MATARAM – lombokjournal.com

Perkembangan pembangunan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) di Taliwang, Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) dilaporkan Jajaran direksi PT. PLN pada Gubernur NTB, Dr. TGH.M. Zainul Majdi, Jumat  (27/1) siang di ruang kerjanya.

Rombongan petinggi perusahaan listrik negara yang terdiri dari Direktur Bisnis Regional Sulawesi dan Nusa Tenggara (SNT) Machnizon Masri, General Manager (GM) PT. PLN NTB, Karyawan Aji dan GM. PT. PLN UIP Nusra, Djarot Hutabri.  Selain di KSB, rombongan juga melaporkan perkembangan pembangunan kelistrikan di wilayah llainnya di Nusa Tenggara Barat.

Diungkap Machnizon, saat ini pihak PLN mengaku mengalami kendala terkait rencana pengoperasian PLTU berkekuatan 2 x 7 Mw, yang direncanakan beroperasi April tahun ini. Kendalanya,  izin pembangunan dermaga yang merupakan satu kesatuan dengan pembangunan PLTU tersebut belum dikeluarkan Pemkab KSB.

“Padahal keberadaan dermaga tersebut menjadi faktor penentu keberlangsungan suplai batu bara yang akan manjadi bahan baku utama jika PLTU tersebut beroperasi nanti,” kata Machnizon.

Machnizon juga menjelaskan kepada Gubernur, pihak PLN mengaku telah berupaya membuka komunikasi guna mencari solusi permasalahan tersebut. Namun pihak Pemkab memberikan beberapa opsi, di antaranya dengan memanfaatkan dermaga milik pemerintah daerah di Labuhan Lalar.

Namun menurut Machnizon, dengan jarak lebih dari 10 km dari lokasi PLTU, pemanfaatan Labuhan Lalar dianggap tidak efisien,  menyebabkan pembengkakan biaya operasional.

Bupati Sumbawa Barat, Dr.Ir.H. Musyafirin MM yang saat itu langsung dihubungi Gubernur via telepon selulernya menjelaskan, ada tiga pertimbangan yang mendasari pihaknya hingga kini belum mengeluarkan izin pembangunan dermaga di Desa Kertasari, Taliwang itu.

Yakni pertimbangan sosial masyarakat, aspek tata ruang dan yang ketiga pertimbangan secara teknis yang dikeluarkan pihak syahbandar, tentang pengaruh keselamatan pelayaran yang diduga akan ditimbulkan akibat pembangunan dermaga, yang dinilai kurang baik.

Gubernur menyarankan agar pihak PLN terus membuka komunikasi dengan Pemkab Sumbawa Barat, termasuk mencari second opinion dari pihak yang kompeten di bidangnya. Gubernur berharap, segera ditemukan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak.

“ Saya mendukung penuh pembangunan PLTU ini, dan saya harapkan dapat segera beroperasi”, harap Gubernur.

Rr

(Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB)

LOMBOK TENGAH – lombokjournal.com Bank-bank yang tergabung dalam Himbara (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN) bekerjasama dengan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia, membangun Balai Ekonomi Desa wisata di Dusun Ende, Desa Sengkol, Kecamatan Pujut, Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.

Direktur Utama Bank Mandiri Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, pembangunan Balai Ekonomi Desa (Balkondes) ini tidak lain merupakan wujud dari sumbangsih BUMN hadir untuk negeri dalam memperkuat dukungan pengembangan ekonomi masyarakat, khususnya di daerah wisata.

Sebagaimana diketahui, KEK Mandalika sebagai bagian dari 10 dari destinasi wisata nasional yang menjadi prioritas pengembangan oleh pemerintahan Jokowi-JK. Kawasan ini diharapkan dapat mendorong potensi desa wisata di sekitar kawasan Mandalika menjadi lebih berkembang.

“Melalui pembangunan Balkondes ini, kami berharap masyarakat menjadi lebih terbantu dan dapat meningkatkan usahanya,” kata Kartika Wirjoatmodjo, Jumat (27/1).

