MATARAM – lombokjournal

Beragamnya organisasi profesi tidak harus selalu menimbulkan perselisihan atau persaingan. Sebaliknya, justru menjaga silaturrahim dan sinergitasnya dengan organisasi sejawat lainnya. “Mari kita buktikan,” ujar Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi kepada pengurus Ikatan Guru Indonesia (IGI) yang bersilaturahim ke ruang kerjanya, Rabu, (13/4).

Sebagai salah satu organisasi profesi, Ikatan Guru Indonesia (IGI) diharap dapat menambah kekuatan konsolidasi guru secara keseluruhan, dan bergandengan tangan dengan organisasi profesi lainnya, seperti PGRI. Harapan itu dilontarkan gubernur kepada Wakil Ketua Umum IGI Pusat, Ernawaty M.Pd, Ernawaty yang didampingi pengurus IGI NTB, yakni Ketua IGI, Ulil Amry ,S.Kom, Wakil Ketua Eka Wahyuningsih dan Sekretaris Halil Subabiono.

Dalam kesempatan sama, Ernawaty mengatakan sebagai organisasi baru, dengan anggota guru-guru muda yang memiliki semangat untuk berinovasi, IGI memiliki berbagai program yang telah dan terus dijalankan. Sejak disahkan oleh Kemenkumham 2009 silam, IGI terus berinovasi dan berbagai program yang mengarah kepada peningkatkan kualitas anggotanya. Seperti program literasi, program guru saudara, dan program guru menulis.

Ketua IGI NTB Ulil Amry ,S.Kom melaporkan, pada Kongres ke-2 IGI di Makassar beberapa waktu lalu, Gubernur NTB ,Dr.TGH.M.Zainul Majdi mendapat penghargaan dari IGI Pusat, atas perannya sebagai Kepala Daerah yang peduli guru. Disampaikannya rencana pelaksanaan Rapat Kerja Nasional IGI yang akan berlangsung di Mataram, 20-22 April 2016 mendatang.

“Pesertanya ada 200 orang, berasal dari perwakilan IGI seluruh Indonesia, dan kami sangat berharap Pak Gubernur bisa hadir pada pembukaan rakernas nanti,” Harap Ulil.

Gubernur berpesan, untuk pelaksanaan programnya, IGI secara teknis melakukan koordinasi dengan SKPD terkait, dalam hal ini Dinas dikpora. Tak kalah pentingnya bagi sebuah organisasi senantiasa mempertahankan solidaritas dan kekuatan internal, untuk menghadapi kekuatan dari luar.

“Sebagai organisasi profesi, sebaiknya harus punya daya tawar terhadap pihak luar, untuk memperjuangkan hak-hak anggotanya, termasuk juga bisa menjadi fasilitator anggotanya dengan Pemerintah Daerah,” kata Gubernur.

IGI harus bisa menjadi tempat untuk mengasah kemampuan dan kompetensi anggotanya. “Kalo para guru bisa mengasah profesionalitasnya, menyempurnakan kompetensinya, maka akan berkorelasi langsung terhadap kualitas pendidikan kita,” kata gubernur.

Melalui pengurus IGI, Gubernur juga mengajak guru-guru lebih kreatif, dan memperluas wawasan, jangan hanya terpaku pada rutinitas.

Biro Humas Prov NTB

MATARAM –  lombokjournal

Pemerintah harus menjamin, seluruh masyarakat mengetahui langkah-langkah yang harus dilakukan saat terjadi bencana, pasca bencana dan bahkan untuk mengantisipasi secara dini agar bencana tidak terjadi.  NTB seperti halnya dengan daerah-daerah lain di Indonesia, memiliki kerentanan terhadap kejadian bencana alam. Kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana harus terus dijaga dan dikelola baik.  “Kita harus membangun koordinasi dan memaksimalkan potensi masyarakat mengelola keadaan pasca terjadinya bencana,“ kata H Muhammad Nur.  

