Aristoteles juga membahas konsep “titik tengah” sebagai prinsip yang dapat membantu untuk mencapai keadilan dan kesempurnaan dalam pemerintahan

lombokjournal.com ~ Pemikiran atau pun gagasan, sudah menjadi suratan, membawa dampak bagi orang lain. Dengan dua formula hasil yang mudah sekali ditebak. Diterima mutlak dan atau ditolak habis-habisan. Relevan kalau kemudian kita membicarakan titik tengah

BACA JUGA : Gubernur NTB Hari Senin Mulai Aktif Berkantor

Pilihan diterima atau ditolak ini malah membawa kerumitan yang indah. Mengapa? Premis sederhananya adalah berlarut-larutnya argumen pada masing-masing pihak. 

Bukan berarti di kubu “diterima” tidak ada kerumitan yang indah. Hanya saja jembatannya seperti sudah tersedia. Sehingga bisa saling bertemu “segagasan”.

Itulah, selalu ada titik tengah, dalam hal ini. Intensitas komunikasi dan saling memberi sudut pandang merupakan rangkaian komitmen yang dilaksanakan bersama. inilah kutub yang sangat manusiawi.

Oleh karenanya, setiap karya selesai bahkan mati, begitu menjadi milik publik. Proses “kehidupan” selanjutnya ada di tangan mereka. Tentu saja dengan pilihan yang ada. Diterima atau ditolak.

Makanya tak heran, jika Titus Maccius Plautus mencetuskan ajimat sakti “homo homini lupus” (dipopulerkan Thomas Hobbes, 1651). “Manusia adalah serigala bagi manusia lain, ketika dia belum menemukan jati dirinya seperti apa”.

Bagaimana halnya jika kita tarik ke soal bernegara? Ada empat diskursus yang melatarinya. 

Pertama , meminjam Hobbes, manusia dalam pemenuhan kepentingannya akan selalu berkonflik satu sama lain. Dengan begitu manusia akan menumpahkan darah manusia lain untuk memenuhi kepentingannya. 

Namun di sisi lain, manusia takut binasa karena keadaan tersebut. Manusia memahami dalam lingkungannya selalu ada yang lebih kuat daripada dirinya, sehingga suatu saat dia akan binasa pula. 

BACA JUGA : Reses Wakil Ketua DPRD Lobar, Siap Perjuangkan Kesejahteraan 

Oleh karena itu, manusia melakukan kontrak sosial untuk membentuk pengatur masyarakat yang dalam karya  Hobbes digambarkan sebagai sebuah raksasa (leviathan). Pengatur tersebut adalah yang pada saat ini kita kenal sebagai negara.

Selanjutnya ini adalah beberapa konsep utama tentang negara menurut Thomas Hobbes:

1.Keadaan Alam 

Hobbes percaya bahwa manusia pada dasarnya adalah makhluk yang egois dan kompetitif. Dalam keadaan alam, manusia hidup dalam keadaan “perang semua melawan semua” (bellum omnium contra omnes), di mana setiap orang berusaha untuk mempertahankan diri dan memenuhi kebutuhannya sendiri.

2.Kontrak Sosial

Untuk menghindari keadaan alam yang tidak stabil dan berbahaya, manusia membuat kontrak sosial dengan membentuk negara. Kontrak sosial ini adalah perjanjian antara individu untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada negara dalam pertukaran untuk keamanan dan perlindungan.

3.Negara Absolut 

Bagi Hobbes, negara harus memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Negara harus memiliki monopoli kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, serta untuk mempertahankan diri dari ancaman luar.

4.Souveren 

Hobbes menggunakan istilah “soveren” untuk menggambarkan negara yang memiliki kekuasaan absolut. Souveren adalah satu-satunya entitas yang memiliki kekuasaan untuk membuat dan menegakkan hukum, serta untuk mempertahankan diri dari ancaman luar.

5.Kewajiban Warga Negara 

Menurut Hobbes, warga negara memiliki kewajiban untuk patuh pada hukum dan perintah negara. Warga negara juga harus siap untuk mempertahankan negara dari ancaman luar.

