Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengatakan kegiatan pawai Ogoh Ogoh milik semua warga NTB
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pawai Ogoh Ogoh sebagai rangkaian peringatan Hari Raya Nyepi, dilepas Gubernur NTB, Lalu Iqbal di halaman depan Kantor Lurah Cakranegara Barat Mataram (28/3/2025).
Gubernur Iqbal menyampaikan selamat menjalankan Hari Raya Nyepi Tahun Baru Saka 1947. Ia mengakui, hal itu merupakan kesempatan pertamanya menghadiri pawai Ogoh Ogoh.
“Ini adalah kehadiran pertama saya pada upacara ini, mudahan sejak saat ini, upacara ini bukan saja menjadi milik umat Hindu, melainkan milik semua warga NTB,” ungkap gubernur..
Gubernur NTB yang akrab disapa Miq Iqbal berharap, pada tahun-tahun mendatang perayaan rangkaian upacara Nyepi ini bisa lebih baik, dan mampu memberikan sentuhan rohani bagi umat Hindukhususnya, dan warga NTB.
“Mari kita tunjukkan kepada dunia bahwa kita warga NTB cinta damai, memahami makna toleransi dan solidaritas antarsesama sehingga nanti malam mulai melaksanakan penyepian dengan penuh kekhusu’an,” tandasnya.
Sementara itu, Pembina Aliansi Pemuda Hindu Lombok, Anak Agung Made Djelantik menyampaikan terima kasih kepada pecalang, panitia penyelenggara dan para pihak yang terlibat atas kerja sama sehingga kegiatan pawai Ogoh Ogoh bisa berjalan lancar dan damai.
Disebutkan kegiatan ini rutin rangkaian pawai itu yang dilakukan setiap tahunnya dengan penuh kebersamaan dan toleransi yang menjadi kebanggaan bersama.
Ditambahkan pula, melalui kegiatan ini menjadi bagian dari apresiasi seni dan budaya sekaligus mengangkat ekonomi masyarakat.
“Melalui momentum ini, mari sama-sama menjaga kebersamaan dan memupuk toleransi antarumat beragama,” pungkasnya. san/dyd
Arus Mudik Lebaran 2025, Moda Laut dan Darat Meningkat
Gubernur menduga kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN turut memengaruhi perubahan tren arus mudik tahun ini, sehingga tidak terjadi penumpukan di hari tertentu
MATARAM.LombokJournal.com ~ Gubernur NTB, Dr. Lalu Muhamad Iqbal, memantau arus mudik Lebaran 2025 di sejumlah titik strategis pada Kamis (27/03/25).
Lokasi yang dikunjungi meliputi Bandara Internasional Zainuddin Abdul Madjid (BIZAM), Pelabuhan Gilimas, Pelabuhan Lembar, Pos Pengamanan Lebaran Kota Mataram, dan Terminal Mandalika Sweta.
“Alhamdulillah, tingkat kesiapannya cukup mantap. Moda transportasiudara, laut, maupun darat sudah tersedia dengan baik,” ujarnya.
Gubernur mencatat adanya pergeseran tren moda transportasi dibandingkan tahun lalu. Ia menyebut jumlah pemudik yang menggunakan transportasi laut dan darat mengalami peningkatan, sementara transportasi udara mengalami penurunan.
“Beda-beda trennya kalau dibandingkan dengan tahun lalu. Beban di udara kayaknya tidak setinggi tahun lalu, tapi di laut dan darat meningkat. Jadi tampaknya ada pergeseran pilihan moda dari udara ke laut dan darat,” ungkapnya.
Gubernur menduga kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi ASN turut memengaruhi perubahan tren mudik tahun ini, sehingga tidak terjadi penumpukan pada hari tertentu.
“Alhamdulillah, tampaknya tidak terjadi penumpukan di hari-hari tertentu karena ada kebijakan sejumlah kementerian yang menerapkan working from anywhere,” katanya.
Selain meninjau arus mudik, Gubernur juga mengecek sarana prasarana seperti lounge, posko kesehatan, serta kesiapan kapal dan bus. Ia memastikan setiap kendaraan beroperasi dalam kondisi baik dan mengapresiasi upaya Badan Narkotika Nasional (BNN) yang melakukan tes urin bagi kru angkutan.
“Yang bagus tadi ada best practice yang bisa kita share, seperti pemeriksaan urin oleh BNN di Terminal Mandalika (Sweta). Ada yang ditemukan positif, dan saya kira ini langkah preventifyang baik untuk keselamatan penumpang. Ini bisa diterapkan juga di pelabuhan dan bandara,” ujarnya.
Sebagai bentuk apresiasi, Gubernur menyerahkan bingkisan berisi vitamin C dan mi instan kepada petugas posko.