Untuk pembangunan Balkondes ini, Bank Mandiri mengalokasikan Rp1 miliar. Nantinya, Balkondes, dikelola secara profesional yang dilengkapi dengan homestay. Tidak hanya itu, di balai ekonomi ini juga dipamerkan produk souvenir, makanan, dan produk lainnya hasil kreasi masyarakat desa.

Balai ini juga memiliki tempat pelatihan untuk meningkatkan kapabilitas masyarakat desa agar mampu mengelola dengan baik potensi-potensi yang terdapat di desa tersebut.

Di Lombok, pengelolaan Balkondes ini akan dikelola PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau PT Indonesia Tourism Development Corporation (PT ITDC).

Menurut Kartika, sebelum di Lombok, Bank Mandiri telah membangun Balkondes di sekitar desa-desa Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah yang dikelola PT Taman Wisata Candi Borobudur Prambanan dan Ratu Boko (Persero).

Melalui Balkondes ini, Bank Mandiri juga akan melaksanakan proses pembinaan secara berkelanjutan. Terutama, bagaimana masyarakat di desa wisata dapat mengelola dan memasarkan hasil produk yang sudah dihasilkan secara online.

Termasuk, melakukan pembayaran dengan non tunai. Sehingga, diharapkan dapat meningkatkan pelayanan dan pendapatan masyarakat.

“Jadi tidak hanya pembinaan, tetapi bagaimana mengelola administrasi. Termasuk, kedepan juga mendapatkan fasilitas Kredit Usaha Rakyat (KUR), sehingga mereka tidak tertinggal dan usahanya bisa naik kelas,” jelasnya.

Selain membangun Balai Ekonomi Desa, Bank Mandiri juga memberikan bantuan lainnya sebagai bentuk kepedulian sosial.

Di Mandalika, Mandiri menyerahkan 10 unit kapal motor tempel ke kelompok nelayan desa sengkol. Selain itu, Mandiri juga membantu merevitalisasi SD Negeri 02 Sembalun.(hers)

MATARAM – lombokjournal.com

Dinas Perdagangan NTB yang merupakan OPD baru, menggelar Pasar Murah di halaman Kantor Dinas Perdagangan Provinsi NTB di Jalan Langko, Kota Mataram digelar hanya sehari Jumat (27/1) mulai pukul 08.00 – 11.30 siang ini.

Pasar murah ini digelar untuk membantu masyarakat Kota Mataram dan sekitarnya dengan menghadirkan sedikitnya 20 distributor kebutuhan pokok.

“Kami hanya ingin pastikan stok aman dan harga sembako stabil. Untuk itu, kami minta distributor menggelar pasar murah ini,” ungkap Hj Putu Selly Andayani, Kepala Dinas Perdagangan NTB.

Terlihat ratusan warga mengantre di depan pasar murah, sebagian besar konsumennya adalah ibu-ibu yang membeli kebutuhan rumah tangganya. Harga barang kebutuhan pokok yang ditawarkan lebih murah dari pada harga di sejumlah pasar.

Barang-barang yang disediakan di pasar murah merupakan kebutuhan sehari-hari masyarakat, seperti gula, minyak, tepung, telur, dan beras. Untuk gula pasir dijual dengan harga Rp12.500/kg dan telur ayam ras Rp33.000/trai.

Inak Ida yang mengantre sesaat sebelum membeli kebutuhan pokoknya mengatakan kegiatan ini harus diperbanyak agar warga dapat terbantu.

“Girangan piak acare mene, khan ite jari demen belanja barang murak,” ucap warga Gapuk, Dasan Agung, Kota Mataram dengan bahasa dan logat Sasak kentalnya.

Putu Selly Andayani mengatakan, Pasar Murah ini untuk membantu rakyat miskin karena akhir-akhir ini harga sejumlah bahan pokok mengalami kenaikan.

Harga barang yang dijual di pasar murah lebih murah dari pada harga yg dijual di pasar. Di pasar murah ini, harga lebih murah mencapai Rp1.500.(hers)

MATARAM – lombokjournal.com

Wakil Gubernur (Wagub) NTB, H Muhammad Amin, menegaskan pentingnya ketulusan dan keihlasan dalam berpolitik.  “Tanpa (ketulusan dan keihlasan) itu arena politik semata-mata jadi ajang rebutan kekuasaan,” kata Wagub Muhammad Amin, saat membuka acara bedah buku ‘Moralitas Republikan’ di Ballroom Hotel Golden Tulip di Mataram, Kamis (26/1).

