MATARAM  – lombokjournal.com

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima kunjungan Kunjungan Kerja (Kunker) Komisi X DPR RI di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Jum’at (17/6). Kunker Komisi X DPR RI bertujuan menjaring informasi yang substansif dari budayawan dalam rangka perumusan Rencana Undang-Undang (RUU) tentang Kebudayaan.

Dalam pertemuan dengan Komisi X DPR RI tersebut, Gubernur Majdi memberi masukan tiga hal penting, terkait substansi RUU tersebut.

Tiga hal penting yang dimaksud, menurut gubernur, harus diperhatikan dalam merumuskan UU tentang Bebudayaan. Pertama, definisi kebudayaan nasional harus disepakati bersama. Kedua, penting bagi pemerintah daerah mengetahui posisi kebudayaan daerah di kebudayaan nasional.

Banyak sekali inisiatif-inisiatif kebudayaan yang berkembang di daerah perlu diapresiasi oleh kebudayaan nasional. Dan yang terakhir, Indonesia belum memandang kebudayaan sebagai suatu aset atau kebanggaan.

Hadir dalam pertemuan tersebut Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi NTB Muhammad Faozal dan kalangan budayawan. Daam kunker di NTB kali ini, Komisi X adalah banyak memperoleh masukan informasi terkait penyusunan RUU Kebudayaan.

Suk

(Foto : Biro Humas dan Protokol  Setda pemprov NTB)

MATARAM – lombokjournal.com

Gubernur NTB Dr.TGH.M.Zainul Majdi membuka Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) Korpri III Tingkat Provinsi NTB tahun 2016 di gedung Graha Bhakti Praja, Jumat(17/6). Ramadhan harus diisi dengan kegiatan luar biasa, yang bisa membawa perubahan bagi bangsa dan negara, kata gubernur.

Dalam sambutannya Gubernur Majdi mengatakan, patut bersyukur karena pelaksanakan MTQ KORPRI berlangsung di bulan Ramadhan. “Ini menunjukkan bahwa kita mampu mengisi bulan ini dengan hal-hal yang baik, tidak hanya hal rutin,” katanya.

Penyelenggaraan MTQ kali ini diikuti peserta berjumlah 70 org. Terdiri dari 43 putra dan 26 putri, berasal dari utusan korpri kabupaten/kota (50 orang) , perwakilan SKPD Provinsi17 orang dan unit Korpri vertikal 3 orang.

Pemenang MTQ ini nantinya akan mewakili NTB pada MTQ Korpri III di Samarinda bulan Oktober mendatang.

Rer

(Foto : Biro Humas dan Protokol Setda pemprov NTB)

Lombok Timur – lombokjournal.com

Empat  orang dari Desa Sekarteja Kecamatan Selong, yaitu Khairul Anwar (35), Yus (30), Mul (30), Yasir (19), dan satu orang berasal dari Montong Gamang, Kabupaten Lombok Timur,  bernama Akmal (45), menjadi korban  ambruknya jembatan “Kokok” (kali) Tojang, penghubung antar Pancor dan Sekar Teja di Kelurahan Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat (NTB). ,

Menurut keterangan Kapolres Lombok Timur AKBP Karsiman, pihaknya memperoleh informasi ambruknya jembatan itu sekitar jam 13.00 Wita, Selasa (14/6), tak terelakkan menimpa buruh yang tengah bekerja.

Saat kejadian para pekerja tengah mengerjakan pengecoran jembatan. Tiba-tiba jembatan ambruk dan menimpa buruh yang tengah meratakan material cor. Korban jatuh tertimbun reruntuhan bangunan di kedalaman sekitar 40 meter.

Proses evakuasi yang dilakukan Tim “Searc and Rescue” (SAR)  dimulai sekitar pukul 13.30 Wita hingga malam sekitar pukul 22.00 Wita.  Tim gabungan itu terdiri dari Pos SAR Kayangan, TNI wilayah Lombok Timur, Polres Lombok Timur, BPBD Kabupaten Lombok Timur dan masyarakat sekitar yang spontan bahu-membahu mengevakuasi para korban.

