Operasi Pasar untuk Stabilisasi Harga Selama Ramadhan

Operasi Pasar murah dilakukan untuk memastikan stabilisasi harga-harga pasar yang sempat bergejolak

MATARAM.LombokJournal.com ~ Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi NTB, H. Lalu Gita Ariadi, memantau Operasi Pasar Stabilisasi Harga Selama Ramadhan di Pasar Mandalika, Pasar Sindu, Pasar Pagesangan dan Pasar Kebon Roek, Kamis (30/03/23).

BACA JUGA: MXGP 2023, Bang Zul Temui Nirwan Bakrie dan Dirut LION Group

Sekda mengatakan, operasi pasar murah untuk stabilasi harga kebutuhan pokok yang bergejolak

“Ketika harga beberapa komoditas kebutuhan pokok masyarakat meningkat, angka inflasi bergerak naik, TPID ( Tim Pengendali Inflasi Daerah ) NTB lakukan konsolidasi hingga aksi di lapangan,” tutur Miq Gite. 

Saat memantau pasar itu, Sekda NTB didampingi jajaran Polda NTB, Dinas Perhubungan, Dinas Perdagangan, Pol PP, Dinas Pertanian, Dinas Ketahanan Pangan, Kantor Perwakilan BI, BULOG, TPID Pemkab/Pemkot se NTB.

“Berjuang bersama memastikan ketersediaan barang kebutuhan pokok,  kelancaran distribusi, harga yg terjangkau dan kegiatan pasar murah,” kata Sekda.

Ia mengatakan, Operasi Pasar Murah dapat memberikan pengaruh bagi harga-harga pasar yang sempat bergejolak, namun bangkit kembali.  

BACA JUGA: Sekda NTB Minta TPID Provinsi/Kabupaten/Kota Bersinergi

“Alhamdulillah dengan operasi pasar murah yg intens diberbagai tempat, harga-harga yang sempat bergejolak mulai normal kembali,” tutup Miq Gite.***

 




MXGP 2023, Bang Zul Temui Nirwan Bakrie dan Dirut LION Group

Jelang MXGP 2023, Gubernur NTB melakukan pertemuan dengan Nirwan Bakrie dan Dirut LION Group

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Jelang penyelenggaraan MXGP 2023, Gubernur NTBZulkieflimansyah bertemu Nirwan Bakrie dari TV One dan Dirut Lion Group, Kamis (30/03/23).

Dalam pertemuan itu dibahas persiapan mematangkan persiapan MXGP 2023 yang akan di laksanakan di NTB pada bulan Juni-Juli mendatang.

BACA JUGA: Gubernur NTB Bahas MXGP 2023 bersama Wamen BUMN

LION Group bersedia menjadi Airlines Partner untuk MXGP 2023

Di kediaman Nirwan Bakrie, membicarakan kemungkinan berbagai event nasional dan internasional di NTB yang akan di liput langsung oleh TV ONE.

“Alhamdulillah nampaknya Bang Iwan (Nirwan Bakrie) setuju,” jelas Bang Zul.

TV ONE akan menyiarkan secara langsung MXGP Lombok dan Sumbawa dan menjadi Media Partner MXGP.

Dalam kesempatan lain, Bang Zul juga bertemu dengan Dirut LION Group dan Super Jet di Kantor LION Jakarta.

“Karena mahalnya tiket Lombok Bima, kami minta agar frekwensi penerbangan ke Bima bisa di tambah dan harga tiket bisa ditekan,” katanya.

BACA JUGA: Waspada, NTB akan Alami Musim Kemarau Lebih Awal

LION Group juga bersedia menjadi Airlines Partner untuk MXGP 2023 di Lombok dan Sumbawa, NTB. ***

 

 




Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, 19-25 April 2023    

Pemerintah telah menetapkan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama lebaran tahun ini selama tujuh hari,  yang awalnya pada 21-26 April berubah menjadi tanggal 19 – 25 April 2023 

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama lebaran ini diputuskan dalam Rapat Tingkat Menteri (RTM).

Yakni Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, MenPANRB Abdullah Azwar Anas dan Menaker Ida Fauziah, yang dihadiri  Menko PMK Muhadjir Effendy.

Surat Keputusan Bersama tiga menteri yang menetapkan Hari Libur Nasional dan cuti bersama 2023 Rapat Tingkat Menteri itu terkait Evaluasi Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri tentang Hari Libur Nasional & Cuti Bersama 2023, berlangsung di Ruang Rapat Menko PMK Lt.8, Jakarta Pusat, Rabu (29/03/23).

BACA JUGA: Provinsi NTB Siap-siap Hadapi Musim Kemarau

SKB tiga menteri itu ditandatangani oleh MenPANRB, Menaker dan Menag, dan disaksikan  disaksikan Menko PMK Muhadjir Effendy. 