Pencairan bonus atlet ini merupakan apresiasi cepat Pemprov dan akan menjadi motivasi bagi atlet dan pelatih
MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB memberikan bonus atlet NTB berupa uang bagi atlet NTB peraih medali di PON Aceh-Sumut 2024 lalu.
Penyerahan bonus itu dilakukan oleh Gubernur Dr H L Muhamad Iqbal didampingi Wakil Gubernur, Ketua KONI dan Kadis Dispora di kantor Gubernur, Rabu (27/03/25).
“Ini bentuk komitmen Pemprov kepada atlet agar terus memperbaiki prestasidengan investasi pembinaan yang baik”, ujar Gubernur.
Dikatakannya, regenerasi dan menciptakan juara baru membutuhkan pelatih dan ekosistem olahraga yang memperhatikan setiap kelemahan dan potensi yang ada.
Ketua KONI NTB, Mori Hanafi mengungkapkan syukur bahwa pencairan bonus ini merupakan apresiasi cepat Pemprov dan akan menjadi motivasi bagi atlet dan pelatih untuk memperbaiki prestasi di masa depan.
Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pemberian bonus ini mencapai Rp 31 miliar. Pemprov memberikan bonus sebesar Rp 350 juta bagi atlet yang meraih medali emas. Selain itu, untuk medali perak sebesar Rp250 juta dan medali perunggu sebesar Rp150 juta. Tidak saja atlet, bonus juga akan diberikan kepada para pelatih.
Dalam PON XXI tahun lalu, sebanyak 54 cabang olahraga mendapatkan medali selain dari event olahraga yang serangkai dengan PON yakni Porwanas bagi wartawan olahraga dan Peparnas bagi penyandang disabilitas. jm/her
SKUAD INDEMO Beri Dukungan Moril pada Jurnalis Tempo
SKUAD INDEMO desak APH Usut Tuntas Teror di Kantor Tempo, Jaringan Aktivis Lintas Organisasi: Teror kepada Jurnalis adalah musuh bersama
JAKARTA.LombokJoural.com ~ Sekolah Kaderisasi Untuk Aktivis Demokrasi Indonesian Democracy Monitor (SKUAD INDEMO) menunjukkan kepedulian dan solidaritas terhadap jurnalis Tempo, khususnya Francisca Christy Rosana (Cica).
Cica menjadi korban terorberupa pengiriman paket berisi kepala babi dan enam tikus tanpa kepala.
Perwakilan SKUAD INDEMO mengunjungi kantor redaksi Tempo di Palmerah Jakarta untuk menyampaikan dukungan dan simpati, Selasa (25/03/25)
Mereka Disambut hangat oleh Bagja Hidayat selaku Wakil Pemimpin Redaksi, Stefanus Pramono, Husein Abri Yusuf Muda Dorongan, Egi Adyatama, dan Francisca Christy Rosana selaku Jurnalis dan Host Podcast Bocor Alus Politik Tempo.
SKUAD INDEMO menyampaikan dukungan dan simpati atas insiden teror yang menimpa Tempo dalam beberapa hari terakhir.
Media tersebut menerima kiriman kepala babi serta beberapa bangkai tikus yang terpenggal, sebuah aksi yang dinilai sebagai upaya intimidasi terhadap kebebasan pers.
Tim SKUAD Indemo yang hadir terdiri dari Swary Utami Dewi, Desyana, dan para Aktivis Muda lainnya.
“Kunjungan ini bukan hanya sekadar ungkapan simpati, tetapi juga bentuk solidaritas nyata terhadap Cica dan perjuangannya. Tindakan teror ini tidak dapat dibiarkan, dan kami mendesak aparat penegak hukum untuk segera mengusut tuntas kasus ini dan memberikan keadilan bagi korban,” kata Swary Utami Dewi.
Senada dengan Swary Utami Dewi, Desyana menyampaikan pandangannya. Dari perspektifperempuan, dirinya mengaku amat prihatin.
“Sebagai perempuan, kami merasa sangat prihatin dengan tindakan biadab ini. Ini merupakan bentuk kekerasan terhadap perempuan yang harus dilawan bersama. Kami berharap kasus ini dapat menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran dan perlindungan terhadap perempuan dari segala bentuk kekerasan,” terang Desyana.
SKUAD Indemo menekankan pentingnya dukungan dan solidaritas bagi korban kekerasan berbasis gender. Mereka menganggap insiden ini sebagai bentuk kekerasan terhadap perempuan yang serius dan mendesak untuk dilaporkan kepada Komnas Perempuan. Dengan kunjungan ini, SKUAD Indemo berharap dapat memberikan semangat dan kekuatan kepada Cica untuk menjalani proses hukum dan pemulihan.
Apresiasi dari Tempo
Dalam sebuah diskusi bersama, Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Tempo, Bagja Hidayat, menyoroti pola teror ini sebagai tindakan yang tidak bisa dianggap remeh.