Ringkasnya, konsep negara menurut Thomas Hobbes adalah sebuah entitas yang memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. 

Negara dibentuk melalui kontrak sosial antara individu, dan warga negara memiliki kewajiban untuk patuh pada hukum dan perintah negara.

Lantas di mana titik tengahnya? Saya kira Hobbes tidak mendukung konsep titik tengah dalam politik, jika ditinjau berdasarkan pandangannya tentang negara dan kekuasaan.

Karena, sekali lagi menurut Hobbes, negara harus memiliki kekuasaan absolut untuk menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia percaya bahwa kekuasaan yang terlalu terbagi atau terlalu lemah akan menyebabkan kekacauan dan perang.

Kedua , dalam bukunya “Etika Nikomakhea”, Aristoteles membahas tentang konsep “titik tengah” (dalam bahasa Yunani, “meson”) sebagai prinsip etika yang penting.

Menurut Aristoteles, titik tengah adalah posisi yang ideal antara dua ekstrem yang berlawanan. Ia percaya bahwa titik tengah ini dapat dicapai melalui proses pemikiran yang rasional dan pengalaman yang luas.

Aristoteles memberikan contoh tentang titik tengah dalam beberapa aspek kehidupan, seperti: 

• Keberanian: titik tengah antara keberanian yang berlebihan (keberanian yang tidak rasional) dan ketakutan yang berlebihan (ketakutan yang tidak rasional).
• Kemurahan hati: titik tengah antara kemurahan hati yang berlebihan (kemurahan hati yang tidak rasional) dan ketidakpedulian yang berlebihan (ketidakpedulian yang tidak rasional).
• Keadilan: titik tengah antara keadilan yang berlebihan (keadilan yang tidak rasional) dan ketidakadilan yang berlebihan (ketidakadilan yang tidak rasional).

Aristoteles percaya bahwa titik tengah ini dapat dicapai melalui proses pemikiran yang rasional dan pengalaman yang luas. Ia juga percaya bahwa titik tengah ini dapat membantu individu untuk mencapai kebahagiaan dan kesempurnaan hidup.

Dalam konteks politik, Aristoteles juga membahas tentang konsep “titik tengah” sebagai prinsip yang dapat dapat membantu untuk mencapai keadilan dan kesempurnaan dalam pemerintahan. Ia percaya bahwa titik tengah ini dapat dicapai melalui proses pemikiran yang rasional dan pengalaman yang luas, serta melalui kerjasama dan dialog antara individu dan kelompok yang berbeda.

Ketiga , dalam pandangan pemikir islam, titik tengah bernegara (al-wasat al siyasi) memiliki beberapa karakteristik yang penting, yaitu:

1. Keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan 

Pemikir Islam seperti Al-Mawardi dan Ibn Khaldun menekankan pentingnya keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan dalam bernegara. Mereka berpendapat bahwa kekuasaan harus digunakan untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam masyarakat.

2. Moderatisme dalam pemerintahan 

Al-Ghazali dan Ibn Taymiyyah menekankan pentingnya moderatisme dalam pemerintahan. Mereka berpendapat bahwa pemerintahan harus menghindari ekstremisme dan fanatisme dalam membuat keputusan.

3. Kepentingan umum di atas kepentingan pribadi 

Ibn Khaldun dan Al-Mawardi menekankan pentingnya memprioritaskan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dalam bernegara. Mereka berpendapat bahwa kepentingan umum harus menjadi prioritas utama dalam membuat keputusan.

4. Keadilan sosial dan ekonomi 

Ibn Khaldun dan Al-Ghazali menekankan pentingnya keadilan sosial dan ekonomi dalam bernegara. Mereka berpendapat bahwa pemerintahan harus memastikan bahwa semua warga negara memiliki akses yang sama kepada sumber daya dan kesempatan.

