Safari Ramadhan Ajang Silaturahmi dan Syukuran Pimpinan Daerah
Sekda NTB menegaskan koordinasi dengan Pemerintah Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota agar Safari Ramadhan berjalan lancar
MATARAM.LombokJournal.com ~ Menyambut bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah/Tahun 2025, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) yang dipimpin langsung oleh Sekda NTB, Gita Ariadi dan dihadiri oleh Kepala Dinas dan perwakilan OPD Provinsi NTB menggelar rapat persiapan Safari Ramadhan.
Kegiatan SafarI Ramadhan itu sekaligus silaturahmi dan syukuran atas amanahyang baru diterima oleh kepala daerah yang berlangsung di ruang rapat anggrek Kantor Gubernur NTB, Kamis (27/02/025).
Miq Gita menegaskan pentingnya koordinasi yang matang dengan Pemerintah Daerah di masing-masing Kabupaten/Kota agar kegiatan Safari ini dapat berjalan lancar. Serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat yang dikunjungi oleh bapak Gubernur dan Wakil Gubernur NTB.
“Untuk rangkaian acara ini, saya harapkan koordinasidengan pemerintah daerah setempat dan diselenggarakan di masjid agung tiap Kabupaten/Kota yang dikunjungi agar mudah mobilisasi,” ucap miq Gita.
Selain itu, Miq Gita menyampaikan Safari Ramadhan tahun 2025 mengusulkan tema yang diangkat terkait silaturahmi serta syukuran terpilihnya Kepala Daerah.
OPD diminta sediakan bingkisan yang diberikan kepada masjid yang dikunjungi berupa sarung, sembako, mukenah, santunan anak yatim dan bibit pohon.
“Karna adanya efisiensi anggaran, saya berharap agar seluruh OPD dan instansi perangkat daerah dapat bekerjasama dalam pengupayaan sumbangan,” Lata Mq Gita pada seluruh peserta rapat yang hadir.
Adapun Kabupaten dan Kota yang akan dikunjungi Tim Safari Ramadhan Provinsi NTB dan tanggal pelaksanaanya masih menunggu susunan acara yang akan disiapkan oleh Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) dan Biro Administrasi Pimpinan (Adpim), selaku penanggung jawab kegiatan. Edho/her
Reses Wakil Ketua DPRD Lobar, Siap Perjuangkan Kesejahteraan
Dalam dialog reses itu TGH. Hardiyatullah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat
LOBAR.LombokJournal.com – Wakil Ketua III DPRD Lombok Barat, TGH. Hardiyatullah, M.Pd. bertemu masyarakat dan para pemuda, di Golden Melon, Desa Kebon Ayu, Kecamatan Gerung, Kamis (27/02/25).
TGH. Hardiyatullah, M.Pd bersialog masa reses
Reses masa persidanganI Tahun Dinas 2024-2025 itu bukan sekedar agenda formalitas, melainkan ruang dialektikaantara wakil rakyat dan mereka yang diwakili. Sejak awal, atmosfer forum terasa hangat.
Tokoh masyarakat dan pemuda dari berbagai organisasi—seperti Pimpinan Daerah Pemuda Muhammadiyah (PDPM) Lombok Barat, Forum Mahasiswa Lombok Barat (FM Lobar), Karang Taruna Desa Kebon, hingga Gerakan Pemuda Ansor Lombok Barat—turut hadir acara masa reses ini menandakan besarnya ekspektasi pada legislator.
Dalam dialog masa reses itu, TGH. Hardiyatullah menegaskan komitmennya untuk memperjuangkan kesejahteraan masyarakat. Sekaligus membuka ruang bagi pemberdayaan pemuda. Salah satu isu yang ia soroti adalah pengelolaan sampah sebagai peluang ekonomi bagi generasi muda.
“Saya akan selalu berjuang untuk kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan pemuda, termasuk dalam pengelolaan sampah yang bisa menjadi sumber daya baru,” ujarnya di hadapan peserta reses.
Aspirasi yang dihimpun dalam dialog masa reses ini tidak akan berhenti sebagai catatan diskusi semata.
“Semua masukan akan kami perjuangkan di DPRD. Saya juga berharap usulan masyarakat dan pemuda ini bisa terus dikawal dalam Musrenbang tingkat kabupaten,” paparnya.