“Rapat terkait Evaluasi SKB 3 Menteri Tentang Hari Libur Nasional & Cuti Bersama 2023 ini merupakan tindak lanjut dari arahan Bapak Presiden Joko Widodo dalam rapat internal yang meminta libur dan cuti bersama yang awalnya pada 21-26 April diubah menjadi tanggal 19 – 25 April 2023, ” ujar Muhadjir Effendy dalam konferensi pers yang dilansir dari laman Kemenag.go.id, hari Rabu (29/03).  

Menurutnya, pertimbangan mengeser cuti bersama ini untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk mengambil cuti lebih awal.

Sehingga dapat menghindari terjadinya penumpukan massal pada puncak mudik 2023 yang diperkirakan bersamaan dengan perayaan Idulfitri 1444H. 

Ia menambahkan, berdasarkan hasil survey Kemenhub yang dilakukan secara periodik tiap tahun menjelang Idulfitri, tahun ini yang akan mudik sebanyak 123 juta orang.

Jumlah itu naik dari tahun sebelumnya yang hanya 85 juta. 

Muhajir berharap, seluruh pemangku kepentingan melakukan Asesmen secara berkala, mengantisipasi secara berkala mobilitas masyarakat saat mudik Idulfitri tahun 2023.

BACA JUGA: Pesan Ramadhan: Tak Ada yang Abadi, Semua Pasti Berlalu

“Sehingga pelaksanaan operasional pengendalian arus mudik bisa berjalan dengan baik, ” tandas Muhadjir. ***




Gubernur NTB Bahas MXGP 2023 Bersama Wamen BUMN

Bertemu Wakil Menteri BUMN, Gubernur NTB membicarakan penyelenggaraan MXGP 2023  di Lombok 

JAKARTA.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, bertemu dengan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo, membahas izin penggunaan Selaparang sebagai lokasi MXGP di Lombok, Selasa (29/03/23).

BACA JUGA: Sirkuit 459 Lantan Jadi Alternatif Penyelenggaraan MXGP

Gubernur NTB mengatakan Wamen BUMN berkolaborasi dengan Pemda NTB

Dalam kesempatan itu keduanya juga sempat membicarakan BUMN yang ada di NTB.

“Alhamdulillah beliau setuju,dan senang BUMN kita bisa berkolaborasi dengan Pemda NTB,” ungkap Bang Zul.

Kota Mataram dan Sumbawa, bakal menjadi tuan rumah kejuaraan dunia Motorcross Grand Prix (MXGP) 2023

Sesuai rencana, MXGP 2023 seri Samota Sumbawa bakal berlangsung 22-26 Juni, sedangkan di Kota Mataram digelar satu pekan berikutnya yakni 29-30 Juni dan finalnya pada 2 Juli 2023. ***

BACA JUGA: Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, 19-25 April

 

 




PDI Perjuangan Siap Rebut Kursi DPR RI Dapil Sumbawa

Siapkan Caleg petarung ideologis, PDI Perjuangan pasang target tinggi untuk meraih kursi DPR RI untuk Dapil di NTB pada Pemilu 2024

MATARAM.LombokJournal.com ~ Mesin partainya dipanaskan, dan PDI Perjuangan mencanangkan target tinggi pada Pemilu 2024. Partai berlambang banteng itu menargetkan kursi DPR RI di dua Dapil di Nusa Tengara Barat dapat terisi. 

Sedang untuk DPRD Provinsi NTB, targetnya menambah tiga kursi dari perolehan Pemilu 2019.

Hal itu terungkap saat DPD PDIP NTB menggelar Rakor Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Legislatif DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, yang digelar di kantor DPD PDIP NTB di Jalan Lingkar Selatan, Kota Mataram, Selasa (28/03/23) sore hingga petang.

BACA JUGA: Waspada, NTB akan Alami Musim Kemarau Lebih Awal

PDI Perjuangan pasang target tinggi untuk DPR RI Dapil NTB

Rakor tersebut dihadiri Ketua DPP PDIP Bidang Ideologi dan Kaderisasi, Djarot Saiful Hidayat, yang membuka langsung kegiatan tersebut. 

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu hadir bersama Ketua DPP Bidang Industri, Ketenegakerjaan dan Jaminan Sosial, Nusyirwan Soejono. 

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB, H Rachmat Hidayat menegaskan, kedisiplinan dalam berpartai harus terus dijunjung para kader. 

Sebagai contoh, ketika kegiatan dijadwalkan pada pukul 13.00 WITA, maka kader sudah seharusnya bersiap sebelum pukul 13.00 WITA.

“Kader PDIP di NTB harus melihat dan meniru Pak Djarot dan Pak Nusyirwan yang sudah berkeliling ke semua daerah di Indonesia, tapi bisa datang ke NTB tepat waktu,” kata Rachmat.

Ditegaskan, menjunjung tinggi kedisiplinan adalah dedikasi seorang pemimpin. Rachmat tak akan pernah berhenti menuntut dedikasi tersebut dari seluruh kader PDI Perjuangan di seluruh Bumi Gora.

