Nusa Tenggara Barat (NTB) merupakan  salah satu provinsi yang tumbuh sangat pesat dalam tiga tahun terakhir ini. Dalam tiga tahun berturut-turut perekonomian NTB tumbuh lebih tinggi dari perekonomian nasional

JAKARTA.lombokjournal.com — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengemukakan itu dalam dalam rapat terbatas tentang Evaluasi Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional dan Program Prioritas di Provinsi NTB, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (21/2) sore.

“Jadi pada 2015 (tumbuh) 9,2%, 2016 (tumbuh) 5,81%. Tetap masih diatas rata-rata nasional kita,” kata Presiden Jokowi

Dalam rapat terbatas yang juga dihadiri Gubernur NTB, M Zainul Majdi itu, Presiden Jokowi meminta agar momentum pertumbuhan yang tinggi itu harus terus dijaga, harus ditingkatkan lagi, dan harus juga terus diperhatikan aspek pemerataan ekonomi. Khususnya dalam meningkatkan pendapatan warga maupun menurunkan angka kemiskinan di NTB.

Berdasarkan data yang dimilikinya, menurut Presiden, pendapatan per kapita masyarakat NTB saat ini Rp 23,74 juta/tahun atau setengah dari rata-rata nasional.

“Begitu juga dengan penduduk miskin, meski menurun dari waktu ke waktu, namun (Kemiskinan NTB) masih di atas angka nasional,” katanya.

Untuk itu, Presiden meminta kepada seluruh Kementerian dan Gubernur untuk memperhatikan beberapa hal, antara lain secara sektoral perekonomian di NTB disokong oleh sektor pertanian.

“Besarnya sumbangan sektor pertanian dalam menggerakkan perekonomian daerah di NTB harus terus ditingkatkan, sehingga NTB tetap bisa menjadi salah satu daerah penghasil utama beras di Indonesia,” tukas Presiden.

Ia meminta agar pembangunan infrastruktur pertanian, seperti bendungan, waduk dan saluran irigasi bisa terus dilanjutkan dan diprioritaskan, termasuk penyiapan sarana prasarana pertanian.

Sementara terkait dengan sektor pertambangan di NTB, Presiden Jokowi meminta agar betul-betul bisa berkontribusi pada penciptaan nilai tambah di daerah. Bukan hanya pada penyerapan tenaga kerja, tapi juga dalam menggerakkan multiplayer effect baik untuk pengembangan industri turunannya, maupun dalam menggerakkan ekonomi di sekitar wilayah tambang.

Terakhir, yang berkaitan dengan kawasan ekonomi khusus pariwisata di Mandalika, Presiden Jokowi meminta bisa diselesaikan berbagai hambatan yang terjadi di proyek pembangunan infrastruktur penunjangnya.

Presiden meyakini, kesiapan infrastruktur, termasuk pengembangan Bandara Internasiona Lombok, pembangunan infrastuktur air bersih dan listrik akan berdampak pada kecepatan pengembangan KEK (Kawasan Ekonomi Khusus) Mandalika.

“Saya juga minta agar dalam pengembangan sektor pariwisata di Kawasan Mandalika ini betul-betul memperhatikan dampaknya bagi ekonomi rakyat, terutama sektor UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah),” ujar Presiden.

Rapat terbatas itu selain dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla,  juga Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri Pariwisata Arief Yahya, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Wakil Menteri ESDM Archandra Taher, Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly, Menteri Agraria/Kepala BPN Sofyan Djalil, Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro, dan Gubernur NTB, M Zainul Majdi.

Gra/Setkab

Untuk mengendalikan stabilitas harga, jajaran Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi NTB menggelar rapat koordinasi (rakor) di Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) NTB di Mataram, Selasa (21/2).

MATARAM.lombokjournal.com —  Rakor tersebut merupakan rapat perdana TPID di tahun  2017.  “Rapat ini menjadi wadah koordinasi kebijakan untuk mengendalikan stabilitas harga,” kata Kepala Biro Perekonomian Provinsi NTB, Manggaukang Raba, yang memimpin jalannya rakor.