Dua unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menyemprotkan air agar campuran material pasir, batu dan semen tetap basah, sehingga memudahkan pencarian para korban.

Selain yang meninggal,  beberapa korban yang mengalami luka serius, yakni Zainul (15) warga Desa Sekarteja, Abdul kadir (17), Irfan (50), keduanya asal Pancor Kecamatan Selong, Junaidi (50) asal Majidi Kecamatan Selong, dan Edi (36) asal Penyaong, Kecamatan Masbagik. Pertolongan segera datang, baik yang meninggal dunia maupun mengalami luka-luka segera dilarikan  ke Rumah Sakit Umum Daerah Selong, Kabupaten Lombok Timur.

Humas Badan SAR Nasional (Basarnas) Mataram, Putu Cakra Ningrat, di Mataram, menjelaskan  proses evakuasi sudah rampung  Selasa malam. Selain menggunakan peralatan manual, proses pencarian korban dibantu menggunakan dua alat berat.

Meski evakuasi korban sudah dihentikan namun tim SAR tetap berjaga-jaga untuk mengantisipasi jika ada korban yang masih tertimbun. “Proses evakuasi selesai, kami menemukan lima jenazah korban,” kata Putu Cakra.

Pihak Pemkab Lombok Timur sangat berang dengan kontraktor yang dikatakan hanya mengejar target cepat jadi dan mengabaikan kualitas maupun keselamatan pekerja. Proyek jembatan Kokok Tojang dengan kedalaman 12 meter dan panjang 25 meter itu dibiayai dana APBD Kabupaten Lombok Timur senilai Rp750 juta.

Wakil Bupati Lombok Timur Khairul Warisin,  minta kontraktor PT PM bertanggung jawab atas ambruknya jembatan dan jatuhnya korban para pekerja.
Rer

MATARAM – lombokjournal

Sekretaris Daerah Provinsi NTB, Ir. H. Rosiady Husaini Sayuti, M. Sc., Ph. D melantik dan mengukuhkan sebanyak 6 Pejabat Struktural Lingkup Provinsi NTB di Ruang Rapat Sekda Provinsi NTB, Selasa (14/6).

Pelantikan itu berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Barat nomor 821.2-1/324/BKD-DIKLAT/2016 dan nomor 821.2-1/326/BKD-DIKLAT/2016 tentang Mutasi dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama dan Struktural Eselon IV di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat,

(Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Wakil Gubernur NTB, H. M. Amin, S.H., M. Si.membuka Seminar dan lokakarya akhir program Gerakan Inklusi Sosial Anak Buruh Migran Program Peduli Provinsi NTB di Hotel Santika, Senin (13/6).

Sebagai salah satu program nasional dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia, Program Peduli yang berada di bawah koordinator Kementerian Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia bertujuan mendorong efektifitas kebijakan inklusi social, dan mensosialisasikan model perlindungan dan penanganan persoalan anak buruh migran (Pendidikan, Kesehatan dan Akte kelahiran).

(Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTB)

MATARAM – lombokjournal.

Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainul Majdi menerima kunjungan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Provinsi NTB yang baru, Tedjo Lekmono, SH, MH yang menggantikan Kejaksaan Tinggi Provinsi NTB sebelumnya Mardiono, SH, MH, Senin (13/6).

Silaturrahmi Kajati NTB tersebut dalam rangka memperkenalkan diri dan memohon dukungan dari gubernur dalam pelaksanaan tugasnya. Ia mengatakan kepada gubernur, agar tidak sungkan menegur aparat Kejaksaan tinggi yang tidak menjalankan tugas.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur mengucapkan selamat datang dan selamat bertugas kepada kejaksaan tinggi yang baru. Gubernur yakin, bahwa Kejaksaan Tinggi yang baru akan mampu melaksanakan tugasnya dengan baik.