Sebagai Wakil Ketua III DPRD dari Fraksi PKB, Hardiyatullah menegaskan bahwa prioritas utama adalah memastikan kebutuhan masyarakat masuk dalam kebijakan pemerintah daerah.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua Pemuda Muhammadiyah Lombok Barat, Faozan, menekankan pentingnya keterlibatan generasi muda dalam perumusan kebijakan daerah.
“Pemikiran-pemikiran pemuda harus diberdayakan dan diserap dalam regulasi,” ujarnya.
Muhammad Yunus, salah satu peserta reses di Kebon Ayu ini menegaskan satu hal: kebijakan yang baik lahir dari aspirasi yang didengar, bukan sekadar janji yang diulang-ulang.
“Apa tugas legislator dan eksekitif untuk merealisasikan wacana sampah ini. Ini sudah kita mulai dari 2012,” katanya. Ast
Silaturahmi Gubernur NTB dan Wagub dengan Kepala Daerah
Gubernur NTB dan Wagub saat acara silaturahmi ajak Kepala Daerah menjaga kekompakan dan berkolaborasi antardaerah
MAGELANG.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si., bersama Wakil Gubernur, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.I.P., b gelar silaturahmi dan menggelar ramah tamah dengan para Kepala Derah dan Wakil Kepala Daerah se-NTB.
Acara silaturahmi Gubernur NTB dan Wagub itu berlangsung di sela kegiatan retreat di Akademi Militer (Akmil) Magelang, Jawa Tengah, pada Rabu (26/02/25).
Dalam suasana yang santai dan penuh keakraban, Gubernur NTB dan Wagub mengajak seluruh Kepala dan Wakil Kepala Daerah di NTB untuk terus menjaga kekompakan dalam membangun daerah.
Gubernur NTB menekankan, pentingnya sinergi dan kolaborasi antardaerah guna mewujudkan pembangunan yang lebih baik bagi masyarakat NTB. ***
Bimtek Penguatan Peran PPID/Humas Perangkat Daerah NTB
Bimtem atau Bimbingan Teknis ditujukan PPID Pelaksana sebagai garda terdepan sebagai humas masing-masing perangkat daerah
MATARAM.LombokJournal.com ~ Bimbingan Teknis atau Bimtek Penguatan Peran PPID/Humas Perangkat Daerah, mewujudkan NTB Makmur dan Mendunia bertajuk “Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik dan Diseminasi Informasi” berlangsung di Ruang Rapat Tambora Kantor Gubernur NTB, Selasa (25/02/25).
Kegiatan Bimtek yang diselenggarakan Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB ini bertujuan untuk mengawal seluruh program visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB Periode 2025 – 2030 “NTB Makmur Mendunia”.
“Bimtek dipercepat karena kita ingin berkontribusi mengawal seluruh program visi misi Gubernur dan Wakil Gubernur NTB,” kata Kepala Diskominfotik NTB, Dr. Najamuddin Amy, S.Sos., MM..
Menurutnya, salah satu yang menjadi perhatiannya saat Gubernur dan Wakil Gubernur NTB ditetapkan oleh KPU, Gubernur menyampaikan bahwa ingin membawa Provinsi NTB menjadi pemerintahan dengan platform yang terbuka.
Najam juga mengaku mencatat dan mengikuti media sosial Gubernur NTB. Ada dua yang menjadi catatan, pertama bagaimana agar seluruh Kepala OPD bisa menghandle internalnya masing-masing agar jangan sampai terjadi kegaduan kecemasan.
“Itu menunjukkan bahwa Gubernur NTB ingin memberikan kesempatan kepada OPD untuk menata internalnya, jangan sampai ada kegaduhan,” ujar Najam.
Najamuddin juga mengungkapkan, PPID Utama yang merupakan Diskominfotik NTB tidak bisa bekerja sendiri, butuhnya kolaborasi, sinergitas dengan seluruh PPID Pelaksana.
Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh PPID Pelaksana peserta bimtek, sebagai garda terdepan sebagai humas masing-masing perangkat daerah.
