MATARAM – lombokjournal

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima Direktur Eksekutif Millenium Challenge Account-Indonesia (MCA-I) Bonaria Siahaan beserta rombongan di Pendopo Timur Gubernur NTB, Selasa (12/4/2016). Bonaria menyampaikan beberapa kegiatan utama MCA-I di NTB sepanjang 2 tahun terakhir.

Kepala Biro Humas dan Protokol Prov. NTB H. Yusron Hadi, ST, M. Um menjelaskan hal utama yang disampaikan antara lain: Unit Layanan Pengaduan (ULP) NTB masuk ke dalam 5 besar dari total 29 Provinsi yang ikut ke dalam program MCA-I.

Tahun 2016 ini, MCA-I akan mulai memperkenalkan metode-metode procurement sesuai dengan anjuran Presiden RI Joko Widodo yang ingin mendorong infrastructure development melalui pendekatan Public Private Partnership (PPP).

NTB adalah salah satu provinsi yang melaksanakan 3 Project Compact MCA-I, yaitu kesehatan, modernisasi pengadaan, dan kemakmuran hijau. Modernisasi pengadaan akan dilaksanakan di tingkat provinsi, sedangkan kesehatan dan gizi adalah program untuk mengurangi pertumbuhan terhambat pada anak-anak.

“Project Stunting (tinggi badan di bawah rata-rata) dilaksanakan di 11 provinsi, salah satunya di Provinsi NTB dan untuk di Provinsi NTB akan dilaksanakan di 8 Kabupaten,” jelas Bona.

Menanggapi kunjungan tersebut, Gubernur NTB menyampaikan akan mendukung penuh hal-hal baik yang dilakukan oleh MCA-I. “Mudah-mudahan program yang dirancang oleh MCA-I berhasil dilaksanakan di NTB,” harapnya.

Jika MCA-I bekerja nantinya dapat menghasilkan data yang bisa digunakan dan memantau setiap proyek agar lebih efektif. “Jangan sampai proyek yang dilakukan oleh MCA-I mengganggu sistem yang telah ada di masyarakat. Jika ada hal-hal yang bertentangan dengan sistem di masyarakat harus diberikan kompensasi agar tidak menimbulkan masalah sosial,” pungkasnya.

Biro Humas Prov NTB

MATARAM – lombokjournal

Perbincangan “alot” guna menyelesaikan sengketa tanah di Pulau Kalong wilayah Kabupaten Sumbawa Barat (KSB), berlangsung di ruang kerja Wakil Gubernur NTB, Selasa pagi (12/04/2016). Perbincangan berlangsung sebagai upaya mendapatkan solusi komprehensif, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Seperti diketahui, Pulau Kalong adalah pulau yang terletak di sebelah utara Desa Poto Tano. Asal mula diberi nama Pulau Kalong karena banyak terdapat Kalong (kelelawar). Luas Pulau Kalong kurang lebih 196,8 ha dengan panjang pantai 5,28 km dan jarak terdekat dari daratan adalah 2,38 km.

Wagub menyiratkan harus ada keputusan atas sengketa tersebut, apakah akan diselesaikan di tingkat Provinsi atau akan dibawa ke level Kementerian Dalam Negeri. Namun demikian, apapun hasil akhir dari keputusan tersebut, diharapkan dapat memberi solusi yang tidak akan merugikan pihak terkait baik warga, pemangku kepentingan dan lainnya.

Dalam pertemuan tersebut Bupati Sumbawa M. Husni Djibril B. Sc yang datang beserta stafnya. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Drs. Lalu Dirjaharta, M.Si, Bupati KSB Dr. Ir. H. W. Musyafirin, M.M beserta staf,

Humas Prov NTB

lombokjournal

Indonesia benar-benar darurat narkoba. Di masyarakat sudah beredar 41 jenis narkotika dan obat-obatan terlarang jenis baru. Baru 18 jenis sudah masuk Undang-Undang tentang Narkotika dan 23 narkoba jenis baru itu – juga mengandung zat berbahaya dan menyebabkan ketagihan — jeratan kasusnya masih menggunakan UU tentang Kesehatan

Geografis Indonesia menjadi sasaran empuk penyelundupan Narkoba ke Indonesia terus dilakukan oleh para mafia dan kartel Narkoba internasional. Modus penyelundupan narkoba sindikat internasional, semakin hari semakin canggih untuk mengelabui para petugas. Seluruh daerah di Indonesia rawan percobaan penyelundupan berbagai jenis Narkoba.