“Mari kita sama-sama berjuang dalam melaksanakan good governance. Mari kita berikan bukti. Jangan sampai kepercayaan masyarakat runtuh. Tunjukkan dengan kesungguhan hati sebagai pemimpin yang baik,” ujar gubernur.

(Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Wagub NTB H Muhammad Amin menerima Ketua Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme Prov. NTB, Drs. H.L.Mujitahid, Senin, (13/6/2016) di ruang kerjanya. Mujitahid menjelaskan kepada Wagub, rencana digelarnya Deklarasi Anti Radikalisme, 21 Juni 2016 mendatang.

Mantan Bupati Lombok Barat yang didampingi Kepala Bakesbangpoldagri, H. Lalu Syafi’i, menjelaskan, deklarasi ini digelar dilatarbelakangi hasil survey tokoh agama/tokoh masyarakat yang menyimpulkan masyarakat NTB menolak segala bentuk kekerasan/paham radikal.

Rencana kegiatan akan berlangsung di kota Bima, akan melibatkan 3000 masyarakat dari seluruh lapisan. Wagub menyatakan dukungannya, dan berharap seluruh pihak mendukung upaya kita memerangi terorisme.

(Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTB)

MATARAM – lombokjournal

Gubernur Nusa Tenggara Barat, TGH Muhammad Zainul Majdi meminta Pejabat Eselon I hingga IV di lingkungan Pemprov NTB melaksanakan itikaf di bulan Ramadhan tiap minggu, di Masjid Raya At-Taqwa, Mataram, dimulai Sabtu malam (11/6) sebagai awal dari kegiatan tersebut.

Kegiatan itikaf diisi shalat Isya berjamaah, shalat Tarawih, mendengarkan tausyiah, membaca kitab suci Alquran, serta shalat malam lainnya seperti Tahajud, Sholat Hajat dan sahur bersama.

Kegiatan ini dilakukan dalam upaya meningkatkan ketaqwaan dan keimanan di kalangan para pejabat Pemerintah. Selain itu, kegiatan itu sesuai dengan visi pembangunan NTB yang meletakkan visi beriman sebagai visi sebagai landasan membangun.

(Biro Humas dan Protokol Setda Pemprov NTB)

MUSLIM UIGHUR ‘TAK BERSAHABAT’ DENGAN PEMERINTAH CINA

lombokjournal.com

Suatu siang, bulan Mei 2014, bahan peledak dilemparkan dari dua kendaraan di tengah pasar yang sibuk, puluhan orang tewas di tempat kejadian. Pemerintah Cina mengutuk insiden yang dikatakan kekerasan dari teroris. Kementerian Luar Negeri Cina berang atas kekerasan yang disebut anti manusia, anti sosial dan anti peradaban yang dilakukan para ‘teroris’.

Insiden itu terjadi di Provinsi Xinjiang di barat jauh China, wilayah minoritas muslim Uighur yang jumlahnya kini mencapai sekitar 45 persen dari keseluruhan populasi Xinjiang. Uighur, etnis Muslim yang berasal dari Turki, menganggap Xinjiang adalah tanah air mereka.

Insiden bom itu bukan pertama kali terjadi. Sebelumnya juga terjadi serangkaian serangan, dan pemerintah Cina menuding kelompok separatis di wilayah tersebut sebagai biang insiden. Namun saat itu, pihak Kongres Uighur Dunia (WUC) yang berbasis di Jerman mengeluarkan pernyataan, kelompoknya justru mengutuk serangan di tengah pasar itu.

Pemerintah Cina memang sudah menduga kalangan eparatis minoritas muslim Uighur menuntut kemerdekaan. Di antara banyak alasan, tuntutan kemerdekaan itu memang dipicu mengalirnya mayoritas etnis Han China ke wilayah Xinjian yang dianggap melemahkan kegiatan komersial (ekonomi), budaya dan agama mereka.

