MATARAM – lombokjournal.com

Meski masyarakat Nusa Tenggara Barat (NTB) mayoritas Islam, namun persentase ketertarikan masyarakat terhadap Perbankan Syariah masih terbilang rendah.

Gubernur NTB, DR TGH M Zainul Majdi, mengatakan itu saat membuka acara Seminar Nasional dan Sosialisasi BBuku Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia, di Aula Kantor Bank Indonesia Perwakilan Mataram, Selasa (11/10).

Dikatakannya, Provinsi NTB merupakan daerah dengan tingkat religiusitas penduduknya cukup tinggi. Hampir 90 Persen penduduknya penganut Islam. “Namun  di tengah tingginya tingkat religiusitas tersebut persentase ketertarikan masyarakat terhadap Perbankan Syariah masih terbilang rendah”, ujar gubernur.

Pertumbuhan Perbankan Syariah di Indonesia hanya 5 Persen, sedangkan di Provinsi NTB di atas 8 persen. Itu pun hanya kalangan Tuan Guru yang paham sistem Perbankan Syariah, sedang masyarakat umumnya kurang paham.

“Seluruh elemen, terutama para Tuan Guru harus mengambil peran aktif dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep-konsep Perbankan Syariah sehingga masyarakat dapat memahaminya dengan baik”, ujar Gubernur mengajak peran aktif tuan guru.

Perbankan Syariah masih kalah dalam akselerasinya dengan Perbankan Konvensional. Perbankan Syariah harus memberikan inovasi dalam memberikan pelaayanan dengan bahasa akrab dan ramah.

“Ketidak pahaman masyarakat tersebut bukanlah salah kita, namun itu merupakan kekurangan kita dalam menghadirkan bahasa-bahasa pendekatan yang mudah dipahami oleh masyarakat, kelemahan itu harus kita perbaiki secara bersama-sama kedepan. Sehingga masyarakat mulai mengenal dan tertarik untuk melakukan transaksi berbasis syariah”, kata Gubernur.

Hadir dalam acara tersebut seluruh unsur Perbankan Syariah dan Konvensional di Kota Mataram, Forkominda, Tokoh agama dan mahasiswa seluruh perguruan tinggi di Kota Mataram.

Rr
(foto : Humas pemprov NTB)

lombokjournal.com

Bob Dylan menjadi yang pertama kalinya, seseorang yang lebih dikenal sebagai musisi mendapat penghargaan Nobel. The Swedish Academy (Akademi Swedia) mengumumkan keputusannya hari Kamis (13/10), mengakhiri musim Nobel 2016. Mengapa Bob Dylan Layak Memenangkan Nobel Sastra?

Tak sedikit kalangan yang  meragukan hak Dylan meraih hadiah Nobel sastra. Yang lainnya menimpali, seharusnya Bob Dylan layak mendapat pernghargaan Nobel khusus tapi karena keberadaannya sebagai ikon (maksudnya bukan Nobel sastra).

Tapi bagaimana pun, Bob Dylan telah diputusnya menjadi anggota “Rock and Roll Hall of Fame” untuk memenangkan hadiah Nobel sastra. Beberapa orang menentang penghargaan Nobel untuk Dylan, dan menyarankan bbahwa musisi yang juga pernah menulis novel pada tahun 1960 itu hanya layak mendapat “Nobel khusus”.

Namun pihak Akademi Swedia (The Swedish Academy) menilai musisi Amerika itu layak menerima penghargaan bergengsi itu karena “telah menciptakan ekspresi puitis baru dalam tradisi lagu yang bagus Amerika”. Penulis dan penyanyi Amerika itu “telah menciptakan ekspresi puitis baru yang bernilai dalam tradisi lagu Amerika”.

Pada dasarnya, dalam karya Bob Dylan, kata dan musiknya tidak dapat dipisahkan.  Frase kata Dylan begitu sempurna,  keutuhan maknanya disampaikan dengan gamblang dan gemanya mendalam. Penyanyi yang kini berusia 76 yahun  yang sempat dijuluki ‘penyanyi protes’ itu, oleh anggota Akademi Swedia, Per Wastberg dikatakan, “Dia mungkin penyair terbesar yang masih hidup.”

Akhir “sempurna” Dylan – orang yang telah menyatu dengan yang dipelajari dari Woody Guthrie penyair simbolis dengan energi rock’n’roll, yang mengejek dunia dari balik nuansa tak tertembus. Dalam lagu-lagu seperti Tangled Up in Blue (1975), Blind Willie McTell (1983) dan Cross Green Mountain (2002) ia menjelajahi cara permainan dengan waktu, suara dan perspektif.

Lagu-lagu lainnya seperti Blowin ‘in the Wind, Masters of War, A Hard Rain a-Akan Fall, The Times They Are a-Changin, Subterranean Homesick Blues dan Seperti Rolling Stone menangkap semangat pemberontakan, perbedaan pendapat dan kemerdekaan.

Dylan masih menulis lagu dan sering tur. Ia dianggap oleh banyak orang sebagai ikon dari generasinya, yang  pengaruh musik dan lirik dari sangat kuat pada tahun 1960-an dan seterusnya. “Dylan memiliki status ikon. Pengaruhnya pada musik kontemporer sangat mendalam,” kata Swedish Academy, yang menganugerahinya penghargaan $ 930.000.

