dengan proses yang sangat panjang dan hati-hati Pemerintah pusat akhirnya memutuskan kontrak PT GTI dan 65 hektar are tanah di Gili Trawangan sekarang berada dalam pengelolaan Pemda NTB.
5. Ternyata masalah Gili belum selesai, masih ada protes bahwa tanah itu bukan tanah Pemda tapi tanah milik masyarakat yang diambil paksa oleh negara di zaman orde Baru, Karena itu mereka ingin itu menjadi milik masyarakat. Dan tentu ini jadi perhatian, juga disadari zaman dahulu karena kekuasaan negara sangat kuat dan cenderung represif, bisa saja ada masyarakat yang tak terlindungi haknya
6. Tim yang dibentuk merupakan pelayan masyarakat dan selalu dan akan terus berpihak pada masyarakat. coba teliti lagi rupanya tidak semua yang ribut-ribut ini karena tulus membela masyarakat. Ini yang ribut-ribut ini karena kepentinganya terusik dan terganggu karena selama berpuluh-puluh tahun menikmati hasil di gili sangat besar. 

BACA JUGA:  Pemprov NTB Menata Ulang, Bukan Penggusuran di Gili Trawangan 

Nah, yang begini-gini ini diserahkan penyelesaiannya ke aparat penegak hukum dan KPK sudah memerintahkan APH untuk menindak tegas.***

Membuka Munas BMMB, Gubernur NTB mengajak Bima berani menjadi rumah besar bagi semua orang

JAKARTA.lombokjournal.com ~ Badan Musyawarah Masyarakat Bima (BMMB) diajak untuk berkolaborasi membangun daerah, terutama dalam meningkatkan nilai Investasi.

Ajakan itu disampaikan Gubernur NTB, .Zulkieflimansyah, saat membuka Musyawarah Nasional ke-8 DPP BMMB di Jakarta, Sabtu (14/01/23).

BACA JUGA: Gubernur NTB bersama Menteri KLH Gelar Rapat Ternatas

Gubernur Zul kemudian mengisahkan pentingnya global event dalam kemajuan daerah kepada masyarakat Bima yang berdiaspora di Jabodetabek.

“Membangun Bima harus dengan keberanian, Bima harus berani menjadi rumah besar untuk semua orang, Bima harus berani menjadi rumah yang baik kepada dunia investasi,” ungkapnya.

Masyarakat Bima, diimbau jangan terlena bicara politik. Jangan sampai, sedikit-dikit bahas caleq, sedikit-dikit bahas pemilu. Sehingga, ruang-ruang perjumpaan itu hanya menjadi moment politik.

“Jangan sampai pandangan orang tentang Bima itu hanya bisa demo, bisa tutup jalan. Mari kita tunjukkan kepada dunia. Bima itu ramah,” kata Bang Zul sapaan Gubernur NTB.

Selain itu, Bang Zul mengatakan, Global Event di NTB sangat banyak. Beberapa kali ia menawarkan agar event internasional hadir di Bima. 

Tapi sampai sekarang tidak ada yang menyambutnya.

“Event ini pintu gerbang untuk datangnya investasi lain. Bandara diperbaiki, rumah sakit diperlengkap, tempat-tempat penginapan semakin banyak, daerah pasti maju,” tegas Bang Zul.

Ia berpesan, agar musyawarah tersebut menjadi moment penting menyatukan pikiran, harus jadi semangat baru dalam membangun daerah.

BACA JUGA: Pemprov NTB akan Hibahkan Lahan untuk Kantor PTTUN

“Musyawarah ini bukan ajang kompetisi. Seorang ketua harus mampu mengorbankan waktunya lebih banyak untuk masyarakat Bima,” kata Bang Zul.***