Gubernur NTB optimis akan menyelesaikan lahan yang ada di Mandalika dan Gili Trawangan

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di daerah kepulauan.

Seperti persoalan yang ada di kawasan Mandalika dan Gili Trawangan yang akan terus diperjuangkan penyelesaiannya.

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah mengungkapkan itu dalam Dialog Forum Daerah Kepulauan yang diadakan oleh TEMPO Media Group bertajuk “Upaya Percepatan Pembangunan Daerah Kepulauan dan Payung Hukum mengenai Daerah Kepulauan”  di Hotel Borobudur Jakarta, Senin (31/01/23).

BACA JUGA: Bahas Transparansi Data Lahan ITDC

Bang Zul sapaan akrab Gubernur NTB mengatakan, berbagai persoalan kompleks masalah lahan di Mandalika dan Gili Trawangan bisa diurai dan diselesaikan.

“Persoalan lahan Mandalika perlu kesabaran untuk menyelesaikannya tuntas. Insya Allah dengan niat yang lurus dan nggak ada kepentingan personal dan kelompok, berbagai persoalan kompleks ini bisa diurai dan di selesaikan,” tutur Bang Zul.

Gubernur NTB didampingi Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Kepala Biro Pemerintah Setda Provinsi NTB dan Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Provinsi NTB.

Provinsi NTB terdiri dari Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa, memiliki 10 Kabupaten/Kota, di antaranya Kota Mataram dengan Luas Darat sebanyak 61,30 km persegi dan Luas Laut sebanyak 56,80 km persegi tidak memiliki pulau. 

Kabupaten Lombok Barat dengan Luas Darat sebanyak 1.053,90 km persegi dan Luas Laut sebanyak 757,78 km persegi memiliki 126 pulau. Kabupaten Lombok Tengah dengan Luas Darat sebanyak 1.208,40 km persegi dan Luas Laut sebanyak 397,78 km persegi memiliki 25 pulau.

Sementara itu, Kabupaten Lombok Timur dengan Luas Darat sebanyak 1.605,53 km persegi dan Luas Laut sebanyak 1.074,33 km persegi memiliki 44 pulau.  Kabupaten Lombok Utara dengan Luas Darat sebanyak 809,50 km persegi dan Luas Laut sebanyak 594,71 km persegi memiliki 3 pulau.  

Kabupaten Sumbawa dengan Luas Darat sebanyak 6.643,98 km persegi dan Luas Laut sebanyak 3.831,72 km persegi memiliki 65 pulau. 

Kabupaten Sumbawa Barat dengan Luas Darat sebanyak 1.849,02 km persegi dan Luas Laut sebanyak 1.080,74  km persegi memiliki 17 pulau.

Kabupaten Dompu dengan Luas Darat sebanyak 2.324,60 km persegi dan Luas Laut sebanyak 1.298,17  km persegi memiliki 23 pulau.  

Kabupaten Bima dengan Luas Darat sebanyak 4.389,40 km persegi dan Luas Laut sebanyak 3.572,31 km persegi memiliki 98 pulau.

Dan  Kota Bima dengan Luas Darat sebanyak 207,50 km persegi dan Luas Laut sebanyak 188,02 km persegi tidak memiliki pulau.

BACA JUGA: Gubernur NTB Dorong Percepatan UU Daerah Kepulauan

Percepatan pembangunan daerah kepulauan di Provinsi NTB, yakni Mendorong pendayagunaan dan pengembangan potensi daerah kepulauan.

Selain itu meningkatkan  alokasi anggaran untuk percepatan pembangunan dan Perlu regulasi yang lebih spesifik mengakomodir kebutuhan daerah kepulauan. ***.

Gubernur NTB dan Wakil Menteri BUMN bahas permintaan transparan ITDC, khususnya data penyelesaian lahan di Mandalika

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Transparansi ITDC penting dalam pengelolaan KEK Pariwisata Mandalika, khususnya data-data penyelesaian lahan yang diminta masyarakat.

BACA JUGA: Masalah Lahan di Mandalika dan Gili Trawangan Segera Tuntas

Gubernur NTB, Zulkieflimansyah menemui Wakil Menteri BUMN, Pahala Nugraha Mansury, untuk membahas permintaan terkait transparansi ITDC di Jakarta, Selasa, (31/01/23).