Menurutnya, laju inflasi NTB yang rendah di tahun 2016 lalu, tidak lantas membuat langkah-langkah pengendalian inflasi terhenti.

Kepala Bank Indonesia Perwakilan NTB, Prijono menjelaskan, laju inflasi NTB tahun 2016 cukup rendah, yakni sebesar 2,61% (yoy).  Inflasi tersebut lebih rendah dibandingkan inflasi nasional sebesar 3,02% (yoy), atau inflasi NTB tahun 2015 yang sebesar 3,41% (yoy).

“Perlu dicermati bahwa rendahnya inflasi NTB tahun 2016 tersebut lebih disebabkan karena rendahnya harga komoditas yang diatur pemerintah (administered price) yang mengalami deflasi mencapai 2,97% (yoy),” kata Prijono.

Lebih lanjut Prijono mengatakan, inflasi komoditas pangan dengan harga bergejolak (volatile food) masih cukup tinggi sebesar 4,53% (yoy), yang disumbang oleh beberapa komoditas pangan seperti bawang merah, beras, tomat sayur, maupun aneka ikan.

TPID memperkirakan capaian inflasi 2017 masih berada dalam sasaran targetnya yaitu 4+1% (yoy).  “Namun demikian terdapat beberapa risiko inflasi yang perlu dicermati,” kata Prijono.

Risiko itu antara lain, perubahan cuaca dan anomali iklim yang berisiko mengganggu produksi tanaman pangan maupun hortikultura,  meningkatnya permintaan masyarakat seiring dengan peningkatan kunjungan wisatawan ke NTB, dan penyesuaian tarif BBM, Elpiji, dan Listik, seiring dengan fluktuasi harga minyak dunia.

Rapat koordinasi TPID mengharapkan laju inflasi sepanjang tahun 2017 dapat rendah dan lebih stabil, tidak berfluktuasi sebagaimana terjadi dalam beberapa tahun terakhir.

Beberapa rekomendasi yang dihasilkan pada rapat TPID tersebut adalah pentingnya menyusun neraca beberapa komoditas inflasi secara lebih akurat, dengan periode data bulanan.

“Selain itu, peran pemerintah dalam mengatur tata niaga pangan perlu diperkuat, mengingat tingginya harga komoditas pangan di NTB terindikasi karena banyaknya arus komoditas pangan yang keluar NTB,” katanya.

Akses informasi harga pangan kepada masyarakat pun perlu diperluas. Saat ini informasi harga pangan sudah tersedia untuk lingkup Kota Mataram dan Kota Bima, yang dapat diakses di website www.hargapangan.id.

Ke depan, diharapkan informasi harga pangan di NTB dapat lebih terintegrasi hingga ke seluruh pasar di Kab/Kota yang ada di Provinsi NTB.

Gra

 Paket pernikahan dengan konsep luxury dengan harga bersaing ala Hotel Golden Tulip Mataram. 

MATARAM.lombokjournal.com – Hotel Golden Tulip menawarkan paket pernikahan konsep luxury dengan harga yang tak merisaukan. “Kami tawarkan mulai dari Rp30 juta untuk 100 orang,” kata Food & Beverage Manager Golden Tulip Mataram, M Ikhsan,  Selasa (21/2).

Biaya sebesar itu termasuk gratis sewa tempat, set up meja dan kursi untuk 100 orang. Dan yang menarik, termasuk gratis menginap satu malam di Deluxe Room untuk pasangan mempelai.

Ikhsan menuturkan, Lombok memiliki pesona alam yang indah. Mulai dari pantai, persawahan dan juga pegunungan. Pesona keindahan ini memberikan kemudahan bagi customer yang ingin mengadakan acara pertunangan atau pernikahan dengan konsep outdoor (luar ruangan), dan salah satu lokasi yang menawarkan hal itu adalah Golden Tulip Mataram.

Lebih lanjut dijelaskannya, paket yang ditawarkan mencakup beragam fasilitas seperti test food untuk enam orang, menu spesial dari Chef L. Slinggara Fuji, gratis penggunaan ruangan/lokasi outdoor dan gratis menginap satu malam di Deluxe Room.