“Pelaku peneroran ini bukanlah orang sembarangan. Sangat mungkin mereka memiliki pemahaman mendalam tentang simbolisme serta melakukan riset sebelum bertindak,” ujar Bagja Hidayat dalam keterangan pers yang diterima pada Kamis (27/3/2025).
Teror terhadap Tempo memicu reaksi luas dari berbagai kalangan, termasuk aktivis, jurnalis, penggiat seni dan penggiat demokrasi yang mengecam tindakan tersebut sebagai ancaman nyata terhadap kebebasan pers di Indonesia.
Selain mengecam tindakan tersebut, SKUAD INDEMO juga mengungkapkan kekhawatiran terhadap semakin sempitnya ruang demokrasi akibat ancaman terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi.
Salah satu aktivis muda yang tergabung dalam jaringan ini menilai bahwa teror semacam ini berpotensi berkembang menjadi tindakan persekusi yang
lebih serius.
“Setelah kepala babi dan bangkai tikus, kami khawatir sejarah kelam terulang dengan pengiriman kepala manusia, seperti yang pernah terjadi di masa lalu,” ujarnya.
Dalam diskusi bersama, Wakil Pemimpin Redaksi (Wapemred) Tempo, Bagja Hidayat, menilai bahwa pola teror ini bukan sekadar ancaman terhadap media, tetapi juga bagian dari dinamika sosial-politik yang lebih luas.
“Kemungkinan tindakan peneroran ini berupaya untuk memecah atensi publik, sebagaimana terjadi dalam eskalasi gerakan sosial-politik sebelumnya. Jika dulu barangkali artis atau influencer digunakan sebagai tameng untuk membentuk opini publik dan meredam gerakan massa, mungkin hari ini pers yang menjadi sasaran,” ungkapnya.
Jurnalis Tempo, Francisca Christy Rosana atau Cica, juga menyoroti indikasi penyensoran terhadap beberapa kata kunci dalam rilis pers belakangan ini. Ia menegaskan bahwa pembatasan informasi seperti ini menjadi alarm bagi kebebasan pers di Indonesia.
Selain itu, Cica turut mengungkapkan keprihatinannya terhadap kasus lain yang terjadi dalam waktu berdekatan. Ia menyebut bahwa seorang jurnalis perempuan bernama Juwita (23) meninggal dengan cara yang janggal.
“Dia menulis tentang skandal perusahaan tertentu di Kalimantan, lalu tiba-tiba meninggal. Kasus ini sedang diusut, tapi kita tahu betul, ini bukan kejadian biasa. Ini harus menjadi perhatian bersama,” pungkasnya.
Cica melanjutkan, “Beberapa hari yang lalu, rekan jurnalis saya juga mengalami doxing. Ia diserang dengan narasi yang merendahkan oleh buzzer secara sistematis, hanya karena menuliskan data dari Badan Pusat Statistik (BPS). Padahal, itu adalah data resmi yang dapat diakses secara terbuka di situs web pemerintah”.
Selain itu, Cica juga membagikan pengalamannya sebagai jurnalis perempuan. Ia menuturkan bahwa ancaman dan tekanan terhadap jurnalis perempuan sering kali lebih kompleks, tidak hanya menyasar karya jurnalistik mereka, tetapi juga merambah ke ranah pribadi.
Termasuk intimidasi berbasis gender hingga keamanan keluarga.
Selain itu, Cica mengungkapkan bahwa kekhawatiran terbesarnya bukanlah keselamatannya di Jakarta, melainkan keamanan keluarganya yang berada jauh dari pusat perhatian publik.
“Di Jakarta, saya mungkin mendapatkan perlindungan dari teman-teman dan dukungan dari publik. Apapun yang terjadi pada saya akan menjadi perhatian banyak orang. Namun, yang tidak terpantau adalah keluarga saya di sana. Saya justru lebih khawatir dengan apa yang bisa
terjadi pada mereka,” ujarnya.
Baginya, ancaman terhadap jurnalis tidak hanya menyasar individu, tetapi juga orang-orang terdekat mereka, terutama yang berada di luar jangkauan perhatian publik dan media. Cica membayangkan bahwa jika dirinya yang berada di arus utama media seperti Tempo masih menghadapi tekanan semacam ini, maka aktivis-aktivis perempuan lainnya yang tidak memiliki perlindungan serupa kemungkinan mengalami perlakuan yang lebih berat.
Ia menaruh perhatian pada mereka perempuan-perempuan yang berjuang di garis depan tanpa dukungan yang memadai dan berisiko menghadapi intimidasi yang lebih besar.
Tempo mengapresiasi dukungan dan simpati yang diberikan oleh Jaringan Aktivis Muda Lintas Organisasi atas insiden teror yang menimpanya.
“Di tengah berbagai stigma negatif yang sering dilekatkan pada generasi muda, kita bisa melihat bahwa mereka memiliki kepedulian dan pemahaman yang tajam terhadap ancaman terhadap demokrasi di negeri ini,” ujar Bagja Hidayat, perwakilan Tempo.