“Wagub NTB sudah menyatakan bahwa terkait dengan kebijakan strategis, program program unggulan nantinya akan dismapaikan langsung oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB dalam berbagai agenda dan kesempatan, maka tugas dinas kominfotik sebagai Humas Pemrpov NTB dan PPID Utama memberikan narasi yang didukung dengan data yang valid dari apa yang disampaikan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur NTB sehingga kita akan sampaiakan rilis resminya,” jelasnya.
Untuk tugas keseharian, tugas pokok yang ada di setiapperangkat daerah, akan disampaikan secara langsung oleh perangkat daerah tersebut selaku PPID Pelaksana dan menyiapkan data untuk masing-masing Kepala OPD dalam menyampaikan informasi.
“Sehingga informasi yang disampaikan bersifat akurat sesuai dengan data yang tersedia. Karenanya apabila ada hal-hal kesulitan dalam bekomunikasi dengan media, misalnya untuk konferensi pers kebutuhan pimpinan, itulah fungsinya PPID Utama dengan Dinas Kominfotik NTB,” kata Najamuddin.
Sementara itu, Dr. Adhar Hakim selaku praktisi kebijakan komunikasi publik, dalam bimtek itu menjadi narasumber dalam bimtek tersebut, menyampaikan materi terkait dengan “PPID dan Kehumasan Makmur Mendunia.
“Humas menjadi satu titik tekan yang sangat penting, terdapat tiga hal yang penting, yaitu data, data dan data,” tuturnya.
Turut hadir mendampingi Kadis Kominfotik NTB dalam bimtek ini, yaitu Sekretaris Dinas Kominfotik NTB, Kepala Bidang IKP, Kepala Bidang PTIK, Kepala Bidang Statistik dan Kepala Bidang Persandian dan Keamanan Informasi. ***
PB FASI NTB Bersama Sekda NTB Bahas Persiapan PON 2028
Pengurus Besar atau PB FASI NTB (Federasi Aero Sport Indonesia) siterima Sekda NTB untuk bahas persiapan jelang PON 2028
MATARAM.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda)NTB, Drs. H. Lalu Gita Ariadi, M. Si., menerima kunjungan silaturahmiPB FASI NTB (Federasi Aero Sport Indonesia), bertempat di Ruang Rapat Sekda, Mataram (25/02/25).
Sekda NTB (tengah) didampingi Kadis Pemuda dan Olahraga NTB
Rombongan PB FASI NTB yang dipimpin Masrda TNI Bambang Gunarto (Staf Khusus KASAU) membahas persiapan olahraga Aerosport menjelang PON 2028.
Olahraga Aerosport ini dalam Bahasa Indonesia dikenal dengan nama Olahraga Dirgantara. Sedikitnya ada 9 (sembilan) jenis olahraga dirgantara ini yaitu aero modelling, paralayang, terjun payung, terbang layang, gantole (layang gantung), microlight, pesawat swayasa, paramotor, dan drone.
Sekda NTB menyambut baik pengurus FASI NTB yang dengan penuh semangat dan siap sebagai tuan rumah PON 2028 bersama NTT.
“Dengan masuknya cabang olahraga Aerosport ini menjadi daya tarik destinasi yang ada di NTB,” tuturnya.
Diharapkan dengan diselenggarakan PON 2028 di NTB sebagai tuan rumah nantinya terjadinya proses distribusipara atlet terbaik yang akan bertanding dengan baik dan mengolahragakan masyarakat bisa dirasakan.
Saat menyambut pengurus FASI NTB, Sekda Miq Gite didampingi Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga dan kepala Dinas Pariwisata NTB. ***
IWAPI NTB Harus Jadi Organisasi Bermanfaat Bagi Masyarakat
Ketua IWAPI NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi akan melepas tongkat estafet kepemimpinannya untuk meneruskan estafet kepemimpinan kepada penerus
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pergantian kepemimpinan menjadi momentum untuk mengingat kembali langkah dalam membangun organisasi yang memiliki manfaat untuk masyarakat.
Hal itu dikatakan Wakil Gubernur NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P di acara Musyawarah Daerah (Musda) Ke-VII.
Acara itu diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia (IWAPI) Nusa Tenggara Barat yang berlangsung di Hotel Golden Palace, Mataram, Selasa (25/02/25).
“Sedih itu bukan karna meninggalkan jabatan tetapi mengingat kembali hal-hal kecil dalam membangun organisasi sehingga bermanfaat bagi masyarakat,” tutur Umi Dinda.