Gubernur menjelaskan, ITDC adalah salah satu BUMN  yang memiliki kebijakan, apa pun tindakannya harus mendapatkan persetujuan Kementerian BUMN, termasuk masalah lahan yang sangat sensitif. 

“Alhamdulillah kementerian BUMN bisa memahami dan sedang mempersiapkan teknisnya sehingga ITDC bisa secara transparan memberikan informasi yang lengkap sesuai yang diinginkan masyarakat,” ungkapnya. 

BACA JUGA: Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

Bang Zul dan Pahala juga membahas berbagai rencana dan program-program yang akan dijalannya BUMN di NTB. Termasuk rencana kunjungan Wamen BUMN pada awal Maret ke  Bima, Dompu, Sumbawa dan Lombok. ***

Pengabaian pengasuhan yang berbasis hak anak dalam mendidik dan melindungi masih banyak dilakukan orang tua

LombokJournal.com ~ Anak-anak mempunyai hak mendapatkan pola asuh yang baik. 

Ketika orang tua tidak dapat melaksanakan tanggung jawabnya maka tanggung jawab tersebut beralih, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mengacu kepentingan terbaik bagi anak.

Penting menerapkan pengasuhan berbasis hak anak dalam mendidik, merawat, dan memberikan perlidungan terhadap anak. 

BACA JUGA: Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

Pengasuhan berbasis hak anak merupakan upaya berbasis hak anak untuk memenuhi kebutuhan akan kasih sayang, kelekatan, keselamatan, dan kesejahteraan yang menetap dan keberlanjutan demi kepentigan terbaik bagi anak. 

Hak setiap anak adalah tanggung jawab bagi negara, keluarga, dan orang tua, hak dari setiap anak harus terpenuhi.

Namun faktanya, masih banyak para orang tua melakukan pengabaian pengasuhan terhadap hak anak. Antara lain kasus demi konten anak-anak tiba-tiba memberhentikan truk bermuatan pasir yang melintas.

Atau ada kasus lain, ada Ibu yang mengunggah cuplikan video anaknya naik jetski tanpa menggunakan jaket pelampung, dan hanya digendong dengan satu tangan oleh ayahnya yang juga mengendarai jetski.

Termasuk kasus penculikan seorang anak perempuan berumur 9 tahun, yang diculik sejak awal Desember 2022 lalu di Jakarta Pusat.

Di Indonesia, dilansir dari laman Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), 4 dari 100 anak usia dini pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak (Profil Anak Usia Dini, 2021).

Persentase anak usia dini yang pernah mendapatkan pengasuhan tidak layak yaitu sekitar 3,73 persen di tahun 2018, dan menurun menjadi 3,64 persen di tahun 2020. 

Dalam Indeks Perlindungan Anak, Indonesia memiliki target 2024 sebesar 3,47 persen.

Upaya percepatan penurunan persentase balita dengan pengasuhan tidak layak di Indonesia, maka diperlukan suatu strategi khusus.

Pemerintah dalam RPJMN telah menetapkan indikator presentase Balita dengan Pengasuhan Tidak Layak, dan juga telah ditetapkan dalam Renstra Kemen PPPA serta tertuang dalam arahan prioritas Presiden dalam Peran Ibu dan Keluarga dalam Pendidikan dan Pengasuhan Anak.

Plt. Deputi Pemenuhan Hak Anak, Rini Handayani menyampaikan, KemenPPPA merupakan leading sector pengasuhan berbasis hak anak. Khususnya dalam pencegahan dengan meningkatkan kualitas hidup anak, agar terjaga dalam kelekatan dan menjaga keterpisahan dengan orang tua.

Perubahan perilaku orangtua

KemenPPPA memiliki penguatan layanan 257 Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) yang melakukan edukasi dan kosultasi konseling pengasuhan ke keluarga yang dilakukan oleh konselor dan psikolog.

Juga melalui penguatan Forum Anak 2-Pelopor dan Pelapor (2P) dengan mengedukasi teman sebaya, serta melalui peran serta masyarakat dalam Rumah Ibadah Ramah Anak.

Tempat Ibadah juga dapat melakukan fungsi pengasuhan untuk penguatan bagi orang tua di keluarga. 