Sekretaris Daerah NTB, H. Muhammad Nur, SH, MH mengatakan itu, saat membuka Rapat Koordinasi (Rakor) Penanggulangan  Paska Bencana di Hotel Golden Palace Gebang Mataram, Selasa(12/4).  Kegiatan yang diinisiasi dan di dukung  oleh Kementerian PMK RI itu bekerja Sama dengan BPBD NTB. Sebelumdibuka,kegiatan itu diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Rakor merupakan salah satu langkah stategis, wadah untuk menyatukan pandangan, menyamakan langkah bersama membangun sinergi dan koordinasi yang solid antara seluruh pemangku amanah khususnya dalam penanganan pasca bencana.

Maksimalisasi pelaksanaan UU no.24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana menjadi wajib dilaksanakan serta melengkapinya dengan berbagai usaha tambahan.

“Di antaranya dengan membuat draft kebijakan tentang pemberdayaan masyarakat pada pemulihan pascabencana, meningkatkan koordinasi dan optimalisasi penanganan bencana dalam menunjang program nawacita ke 7, yaitu mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik,,“ kata Sekda.

Mensinerjikan Upaya pemerintah

Rakor Penanggulanan Bencana dihadiri Deputi Bidang Koordinasi  Kerawanan Sosial  dan Dampak Bencana yang diwakili Asisten Deputi  Penanganan Paska Bencana Ibu  Dra. Detty Rosita M.Pd  Dra. Detty Rosita M.Pd selaku Ketua Panitia menyampaikan, Rakor Penanggulangan paska bencana ini dihadiri stake holder terkait seperti Kepala SKPD, Unsur Masyrakat, Tokoh Agama.

“Kegiatan rakor untuk mensinergikan upaya Pemerintah dan langkah langkah yang diperlukan dalam perlindungan masyarakat juga peningkatan pelayanan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak ,” kata Detty.

Rakor dilaksanakan dalam dua Panel (Sesi) yaitu Panel Pertama akan membahas tentang  Kebijakan  Penanganan  Penilaian Kerusakan  Paska Bencana dan kebijakan Pemberdayaan  MAsyarakat Pedesaan.  Panel Kedua  akan membahas  tentang  Penangan Paska Bencana Berbasis Masyarakat dan Proses penanganan bencana  pada saat terjadinya  Bencana di NTB.

Biro Humas Prov NTB.

Claire Bernish-theantimedia.org

lombokjournal

Washington, DC –  Sedikitnya 400 orang ditangkap, Senin (11/) waktu setempat. Mereka berpartisipasi dalam aksi yang dinamakan ‘Demokrasi Musim Semi’ di Gedung Capitol di Washington, DC.  Tapi tidak mengejutkan, media mainstream yang selama ini punya reputasi benar-benar jaga merek.  Untuk suatu liputan peristiwa yang disebut akurat , hanya menengok sekitar 30 detik.

Demokrasi Musim Semi itu semacam gerakan “mengambil kembali demokrasi kita” dengan melakukan “tindakan tanpa kekerasan massa,” misalnya melakukan aksi duduk, sambil menyampaikan protes-protes mereka.

Penangkapan massal, sedikitnyas 400 orang – termasuk wartawan – tentu paling bersejarah dalam perjalanan demokrasi di Amerika. Sementara liputan kantor berita kabel ‘pada dasarnya mengabaikan apa yang terjadi’.

Seperti The Intercept mencatat, liputan CNN sama sekali melewatkan kedua peristiwa itu, aksi duduk dan penangkapan. “MSNBC menyebutkan aksi protes selama kurang lebih 12 detik, sementara Fox News menyebutkan penangkapan dan aksi protes selama sekitar 17 detik.” Bahkan lebih buruk lagi, dua kantor berita laporannya nyaris condong menggambarkan kekhawatiran gerakan besar sebagai “isu-isu hak memilih.”

Sebenarnya tujuan gerakan protes besar-besaran itu untuk melakukan “intervensi berani untuk mengubah sumbu frustrasi publik pasif menjadi api yang mengubah iklim politik di Amerika, yang memicu gerakan rakyat yang tidak bisa dihentikan” tentu termasuk hak memilih. Kantor berita kabel agak signifikan menyepelekan tujuan Demokrasi Musim Semi.

