Saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) di Jalan Dr Soedjono (Jalan Lingkar), Mapak, Kecamatan Sekarbela,  Jum’at (20/1), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, Drs H Khalid, menggeledah laci petugas.  “Saya ingin memastikan tidak ada pungli dalam pengujian kendaraan bermotor.,” kata Khalid.

MATARAM –  lombokjournal

Dishub Kota Mataram benar-benar tak mentoleransi pungli (pungutan liar).  Pagi-pagi sekitar pukul 08.30 Kadis Perhubungan, H Khalid, melakukan sidak di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di jalan Lingkar.

“Saya tidak mau ada pungli-punglian,” tegas Khalid pada seorang petugas, saat bicara di ruang pengujian kendaraan. Khalid yang dikenal tegas mengambil tindakan itu mencecar petugas seputar SOP pengurusan pengujian kendaraan. Dengan lugas ia menanyakan, kalau kendaraan tidak memenuhi syarat apakah bisa  lulus pengujian kalau mau membayar lebih.

Khalid juga sempat bicara bicara dengan seorang supir. “Kalau ada yang minta uang lebih, jujur bilang sama saya,” katanya. Supir itu hanya mengiyakan.

Syafruddin, Ama PKB (ahli madya pengujian kendaraan bermotor), Ketua Tim Penguji yang menentukan lulus tidaknya kendaraan yang masuk pengujian menjelaskan, pihaknya menjalankan prosedur sesuai aturan. “Kita berjalan sesuai aturan. Tiap kendaraan yang keluar dari ruang pengujian, benar-benar laik jalan,” jelas Syafruddin pada atasannya.

Setelah berdialog dengan beberapa orang yang antri di ruang tunggu koket untuk mengurus pengujian kendaraannya, Khalid langsung menuju ruang staf. Kepada staf ditegaskannya, ia ingin memastikan perubahan pelayanan setelah pihaknya melakukan pembinaan agar petugas UPT jangan coba-coba melakukan pungli.

Sidak yang dilakukan Khalid dikatakannya sebagai respon sejak terjadinya OTT (operasi tangkap tangan) yang terjadi di Dirjen Perhubungan bulan Oktober 2016. Sejak empat bulan lalu, pihaknya telah melakukan pembinaan.

“Saya ingin tahu perubahan seperti apa yang terjadi. Saya juga ingin buktikan kebenaran laporan supir tentang adanya pungli di pengujian,” jelas Khalid.

Dalam sidak itu Kadis Perhubungan antara lain didampingi Sekretaris Dishub, Drs Cukup Wibowo, Kepala UPT PKB H Zaeludin dan beberapa kepala bidang. Kepada para pejabat Dishub itu Khalid mem-brifieng, agar sungguh-sungguh dalam menangani lulus tidaknya pengujian kendaraan.

Dua hal penting dalam pengujian yaitu syarat-syarat administrasi yang sesuai SOP harus benar-benar dicermati. Selain itu, syarat-syarat tehnis kendaraan yang masuk pengujian.  “Ini menyangkut keselamatan jiwa pengendara,” kata Khalid.

Ka-eS

Petugas Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB)  mendukung operasi saber pungli (sapu bersih pungutan liar).  Karena harus bekerja di ruangan berpolusi, petugas berharap ada insentif dari Pemkot Mataram.

MATARAM – lombokjournal.com

Harapan mendapat insentif dari Pemkot Mataram muncul dari petugas PKB Kota Mataram. Tempat pengujian kendaraan itu diduga tempat suburnya pungli, namun petugas mengaku mereka bekerja sesuai prosedur aturan.  “Kita bekerja sesuai aturan. Kalau kendaraan tidak layak jalan, tidak akan lulus pengujian,” jelas Syafruddin Ama PKB, Ketua Tim PKB di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dishub Kota Mataram, Jum’at (20/1) siang.