Harapannya ke depan seluruh sektor terkait dan pelibatan lembaga masyarakat melakukan pengembangan dan penguatan kualitas pemenuhan hak anak untuk wujudkan perubahan perilaku orangtua dalam melakukan pengasuhan positif tanpa kekerasan.

Sekaligus memperkuat ketahanan keluarga, juga untuk mendukung pencegahan anak dari kekerasan dan penelantaran.

KemenPPPA dalam pengembangan otonomi daerah terkait pengasuhan berbasis hak anak juga terintegrasi dalam penyelenggaraan Kabupeten/Kota Layak Anak (KLA). 

Mulai dari pemenuhan kepemilikan akta kelahiran dan kartu identitas anak (KIA) bagi seluruh anak. Juga hak partisipasi anak, pemenuhan hak pengasuhan anak, hak kesehatan, hak Pendidikan. 

Hingga memastikan pemberian layanan bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus (ada 15 kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus).

BACA JUGA: Kekerasan Seksual yang Jadi Sorotan Publik

“Anak-anak yang kita cintai ini berada dalam 91,2 juta keluarga Indonesia, mari bersama kita para orang tua seluruh Indonesia untuk menjaga, mengawasi anak-anak kita dan pastikan tumbuh dan berkembang baik fisik, spritual, mental yang baik dalam Keluarga yang yang harmonis, penuh cinta kasih, sehingga anak-anak kita mempunyai resiliensi yang tangguh, adaptif dan kreatif agar wujudkam Generasi Emas Berkualitas sehingga ketahanan bangsa semakin kuat,” tutup Rini. ***

Untuk menyelesaikan masalah lahan di aMandalika dan Gili Trawangan, Bang Zul mengingatkan, jangan ada pihak yang main-main

JAKARTA.LombokJournal.com ~  Komunikasi dan koordinasi yang telah dibangun dengan pihak Kementerian dan Lembaga dilakukan Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, memberi angin segar untuk penyelesaian masalah lahan yang dihadapi masyarakat Mandalika, Lombok Tengah dan Gili Trawangan, Lombok Utara.

Gubernur NTB yang akrab disapa Bang Zul merentangkan jalan  dan meretas harapan masyarakat di kawasan Mandalika dan Gili Trawangan.

Bang Zul meyakini, persoalan lahan masyarakat di Mandalika perlu kesabaran  untuk menyelesaikannya. 

Karena masyarakat menginginkan transparansi pihak ITDC terkait data-data penyelesaian lahan masyarakat di kawasan Mandalika.

BACA JUGA: Kepatuhan Pelayanan Publik di NTB, Harus Tetap di Zona Hijau

“Alhamdulillah kementerian BUMN bisa memahami dan sedang mempersiapkan teknisnya. Sehingga ITDC bisa secara transparan memberikan informasi yang lengkap sesuai keinginan masyarakat,” terang Bang Zul.

Ia mengatakan itu saat bertemu Wakil Menteri BUMN I, Pahala Nugraha Mansury, di Kementerian BUMN Jakarta, Senin (30/01/23). 

Pada kesempatan yang berbeda, Doktor ekonomi itu juga bertemu dengan Asisten Deputi Bidang Hukum Korporasi Kementerian BUMN, Rini Widyastuti dan Asisten Deputi Bidang Jasa Pariwisata dan Pendukung Kementerian BUMN, Endra Gunawan. 

Keduanya merupakan yang menggawangi persolan hukum di Kementerian BUMN untuk memberikan izin kepada ITDC untuk membuka data secara terbuka kepada masyarakat. Sehingga masalah ini tidak liar kemana-mana.

“Alhamdulillah minggu depan Insya Allah mbak Rini dan Mas Hendra akan datang ke Lombok, mendampingi ITDC untuk mebuka data kepada masyarakat yang masih merasa ada ganjalan. Sehingga mudah-mudahan nanti akan bagus untuk ITDC dan kita juga legowo di NTB. Sehingga daerah kita benar-benar aman dan nyaman untuk investasi dan berbagai kegiatan ekonomi dan kemasyarakatan,” ungkap Bang Zul.