Anggota DPR RI Dapil Pulau Lombok ini pun memberi contoh, bagaimana dirinya terus menanamkan sikap disiplin dalam berpartai. 

Salah satunya misalnya, Rachmat mengajak kader PDIP NTB untuk berziarah ke Makam Bung Karno di Blitar dan Makam Gus Dur di Jombang. Saat kunjungan itu, rombongan NTB disambut oleh Ketua DPRD hingga Wali Kota Blitar.

“Jadi izin Pak Djarot, karena disipilin harus terus ditegakkan di NTB, maka model kepemimpinan yang sedikit keras untuk semata-mata mendidik para kader agar tertib harus saya lakukan,” ujar Rachmat.

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Desak Pemda Siapkan Anggaran Pemulangan Jenasah

Ia menegaskan, sikap tegas dan tertib yang selama ini dilakukan dalam kepemimpinan partai di NTB, adalah buah sikap sayang dan peduli Rachmat pada para kadernya.

Terkait proses penjaringan calon DPR, DPRD provinsi hingga Kabupaten/Kota, Rachmat menjelaskan, pihaknya telah melakukan empat kali pleno, yang berpatokan pada Peraturan Partai Nomor 25-A.

Rachmat membuat kebijakan, agar daerah pemilihan (Dapil) yang kosong bisa terisi, maka pihaknya mewajibkan dapil yang terisi untuk membantu dapil yang kosong tersebut. 

Terlebih, dari delapan dapil di Provinsi NTB, pihaknya menargetkan dapat meraih tujuh kursi di Pemilu 2024. Itu artinya, ada peningkatan jumlah tiga kursi dari  pemilu tahun 2019. 

PDIP NTB pun kini sudah merekrut caleg dari berbagai latar belakang. Termasuk dari tokoh agama. PDI Perjuangan NTB kini juga punya tokoh Bamusi yang dicalonkan di kursi DPR RI.

“Untuk di Loteng kita juga sudah merekrut tokoh NU dan Muhammadiyah untuk masuk sebagai caleg,” ungkap Rachmat.

Untuk perebutan kursi DPR RI di Dapil Pulau Sumbawa, pihaknya menugaskan Bupati KSB, HW Musyaifirin untuk bergerak sebagai Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) untuk bisa meraih satu kursi di DPR RI di Pemilu 2024. 

“Kalian harus pahami, jika Pak Jokowi sudah datang ke Bima, juga Sumbawa dan KSB di Pulau Sumbawa. Itulah simbol, kader partai harus bergerak untuk merebut kursi di Pulau Sumbawa,” tandasnya.

Kerja-kerja luar biasa juga kata Rachmat dilakukan di Lombok Timur sehingga juga bisa kembali seperti tahun 1987, saat dirinya memimpin PDIP di sana hingga tahun 1999. 

Saat itu, kursi di Lotim bisa diraih sebagai Wakil Ketua DPRD.

BACA JUGA: Pesan Ramadhan: Tidak Ada yang Abadi Semua Pasti Berlalu

Petarung Ideologis

Sementara itu, Djarot Saiful Hidayat mengatakan, pihaknya menargetkan  rakor Penjaringan dan Penyaringan Bacaleg di semua wilayah Indonesia bisa tuntas akhir bulan ini. Penempatan para bacaleg harus merujuk pada peraturan partai. Selain itu, para caleg PDIP itu, wajib menjadi petarung ideologis. 

“Yang utama itu, bacaleg  yang harus  ditempatkan adalah sosok yang bisa meraih kursi. Kenapa saya ingatkan hal ini, sebab ada kecenderungan di banyak tempat, caleg kita bertempur dengan kawannya sendiri,” ungkap Djarot.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menyarankan agar suara partai dapat bertambah dengan target yang sudah ditentukan, tentunya pembagian wilayah antarcaleg harus menjadi hal yang utama.

Selain itu, para caleg yang hanya memikirkan zona aman dan bersikap egois harus perlu dipertimbangkan untuk dicalonkan di Pemilu 2024. 

Sebab, Djarot menargetkan bahwa di DPR RI dapil Pulau Sumbawa harus bisa terisi.

Selanjutnya, DPRD NTB yang memiliki delapan dapil, harus dapat meraih satu kursi per dapilnya. Begitu pun di Kota Bima yang memiliki empat dapil, harus setiap dapilnya terisi.

“Termasuk juga di Kabupaten Bima, Lombok Tengah. Intinya, semua dapil itu harus terisi, dan itu akan kita cek. Ini karena tahun 2024, kita ingin menjadi pemenang pemilu. Maka, penempatan caleg itu jangan asal-asalan,” tegas Djarot. 