Dalam kesempatan sebelumnya, Kadis Perhubungan Kota Mataram, Drs H Khalid mengungkapkan adanya laporan masyarakat masih adanya pungli di tempat pengujian kendaraan.  “Ada calo yang memang calo dari luar. Tapi ada juga calo yang berlabel pegawai dishub,” kata Khalid.

H. Zaeludin (kanan)

Soal pungli, sebenarnya tergantung manusianya.  Kalau sekarang dilakukan operasi saber pungli, bisa saja yang mempunyai niat tetap melakukan pungli.

“Soal pungli tergantung manusianya. Saber pungli itu hanya mempersempit ruang gerak oknum yang biasa melakukan pungli,” ujar H Zaeludin, Kepala UPT PKB Dishub Kota Mataram  yang bicara bersandingan dengan Syafruddin.

Niat melakukan pungli memang bukan semata-mata soal penghasilan seseorang. Namun petugas pengujian kendaraan yang bekerja di ruang penuh polusi, agar bisa memberi layanan yang baik bagi masyarakat harus mendapat insentif.  Dicontohkannya, ada petugas yang tidak lama di ruang pengujian kendaraan, tapi hidungnya sudah penuh kotoran asap kendaraan.

“Saya prihatin, mereka punya skill menguji kendaraan dan bekerja di ruang panas dan berpolusi, tapi penghasilannya sama seperti pegawai pada umumnya” kata Zaeludin.

Tahun 2016 UPT PKB di Mapak ini hanya bisa menyetor PAD sekitar Rp560 juta lebih dari target Rp600 juta. Tahun 2017, target yang diitetapkan sebesar Rp700 juta.

Karena itu diharapkan, seiring dengan rencana ‘bedah tupoksi’ dimana UPTD akan menjelaskan SOP yang baru untuk mempersempit ruang gerak pungli, juga dibicarakan pemberian insentif bagi petugas. Tentu saja, juga peremajaan alat-alat yang diadakan pada tahun 1994.

“Ruang petugas itu tidak sehat. Selain itu tehnisi untuk alat digital itu belum ada,,” jelas Zaeludin.

Ka-eS

Dishub Siapkan SK Perubahan Trayek Angkot

Supir harus dipastikan bebas narkoba. Karena itu, kendaraan umum yang melakukan kir atau pengujian kendaraan bermotor, supirnya harus benar-benar dinyatakan bebas narkoba oleh BNN.

MATARAM – lombokjournal.com

Gagasan melibatkan pihak Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Mataram disampaikan Kepala Dinas Perhubungan, Drs H Khalid kepada wartawan, di tengah-tengah inspeksi mendadak (sidak) di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di Jalan Lingkar, Mapak, Jum’at (20/1) siang.

“Meski kendaraan laik jalan, kalau supirnya terpengaruh narkoba, bisa membahayakan orang lain,” kata Khalid pada wartawan.

Kadis Perhubungan Kota Mataram, Drs H Khalid didampingi Kabid Angkutan (foto: Ka-eS)

Dijelaskannya, data kecelakaan lalu lintas di NTB saat ini sudah cukup tinggi. Sebanyak 1.781 kecelakaan, yang meninggal mencapai 517 orang, sedang yang luka berat mencapai 334 orang. Kerugian akibat kecelekaan itu jumlahnya mencapai Rp4,4 milyar.

Dalam kasus kecelakaan itu faktor supir sangat besar.  “Banyak kasus kecelakaan disebabkan supirnya menkonsumsi narkoba,” katanya.

Kalau dalam tes urine itu terbukti supirnya positif narkoba, selain supirnya tidak boleh mengendarai kendaraan penumpang, pengujian kendaraan juga tidak lulus sebab bersih narkoba itu bagian dari syarat kelulusan. Gagasan itu merupakan bagian dari cara Dishub Kota Mataram membenahi internal.

“Ini bagian dari komitmen saber pungli dan  narkoba,” kata Khalid.

Meski demikian, Khalid menegaskan bahwa sebelum melakukan pembersihan pihak luar, di internal Dishub harus bersih lebih dulu. Karena itu tes urine akan dilakukan lebih dulu di internal Dishub.