Dalam pandangan pemikir Islam tersebut, titik tengah bernegara memiliki beberapa manfaat, seperti:

•  Mencegah ekstremisme dan fanatisme dalam pemerintahan
•  Memastikan keadilan sosial dan ekonomi dalam masyarakat
•  Meningkatkan kepercayaan dan kepuasan warga negara terhadap pemerintahan
• Membuat pemerintahan lebih efektif dan efisien dalam membuat keputusan.

Keempat , adakah titik temunya dengan pandangan tentang trias politika? Trias politika, sebagaimana kita ketahui adalah konsep yang dikembangkan oleh Montesquieu, seorang filsuf Perancis, yang menyatakan bahwa kekuasaan negara harus dibagi menjadi tiga cabang, yaitu:

1. Kekuasaan Legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat)
2. Kekuasaan Eksekutif (Presiden atau Perdana Menteri)
3. Kekuasaan Yudikatif (Mahkamah Agung)

Trias politika bertujuan untuk mencegah kekuasaan absolut dan memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok.

Dalam konteks titik tengah, trias politika dapat dianggap sebagai bagian dari konsep tersebut. Hal ini karena trias politika memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu titik, sehingga mencegah ekstremisme dan memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara adil dan proporsional.

Dalam pandangan pemikir Islam, trias politika juga dapat dianggap sebagai bagian dari konsep titik tengah, karena memastikan bahwa kekuasaan negara tidak terkonsentrasi pada satu orang atau kelompok, sehingga mencegah ekstremisme dan memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara adil dan proporsional.

BACA JUGA : Danantara, Super Holding Optimalkan Pengelolaan Asset Negara 

Namun, perlu diingat bahwa trias politika dan titik tengah adalah dua konsep yang berbeda, meskipun keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu memastikan bahwa kekuasaan negara digunakan secara adil dan proporsional.

Begitulah, titik tengah memiliki makna yang penting. “Dan demikianlah Kami menjadikan kamu umat yang moderat (al-wasat) agar kamu menjadi saksi atas manusia dan agar Rasul menjadi saksi atas kamu.” (QS. Al-Baqarah:143)  

#Akuair-Ampenan, 03-03-2025

Gubernur NTB menekankan pentingnya mengenal para pejabat Eselon 2 dan memahami peran mereka dalam pemerintahan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si., mulai aktif berkantor di Sekretariat Daerah Provinsi NTB pada Senin (03/03/25). 

BACA JUGA : Titik Tengah, Posisi Ideal Antara Dua Ektrem 

Dalam kunjungan perdananya, Gubernur meninjau beberapa lokasi strategis, termasuk ruang kerja Gubernur, Gedung Graha Bhakti Praja, dan Biro Pengadaan Barang dan Jasa. 

Usai peninjauan, Gubernur bersama Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., bertemu dengan pejabat Eselon 2 lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Ruang Rapat Anggrek.

“Ini pertama kalinya saya masuk kantor Gubernur. Saya gak akan ngasih briefing panjang lebar hari ini. Nanti saya akan memberikan arahan lebih mendetail setelah serah terima jabatan, termasuk menyampaikan instruksi dan arahan dari para menteri, terutama dari Pak Prabowo yang memberikan arahan panjang lebar,” ujar Gubernur.

BACA JUGA : Safari Ramadhan, Ajang Silaturahmi dan Syukuran Pimpinan Daerah

Pada pertemuan tersebut, Gubernur menekankan pentingnya mengenal para pejabat Eselon 2 dan memahami peran mereka dalam pemerintahan. 

“Yang penting hari ini saya mau kenalan. Saya mau dengar langsung dari teman-teman, siapa yang menangani apa, supaya saya kenal satu per satu,” katanya.

Ia juga memberikan apresiasi kepada Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M.Si., yang telah menjaga roda pemerintahan selama kegiatan retret di Magelang. 

“Terima kasih Pak Sekda sudah menjalankan roda pemerintahan selama masa kegamangan ini. Setelah pelantikan, kami langsung ke Magelang, jadi belum sempat memberikan arahan-arahan,” ungkapnya.