Persoalan Gili Trawangan juga sama, Bang Zul mengatakan masih ada tersisa masalah. Hal itu juga bisa diselesaikan dengan komunikasi dan dialog yang baik antara masyarakat dan investor yang ada di kawasan Gili Trawangan. 

BACA JUGA: Bahas Transparansi Data Lahan ITDC

“Intinya luruskan niat dan jangan tergoda untuk main-main. Kalau ada staf kami yg masuk angin atau tergoda untuk main,.kami akan tegur, kami beri sangsi bahkan bisa kami berhentikan dari posisi nya. Simple saja,” tegas Bang Zul.

Menurutnya, persoalan tanah dan lahan ini memang tidak sederhana dan butuh kesabaran luar biasa. 

BACA JUGA: Tempat Wisata Harus Bebas Kekerasan Seksual

Asalkan tidak ada yang mencoba bermain-main untuk kepentingan personal atau kelompok, karena kepentingan masyarakat yang paling utama. ***

Rachmat Hidayat mempersilakan pengurus pembangunan masjid dan musala daerah di Pulau Lombok mengusulkan kebutuhan pembangunan masjid dan musala 

LOTIM.LombokJoirnal.com ~ Mengemban amanah dan kepercayaan dari seorang Hamba Allah, Anggota DPR RI dari PDI Perjuangan, H Rachmat Hidayat, menjembatani penyaluran bantuan untuk pembangunan masjid dan musala di Pulau Lombok. 

Ikhtiar nyata mendukung dakwah untuk membangun masyarakat yang berakhlakul karimah.

Akhir pekan lalu, usai menyerahkan bantuan kursi roda elektrik pada salah seorang pensiunan abdi negara yang menderita lumpuh akibat stroke, Sabtu (28/01/23), Rachmat bergegas menuju Masjid As-Syafi’iyah di Lingkungan Bermis II, Kelurahan Kembang Sari, Kecamatan Selong, Lombok Timur.

Pengurus dan takmir masjid telah menanti kehadiran Ketua DPD PDI Perjuangan NTB ini di sana

Sudah satu pekan, para tukang bekerja memasang paving blok seluas 700 meter yang mengitari seluruh halaman salah satu masjid terbesar di Kelurahan Kembang Sari tersebut. Sesuai jadwal, hari itu pemasangan ditargetkan rampung.

Selain bersilaturahmi dengan para pengurus dan takmir masjid, Rachmat ingin mengecek langsung pemasangan paving blok tersebut. Memastikan seluruhnya benar-benar paripurna.

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Bantu Kursi Roda Pensiunan Dinas Kehutanan

“Bantuan paving block Masjid As-Syafi’iyah ini adalah salah satu bantuan dari hamba Allah yang ingin beribadah, tapi tidak ingin diketahui dan disebut namanya,” ucap Rachmat.

Hamba Allah itu, memberikan amanah dan kepercayaan kepada dirinya untuk menjembatani penyaluran bantuan tersebut kepada umat. Sejauh peruntukannya terkait pembangunan masjid dan musala.

Rachmat pun mempersilakan pengurus pembangunan masjid dan musala dari berbagai daerah di Pulau Lombok untuk mengusulkan apa yang dibutuhkan untuk pembangunan masjid dan musala di daerahnya.

Selanjutnya akan diteruskan dirinya kepada sang dermawan.

“Insya Allah akan dipenuhi. Silakan disampaikan,” imbuhnya.

Dia memberi garansi prosesnya tak ribet. Nantinya, seluruh material dan biaya yang dibutukan akan disiapkan. Termasuk untuk tukang yang akan bekerja. 

Sehingga tak lagi harus menjadi hal yang dipusingkan oleh para pengurus masjid dan musalah.

Tiba di depan gerbang masjid, Ketua Panitia Pembangunan Masjid As-Syafi’iyah Yayak Sutariyadi menyongsong kedatangan Rachmat. 

Sejumlah pengurus takmir masjid juga bergegas ikut menyambut. Rachmat kemudian diajak berkeliling melihat langsung paving blok bagian halaman masjid yang pemasangannya telah rampung.

“Insya Allah hari ini sesuai jadwal sudah rampung semuanya,” turut Yayak.