Di dunia sudah lebih dari 600 jenis Narkoba baru, maka pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) terus melakukan pencegahan masuknya berbagai jenis Narkoba ke Indonesia. Saat ini sudah ditemukan ada anak berusia 10 tahun menjadi pecandu aktif Narkoba.

“Para mafia Narkoba terus berinovasi untuk membuat Narkoba jenis baru,” kata Kepala Bagian Humas BNN Slamet Pribadi, seperti dikutip Antara, Senin (11/4). Menurutnya, saat ini barang haram tersebut bahkan ada yang terdeteksi jika si penggunanya diperiksa baik melalui tes urine maupun darah.

Efek Halusinogin

Narkoba jenis baru atau yang biasa disebut dengan new psychoactive substances (NPS). NPS yang ditemukan BNN adalah AB-PINACA, THJ-2201, dan THJ-018. Ketiga Narkotika jenis baru tersebut merupakan zat yang diambil dari sampel tembakau yang distimulan oleh zat synthetic cannabinoid,

Efek yang ditimbulkan dari zat tersebut adalah halusinogen, efek cannabinoid, dan toxic.
Dampak dari efek halusinogen yakni dapat menyebabkan seseorang melihat warna acak, pola, peristiwa, dan bahkan bisa melihat sesuatu yang tidak ada seolah adalah nyata.

Halusinogen menimbulkan halusinasi yang bersifat mengubah perasaan, pikiran, dan dapat menciptakan daya pandang yang berbeda sehingga menyebabkan seluruh perasaan dapat terganggu.

Di dunia, situasi perkembangan NPS hingga Desember 2015 telah berhasil diidentifikasi sebanyak 643 NPS dari lebih 100 negara, dan yang terbanyak adalah sintetis dari cannabinoid.

NPS yang beredar di pasaran, zat utamanya banyak dimodifikasi dari struktur kimia phenethylamine, synthetic cannabinoid, dan synthetic cathinones dalam berbagai bentuk dan jenis zat yang sama.

10 provinsi di Indonesai yang tingkat penggunaan dan penyebaran Narkoba tinggi, antara lain Provinsi DKI Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jawa Barat, Jawa Timur dan beberapa provinsi lainnya. .

Rayne Q

Sumber : Badan Narkotika Nasional

LEMBAR – lombokjournal

Dusun Cemare di Desa Lembar Selatan, Kecamatan Lembar, Kabupaten Lombok Barat, merupakan pesisir pantai  yang ditumbuhi  tanaman mangrove atau bahasa lainnya. Bakau.  Perjalanan dari Mataram menuju Pantai Hutan Bakau Cemare  memakan waktu sekitar satu jam.

Dengan memacu kendaraan melalui jalan by pass (yang baru selesai dibangun), dari Pagesangan menuju Gerung. Sampai di Bundaran Gerung, belok ke kanan menuju arah Lembar. Setelah melewati Jembatan yang kembar (terdapat dua jembatan tetapi yang digunakan cuma satu), kita memasuki Desa Lembar. Kita belok ke kanan menyeberangi  jalan utama menuju jalan kecil beraspal, yang ditandai adanya pohon beringin di pinggir Jalan.

Sekitar 10 menit menyusuri jalan aspal, kita akan  menemukan POL AIRUD. Pantai hutan bakau Cemare terletak di belakangnya.

Sejak tahun 2012 warga dusun Cemare mulai tergerak melindungi pesisir pantai dengan menanam mangrove/bakau. Walau semula hanya diinisiasi beberapa orang , tapi kesungguhan, ketekunan dan kemauan keras menyelamatkan lingkungan dusunnya, perjuangan panjang tersebut akhirnya mulai bisa dinikmati manfaatnya.