CNN kemudian berusaha memperbaiki kesalahannya dengan artikel singkat secara online. Hanya sedikit Media mainstream – misalnya NPR, Al Jazeera, dan CSPAN – yang memberi perhatian serius. Tapi berita TV kabel  umumnya seolah-olah mengkhususkan diri pada berita politik AS, seperti diulas The Intercept. Jadi di mana liputan yang benar itu?

Sosial media kemudian berperan sebagai kantor berita de facto. Misalnya, Twitter meledak hashtag #DemocracySpring – di tweet lebih 136,000 kali- dan posting ke grup dan acara halaman organisasi Facebook beredar luas. media alternatif dan independen, seperti biasa, juga menyampaikan liputan dari protes dan penangkapan berikutnya.

Ada beberapa alasan jaringan berita untuk meyakinkan bahwa kelayakan berita Demokrasi Musim Semi hanyalah tong sampah. Mungkin statistik paling jitu yang sering dikutip, 90 persen media di Amerika Serikat – termasuk kantor berita kabel tersebut – dimiliki oleh hanya enam perusahaan.

Mengingat pengaruh infus uang tunai perusahaan melalui politik, dan karena Demokrasi Musim Semi bermaksud menidakkan kendali proses politik dari “uang besar”.  Itulah sebabnya gerakan itu menjadi musuh utama dari kantor berita yang mempunyai kewajiban meliputi suatu peristiwa politik penting.

Inilah sebabnya mengapa hampir setiap aktivis dan jurnalis media independen memanggil orang-orang dari kantor berita yang bekerja untuk korporasi media dengan sebutan wartawan profesional yang terikat melaporkan yang didektekan pemodal, mana yang dianggap sebagai berita  dan mengabaikan apa yang tidak

Memang, menantang dan menghilangkan pengaruh status quo, merusak hubungan haram antara politisi, konglomerat media, dan pemodal,   bagian dari maksud gerakan Demokrasi Musim Semi.

Jadi meskipun tidak mengejutkan bahwa berita kabel gagal total dalam menjalankan tugas jurnalistik, namun harus dicatat 277 juta orang Amerika terus bergantung pada korporasi media untuk berita dan informasi mereka.

Zaman berubah ketika media sosial dan media independen terkemuka mengambil sikap langsung terhadap narasi korporat-politik, penangkapan lebih dari 400 pendukung berkaitan demokrasi di ibukota Negara mungkin benar-benar diperhatikan oleh puluhan, jika bukan ratusan juta orang.

(penerjh. Rayne Qu)

MATARAM – lombokjournal

Pengurus Asosiasi Petani Tembakau Indonesia (APTI), terdiri dari H.Parmuji (Ketua Umum), Wisnu Brata (Wakil Ketua), Syafrudin (Sekjend), beserta Ketua APTI NTB, bersilaturrahim dengan Gubernur NTB, Senin (11/4).

Kehadiran Ketua APTI bersama rombongan selain dimaksudkan untuk silaturrahim, pengurus juga memohon dukungan Gubernur NTB, Dr.TGH.M.Zainul Majdi, atas Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertembakauan yang masuk daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2013, yang hingga kini, belum dibahas.

Badan Legislasi DPR masih meminta masukan dari berbagai pihak, oleh karena itu menurut Ketua Umum APTI, H.Parmuji dukungan Gubernur NTB selaku Kepala Daerah sentra penghasil tembakau nomor 3 di Indonesia, sangat penting. Ia berharap, RUU ini secepatnya dapat disahkan sebagai Undang-Undang (UU), agar dapat menjadi pelindung dan berpihak kepada kesejahteraan petani tembakau lokal.

Sementara itu, gubernur yang pada kesempatan itu didampingi Kepala Biro Humas dan Protokol, H. Yusron Hadi menyambut baik dan menghargai segala upaya yang ditempuh APTI, selaku organisasi pertembakauan. “Organisasi ini sangat baik sebagai wadah untuk menyuarakan secara utuh kepentingan para petani tembakau,” tuturnya.

Namun demikian, Ia menyadari masalah tembakau sama halnya dengan masalah produk lainnya yang memerlukan dukungan pemerintah daerah, baik pendanaan maupun regulasi.“Untuk itu kita harus pandai memproteksi diri,” pesan gubernur.