Hotel Golden Tulip Mataram memiliki Roof Garden dengan kapasitas 500 orag. Tersedia juga area indoor  yang berkapasitas 400 orang.

Salah seorang tamu yang merayakan pernikahan putra-putrinya di Golden Tulip Mataram, Yunita mengatakan, acara pernikahan anak yang diseleenggarakan di Golden hotel Mataram menggunakan dua area baik indoor maupun outdoor dengan tamu mencapai 450 orang berjalan lancar.

“Pelayanan bagus, makanannya enak, dan tempatnya jelas bagus. Pokoknya mengadakan acara di hotel ini sudah komplit semua,” kata Yunita.

Namun paket yang ditawarkan belum termasuk dekorasi dan hiburan di hari berlangsung resepsi. Namun pihak hotel sudah menjalin kerjasama dengan beberapa vendor agar dapat menyediakan kebutuhan sesuai keinginan tamu.

Golden Tulip Mataram merupakan hotel yang berlokasi di Jalan Utama yaitu Jalan Sudirman No.40, Kota Mataram di area pusat perkotaan dengan jarak hanya 45 menit dari bandara tepatnya.

Gra

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara akan menertibkan bangunan usaha hotel, bar, dan restauran di kawasan Gili Trawangan, yang bangunannya menyalahi aturan roi garis pantai.

MATARAM.lombokjournal.com – – “Penertiban akan kami lakukan bersama tim gabungan TNI dan Polri pada 24 Februari mendatang,” kata Assisten II (Bidang Ekonomi dan Pembangunan) Pemda Lombok Utara, Hermanto, saat dihubungi Selasa (21/2) dari Mataram.

Hermanto yang juga Ketua Tim Penertiban Gili Trawangan menjelaskan, sejauh ini tercatat ada 143 usaha hotel, bar, dan restauran di Gili Trawangan yang bangunannya hanya berjarak  5-10 meter dari garis pantai.

Padahal sesuai aturan, bangunan diperbolehkan minimal 50 meter dari bibir pantai.

Selain menyalahi aturan, 143 usaha hotel, bar, dan restauran juga seolah mengkapling-kapling pantai di wilayah usaha mereka menjadi pantai private sehingga menutup hak akses publik ke pantai.

“Jadi pengunjung atau wisatawan baru boleh duduk dan menikmati pantai setelah pesan minum atau makan di usaha mereka. Ini kan tidak benar,” kata Hermanto.

Dijelaskannya, penertiban pantai di Gili Trawangan dilakukan berdasarkan Perda RTRT Lombok Utara tahun 2016. Dalam Perda di atur minimal jarak bangunan dengan roi  pantai adalah 30 meter.

“Pemda ingin mengembalikan fungsi pantai sesuai peruntukannya. Kita tertibkan untuk kepentingan publik, dan juga untuk pengembangan wisata berkesinambungan,” katanya

Hermanto mengatakan, sebelumnya Pemda sudah melakukan sosialisasi sejak tiga bulan silam. Dari 143 pemilik usaha yang melanggar aturan, 100 di antaranya menyatakan bersedia membongkar sendiri bangunan mereka sebelum tenggat yang ditentukan 24 Februari.

“Pantauan terakhir kami, sudah cukup banyak yang membongkar sendiri bangunannya, termasuk Vila Ombak. Namun untuk menertibkan semuanya, tim gabungan akan melakukannya 24 Februari nanti,” katanya.

Menurutnya, setelah penertiban bangunan dilakukan, penataan kawasan pantai akan dilakukan Pemda.

Pada batas 30 meter dari bibir pantai, akan dibangun tiga jalan, masing-masing untuk sepeda, cidomo, dan pedistrian.

“Akan ada jalur khusus sepeda, cidomo, dan khusus pedistrian. Jadi wisatawan dan masyarakat umum bisa leluasa mengakses keindahan pantai di Trawangan,” katanya.