Teror terhadap Tempo bukanlah yang pertama dalam sejarah jurnalisme Indonesia. Berkali-kali, pers menghadapi tekanan, intimidasi, bahkan kekerasan. Namun, sejarah juga membuktikan bahwa jurnalisme tidak bisa dibungkam.
Di tengah ancaman, solidaritas terus mengalir. Dari aktivis hingga masyarakat sipil, suara mereka menggema: kebebasan pers adalah fondasi demokrasi yang tak bisa ditawar.
Pendiri Tempo, Goenawan Mohamad, pernah berkata, “Kata-kata tidak bisa dibunuh.” Dan disinilah perlawanan bermula—bukan dengan senjata, tetapi dengan keberanian untuk terus menulis, mengungkap kebenaran, dan menolak tunduk pada ketakutan. me
Dwifungsi ABRI Tak Diberi Ruang di Revisi UU TNI
Publik diminta tak risaukank kembalinya Dwifungsi ABRI, Rachmat Hidayat: Revisi UU TNI Sama Sekali Tak Memberi Celah
JAKARTA.LombokJournal.com ~ Anggota Komisi I DPR RI H Rachmat Hidayat memastikan pengesahan revisi UU TNI dalam sidang paripurna pada 20 Maret 2025 lalu, sama sekali tidak menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI (Angkatan Bersenjata).
Sebaliknya, revisi tersebut justru telah memperkuat supremasi sipil dan menjadikan TNI lebik baik.
Rachmat Hidayat mengaku jadi korban langsung dari Dwifungsi ABRI di masa Pemerintahan Orde Baru. Karenanya, politisi senior PDI Perjuangan tersebut menegaskan akan menjadi orang pertama yang menentang revisi UU TNI tersebut sekiranya benar dijadikan alat mengembalikan Dwifungsi ABRI.
“Saya tahu betul bagaimana rasanya hidup di bawah Dwifungsi ABRI. Sebagai korban langsung Dwifungsi ABRI, saya yang pertama akan berdiri menentang revisi UU TNI jika itu membuka jalan bagi kembalinya militerisme di ranah sipil,” tandas Rachmat di Jakarta, Selasa (25/03/25).
Politisi kharismatik Bumi Gora tersebut menegaskan, sebagai anggota Panja Revisi UU TNI, tak sekalipun dirinya pernah absen, dan melewatkan pembahasan revisi UU 34/2004 tentang TNI ini.
Pembahasan dilakukan Panja dengan sangat kritis. Sangat ketat dan detail. Bahkan sampai penempatan titik dan koma dalam setiap frasa.
”Tidak hanya Fraksi PDI Perjuangan. Seluruh fraksi juga memiliki komitmen yang sama untuk menutup jalan dan celah kembalinya Dwifungsi ABRI,” ucap Rachmat.
Wakil rakyat dari Bumi Gora ini menekankan, tidak ada yang harus dicemaskan publik menyusul pengesahan revisi UU TNI tersebut. Sejarah kelam Dwifungsi ABRI tidak akan terulang. Revisi UU TNI benar-benar berjalan dalam koridor dan semangat reformasi.
Rachmat menuturkan, dahulu, ketika Dwifungsi ABRI diberlakukan Orde Baru, gaya pemerintahan benar-benar militeristik. Militer merasuk dalam setiap sendi kehidupan bernegara.
Di lembaga legislatif, mulai dari DPR RI hingga DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota, militer memiliki Fraksi ABRI yang anggotanya ditunjuk, alih-alih dipilih melalui pemilu.
Gubernur dan bupati, wajib berasal dari tentara atau yang direstui tentara. Pimpinan partai politik di daerah juga berasal dari tentara.
Bahkan sampai kendali pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat seperti lurah dan kepala desa, juga berasal dari tentara.
Di masa Orde Baru, kata Rachmat, militer memiliki peran besar dalam politik dan birokrasi. Konsep Dwifungsi ABRI membuat militer tidak hanya bertugas dalam pertahanan. Tapi juga berperan dalam pemerintahan dan ekonomi.
Orde Baru menerapkan sistem pemerintahan yang sangat terstruktur, dengan militer sebagai pilar utama. Hasilnya, hari-hari, pengawasan ketat terhadap masyarakat diberlakukan, serta pendekatan represif untuk menjaga stabilitas dan kekuasaan.
Kontrol ketat terhadap kebebasan berpendapat juga diterapkan. Pers dibatasi melalui sistem Surat Izin Usaha Penerbitan Pers.
Alhasil, media massa bisa dibredel jika mengkritik pemerintah. Oposisi juga ditekan. Aktivis dan mahasiswa yang vokal akan mengalami penangkapan.