Di pihak lain, kebijakan pemerintah Cina memang memihak Han (juga memberi peran istimewa pada muslim Hui yang lebih dekat dengan orang Han, seperti disinggung dalam tulisan sebelumnya, pen).  Pemerintah Cina tidak berusaha mengatasi isu inti yang mendorong kerusuhan di Xinjiang. Adanya serangan baru itu justru mengeraskan tekad pemerintah Cina lebih menindas etnis Uighur.

Kecurigaan Beijing pada etnis Uighur punya akar sejarah lama. Mereka berasal dari wilayah yang semula merdeka tanpa tunduk pada kekuasaan mana pun, tapi berubah ketika ekspedisi militer Dinasti Qing tahun 1750 menguasai wilayah yang kemudian disebut Xinjiang (dalam bahasa Mandarin berarti ‘daerah kekuaasaan baru’).

Tidak seperti muslim Hui yang bisa ‘menjadi Cina’, sedang muslim Uighur, yang kulitnya putih, yang secara budaya lebih dekat dengan ras Turkistan, masih kuat membawa adat istiadatnya sendiri.

Waktu pecah perang dunia II, penduduk Xinjiang lebih memihak ke Soviet. Kecenderungan ini membuat pasukan nasionalis kiriman Beijing memaksa warga Uighur bertahan dalam wilayah kedaulatan Tiongkok tahun 1949. Sejak saat itu cap terhadap muslim Uighur yang punya kecenderungan ‘memberontak’ selalu disematkan para petinggi Beijing.

Sikap paranoid pemerintah Tiongkok itu memunculkan diskriminasi bagi Uighur. Termasuk dalam pengurusan paspor bila warga Uighur hendak ke luar negeri. Mereka harus memberikan sampel DNA. Sejak bulan Juni, penduduk otonomi Yili Kazakh harus memberikan sampel DNA, sidik jari, sampel suara dan ‘foto tiga dimensi’ untuk mengurus dokumen keperluan perjalan tertentu.

Kebijakan baru itu ditetapkan menjelang memasuki bulan Ramadhan tahun ini, berlaku baik untukpengajuan baru maupun perpanjangan paspor, ijin masuk ke Taiwan, dan iji masuk dua arah ke Hongkong dan Macau. Bagi yang tidak memenuhi syarat itu pengajuannya tidak akan diproses. Prefektur Yili berbatasan dengan Mongolia, Rusia dan Kazakhtan. Prefektur tersebut bagian dari Xinjiang, dimana lebih 10 juta etnis Uighur ‘bertanah air’.

Jadi situasi ‘tidak bersahabat’ antara minoritas Uighur dan pemerintah Tiongkok sudah berlangsung lama. Semua tekanan pemerintah itu menimbulkan komplikasi, sehingga sejak lama sering terjadi serangan terhadap aparat dari etnis Han.  Pada tahun 2007, terjadi serangan, sebagai ganjarannya pemerintah Cina menembak mati 18 orang Uighur.

Tahun 2008 juga terjadi serangan serupa terhadap aparat etnis Han. Dipastikan 22 orang meninggal akibat bentrok yang dipicu pelarangan membangun masjid orang Uighur.  Bulan Juli 2009, bentrok antara etnis Uighur dan etnis Han di Urumqi, ibukota Xinjiang. Konflik itu menyebabkan 197 orang tewas, 1700 orang terluka dan 1434 muslim Uighur diculik dan dihukum pemerintah Cina.

Insiden yang membuat Negara-negara muslim protes adalah ekstradisi terhadap 100 imigran Uighur yang kabur dari Tiongkok ke Thailand, bulan Juli 2015. Pemerintah Thailand tidak bersedia memberikan suaka, dan 100 orang itu dideportasi ke Tiongkok.

Sikap Thailand itu memicu protes beberapa Negara Islam, dan hubungan dengan Turki memanas.

Tiongkok menuduh imigran itu kabur karena akan bergabung dengan Negara Islam Irak dan Syria. Namun pihak Kongres Uighur Sedunia (WUC) membantah, imigran itu kabur karena mendapat tekanan selama bertahun-tahun. “Semua tudiangan bahwa para imigran itu akan bergabung dengan teroris adalah dusta. Kami kawatir 100 orang yang dipulangkan dari Thailan itu akan disiksa dan dieksekusi,” kata juru bicara WUC.