Setelah pertemuan tersebut, Gubernur, Wakil Gubernur, dan Sekda mengunjungi Command Center UPTD Pusat Layanan Digital Diskominfotik. Gubernur menegaskan bahwa seluruh kebijakan yang diambil akan berbasis data. 

BACA JUGA : Reses Wakil Ketua DPRD Lobar, Siap Perjuangkan Kesejahteraan

“Saya berharap fungsi dashboard dari Command Center semakin dikuatkan, agar setiap keputusan yang kita ambil benar-benar didukung oleh data yang akurat,” pungkasnya. *** 

Usai penutupan retret Kepala Daerah se Indonesia, Gubernur NTB menyampaikan komitmennya mendukung arahan Presiden Prabowo majukan Indonesia dan NTB

MAGELANG.LombokJournal.com ~ Presiden RI Prabowo Subianto saat penutupan retret Kepala Daerah se Indonesia menekankan pentingnya kekompakan, hilirisasi, industrialisasi, serta semangat patriotisme dan nasionalisme sebagai kunci percepatan pembangunan daerah dan kemakmuran rakyat. 

BACA JUGA : Safari Ramadhan Ajang Silaturahmi dan Syukuran Kepala Daerah

Retret Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2025 yang berlangsung di Kompleks Akademi Militer (Akmil), Magelang, Jawa Tengah, resmi ditutup pada Jumat (28/02/25).

Para Kepala Daerah yang telah mengikuti kegiatan ini selama delapan hari mengaku mendapatkan banyak wawasan dan inspirasi yang dapat diterapkan di daerah masing-masing.

Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si., seusai penutupan retret menyampaikan komitmennya dalam mendukung arahan Presiden untuk memajukan Indonesia, khususnya NTB.

BACA JUGA : Silaturahmi Gubernur NTB dan Wagub Bersama Kepala Daerah

Ia menegaskan bahwa kesamaan visi dan semangat berkorban menjadi faktor penting dalam mewujudkan kemajuan daerah dan bangsa.

“Intinya satu, kita harus maju. Mulai dari pusat sampai daerah, kita harus punya pikiran yang sama, yaitu memajukan Indonesia. Pengorbanan apa pun yang dibutuhkan untuk memajukan Indonesia, memajukan NTB, harus kita lakukan. Semua harus berkorban, semua harus berjuang bersama,” tegas Miq Iqbal sapaan Gubernur NTB, usai penutupan retret Kepala Daerah di Magelang.

Hal yang sama disampaikan oleh Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., yang berharap hasil dari retret ini dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. 

BACA JUGA : Reses Wakil DPRD Lombok Barat, Siap Perjuangkan Kesejahteraan

“Hari ini kita sudah mengikuti arahan Presiden sekaligus menutup secara resmi kegiatan. Kita berharap apa yang kita pelajari bermanfaat untuk masyarakat kita di wilayah masing-masing,” katanya. ***

Sekda NTB menegaskan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota agar Safari Ramadhan berjalan lancar

MATARAM.LombokJournal.com ~ Menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah/Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipimpin langsung oleh Sekda NTB, Gita Ariadi dan dihadiri oleh Kepala Dinas dan perwakilan OPD Provinsi NTB menggelar rapat persiapan Safari Ramadhan. 

BACA JUGA : Silaturahmi Gubernur NTB dengan Wakil Gubernur dengan Kepala Daerah se NTB

Kegiatan SafarI Ramadhan itu sekaligus silaturahmi dan syukuran atas amanah yang baru diterima oleh kepala daerah yang berlangsung di ruang rapat anggrek Kantor Gubernur NTB, Kamis (27/02/025).

Miq Gita menegaskan pentingnya koordinasi yang matang dengan Pemerintah Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota agar kegiatan Safari ini dapat berjalan lancar. Serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang dikunjungi oleh bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.

“Untuk rangkaian acara ini, saya harapkan koordinasi dengan pemerintah daerah setempat dan diselenggarakan di masjid agung tiap Kabupaten/Kota yang dikunjungi agar mudah mobilisasi,” ucap  miq Gita.