Gili Trawangan merupakan salah satu dari rangkaian tiga gili eksotis di Desa Gili Indah, selain Gili Air dan Gili Meno. Secara administratif Trawangan masuk ke dalam wilayah Desa Gili Indah, Kecamatan Pemenang, Kabupaten Lombok Utara, NTB.

Bagi Pemkab Lombok Utara, kawasan tiga Gili merupakan aset penumbang PAD terbesar di sektor pariwisata.

Hermanto mengatakan, pada 2009 silam PAD Lombok Utara tercatat hanya Rp6,7 Miliar. Namun pada 2016 PAD meningkat menjadi Rp130 Miliar, yang 70 persen diantaranya berasal dari sektor pariwisata, di dominasi kawasan Gili dan pendakian Rinjani

BACA : GILI TRAWANGAN akan tertibkan pantainya

Gra

Bulan Maret mendatang, menjadi momen yang bagus bagi para pelancong yang inginmenikmati keindahan Pulau Lombok, NTB.

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Pariwisata Kota Mataram dan jajaran Badan Promosi Pariwisata Kota Mataram (BP2KM) didukung Assosiasi Hotel Mataram (AHM) dan stakeholders pelaku wisata akan menggelar Mataram Great Sale 2017, sepanjang bulan Maret mendatang.

Mataram Great Sale sepanjang bulan Maret, bukan hanya menawarkan diskon-diskon menarik untuk produk hotel dan souvenir. “Banyak atraksi seni budaya yang bisa dinikmati wisatawan yang datang,” kata Ketua BP2KM, Yusril Arwan, kepada Lombok Journal, Selasa (21/2) di Mataram.

Menurut Yusril, Mataram Great Sale merupakan upaya meningkatkan jumlah kunjungan wisata ke NTB, khususnya di wilayah Kota Mataram.

Hingga saat ini, sejumlah hotel anggota AHM sudah menyatakan siap mendukung, dan juga sejumlah restauran, pusat oleh-oleh, kuliner dan kerajinan. Diskon rate yang diberikan berkisar 15-30 persen.

“Tentu ada juga paket-paket wisata Kota menarik yang ditawarkan agen jasa wisata di Mataram yang bisa memanjakan traveler dengan tarif yang lebih murah,” katanya.

Gra

Mengajak masyarakat ikut mensukseskan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), harus digencarkkan sosialisasi apa itu program jaminan kesehatan. Sebagai pengelola program JKN di Mataram, pihak BPJS Kesehatan Cabang mataram bersama Dinas Kesehatan Kota Mataram, menggandeng kader-kader posyandu  mensosialisasikan program tersebut di masing-masing kecamatan di Kota Mataram.

MATARAM.lombokjournal.com —  Sekitar 50 kader posyandu dilibatkan dalam sosialisasi yang berlangsung di seluruh kecamatan di kota Mataram, pekan lalu. “Tujuan sosialisasi ini untuk peningkatan awareness (kesadaran) masyarakat tentang pentingnya menjadi peserta BPJS Kesehatan,” kata Lalu Kahar Kusman, Kepala Unit MKUPMP4 BPJS Cabang Mataram, Senin (20/2).

Materi sosialisasi tersebut, antara lain meliputi hak dan kewajiban peserta JKN, pelayanan, penanganan keluhan, termasuk yang menyangkut soal teknis seperti prosedur layanan, aturan serta regulasi yg mengatur program JKN KIS

Menurut Lalu Kahar Kusman, hal penting yang disosialisasikan bersama kader posyandu adalah pihak BPJS menyediakan pelayanan keluhan. Sebab selama ini banyak keluhan dari peserta BPJS terkait layanan di fasilitas kesehatan maupun kendala lainnya.

“Kami mempunyai unit yang khusus menangani pengaduan peserta,” jelas Lalu Kusman yang akrab dipanggil Lalu Cush.

Beda dengan BPJS Center yang ada di tiap rumah sakit  yang disiapkan untuk menangani keluhan terbatas di lokasi tertentu. Sedang Unit Penanganan Pengaduan Peserta menangani keluhan layanan yang lebih komprehensif.