Terkait tipologi NTB yang masuk katagori daerah agamis. Djarot memastikan hal itu menjadi peluang bagus bagi para kader PDIP NTB untuk bisa bekerja meraup suara. Asalkan daerah basis bisa tetap dikelola. 

Selanjutnya,  jiwa PDIP sebagai partai yang bisa mengayomi siapapun. Utamanya, adalah kaum minoritas harus terus digelorakan oleh bacaleg di masyarakat.

“Jadi, kerja bacaleg jika ingin partai meraup kursi besar adalah dengan banyak berbagi bersama rakyat. PDIP butuh butuh petempur idiologis, yang selalu bonding bersama rakyat. Pokoknya, kader NTB jangan pesimistis, tetap berkerja seperti yang dilakukan Pak Haji Rachmat Hidayat selalu bersama rakyat,” tandas Djarot. 

BACA JUGA: Parpol Pendatang Baru, Sulit  Dapat Dukungan di Pemilu 2024

Bahaya Khilafah

Dalam kesempatan itu, Djarot juga meminta para kader PDIP untuk terus membumikan salam Pancasila yang dikenalkan oleh Ketua Umum DPP PDIP, Hj Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Dewan Pengarah BPIP. 

Hal ini lantaran banyak masyarakat sudah terbius dengan idiologi lain. Parahnya, anak muda saat ini, sudah mulai tidak paham akan  idiologi Pancasila 

Djarot lantas membuka hasil Survei SMRC yang menyebutkan, sistem khilafah sangat diterima baik dan disetujui oleh warga di Pulau Sumatera dengan raihan 48 persen. Selanjutnya di Pulau Sulawesi, ada sekitar 43 persen yang setuju akan sistem khilafah. Dan berikutnya di urutan ketiga adalah wilayah Jawa Barat.

Hasil survei ini kata Anggota DPR RI ini jelas memperlihatkan, idiologi khilafah untuk mengembalikan bangsa Indonesia sebagai negara Islam yang sejak era Bung Karno memang ada, kini mulai tumbuh kembali.

BACA JUGA: Ulama Jangan Jauhi Politik, Ini Harapan Bang Zul

“Maka, hasil survei itu jadi alarm untuk kita para kader yang jelas berideologi Pancasila, untuk melawan hal-hal yang berlawanan dengan konstitusi negara,” jelas Djarot Saiful.***

 

 




Waspada, NTB akan Alami Musim Kemarau Lebih Awal

Kepala BMKG mengingatkan, Pemerintah Daerah yang wilayahnya mengalami musim kemarau lebih cepat agar waspada, lebih siap dan antisipatif

LombokJournal.com ~  Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan salah satu awal wilayah yang akan mengalami musim kemarau lebih awal pada April mendatang.

Wilayah lain yang juga mengalami musim kemarau lebih awal pada April meliputi Bali dan NTT, serta sebagian besar Jawa Timur.  

BACA JUGA: Provinsi NTB Siap-siap Hadapi Musim Kemarau

Sedangkan wilayah yang normal, yang memasuki musim kemarau bulan Mei 2023, meliputi sebagian besar Jawa Tengah, Yogyakarta, sebagian besar Jawa Barat, sebagian besar Banten, sebagian Pulau Sumatera bagian selatan, dan Papua bagian selatan.

Pemerintah Daerah yang wilayahnya mengalami musim kemarau lebih cepat diminta waspada
Dwikorita Karnawati

Hal itu disampaikan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), Dwikorita Karnawati dalam keterangan resminya beberapa waktu lalu,  Selasa (7/3/2023).

Dikatakan, prediksi BMKG musim kemarau 2023 akan tiba lebih awal dari sebelumnya. Selain itu, curah hujan yang turun selama musim kemarau diprediksi akan normal hingga lebih kering dibandingkan biasanya.

Puncak musim kemarau 2023 diprediksikan terjadi di Agustus 2023. 

Dwikorita menjelaskan, wilayah yang baru memasuki musim kemarau bulan Juni 2023 meliputi Jakarta, sebagian kecil Pulau Jawa, sebagian besar Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, sebagian besar Riau, sebagian besar Sumatera Barat, sebagian Pulau Kalimantan bagian selatan, dan sebagian besar Pulau Sulawesi bagian utara.

“Awal Musim Kemarau 2023 umumnya diprediksi pada April 2023 (119 ZOM, 17 persen), Mei 2023 (156 ZOM, 22 persen), Juni 2023 (155 ZOM, 22 persen). Adapun sifat hujan, pada periode musim kemarau 2023 diprakirakan, bawah normal 327 ZOM (47 persen), normal 327 ZOM (47 persen), dan atas normal sebanyak 45 ZOM (6,4 persen),” jelas Dwikorita.

BACA JUGA: Bank Sampah Harus Dioptimalkan untuk Pengumpulan Sampah

Terkait prakiraan dinamika atmosfer-laut Dwikorita menyebutkan, hingga akhir Februari 2023 kondisi ENSO berada pada fase La Nina lemah. La Nina diprediksi akan segera beralih ke fase netral pada periode Maret 2023 dan bertahan hingga semester pertama 2023.

