Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) daerah pertama di Indonesia yang disambangi Tim Peace Run Tahun 2017, penyelenggaraan event yang menggelorakan semangat perdamaian,  persaudaraan dan mengenal berbagai budaya.

MATARAM – lombokjournal.com

Wakil Gubernur NTB, H. Muh. Amin, S.H.,M.Si menyambut 65 orang Tim Peace Run, penyerahan Obor Perdamaian oleh Executive Director Peace Run International, Salil Wilson, Rabu (24/1). Peace Run merupakan event yang digagas NGO Sri Chinmoy yang berpusat di New York, USA,  dengan anggota dari berbagai Negara. Sebagian besar anggotanya merupakan pecinta olah raga dan atlet.

Daam kesempatan itu, Wagub menyampaikan, Indonesia bagian dunia internasional yang selalu menjaga dan menebar perdamaian. “Saya minta, agar kita semua menjaga perdamaian dan keharmonisan.Kita bagian dari dunia internasional butuh kedamaian,” ungkapWagul.

Diharapkannya, kegiatan semacam itu dapat terus dilaksanakan dan digelorakan kepada seluruh masyarakat Indonesia, bahkandunia.

Pada kesem[atan itu, Wagub menerima Lukisan Jharnaka dari Tim Peace Run sebagai simbol kedamaiandan kebaragaman anggotanya. SelainWagub, Atlet Juara DUniaPencak Silat asal NTB, menerima medali penghargaan dari tim atas prestasinyas. Penghargaan tersebut diserahkan pada seseorang yang mendedikasi kan hidupnya untuk prestasi dan perdamaian.

Hadir dalam acara itu Sekda Prov NTB, DR H Rosiadi Sayuti, sejumlah Kepala SKPD Pemprov NTB. Acara itu ditandai penanaman Cempaka yang dilakukan Wagub dan Salil Wilson.

Rr

(Biro Humas Setda Pemprov NTB)

Beberapa hari lalu, seorang perempuan dari Boonville, Indiana, AS, merayakan umurnya yang ke 100 tahun lebih 364 hari.  Bersama anak-anak dan cucu-cucunya ia meniup lilin ulang tahun, tersenyum lebar dan masih bisa berbagi panjang lebar pengalaman hidupnya.

lombokjournal

Perempuan berumur panjang itu adalah Eunice Modlin dari Boonville, Indiana. Dia bercanda ia menuturkan rahasia ‘mencurangi’ kematian.  “Berbuat curang pada kematian membutuhkan gigi manis,” kata Modlin usai meniup lilin ulang tahunnya ke 101 tahun, hari Rabu (18/1) lalu.

Saat merayakan ultahnya yang sudah mencapai tiga digit, Modlin berbagi rahasia yang dimaksud dengan ‘gigi manis’-nya untuk umur panjang: Makan banyak cokelat!

Memang agak berbeda seperti dikatakan beberapa centenarians atau orang mencapai umur ratusan. Biasanya orang mengatakan, untuk menjaga kebugaran tubuh dengan mengkonsumsi daging sesuai kebutuhan, bir dan atau membujang selama bertahun-tahun untuk memperpanjang umurnya.

Namun nenek buyut ini mengatakan makan dua cokelat gelap tiap hari. Dan itu dilakukannya dalam rentang waktu yang panjang. Modlin yang sudah berusia tiga digit ini tetap mengisi banyak kesibukan di usia tua.

“Tapi juga jangan lupa, kita penting untuk tidur siang,” saran Modlin.

Asal tahu saja, Modlin telah mencapai prestasi yang mengesankan selama 10 dekade terakhir. Dia adalah seorang pemanah yang kompetitif.  Dia bisa melepaskan busur panah “lebih dari satu mil”, dan memenangkan hampir setiap kontes yang diikutinya. Baru-baru ini, ia mulai belajar bagaimana menggunakan ponsel.

Memang Modlin mempunyai kebiasaan hidup sehat. Anaknya, Lonnie Modlin mengungkapkan, ibunya tidak pernah minum alkohol, dan tidak pernah merokok dan selalu mengkonsumsi makanan yang sehat.

“Makanan yang sehat itu diperoleh dari kebunnya,” kata Lonnie Modlin. Hingga kini Modlin makan cokelat.

Jadi bagi yang ingin berumur panjang ada baiknya mulai membiasakan makan cokelat. Yang penting, ihtiar tiada henti.