Lahan-lahan tidak lagi terkikis, dan kehidupan lautnya dapat dimanfaatkan warga sebagai mata pencaharian. Dan satu lagi manfaat yang diperoleh yaitu Pante Cemare dengan hutan mangrove/bakaunya  menjadi salah satu alternatif destinasi wisata pilihan.

Sekarang dengan makin aktifnya pemda menggalakkan sektor pariwisata,  hutan mangrove Cemare mulai dijadikan destinasi wisata lokal yang dikelola oleh BUMDES Lembar.

Pemandangan Senja yang cantik di balik hutan bakau, Jembatan kayu selebar 1 meter memanjang sepanjang 50 meter  untuk melihat view yang menarik,  ditambah tersedianya perahu yang dapat disewa berkeliling menikmati pemandangan di sepanjang hutan bakau.

Jangan lupa untuk menyiapkan kameramu untuk selfie maupun foto panorama. Panorama yang menawan bisa kamu dapatkan dari berbagai sudut di Hutan Bakau Cemare.

Lokasi wisata tersebut terbilang kecil. Tempat parkir yang agak sempit yang terlihat berjejalan dengan pedagang kaki lima. Di bawah beberapa pohon besar yang rindang, kita bisa menikmati jagung bakar dan makanan kecil lainnya.

Hampir setiap sore tempat ini ramai dikunjungi, terutama para muda mudi sebagai tempat nongkrong atau salah satu view memotret.  Untuk memasuki Jembatan cukup membayar tiket masuk sebesar Rp. 2000 per orang.   Dan hanya dengan 10 ribu kita bisa berkeliling hutan bakau menggunakan perahu untuk mendapatkan lanskap  memotret yang indah.

Nah, selamat menikmati senja yang indah ….

Nyi-Ita

lombokjournal

Jika ada yang menyebut pantai, maka terlintas di kepala saya pantai dengan  pasir putih, ada pohon Ketapang dan Kelapa memayungi pesisir, dan pantai sepanjang pesisir utara Pulau Lombok — mulai Senggigi hingga  Bayan — terasa teduh.  Namun, pantai satu ini memiliki lanskap berbeda dengan pantai-pantai yang lain.

Kawasan pantai ini berada di Desa Rempek, Lombok Utara, sungguh memberikan pemandangan yang unik. Perjalanan dari Mataram menuju pantai ini mencapai 1,5 jam, dengan jangkauan hingga 50 km. Jalur yang ditempuh melalui Pusuk atau Senggigi menuju Pemenang. Kemudian menyusuri jalan propinsi satu-satunya menuju kea rah Bayan.

Setelah 30 meter melalui Gerbang Desa Rempek, kita akan melihat Papan penanda Pantai Tebing di sebelah kiri (barat) jalan aspal.  Jalan yang ditunjuk menuju pantai  tebing merupakan jalan rabat dan tanah sepanjang 200 an meter. Jalan tersebut tidak lebar,  membuat kesulitan bila ada mobil berpapasan.

Sekitar 5-10 meter dari  bibir pantai terdapat tebing vertikal yang berdiri sepanjang 50 an meter dengan tinggi menjulang hingga 25 meter.  Konon, tebing ini terbentuk dari endapan hasil Tsunami akibat meletusmya Gunung Tambora yang dasyat tahun 1815. Lumpur laut yang terbawa tsunami menumpuk, ditambah endapan debu dan awan panas yang terbawa angin dari Pegunungan Tambora ke Pulau Lombok.

Ukiran gradasi warna dari setiap lapisan endapan yang menahun, memberikan lanskap yang unik.

Untuk menemukan pemandangan yang indah dan bernuansa sejuk, sebaiknya datang pada saat senja. Dengan latar belakang cahaya matahari jingga, memberikan warna yang berbeda menerpa dinding tebing yang berukir.

Tebing Butiran Pasir

Bentuk tebingnya tidak merupakan  susunan batu cadas yang keras.  Tebing itu terdiri dari butiran pasir agak besar, sehingga kalau kita berada di bawahnya akan merasakan butiran-butirannya berguguran. Karena itu ada kekhawatiran tebing itu akan  longsor. Pengunjung disarankan tak terlalu lama berada di bawah tebing. Walaupun,  belum ada catatan sejarah tebing itu pernah runtuh.