Umi Dinda berharap IWAPI mampu bersaing menjadi organisasi yang terus berinovasi, berkolaborasi dan bersinergi untuk sama-sama membangun NTB Makmur Mendunia.
“Harapan saya, IWAPI akan semakin eksis dan meningkat kiprahnya pada masa-masa mendatang,” katanya.
Ketua IWAPI NTB, Hj. Baiq Diyah Ratu Ganefi akan melepas tongkat estafet kepemimpinannya dan menyatakan kesiapannya meneruskan estafet kepemimpinan kepada penerus yang memenuhi syarat dan memastikan program-program IWAPI dapat berjalan secara konsisten.
“Sudah waktunya estafet kepemimpinan IWAPI dilanjutkan oleh kader-kader terbaik,” ujarnya.
Dengan transisi kepemimpinan yang terencana, IWAPI NTB diharapkan dapat menjadi wadah bagi wanita pengusaha tanpa mengenal usaha kecil, menengah maupun besar.
Tapi mampu memberikan kualitas produk yang dapat dipasarkan dengan cakupan yang lebih luas menuju Indonesia emas. ***
Gubernur Iqbal Beri Penegasan Soal Rumah Singgah di RSUD NTB
Gubernur Iqbal menilai persoalan rumah singgah itu muncul karena informasi yang baik harus sampai kepada masyarakat sehingga tidak menjadi berita negatif
MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal memberikan arahan tegas dalam menyikapi persoalan Rumah Singgah di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Provinsi NTB pada Rapat Terbatas secara virtual, Sabtu (22/02/25).
“Saya turut prihatin atas kejadian seperti ini,” ungkap Gubernur Iqbal via Zoom di sela waktu rehat Orientasi Kepemimpinan Kada dan Wakada 2025 di Magelang.
Gubernur Iqbal menyatakan rasa prihatinnya terhadap persoalan yang terjadi. Sekaligus memberikan penegasan penting dalam arahannya, yaitu pertama, agar rumah singgah tersebut diberikan ijin dan kesempatan kembali kepada keluarga pasien untuk tetap tinggal di rumah singgah tersebut, sampai kita menemukan tempat yang pasti sebagai solusi permanen.
Kedua, Untuk siapa pun yang mengalami luka baik itu security dan atau masyarakat mohon untuk di berikan pengobatan sampai sembuh.
Ketiga, Gubernur Iqbal menegaskan perlunya komunikasi publikkita diperbaiki. Menjadi hal penting dalam hal seperti ini, karena informasi yang baik harus sampai kepada masyarakat sehingga tidak menjadi berita negatif yang tidak sesuai dengan fakta yang ada.
Terkadang persoalan yang terjadi bukan hanya pada persoalan substantifnya. Tapi lebih pada persoalan cara berkomunikasi antara pihak pemberi layanan publikb (RSUD) dengan pasien/keluarga pasien dan masyarakat.
“Oleh karenanya komunikasi publik kita harus diperbaiki,” tegas Gubernur Iqbal.
Sementara itu, Wakil Gubernur NTB, Indah Dhamayanti Putri, SE., M. I. P akan segara melakukan koordinasi dengan stakeholders terkait sehingga dapat memastikan Rumas Singgah RSUD Provinsi NTB dapat dimanfaatkan oleh masyarakat.
“Kami akan sampaikan apa yang menjadi arahan Bapak Gubernur NTB, serta kami akan melibatkan Dinas Sosial juga untuk membahas hal ini,” tuturnya.
Di awal rapat virtual, Direktur RSUD NTB melaporkan singkat bahwa kondisi saat ini untuk rumah singgah sudah tidak representatif, jadi ingin dilakukan relokasi.
Kami sudah melakukan sosialisasi kepada pasien dan keluarga pasien, dan saudara kita yang disana sudah bersedia, dan saat ini sudah proses pembangunan rumah singgah. Harapan kami, di tempat yang baru para pasien dan keluarga pasien dapat mendapatkan kemudahan akses ke poli, masjid, area masak, dan lain sebagainya.
Namun, permasalahan muncul saat adanya provokasi kepada para penghuni rumah singgah.