SK Perubahan Trayek

Dalam kesempatan sama, Khalid juga menjelaskan soal yang angkutan kota yang baru-baru ini protes keberadaan BRT (bus).  Kehadiran BRT harus tetap jalan, namun Pemerintah Kota melalui Dinas Perhubungan, berkomitmen angkutan kota (angkot) juga harus tetap jalan.

Dijelaskan, setelah bertemu dengan Wakil Walikota, H Mohan Roliskana, pihak Dishub diminta segera menyiapkan agar segera diterbitkan SK Perubahan Trayek Angkutan Kota.

“Angkot maupun bus harus segera ngaspal,” kata Khalid.

Saat ini ada 150 angkot namun baru 32 yang memiliki ijin trayek resmi.  Meski demikian, angkot yang sudah bertrayek itu masih harus melengkapi dengan SIM, STNK, atau Surat Kir utnuk bisa beroperasi. Kalau ditelusuri lebih jauh, jumlah yang memenuhi syarat beroperasi jumlahnya bisa menyusut.

Khalid mengatakan, setelah rapat dengan Dishub Provinsi, saat ini disiapkan dana Rp50 juta untuk mengkaji penyaluran dana subsidi sekitar Rp1,6 miliar (Pemprov Rp500 juta, Pemkot Rp1milyar  dan tambahan Rp150 juta) untuk operasional BRT dan angkot.

Setelah dikaji, akan jelas penyaluran subsidi itu, apakah untuk kir, rit-ritan atau untuk kepentingan lainnya yang mendesak sesuai kajian.  Tapi arahnya jelas, angkot dan BRT segera ngaspal.

Ka-eS

Saat melakukan Inspeksi Mendadak (Sidak) di Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengujian kendaraan Bermotor (PKB) di Jalan Dr Soedjono (Jalan Lingkar), Mapak, Kecamatan Sekarbela,  Jum.at (20/1), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Mataram, Drs H Khalid, menggeledah laci petugas.  “Saya ingin memastikan tidak ada pungli dalam pengujian kendaraan bermotor,” kata Khalid.

MATARAM –  lombokjournal

Dishub Kota Mataram benar-benar tak mentoleransi pungli (pungutan liar).  Pagi-pagi sekitar pukul 08.30 Kadis Perhubungan, H Khalid, melakukan sidak di UPT Pengujian Kendaraan Bermotor di jalan Lingkar.

“Saya tidak mau ada pungli-punglian,” tegas Khalid pada seorang petugas, saat bicara di ruang pengujian kendaraan. Khalid yang dikenal tegas mengambil tindakan itu mencecar petugas seputar SOP pengurusan pengujian kendaraan. Dengan lugas ia menanyakan, kalau kendaraan tidak memenuhi syarat apakah bisa  lulus pengujian kalau mau membayar lebih.

Khalid juga sempat bicara bicara dengan seorang supir. “Kalau ada yang minta uang lebih, jujur bilang sama saya,” katanya. Supir itu hanya mengiyakan.

Syafruddin, Ama PKB (ahli madya pengujian kendaraan bermotor), Ketua Tim Penguji yang menentukan lulus tidaknya kendaraan yang masuk pengujian menjelaskan, pihaknya menjalankan prosedur sesuai aturan. “Kita berjalan sesuai aturan. Tiap kendaraan yang keluar dari ruang pengujian, benar-benar laik jalan,” jelas Syafruddin pada atasannya.

(Baca: Cegah Pungli, Perlu Insentif Petugas Pengujian)

Setelah berdialog dengan beberapa orang yang antri di ruang tunggu koket untuk mengurus pengujian kendaraannya, Khalid langsung menuju ruang staf. Kepada staf ditegaskannya, ia ingin memastikan perubahan pelayanan setelah pihaknya melakukan pembinaan agar petugas UPT jangan coba-coba melakukan pungli.