Rachmat tak akan pernah lupa, bagaimana Partai Demokrasi Indonesia (PDI), cikal bakal PDI Perjuangan saat ini, menjadi korban langsung gaya pemerintahan militeristik Orde Baru tersebut. Rachmat mengalami sendiri, bagaimana ketika mengikuti acara Rakernas PDI di Condet, Jakarta Timur, harus diuber-uber aparat keamanan.
Padahal, Rakernas tersebut hanyalah agenda tahunan rutin sebuah organisasi partai politik.
Pada Pemilu tahun 1987, PDI mencatatkan prestasi gemilang dengan memperoleh enam kursi di DPRD Lombok Timur. Menjadikan PDI kala itu harusnya berhak atas kursi pimpinan.
Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Militer yang masih memiliki Fraksi ABRI di DPRD tak rela. Pun Bupati Lombok Timur yang kala itu juga berasal dari tentara tak terima.
Mereka bergerak. PDI ditelikung. Kursi pimpinan justru menjadi milik Partai Persatuan Pembangunan, yang perolehan kursinya berada di bawah PDI.
Rachmat menegaskan, PDI tentu tak tinggal diam. Perlawanan yang tersedia melalui jalur konstitusional dilakukan. Dirinya yang saat itu menjadi pimpinan partai di daerah menjadi motor penggerak untuk melakukan perlawanan tersebut.
Puncaknya, pada tahun 1996, Rachmat dilengserkan oleh konspirasi oligarki kekuasaan dari kursi legislatif. Semua karena Rachmat memilih teguh mendukung Ibu Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum partai.
Bukan mendukung Soerjadi, Ketua Umum PDI yang kala itu diidentikkan sebagai boneka penguasa.
Rachmat menekankan, mengungkapkan kembali hal pahit yang pernah dialaminya sebagai pribadi maupun secara kelembagaan tersebut bukanlah untuk mengungkit luka lama.
Atau juga untuk menggiring kebencian terhadap pihak-pihak tertentu. Namun, semata demi pembelajaran bagi bangsa dan juga generasi penerusnya.
Karena itu, kata Rachmat, gaya pemerintahan militeristik ala Orde Baru tersebut cukuplah menjadi sejarah bagi Bangsa Indonesia, dan tak akan terulang kembali.
Itu sebabnya, politisi lintas zaman ini terpanggil untuk meluruskan situasi manakala saat ini sejumlah elemen bangsa menggelar aksi protes dan demonstrasi, karena merasa bahwa revisi UU TNI yang disahkan oleh DPR RI pada 20 Maret lalu mengembalikan Dwifungsi ABRI..
”Revisi UU TNI itu memastikan bahwa era militeristik Orde Baru tak akan kembali. Tidak ada celah Dwifungsi ABRI. Reformasi terus berjalan dan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam demokrasi kita,” tandas Rachmat.
Politisi kharismatik ini mengungkapkan, selama RUU TNI tersebut dibahas di Panja, Utut Adianto, politisi PDI Perjuangan yang merupakan Ketua Komisi I DPR RI sekaligus Ketua Panja, memberi kesempatan kepada semua fraksi untuk menyampaikan pandangannya.
Tak satupun fraksi menghendaki agar Dwifungsi ABRI kembali. Pembahasan pun dilakuikan dengan sangat saksama.
Anggota DPR RI yang senior seperti dirinya kata Rachmat, yang pernah punya pengalaman langsung hidup semasa pemerintahan yang militeristik di Orde Baru, juga dimintai tanggapan secara langsung oleh Ketua Panja.
Semua dengan kesepahaman bahwa revisi UU TNI tersebut memerlukan prinsip-prinsip kehati-hatian, kebijaksanaan, yang semuanya diletakkan dalam bingkai kepentingan bangsa dan negara.
Anggota Panja yang berasal dari mantan perwira TNI juga dimintai pandangan. Salah satunya kata Rachmat, adalah Mayor Jenderal TB Hasanuddin, politisi PDI Perjuangan, yang semasa berdinas pernah menjabat Sekretaris Militer Presiden.
Rachmat yang dalam setiap pembahasan di Panja duduk bersebelahan dengan TB Hasanuddin, mengetahui persis, bagaimana seorang Anggota Panja yang mantan perwira juga tak terbersit sama sekali keinginannya menghidupkan kembali Dwifungsi ABRI.
Memang revisi UU TNI ini dilakukan saat ini, kata Rachmat, karena memang untuk menjawab tantangan yang sudah jauh berbeda dibanding dengan tantangan saat UU TNI tersebut disahkan dua dekade silam.
Karena itu, revisi UU TNI ini hanya mencakup tiga koridor. Pertama, menjadikan bagaimana TNI bisa memperkuat kerja sama TNI dengan masyarakat. Kedua, TNI memiliki kepastian terkait tugas prajurit di ranah sipil atau di luar tugas militer.
Ketiga, terkait perubahan batas usia pensiun TNI, yang akan membantu prajurit dan keluarga mereka dalam memaksimalkan sumber daya.