Jika siang hari pantai ini akan terasa panas, karena tidak ada tempat berteduh, hanya ada berugak di kebun2 warga yang berada di sisi utara pantai sekita 15-20  meter dari tebing. Pedagang yang berjualan air minum dan makanan kecil pun sedikit,, dan biasanya mereka berjualan saat musim libur.

Ombak yang kecil akan membuat anak-anak merasa aman untuk mandi.Sore hari saat matahari terbenam,  kita bisa menyaksikan keindahan panorama senja.

Nyi-Ita

MATARAM – lombokjournal

Kasus raibnya Dirut RSUD NTB, dr Mawardi Hamry, dihangatkan oleh kalangan DPRD NTB. Ketua Komisi I,  H Ali Ahmat, akan memanggil Kapolda NTB, sebab pihak kepolisian dinilainya lamban menangani raibnya pejabat publik.

“Saya hanya ingin memastikan, keamanan masyarakat terjamin. Kalau ada orang hilang, dan polisi tidak becus kerjanya, ini menjadi tanda tanya masyarakat,” kala Ali Ahmat seperti dikutip harian Suara NTB, Sabtu (9//4). Komisi I menangani bidang hukum dan keamanan.

Hingga lebih dua pekan sejak pihak keluarga Mawardi Hamry. Jejak yang bersangkutan seperti hilang ditelan bumi. Muncul berbagai asumsi atau spekulasi, namun sama sekali tak menjelaskan keberadaan yang bersangkutan.

Bahkan Tim Cyber Crime Mabes Polri ikut membantu Polda NTB untuk melacak Dirut RSUD itu. Hasilnya tetap nihil. Jangan heran, kalau kasus hilangnya Mawardi yang dikenal sebagai “salah satu tokoh penting di Pemprov NTB” jadi obrolan warung kopi.

“Kalau polisi gagal mengendus keberadaan Mawardi Hamry, berarti ada jaringan lebih canggih dari kelompok teroris, yang mampu melindungi jejaknya dari endusan polisi,” kata seseorang di sebuah kedai kopi di Jalan Langko, Mataram.

Polisi jaman sekarang tidak seperti jaman orde lama yang hanya mengandalkan informan. Tapi sudah menggunakan tehnologi canggih. “Seandainya hilangnya seseorang itu karena penculikan, yang menimbulkan korban, polisi justru lebih cepat menemukan. Kemungkinan besar, beliau aman-aman saja. Jadi ada kemungkinan yang bersangkutan bukan hilang tapi “disembunyikan” di lingkungannya sendiri,” kata penikmat kopi lainnya berspekulasi. Tentu, di warung kopi antara fakta dan imajinasi bisa campur baur.

Memang, di media sosial mempertanyakan kerja tim cyberdari mabes Polri. Terkait sinyal terakhir yang tertangkap, mengapa tidak melacak sinyal sebelumnya. Bukankah sistem pada GPS memiliki terminal induk yang merekam sinyal secara sistematis (sebelum sinyal terakhir/ sinyal awal). Komentator kinerja pemerintah di media sosial terkesan menyampingi kasus ini

Setelah Otoritas Jasa Keuangan  (OJK) tidak berani memberikan aliran rekening Mawardi Hamry, dengan alasan kelak bisa mendapat gugatan dari yang bersangkutan. Tinggal ditunggu bagaimana penjelasan Kapolda NTB bila pihak Komisi I DPRD NTB jadi memanggilnya.

Suk

MATARAM- lombokjournal

Kunjungan Kerja (Kunker)Wagub NTB, H Muhammad Amin,SH, MSi  ke Kabupaten Lombok Tengah dan Lombok Timur untuk mengevaluasi alokasi Dana Desa. Selain menyerap aspirasi, Wagub sekaligus ingin mengetahui permaslahan dan kendala yang di hadapi Aparatur Desa dalam membelanjakan Dana Desa, (Kamis, 7/4)

Sesuai amanah Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Propinsi NTB dengan jumlah desa sebanyak 995 desa, tahun 2015 menggelontorkan Dana Desa berjumalah Rp301 miliar lebih. Tahun 2016, Dana Desa yang turun meningkat menjadi Rp667 miliar lebih.