Tahun ini, hadiah sastra terakhir diumumkan dari enam Nobel lainnya, yaitu untuk kedokteran, fisika, kimia, perdamaian dan ekonomi. Enam penghargaan akan diserahkan pada 10 Desember, hari ulang tahun kematian pendiri hadiah Alfred Nobel pada tahun 1896.

Akademi Swedia yang berbasis di Swedia, telah menganugerahi hadiah sastra sejak 1901, terdaftar sekitar 220 nominasi,  yang kemudian tinggal lima orang dinominasikan.

Pada 2015, akademi ini menganugerahi Nobel sastra untuk penulis Belarusia, Svetlana Alexievich, mengutip tulisan-tulisannya tentang peristiwa penting yang mempengaruhi Belarus selama dan setelah era Soviet, termasuk bencana nuklir Chernobyl, Perang Soviet-Afganistan dan jatuhnya Uni Soviet.

RAYNE QU
(Sumber: Al Jazeera/The Guardian)

 

MATARAM – lombokjournal.com

Gubernur NTB DR.TGH Zainul Majdi mengatakan, penerapan transparansi informasi publik tergantung komitmen Kepala Desa (Kades).  Kalau Kades punya komitmen, semua informasi itu wajib dibuka. “Informasi publik tidak boleh ditutupi para Kepala Desa,” tegasnya.

Hal itu dikatakan Gubernur Zainul Majdi di hadapan 995 Kepala Desa dan para pejabat terkait di Lingkup Provinsi NTB yang mengikuti Pencanangan Desa Benderang informasi Publik tingkat (DBiP) Provinsi NTB, di Ballroom Hotel Lombok Raya di Mataram (Kamis 6/10).

Kegiatan tersebut merupakan kerjasama Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes, (PDT) dan Transmigrasi, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Komisi Informasi RI dan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Gubernur mengharapkan para Kades betul-betul berkomitmen membuka informasi publik. Memang ada pengecualian tapi yang namanya “kecuali” itu jumlahnya sedikit. Kalau ada 100 informasi yang dibuka ke publik yang dikecualikan 99 item, itu bertentangan dengan semangat transparansi. ”Jadi penjabaran informasi publik berpulang pada komitmen para Kades,” kata gubernur.

“Kita harapkan melalui pencanangan desa benderang informasi akan terwujud karena adanya komitmen dari Kades seluruh NTB,” tegas gubernur.

NTB Pertama Menandatangani

NTB merupakan provinsi pertama yang menandatangani nota kesepahaman (MoU) dalam penerapan Desa Benderang Informasi di Indonesia. Hal itu dikatakan Ketua Komisi Informasi Provinsi NTB, Ajeng Roslinda Motimori, dalam pengantarnya.

Ajeng yang bicara sebelum gubernur menegaskan, para komisioner Komisi Informasi berkomitmen membangun keterbukaan informasi dengan memulai dari desa. “Desa harus lebih bercahaya dari sekedarnya, dan lebih berkilau dari sekedarnya,”.katanya

Pencanangan Desa Benderang Informasi merupakan inovasi provinsi NTB, sangat penting kaitannya dengan Tata Kelola Informasi dan Tata Kelola Administrasi Pemerintah Desa yang harus diawali dengan keterbukaan. Hal ini mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Pencanangan ini bukan akhir dari kegiatan, tetapi merupakan awal dari terwujudnya transparansi informasi dari 995 desa yang ada di NTB,” ujarnya

Bupati Bima Hj. Indah Dhamayanti Putri usai Pencanangan menekankan, agar Pemerintah Desa memahami praktik keterbukaan informasi publik. Pemerintah Desa diharapkan segera menindaklanjutinya dengan membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di tiap desa dan menyelenggarakan layanan informasi publik secara optimal.

Pengetahuan menyeluruh tentang informasi publik yang berkaitan dengan program pembangunan di desa akan mendorong peningkatan peran masyarakat dalam membangun desa. “Hal ini penting untuk memastikan masyarakat mengawasi pemerintah desa dengan mengacu kepada informasi yang disampaikan saat secara transparan,” terang Bupati.

Pencanangan ditandai dengan penandatanganan MoU dengan Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi yang dilanjutkan dengan pemukulan kentongan oleh Gubernur, Kapolda NTB, Komisi Informasi, dan seluruh kepala daerah yang hadir.

Kegiatan tersebut menghadirkan Bupati dan walikota dari delapan kabupaten dan kota. Selain itu juga dihadiri Wakil Ketua DPRD Provinsi NTB Mori Hanafi, M.Com, Kapolda NTB, Dirjen Pengembangan Daerah Tertentu Kemendes & PDT DR. Suprayoga Hadi, Ketua Komisi Informasi RI John Pesley, Unsur FKPD NTB dan Komisioner Komisi Informasi NTB.

(humas 01/foto: Humas NTB)

 

MATARAM – lombokjournal.com

NTB masih punya ‘pekerjaan rumah’ yang harus diselesaikan, terkait kerukunan umat beragama. Salah satu contohnya, Ahmadiyah diusir dari rumahnya sendiri.  Kalau agama dijadikan alasan berbuat semena-mena, itu memalukan.