Untuk pemasangan paving blok seluas 700 meter tersebut, total ada tujuh tukang yang bekerja. Memiliki waktu sepekan, rupanya mereka bekerja dari pagi hingga malam. Rata-rata mereka baru selesai bekerja menjelang pergantian hari pukul 24.00 Wita. Kecuali Jumat, para tukang libur.

BACA JUGA: Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

Atas nama seluruh warga, jamaah, pengurus, dan takmir masjid, Yayak menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa syukur, masjid As-Syafi’iyah begitu diperhatikan dan dibantu oleh Rachmat Hidayat. Pemasangan paving block tersebut kini memudahkan jamaah untuk beribadah. Tak lagi mereka harus khawatir dan waswas, halaman masjid akan becek manakala hujan turun.

Kepada para pengurus dan takmir masjid, Rachmat menyampaikan, bantuan itu bukanlah datang dari dirinya. Melainkan dari seorang hamba Allah yang ingin membantu umat, namun memercayakan penyaluran bantuan tersebut melalui dirinya.

Rachmat menuturkan, dirinya hanya bertindak sebagai penyambung lidah rakyat. Pihak yang menjembatani kepentingan umat. Sehingga kata Anggota Komisi VIII DPR RI ini, ucapan terima kasih sepantasnya untuk hamba Allah yang begitu dermawan telah membantu kepentingan umat.

“Alhamdulilah, syukur kita pada Allah, jika melalui bantuan ini, seluruh masyarakat dan jamaah Masjid As-Syafi’iyah kini bisa menjadi lebih nyaman dan lebih khusyuk dalam beribadah,” imbuh Rachmat, sembari melanjutkan pemantauan dan melihat langsung tukang yang sedang bekerja.

Kepada media, Yayak menuturkan, proses pengajuan bantuan paving blok tesebut begitu sederhana. Hanya melalui sambungan telepon, kemudian langsung terealisasi.

“Kebetulan, ada warga kami yang rumahnya persis di depan masjid kenal dengan beliau, Pak Rachmat. Kami meminta bantuan agar bagaimana caranya hajat jamaah Masjid As-Syafi’iyah bisa disampaikan. Sekiranya pun ada hal yang dibutuhkan dari pengurus masjid dan jamaah, akan kami siapkan,” tutur Yayak.

Betapa bersyukurnya warga dan jamaah masjid ini. Begitu hajat tersebut disampaikan melalui sambungan telepon, pada saat itu juga, usulan paving block ini langsung disetujui oleh Rachmat. Hari berikutnya, seluruh material yang dibutuhkan datang, bersamaan dengan para tukang yang siap mengerjakan pemasangannya.

“Sungguh kami sangat bersyukur pada Allah. Kami juga benar-benar terharu. Begitu dimudahkannya jalan yang diberikan Allah kepada kami melalui Pak Rachmat,” kata Yayak.

Pada kesempatan pertama berkumpul, doa pun dipanjatkan seluruh jamaah di masjid. Mereka bermunajat kepada Allah SWT untuk memberikan anugerah dan maghfirah bagi mereka yang telah mengulurkan tangan membantu pembangunan masjid tersebut.

Atas semua itu, Rachmat berikhtiar untuk terus menata hati dan meluruskan niat. Dia tak ingin bantuan pembangunan tempat ibadah ini dikait-kaitkan dengan kepentingan politik.

Pun jika kini bantuan penyaluran bantuan ini muncul di pemberitaan media, semata sebagai bagian dari tanggung jawab dan akuntabilitas untuk kepercayaan dan amanah yang telah dititipkan seorang hamba Allah pada dirinya.

BACA JUGA: Kepatuhan Pelayanan Publik di NTB, Harus Tetap di Zona Hijau

Selain itu, Rachmat pun meneguhkan komitmen. Sebagaimana PDI Perjuangan, partai tempatnya bernaung yang memiliki komitmen untuk terus bergotong royong membangun tempat ibadah.

Dan mendukung setiap usaha dan langkah dakwah yang bertujuan untuk membangun masyarakat yang memiliki akhlakul karimah, Rachmat berikhtiar melakukan hal serupa. Rachmat ingin berkhidmat untuk terus melayani umat. ***

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan NTB, Aidy Furqan mengatakab, hasil Survei BPS NTB sejalan dengan berbagai inovasi pendidikan 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Long From Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Provinsi NTB yang dirilis BPS NTB, Senin (30/01/23), bahwa terjadi peningkatan taraf pendidikan antar generasi, ditanggapi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB, Dr. H. Aidy Furqan,M.Pd.