Sidak yang dilakukan Khalid dikatakannya sebagai respon sejak terjadinya OTT (operasi tangkap tangan) yang terjadi di Dirjen Perhubungan bulan Oktober 2016. Sejak empat bulan lalu, pihaknya telah melakukan pembinaan.

“Saya ingin tahu perubahan seperti apa yang terjadi. Saya juga ingin buktikan kebenaran laporan supir tentang adanya pungli di pengujian,” jelas Khalid.

Dalam sidak itu Kadis Perhubungan antara lain didampingi Sekretaris Dishub, Drs Cukup Wibowo, Kepala UPT PKB H Zaeludin dan beberapa kepala bidang. Kepada para pejabat Dishub itu Khalid mem-brifieng, agar sungguh-sungguh dalam menangani lulus tidaknya pengujian kendaraan.

Dua hal penting dalam pengujian yaitu syarat-syarat administrasi yang sesuai SOP harus benar-benar dicermati. Selain itu, syarat-syarat tehnis kendaraan yang masuk pengujian.  “Ini menyangkut keselamatan jiwa pengendara,” kata Khalid.

Ka-eS

Mendorong peningkatan investasi merupakan salah satu strategi turunkan angka kemiskinan. Sekda NTB, DR Rosiady Sayut mengatakan, saat ini seluruh SKPD Provinsi diinstruksikan gubernur melacak regulasi dan perizinan di daerah yang menghambat investasi.

MATARAM – lombokjournal.com

Masuknya investasi  berarti membuka lapangan kerja baru. Karena itu, kemudahan berinvestasi di NTB menjadi perhatian Gubernur NTB, TGH M Zainul Majdi.

“Identifikasi regulasi baik yang berasal dari pemprov maupun pemkab/pemkot dalam sebulan ini, akan menjadi bahan evaluasi,” kata Rosiady yang juga Wakil Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, Kamis (19/1).

Sebelumnya diungkapkan Rosiady, kebijakan kenaikan dasar listrik 900 KV, bahan bakar non subsidi, atau tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNPB) menjadi faktor yang menghambat upaya penurunan angka kemiskinan.

“Tiap kebijakan kenaikan harga yang berpengaruh meningkatkan harga-harga kebutuhan pokok langsung membebani masyarakat,” ujar Rosiady.

Ha itu tentu berpengaruh langsung pada program penurunan kemiskinan, tambahnya. Dengan kata lain, upaya penurunan angka kemiskinan di NTB menghadapi kendala berat.

Karena itu, menurutnya, saat ini Pemprov NTB mendorong peningkatan investasi. Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika di Lombok Tengah diharapkan segera menyelesaikan persoalan lahan, dan segera menggerakkan investasi.

(Baca : Investasi Tambang Masih Jadi Andalan)

Dikatakannya, KEK Mandalikan sangat diminati investor. “Ini strategi yang efektif untuk menurunkan angka kemiskinan,” kata Rosiady.

Rr

Tahun 2017 diharapkan Investasi Sektor Pariwisata Meningkat

Sektor pertambangan masih menjadi salah satu investasi yang diandalkan NTB. Ke depan harus diimbangi investasi di sektor lain, misalnya sektor pariwisata, agar ekonomi NTB tak bergantung sektor tambang.

 MATARAM – lombokjournal

Target investasi di NTB cukup menggembirakan. Tercatat, pada triwulan III/2016 realisasi investasi ke NTB mencapai target melebihi yang ditetapkan nasional. Pada triwulan III/2016 nilai investasi di NTB sudah sekitar Rp8,2 triliun.

Pencapaian itu melebihi target 2016 yang ditetapkan pemerintah sekitar Rp6.2 triliun baik dari penanaman modal asing (PMA) maupun penanaman modal dalam negeri (PMDN)..

Hal itu diungkapkan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nusa Tenggara Barat, Lalu Gita Ariadi, Rabu (11/1).”Investasi di NTB masih didominasi sektor tambang yang menyumbang nilai Rp5,5 triliun hingga triwulan III/2016,” ungkapnya.