Ketua PBNU (Pengurus Besar Nahdlatul Ulama), Kyai Said Agill Siradz, mengatakan itu dalam acara silaturahmi tokoh-tokoh lintas agama di rumah pengusaha Prajadi Agus Winakti yang akrab dengan panggikan Agus Sinta, di Mataram hari Sabtu (8/10) malam.

Agus yang saat ini menjadi Ketua PSMTI (Paguyuban Sosial Masyarakat Tionghwa Indonesia) NTB, dikenal sebagai pengusaha yang selama ini aktif ikut mendorong terciptanya kerukunan umat beragama dan persatuan antar etnis di NTB. Kedatangan Kyai Said Agil Siradz  di Mataram diundang Agus untuk beramah tamah dengan tokoh-tokoh lintas agama dan etnis.

Kyai Said Agil menegaskan, peran agama diciptakan untuk membangun dan memperbaiki, bukan merusak dan mematikan. “Agama tidak boleh jadi alasan untuk berbuat semena-mena. Agama tidak dibenarkan untuk membuat orang lain menderita. Karena itu, pengikut Ahmadiyah tidak boleh diusir dari rumahnya sendiri,” tegas Said yang malam itu didampingi Ketua NU NTB, TGH Taqiuddin Mansyur.

Agama Mengajarkan Kebaikan

Malam itu, di hadapan umat Islam, Budha, Kong Hu Cu, Kristen/Katolik dan Hindu, Kyai Said juga menegaskan, semua agama mengajarkan kebaikan. Karena itu ditegaskannya, tidak layak agama menjadi alasan konflik para penganutnya.

“Kekerasan dalam agama tidak dibenarkan,” kata Said setelah menguraikan ajaran kebaikan dari semua agama. Ia juga tegas menentang ISIS yang dinilainya bertentangan dengan ajaran Islam.  “Demi Allah ISIS bertentangan dengan Islam. Karena ISIS melakukan banyak pembunuhan yang mengakibatkan penderitaan orang lain.”

Di tengah konflik yang mengatasnamakan agama,  Said Agil menegaskan bahwa NU anti kekerasan dan anti radikal. Sebab tugas NU adalah membangun perdamaian.

Tampak hadir dalam ramah tamah malam itu, Kapolda NTB, Brigjen Umar Septono dan Sekda NTB, DR H Rosiady Husaeni Sayuti.

kaes

 

“Wukuf di Padang Arafah, Momentum Peletakan Batu Pertama Masjid Jamiq Praya”

LOMBOK TENGAH – lombokjournal.com

Saat jutaan manusia melaksanakan  wukuf  di Padang Arafah Mekah Almukarramah, saat yang sama Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat H. Muh Amin, SH. M.Si,  meletakkan batu pertama  pembangunan Masjid Jamiq  Guru Bangkul Praya Lombok Tengah, Jum’at (9/9).  Di hari yang penuh berkah itu, Bupati Lombok Tengah HM. Suhaili FT penuh haru menyaksikan peletakan batu pertama itu.

 

Ketua Panitia pembangunan Masjid Jamiq Praya, Ruslan Turmizi, anggota DPRD NTB Dapil Lombok Tengah menjelaskan, pembangunan Masjid Jamiq Praya ini didesain 3 lantai dengan luas bangunan 40 x 40 m2. Masjid itu di atas tanah seluas  4.500 m2 yang meliputi tanah wakaf Masjid Jamiq, Jalan Guru Bangkol, dan Eks SD 22 Praya dan sekitarnya di sebelah timur. Perluasan Masjid ini berkat Dukungan Bupati Lombok Tengah yang menghibahkan Aset Milik Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah kepada MAsjid Jamiq Praya.

Ruslan juga menjelaskan dukungan Gubernur dan Wakil Gubernur NTB yang memfasilitasi alat berat guna  lancarnya proses pembangunannya. Ruslan berharap, pemerintah juga mendukung  pembangunan masjid dengan mengalokasikan Dana Hibah yang bersumber dari APBD NTB tahun 2017 .

Di kesempatan sama, Bupati Lombok Tengah  berharap, masjid pertama yang memiliki nilai sejarah  sebagai cagar budaya harus di lestarikan dan di jaga. “Masjid Jamiq kelak menjadi pancaran bias sinar (contoh) bagaimana pengelolaan dan penataan masjid  di seluruh masjid di Lombok Tengah untuk menumbuhkan semangat kekeluargaan Islam,” katanya.

Bupati Suhaili juga menyampaikan, Lombok Tengah sebagai daerah pariwisata yang akan dikunjungi wisatawan nusantara dan manca Negara,   harus memiliki  imunitas sehingga salah satu cara mempertahankan  ketahanan Iman dan moral kita adalah Keberadaan Masjid sebagai sarana tempat beribadah. “Saya berkomitmen  sebagai pemerintah maupun  sebagai pribadi terus mengawal proses pembangunan  Masjid Jamiq,” tegasnya.

Ikut Mengawal

Wagub NTB, H. Muh. Amin juga menegaskan komitmennya mengawal dan membantu proses pembangun Masjid jamiq Praya Lombok Tengah.  Menurutnya, sebagai daerah pariwisata keberadaan Masjid Jamiq bisa menjadi destinasi unggulan Lombok Tengah, yaitu Wisata  Religi karena memiliki nilai sejarah. Meski sudah ada pemugaran  tidak mengurangi nilai sejarahnya.