BACA JUGA: Taraf Pendidikan Antar Generasi di NTB Meningkat

Menurutnya, Hasil SP2020 BPS Provinsi itu sejalan Ikhtiar memajukan Pendidikan di NTB.

“Sejalan dengan ikhtiar pemprov NTB untuk dapat terus memajukan pendidikan NTB, dimulai dari menetapkan arah kebijakan pembangunan pendidikan. Di antaranya, meningkatkan akses pendidikan yang berkeadilan, meningkatkan mutu dan daya saing dan Meningkatkan peran serta masyarakat,” kata Aidy Furqan.

Dijelaskan, berbagai inovasi dihadirkan untuk terus memajukan pendidikan di NTB, sehingga menghadirkan generasi yang mampu berdaya saing. 

“Pemprov NTB membentuk berbagai inovasi-inovasi yang mampu mewujudkan arah kebijakan tersebut,” tuturnya.

Inovasi – inovasi tersebut, di antaranya: menetapkan strategi THE POWER OF 5P meliputi Profile, Penampilan, Pelayanan, Peran serta dan Prestasi. 

Untuk memajukan SMA ditetapkan program unggulan diantaranya SMA Gemilang Prestasi, SMA Terbuka, Sekolah Penggerak. 

Sedang untuk memajukan SMK ditetapkan strategi belajar Project Based Learning (PjBL) and Production Based Learning (PBL), SMK Gemilang Karya,SMK BLUD dan Untuk memajukan SLB, diprogramkan SLB Vokasi, layanan pendidikan inklusif dan lain-lain. 

BACA JUGA: Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

Namun, dalam Aidy Furqan tidak menyinggung disparitas atau kesenjangan peningkatan kualitas pendidikan antara desa-kota. ***

Statistisi Madya Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Arrief Chandra Setiawan merilis penurunan angka kematian ibu dan anak 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB terus mengalami penurunan, penurunan Angka Kematian Bayi (IMR) NTB hampir 90 persen dalam 50 tahun terakhir. 

BACA JUGA: Taraf Pendidikan Antar Generasi di NTB Meningkat

Hal tersebut disampaikan berdasarkan rilis Long Form Sensus Penduduk 2020 oleh Statistisi Madya BPS Prov. NTB, Dr. Arrief Chandra Setiawan, SST, M.Si,Senin (30/01/23). 

“Dalam rentang waktu 50 tahun (periode 1971-2022) terakhir, penurunan Angka Kematian Bayi di Provinsi NTB hampir 90 persen. Sedangkan untuk Kematian Maternal di Provinsi NTB hasil Long Form SP2020 tercatat sebesar 257 kematian di antara 100.000 kelahiran hidup,” jelas Arrief. 

Dijelaskan lebih lanjut, IMR atau Angka Kematian Bayi (AKB) NTB cenderung menurun dari 48 per 1000 kelahiran hidup pada Sensus Penduduk 2010 menjadi 24-25 per 1000 kelahiran hidup pada Long Form SP2020. 

Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir tersebut, terdapat 4-5 anak berusia 1-4 tahun selama satu tahun per 1000 anak umur 1-4 tahun. 

Sedangkan untuk angka kematian balita di NTB menunjukkan, setiap 1000 balita NTB, 29-30 di antaranya tidak akan berhasil mencapai umur tepat lima tahun.

BACA JUGA: Kepatuhan Pelayanan Publik di NTB Harus Tetap di Zona Hijau

“Perbaikan sarana dan prasarana kesehatan serta meningkatnya kualitas hidup wanita NTB membuat anak yang baru lahir semakin mampu bertahan hidup,” imbuhnya. ***

Menurut BPS NTB, isu disaparitas desa-kota dalam peningkatan taraf pendidikan, ini perlu perhatian semua pihak

MATARAM.LombokJournal.com ~ Taraf pendidikan di NTB mengalami kenaikan antar generasi milenial yang lahir dari tahun 1981-1996, Generasi X dari tahun 1965-1980 dan Baby Boomer dari tahun 1946-1964. 