Amanah Undang-undang tersebut mewujudkan kebijakan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan maupun layanan untuk masyarakat, Pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan Otonomi Desa,  agar desa tumbuh dan berkembang berdasarkan keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan mayarakat

Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin SH, M.Si melaksanakan kunker di Desa Mujur Kecamatan Praya Timur, Kabupaten Lombok Tengah Sedang di Kabupaten Lombok Timur, kunker dilaksanakan di Desa Keruak dan Desa Tempet, Kecamatan Keruak. Sekretaris Badan Pemerintahan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (BPMPD ) Propinsi NTB, Drs. Fathul Gani, M.Si ikut mendamping Wagub

Di Desa Mujur Kecamatan Keruak Wagub diterima Camat Praya Timur, H. Muliyardi Yunus, Kapolsek Praya Timur H.L Selamat R, dan Sekretaris BPMPD Kabupaten Lombok Tengah,

Wagub melakukan peninjauan langsung terkait dengan pelayanan E KTP, dan mengunjung SLB (Sekolah Luar Biasa ) yang berada di Komplek Kecamatan Praya Timur. Di SLB itu Wagub berdialog dengan Para Guru dan Kepala sekolah terkait penyelenggaran Belajar Mengajar.

“SLB ini berdiri sejak tahun 2013, memiliki siswa 48 orang dan 6 orang tenaga pendidik,” kata Kepala SLB, Ibu Mariani. Kepada Wagub ia mengutarakan kebutuhan SLB seperti Alat Praga dan buku bacaan.

Usai kunjungan ke SLB, Wagub mendengarkan laporan Camat Praya Timur terkait Progres Capaian Realisasi dan kendala yang dihadap Aparatur Desa di Kecamatan Praya Timur. Camat Praya Timur mengungkapkan, Pelaksanaan Dana Desa berjalan dengan baik walaupun ada kekhawatiran dari aparat desa terkait permaslahan hukum jika terjadi kekeliruan.

Program Sesuai Kebutuhan Masyarakat

Dalam sambutannya. Wagub mengatakan bahwa kehadiranyad di tengah masyarakat Desa Mujur ingin melihat langsung Pelaksanaan dana desa, baik secara fisik maupun progress laporan dari aparat terkait.

“Aparatur Desa hars senantiasa memprogramkan anggran desa sesuai kebutuhan masyarakat, karena program yang baik adalah program yang dapat dirasakan langsung keberadaannya oleh masyrakat,” kata wagub.

Diharapkan,  para Kepala Desa tidak ragu-ragu membelanjakan ADD dengan berpedoman pada aturan yang berlaku, “Kalaupaun ada kekeliruan secara Administrasi hendaknya itu tidak di jadikan temuan opetugas. Namun kesalahan administrasi harus di perbaiki kedepannya,” kata . Wagub.

Aparur Desa juga diharapkan terus membangun Komunikasi dengan Inspektorat, BPPKP supaya dalam pelaksanaan ADD tidak ditemukan Maladmninstrasi. Pelaksanaan ADD hendaknya di laksanakan dengan transparan, akuntabel dan melibatkan stake holder terkait.

Seusai kunjungan kerja di laksanakan di Mujur Wakil Gubernur melakukan peninjauan langsung ke lapangan, kemudian berlanjut ke desa Keruak dan Desa Tempit Kecamatan Keruak Kabuaten Lombok Timur.

Sebelum bertolak ke Mataram W akil Gubernur NTB H. Muh.Amin sempat mengunjungi Yayasan Pondok Pesantren yaitu Ponpes Al Ikhlas ”Madrasah TsanawiyahAl-Ihklas” yang ada di Desa Stungkep. Wakil Gubernur Beramah tamah dan berdialog dengan para Guru dan Siswa

(Syamsul btj/Humas Pemprov NTB)

lombokjournal

Kinerja Kemendes, Marwan Jafar, mendapat ‘raport merah’  dari Presiden Joko Widodo. Misalnya, serapan anggaran pekerjaan fisik kementerian Marwan hanya 22,5 persen sampai akhir 2015. Serapan yang rendah ini terjadi karena banyaknya proyek gagal.