Sedangkan, pada semester kedua, terdapat peluang sebesar 50-60 persen, kondisi Netral akan beralih menuju Fase El Nino.Indian Ocean Dipole (IOD) saat ini berada pada kondisi netral. Dan diprediksi akan bertahan hingga akhir 2023.

Menyikapi situasi tersebut, BMKG menghimbau Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, institusi terkait, dan seluruh masyarakat untuk lebih siap dan antisipatif.

Yakni kemungkinan dampak musim kemarau terutama di wilayah yang mengalami sifat musim kemarau bawah normal (lebih kering dibanding biasanya).

“Wilayah tersebut diprediksi mengalami peningkatan risiko bencana kekeringan meteorologis, kebakaran hutan dan lahan, dan kekurangan air bersih. Perlu aksi mitigasi secara komprehensif untuk mengantisipasi dampak musim kemarau yang diperkirakan akan jauh lebih kering dari tiga tahun terakhir,” jelasnya.

BACA JUGA: NTB Tingkat Inlasinya di Atas Rata-rata Nasional

Pemerintah Daerah dan masyarakat, diharapkan lebih optimal melakukan penyimpanan air pada akhir musim hujan ini untuk memenuhi danau, waduk, embung, kolam retensi, dan penyimpanan air buatan lainnya di masyarakat, melalui gerakan memanen air hujan. ***

Sumber: BMKG

 




Bank Sampah Harus Dioptimalkan untuk Pengumpulan Sampah

Wagub NTB berharap, Pemprov NTB merajut agar semua bank sampah dioptimalkan dalam pengumpulan sampah

MATARAM.LombokJoirnal.com ~ Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalilah berharap, semua sampah terakumulasi dan terolah dengan baik. 

“Paling penting sekarang adalah teknisnya. Bagaimana semua sampah itu terakumulasi dan terolah, itu yang kita inginkan,” kata Wagub NTB.

BACA JUGA: Provinsi NTB Siap-siap Hadapi Musim Kemarau

Hal itu disampaikan saat rapat terkait pengolahan sampah dalam meyakinkan row material untuk pabrik sampah NTB, di ruang kerja Wagub, Senin (27/03/23).

Menurutnya, masih menjadi PR bersama, bagaimana mengumpulkan sampah, dan bagaimana fungsi Pemprov NTB merajut semua agar semua bank sampah dioptimalkan dalam pengumpulan sampah, kemudian dibawa ke pabrik.

“Sekarang bagaimana cara kita mengumpulkan sampah sebanyak banyaknya di NTB ini untuk bisa tetap tersedia,” ungkap Ummi Rohmi.

BACA JUGA: NTB Tingkat Inflasinya di Atas Rata-rata Nasional

Pihak Asosiasi Daur Ulang Plastik Indonesia (ADUPI) Herry juga mengatakan, dari data yang diperoleh, dari kebutuhan 9 ton per hari disini hanya bisa menyediakan 7 ton.

Masih kekurangan 2 ton per hari, sehingga perlu kerja keras lagi untuk menggerakkan masing-masing pengumpulan dan pemilahan supaya bisa mengisi.

BACA JUGA: Posyandu Terintegrasi dengan Bank Sampah di Desa Sesela

ADUPI juga diharapkan berkoordinasi dengan intens, menjadi partner dalam membantu permasalahan sampah dan semakin bisa mengumpulkan potensi sampah yang ada di Provinsi NTB. ***

 




NTB Tingkat Inflasinya Di Atas Rata-rata Nasional

Rakor pengendalian Inflasi secara virtual yang dipimpin Mendagri Tito Karnavian, terungkap NTB Salah satu yang tingkat inflasinya tinggi 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Provinsi NTB termasuk salah satu Provinsi di Indonesia yang tingkat inflasinya di atas rata-rata Nasional pada bulan Februari 2023.

Tingkat inflasi Provinsi NTB 6,30 persen, Kota Jambi 6,83 persen dan tertinggi di Sibolga Sumatera Utara 6,91 persen.

Hal itu terungkap saat Gubernur NTB, Zulkieflimansyah, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) secara virtual yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri,  M. Tito Karnavian di Ruang Rapat Timur, Pendopo Gubernur, Mataram (27/03/23).

BACA JUGA: Provinsi NTB Siap-siap Hadapi Musim Kemarau

Tingkat inflasi NTB di atas rata-rata nasional

“Saya minta kepada Kepala Daerah, mohon maaf Bang Zul harus membacakannya, untuk mengevaluasi apa yang menjadi masalah di daerah masing-masing, sehingga segera adakan Rakor dengan Pemerintah Kabupaten/Kota sehingga penyebab inflasi bisa diatasi dengan baik,” jelas Mendagri.