Namun Statistisi Madya Badan Pusat Statistik (BPS) NTB, Dr. Arrief Chandra Setiawan, SST

BACA JUGA: Angka Kematian Ibu dan Anak di NTB Menurun

Dr. Arief Chandra Setiawan, SST., M.Si menjelaskan, peningkatan taraf pendidikan antar generasi masih dihadapkan pada isu  disparitas antara desa-kota. 

“Sehingga perlu menjadi perhatian bersama  untuk bersinergi membantu anak-anak mendapatkan layanan pendidikan yang berkualitas  dengan menjaga prinsip “equity of access to quality education” di semua wilayah,” tuturnya.

Ia menyampaikan itu  saat memberikan berita resmi statistik BPS hasil Long From Sensus Penduduk 2020 (SP2020) Provinsi NTB, Senin (30/01/23).

Milenial kelahiran 1981-1996 tidak sekolah sebanyak 2.66 persen, tidak tamat SD sebanyak 6.91 persen, SD sebanyak 22.94 persen, SMP 20.16 persen, SMA sebanyak 31.8 persen, DI/DII/Diii sebanyak 2.82 persen , DIV/S1 sebanyak 12.67 persen, profesi sebanyak 0.12 persen dan S2 sebanyak 0.45 persen. 

Generasi X dari tahun 1965-1980 tidak sekolah sebanyak 11.75 persen, tidak tamat SD sebanyak 16.57 persen, SD sebanyak 32.14 persen, SMP 12.97 persen, SMA sebanyak 18.95 persen, DI/DII/Diii sebanyak 1.14 persen , DIV/S1 sebanyak 6 persen, profesi sebanyak 0.12 persen dan S2 sebanyak 0.43 persen. 

Baby Boomer dari tahun 1946-1964, tidak sekolah sebanyak 30.97 persen, tidak tamat SD sebanyak 24.61 persen, SD sebanyak 26.96 persen, SMP 4.8 persen, SMA sebanyak 7.05 persen, DI/DII/Diii sebanyak 1.09 persen , DIV/S1 sebanyak 4.15 persen, Profesi sebanyak 0.02 persen dan S2 sebanyak 0.35 persen. 

BACA JUGA: Pengukuhan Pengurus Provinsi Kick Boxing NTB

“Mayoritas tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh generasi baby boomer adalah tidak atau belum pernah sekolah, mayoritas tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh generasi x di NTB adalah SD/Sederajat, sementara tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh generasi milenial adalah SMA/Sederajat,” jelasnya.*** 

Menghadiri pengukuhan Pengda Kick Boxing NTB, Sekda NTB berharap Cabor Kick Boxing NTB nisa berprestasi di PON ke-21 di Aceh dan Medan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Cabang Olahraga (Cabor) Kick Boxing ini dihartapkan memberikan kontribusi serta prestasi dalam gelaran PON ke-21 di Aceh dan Medan.

Harapan itu disampaikan  Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si saat menghadiri kegiatan pengukuhan Pengurus Provinsi Kick Boxing NTB periode 2021-2025 di Hotel Lombok Raya, Senin (30/01/23).

BACA JUGA: Kepatuhan Pelayanan Publik di NTB, Harus Tetap di Zona Hijau

Sekda mengucapkan selamat kepada kepengurusan yang telah dikukuhkan atau dilantik. 

“Atas nama Pemprov NTB, saya ucapkan selamat atas pengukuhan yang berjalan dengan lancar, saya berharap kick boxing akan berjaya dan membuat bangga NTB di kancah olahraga manapun tak terkecuali di PON 2024 nanti,” ujar Miq Gite panggilan akrabnya.

Secara kultural Provinsi NTB telah lama memiliki olahraga yang serupa dengan Kick Boxing, misalnya belanjakan, besepok (Lombok) dan ntumbu (Bima).

“Artinya jawara-jawara di NTB sudah ada, namun perlu diasah dengan aturan-aturan yang ada di kick boxing, saya rasa ini tidak akan jadi masalah,” tutur Miq Gite..

Sementara itu Ketua Kick Boxing Indonesia Provinsi NTB terpilih, Junaidi Kasum, mengatakan selain melantik Pengprov, kegitan ini juga melantik dan mengukuhan Pengurus Cabang Kabupaten/Kota Se-NTB. 