Selain itu, kuat dugaan permainan proyek orang dekat Marwan di Kementerian Desa. Surat Perwakilan Aparatur Negara Kementerian Desa yang dikirim ke Jokowi pada 7 Maret lalu menyebutkan, para anggota staf khusus menteri dan adik sang menteri ikut mengatur proyek di Kementerian Desa.

Perusahaan yang ingin memenangkan proyek di Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) harus menyetor komitmen fee kepada mereka 12,5-20 persen di awal.

“Ya kami menerima surat itu,” kata Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki, membenarkan pihaknya menerima surat tersebut. Konfirmasi itu diberikan Teten setelah Marwan dan anggota staf khususnya menyangkal tuduhan itu

Dan masalah yang tak kalah menjadi perhatian,adanya penyimpangan soal pendamping desa. Menteri Marwan terkesan ingin mengganti pendamping desa eks PNPM dengan tenaga yang berasal dari kalangan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB).

Aliansi Pendamping Profesional Desa Jawa Barat, yang berunjuk rasa di depan Istana, Rabu (23/3)  lalu, mendesak Presiden Jokowi dan Wakil Presiden JK mengkoreksi kebijakan yang tidak transparan oleh Mendes PDTT. Aliansi pendamping desa itu menemukan rekrutmen baru yang lolos sebagai pendamping professional desa, sebagian besar pengalamannya sebagai pengurus /anggota afiliasi NU (PMII, GP Ansor, IPNU, Lakpesdam, Tanfidz NU, MWC NU)

Menggusur  peran pendamping desa eks PNPM memang mengherankan. Sebab yang berpelangan bertahun-tahun di desa adalah pendamping eks PNPM. Wakil Presiden bahkan memberi catatan dalam rakornas bulan Februari, Agar pendampingan di desa jangan kalah pintar dari yang didampingi. Untuk itu bisa menggunakan fasilitator eks PNPM

Partai Koalisi Saling Sodok

Tentu saja kalangan PKB menolak tuduham aliansi eks PNPM di depan Istana itu. Aliansi yang terang-terangan menyerang Menteri Desa Marwan Jafar itu, dinilai sudah di-‘setting’ sekelompok elite yang mendorong Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melakukan reshuffle. Politisi PKB Nihayatul Wafiroh, Jumat (8/4) terang-terangan menunjuk PDI Perjuangan.

“Sama-sama anggota dari partai koalisi justru terang-terangan menikam teman sendiri. Pramono Cs ini tampak seperti menggunting dalam lipatan,” ujarnya.

Seperti diketahui, 17 wakil pendamping desa yang diterima di Istana itu atas inisiatif  Pramono Anung. “Ketika ke DPR saat reses, yang nerima mereka juga PDIP, Diah Pitaloka dan Alex Lukman,” kata Nihayatul Wafiroh.

Posisi Menteri Desa yang santer masuk dalam perombakan kabinet atau reshuffle di Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi), memang terkesan kuat jadi rebutan antara Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Kebangkitan Bangsa.  Banyak diberitakan, calon dari PDI Perjuangan untuk mengisi posisi di Kementerian Desa sudah bicara langsung dengan Presiden Joko Widodo.

Menteri Desa wajar jadi rebutan, mengingat anggaran untuk Kementerian ini mencapai Rp40 triliun lebih. “Wajar menjadi rebutan dan masing-masing partai punya kepentingan memperebutkannya. Salah satunya bisa menjadi salah satu amunisi atau mengisi pundi partai,” kata Pengamat politik dari Indo Strategic, Pangi Syarwi Chaniago seperti dikutip Okezone, Jumat (8/4).

Menurutnya, tidak bisa dipungkiri bahwa partai-partai yang ada di Indonesia memanfaatkan anggaran negara untuk kepentingan partai politiknya. Sebab partai di Indonesia tidak benar benar mandiri, realitasnya partai masih menetek sama pundi APBN. “Sering terbukti BUMN jadi sapi perahan parpol, termasuk dana desa sangat rawan disalahgunakan oleh partai,” tuturnya,

Suk

lombokjournal

Jelang perombakan kabinet atau reshuffle di Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi). Posisi Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) yang dipimpin Marwan Jaffar, paling santer  diisukan terjadi pergantian. Pendamping Desa eks PNPM inginkan pergantian Marwan.