Mendagri mengingatkanarahan Presiden dengan Surat Edaran adanya larangan untuk buka bersama kepada pejabat, ASN dan staf-stafnya di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang tidak mampu.

Walaupun adanya larangan tersebut, boleh buka bersama dengan masyarakat tidak mampu, bersama anak yatim piatu dan kaum dhuafa di tempat mereka masing-masing.

Karena itu lebih bernilai dan menyentuh sebagai bentuk empati kepada masyarakat.

Kepala Daerah diminta memperbanyak bantuan sosial baik secara tunai dan non tunai. 

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Desak Pemda Siapkan Anggaran Pemulangan Jenasah

Karena itu akan meningkatkan daya beli masyarakat dan ketahanan pangan.

“Bila semua pejabat turun, baik Kepala Daerah, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa maka ini bisa mengatasi inflasi,” jelasnya.

BACA JUGA: Kapal Pengangkut BBM Terbakar di Lepas  Pantai Ampenan

Rakor tersebut, dalam rangka Pengendalian Inflasi Tahun 2023, diikuti bersama oleh Forkopimda, Kapolda, Kejati, Sekda Provinsi NTB, Kabulog, Kadin dan Kepala OPD bidang urusan Pertanian, Perdangangan, Keuangan, Sosial, Perhubungan, ESDM, Perencanaan Pembangunan Daerah, PUPR dan Statistik. ***

 

 




Provinsi NTB Siap-siap Hadapi Musim Kemarau  

Sebanyak 9 Kabupaten/Kota se Provinsi NTB, kecuali Kota Mataram, menjadi fokus dampak musim kemarau 

MATARAM.LombokJournal.com ~ Musim kemarau di Provinsi NTB yang diperkiraan terjadi pada bulan Mei hingga September mendatang, penting dilakukan persiapan menyongsong pergantian musim. 

Wakil Gubernur NTB, Hj. Sitti Rohmi Djalilah menghimbau agar stakeholder terkait bersama-sama menjadi garda terdepan menghadapi musim kemarau.

BACA JUGA: Rachmat Hidayat Desak Pemda Siapkan Anggaran Pemulangan Jenasah

Wagub minta dilakukan koordinasi kabupaten/kota se Provinsi NTB

“Harus dilakukannya koordinasi antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota agar kita terus terupdate apa yang terjadi dengan kabupaten kota, dan harus diperhatikan bagaimana kesiapan mereka,” tutur Wagub NTB.

Hal itu disampaikannya pada Rapat Persiapan Musim Kemarau di Ruang Kerja Wagub NTB, Senin (27/03/23).

BACA JUGA: Waspada, NTB Akan Alami Musim Kemarau Lebih Awal

Sebanyak 9 Kabupaten/Kota di NTB, kecuali Kota Mataram, menjadi fokus terdampaknya musim kemarau. 

Kepala Pelaksana BPBD NTB, H. Ruslan Abdul Gani, SH, MH mengatakan, Provinsi NTB siap menghadapi kemarau.

BACA JUGA: Pesan Ramadhan: Tak Ada yang Abadi, Semua Pasti Berlalu

“Alhamdulillah Provinsi siap menghadapi musim kemarau dan akan kita tindaklanjuti dengan Rakor lebih luas lagi mengundang Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten/Kota, Basarnas, TNI/Polri dan seluruh stakeholder, akan kita undang untuk membicarakan lebih ke teknis,” tuturnya.

Ia juga mengatakan beberapa hal yang perlu diantisipasi, salah satunya terkait kebakaran hutan, kemarau yang lebih awal dan lebih lama sehingga kemungkinan tersebut harus segera dikoordinasi.

BACA JUGA: Kapal Pengangkut BBM Terbakar di Lepas Pantai Ampenan

“Wujud perhatian Gubernur dan Wakil Gubernur NTB untuk segera mempersiapkan dan menindaklanjuti dengan akan melakukan rapat koordinasi,” tutur Kalak BPBD NTB. ***

 




Rachmat Hidayat Desak Pemda Siapkan Anggaran Pemulangan Jenasah

Wujud aksi kemanusiaan dan gotong royong, Rachmat Hidayat instruksikan Legislator PDIP di DPRD NTB, harus ada anggaran biaya pemulangan jenazah dari rumah sakit di APBD

MATARAM.LombokJournal.com ~ Anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan diminta menyiapkan anggaran membantu biaya pemulangan jenazah warga NTB yang meninggal di rumah sakit.

Penyiapan anggaran tersebut di APBD dinilai sangat mendesak. Karena biaya ambulans untuk pemulangan jenazah kerap menjadi beban berat bagi keluarga yang sedang ditimpa duka.

Ketua DPD PDI Perjuangan NTB H Rachmat Hidayat menginstruksikan seluruh anggota DPRD NTB dari Fraksi PDI Perjuangan memperjuangkan anggaran yang dimaksud.