BACA JUGA : Reses Wakil Ketua DPRD Lobar, Siap Perjuangkan Kesejahteraan

Selain itu, Miq Gita menyampaikan Safari Ramadhan tahun 2025 mengusulkan tema yang diangkat terkait silaturahmi serta syukuran terpilihnya Kepala Daerah.

OPD diminta sediakan bingkisan yang diberikan kepada masjid yang dikunjungi berupa sarung, sembako, mukenah, santunan anak yatim dan bibit pohon.

“Karna adanya efisiensi anggaran, saya berharap agar seluruh OPD dan instansi perangkat daerah dapat bekerjasama dalam pengupayaan sumbangan,” Lata Mq Gita pada seluruh peserta rapat yang hadir.

BACA JUGA : IWAPI NTB Harus Jadi Organisasi yang Bermanfaat untuk Masyarakat

Adapun Kabupaten dan Kota yang akan dikunjungi Tim Safari Ramadhan Provinsi NTB dan tanggal pelaksanaanya masih menunggu susunan acara yang akan disiapkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), selaku penanggung jawab kegiatan. Edho/her

Dalam dialog reses itu TGH. Hardiyatullah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat

LOBAR.LombokJournal.com – Wakil Ketua III DPRD Lombok Barat, TGH. Hardiyatullah, M.Pd. bertemu masyarakat dan para pemuda, di Golden Melon, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kamis (27/02/25).

Reses masa persidangan I Tahun Dinas 2024-2025 itu bukan sekedar agenda formalitas, melainkan ruang dialektika antara wakil rakyat dan mereka yang diwakili. Sejak awal, atmosfer forum terasa hangat. 

BACA JUGA : IWAPI NTB Harus Jadi Organisasi Bermanfaar Bagi Masyarakat

Tokoh masyarakat dan pemuda dari berbagai organisasi—seperti Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Lombok Barat, Forum Mahasiswa Lombok Barat (FM Lobar), Karang Taruna Desa Kebon, hingga Gerakan Pemuda Ansor Lombok Barat—turut hadir acara masa reses ini menandakan besarnya ekspektasi pada legislator.

Dalam dialog masa reses itu, TGH. Hardiyatullah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus membuka ruang bagi pemberdayaan pemuda. Salah satu isu yang ia soroti adalah pengelolaan sampah sebagai peluang ekonomi bagi generasi muda. 

BACA JUGA : Bimtek Penguatan Peran PPID/Humas Perangkat Daerah NTB

“Saya akan selalu berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan pemuda, termasuk dalam pengelolaan sampah yang bisa menjadi sumber daya baru,” ujarnya di hadapan peserta reses.

Aspirasi yang dihimpun dalam dialog masa reses ini tidak akan berhenti sebagai catatan diskusi semata. 

“Semua masukan akan kami perjuangkan di DPRD. Saya juga berharap usulan masyarakat dan pemuda ini bisa terus dikawal dalam Musrenbang tingkat kabupaten,” paparnya.

Sebagai Wakil Ketua III DPRD dari Fraksi PKB, Hardiyatullah menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan kebutuhan masyarakat masuk dalam kebijakan pemerintah daerah. 

“Intinya, kami siap memperjuangkan aspirasi warga,” tegasnya.

Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Barat, Faozan, menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam perumusan kebijakan daerah.

“Pemikiran-pemikiran pemuda harus diberdayakan dan diserap dalam regulasi,” ujarnya.

BACA JUGA : PB FASI NTB Bersama Sekda Bahas Persiapan PON 2028

Muhammad Yunus, salah satu peserta reses di Kebon Ayu ini menegaskan satu hal: kebijakan yang baik lahir dari aspirasi yang didengar, bukan sekadar janji yang diulang-ulang.

“Apa tugas legislator dan eksekitif untuk merealisasikan wacana sampah ini. Ini sudah kita mulai dari 2012,” katanya. Ast

Gubernur NTB dan Wagub saat acara silaturahmi ajak Kepala Daerah menjaga kekompakan dan berkolaborasi antardaerah

MAGELANG.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si., bersama Wakil Gubernur, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., b gelar silaturahmi dan menggelar ramah tamah dengan para Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah se-NTB.