“Pada faktanya, kami akan merelokasi rumah singgah sehingga para keluarga pasien lebih nyaman. Kami mencoba siapkan akses yang lebih luas dan jalan masuk yang lebih mudah dan luas”, lapor Direktur RSUD NTB kepada Gubernur dan Wagub NTB.
Turut hadir dalam rapat virtual tersebut, Asisten 2 Setda NTB, Asisten 3 Setda NTB, Direktur RSUD Provinsi NTB, Kepala Dinas Kesehatan Prov. NTB dan Kepala Dinas Kominfotik Prov. NTB. ***
Gubernur NTB Ikuti Retret di Akmil Magelang
Bersama para gubernur, bupati, dan wali kota terpilih, Gubernur NTB Lalu Iqbal tiba di Lapangan Rindam IV Diponegoro, Jumat (21/02), sekitar pukul 15.00 WIB
JATENG.LombokJournal.com ~ Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal, S.IP., M.Si. mengikuti retretdi Akademi Militer (Akmil) Magelang sebagai bagian dari pembekalan untuk menyelaraskan visi dan misi antara pemerintah pusat dan daerah.
Dari sana, rombongan menaiki bus menuju Akmil di kawasan Lembah Tidar, Magelang, untuk mengikuti pembekalan dengan pola pelatihan ala militer selama sepekan penuh, mulai hari ini hingga 28 Februari mendatang. iw/adp
Danantara, Super Holding Optimalkan Pengelolaan Asset Negara
Pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan asset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.
Catata Agus K Saputra
lombokjournal.com ~ Pemerintah akan meluncurkan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) atau Danantara pada 24 Februari nanti. Danantara akan menjadi salah satu strategi pemerintah untuk merealisasikan investasi besar masuk dan mendukung program-program nasional.
Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN), Luhut Binsar Pandjaitan menilai, pembentukan Danantara merupakan merupakan langkah yang luar biasa dan strategis dari Presiden Prabowo Subianto. Nantinya Danantara bisa menjadi sumber pendanaan baru bagi keuangan negara.
“Ini satu langkah lagi yang sangat baik dengan kita memasukkan international standard management masuk di perusahaan-perusahaan negara ini. Nah ini saya pikir juga satu langkah besar yang hebat yang diputuskan oleh Presiden,” kata Luhut, dalam acara Economic Insight 2025 di Westin Hotel Jakarta, Rabu (19/02/25) [detikFinance, 19-02-2025: 12.15Wib].
Tak tanggung-tanggung, suntikan dana awal Danantara sebesar 20 miliar atau setara Rp 325 triliun (kurs Rp16.260 per dollar AS). Dana tersebut diambil dari sisa efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Danantara sendiri merupakan akronim dari Daya Anagata Nusantara. Daya berarti kekuatan, Anagata memiliki arti masa depan, sementara Nusantara merupakan Tanah Air Indonesia. Sehingga, Danantara mencerminkan kekuatan ekonomi yang menjadi energi masa depan Indonesia.
Danantara merupakan lembaga yang dibentuk guna pengelola investasi (sovereign wealth fund) pemerintah di berbagai sektor. Adapun tujuan pembentukan Danantara adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan asset negara dengan skala besar dan koordinasi yang lebih baik.
Perubahan Ketiga UU
Pembentukan Danantara mengacu pada perubahan ketiga atas Undang-undang (UU) Nomor 19 Tahun Tahun 2003 tentang BUMN. Revisi UU tersebut disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada 4 Februari 2025, yang mengatur tugas serta fungsi Danantara sebagai badan pengelola investasi.
Merujuk dokumen draf Rancangan UU BUMN, struktur entitas baru yang digadang-gadang menjadi cikal bakal super holding BUMN terdiri atas tiga komponen, yaitu Dewan Pengawas, Dewan Penasehat, dan Badan Pengelola Danantara.
Dalam Pasal 3N RUU tersebut, Dewan Pengawas BPI Danantara terdiri atas Menteri BUMN sebagai Ketua merangkap anggota, perwakilan dari Kementerian Keuangan sebagai anggota, dan pejabat negara atau pihak lain yang ditunjuk oleh Presiden sebagai anggota. Dengan demikian, Menteri BUMN Erick Thohir akan menjabat sebagai Ketua Dewan Pengawas BPI Danantara.