“Harus ada bagian-bagian yang di pertahankan, sehingga kelak sebagai pusat peradaban Islam  dapat di akses oleh wisatawan Manca Negara dan wisatawan Lokal,”  kata Wagub. Ia berpesan,  kalaupun masjid direnovasi secara total, panitia dapat  memajang poto-photo bentuk aslinya  beserta riwayat sejarahnya sehingga nanti masyarakat bisa mengetahui  nilai sejarah yang terkandung  di Masjid Jamiq Praya.

Hadir dalam acara tersebut, anggota DPD Dapil  NTB H.Lalu Suhaimi Ismi dan Bq. Hj. Diah Ratu Ganevi. Hadir Juga  Wakil Bupati Lombok Tengah, Unsur FKPD, Tokoh Masyarakat, Para Tuan Guru dan Alim Ulama   se Kabupaten Lombok Tengah.

Rer

(foto Humas Pemprov NTB)

 

 

 

 

 

Lombok Utara — lombokjournal.com

Ratusan tenaga honorer K2 mendatangi Kantor Bupati Lombok Utara. Kedatangan mereka untuk menanyakan kejelasan nasib pengabdiannya selama ini. Pertemuan di Kantor Bupati Kabupaten Lombok Utara itu ini dihadiri Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin, Kepala Dikbudpora Suhrawardi Drs. Suhrawardi, M.Pd dan Bagian Kepegawaian, Lalu Masjudin, ME.

Ketua Forum K2 Lombok Utara, Akmaludin menjelaskan, tahun 2011 lalu ada instruksi dari Bagian Kepegawaian kepada UPTD. Bagian Kepegawaian meminta UPTD agar melakukan pemberkasan ulang. Sehingga muncul nama 262 orang K2 yang sudah mengabdi sejak Januari 2005.

“Tak lama kemudian tiba-tiba muncul nama K2 lebih 300 orang. Saat itu kami heran kenapa kok membengkak begitu besar,” ketusnya.

Pada saat pelaksanaan tes CPNS, lanjut Akmal, jumlah K2 meningkat kembali menjadi 432 orang. Tapi pengumuman kelulusan justru hanya diambil 70 persen. “Yang pengkas 30 persen ini siapa ? Kita ini hanya dipilih untuk dipangkas,” tuturnya dengan nada tinggi.

Padahal dari 30 persen yang ‘dipangkas’ ini semuanya memenuhi persyaratan. Diantaranya,  mengabdi mulai 2005 ke bawah, kompeten di bidangnya, dan usia sesuai yang ditentukan. “Heran sekali kami, yang lulus itu justru yang mengabdi tahun 2006 dan 2007. Ada permainan apa ini dan siapa pula pemainnya perlu diungkap,” katanya.

Banyak Pelanggaran

Sementara itu, Wakil Bupati Lombok Utara Sarifudin mengakui pada rekrutmen pegawai 2011 lalu disinyalir banyak pelanggaran administrasi maupun teknis. Saat itu ia masih menjadi anggota DPRD Lombok Utara, termasuk salah satu orang yang menginisiasi dibentuknya Pansus K2 untuk melakukan investigasi.

“Verifikasi berkas K2 ini dilakukan pertama oleh daerah dalam hal ini BKD. Database awal yang dimilik BKD jumlahnya 262 orang  dan bertambah menjadi 432 orang,” ungkapnya.

“Temuan kami di Pansus saat itu memang ada kejanggalan. Kejanggalan itu kami buat dalam satu rekomendasi dan disampaikan kepada pemkab maupun pihak lain. Dan saya yakin pada rekrutmen saat itu memang tidak ada kejujuran,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dikbudpora Lombok Utara Suhrawardi menjelaskan saat ini K2 yang tersisa adalah 128 orang. “Menpan akan melakukan pendataan lagi yang tidak lulus untuk diseleksi. Ini dari yang kami dengar dulu. Tetapi intinya pemda tetap menyuarakan ini di pusat karena pernah ada kebijakan yang belum lulus ini dipertimbangkan lagi,” tuturnya.

Pihak Bagian Kepegawaian Daerah Setda Lombok Utara menjelaskan data akhir yang diterima jumlah K2 sebanyak 432 orang. Dari jumlah itu yang lulus 304 orang. Sehingga yang tidak lulus berjumlah 128 orang.

”Yang menentukan siapa yang lulus dan tidak adalah Kemenpan RB bukan daerah. Karena mereka yang memeriksa hasil tes,” katanya.

djn

 

 

 

 

 

 

 

Lombok Utara — lombokjournal.com

Bupati Lombok Utara Dr. H Najmul Akhyar melepas keberangkatan 52 calon haji di Masjid Baiturrahim Tanjung, kemudian akan diterbangkan langsung melalui Embarkasi Lombok ke Bandara King Abdul Aziz Jedah, Saudi Arabia. (Minggu, 04/09)

Bupati Najmul meminta para jamaah tetap menjaga kesehatan dengan baik, mengingat ibadah haji merupakan ibadah fisik yang cukup berat. “Usahakan setiap saat mengonsumsi vitamin dan banyak-banyak minum air putih, karena suhu udara di Saudi Arabia sangat berbeda dengan Indonesia,” pintanya.