”Tidak perlu ada kekhawatiran Dwifungsi ABRI setelah revisi UU TNI ini disahkan. Militerisme dalam politik telah menjadi bagian dari sejarah. Dengan revisi UU TNI, kita justru menegaskan bahwa pemerintahan tetap berada di tangan sipil, sesuai prinsip demokrasi,” tegas Rachmat. (*)
Gubernur Miq Iqbal, Bukber Jadi Kickoff Bangun Daerah
Menurut Gubernur Miq Iqbal, putra daerah yang berkiprah di pemerintahan pusat untuk bersama sama menjalin sinergi dan koordinasi intens dengan yang di daerah
MATARAM.LombokJournal.com ~Gubernur NTB, H L Muhamad Iqbal atau Gubernur Miq Iqbal berharap sinergidan koordinasi sebagai langkah awal mewujudkan NTB Makmur Mendunia.
Hal itu disampaikan Gubernur Miq Iqbal saat menggelar Buka Puasa bersama dengan anggota DPR RI, DPD, pejabat negara asal Nusa Tenggara Barat dan DiasporaPemerintah Provinsi.
Menurut Gubernur Miq Iqbal kesempatan itu menjadi kickoff bagi kita semua untuk membangun daerah.
“Terutama putra daerah yang sekarang berkiprah di pemerintahan pusat untuk bersama sama menjalin sinergi dan koordinasi intens dengan kami di daerah”, ujar Gubernur Miq Iqbal di Pendopo Gubernur, Senin (24/03/25).
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur didampingi Wakil Gubernur Hj Indah Dhamayanti Putri, SE, M.IP, Sekretaris Daerah, Drs HL Gita Ariadi, M.Si, para Kepala OPD dan Pimpinan DPRD NTB menerima anggota DPR RI, diantaranya H Nanang Samodra, Johan Rosihan, H Fauzan Halid, Hj Evi Apita Maya, Muhammad Rifki Farabi dan lainnya.
Masing masing menyampaikan beberapa peluang program dan kebijakan yang dinilai potensialbagi NTB.
Bahkan H Fauzan Halid mengatakan, keberadaan putra daerah di level pusat dapat saja menguatkan daerah untuk bersaing dengan daerah lain.
Misalnya, seperti dikatakan anggota DPR RI, H Nanang Samodra yang menawarkan pemanfaatan dana haji melalui Badan Penyelenggara Haji (BPH) dan Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) mengingat jumlah jamaah haji NTB yang cukup besar untuk pembangunan.
Sementara, anggota DPR RI, H Johan Rosihan mengemukakan program ketahanan pangan nasionalyang menjadi fokus komisinya untuk NTB dapat menawarkan konsep dan perencanaan program ini di daerah.
Demikian pula dengan infrastruktur yang sejalan dalam mendukung program pengentasan kemiskinanNTB serta pembenahan pariwisata serta program unggulan Pemprov NTB lainnya dapat dibuat buku saku dan dikoordinasikan intens.
Pemerintah Provinsi NTB berharap, gelar buka bersama ini selain sebagai ajang silaturahmi juga membuka peluang hadirnya event event nasional dan internasional dari pejabat negara yang hadir serta mengawal program dan kebijakan pembangunan di level pusat.
Untuk diketahui, NTB memiliki sebanyak 11 anggota DPR RI Dapil NTB dan 4 anggota DPD yang diharapkan dapat berkontribusi maksimal mewujudkan visi misi NTB Makmur Mendunia. jm
Bappeda Akan Menjadi Backbone Pemerintah NTB
Gubernur Miq Iqbal ingin memperkuat Bappeda ke depan sebagai backbone atau tulang punggung pemerintah NTB dalam merancang pembangunan NTB
MATARAM.LombokJournal.com ~ Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) akan menjadi backbone atau tulang punggung dalam merancang dan mengawal pembangunan di NTB.
Hal ini disampaikan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB), Dr. H. Lalu Muhamad Iqbal dalam pemaparan rencana awal dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB Tahun 2025-2029 di Ruang Kerja Kantor Gubernur, Senin (24/03/25).
Menurut Gubernur NTB, Bappeda memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program pembangunan di NTB agar terarah dan berkelanjutan.
“Saya ingin memperkuat Bappeda ke depan sebagai backbone pemerintah NTB, kalau perencaan kita bagus 50 persen pekerjaan kita selesai,” ujar Gubernur Miq Iqbal.
Gubernur Miq Iqbal ingin memastikan di tahun pertama dirinya dan Umi Dinda menjabat sebagai pucuk pimpinan tertinggi di Provinsi NTB, pondasi program Iqbal Dinda sudah kokoh.
Dengan tujuan sesegera mungkin masyarakat dapat merasakan realisasiVisi NTB Makmur Mendunia.