Tapi pihak Pemerintah Cina selalu membantah, bahkan menjelang puasa lalu pemerintah Cina menjami kebebasan beribadah yang dilakukan muslim di Tiongkok. Bahkan baru-baru ini pemerintah Ciba menerbitkan ‘surat putih’ terkait kebebasan menjalan ibadah sesuai agama yang dianut, termasuk menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadhan.

Pemerintah Tiongkok menyatakan, sangat menghargai perbedaan keyakinan di wilayahnya, termasuk di Xinjiang. Penghormatan dan perlindungan kebebasan beragama dijadikan salah satu dasar kebijakan nasional jangka panjang oleh pemerintah Cina.

Konstitusi RRT menyatakan ,”RRT menjamin warga Negara memiliki kekebasan beragama.” Dan “tidak ada organ Negara, organisasi masyarakat atau oindividu dapat memaks warga untuk percaya pada agama atau tidak beragama, tidak mendiskriminasikan warga Negara beragama dengan warga negara yang tidak beragama.”

Memang di Beijing, memasuki bulan Ramadhan muslim di Cina memadati mesjid-masjid untuk melaksanakan sholattarawih. Saat ini ada sekitar 20 sampai 30 juta muslim di Tuiongkok, ada sekitar 30 ribu masjid, Cina juga memiliki sekitar 40 ribu imam dan guru agama Islam. Sejak tahun 1980 tercatat sekitar 40 ribu muslim Cina sudah menunaikan ibadah haji.

Tapi bagaimana dengan Xinjiang?

Sepanjang menyangkut kehidupan muslim Uighur,  Pemerintah Cina tidak bisa dipercaya. Sebab konstitusi yang berbunyi,” Negara melindungi agama secara baik, namun tidak bisa memanfaatkan agama untuk menggangu ketertiban umum, merusak ketentraman warga atau mengganggu system pendidikan Negara.”

Bunyi konstitusi itu memang membuka peluang menekan muslim Uighur yang cenderung menuntut kemerdekaan. – habis –

Roman Emsyair

(dari berbagai sumber)

LARANGAN BERPUASA MUSLIM UIGHUR DI XINJIANG

lombokjournal.com

Meski sama-sama beragama Islam, dan sama-sama etnis minoritas di daratan Tiongkok, namun ada perbedaan mencolok antara muslim Hui dan muslim Uighur yang banyak menetap di Turkistan Timur atau di Cina disebut Xinjiang.  Etnis Uighur merupakan suku bangsa Turki yang datang dari daerah Gunung Altai, di utara Mongolia sebelah barat.

Kalau muslim Hui yang sejak awal sudah berasimilasi dengan suku Han,  dalam sehari-hari mereka malah ‘lebih Cina dari orang Han’. Namun berbeda dengan orang Uighur yang sehari-hari masih berbahasa Turki, dan kuat memegang teguh kebudayaannya sendiri.  Masjid-masjid orang Uighur dan adat istiadatnya masih kental bercorak Asia Tengah.

Umumnya orang Hui ulet dan pekerja keras, menggebu-gebu dalam perdagangan dan mengumpulkan uang.  Pedagang kaki lima Hui bisa berjaga di lapaknya mulai pagi hari hingga tengah malam.  Bahkan orang Han (asli Tiongkok) banyak mengekor rintisan perdagangan yang dilakukan muslim Hui.

Sangat berbeda dengan muslim Uighur yang lebih lemah lembut, santai, dan (sering dikatakan) kurang menghayati kerja sebagai kebajikan tersendiri. Orang Uighur lebih mirip dengan orang Tibet yang lebih menikmati hidup, dan umumnya kurang menyukai pekerjaan rutin. Mereka bukanlah keturunan pedagang yang bersemangat mengejar uang.