Menurut gubernur, posisi pemerintah harus berpihak kepada petani tembakau dan industri turunannya. Untuk itu, terhadap RUU tembakau, gubernur sangat mendukung agar RUU pertembakauan ini segera dituntaskan guna menjamin kesejahteraan para petani tembakau lokal dan tentu mengajak seluruh pihak untuk mengamankan serta mengawal agar prosesnya bisa berjalan lancar, karena sangat sesuai dengan kondisi pertembakauan di tanah air.

Sebagai bentuk dukungannya atas RUU ini, gubernur juga menugaskan Kepala Dinas Perkebunan Budi Subagio yang saat itu hadir, untuk segera bersurat kepada Presiden RI Joko Widodo dan Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk menyampaikan dukungan terhadap percepatan pembahasan RUU pertembakauan.

Dan yang kedua, gubernur juga akan bersurat ke Menteri Keuangan terkait dengan pengenaan tarif cukai tembakau impor untuk melindungi produk tembakau lokal. Pada bagian lain, gubernur juga berharap agar alokasi dana cukai tembakau yang diterima daerah selama ini agar makin tahun makin teralokasikan lebih besar ke petani tembakau, untuk peningkatan produksi dan kualitas produk tembakau.

Intinya, Gubernur berharap semua masalah bisa diselesaikan dengan substansi yang memihak kepada petani.”Dibalik masalah ini, ada masa depan para petani yang harus diperjuangkan untuk dapat menghidupi keluarganya, pungkas gubernur

Biro Humas Prov NTB

MATARAM – lombokjournal

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima Direktur Eksekutif Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) Bonaria Siahaan beserta rombongan di Pendopo Timur Gubernur NTB, Selasa (12/4/2016). Bonaria menyampaikan beberapa kegiatan utama MCA-I di NTB sepanjang 2 tahun terakhir.

Kepala Biro Humas dan Protokol Prov. NTB H. Yusron Hadi, ST, M. Um menjelaskan hal utama yang disampaikan antara lain: Unit Layanan Pengaduan (ULP) NTB masuk ke dalam 5 besar dari total 29 Provinsi yang ikut ke dalam program MCA-I.

Tahun 2016 ini, MCA-I akan mulai memperkenalkan metode-metode procurement sesuai dengan anjuran Presiden RI Joko Widodo yang ingin mendorong infrastructure development melalui pendekatan Public Private Partnership (PPP).

NTB adalah salah satu provinsi yang melaksanakan 3 Project Compact MCA-I, yaitu kesehatan, modernisasi pengadaan, dan kemakmuran hijau. Modernisasi pengadaan akan dilaksanakan di tingkat provinsi, sedangkan kesehatan dan gizi adalah program untuk mengurangi pertumbuhan terhambat pada anak-anak.

“Project Stunting (tinggi badan di bawah rata-rata) dilaksanakan di 11 provinsi, salah satunya di Provinsi NTB dan untuk di Provinsi NTB akan dilaksanakan di 8 Kabupaten,” jelas Bona.

Menanggapi kunjungan tersebut, Gubernur NTB menyampaikan akan mendukung penuh hal-hal baik yang dilakukan oleh MCA-I. “Mudah-mudahan program yang dirancang oleh MCA-I berhasil dilaksanakan di NTB,” harapnya.

Jika MCA-I bekerja nantinya dapat menghasilkan data yang bisa digunakan dan memantau setiap proyek agar lebih efektif. “Jangan sampai proyek yang dilakukan oleh MCA-I mengganggu sistem yang telah ada di masyarakat. Jika ada hal-hal yang bertentangan dengan sistem di masyarakat harus diberikan kompensasi agar tidak menimbulkan masalah sosial,” pungkasnya.

Biro Humas Prov NTB

MATARAM – lombokjournal

Perbincangan “alot” guna menyelesaikan sengketa tanah di Pulau Kalong wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur NTB, Selasa pagi (12/04/2016). Perbincangan berlangsung sebagai upaya mendapatkan solusi komprehensif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Seperti diketahui, Pulau Kalong adalah pulau yang terletak di sebelah utara Desa Poto Tano. Asal mula diberi nama Pulau Kalong karena banyak terdapat Kalong (kelelawar). Luas Pulau Kalong kurang lebih 196,8 ha dengan panjang pantai 5,28 km dan jarak terdekat dari daratan adalah 2,38 km.