BACA JUGA: Aksi Kemanusiaan untuk Umat di Bulan Ramadhan

Rachmat Hidayat mendesak Gubernur NTB menyiapkan anggaran pemulangan jenasah di APBD NTB

“Anggota Fraksi dari PDI Perjuangan yang duduk di Komisi V DPRD NTB, wajib memperjuangkan ketersediaan anggaran ini. Ini instruksi resmi partai. Bila berlu, jangan beri persetujuan jika anggaran untuk membantu pemulangan jenazah ini belum ada di APBD,” tandas Rachmat, Minggu (26/03/23).

Rachmat mengetahui, ternyata saat ini tidak ada bantuan dari daerah untuk proses pemulangan jenazah dari rumah sakit ke kampung mereka. 

Ia mengetahui setelah sehari sebelumnya, Rachmat mengurus langsung pemulangan jenazah Syahril Bulakea, adik bungsu mantan Hakim Agung Sulaiman Bulakea yang sudah seperti keluarganya sendiri. 

Syahril meninggal saat dirawat di RSUD Provinsi NTB, dan jenazahnya harus dipulangkan ke Dompu, tanah kelahirannya.

Rachmat mengungkapkan, ia bergegas ke RSUD Provinsi NTB selepas Ashar, begitu mendapat kabar Syahril telah berpulang. Seniman yang juga pendidik tersebut, kata Rachmat sudah seperti bapak angkat bagi dirinya. 

Perjumpaannya dengan almarhum dan keluarga besarnya dimulai pada tahun 1971 di Surabaya. Semenjak itu, kedekatan tersebut terjalin begitu erat. Setiap almarhum datang di Mataram, biasanya selalu menghubungi dan selanjutnya berjumpa. 

Begitu pula ketika almarhum sedang berada di Jakarta, dan Rachmat sedang di sana, mereka akan selalu bertemu untuk melepas rindu.

Betapa terkejutnya Rachmat mendapati kabar duka meninggalnya almarhum. Di tengah duka yang mendalam, sebelum menuju rumah sakit, Rachmat menghubungi Direktur RSUD Provinsi NTB dr HL Herman Mahaputra. 

BACA JUGA: Pesan Ramadhan: Tak Ada yang Abadi Semua Pasti Berlalu

Kepada keluarga besar Bulakea, Rachmat memang telah berjanji akan mengurus pemulangan jenazah almarhum ke Dompu. 

Karena itu, ia ingin minta bantuan Direktur RSUD Provinsi NTB agar seluruh yang diperlukan untuk proses pemulangan jenazah ke Dompu dipersiapkan. Segala pembiayaan terkait hal tersebut akan ditanggung Rachmat.

Saat tiba di RSUD Provinsi NTB, dr Herman Mahaputra sudah menunggu kedatangan Rachmat. Ambulans yang akan membawa almarhum pun sudah disiapkan. 

Begitu pun proses penanganan jenazah sesuai syariat Islam juga sudah dilakukan. Rachmat kemudian memimpin pelepasan jenazah tersebut dengan diiringi doa dari seluruh keluarga besar yang sudah berada di rumah sakit. 

Setelah jenazah diberangkatkan, saat Rachmat hendak menuntaskan seluruh pembiayaan, dr Herman Mahaputra memastikan seluruhnya telah diselesaikan.

Kepada Dokter Jack, begitu dr Herman Mahaputra karib disapa, Rachmat menanyakan, apakah rumah sakit memang memiliki anggaran untuk membantu biayai pemulangan jenazah? 

Dokter Jack menjawab, RSUD Provinsi NTB tidak memiliki anggaran dimaksud. Namun, untuk pemulangan jenazah Syahril Bulakea ke Dompu, seluruhnya ditanggung Dokter Jack, atas nama pribadi.

Rachmat yang terkejut mendapat informasi tersebut, menyampaikan apresiasi kepada Dokter Jack. 

BACA JUGA: Puasa Ramadhan, Perjalanan Menjadi Insan Muttaqin

Penghormatan yang tinggi juga diberikan kepada mantan Direktur RSUD Kota Mataram tersebut, atas kepeduliannya, dan juga atas responsnya yang begitu cepat tanggap.

“Saya sungguh angkat topi untuk Dokter Jack. Saya beri hormat. Dokter Jack sudah langsung turun tangan dan memastikan tidak membebani siapa pun. Beliau sungguh pribadi yang luar biasa. Mewakili seluruh keluarga Bulakea, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang tinggi,” tutur Rachmat.

Pengalaman langsung mengurus pemulangan jenazah itulah yang membuat Rachmat tersadar, betapa pentingnya kehadiran Pemerintah Daerah dalam membantu biaya pemulangan jenazah warganya yang meninggal di rumah sakit. 

Sebab, kata Rachmat, biaya pemulangan tersebut menyangkut dana yang tidak sedikit. Apalagi jika pemulangannya dari Mataram ke daerah-daerah di Pulau Sumbawa mulai dari Sumbawa, Dompu, hingga Bima.