Selain itu, para jamaah diminta selama melaksanakan ibadah haji hendaknya selalu bersama-sama, jangan berpisah untuk mengurangi masalah-masalah yang sering menimpa jamaah haji, seperti tersesat dan kecopetan.

Menurut Bupati, segala sesuatu yang memang perlu bantuan agar segera bekoordinasi dengan Ketua Tim Pemdamping Haji (TPHD). Selama di tanah suci Mekkah agar memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya dan memperbanyak zikir dan doa pada tempat-tempat dimana diwajibkan harus berzikir.

“Ingat, doakan Kabupaten Lombok Utara tetap aman dan kokoh dalam persatuan dan kesatuan untuk merajut pembangunan di daerah kita ini,” katanya.

Acara pelepasan JCH tersebut dihadiri Pimpinan DPRD Kabupaten Lombok Utara, Sekretaris Daerah Drs. H. Suardi, Forkompimda dan seluruh pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), kepala badan dan sejumlah serta ratusan keluarga para JCH.

djn

 

 

MATARAM – lombokjournal

Kader HMI harus memiliki tanggung jawab untuk merawat Indonesia, dari berbagai posisi baik itu Eksekutif, Legislatif, Yudikatif, ataupun bidang-bidang lain. Hal itu diungkapkan Prof. Dr. Mahfud MD dalam sambutan pelaksanaan kegiatan Temu Nasional Alumni HMI Pemangku Jabatan Publik, yang berlangsung pada Sabtu, (3/9) di Hotel Lombok Raya. 

Menurut Mahfud MD, ada tiga hal yang perlu di jaga berkaitan dengan Tata kelola pemerintahan berdasarkan konsep masyarakat madani, antara lain menjaga kebersatuan dan keberagaman, mengawal demokrasi serta penegakan hukum.

Hadir dalam acara itu, Ketua DPD RI Irman Gusman, Tokoh HMI Akbar Tanjung, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., MSi, Walikota Mataram, Ahyar Abduh, Anggota DPRD Provinsi NTB, dan sejumlah tokoh HMI lainnya serta ribuan kader HMI se Indonesia.

Professor Bidang Ketatanegaraan ini lebih jauh menjelaskan, dalam hal keberagaman,

Indonesia dinilai paling gemilang mengelola toleransi. Indoneisa merupakan negara kepulauan terbesar dengan jumlah pulau-pulaunya mencapai 17.508 pulau dan 1.128 suku bangsa dengan segala corak budaya, bahasa dan keberagama entitas lainnya, namun mampu di persatukan untuk hidup berdampingan satu sama lainnya.

Modal tersebut tidak dimiliki oleh negara lain, seperti Filipina, Eropa, atau Timur Tengah. “Patutlah Indonesia menjadi laboratorium toleransi keberagaman bagi negara-negara di dunia,” jelasnya.

Sedangkan penyebab krisis dan radikalisme di Indonesia bukanlah karena keberagaman, namun ketidak adilan dan inkonsistensi pemerintah dalam menegakan hukum. Kelompok radikal merupakan kelompok-kelompok kecil kemudian menjadi besar karena masyarakat yang merasa terzolimi bergabung di dalamnya.

Dalam kesempatan sama, Wakil Gubernur NTB H. Muh. Amin, SH., M.Si dalam sambutannya  menyebutkan contoh nyata persatuan dan keberagaman di Indonesia adalah Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Barat yang didiami oleh tiga suku besar yaitu Sasak, Samawa dan Mbojo di tambah suku-suku lain di Indonesia, mampu menciptakan harmonisasi dan kerjasama dalam bermasyarakat.

Menurut Wagub, saat ini yang perlu dibangun adalah harmonisasi dan sinergisitas kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah. Sebab, di era otonomi daerah ini banyak terjadi ketidak sinkronan kebijakan yang menyebabkan terhambatnya pembangunan.

Dalam hal supremasi hukum, NTB tetap komit dalam upaya penegakan hukum dan pemberantasan korupsi. Namun, Ketua DPD Partai Nasdem ini berharap istilah “kriminalisasi kebijakan” patut untuk di kaji lebih mendalam lagi. “Banyak pejabat publik di daerah terjerat kasus korupsi karena kebijakannya. Mereka tidak melakukan korupsi namun karena kebijakannya yang memperkaya orang lain, akhirnya ia terjerat kasus Korupsi,” jelasnya.

Sebelum membuka kegiatan Temu Nasional Alumni HMI tersebut, Ketua DPD RI Irman Gusman menitik beratkan pada konsep demokrasi di Indonesia dan redesign sistem pengkaderan HMI.  Sistem demokrasi dipilih dalam sistem ketatanegaraan Indonesia setelah reformasi, karena mampu mengakomodir apa yang tertuang dalam UUD 1945 yaitu kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan mengeluarkan pendapat, melindungi Hak Azasi Manusia, persamaan di dalam hukum dan pemerintahan yang bertanggung jawab yaitu good government dan clean government

Sedangkan untuk redesign sistem pengkaderan HMI, Ketua DPD RI  menjelaskan bahwa pengkaderan HMI hendaknya tidak lagi hanya pada pendidikan politik semata. Ke depan, kader HMI harus mampu menghadapi persaingan global. Ia berharap Kader HMI mampu mengisi bidang-bidang lain baik itu entrepreneurship dan lainnya, agar HMI mampu eksis di tiap perkembangan zaman.