Wagub menyiratkan harus ada keputusan atas sengketa tersebut, apakah akan diselesaikan di tingkat Provinsi atau akan dibawa ke level Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, apapun hasil akhir dari keputusan tersebut, diharapkan dapat memberi solusi yang tidak akan merugikan pihak terkait baik warga, pemangku kepentingan dan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Sumbawa M. Husni Djibril B. Sc yang datang beserta stafnya. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Drs. Lalu Dirjaharta, M.Si, Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M beserta staf,

Humas Prov NTB

lombokjournal

Indonesia benar-benar darurat narkoba. Di masyarakat sudah beredar 41 jenis narkotika dan obat-obatan terlarang jenis baru. Baru 18 jenis sudah masuk Undang-Undang tentang Narkotika dan 23 narkoba jenis baru itu – juga mengandung zat berbahaya dan menyebabkan ketagihan — jeratan kasusnya masih menggunakan UU tentang Kesehatan

Geografis Indonesia menjadi sasaran empuk penyelundupan Narkoba ke Indonesia terus dilakukan oleh para mafia dan kartel Narkoba internasional. Modus penyelundupan narkoba sindikat internasional, semakin hari semakin canggih untuk mengelabui para petugas. Seluruh daerah di Indonesia rawan percobaan penyelundupan berbagai jenis Narkoba.

Di dunia sudah lebih dari 600 jenis Narkoba baru, maka pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) terus melakukan pencegahan masuknya berbagai jenis Narkoba ke Indonesia. Saat ini sudah ditemukan ada anak berusia 10 tahun menjadi pecandu aktif Narkoba.

“Para mafia Narkoba terus berinovasi untuk membuat Narkoba jenis baru,” kata Kepala Bagian Humas BNN Slamet Pribadi, seperti dikutip Antara, Senin (11/4). Menurutnya, saat ini barang haram tersebut bahkan ada yang terdeteksi jika si penggunanya diperiksa baik melalui tes urine maupun darah.

Efek Halusinogin

Narkoba jenis baru atau yang biasa disebut dengan new psychoactive substances (NPS). NPS yang ditemukan BNN adalah AB-PINACA, THJ-2201, dan THJ-018. Ketiga Narkotika jenis baru tersebut merupakan zat yang diambil dari sampel tembakau yang distimulan oleh zat synthetic cannabinoid,

Efek yang ditimbulkan dari zat tersebut adalah halusinogen, efek cannabinoid, dan toxic.
Dampak dari efek halusinogen yakni dapat menyebabkan seseorang melihat warna acak, pola, peristiwa, dan bahkan bisa melihat sesuatu yang tidak ada seolah adalah nyata.

Halusinogen menimbulkan halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, pikiran, dan dapat menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga menyebabkan seluruh perasaan dapat terganggu.

Di dunia, situasi perkembangan NPS hingga Desember 2015 telah berhasil diidentifikasi sebanyak 643 NPS dari lebih 100 negara, dan yang terbanyak adalah sintetis dari cannabinoid.

NPS yang beredar di pasaran, zat utamanya banyak dimodifikasi dari struktur kimia phenethylamine, synthetic cannabinoid, dan synthetic cathinones dalam berbagai bentuk dan jenis zat yang sama.

10 provinsi di Indonesai yang tingkat penggunaan dan penyebaran Narkoba tinggi, antara lain Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan beberapa provinsi lainnya. .

Rayne Q

Sumber : Badan Narkotika Nasional

LEMBAR – lombokjournal

Dusun Cemare di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, merupakan pesisir pantai  yang ditumbuhi  tanaman mangrove atau bahasa lainnya. Bakau.  Perjalanan dari Mataram menuju Pantai Hutan Bakau Cemare  memakan waktu sekitar satu jam.

Dengan memacu kendaraan melalui jalan by pass (yang baru selesai dibangun), dari Pagesangan menuju Gerung. Sampai di Bundaran Gerung, belok ke kanan menuju arah Lembar. Setelah melewati Jembatan yang kembar (terdapat dua jembatan tetapi yang digunakan cuma satu), kita memasuki Desa Lembar. Kita belok ke kanan menyeberangi  jalan utama menuju jalan kecil beraspal, yang ditandai adanya pohon beringin di pinggir Jalan.