“Biaya pemulangan untuk ke kota-kota seperti Dompu dan Bima saja begitu tinggi. Bagaimana jika warga NTB tersebut tinggalnya di Doroncanga di kaki Tambora, atau di Sape, yang ada di ujung paling timur Kabupaten Bima. Pasti sangat besar,” kata Rachmat.

Sudah pasti kata Anggota Komisi VIII DPR RI ini, biaya tersebut akan sangat memberatkan bagi keluarga pasien yang meninggal. 

Padahal, di saat yang sama, mereka sedang ditimpa kemalangan.

Wujud paling nyata kehadiran pemerintah kata Rachmat, adalah menyiapkan pembiayaan untuk membantu pemulangan jenazah tersebut. 

Karena itulah, ia menginstruksikan langsung anggota DPRD NTB dari PDI Perjuangan untuk menggunakan hak budgeting yang dimilikinya. Memperjuangkan anggaran tersebut di APBD NTB saat pembahasan anggaran di Komisi V.

“Anggaran ini harus dan wajib diperjuangkan. Ini semuanya untuk masyarakat. Jangan tambah lagi kemalangan mereka. Biarkan masyarakat menerima jenazah keluarganya di kampung halamannya tanpa harus memikirkan biaya-biaya ambulans,” kata Rachmat.

Ditegaskannya, mestinya, alokasi anggaran seperti inilah yang harus diperjuangkan mati-matian oleh para wakil rakyat. 

Alih-alih memperjuangkan anggaran yang orientasinya proyek fisik belaka.

“Ini demi kemanusiaan. Inilah wujud sesungguhnya keadilan sosial itu. Karena itu, Anggota Fraksi dari PDI Perjuangan harus memperjuangkan ini,” tandas Rachmat.

Pada saat yang sama, Rachmat juga minta agar Gubernur H Zulkieflimansyah juga bisa menjadikan hal ini sebagai perhatian. 

Ditegaskannya, pasti akan menjadi pengalaman yang sangat pahit bagi setiap keluarga dari Bima, Dompu, Sumbawa, mapun Sumbawa Barat, kalau harus mengeluarkan biaya yang sangat besar untuk memberangkatkan jenazah keluarganya dari Mataram menuju kampung halamannya.

“Anggaran inilah yang harusnya di urus. Harus disiapkan. Jangan yang lain-lain yang diurus. Kita minta ini juga agar menjadi perhatian Pak Gubernur,” imbuh Rachmat.

Ditanya soal status RSUD Provinsi NTB yang kini sudah menjadi Badan Layanan Umum Daerah, Rachmat menjawab lugas.

Harusnya status BLUD tersebut tidak menjadi soal bagi penyiapan anggaran di APBD untuk membantu pemulangan jenazah warga yang meninggal.

Rachmat memberi contoh, bagaimana Pemprov NTB menggelontorkan anggaran puluhan miliar untuk membiayai anak-anak muda NTB yang menempuh pendidikan tinggi di luar negeri dalam bentuk beasiswa. 

Dana itu antara lain digunakan untuk membiayai transportasi, biaya hidup, dan juga biaya tempat tinggal penerima beasiswa.

Contoh lain, bagaimana Pemprov NTB pernah menggelontorkan anggaran miliaran rupiah untuk memberi subsidi penerbangan demi bisa mendatangkan wisatawan asing dalam jumlah yang besar ke NTB. 

Padahal, subsidi tersebut dikerjasamakan dengan maskapai komersial.

Karena itu, tidak ada alasan untuk tidak bisa mewujudkan alokasi pembiayaan untuk membantu pemulangan jenazah warga NTB yang meninggal di rumah sakit di Mataram ke kampung halaman mereka.

“Kalau ini tidak mampu diwujudkan. Sama saja artinya, kebijakan Pemprov NTB ini hanya mampu melihat semut di seberang pantai, tapi gajah di pelukuk mata tidak terlihat,” tandasnya memberi tamsil.

BACA JUGA: Modus Penipuan WhatsApp Mencatut Nama Pejabat Pemprov NTB

Rachmat pun menegaskan, sudah pasti, setiap yang bernyawa akan meninggal. Tapi tidak ada yang tahu, akan meninggal seperti apa. 

Karena itu, menjadi tugas kita yang masih hidup, termasuk juga tugas Pemerintah Daerah, memperlakukan mereka yang meninggal dengan layak. 

Perlakuan yang layak tersebut, juga harus mewujud dalam kehadiran nyata pemerintah dengan tidak membebani pembiayaan untuk pemulangan jenazah yang akan dimakamkan di kampung halaman mereka.

“Sekali lagi, inilah wujud kemanusiaan yang adil dan beadab. Inilah wujud kita bergotong royong,” tandas politisi lintas zaman ini.***