Suk
(Foto; Humas Pemprov NTB)

 

MATARAM – lombokjournal.com

Seni Teater tetap berkobar di lingkungan kampus. Tiga kelompok yang dikenal bersemangat menggeluti teater, membuat parade pentas berturut-turut di Teater Tertutup Taman Budaya NTB, 6 – 8 September 2016.

Ketiganya adalah Teater Putih (FKIP Universitas Mataram) mementaskan “Pinangan” karya Anto P Chekov, BKSM Saksi (IAIN Mataram) dengan lakon Pantomim “Dicari Manusia Jujur” karya Nash Ja’una, dan Sasentra Universitas Muhammadiyah Mataram, menggarap karya Wiliam Butler Yeats berjudul “Arwah-Arwah”

Diskusi menjelang pentas, Jum’at (2/9) lalu, setidaknya diperlukan untuk persiapan mengapresiasi pertunjukan yang susah payah disiapkan ketiga kelompok teater kampus tersebut.

• Pantomim-nya BKSM SAKSI (IAIN Mataran) sutradara Nash Jauna;

Pengaruh (struktur) drama dalam pengadeganan pantomime, bukan hal baru dalam pertunjukan pantomime di Indonesia. BKSM SAKSI melakukan itu dalam nomor “Dicari Manusia Jujur”. Sketsa nomor pantomim yang dipandu Nash, merupakan ekspresi keprihatinan manusia modern. Masihkah ada kejujuran itu?

Pantomim dengan aktor lebih berjumlah 7 orang, bahkan hingga puluhan orang, pernah dilakukan kelompok ‘Seno Didi Mime’. Misalnya, pertunjukan yang menggambarkan makna demokrasi, aktor-aktornya beraksi mengusung bongkahan-bongkahan karet-karet ban ke atas panggung. Sejumlah pemain berwajah boneka melakukan gerakan-gerakan ‘pembobolan dinding’. Mereka mengendong tubuh-tubuh manusia telanjang tanpa busana. Dialog-dialog yang muncul dari aktornya dikemas sebagai irama, bukan kosa kata untuk mengantar pengertian.

Memang pantomim tidak selalu muncul dengan kritik sosial, namun kejenakaan yang menyertai kritik sosial menjadi elemen yang menjadi daya tarik pantomim. Simbol-simbol pantomim bisa memikat bila cepat berasosiasi dengan pengalaman keseharian penonton.

Para aktor dari BKSM Saksi memang penuh bakat, namun pantomim (yang memang) tidak dikerjakan berdasarkan naskah tapi langsung dipraktikkan itu, disarankan bisa fokus menyambungkan benang merah sketsa menjadi keutuhan yang tampak dalam pertunjukan. Apakah simbol-simbolya sampai ke penonton? Apakah aktor-aktornya berhasil mengungkapkan perasaan manusia, dan menggambarkan situasinya?

Ada perbandingan dari pertunjukan pantomim yang memberi pilihan agar bisa memikat. Misalnya, apakah pertunjukan lebih menonjolkan aspek keaktoran dalam penyampaian simbol atau membangun imaji dramatik.

Selain itu, seperti pertunjukan ‘Putri Embun dan pangeran Bintang’ oleh Bengkel Mime Theatre Jogja, menawarkan daya tarik visual artistik dengan set panggung, pencahayaan, properti dan kostum.  Dalam nomor ini penonton diajak larut ke dalam ruang imaji yang penuh fantasi. Mereka mengenakan kostum dan properti dari perkakas rumah tangga seperti wajan, panci, sendok, garpu, baskom, ember, kursi, meja, drum, mangkok, botol bekas air mineral, tempat sampah, hanger, tali jemuran, taplak dan lain-lain.

Aktor-aktor dan sutradara dari BKSM Saksi yang menjadi harapan tumbuhnya pertunjukan pantomim di Mataram itu, mungkin punya pilihan lain.  Atau sedang berproses menemukan pilihan yang tepat untuk berinteraksi dengan penontonnya.

• “Pinangan’-nya Anton P Chekov oleh Teater Putih

Teater Putih-nya FKIP (Fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan) Unram merupakan kelompok teater kampus paling produktif dan konsisten membuat pertunjukan drama.  Ini didukung lingkungan di FKIP Unram yang kondusif, dengan mata kuliah teater atau drama yang memungkinkan mahasiswanya mempunyai bekal teori membuat pertunjukan teater.

Naskah “Pinangan” meski ditulis Anton P Chekov yang lahir tahun 1860 di pedesaan Taganrog, Rusia, tapi tetap relevan menjadi tontonan saat ini. Kelompok teater yang masih menganut prinsip-prinsip akting Stanilavsky – teater sebagai seni vokal dan seni akting – menyukai karya-karya penuh sindiran dan ledekan karya Chekov (atau Nikolai Gogol). Naskah Pinangan paling sering dimainkan termasuk oleh mahasiswa-mahasiswa teater.