Sebagai badan pengelola investasi, Danantara akan melakukan pengelolaan aset negara untuk membiayai proyek-proyek berkelanjutan di berbagai sektor strategis seperti energi terbarukan, pengembangan industri manufaktur, hilirisasi sumber daya alam, hingga ketahanan pangan.
Diharapkan seluruh proyek tersebut dapat berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional hingga 8 persen per tahun.
“Semua proyek ini akan berkontribusi untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi kami sebesar 8 persen. Pada saat yang sama, kami tetap teguh pada komitmen kami untuk memberantas korupsi,” papar Prabowo.
Pemerintah menargetkan aset yang dikelola Danantara mencapai lebih dari 900 miliar dollar AS (sekitar Rp 14.000 triliun), dengan nilai investasi awal yang disiapkan mencapai 20 miliar dollar AS atau setara Rp 325,8 triliun.
Kedepannya Danantara bisa menjadi katalisator pertumbuhan ekonomi dengan mengkonsolidasikanasset-aset penting dan mengoptimalkan entitas kekayaan negara untuk meningkatkan kesejahteraan nasional dan daya saing global, sekaligus memanfaatkan sumber daya tersebut untuk mendukung target dan program pemerintah.
Untuk diketahui, BUMN yang telah tergabung dalam Danantara sebagai tahap awal antara lain: Bank Mandiri, Bank BRI, Bank BNI, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), PT Pertamina, PT Telkom Indonesia dan holding pertambangan Indonesia Persero (MIND Id).
Meniru Temasek
Berdasarkan dokumen profil BPI Investasi Danantara, Danantara dibentuk untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi yang tinggi, inklusif, dan berkualitas selama 5 tahun ke depan.
Tujuan akhirnya adalah menciptakan pengelolaan investasi yang lebih efisien dan terpadu, dengan meniru model pengelolaan investasi seperti Temasek di Singapura.
Sebagai informasi, Temasek adalah perusahaan holding yang berfokus pada investasi global yang dimiliki oleh pemerintah Singapura. Temasek didirikan pada tahun 1974 untuk mengelola asset dan investasi secara komersial.
Portofolio saham Temasek tak hanya di dalam negeri. Temasuk juga mengendalikan saham perusahaan-perusahaan di luar Singapura. Sebagai contoh, di Indonesia, Temasek menjadi pemegang saham terbesar kedua di Telkomsel melalui Singapore Telecom Mobile TTE/Singtel.
Bisa dikatakan, Temasek adalah contoh dari pembentukan super holding yang sudah sangat sukses karena memberikan keuntungan bagi Singapura dari investasi-investasinya yang tersebar di banyak negara.
Super holding BUMN adalah pengelolaan perusahaan-perusahaan yang sahamnya dimiliki pemerintah di bawah satu grup perusahaan yang dikelola oleh unsur profesional. Super holding terbentuk dari gabungan holding.
Dengan kata lain, holding adalah perusahaan induk yang membawahi beberapa perusahaan lain yang berada dalam satu grup perusahaan. Sedangkan super holding merupakan gabungan dari holding-holding perusahaan tersebut.
Mengutip laman resmi Temasek Singapura, Temasek diambil dari kata Tumasik, ucapan orang Majapahit (Jawa) dalam menyebut Pulau Singapura sebagai Tumasik. Dalam Bahasa Melayu, tasik atau tumasik berarti laut atau danau.
Temasek lahir dari eksperimen pemimpin Singapura Lee Kuan Yew untuk mengelola aset pemerintah yang saat itu berbentuk badan usaha yang dikelola di bawah Kementerian Keuangan Singapura.
Saat itu ada 35 perusahaan yang bisa disebut BUMN Singapura. Perusahaan-perusahaan ini terus mengalami pertumbuhan aset dan laba seiring dengan kemajuan ekonomi Singapura.
Goh Keng Swee, Menteri Keuangan pertama Singapura (1959-1965, 1967-1970), mencetuskan ide bahwa pengelolaan bisnis perusahaan tak boleh bercampur aduk dengan pemerintahan.
Menurut Goh Keng Swee, urusan bisnis perusahaan bukan urusan pemerintah, sehingga Singapura perlu mendirikan entitas terpisah dari birokrasi yang mengelola bisnis-bisnis tersebut (Kompas.com 20-02-2025: 11.47 Wib).