BACA JUGA : Reses Wakli Ketua DPRD Lobar, Siap Perjuangkan Kesejahteraan

Acara silaturahmi Gubernur NTB dan Wagub itu berlangsung  di sela kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (26/02/25).

Dalam suasana yang santai dan penuh keakraban, Gubernur NTB dan Wagub mengajak seluruh Kepala dan Wakil Kepala Daerah di NTB untuk terus menjaga kekompakan dalam membangun daerah. 

BACA JUGA : Bimtek Penguatan Peran PPID/Humas Perangkat Daerah NTB

Gubernur NTB menekankan, pentingnya sinergi dan kolaborasi antardaerah guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat NTB. ***

Bimtem atau Bimbingan Teknis ditujukan PPID Pelaksana sebagai garda terdepan sebagai humas masing-masing perangkat daerah

MATARAM.LombokJournal.com ~ Bimbingan Teknis atau Bimtek Penguatan Peran PPID/Humas Perangkat Daerah, mewujudkan NTB Makmur dan Mendunia bertajuk “Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi” berlangsung di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/02/25).

Kegiatan Bimtek yang diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik  Provinsi NTB ini bertujuan untuk mengawal seluruh program visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Periode 2025 – 2030 “NTB Makmur Mendunia”.

BACA JUGA : IWAPI NTB Harus Jadi Organisasi yang Bermanfaat bagi Masyarakat

“Bimtek dipercepat karena kita ingin berkontribusi mengawal seluruh program visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” kata Kepala Diskominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM..

Menurutnya, salah satu yang menjadi perhatiannya saat Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ditetapkan oleh KPU, Gubernur menyampaikan bahwa ingin membawa Provinsi NTB menjadi pemerintahan dengan platform yang terbuka.

Najam juga mengaku mencatat dan mengikuti media sosial Gubernur NTB. Ada dua yang menjadi catatan, pertama bagaimana agar seluruh Kepala OPD bisa menghandle internalnya masing-masing agar jangan sampai terjadi kegaduan kecemasan.

“Itu menunjukkan bahwa Gubernur NTB ingin memberikan kesempatan kepada OPD untuk menata internalnya, jangan sampai ada kegaduhan,” ujar Najam.

Najamuddin  juga mengungkapkan, PPID Utama yang merupakan Diskominfotik NTB tidak bisa bekerja sendiri, butuhnya kolaborasi, sinergitas dengan seluruh PPID Pelaksana.

BACA JUGA : PB FASI NTB Bersilaturahmi bersama Sekda NTB Bahas Persiapan PON 2028 

Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh PPID Pelaksana peserta bimtek, sebagai garda terdepan sebagai humas masing-masing perangkat daerah.

“Wagub NTB sudah menyatakan bahwa terkait dengan kebijakan strategis, program program unggulan nantinya akan dismapaikan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam berbagai agenda dan kesempatan, maka tugas dinas kominfotik sebagai Humas Pemrpov NTB dan PPID Utama memberikan narasi yang didukung dengan data yang valid dari apa yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB  sehingga kita akan sampaiakan rilis resminya,” jelasnya.

Untuk tugas keseharian, tugas pokok yang ada di setiap perangkat daerah, akan disampaikan secara langsung oleh perangkat daerah tersebut selaku PPID Pelaksana dan menyiapkan data untuk masing-masing Kepala OPD dalam menyampaikan informasi.

“Sehingga informasi yang disampaikan bersifat akurat sesuai dengan data yang tersedia. Karenanya apabila ada hal-hal kesulitan dalam bekomunikasi dengan media, misalnya untuk konferensi pers kebutuhan pimpinan, itulah fungsinya PPID Utama dengan Dinas Kominfotik NTB,” kata Najamuddin.

Sementara itu, Dr. Adhar Hakim selaku praktisi kebijakan komunikasi publik, dalam bimtek itu menjadi narasumber dalam bimtek tersebut, menyampaikan materi terkait dengan “PPID dan Kehumasan Makmur Mendunia.