Lalu Gita berharap, pada tahun 2017 investasi sektor tambang harus diimbangi peningkatan investasi sektor lainnya, misalnya pariwisata. Mantan Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata dan
Asisten II Bidang Perekonomian Setda NTB ini optimis, investasi di sektor pariwisata akan meningkat tahun 2017.

“Tahun 2017 target pencapaian investasi NTB ditingkatkan mencapai Rp12 triliun,” kata Gita yang belum genap sebulan menduduki pos barunya.

Menurutnya, selama ini banyak investor belum mengenal NTB dengan baik. Bahkan, NTB dinilai belum banyak perubahan dan persiapan untuk menerima investasi. Langkap pengenalan secara intensif pada investor perlu terus ditingkatkan.

“Potensi investasi NTB sangat besar. Calon investor yang masuk ke NTB tidak memiliki risiko sosial ekonomi yang tinggi,” katanya.

Gita optimis iklim investasi NTB kondusif, mengingat daerah NTB masih aman dan belum banyak terimbas gejolak politik dan ekonomi yang terjadi di tingkat nasional. Selain itu, Gubernur M Zainul Majdi menginstruksikan kemudahan berinvestasi.

Tahun 2017 diharapkan investasi di sektor pariwisata mulai bergerak. “Setelah persoalan lahan yang selama ini menjadi hambatan di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika sudah selesai, kita optimis investasi sektor pariwisata akan bergerak naik,” kata Lalu Gita yang juga Komisaris ITDC mewakili NTB.

Ka-eS  

Dalam menjalin kerja sama dengan Rumah Sakit Swasta, pihak Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan berpedoman aturan pemerintah, yang mengacu Peraturan Menteri Kesehatan.  Tujuannya,  semata-mata  membuka akses luas masyarakat (pasien) memperoleh layanan kesehatan lebih baik.

MATARAM – lombokjournal.com

Pihak BPJS Kesehatan Kota Mataram menyambut baik lima Rumah Sakit Swasta yang semula dikabarkan memutus kontrak kerja sama, kembali siap menjalin kemitraan. Lima rumah sakit yang dimaksud adalah Rumah Sakit (RS) Risa Sentra Medika, RS Harapan Keluarga, RS Biomedika, RS Katolik Antonis Ampenan dan RS Islam Siti Hajar.

Melalui Asosiasi Rumah Sakit  Swasta Indonesia (ARSSI) NTB, lima rumah sakit itu siap berkomitmen mengikuti aturan.  “Kami siap menandatangi kontrak kerja sama lagi dengan BPJS Kesehatan,” kata dr H Ahmad Ahmadi di Mataram, Ketua Asosiasi  Rumah Sakit Swasta Indonesia (ARSSI) NTB.

Semula, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/2016, yang mengatur tentang sistem pembayaran peserta BPJS Kesehatan, dinilai merugikan. Salah satunya yang mengatur sistem peserta BPJS Kesehatan yang ingin naik kelas dalam pelayanan hanya membayar selisih kamar.

Misalnya, peserta BPJS Kesehatan kelas I biaya kamar per malam Rp200 ribu, bila mengambil VIP yang biayanya Rp400 ribu, maka peserta BPJS Kesehatan hanya membayar selisih kamar Rp200 ribu. Sedang biaya-biaya lainnya tetap terhitung kelas I.  Sebelumnya, mulai tarif kamar, tindakan, obat-obatan dan lainnya, dihitung tarif VIP.

Pihak ARSSI berharap revisi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2016 akan segera ditandatangi tanggal 26 Januari 2017 mendatang. Kalau meleset, anggotanya tetap melayani pasien BPJS Kesehatan hingga akhir tahun.