Buku Moralitas Republikan yang ditulis Willy Aditya, memotret momen-momen penting laku politik Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.  Buku ini merupakan catatan perjalanan dari proses perjuangan dari tokoh politik nasional penggagas semangat Restorasi  di Indonesia.

Menurut Wagub, buku itu mengungkap kegalauan dan keresahan Surya Paloh  sebagai tokoh politik yang paling getol mempraktikkan politik kebangsaan. Situasi politik di Indonesia saat ini diwarnai munculnya gejala intoleransi yang dilakukan kelompok tertentu.

Wawasan dan pemikiran Surya Paloh bisa diambil karena mengutamakan kesatuan dan persatuan. “Kalau harus memilih, demokrasi atau kesatuan bangsa, maka Pak Surya Paloh akan memilih persatuan dan kesatuan,” kata Wagub.

Dikatakannya, sebagai tokoh politik nasional yang berjiwa nasionalis, buku Moralitas Republikan bisa menjadi syiar politik yang menyebarkan teladan ketulusan dan keihlasan perilaku berpolitik.

Pamflet Politik

Penulis Moralitas Republikan, Willy Aditya, dalam acara bedah buku itu mengatakan,  ia memang mendokumentasikan  pikiran-pikiran Surya Paloh. Salah satu catatan penting, sikap dan keputusan Surya Paloh yang tidak mengedepankan ambisi pribadi dalam momen Pilpres 2014 merupakan anomali dalam politik kekinian di tanah air.

“Setiap zaman punya anak zaman. Surya Paloh yang lahir dari dinamika politik angkatan 66, memiliki pamflet pemikiran politik yang kuat,” kata Aditya.

Willy Aditya telah menulis tiga buku yang mendokumentasikan pikiran-pikiran politik Surya Paloh.  Seperti halnya buku ketiga Moralitas Republikan, dua buku sebelumnya yakni ‘Mari Bung Rebut Kembali’ dan ‘Indonesia di Jalan Reformasi’, tak hanya berisi kisah. Tapi juga menguraikan nukilan sejarah dan teori yang terkait praktik-praktik politik yang dilakukan Surya Paloh.

“Saya berharap, buku yang saya tulis memberi sumbangsih bagi pembangunan politik di Indonesia,” kata Aditya.

Ka-eS

Rapat Koordinasi (Rakkor) Sinergitas Pelaksanaan Program Pokok PKK dengan SKPD/Lembaga Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara BBarat (NTB)  terkait, dengan tema “Sinergitas TP PKK Provinsi NTB dengan SKPD dalam Akselerasi Pencapaian Indikator RPJMD 2013-2018”, berlangsung di Kompleks Pendopo Gubernur NTB, Rabu (25/1/).

MATARAM – lombokjournal.com

Agenda Rakor yang membahas kegiatan-kegiatan SKPD yang sesuai program kerja PKK tahun 2017, dibuka Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Erica Zainul Majdi. Erica mengapresiasi kerjasama dan pencapaian seluruh kegiatan program kerja tahun 2016.

“Saya ucapkan terima kasih atas kerjasama kita semua di tahun 2016. Saya berharap di tahun 2017 kerjasama kita makin lancar, makin kompak dan segala usaha kerja kita bernilai ibadah yang Insya Allah dibalas oleh Allah,” ujar Erica.

Program kerja dari SKPD yang akan disinergikan dengan program kerja PKK,  antara lain terkait Sosialisasi Program Penanggulangan HIV AIDS.  Sosialisasi itu memberi Pengetahuan dan Pemahaman HIV AIDS pada remaja usia 15-24 tahun di Sekolah dan Pondok Pesantren. Selain itu, lomba-lomba program KKBPK (kependudukan, KB, Pembangunan Keluarga) untuk peningkatkan motivasi kerja kader PKK di 10 Kabupaten/Kota se NTB.