Roman Emsyair
[sumber : Woman’sDay)

Peduli pasca bencana banjir di Bima dilakukan Ikatan Alumni (IKA) Universitas Mataram. Siswa SD 45 Pane, Kota Bima menerima bingkisan  seragam sekolah.

BIMA  –  lombokjournal.com

Kepala Sekolah SD 45 Pane Kota Bima, Hj Raudah, S.Pd, hari Sabtu (21/1) pagi, tampak haru. Disaksikan orang tua siswa,pagi itu ia menerima bantuan seragam sekolah dari pengurus IKA Unram Kota Bima, H Ramli Hakim, MSi.

Kalau dinilai uang memang tak terlalu muluk. Namun perhatian dan empati para alumni Unram pasca Kota Bima diterjang banjir bandang yang meludeskan harta benda warga kota itu, membuat Hj Raudah tak bisa menahan haru.

Bagi para siswa-siswa SD 45 Pane bantuan seragam itu sangat berarti. Pasalnya, banjir bandang itu juga menghanyutkan peralatan sekolah termasuk seragam siswa.

“Saya sangat berterima kasih atas kepedulian rekan-rekan alumni Unram. Seragam sekolah ini sangat dibutuhkan para siswa,” kata Raudah.

Penyerahan bantuan seragam itu disaksikan Sekjen IKA Unram, Drs Cukup Wibowo MMPd, Wasekjen Lalu Athar F, SE serta jajaran pengurus lainnya.

Pada kesempatan itu,  Ramli Hakim mengucapkan apresiasinya pada bantuan semua pihak yang mempercayakan bantuannya pasca banjir Kota Bima melalui IKA Unram. IKA Unram juga telah menyalurkan bantuan sembako saat warga kota mengalami musibah banjir bandang.

Menurutnya, kehadiran IKA Unram ikut meringankan beban yang dirasakan warga Kota Bima. “Ke depan, kami akan selalu hadir di tengah-tengah masyarakat yang tertimpa bencana. Kegiatan serupa akan terus kami lakukan,” kata Ramli yang juga Kepala Inspektorat Kota Bima.  Ia juga menyampaikan ucapan terima kasih mewakili Pemkot Bima atas komitmen yang ditunjukan jajara IKA Unram.

Sekjen IKA Unram, Cukup Wibowo, berharap bantuan tahap 4 yang merupakan bagian seluruh tahapan bantuan ini, diharapkan akan menguatkan keberadaan IKA Unram sebagai wadah alumni yang bisa memberi manfaat bagi masyarakat. “Terutama saat masyarakat mengalami kesulitan,” katanya.

Rr

Saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Jalan Dr Soedjono (Jalan Lingkar), Mapak, Kecamatan Sekarbela,  Jum’at (20/1), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, Drs H Khalid, menggeledah laci petugas.  “Saya ingin memastikan tidak ada pungli dalam pengujian kendaraan bermotor.,” kata Khalid.

MATARAM –  lombokjournal

Dishub Kota Mataram benar-benar tak mentoleransi pungli (pungutan liar).  Pagi-pagi sekitar pukul 08.30 Kadis Perhubungan, H Khalid, melakukan sidak di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di jalan Lingkar.

“Saya tidak mau ada pungli-punglian,” tegas Khalid pada seorang petugas, saat bicara di ruang pengujian kendaraan. Khalid yang dikenal tegas mengambil tindakan itu mencecar petugas seputar SOP pengurusan pengujian kendaraan. Dengan lugas ia menanyakan, kalau kendaraan tidak memenuhi syarat apakah bisa  lulus pengujian kalau mau membayar lebih.

Khalid juga sempat bicara bicara dengan seorang supir. “Kalau ada yang minta uang lebih, jujur bilang sama saya,” katanya. Supir itu hanya mengiyakan.

Syafruddin, Ama PKB (ahli madya pengujian kendaraan bermotor), Ketua Tim Penguji yang menentukan lulus tidaknya kendaraan yang masuk pengujian menjelaskan, pihaknya menjalankan prosedur sesuai aturan. “Kita berjalan sesuai aturan. Tiap kendaraan yang keluar dari ruang pengujian, benar-benar laik jalan,” jelas Syafruddin pada atasannya.

Setelah berdialog dengan beberapa orang yang antri di ruang tunggu koket untuk mengurus pengujian kendaraannya, Khalid langsung menuju ruang staf. Kepada staf ditegaskannya, ia ingin memastikan perubahan pelayanan setelah pihaknya melakukan pembinaan agar petugas UPT jangan coba-coba melakukan pungli.