Perbandingan Aset
Menurut Bisnis.com (23-10-2024: 15.35 Wib), nilai aset portofolio Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tercatat jauh lebih besar dibandingkan entitas kekayaan negara Singapura, Temasek dan Khazanah Berhad milik pemerintah Malaysia.
Berdasarkan laporan keuangan gabungan yang dirilis Kementerian BUMN, total aset dari 65 perusahaan pelat merah mencapai Rp10.401,5 triliun sepanjang 2023. Jumlah tersebut naik 6,26% dari tahun sebelumnya yakni Rp9.788,64 triliun.
Sementara itu, Temasek yang dikenal sebagai salah satu investor terbesar di dunia, mencatatkan total nilai portofolio sebesar S$389 miliar hingga Maret 2024. Nilai ini sekitar Rp4.610,99 triliun dengan kurs Rp11.853 per dolar Singapura.
Adapun Khazanah Berhad secara grup mencatatkan total aset 165,84 miliar ringgit sepanjang 2023 atau sekitar Rp596,24 triliun dengan kurs Rp3.595 per ringgit Malaysia.
Dengan modal tersebut, Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo meyakini super holding BUMN yang kini sedang dirancang pemerintah, memiliki potensi besar untuk melampaui kinerja Temasek ataupun Khazanah.
“Kita tahu di dunia ada seperti Temasek dan ada seperti Khazanah. Kami yakin BUMN akan bisa lebih hebat dari entitas-entitas ini di dunia,” kata Kartika atau akrab disapa Tiko di Gedung Kementerian BUMN, Senin (21/10/24).
Bahkan, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memperkirakan, Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) dapat mengantongi keuntungan hingga hingga 25 miliar dollar AS atau setara Rp 407,5 triliun (asumsi kurs Rp 16.300).
Keuntungan ini didapatkan dari pengelolaan sebagian aset Danantara yang sebesar 900 miliar dollar AS atau Rp 14.670 triliun.
“Danantara dengan asetnya, 900 miliar dollar AS, asumsikan kita bisa mengelola ini sekitar 100 miliar dollar AS, itu banyak sekali. Lihat keuntungannya, kita bisa mengumpulkan dana dengan mudah, 20-25 miliar dollar AS. Jadi kita bisa investasi sendiri,” ujar Luhut saat acara Economic Outlook 2025 di The Energy Building, Jakarta, Kamis (20/2/2025) [Kompas.com 20-02-2025: 12.24 Wib].
Kebal Hukum?
Dilansir dari Kompas.com (20/2/2025), Danantara tidak bisa diproses atau diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Apakah Danantara kebal hukum?
Ekonom sekaligus Direktur Eksekutif Sagara Institute Piter Abdullah Redjalam memberikan pandangannya soal ini. Menurut dia, nantinya Danantara akan mengacu pada aturan baru yang tertuang dalam UU BUMN.
“Danantara sudah mengadopsi ketentuan di dalam Undang-undang BUMN yang baru itu, sehingga dia tidak diproses atau diperiksa oleh BPK, oleh KPK,” jelas Piter usai acara The Economic Insights 2025 di Jakarta, Rabu (19/2/2025).
“Tetapi, kalau seandainya terjadi tindak pidana di dalamnya, ya tetap diproses hukum,” lanjutnya.
Ia menjelaskan, Danantara akan disupervisi oleh Dewan Pengawas Danantara. Selain itu, DPR juga masih akan berperan untuk mengawasi Danantara.
“Hukum masih berperan di Danantara, bukan berarti Danantara itu kebal hukum dan tidak bisa disentuh oleh hukum,” papar Piter.
Piter menambahkan, pembentukan Danantara dimaksudkan untuk pengelolaan BUMN yang lebih profesional. Dikarenakan selama ini, saat BUMN mengalami kerugian, selalu ada pihak yang disalahkan.
Dengan kondisi tersebut, banyak pihak lantas menuduh hal itu menjadi kriminalisasi. Padahal, kerugian BUMN tersebut bisa jadi merupakan kejadian bisnis yang memang berpotensi untuk salah dan rugi.