Optimalkan Layanan

Keterangan yang dihimpun dari  BPJS Kesehatan di Mataram,  terbitnya aturan pemerintah tujuannya semata-mata agar  masyakat  memperoleh layanan optimal.  Karena itu, pihak BPJS saat ini berharap Rumah Sakit Swasta benar-benar berkomitmen menyiapkan 20 persen kapasitas layanan bagi pasien kelas III.

Maksudnya, agar jangan lagi ada penolakan dengan alasan kamar penuh.  Kalau memang lima rumah sakit itu siap tetap menjalin kemitraan,  benar-benar berkomitmen  menjalankan program pemerintah tentang JKN. Komitmen bersama itu semata-mata berorientasi agar masyarakat (pasien) mendapat pelayanan terbaik.

Sambil menunggu komitmen ARSSI, hingga kini pihak BPJS mengaku belum dihubungi lima rumah sakit yang mengatakan siap kembali menjalin kemitraan.

Ka-eS

Kangkung varietas ‘Aini’ dan ‘Gomong’ asli Lombok sudah dipatenkan melalui SK Menteri Partanian sejak bulan April 2002. Seiring makin sempitnya lahan menanam Kangkung di Kota Mataram, dikhawatirkan varietas itu akan hilang.

MATARAM – lombokjournal.com

Haji Masbuhin, 50, yang saat ini menekuni  tanaman kangkung Lombok di Bengkaung Desa Sandik, Lombok Barat, mengaku prihatin makin sempitnya  lahan perkotaan yang membuat Kangkung super asal Lombok varietas Aini dan Gomong akan punah.  Semula lahan pertanian di perkotaan yang 8 hektare sekarang tinggal sekitar 2 hektare.

Kangkung Lombok itu kualitas super, dan tidak ada di daerah mana pun. “Kalau tidak ada lagi yang nanam Kangkung, varietas unggul sayuran yang kita miliki juga akan hilang,” kata Masbuhin, Selasa (17/1).

Keprihatinan itu yang membuatnya tergerak bercocok tanam sayuran Kangkung.  Semula ia menanam Sawi, Selada atau Bayam. Tapi kemudian ia menyadari konsumen Kangkung di pasar tradisional di Lombok cukup besar, akhirnya  ia fokus menanam Kangkung.  Sayuran lainnya tetap ditanam, meski jumlahnya terbatas.

“Kangkung Lombok sudah sangat dikenal. Bahkan sampai ke mancanegara. Kita harus menyelamatkan varietas kangkung Lombok yang terkenal super. Pemda mestinya punya solusi, jangan sampai varietas kangkung Lombok punah,” katannya.

Tapi tidak seperti umumnya petani kangkung tradisional, menanam Kangkung dengan sistem hidroponik memberikan hasil yang jauh lebih menguntungkan.  Menurutnya, ini kesempatan emas bagi masyarakat untuk menambah penghasilan.

Saat ini, Masbuhin siap memanen 5 kolam Kangkung, masing-masing kolam ukuran 1 x 10 meter, yang dipanen tiap 15 hari bisa menghasilkan sekitar 1 ton. Kalau dihitung tiap ikat seharga Rp1.500, maka dalam  15 hari bisa menghasilkan Rp10 juta lebih.

“Itu perhitungan paling rendah. Saat ini harga per ikat di pasar sudah Rp4.000,-,” tutur Masbuhin.

Ka-eS

Menanam kangkung sistem hidroponik, hasilnya berlipat dan bisa dilakukan masyarakat kota.  “Bercocok tanam sistem hidroponik tidak mahal,” kata Haji Masbuhin.

MATARAM – lombokjournal.com   

Menanam sayuran daun dan sayuran buah sistem  hidroponik tidak mahal, dan bisa dilakukan masyarakat untuk menambah penghasilan.  Selama ini, menanam sistem hidroponik (menanam tanpa media tanah) hanya dimonopoli pemodal yang bermain di industri pertanian.

“Kalangan industri pertanian memberi kesan, seolah-olah hanya dengan modal besar bisa bercocok tanam sistem itu,” kata Haji Masbuhin pada Lombok Journal, , Selasa (17/1) di Mataram. Ia sudah dua kali memanen kangkung dengan bertanam cara hidroponik dengan biaya murah.