Sidak yang dilakukan Khalid dikatakannya sebagai respon sejak terjadinya OTT (operasi tangkap tangan) yang terjadi di Dirjen Perhubungan bulan Oktober 2016. Sejak empat bulan lalu, pihaknya telah melakukan pembinaan.

“Saya ingin tahu perubahan seperti apa yang terjadi. Saya juga ingin buktikan kebenaran laporan supir tentang adanya pungli di pengujian,” jelas Khalid.

Dalam sidak itu Kadis Perhubungan antara lain didampingi Sekretaris Dishub, Drs Cukup Wibowo, Kepala UPT PKB H Zaeludin dan beberapa kepala bidang. Kepada para pejabat Dishub itu Khalid mem-brifieng, agar sungguh-sungguh dalam menangani lulus tidaknya pengujian kendaraan.

Dua hal penting dalam pengujian yaitu syarat-syarat administrasi yang sesuai SOP harus benar-benar dicermati. Selain itu, syarat-syarat tehnis kendaraan yang masuk pengujian.  “Ini menyangkut keselamatan jiwa pengendara,” kata Khalid.

Ka-eS

Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)  mendukung operasi saber pungli (sapu bersih pungutan liar).  Karena harus bekerja di ruangan berpolusi, petugas berharap ada insentif dari Pemkot Mataram.

MATARAM – lombokjournal.com

Harapan mendapat insentif dari Pemkot Mataram muncul dari petugas PKB Kota Mataram. Tempat pengujian kendaraan itu diduga tempat suburnya pungli, namun petugas mengaku mereka bekerja sesuai prosedur aturan.  “Kita bekerja sesuai aturan. Kalau kendaraan tidak layak jalan, tidak akan lulus pengujian,” jelas Syafruddin Ama PKB, Ketua Tim PKB di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Mataram, Jum’at (20/1) siang.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kadis Perhubungan Kota Mataram, Drs H Khalid mengungkapkan adanya laporan masyarakat masih adanya pungli di tempat pengujian kendaraan.  “Ada calo yang memang calo dari luar. Tapi ada juga calo yang berlabel pegawai dishub,” kata Khalid.

H. Zaeludin (kanan)

Soal pungli, sebenarnya tergantung manusianya.  Kalau sekarang dilakukan operasi saber pungli, bisa saja yang mempunyai niat tetap melakukan pungli.

“Soal pungli tergantung manusianya. Saber pungli itu hanya mempersempit ruang gerak oknum yang biasa melakukan pungli,” ujar H Zaeludin, Kepala UPT PKB Dishub Kota Mataram  yang bicara bersandingan dengan Syafruddin.

Niat melakukan pungli memang bukan semata-mata soal penghasilan seseorang. Namun petugas pengujian kendaraan yang bekerja di ruang penuh polusi, agar bisa memberi layanan yang baik bagi masyarakat harus mendapat insentif.  Dicontohkannya, ada petugas yang tidak lama di ruang pengujian kendaraan, tapi hidungnya sudah penuh kotoran asap kendaraan.

“Saya prihatin, mereka punya skill menguji kendaraan dan bekerja di ruang panas dan berpolusi, tapi penghasilannya sama seperti pegawai pada umumnya” kata Zaeludin.

Tahun 2016 UPT PKB di Mapak ini hanya bisa menyetor PAD sekitar Rp560 juta lebih dari target Rp600 juta. Tahun 2017, target yang diitetapkan sebesar Rp700 juta.

Karena itu diharapkan, seiring dengan rencana ‘bedah tupoksi’ dimana UPTD akan menjelaskan SOP yang baru untuk mempersempit ruang gerak pungli, juga dibicarakan pemberian insentif bagi petugas. Tentu saja, juga peremajaan alat-alat yang diadakan pada tahun 1994.

“Ruang petugas itu tidak sehat. Selain itu tehnisi untuk alat digital itu belum ada,,” jelas Zaeludin.

Ka-eS

Dishub Siapkan SK Perubahan Trayek Angkot

Supir harus dipastikan bebas narkoba. Karena itu, kendaraan umum yang melakukan kir atau pengujian kendaraan bermotor, supirnya harus benar-benar dinyatakan bebas narkoba oleh BNN.

MATARAM – lombokjournal.com

Gagasan melibatkan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Drs H Khalid kepada wartawan, di tengah-tengah inspeksi mendadak (sidak) di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan Lingkar, Mapak, Jum’at (20/1) siang.