Sekitar 10 menit menyusuri jalan aspal, kita akan  menemukan POL AIRUD. Pantai hutan bakau Cemare terletak di belakangnya.

Sejak tahun 2012 warga dusun Cemare mulai tergerak melindungi pesisir pantai dengan menanam mangrove/bakau. Walau semula hanya diinisiasi beberapa orang , tapi kesungguhan, ketekunan dan kemauan keras menyelamatkan lingkungan dusunnya, perjuangan panjang tersebut akhirnya mulai bisa dinikmati manfaatnya.

Lahan-lahan tidak lagi terkikis, dan kehidupan lautnya dapat dimanfaatkan warga sebagai mata pencaharian. Dan satu lagi manfaat yang diperoleh yaitu Pante Cemare dengan hutan mangrove/bakaunya  menjadi salah satu alternatif destinasi wisata pilihan.

Sekarang dengan makin aktifnya pemda menggalakkan sektor pariwisata,  hutan mangrove Cemare mulai dijadikan destinasi wisata lokal yang dikelola oleh BUMDES Lembar.

Pemandangan Senja yang cantik di balik hutan bakau, Jembatan kayu selebar 1 meter memanjang sepanjang 50 meter  untuk melihat view yang menarik,  ditambah tersedianya perahu yang dapat disewa berkeliling menikmati pemandangan di sepanjang hutan bakau.

Jangan lupa untuk menyiapkan kameramu untuk selfie maupun foto panorama. Panorama yang menawan bisa kamu dapatkan dari berbagai sudut di Hutan Bakau Cemare.

Lokasi wisata tersebut terbilang kecil. Tempat parkir yang agak sempit yang terlihat berjejalan dengan pedagang kaki lima. Di bawah beberapa pohon besar yang rindang, kita bisa menikmati jagung bakar dan makanan kecil lainnya.

Hampir setiap sore tempat ini ramai dikunjungi, terutama para muda mudi sebagai tempat nongkrong atau salah satu view memotret.  Untuk memasuki Jembatan cukup membayar tiket masuk sebesar Rp. 2000 per orang.   Dan hanya dengan 10 ribu kita bisa berkeliling hutan bakau menggunakan perahu untuk mendapatkan lanskap  memotret yang indah.

Nah, selamat menikmati senja yang indah ….

Nyi-Ita

lombokjournal

Jika ada yang menyebut pantai, maka terlintas di kepala saya pantai dengan  pasir putih, ada pohon Ketapang dan Kelapa memayungi pesisir, dan pantai sepanjang pesisir utara Pulau Lombok — mulai Senggigi hingga  Bayan — terasa teduh.  Namun, pantai satu ini memiliki lanskap berbeda dengan pantai-pantai yang lain.

Kawasan pantai ini berada di Desa Rempek, Lombok Utara, sungguh memberikan pemandangan yang unik. Perjalanan dari Mataram menuju pantai ini mencapai 1,5 jam, dengan jangkauan hingga 50 km. Jalur yang ditempuh melalui Pusuk atau Senggigi menuju Pemenang. Kemudian menyusuri jalan propinsi satu-satunya menuju kea rah Bayan.

Setelah 30 meter melalui Gerbang Desa Rempek, kita akan melihat Papan penanda Pantai Tebing di sebelah kiri (barat) jalan aspal.  Jalan yang ditunjuk menuju pantai  tebing merupakan jalan rabat dan tanah sepanjang 200 an meter. Jalan tersebut tidak lebar,  membuat kesulitan bila ada mobil berpapasan.

Sekitar 5-10 meter dari  bibir pantai terdapat tebing vertikal yang berdiri sepanjang 50 an meter dengan tinggi menjulang hingga 25 meter.  Konon, tebing ini terbentuk dari endapan hasil Tsunami akibat meletusmya Gunung Tambora yang dasyat tahun 1815. Lumpur laut yang terbawa tsunami menumpuk, ditambah endapan debu dan awan panas yang terbawa angin dari Pegunungan Tambora ke Pulau Lombok.