Ini bermula dari aksi Aliansi Forum Pendamping Dana Desa (AFPDS) eks Program Nasional pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan. 17 pendamping desa yang diterima Menteri Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, menyampaikan keluhannya.

Salah satunya proses rekrutmen pendamping desa tidak jelas dan tidak transparan.  Salah satu contoh, daftar panjang dan daftar pendek proses rekrutmen ditentukan secara terpusat di Kemendes. Selain itu, adanya pendamping yang tidak memenuhi persyaratan dasar seperti tahun kelulusan dan pendidikan namun lulus seleksi.

Perekrutan juga dinilai berbau politis, karena terbukti sebagian besar yang lulus mempunyai pengalaman sebagai pengurus /anggota afiliasi NU (PMII, GP Ansor, IPNU, Lakpesdam, Tanfidz NU, MWC NU). Aksi tersebut memang membongkar ketidakjelasan sikap dan keputusan Kemendes tentang tenaga professional pendamping desa eks PNPNM.

Kemendes Plin Plan

Pada tanggal 4 Januari 016 terbit surat yang  isinya mengangkat eks PNPM untuk menjadi pendamping desa dengan reposisi dari fasilitor kabupaten menjadi tenaga ahli. Surat tersebut menyatakan, semua pendamping desa (hasil rekrut baru maupun eks PNPM) dikontrak sampai bulan Maret 2016.

Tetapi anehnya, per 31 Maret terbit surat dari Dirjen Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa yang mengatakan pendamping desa dari eks PNPM dilanjutkan kontraknya sampe Mei 2016 setelah itu silahkan ikut rekrutmen. Sementara yang hasil rekrut dilanjutkan kontraknya sampai Desember 2016 berdasarkan penilaian evaluasi kerja.

“Maksudnya ini kan memberi keistimewaan hasil rekrutmen yang notabene kurang pengalaman dalam pendampingan di desa,” kata seorang pendamping desa yang menilai keputusan ini berbau politis.

Dikatakanya, situasi ini menunjukkan plin-plan nya Kementerian Desa. “Mereka sudah menelan ludahnya sendri,” kata salah seorang pendamping desa eks PNPM

Karena per Januari eks PNPM menjadi pendamping desa yang posisinya sama dengan hasil rekrutmen,  tetapi ternyata diperlakukan berbeda.

Situasi ini memang sarat politisasi, karena berdasarkan pengalaman kemaren, rekrutman berjalan tidak fair. Kebanyakan orang-orang baju tertentu yang mendominasi tanpa melihat pengalaman pemberdayaan

Akhirnya, yang terjadi kurang kondusif llingkungan pendampingab desa.  Orang saling intip kesalahan. Hasil rekrut merasa eks PNPM sombong karena  punya pengalaman. Tapi hasil rekrut seperti enggan belajar menganggap pekerjaan ini gampang.

“Ketiadaan SOP membuat sebagian hasil rekrut bekerja tanpa aturan, sementara para eks mengikuti aturan PNPM yang belum tentu sama dengan pendamping desa,” cerita pendamping itu.

Sementara di desa saat ini masih ada yang belum menyelesaikan APBDes sebagai syarat pengajuan dana. Kebanyakan penyusunan APBDes terkendala pada aturanatau Perbup yang terlambat keluar.

Pada saat inilah pendamping desa dibutuhkan untuk mendorong penyelesaian APBDes. Dan kecenderungan ini bisa lebih cepat bagi mereka yang memiliki pengalaman lama dengan pemberdayaan desa.

“Harus diakui semangat pendamping desa yang berasal dari eks PNPM menurun karena situasi yang tidak menentu ini,” katanya.

Suk.

MATARAM – lombokjournal

Meski sudah diusir, aktivis Koran kampus Media Unram tetap aktif mengelola medianya. Sekretariat UKPKM Media Unram saat ini masih digembok pihak rektorat, tapi tujuh orang krunya masih bekerja.“Memang kami tidak diberi dana untuk menerbitkan koran cetak, tapi kami masih bisa bekerja dengan media on line,” kata Bunga Damai, pimpinan Media Unram sudah dibekukan Rektor.