“Meski kendaraan laik jalan, kalau supirnya terpengaruh narkoba, bisa membahayakan orang lain,” kata Khalid pada wartawan.

Kadis Perhubungan Kota Mataram, Drs H Khalid didampingi Kabid Angkutan (foto: Ka-eS)

Dijelaskannya, data kecelakaan lalu lintas di NTB saat ini sudah cukup tinggi. Sebanyak 1.781 kecelakaan, yang meninggal mencapai 517 orang, sedang yang luka berat mencapai 334 orang. Kerugian akibat kecelekaan itu jumlahnya mencapai Rp4,4 milyar.

Dalam kasus kecelakaan itu faktor supir sangat besar.  “Banyak kasus kecelakaan disebabkan supirnya menkonsumsi narkoba,” katanya.

Kalau dalam tes urine itu terbukti supirnya positif narkoba, selain supirnya tidak boleh mengendarai kendaraan penumpang, pengujian kendaraan juga tidak lulus sebab bersih narkoba itu bagian dari syarat kelulusan. Gagasan itu merupakan bagian dari cara Dishub Kota Mataram membenahi internal.

“Ini bagian dari komitmen saber pungli dan  narkoba,” kata Khalid.

Meski demikian, Khalid menegaskan bahwa sebelum melakukan pembersihan pihak luar, di internal Dishub harus bersih lebih dulu. Karena itu tes urine akan dilakukan lebih dulu di internal Dishub.

SK Perubahan Trayek

Dalam kesempatan sama, Khalid juga menjelaskan soal yang angkutan kota yang baru-baru ini protes keberadaan BRT (bus).  Kehadiran BRT harus tetap jalan, namun Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan, berkomitmen angkutan kota (angkot) juga harus tetap jalan.

Dijelaskan, setelah bertemu dengan Wakil Walikota, H Mohan Roliskana, pihak Dishub diminta segera menyiapkan agar segera diterbitkan SK Perubahan Trayek Angkutan Kota.

“Angkot maupun bus harus segera ngaspal,” kata Khalid.

Saat ini ada 150 angkot namun baru 32 yang memiliki ijin trayek resmi.  Meski demikian, angkot yang sudah bertrayek itu masih harus melengkapi dengan SIM, STNK, atau Surat Kir utnuk bisa beroperasi. Kalau ditelusuri lebih jauh, jumlah yang memenuhi syarat beroperasi jumlahnya bisa menyusut.

Khalid mengatakan, setelah rapat dengan Dishub Provinsi, saat ini disiapkan dana Rp50 juta untuk mengkaji penyaluran dana subsidi sekitar Rp1,6 miliar (Pemprov Rp500 juta, Pemkot Rp1milyar  dan tambahan Rp150 juta) untuk operasional BRT dan angkot.

Setelah dikaji, akan jelas penyaluran subsidi itu, apakah untuk kir, rit-ritan atau untuk kepentingan lainnya yang mendesak sesuai kajian.  Tapi arahnya jelas, angkot dan BRT segera ngaspal.

Ka-eS

Saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian kendaraan Bermotor (PKB) di Jalan Dr Soedjono (Jalan Lingkar), Mapak, Kecamatan Sekarbela,  Jum.at (20/1), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, Drs H Khalid, menggeledah laci petugas.  “Saya ingin memastikan tidak ada pungli dalam pengujian kendaraan bermotor,” kata Khalid.

MATARAM –  lombokjournal

Dishub Kota Mataram benar-benar tak mentoleransi pungli (pungutan liar).  Pagi-pagi sekitar pukul 08.30 Kadis Perhubungan, H Khalid, melakukan sidak di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di jalan Lingkar.

“Saya tidak mau ada pungli-punglian,” tegas Khalid pada seorang petugas, saat bicara di ruang pengujian kendaraan. Khalid yang dikenal tegas mengambil tindakan itu mencecar petugas seputar SOP pengurusan pengujian kendaraan. Dengan lugas ia menanyakan, kalau kendaraan tidak memenuhi syarat apakah bisa  lulus pengujian kalau mau membayar lebih.

Khalid juga sempat bicara bicara dengan seorang supir. “Kalau ada yang minta uang lebih, jujur bilang sama saya,” katanya. Supir itu hanya mengiyakan.