Teaterawan dari Bandung yang legendaris, Suyatna Anirun, menyadurnya ke dalam situasi lokalitas  Jawa Barat. Tokoh-tokohnya bukan hanya bernama lokal, tapi cara berpikirnya pun tipikal lokal, yang masuk dalam ‘komedi situasi’ khas lokal.  Jadilah perseteruan lucu seseorang yang datang melamar anak gadis, malah terjebak perseteruan dengan orang tua gadis perkara memperebutkan sebidang tanah dan mempermasalahkan hewan peliharaan masing-masing.

Teater Putih memainkan naskah Pinangan tanpa mengadaptasinya ke dalam situasi lokal. Nama-nama tokoh dalam drama itu tetap asli nama Rusia.  Memang tanpa adaptasi apa pun (kecuali bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia) tak mengurangi nilai suatu pertunjukan naskah asing. Namun sering menimbulkan kerumitan, misalnya, kalau memainkan tokoh ‘Ivanovic’ (nama Rusia) tentu berbeda saat masuk dalam karakter ‘Khlolil’ (nama Jawa Barat). Ini lebih lanjut akan bersinggungan dengan elemen produksi lainnya.

Meski demikian, bagi aktor yang mempelajari metode dan konsep Stanislavsky yang memanfaatkan ingatan emosi sebagai pijakan pemeranan yang digerakan kondisi jiwa dan mood tokoh di tiap suasana (pengolahan intuisi kreatif-nya Chekov), akan membangun tontonan yang menghibur.  Drama Chekov  tidak menyarankan titik kulminasi atau puncak konflik, tiap situasi merupakan peristiwa istimewa.

Cara pengungkapan emosi tiga orang aktor Teater Putih telah mendekati pencapaian itu. Termasuk konsep atau teknik Farce dalam pemeranan memang tepat untuk mendekati naskah Chekov.

• ‘Arwah-arwah’ karya William Butler Yeats (WB Yeats) oleh SASENTRA (Sanggar Seni dan Sastra) Universitas Muhammadiyah Mataram

Drama ‘Arwah-arwah’ mewakili alam pikiran penyair dan penulis drama kelahiran Dublin, Irlandia tahun 1865. WB Yeats yang disebut sebagai salah satu penyair berbahasa Inggris terbesar pada abad ke-20 dan penerima Nobel Sastra tahun 1923 — penyair romantik terakhir dan penganut aliran modern pertama —  kerap menampilkan sosok hantu dalam puisi-puisinya. Ia percaya, ketika seseorang berbicara tentang orang mati, akan membangkitkan hantunya.

Yeats disebut memiliki bakat khusus berhubungan dengan hantu-hantu. Dan telah melakukan ribuan percakapan dengan orang-orang yang mengklaim mampu berhubungan dengan hantu.

Seorang penulis, Alice Miller, yang sempat menyusuri jejak Yeat di Dublin menulis, Yeat pernah menyatakan bahwa setelah kematian menjemput, kita menghidupkan kembali kenangan penuh gairah yang terus berulang, mencintai jiwa-jiwa yang sama, membakar rumah-rumah yang sama dan memerankan peran kasus pembunuhan yang sama.

Latar belakang ini penting untuk memahami naskah ‘Arwah-arwah’, yang mengisahkan pengembara tua dan putranya di antara reruntuhan rumah dan pohon tua.  Peristiwa masa lalu yang mengganggu orang tua itu karena berisi kenangan kisah tragis.  Ia membunuh ayahnya sendiri karena ayahnya menyiksa ibunya. Ketakutan membayangi pikirannya, kemungkinan putranya membalas dendam atau ‘melanjutkan keonaran’. Akhirnya ia memutuskan membunuh putranya sendiri.

Asta Bajang yang menyutradarai ‘Arwah-Arwah’ itu berusaha memahami karya drama dari penyair yang menerima Nobel karena puisi-puisinya yang menginspirasi dan memberi semangat bangsa Irlandia. Namun dialog-dialog penuh metafora, ungkapan puitis Yeats,  yang membangkitkan kenangan orang tua atas ‘puing-puing rumah dan pohon tua’ bisa menjebak pemainnya dalam ucapan bertele-tele.

Memang, ‘Arwah-arwah’ yang diterjemahkan Suyatna Anirun bukan hanya membutuhkan pendalaman pemahaman untuk menangkap metafora dalam dialog tokoh-tokohnya.  Pemahaman plot, intensitas diskusi aktor-sutradara, sekaligus pembahasan elemen desain produksi (cahaya, kostum, properti dan lainnya), juga penting mendekati drama psikologi Yeats. Kedua aktor yang bersemangat dari Sasentra yang bermain dalam ‘Arwah-arwah’ harus lebih banyak diskusi dengan sutradara.

Pertunjukan teater adalah persentuhan organisme hidup antara aktor dan penonton selama teater itu ‘hidup’. Teater itu ‘mati’ ketika lampu panggung dan gedung pertunjukan menyala. Seni teater bukanlah artefak yang bisa diapresiasi dengan nilai sama seperti saat pertunjukan berlangsung.

Karena itu, nilai pertunjukan teater ditentukan berlangsungnya ‘peristiwa teater’ yang memberi kesadaran baru tentang sesuatu.Mari menonton teater.