BACA JUGA : Gubernur Iqbal Beri Penegasan Soal Rumah Singgah RSUD NTB

“Humas menjadi satu titik tekan yang sangat penting, terdapat tiga hal yang penting, yaitu data, data dan data,” tuturnya.

Turut hadir mendampingi Kadis Kominfotik NTB dalam bimtek ini, yaitu Sekretaris Dinas Kominfotik NTB, Kepala Bidang IKP, Kepala Bidang PTIK, Kepala Bidang Statistik dan Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi. ***

Pengurus Besar atau PB FASI NTB (Federasi Aero Sport Indonesia) siterima Sekda NTB untuk bahas persiapan jelang PON 2028

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda)NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., menerima kunjungan silaturahmi PB FASI NTB (Federasi Aero Sport Indonesia), bertempat di Ruang Rapat Sekda, Mataram (25/02/25).

BACA JUGA : IWAPI NTB Harus Jadi Organisasi Bermanfaat Bagi Masyarakat

Rombongan PB FASI NTB yang dipimpin Masrda TNI Bambang Gunarto (Staf Khusus KASAU) membahas persiapan olahraga Aerosport  menjelang PON 2028.

Olahraga Aerosport ini dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Olahraga Dirgantara. Sedikitnya ada 9 (sembilan) jenis olahraga dirgantara ini yaitu aero modelling, paralayang, terjun payung, terbang layang, gantole (layang gantung), microlight, pesawat swayasa, paramotor, dan drone.

BACA JUGA : Gubernur Iqbal Beri Penegasan Soal Rumah Singgah di RSUD NTB  

Sekda NTB menyambut baik pengurus FASI NTB yang dengan penuh semangat dan siap sebagai tuan rumah PON 2028 bersama NTT.

“Dengan masuknya cabang olahraga Aerosport ini menjadi daya tarik destinasi yang ada di NTB,” tuturnya.

Diharapkan dengan diselenggarakan PON 2028 di NTB sebagai tuan rumah nantinya terjadinya proses distribusi para atlet terbaik yang akan bertanding dengan baik dan mengolahragakan masyarakat bisa dirasakan.

BACA JUGA : Wagub NTB Ajak Keluarga Bima-Dompu Rajut Kebersamaan

Saat menyambut pengurus FASI NTB, Sekda Miq Gite didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan kepala Dinas Pariwisata NTB. ***

Ketua IWAPI NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi akan melepas tongkat estafet kepemimpinannya untuk meneruskan estafet kepemimpinan kepada penerus 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pergantian kepemimpinan menjadi momentum untuk mengingat kembali langkah dalam membangun organisasi yang memiliki manfaat untuk masyarakat.

Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P di acara Musyawarah Daerah (Musda) Ke-VII. 

BACA JUGA : Gubernur NTB Beri Penagasan Soal Rumah Singgah di RSUD NTB

Acara itu diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Hotel Golden Palace, Mataram, Selasa (25/02/25).

“Sedih itu bukan karna meninggalkan jabatan tetapi mengingat kembali hal-hal kecil dalam membangun organisasi sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Umi Dinda.

Umi Dinda berharap IWAPI mampu bersaing menjadi organisasi yang terus berinovasi, berkolaborasi dan bersinergi untuk sama-sama membangun NTB Makmur Mendunia.

BACA JUGA : Wagub NTB Ajak Warga Bima – Dompu Rajut Kebersamaan

“Harapan saya, IWAPI akan semakin eksis dan meningkat kiprahnya pada masa-masa mendatang,” katanya.

Ketua IWAPI NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi akan melepas tongkat estafet kepemimpinannya dan menyatakan kesiapannya meneruskan estafet kepemimpinan kepada penerus yang memenuhi syarat dan memastikan program-program IWAPI dapat berjalan secara konsisten.

“Sudah waktunya estafet kepemimpinan IWAPI dilanjutkan oleh kader-kader terbaik,” ujarnya.