Perbedaan sejarah, watak dan mensikapi hidup itu, belakangan  mengakibatkan timbulnya ketegangan sesama muslim.  Muslim Hui yang keturunan masyarakat yang menekuni perdagangan dan tentara bayaran, kerap menjelajah daerah-daerah baru. Termasuk ke Xinjiang, membuka rumah makan dan toko-toko sepanjang jalan, dan setelah diikuti warga mereka lainnya di tempat-tempat mana pun, kemudian orang Hui itu mendirikan masjid.  Mesjid itu sebenarnya bukan semata-mata tempat beribadah tapi lebih utama untuk tetap berkumpul sesama warga Hui.

Hal itu seperti itu menyulut kemarahan orang Uighur. Para pendatang Hui (juga diikuti orang Han) dianggap sebagai ancaman bagi kebudayaan masyarakat Uighur.  Dan limpahan orang-orang Hui itu juga merupakan ancaman dalam persaingan ekonomi. Sementara kebijakan pemerintah setempat cenderung lebih memihak orang Hui.

Dan ada perbedaan antara muslim Hui dan Uighur, yang berbuntut adanya perbedaan perlakuan penguasa Tiongkok terhadap kalangan muslim yang berbeda etnis itu. Kalau orang Uighur menuntut kemerdekaan (seperti halnya Tibet), untuk mempertahankan kebudayaan, agama dan bahasanya sendiri, serta limpahan pendatang Hui maupun Han. Sedang muslim Hui yang bersemangat dalam perdagangan dan uang, impian tentang sebuah negara merdeka tak pernah ada di benak mereka.

Meski pemerintah pusat di China sering membantah, sebenarnya tekanan terhadap muslim Uighur di Xinjiang memang fakta yang tak terbantahkan.  Dari tahun ke tahun kecurigaan terhadap muslim Uighur tak pernah pupus. Dan sekarang mendapat protes dari kalangan internasional adalah tekanan terhadap muslim Uighur dalam menjalankan ibadah puasa.

Bulan Ramadhan tahun lalu, protes diserukan oleh Imam Besar Al Azhar, Ahmed al-Tayeb karena larangan yang diberlakukan pemerintah Tiongkok terhadap umat muslim yang menjalankan ibadah puasa dan melakukan ritual keagamaan selama bulan Ramadhan di Xinjiang.

Pembatasan itu menimbulkan bentrokan etnis yang menewaskan ratusan orang. Tiongkok sendiri beralasan menghadapi ancaman teroris Xinjiang. Karena itu PNS, mahasiswa dan guru dilarang berpuasa, dan restoran diperintahkan tetap buka di siang hari.  Pembatasan ini sudah berlangsung bertahun-tahun, meski pemerintah Tiongkok selalu membantahnya.

Anak-anak sekolah, seperti tahun-tahun sebelumnya, diarahkan untuk tidak menjalankan ibadah puasa, atau menjalankan ritual agama lainnya. Biro pendidikan kota Tarbaghatay, dikenal sebagai Tacheng dalam bahasa China, memerintahkan sekolah-sekolah untuk memberitahu siswanya dilarang menghadiiri kegiatan keagamaan.

Para pejabat di Kabupaten Qiemo bertemu dengan para pemimpin agama setempat, ada peningkatan inspeksi selama Ramadhan untuk menjaga ‘stabilitas sosial’.  Menjellang bulan Ramadhan, di salah satu desa di Yili, dekat perbatasan dengan Kazakhstan, masjid harus memeriksa kartu identitas siapa saja yang datang utuk beribadah selama bulan Ramdhan.

Pemerintah setempat juga menyiarkan pengakuan (yang dipropagandakan) dari salah seorang anggota Partai Komunis Uighur, Mahmet Talip, 90, yang bersumpah tidak berpuasa dan “tidak masuk masjid untuk sadar menolak ajaran keagamaan dan tahyul.” –bersambung-

Roman Emsyair

(dari berbagai sumber)