“Kami ingin memastikan di tahun ini sebagian besar program Iqbal Dinda itu sudah bisa dilaksanakan, mungkin kita tidak bisa membuat sesuatu itu terjadi di tahun ini tetapi setidaknya pondasinya sudah jadi,” tambahnya.
Gubernur Miq Iqbal juga menekankan tiga fokus isu penting dalam perencanaan pembangunan daerah.
Yakni isu lingkungan di mana mengharuskan semua sektor berkontribusi dalam penyelesaiannya. Lalu isu perempuan dan anak yang maksud dan penjelasannya sama seperti isu lingkungan bahwa tidak lagi dikelola secara sektoral tetapi semua sektor akan mengelola sehingga lebih kuat pencapaian dan pelaksanaannya.
Terakhir isu transformasi digital yang penjelasannya transformasi digital bukan pengembangan aplikasi melainkan penguatan sistem yang berbasis digital.
“Ada beberapa isu yang selama ini yang mengalami lokalisasi isu lingkungan, semua sektor itu harus mencerminkan isu lingkungan itu. Isu perempuan dan anak, semua dinas akan mengelola sehingga menjadi lebih kuat dalam pencapaian dan pelaksanaannya,” kata gubernur.
Terakhir transformasi digital keharusan kita sekarang ada bergerak semua harus bergerak
Dan transformasi digital itu bukan pengembangan aplikasi, tetapi kuatkan sistem yang digitalisasi kan,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda NTB, Dr. Ir. H. Iswandi, M.Si., menyatakan kesiapannya untuk menjalankan arahan Gubernur dengan memperkuat perencanaan dan pengawasan pembangunan.
“Kami siap menjadikan Bappeda sebagai pusat perencanaan yang adaptif dan inovatif guna mendukung visi NTB makmur mendunia,” ujarnya. ***
Uang Beredar Januari 2025
Pada Januari 2025, uang kuasi dengan pangsa 43,0 persen dari M2, tercatat sebesar Rp3.970,6 triliun atau tumbuh 2,2 persen (yoy)
Catatan : Agus K. Saputra
lombokjournal.com ~ Siaran Pers Bank Indonesia (BI) No. 27/41 (DKom, Senin (24/02) lalu, mencatat likuiditas perekonomian atau uang beredar dalam arti luas (M2) pada Januari 2025 sebesar Rp 9.232,8 triliun atau tumbuh 5,9 persen(yoy).
Pertumbuhan itu lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 4,8 persen (yoy).
Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso mengatakan perkembangan tersebut didorong oleh pertumbuhan uang beredar sempit (M1) sebesar 7,2 [ersen (yoy) dan uang kuasi sebesar 2,2 persen (yoy).
Komponen M1 dengan pangsa 55,8 persen dari M2, pada Januari 2025 tercatat Rp5.115,0 triliun atau tumbuh sebesar 7,2 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 5,8 persen (yoy) dari bulan sebelumnya.
Perkembangan M1 terutama disebabkan oleh perkembangan uang kartaldi luar bank umum dan BPR, serta giro rupiah. Uang kartal yang beredar di Masyarakat pada Januari 2025 sebesar Rp1.010,0 triliun, atau tumbuh 10,3 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebesar 8,9 persen (yoy). Giro rupiah tercatat sebesar Rp.1.780,1 triliun, atau tumbuh 8,0 persen (yoy), setelah tumbuh sebesar 4,6 persen (yoy) pada bulan Desember 2024.
Tabungan rupiah yang dapat ditarik sewaktu-waktu dengan pangsa 45,9 persen terhadap M1, tercatat sebesar Rp2.364,9 triliun pada januari 2025, atau tumbuh sebesar 5,5 persen (yoy), relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya.
Pada Januari 2025, uang kuasi dengan pangsa 43,0 persen dari M2, tercatat sebesar Rp3.970,6 triliun atau tumbuh 2,2 persen (yoy), setelah tumbuh 1,2 persen (yoy) pada Desember 2024. Berdasarkan komponen uang kuasi, simpanan berjangka, tabungan lainnya, dan giro valas masing-masing tumbuh sebesar 2,6 persen (yoy), 3 persen (yoy), dan 0,3 persen (yoy).
Faktor Yang Mempengaruhi Uang Beredar
“Perkembangan M2 pada Januari 2025 terutama dipengaruhi oleh perkembangan penyaluran kredit dan aktiva luar negeri bersih,” kata Ramdan dalam keterangan tertulisnya.
Penyaluran kredit pada Januari 2025 tercatat sebesar Rp 7.684,3 triliun atau tumbuh 9,6 persen (yoy).
Pertumbuhan itu relatif stabil dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya yang sebesar 9,7 persen (yoy). Penyaluran kredit kepada debiturkorporasi (Rp4.135,7 triliun) dan perorangan (Rp3.470,2 triliun) tumbuh, masing-masing 15,3 persen (yoy) dan 3,5 persen (yoy).