Syafruddin, Ama PKB (ahli madya pengujian kendaraan bermotor), Ketua Tim Penguji yang menentukan lulus tidaknya kendaraan yang masuk pengujian menjelaskan, pihaknya menjalankan prosedur sesuai aturan. “Kita berjalan sesuai aturan. Tiap kendaraan yang keluar dari ruang pengujian, benar-benar laik jalan,” jelas Syafruddin pada atasannya.

(Baca: Cegah Pungli, Perlu Insentif Petugas Pengujian)

Setelah berdialog dengan beberapa orang yang antri di ruang tunggu koket untuk mengurus pengujian kendaraannya, Khalid langsung menuju ruang staf. Kepada staf ditegaskannya, ia ingin memastikan perubahan pelayanan setelah pihaknya melakukan pembinaan agar petugas UPT jangan coba-coba melakukan pungli.

Sidak yang dilakukan Khalid dikatakannya sebagai respon sejak terjadinya OTT (operasi tangkap tangan) yang terjadi di Dirjen Perhubungan bulan Oktober 2016. Sejak empat bulan lalu, pihaknya telah melakukan pembinaan.

“Saya ingin tahu perubahan seperti apa yang terjadi. Saya juga ingin buktikan kebenaran laporan supir tentang adanya pungli di pengujian,” jelas Khalid.

Dalam sidak itu Kadis Perhubungan antara lain didampingi Sekretaris Dishub, Drs Cukup Wibowo, Kepala UPT PKB H Zaeludin dan beberapa kepala bidang. Kepada para pejabat Dishub itu Khalid mem-brifieng, agar sungguh-sungguh dalam menangani lulus tidaknya pengujian kendaraan.

Dua hal penting dalam pengujian yaitu syarat-syarat administrasi yang sesuai SOP harus benar-benar dicermati. Selain itu, syarat-syarat tehnis kendaraan yang masuk pengujian.  “Ini menyangkut keselamatan jiwa pengendara,” kata Khalid.

Ka-eS

Mendorong peningkatan investasi merupakan salah satu strategi turunkan angka kemiskinan. Sekda NTB, DR Rosiady Sayut mengatakan, saat ini seluruh SKPD Provinsi diinstruksikan gubernur melacak regulasi dan perizinan di daerah yang menghambat investasi.

MATARAM – lombokjournal.com

Masuknya investasi  berarti membuka lapangan kerja baru. Karena itu, kemudahan berinvestasi di NTB menjadi perhatian Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.

“Identifikasi regulasi baik yang berasal dari pemprov maupun pemkab/pemkot dalam sebulan ini, akan menjadi bahan evaluasi,” kata Rosiady yang juga Wakil Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kamis (19/1).

Sebelumnya diungkapkan Rosiady, kebijakan kenaikan dasar listrik 900 KV, bahan bakar non subsidi, atau tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) menjadi faktor yang menghambat upaya penurunan angka kemiskinan.

“Tiap kebijakan kenaikan harga yang berpengaruh meningkatkan harga-harga kebutuhan pokok langsung membebani masyarakat,” ujar Rosiady.

Ha itu tentu berpengaruh langsung pada program penurunan kemiskinan, tambahnya. Dengan kata lain, upaya penurunan angka kemiskinan di NTB menghadapi kendala berat.

Karena itu, menurutnya, saat ini Pemprov NTB mendorong peningkatan investasi. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah diharapkan segera menyelesaikan persoalan lahan, dan segera menggerakkan investasi.

(Baca : Investasi Tambang Masih Jadi Andalan)

Dikatakannya, KEK Mandalikan sangat diminati investor. “Ini strategi yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Rosiady.

Rr

Tahun 2017 diharapkan Investasi Sektor Pariwisata Meningkat

Sektor pertambangan masih menjadi salah satu investasi yang diandalkan NTB. Ke depan harus diimbangi investasi di sektor lain, misalnya sektor pariwisata, agar ekonomi NTB tak bergantung sektor tambang.

 MATARAM – lombokjournal

Target investasi di NTB cukup menggembirakan. Tercatat, pada triwulan III/2016 realisasi investasi ke NTB mencapai target melebihi yang ditetapkan nasional. Pada triwulan III/2016 nilai investasi di NTB sudah sekitar Rp8,2 triliun.

Pencapaian itu melebihi target 2016 yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp6.2 triliun baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN)..

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi, Rabu (11/1).”Investasi di NTB masih didominasi sektor tambang yang menyumbang nilai Rp5,5 triliun hingga triwulan III/2016,” ungkapnya.