“Selama ini, bila masyarakat mempunyai keluhan kadang-kadang menyampaikan tudak pada tempat yg tepat sehingga penanganan jadi agak susah. Padahal BPJS mempunyai unit yang khusus menangani pengaduan,” jelas Lalu Kusman. BPJS Kesehatan Cabang Mataram membuka hotline service 081339967777.

Lalu Kusman menjelaskan bila hotline service sedang sibuk, setelah tiga kali panggilan langsung forwarding ke nommornya. Hotline service tersebut merupakann bagian dari kemudahan akses pelayanan.

“Kita melayani sesuai kebutuhan pelayanan kesehatan peserta” katanya.

engan sosialisasi yang dilakukan di seluruh kecamatan, masyarakat diharapkan juga makin memahami hal ihwal pelayanan kesehatan dengan kartu JKN BPJS Kesehatan

Prinsipnya, dengan kartu itu seluruh pengobatan bebas biaya (gratis) jika sesuai dengan prosedur, kecuali pasien yang naik kelas. Misalnya, peserta kelas II atau kelas I untuk mendapat perawatan VIP, yang selisih tarifnya sudah diatur Permen Kesehatan yang merevisi Permenkes sebelumnya.

Terkait kemitraan dengan rumah sakit, sebelumnya pada era Askes (asuransi kesehatan) berlaku sistem Fee For Service, yang dibayar tiap item pelayanan, Tapi pada era BPJS saat ini, pihak rumah sakit atau pihak yang menyediakan fasilitas layanan lanjutan, dibayar sistem paket dimana semua biaya sdh masuk dalam komponennya.

Dengan Standar  Pelayanan Medis (SPM) masing-masing rumah sakit, kasus pasien harus membeli obat  sendiri tidak terjadi lagi.  “Kalau toh terjadi, pihak rumah sakit harus menggantinya karena obat2an sdh masuk dalam pembiayaan paket tarif INACBgS tersebut sesuai PMK 28 tahun 2013,” kata Lalu Kusman.

Ka-Es
 

 Pantai berpasir putih di Gili Trawangan, bakal lebih mempesona sebentar lagi, menyusul rencana penataan ulang ROI atau garis batas pantai yang dilakukan Pemda Lombok Utara.
 

MATARAM.lombokjournal.com – Pemerintah Kabupaten Lombok Utara (KLU) tidak lama lagi akan melakukan penertiban sepanjang Pantai Gili Trawangan. Bangunan-bangunan yang melebihi ambang garis pantai harus dipindah agar pantai tak semakin sempit dan tidak juga menjadi areal privat.

“Kalau sudah tertata, paling tidak ada penambahan lebar pantai itu rata-rata 8-10 meter.Tentu Gili Trawangan akan lebih indah, dan akses publik ke pantai semakin leluasa,” kata GM Villa Bella, Andy Hainury, kepada Lombok Journal, Selasa (21/2) di Mataram.

Menurut Andy, saat ini sejumlah pemilik usaha di Gili Trawangan yang lokasi bangunan usahanya melebihi ROI pantai, sudah mulai membongkar bangunan mereka.

Hal ini dilakukan sebagai bentuk kesadaran bersama, demi konsep pariwisata berkesinambungan di pulau eksotis itu.

“Kita sebagai pengusaha lokal di sana sangat mendukung penataan ROI pantai ini. Sebab pariwisata di Gili bukan hanya untuk saat ini, tapi harus berkesinambungan, sampai generasi penerus kita kelak,” katanya.

Andy mengatakan, Pemda Lombok Utara memberikan tenggat hingga 23 Februari bagi pemilik usaha yang melanggar ROI pantai untuk membongkar sendiri. Jika tidak, maka 24 Februari, tindakan pembongkaran danpenertiban akan dilakukan oleh tim gabungan dari Pemkab Lombok Utara.

Gra

MATARAM.lombokjournal.com – Saat ini apresiasi masyarakat global atau pasar internasional menyambut baik produk UKM Indonesia. Ini sejalan dengan antusiasme
masyarakat Indonesia dalam menciptakan dan mengembangkan UKM makin meningkat
seiring perkembangan pasar online digital.