Menurutnya,  menanam sayuran cara itu selama ini memang dikelola dengan teknologi cocok tanam yang mahal.  Dan itu membuat harganya mahal dan tidak bisa memasok pasar lokal.

Masbuhin, 50,  mengaku bisa mensederhanakan bercocok tanam sistem hidroponik. Setidaknya  ada tiga hal yang mempengaruhi  biaya produksinya. Yaitu pemberian nutrisi, pembuatan green house, serta perlengkapan maupun peralatan yang digunakannya .

Karena itu, ia merencanakan untuk memberi pelatihan dan penyuluhan bagi masyarakat yang ingin bercocok tanam berbiaya murah dan hasilnya lebih tinggi. Terutama untuk mengembangkan urban farming yang menghadapi kendala sempitnya lahan.

“Setidaknya masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya sendiri,” ujar Masbuhin.

Ka-eS

Munculnya gagasan Bandar Kayangan di Kabupaten Lombok Utara sebagai Global Hub, sebab Indonesia belum mengoptimalkan jalur Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II. Jalur itu mulai Selat Makassar, Laut Sulawesi, hingga Selat Lombok, sebagai potensi ekonomi yang besar.

MATARAM – lombokjournal.com

Saat ini, pelayaran jalur Selat Malaka sebagai jalur ALKI I makin padat, mulai mengalami pendangkalan. Ke depan,  kapal-kapal dengan tonase besar berteknologi baru mulai mencari alternatif jalur pelayaran baru.

“Ini saatnya menangkap peluang, dan mewujudkan mimpi,” kata Lalu Gita Aryadi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu (BKPM – PT) NTB kepada Lombok Journal, Jum’at (13/01, di kantornya, menjelaskan seputar prospek pembangunan Bandar Kayangan. .

Mantan Asisten II itu mengatakan, Bandar Kayangan merupakan mimpi masyarakat NTB. Bila terwujud akan menciptakan pusat pertumbuhan ekonomi, menjadi multiplier effect bagi NTB, khususnya sekitar Kabupaten Lombok Utara.

Presiden Joko Widodo sendiri gencar mewujudkan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saat Gubernur NTB Dr. TGH. M. Zainil Majdi minta dukungan presiden, setidaknya Bandar Kayangan bisa dijadikan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan salah satu proyek investasi unggulan NTB,  di Jakarta bulan Mei 2015 lalu, mendapat respon positif.

Saat itu Presiden Joko Widodo minta agar gubernur memastikan, Pemerintah Provinsi NTB dan Pemerintah Kabupaten Lombok Utara bisa menyediakan tanah, memastikan kesiapan investor dan melakukan perencanaan terintegrasi.

“Semua memang dimulai dari mimpi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Adanya faktor-faktor obyektif dan dukungan pemerintah pusat, sekarang bagaimana kita harus tahu cara mewujudkan mimpi itu,” ujar Lalu Gita.

Langkah penting untuk mewujudkan itu, yaitu memastikan rencana Bandar Kayangan masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), serta melakukan revisi terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN).

Kalau sudah masuk RPJMN dan merevisi RTRWN, selanjutnya bisa diturunkan jadi program, kemudian diwujudkan menjadi kegiatan. “Dengan demikian, anggaran akan disediakan.Maka jadilah,” ujar Lalu Gita.

Sebagai pejabat yang mengurus investasi di daerah, kosentrasi Gita saat ini memastikan investor yang menangani pembangunan Bandar Kayangan. Gita yang juga Komisaris ITDC wakil NTB, berhasil mengawal dan mengatasi persoalan-persoalan yang membelit Kawasan Mandalika.

“Mimpi tentang Kawasan Mandalika sudah oke. Sekarang giliran mengawal Global hub Bandar Kayangan,” pungkas Gita.

Ka-eS