Junaidi berjanji akan memberikan berbagai prestasi cabang olahraga Kick Boxing bagi NTB.

“Kami akan siapkan dan berbenah sehingga nanti di PON akan membawa emas bagi NTB,” janji JK panggilan akrabnya.

BACA JUGA: RSJ Mutiara Sukma, Aman Untuk Dikunjungi

Dalam kegiatan ini, tampak hadir Ketua Umum KBI Pusat, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi NTB, Kepala Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Kepala Dinas Pariwisata Provinsi NTB, Sekretaris KONI NTB dan perwakilan Forkompimda Provinsi NTB. ***

Survei zonasi Ombudsman pada tahun 2023 untuk penilaian tahun 2022, kepatuhan pelayanan publik Provinsi NTB dua tahun berturut- turut berada di zoba hijau

MATARAM.LombokJournal.com ~ Tingkat lepatuhan Pelayanan Publik Provinsi NTB diharapkan harus tetap berada di zona hijau.

Karena itu Pemerintah harus mengetahui berbagai kebutuhan atau permasalahan yang ada dimasyarakat.

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan itu saat menerima silaturrahim Ombudsman Republik Indonesia (RI) Perwakilan NTB, Senin (30/01/23). 

Acara silaturahmi yang juga membahas terkait pelayanan publik, Wagub didampingi Kepala Dinas Kominfotik NTB, Najamuddin Amy, di Ruang Kerja Wagub NTB. 

BACA JUGA: Pemprov NTB Terima Penghargaan Kepatuhan Tinggi Pelayanan Publik

“Apa yang dibutuhkan masyarakat, setiap permasalahan yang ada di masyarakat harus dapat kita ketahui bersama. Makanya ada NTB Care sebagai ajang segala pengaduan masyarakat dapat kita ketahui dan aktifnya pimpinan di sosial media sehingga bisa secara langsung berkomunikasi dengan masyarakat,” ungkap Ummi Rohmi. 

Tingkat Kepatuhan Pelayanan Publik Provinsi NTB masih aman di zona hijau dengan indeks pencapaian 80,71 persen di tahun 2022. 

Hasil survei ini dilakukan oleh Ombudsman NTB pada tahun lalu. Kepatuhan standar pelayanan publik yang dilakukan Pemprov NTB telah maksimal, walaupun belum mencapai 100 persen.

Aman di zoba hijau

Dalam data hasil survei zonasi yang dikeluarkan Ombudsman pada tahun 2023 untuk penilaian tahun 2022, Provinsi NTB dua tahun berturut- turut tetap berada di dalam zona hijau.

Kepala Keasistenan Bidang Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan NTB, Muhamad Rosyid Rido menilai Indeks Persepsi Maladministrasi di Provinsi NTB cukup tinggi. 

Indeks Persepsi Maladministrasi bertujuan mengetahui kenyamanan masyarakat dalam memperoleh informasi tentang suatu standar layanan melalui pengukuran persepsi. 

Fokus ditujukan pada empat layanan dasar yaitu layanan di bidang administrasi 

kependudukan, bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang perizinan. 

Sementara itu, Najamuddin menjelaskan, keterbukaan informasi pelayanan dasar di Provinsi NTB telah berjalan dengan baik. Contohnya,  pelayanan kesehatan yang tetap diupgrade baik dari sisi infrastruktur fisik, maupun informasi secara online dan offline.

BACA JUGA: Kadis Kominfotik Ajak GJI Sampaikan Pesan Kebaikan

“Kalau dihubungkan dengan pelayanan dasar, kita punya program penanganan stunting yang cukup gencar dilaksanakan mulai dari sisi intervensi kebijakan dan anggaran,” tutur Najam. 

Berbagai inovasi yang telah dikembangkan di Provinsi NTB, yakni NTB Care, NTB Satu Data, NTB Mall, Posyandu Keluarga, JPS Gemilang sebagai solusi kebangkitan ekonomi di masa pandemi. 

Serta inovasi OPD dengan kehadiran BRIDA, Inovasi SMK menjadi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) SMK dan Teaching Factory untuk mengakselerasi industrialisasi, inovasi industri permesinan, alat transportasi dan sebagainya.***