Pengembangan model PAUD (PAUD Pasar), memberikan kesempatan anak-anak pedagang pasar mendapatkan pendidikan usia dini; Sosialisasi Menu B2SA yang dikaitkan dengan Program Jum’at Salam, mendorong masyarakat menetapkan pola makan yang beranekaragam.

Penyelenggaraan lomba posyandu untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan, pemenuhan kesehatan dasar serta upaya peningkatan kinerja kader melalui posyandu.  Selanjutnya pendampingan 1000 hari pertama Kehidupan dalam meningkatkan cakupan ASI Eksklusif dan Pelatihan Pemberian Makan Bayi dan Anak. Banyak program-program kerja lainnya akan dilaksanakan di tahun 2017 ini.

Perjanjian Kerjasama

Rakor tersebut dilanjutkan Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara TP PKK Provinsi NTB dengan Balai Pengkajian Teknologi Pertanian NTB, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Kementerian Pertanian tentang Pendampingan Inovasi Teknologi Pertanian di Provinsi NTB. Antara TP PKK Provinsi NTB dengan Dinas Ketahanan Pangan tentang Budidaya Penanaman Pohon Cabe di pekarangan rumah.

Hadir dalam Rakor, Wakil ketua 1 TP PKK Hj. Syamsiah M. Amin,  Wakil ketua 2 TP PKK, Hj. Ikhsanti Komala Rimbun, SH, Ketua dan Wakil Ketua Pokja TP PKK Provinsi NTB serta Kepala SKPD terkait.

Rr

(Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB)

Pertemuan antara Pihak Dishub, sopir angkot dan pihak Organda dilakukan untuk mencari solusi menguntungkan semua pihak. “Kita ingin angkot dan BRT segera ngaspal, kita atur lagi trayek agar sopir sejahtera,” kata Kepala Dinas Perhubungan Kota Mataram, Drs H Khalid di kantornya, Rabu (25/1).

MATARAM – lombokjournal.com    

Hal itu diungkapkan Khalid menyusul pertemuan antara pihak Dishub Kota Mataram, representasi sopir dan Organda guna mencari solusi trayek antara BRT (Bus Rapid Transit) dan angkot.  Pertemuan yang berlangsung hari Selasa (24/1) di Aula Dishub Kota Mataram, membahas masalah feeder  dan rumusan kesepakatan tentang pengoperasian BRT.

Pertemuan itu telah menghasilkan beberapa kesepakatan, yang selanjutnya akan ditetapkan dalam rapat bersama Dishub Provinsi NTB hari Rabu (25/1) siang.  “Kersepakatan itu dibawa ke otoritas regulasi,” kata Khalid.  Paling lambat hari Senin depan diharapkan baik angkot maupun BRT sudah mulai beroperasi.

Sesuai kesepakatan, BRT tetap beroperasi tapi  untuk sementara beroperasi di luar trayek A dan B dalam kota. BRT akan beroperasi melayani jalur pinggir. Namun pengaturan itu akan disesuaikan kembali setelah studi feeder selesai.

Studi atau kajian feeder yang akan menghasilkan trayek baru itu tengah dilakukan. Konsepnya, rute feeder adalah rute pengumpan dari kompleks perumahan dan sekolah yang dintegrasikan dengan rute BRT.

Kajian tersebut sekaligus menentukan bentuk subsidi, apakah model tarif atau trip. “Anak sekolah yang menggunakan angkot tidak ditarik ongkos alias gratis. Namun berlaku hanya pada jam-jam tertentu,” kata Khalid. Misalnya, pagi hari antara jam 06.30 sampai 08.00, dan siang hari antara jam 13.00 hinga 15.00.

Subsidi yang dimaksudkan untuk memastikan pendapatan sopir itu akan diatur secara cermat. “Perlu dipastikan nilai subsidi  yang rasional untuk kesejahteraan sopir,” pungkas Khalid.

Saat ini pemerintah telah memberikan subsidi transportasi anak sekolah melalui Damri dengan biaya  melalui pengoperasian BRT.