Ukiran gradasi warna dari setiap lapisan endapan yang menahun, memberikan lanskap yang unik.

Untuk menemukan pemandangan yang indah dan bernuansa sejuk, sebaiknya datang pada saat senja. Dengan latar belakang cahaya matahari jingga, memberikan warna yang berbeda menerpa dinding tebing yang berukir.

Tebing Butiran Pasir

Bentuk tebingnya tidak merupakan  susunan batu cadas yang keras.  Tebing itu terdiri dari butiran pasir agak besar, sehingga kalau kita berada di bawahnya akan merasakan butiran-butirannya berguguran. Karena itu ada kekhawatiran tebing itu akan  longsor. Pengunjung disarankan tak terlalu lama berada di bawah tebing. Walaupun,  belum ada catatan sejarah tebing itu pernah runtuh.

Jika siang hari pantai ini akan terasa panas, karena tidak ada tempat berteduh, hanya ada berugak di kebun2 warga yang berada di sisi utara pantai sekita 15-20  meter dari tebing. Pedagang yang berjualan air minum dan makanan kecil pun sedikit,, dan biasanya mereka berjualan saat musim libur.

Ombak yang kecil akan membuat anak-anak merasa aman untuk mandi.Sore hari saat matahari terbenam,  kita bisa menyaksikan keindahan panorama senja.

Nyi-Ita

MATARAM – lombokjournal

Kasus raibnya Dirut RSUD NTB, dr Mawardi Hamry, dihangatkan oleh kalangan DPRD NTB. Ketua Komisi I,  H Ali Ahmat, akan memanggil Kapolda NTB, sebab pihak kepolisian dinilainya lamban menangani raibnya pejabat publik.

“Saya hanya ingin memastikan, keamanan masyarakat terjamin. Kalau ada orang hilang, dan polisi tidak becus kerjanya, ini menjadi tanda tanya masyarakat,” kala Ali Ahmat seperti dikutip harian Suara NTB, Sabtu (9//4). Komisi I menangani bidang hukum dan keamanan.

Hingga lebih dua pekan sejak pihak keluarga Mawardi Hamry. Jejak yang bersangkutan seperti hilang ditelan bumi. Muncul berbagai asumsi atau spekulasi, namun sama sekali tak menjelaskan keberadaan yang bersangkutan.

Bahkan Tim Cyber Crime Mabes Polri ikut membantu Polda NTB untuk melacak Dirut RSUD itu. Hasilnya tetap nihil. Jangan heran, kalau kasus hilangnya Mawardi yang dikenal sebagai “salah satu tokoh penting di Pemprov NTB” jadi obrolan warung kopi.

“Kalau polisi gagal mengendus keberadaan Mawardi Hamry, berarti ada jaringan lebih canggih dari kelompok teroris, yang mampu melindungi jejaknya dari endusan polisi,” kata seseorang di sebuah kedai kopi di Jalan Langko, Mataram.

Polisi jaman sekarang tidak seperti jaman orde lama yang hanya mengandalkan informan. Tapi sudah menggunakan tehnologi canggih. “Seandainya hilangnya seseorang itu karena penculikan, yang menimbulkan korban, polisi justru lebih cepat menemukan. Kemungkinan besar, beliau aman-aman saja. Jadi ada kemungkinan yang bersangkutan bukan hilang tapi “disembunyikan” di lingkungannya sendiri,” kata penikmat kopi lainnya berspekulasi. Tentu, di warung kopi antara fakta dan imajinasi bisa campur baur.

Memang, di media sosial mempertanyakan kerja tim cyberdari mabes Polri. Terkait sinyal terakhir yang tertangkap, mengapa tidak melacak sinyal sebelumnya. Bukankah sistem pada GPS memiliki terminal induk yang merekam sinyal secara sistematis (sebelum sinyal terakhir/ sinyal awal). Komentator kinerja pemerintah di media sosial terkesan menyampingi kasus ini

Setelah Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) tidak berani memberikan aliran rekening Mawardi Hamry, dengan alasan kelak bisa mendapat gugatan dari yang bersangkutan. Tinggal ditunggu bagaimana penjelasan Kapolda NTB bila pihak Komisi I DPRD NTB jadi memanggilnya.

Suk