Lalu Gita berharap, pada tahun 2017 investasi sektor tambang harus diimbangi peningkatan investasi sektor lainnya, misalnya pariwisata. Mantan Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata dan
Asisten II Bidang Perekonomian Setda NTB ini optimis, investasi di sektor pariwisata akan meningkat tahun 2017.

“Tahun 2017 target pencapaian investasi NTB ditingkatkan mencapai Rp12 triliun,” kata Gita yang belum genap sebulan menduduki pos barunya.

Menurutnya, selama ini banyak investor belum mengenal NTB dengan baik. Bahkan, NTB dinilai belum banyak perubahan dan persiapan untuk menerima investasi. Langkap pengenalan secara intensif pada investor perlu terus ditingkatkan.

“Potensi investasi NTB sangat besar. Calon investor yang masuk ke NTB tidak memiliki risiko sosial ekonomi yang tinggi,” katanya.

Gita optimis iklim investasi NTB kondusif, mengingat daerah NTB masih aman dan belum banyak terimbas gejolak politik dan ekonomi yang terjadi di tingkat nasional. Selain itu, Gubernur M Zainul Majdi menginstruksikan kemudahan berinvestasi.

Tahun 2017 diharapkan investasi di sektor pariwisata mulai bergerak. “Setelah persoalan lahan yang selama ini menjadi hambatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sudah selesai, kita optimis investasi sektor pariwisata akan bergerak naik,” kata Lalu Gita yang juga Komisaris ITDC mewakili NTB.

Ka-eS  

Dalam menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Swasta, pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berpedoman aturan pemerintah, yang mengacu Peraturan Menteri Kesehatan.  Tujuannya,  semata-mata  membuka akses luas masyarakat (pasien) memperoleh layanan kesehatan lebih baik.

MATARAM – lombokjournal.com

Pihak BPJS Kesehatan Kota Mataram menyambut baik lima Rumah Sakit Swasta yang semula dikabarkan memutus kontrak kerja sama, kembali siap menjalin kemitraan. Lima rumah sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit (RS) Risa Sentra Medika, RS Harapan Keluarga, RS Biomedika, RS Katolik Antonis Ampenan dan RS Islam Siti Hajar.

Melalui Asosiasi Rumah Sakit  Swasta Indonesia (ARSSI) NTB, lima rumah sakit itu siap berkomitmen mengikuti aturan.  “Kami siap menandatangi kontrak kerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan,” kata dr H Ahmad Ahmadi di Mataram, Ketua Asosiasi  Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) NTB.

Semula, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/2016, yang mengatur tentang sistem pembayaran peserta BPJS Kesehatan, dinilai merugikan. Salah satunya yang mengatur sistem peserta BPJS Kesehatan yang ingin naik kelas dalam pelayanan hanya membayar selisih kamar.

Misalnya, peserta BPJS Kesehatan kelas I biaya kamar per malam Rp200 ribu, bila mengambil VIP yang biayanya Rp400 ribu, maka peserta BPJS Kesehatan hanya membayar selisih kamar Rp200 ribu. Sedang biaya-biaya lainnya tetap terhitung kelas I.  Sebelumnya, mulai tarif kamar, tindakan, obat-obatan dan lainnya, dihitung tarif VIP.

Pihak ARSSI berharap revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 akan segera ditandatangi tanggal 26 Januari 2017 mendatang. Kalau meleset, anggotanya tetap melayani pasien BPJS Kesehatan hingga akhir tahun.

Optimalkan Layanan

Keterangan yang dihimpun dari  BPJS Kesehatan di Mataram,  terbitnya aturan pemerintah tujuannya semata-mata agar  masyakat  memperoleh layanan optimal.  Karena itu, pihak BPJS saat ini berharap Rumah Sakit Swasta benar-benar berkomitmen menyiapkan 20 persen kapasitas layanan bagi pasien kelas III.

Maksudnya, agar jangan lagi ada penolakan dengan alasan kamar penuh.  Kalau memang lima rumah sakit itu siap tetap menjalin kemitraan,  benar-benar berkomitmen  menjalankan program pemerintah tentang JKN. Komitmen bersama itu semata-mata berorientasi agar masyarakat (pasien) mendapat pelayanan terbaik.

Sambil menunggu komitmen ARSSI, hingga kini pihak BPJS mengaku belum dihubungi lima rumah sakit yang mengatakan siap kembali menjalin kemitraan.

Ka-eS