Dengan transisi kepemimpinan yang terencana, IWAPI NTB diharapkan dapat menjadi wadah bagi wanita pengusaha tanpa mengenal usaha kecil, menengah maupun besar.

BACA JUGA : Nonton Bareng Pelantikan Gubernur dan Wagub NTB

Tapi mampu memberikan kualitas produk yang dapat dipasarkan dengan cakupan yang lebih luas menuju Indonesia emas. *** 

 Gubernur Iqbal menilai persoalan rumah singgah itu muncul karena informasi yang baik harus sampai kepada masyarakat sehingga tidak menjadi berita negatif

MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal memberikan arahan tegas dalam menyikapi persoalan Rumah Singgah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB pada Rapat Terbatas secara virtual, Sabtu (22/02/25).

“Saya turut prihatin atas kejadian seperti ini,” ungkap Gubernur Iqbal via Zoom di sela waktu rehat Orientasi Kepemimpinan Kada dan Wakada 2025 di Magelang.

BACA JUGA : Gubernur NTB Ikuti Retret di Akmil Magelang

Gubernur Iqbal  menyatakan rasa prihatinnya terhadap persoalan yang terjadi. Sekaligus memberikan penegasan penting dalam arahannya, yaitu pertama, agar rumah singgah tersebut diberikan ijin dan  kesempatan kembali kepada keluarga pasien untuk tetap tinggal di rumah singgah tersebut, sampai kita menemukan tempat yang pasti sebagai solusi permanen. 

Kedua, Untuk siapa pun yang mengalami luka baik itu security dan atau masyarakat mohon untuk di berikan pengobatan  sampai sembuh.

Ketiga, Gubernur Iqbal menegaskan perlunya komunikasi publik kita diperbaiki. Menjadi hal penting dalam hal seperti ini, karena informasi yang baik harus sampai kepada masyarakat sehingga tidak menjadi berita negatif yang tidak sesuai dengan fakta yang ada. 

Terkadang persoalan yang terjadi bukan hanya pada persoalan substantifnya. Tapi lebih pada persoalan cara berkomunikasi antara pihak pemberi layanan publikb (RSUD) dengan pasien/keluarga pasien dan masyarakat.

“Oleh karenanya komunikasi publik kita harus diperbaiki,” tegas Gubernur Iqbal.

Sementara itu, Wakil Gubernur NTB,  Indah Dhamayanti Putri, SE., M. I. P akan segara melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait sehingga dapat memastikan Rumas Singgah RSUD Provinsi NTB dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.

BACA JUGA : Wagub NTB Ajak Warga Bima – Dompu Rajut Kebersamaan

“Kami akan sampaikan apa yang menjadi arahan Bapak Gubernur NTB, serta kami akan melibatkan Dinas Sosial juga untuk membahas hal ini,” tuturnya.

Di awal rapat virtual, Direktur RSUD NTB melaporkan singkat bahwa kondisi saat ini untuk rumah singgah sudah tidak representatif, jadi ingin dilakukan relokasi. 

Kami sudah melakukan sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien, dan saudara kita yang disana sudah bersedia, dan saat ini sudah proses pembangunan rumah singgah. Harapan kami, di tempat yang baru para pasien dan keluarga pasien dapat mendapatkan kemudahan akses ke poli, masjid, area masak, dan lain sebagainya. 

Namun, permasalahan muncul saat adanya provokasi kepada para penghuni rumah singgah. 

“Pada faktanya, kami akan merelokasi rumah singgah sehingga para keluarga pasien lebih nyaman. Kami mencoba siapkan akses yang lebih luas dan jalan masuk yang lebih mudah dan luas”, lapor Direktur RSUD NTB kepada Gubernur dan Wagub NTB.

BACA JUGA : Tarif Perdagangan dan Dampak Perang Dagang

Turut hadir dalam rapat virtual tersebut, Asisten 2 Setda NTB, Asisten 3 Setda NTB, Direktur RSUD Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Prov. NTB dan Kepala Dinas Kominfotik Prov. NTB. ***