UKM Indonesia sangat berpotensi menembus pasar ekspor. “Sekarang bagaimana para pelaku UKM Indonesia mampu menjaring pembeli global dan sudah seharusnya masyarakat mengubah mindset cara ia ber-promosi dalam konteks online digital”. kata Santoso Suratso, CEO PT Indonesia Product Global (IPG) dalam diskusi UKM di SMESCO Indonesia di Jakarta, pekan lalu.

Dikatakannya, kategori produk asli Indonesia yang berpotensial membuka pasar ekspor yaitu antara lain furniture, handicraft, stone (batu alam) dan garment (fashion; batik). Sebenarnya ini sudah mulai dijalankan oleh sebagian kecil masyarakat Indonesia.

Marketplace B2B di Indonesia yang fokus pada promosi global untuk menjaring customer luar negeri adalah www.indonesia-export.com yang merupakan laman lokal lapak online buatan anak bangsa. Mempromosikan secara global melalui search engine raksasa Google.

Seharusnya Indonesia punya lapak marketplace lokal yang khusus mempromosikan produk Indonesia secara global agar masyarakat lebih leluasa bersaing.

“Sehingga masyarakat tidak akan merasa terbebani oleh tingginya biaya promosi pada lapak marketplace asing,” tambah Santoso.

Ditegaskannya, diperlukan perubahan mindset masyarakat yang bisa bersama-sama membangun UKM yang dimulai daripromosi pada lapak marketplace dalam negeri. Karena terbukti mampu menjaring pembeli global seperti indonesia-export.com. @licom

Li

MATARAM.lombokjournal.com — KUR (Kredit Usaha Rakyat) masih sangat kecil menyentuh lini pertanian di Indonesia. Untuk itu perlu adanya koordinasi dengan beberapa pihak terlait seperti perbankan. Sebagian besar  KUR masih teralokasi segmen UMKM sector Perdaghangan dan jasa.

Hal itu juga diakui kalangan perbankan. Misalnya, Bank Mandiri Regional 8 tahun lalu menyalurakan dana lebih dari Rp 1,4 triliun KUR, sekitar 80 persennya teralokasikan segmen UMKM di sektor perdagangan dan jasa. Namun, untuk pertanian dan perikanan masih terdistribusi kurang dari 2 persen.

“Kami mengakui, hingga saat ini masih belum menemukan formula yang tepat untuk segmen pertanian, dan tak hanya itu,” papar Puntuh Wijaya Micro Banking Head Regional 8 di Surabaya, baru-baru in.

Dana Rp 1,7 triliun tersebut masih menjadi PR-nya untuk lebih mengoptimalkan pada segmen pertanian tersebut. Sebab akhir tahun ini pihaknya harus benar-benar mengoptimalkan pengalokasian dana dalam jumlah tersebut.

Di kesempatan yang sama, Triyoga Laksito, Deputi Direktur Pengawasan Lembaga Jasa Keuangan (OJK) 1 Kantor Regional 4 Jatim mengatakan, untuk sementara ini program KUR masih terkesan belum tepat sasaran. Sebabnya, kurang telitinya terkait kredit dan pihak perbankan masih masih belum melakukan analisa maksimal. Akibatnya, dari kurang ketelitian itu berakibat susahnya dalam proses klaim.

Hal itu terjadi lantaran karakter pengusaha di lini ini masih melakukan pencampuran modal dan dana kebutuhan sehari-hari. Karena itu diperlukan edukasi bahwa KUR ini bukan seperti dana hibah.

“Untuk sementara ini, dana KUR yang sudah tersalurkan sekitar Rp 2,8 triliun. Komposisinya, 40 persen nya  bersumber dari dana yang non pinjaman atau bersumber dari lembaga non formal, sedangkan 60 persen dari pinjaman,” tandas Triyoga.

Dalam kesempatan berbeda, Pengamat Pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB) Dwi Andreas Santosa, berharap dalam penyaluran kredit di lini pertanian yang berorientasi ekspor  harus dibarengi subsidi ekspor. “Karena lebih sulit untuk memulai usaha ekspor ketimbang yang sudah menjalankannya,” katanya. .