Hari Rabu sore, pihak rektorat sudah mengusir aktivis media  ketika mereka melakukan rapat redaksi.  Pihak Rektorat yang diwakili Kabag Kepegawaian Unram, Musanif, sempat menyita Kartu Tanda Mahasiswa (KTM) tiga orang, sedang empat lainnya menolak.

“Kami diperlakukan seperti pelaku kriminal yang tertangkap basah. Kami dipotret, terus mereka merampas tanda pengenal kami,” cerita Bunga, Kamis (7/4).  Menurutnya, perampasan kartu itu tanpa alasan yang jelas.

Ketegangan antara aktivis media kampus itu dengan Rektor, karena Koran Media Unram yang terbit selama ini memuat berita yang dinilai menyudutkan Unram. Tapi alasan itu dibantah mahasiswa, bahwa banyak berita baik yang juga dirillis.

“Kita tidak ada niat buruk apa-apa. Kami hanya memberitakan apa fakta yang ada. Banyak juga program Unram yang baik, kami beritakan,” kata Bunga.

Ketegangan Media dan Rektor

Sejak tahun 2014, ketegangan jurnalis Media Unram dan Rektor Unram, Prof Sunarpi, berlanjut. Rektor mengeluarkan aturan bahwa pengurus UKM di Unram salah satu syaratnya, harus punya IP di atas 3.  “Kami sudah mengirimkan nama-nama baru sesuai persyaratan itu. Kalau di UKM lain, usulan diterima tapi di media ditolak,” cerita Bunga.

Rektor justru mencari pengurus dari tiap fakultas mengirimkan dua delegasinnya. Dan rektor tak mau berdialog dengan aktivis media. Mereka diajak bertemu PR III pada bulan Desember 2015. Tapi PR III bukan mengajak dialog, tapi hanya pengarahan sifatnya satu arah.

Menurut catatan  lombokjournal,com,  sejak  Rektor Unram Prof Sunarpi memimpin Unram, banyak ketegangan terjadi dengan mahasiswa. Contohnya, akhir tahun lalu Kelompok Teater Putih dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unram tiba-iba dilarang menggunakan Arena Budaya untuk pennyelenggaraan Festival teater Modern. Berkali-kali aktrivis teater berusaha minta penjelasan Rektor tapi tak pernah ditemui.

“Ini festival, semula diijinkan, tiba-tiba disuruh berhenti. Kan membuat kami kelabakan menghadapi peserta dari seluruh NTB,” kata Ketua Teater Putih.

Akan halnya Media Unram dengan mahasiswa lama yang terkenal kritis itu, dikawatirkan lebih jauh mengungkap borok Unram. Contohnya, soal pengelolaan bea siswa yang ditujukan mahasiswa miskin.  Setelah menerima bea siswa, mereka diharuskan menempati Rusunawa Unram dengan membayar sewa.

Salah seorang mahasiswa penerima bea siswa mengungkapkan,  ia sudah punya kos dengan biaya murah. “Terpaksa saya tinggal di rusunawa, uang beasiswa yang saya terima lebih banyak untuk bayar sewa rusunawa,” katanya.

Menurut sumber penghuni beberapa,  ternyata pengelolaan uang rusunawa unram langsung masuk ke rekening pribadi rektor. Selain itu, ada mahasiswa dari Fakultas Hukum, jumaidi, yang karena alasan  transparansi, mengajukan permohonan ke Unram, tentang pengelolaan Uang SPP, dan pengelolaan Jaminan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Kampus (JPKMK) serta beberapa pengelolaan keuangan lainnya yang selama ini tidak transparan.

Kabarnya, Rektor Sunarpi beberapa kali berusaha memberi ‘hukuman’ pada mahasiswa yang bersangkutan. Bahkan saat ini, Jumaidi yang sedang menyusun skripsi tentang transparansi di kampus, mengalami banyak kesulitan.  Pihak Unram dikabarkan menolak quisioner yang diajukan Jumaidi.

Pihak Rektorat Unram menolak dikonfirmasi soal ini.

Suk