Ka-eS

Lombok Timur – lombokjournal.com

Tangis histeris pecah ketika keluarga menyambut kedatangan jenazah salah seorang mahasiswa pecinta alam (Mapala) Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Ilham Nur Padmi Listiadi di rumahnya di Gubuk Rapi, Desa Pringgasela, Kabupaten Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Rabu (25/1).  Kakak bahkan korban berteriak-teriak agar para pelakunya dihukum berat.

Ilham adalah salah seorang dari tiga orang korban meninggal dunia akibat kekerasan di Mapala UII.

Di mata keluarganya, Ilham dikenal sebagai sosok anak yang patuh terhadap orangtua. Dia pun dikenal sebagai anak yang taat beribadah.

Sejauh ini, pihak keluarga telah melengkapi proses pelaporan terhadap tindakan pelaku dan meminta pihak kampus untuk membubarkan kegiatan mahasiswa pencinta alam karena dianggap telah menerapkan kekerasan.

“Kami minta aparat kepolisian memproses hukum kasus ini dengan seadil-adilnya. Proses pelaporan sudah kami lakukan di Polda DIY dan Polres Karang Anyar. Alhamdulilah keluarga Lombok di Yogya banyak membantu. Satu lagi Mapala itu dibubarkan saja karena tidak memiliki manfaat. Hanya kekerasan dipraktikkan di sini,” tandas Syafi’i, ayah korban.

Empat tahun silam, Ilham memilih Yogyakarta sebagai tempat melanjutkan menuntut ilmu demi meraih cita-citanya sebagai diplomat agar dapat berkeliling dunia. Sayang, sebelum sempat meraih cita-citanya itu, mahasiswa jurusan Ilmu Hukum Internasional itu keburu dipanggil Sang Maha Kuasa.

Siang ini, jenazah langsung dimakamkan di pemakaman umum desa setempat.(hers)

Mudahnya kepemilikan kendaraan (khususnya roda dua),  membuat angkutan kota (angkot) ditinggalkan penumpang.  Pengaturan trayek baru di Kota Mataram diharapkan angkot kembali dibutuhkan.

MATARAM – lombokjournal.com

Minat masyarakat menggunakan angkot (angkutan kota) sebagai moda transportasi kota, mulai merosot sejak tahun 2012. Pihak Dishub Kota Mataram mengungkapkan, dari  survey tahun 2012 minat masyarakat hanya 28 persen. Penurunan itu berlanjut hingga sekarang.

“Mudahnya cara memiliki kendaraan roda dua, merupakan faktor paling menentukan merosotnya pemakai angkot,” kata Kabid Angkutan Dishub Kota Mataram, HL Lalu Wirajaya, ST MSi pada Lombok Journal di Kantor Dishub, Rabu (25/1) pagi.

Menurutnya, rasio jumlah kendaraan dan jumlah penduduk kota sangat tinggi.

Faktor turunnya minat menggunakan angkot itu, juga diduga membuat para sopir maupun pemilik angkot enggan memperpanjang ijin perpanjangan trayek.  Berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), periode Januari – Desember 2016, perpanjangan trayek angkot yang tercatat hanya 32 angkot. Rinciannya, 16 Trayek A dan 16 Trayek B.

Sebelumnya pihak organda menglaim jumlah angkot mencapai 175. Sebenarnya masa ijin trayek itu berlaku 5 tahun, namun tiap satu tahun wajib diperpanjang. “Kami sudah klarifikasi dengan Organda. Data Dishub berdasarkan yang tercatat di perijinan (DPMPTSP),” jelas Wirjaya.

Sejauh pihak Dishub memberi berbagai kelonggaran agar angkot terus beroperasi. Namun karena jumlah penumpang terus merosot, kendaraan yang beroperasi pun makin berkurang. Memang di rute jalan yang dulu ramai dilewati angkot,sekarang jarang terlihat.

(Baca : Sementara BRT Tak lewati Trayek Kota)

Meski demikian, Baik Pemprov maupun Pemkot/Pemkab Lobar tengah mencari solusi agar angkot dan angdes kembali diminati.  Salah satunya dengan pengaturan trayek yang mempertimbangkan lokasi yang merupakan feeder penumpang.

Ka-eS