Porsi pengusaha tani kebanyakan masih sulit memulai ekspor karena terhambat dana yang besar serta prosedur rigid. Pengusaha tani skala kecil yang sudah mapan dan memiliki jaringan merupakan kalangan minoritas. Dikhawatir penyerapan subsidi KUR berorientasi ekspor hanya dirasakan sebagian kecil petani saja.

Untuk menembus pasar ekspor, produk pertanian harus memenuhi sejumlah syarat dari negara tujuan, berbiaya tinggi dan survei serta verifikasi yang makan waktu. Persyaratan akan lebih tinggi lagi jika negara tujuannya adalah negara maju.

“Ekspor, apalagi pangan, tidak sekadar kirim barang, biaya produksi, transportasi, selesai, tidak sesederhana itu,” ujarnya.

Li

Meski sebagian pelaku pariwisata mengatakan mampu mendongkrak tingkat hunian kamar hotel, tapi sebagian lainnya jusatru merasa dirugikan.

MATARAM.lombokjournal.com – Meski konsep Lombok Sumbawa Great Sale dianggap terobosan menghadapi musim sepi tamu atau low season, tapi karena pelaksanaannya mendadak jadi terkesan dipaksakan.

“Mestinya bulan promosi itu sasarannya tamu yang belum datang ke Lombok atau Sumbawa. Kalau pasang spanduk atau baliho di bandara atau hotel, itu bisa merugikan,” kata seorang pengajar pariwisata di Universitas Mataram, Senin (20/2).

Diceritakan, pada pertengahan bulan Februari sebuah hotel di Mataram sudah menerima reservasi untuk pertemuan sebuah lembaga asosiasi swasta. Pada saat kegiatan berlangsung, harga yang disepakati harus berubah karena di bandara panitia penyelenggara itu mengetahui adanya ‘bulan diskon pariwisata’,.

“Apa boleh buat, hotel yang bersangkutan harus menurunkan harga yang sudah disepakati,” katanya.

Mestinya program diskon pariwisata itu dijual jauh hari, misalnya untuk tahun depan sudah dirancang sekarang. Tamu didatangkan melalui paket, bukan setelah tiba di Lombok baru tahu ada diskon.

“Diskon itu kan untuk promosi tamu  supaya datang. Kalau yang sudah datang kan tidak perlu lagi promosi,” katanya. Pemasangan spanduk atau baliho di bandara atau hotel itu tidak perlu, kilahnya.

General Manager Hotel Lombok Raya, I Gusti Lanang Patra, juga mengungkapkan hal senada. “Bulan diskon wisata itu mestinya untuk menjual paket murah wisata ke Lombok, Paket murah itu jadi daya tarik,” katanya saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (20/2) siang.

Lanang Patra yang berpengalaman di pariwisata lebih dari 30 tahun itu mengungkapkan, bulan diskon itu sebenarnya konsep lama. Selain menyiasati low season sekaligus mempromosikan Lombok atau NTB. Tamu dibujuk dengan paket murah, mulai dari airlane, hotel, restoran, sarana pendukung pariwisata lainnya, termasuk biro perjalanan.

“Daripada mereka ke Menado, Jogja, Jakarta, Batam, atau Sumatra, kita alihkan perjalanannya ke Lombok. Bagi usaha pariwisata,paket murah itu juga tidak rugi-rugi amat,” tutur Lanang.

Ditegaskannya, Lombok Sumbawa Great Sale prinsipnya mendatangkan tamu yang sebelumnya belum punya renncana ke Lombok. Dan itu tidak bisa dilakukan mendadak tapi dengan strategi yang matang, dan jelas sasarannya.

Lanang yang sudah puluhan tahun mengelola hotel di kota, menolak berkomentar kalau ada yang mengatakan tingkat hunian hotel di kota yang biasanya 40-50 persen di musim low season meningkat sejak Great Sale menjadi 80-85 persen.

“Kalau musim sepi seperti sekarang baru terasa, hotel-hotel yang dibangun di kota sudah terlalu banyak,” kata Lanang sambil tersenyum.

Gra