“Seringkali lalu dia kemudian dianggap korupsi karena kebijakan yang dia ambil kemudian merugikan negara,” papar Piter.
Dengan Undang-undang BUMN yang baru atau Business Judgement Rule (BJR), lanjut dia, apabila BUMN mengalami kerugian dan kebijakan diambil secara benar melalui tata kelola yang baik dan tidak terjadi conflict of interest, maka pengambil kebijakan atau direksi BUMN tidak dipersalahkan.
Namun, pengambil kebijakan atau direksi BUMN tetap bisa diproses secara hukum ketika dalam pengambilan keputusan terjadi conflict of interest dan tidak melakukan tata kelola yang baik.
Penutup
Menurut Executive Director at Sinergi BUMN Institute Achmad Yunus (dalam
kumparanBiSNIS, 28 September 2024: 14.03 Wib), politisasi dan birokratisasi dinilai menjadi salah satu masalah di Kementerian BUMN.
Persoalan ini muncul karena saat ini BUMN memiliki induk dalam bentuk Kementerian. Hal ini pun banyak menimbulkan konflik kepentingan.
Salah satu solusinya adalah transformasi BUMN menjadi super holding. Dengan keberadaan super holding, penunjukan komisaris dari perusahaan-perusahaan BUMN harus lebih mengedepankan kompetensi. Ini adalah salah satu langkah untuk mencegah BUMN dari politisasi dan lebih mengutamakan pertimbangan bisnis melalui kompetensi.
Di sisi lain, birokrasi dengan persetujuan berjenjang di Kementerian BUMN membuat perusahaan-perusahaan BUMN sering kehilangan momentum bisnis.
Dengan demikian, transformasi BUMN sebagai super holding dapat memangkas sistem, tata kelola sampai pengambilan keputusan. Oleh karenanya, super holding ini mengembalikan BUMN pure sebagai entitas bisnis negara yang independent, mandiri dan agility.
#Akuair-Ampenan, 21-02-2025
Wagub NTB Ajak Keluarga Bima-Dompu Rajut Kebersamaan
Wagub NTB ajak masyarakat NTB di Jakarta membantu memperjuangkan kepentingan NTB dalam lima tahun ke depan
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur (Wagub) NTB, Hj. Indah Dhamayanti Putri, SE., M.I.P, usai dilantik Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, di Istana Negara Jakarta, menghadiri tasyakuran pelantikan yang diselenggarakan oleh keluarga besar Bima-Dompu di Jakarta, Kamis (20/02/25).
Selain menyampaikan terima kasih pada masyarakat NTB, Wagub mengajak warga NTB MErajut kembali kebersamaan dan kemesraan untuk membangun NTB yang makmur dan mendunia
Menurut Wagub Dinda (sapaan wagub), setiap provinsi dan daerah memiliki mimpi yang sama, yaitu mendapatkan kesempatan untuk bekerja sebaik mungkin selama lima tahun ke depan, mewujudkan harapan masyarakat, serta mensejahterakan warga NTB.
Namun, Wagub Dinda mengingatkan bahwa ke depan, tantangan yang dihadapi tidak akan mudah, terutama dengan instruksi Presiden untuk melakukan efisiensi anggaran.
Karena itu, setiap program dan kebijakan harus disesuaikan dengan kondisi fiskal yang ada agar tetap bisa menjawab kebutuhan masyarakat.
Dalam kesempatan ini, Umi Dinda juga meminta bimbingan dan masukan dari para sesepuh serta tokoh NTB di Jakarta yang memiliki akseske berbagai lembaga dan kementerian. Ia berharap sinergi ini dapat membantu memperjuangkan kepentingan NTB bersama Gubernur dalam lima tahun ke depan.
“Semoga sentuhan-sentuhan pembangunan yang kita harapkan, terutama dalam mewujudkan keseimbangan dan pemerataan pembangunan antara Pulau Sumbawa dan Pulau Lombok, dapat benar-benar terwujud,” kata Wagub..
Seiring berakhirnya Pilkada, Wagub NTB yang baru dilantik itu mengajak seluruh masyarakat untuk meninggalkan perbedaan yang terjadi selama proses pemilihan.
Ia menegaskan bahwa dinamika politik yang sempat muncul adalah bagian dari pembelajaran demokrasi bagi masyarakat NTB.