Suk

LOMBOK UTARA – lombokjournal.com

Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengakuan Masyarakat Adat diminta segera dibuat dan disampaikan ke badan legislasi DPRD Lombok Utara agar bisa dibahas secepatnya.

Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar, MH memerintahkan kepada  SKPD terkait, saat menjawab dalam dialog bersama tokoh adat Bayan pada acara Dialog Kedaerahan dengan tema ‘Perlindungan Hutan Adat dan Pengakuan Masyarakat Adat’ bertempat di Hotel Mina Tanjung, Jum’at (2/9).

Menurut Najmul, perda itu penting karena itu pemda harus mengakui, Lombok Utara punya kekayaan budaya cukup beragam dan unik, yang membuat daerah Tioq Tata Tunaq berbeda dengan daerah lainnya di NTB.

Salah satu yang mencolok adalah pranata adat asli (orisinil). “Kita mengakui keberadaan masyarakat adat masih ada hingga kini.  Terkait ini, ada beberapa hal yang harus menjadi konsep misalnya apa indikator masyarakat adat, adanya nilai budaya komunitas dan pranata adat yang masih hidup, dan sebagainya,” tutur Najmul.

Di Lombok Utara pengaruh adat tidak bisa hilang begitu saja. Bahkan, telah jadi prinsip penerapan adat bernilaikan agama, cara masyarakat melakukan prosesi adat adalah cara orang-orang tua melakukan prosesi agama, yakni  nilai adat yang dibarengi dengan nilai agama.

Artinya kalau mengakui diri anak adat maka taat menjalankan perintah agama. “Jangan adat disebut simbol dari pada agama, itu keliru,” terangnya.

Menyikapi pentingnya perlindungan dan pengakuan masyarakat hukum adat di Kabupaten Lombok Utara, Bupati najmul yang juga Ketua Apkasi Regional Bali Nusra ini minta tiap desa membentuk Majelis Krama Desa. Tugasnya mengawal dan memastikan sinergi 3 poros sentral untuk bersatu yaitu tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemerintahan, atau sering dikenal Wet, wilayah sedangkan telu adalah 3 kekuasaan (toda, toga, tokoh Pemerintah).

Bila 3 tokoh tersebut aktif di semua desa, maka apa pun persoalan di masyarakat bisa diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh majelis krama desa di masing-masing desa.

Hutan masyarakat adat lebih bagus dan lebih aman jika dikelola oleh masyarakat adat dibandingkan hutan pengelolaannya diserahkan oleh pihak yang bukan masyarakat adat. Nilai kearifan lokal masih ada dan itu seperti adanya penyediaan padi bulu. “Orang tua dulu mengajarkan kita, istilah menjaga ketahanan pangan dengan nilai kearipan lokal,” kata Najmul. Pemda KLU sepakat untuk mendorong kearipan lokal.

Ada temberasan, ada monjeng ada samba. Nilai-nilai kearipan lokal ini bisa berlaku di Bayan dan ketahanan pangan pun hingga kini ada di Bayan. Sehingga yang paling tinggi kualitas beras padi bulu yaitu menyediakan pangan khusus saat pascakelik.

Keberadaan Masyarakat Adat

Dalam kesempatan sama, Koordinaor Somasi NTB Supriadi SH, menyampaikan bahwa agenda 18 bulan yang lalu Somasi bersama kader inklusi telah mereview Perdes Perlindungan Hutan Adat. Hasil dari proses itu adalah pentingnya ada Perda Pengakuan Masyarakat Adadi Lombok Utara.

Dialog budaya itu dihadiri 60 orang dari 6 desa di Kecamatan Bayan, terdiri dari Desa Senaru, Karang Bajo, Bayan, Anyar, Sukadana dan Loloan. Tujuan dari dialog ini agar ada perlindungan hukum masyarakat adat setempat.

Hasil penelitian keberadaan masyarakat hukum adat adat di Lombok Barat, yang dilakukan yayasan Koslata, tahun 2006, keberadaan masyarakat adat di Lombok Barat masih ada (kelembagaan adat, persekutuan masyarakat hukum adat, batas wilayah hukum adat dan pranata adat). Masyarakat adat memiliki tanah ulayat yang dikelola lembaga adat baik berupa tanah (gontoran paer) maupun hutan adat (pawang).

Tim Peneliti Pengkaji Keberadaan Masyarakat Hukum Adat yang dibentuk melalui SK Bupati Lombok Barat Nomor: 347/17/Koslata/2005, merekomendasikan pemerintah daerah perlu memberi pengakuan yuridis berupa Peraturan Daerah yang memberi pengakuan hak kelola masyarakat adat terhadap hak ulayat, terutama hutan adat,  sebab masyarakat hukum adat teruji melakukan perlindungan dan penjagaan lingkungan hidup dengan baik hingga saat ini.

Aset masyarakat hukum adat baik tanah ulayat dan pecatu semakin berkurang jika tidak segera dilindungi oleh aturan formal. Pengkajian Tim Peneliti menyimp[ulkan, revitalisasi nilai luhur budaya dan kearifan lokal dalam bentuk lembaga dan pranata lokal (awiq-awiq) hanya akan terjadi kalau masyarakat hukum adat yang menjadi sumber, pemangku dan pemelihara kearifan lokal diakui sebagai subyek hukum.

djn