Berdasarkan jenis penggunaan, Kredit Modal kerja (KMK) pada Januari 2025 sebesar Rp3.374,8 triliun tumbuh sebesar 7,6 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2024 sebesar 7,4 persen (yoy). Perkembangan KMK terutama bersumber dari pertumbuhan sektor Pengangkutan dan Komunikasi, serta sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran.
Kemudian Kredit Investasi(KI) pada Januari 2025 sebesar Rp2.096,1 triliun tumbuh 12,2 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh 12,6 persen (yoy). Pertumbuhan itu terutama bersumber dari sektor Listrik, Gas dan Air Bersih, serta Perdagangan, Hotel dan Restoran.
Sementara itu, Kredit Konsumsi (KK) pada Januari 2025 sebesar Rp2.213,4 triliun tumbuh 10,3% (yoy), setelah tumbuh 10,5 persen (yoy) pada bulan sebelumnya. Pertumbuhan terutama didorong oleh perkembangan Kredit Pemilikan Rumah (KPR), Kredit Kendaraan Bermotor (KKB) dan Kredit Multiguna.
Penyaluran kredit properti (Rp1.410,8 trilun) tumbuh sebesar 6,8 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan Desember 2024 sebesar 6,6 persen (yoy), terutama berasal dari pertumbuhan kredit KPR dan KPA (7,2 persen, yoy). Sementara kredit kontruksi dan real estate tumbuh, masing-masing sebesar 0,1 persen (yoy) dan 5,6 persen (yoy).
Penyaluran kredit kepada UMKM pada Januari 2025 sebesar Rp1.390,8 triliun tumbuh 2,5 persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya tumbuh sebesar 3,0 persen (yoy). Pertumbuhan kredit UMKM terutama pada skala kecil (7,2 persen, yoy). Berdasarkan jenis penggunaan, pertumbuhan kredit UMKM pada Januari 2025 dipengaruhi oleh Kredit Investasi (7,8&, yoy) dan Kredit Modal Kerja (0,5 persen, yoy).
Sementara itu, Aktiva Luar Negeri Bersih sebesar Rp2.038,5 triliun tumbuh 2,4 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan bulan sebelumnya sebelumnya sebesar 0,8 persen (yoy). Lebih lanjut untuk Tagihan Bersih kepada Pemerintah Pusat (Pempus) sebesar Rp691,7 triliun terkontraksi sebesar 14,3 [persen (yoy), setelah pada bulan sebelumnya terkontraksi sebesar 17,5 persen (yoy).
Suku Bunga Simpanan dan Kredit
Pada Januari 2025, suku bunga kredit dan suku bunga simpanan relatif stabil. Rata-rata tertimbang suku bunga kredit pada Januari 2025 sebesar 9,20%, relative stabil dibandingkan bulan sebelumnya.
Sementara itu, suku bunga simpanan berjangka meningkat pada tenor 3 bulan dan 6 bulan, masing-masing sebesar 5,57 persen dan 6,01 persen, setelah pada bulan Desember 2024 masing-masing tercatat sebesar 5,55 persen dan 5,97 persen.
Suku bunga simpanan tenor 1 bulan dan 12 bulan tercatat sebesar 4,82% dan 5,16 persen, turun dibandingkan bulan sebelumnya sebesar 4,87 persen dan 5,17 persen. Di sisi lain, suku bunga simpanan tenor 24 bulan sebesar 4,32 persen, relatif stabil dibandingkan bulan sebelumya.
Menganalisis jumlah uang beredar dalam perekenomian negara sangat penting untuk memahami dinamika perekonomian, mengontrol inflasi, dan mengembangkan kebijakan moneter yang efektif.
Meningkatkan Efisiensi Perekonomian
Analisis jumlah uang beredar dapat membantu meningkatkan efisiensi perekenomian dengan mengurangi inflasi dan meningkatkan stabilitas moneter.
Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi
Dengan mengidentifikasi peluang investasi dan mengembangkan kebijakan moneter yang efektif.
Meningkatkan Stabilitas Keuangan
Selain dengan kebijakan moneter yang efektif tentu saja melalui bagaimana mengidentifikasi risiko keuangan.
#Akuair-Ampenan, 24-03-2025
Pemanfaatan Zakat Harus Mengubah Mustahik Jadi Muzakki
Dalam pemanfaatan zakat, Gubernur NTB menekankan bahwa zakat yang kita salurkan harus dipastikan mampu mengonversi seorang mustahik menjadi muzakki
MATARAM.LombokJournal ~Pengentasan kemiskinan menjadi salah satu fokus utama pemerintah dalam lima tahun ke depan. Terkait upaya tersebut, Gubernur NTB , Dr. Lalu Muhamad Iqbal menyinggung pentingnya pemanfaatan zakatdalam acara NTB Berzakat, yang digelar di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur NTB pada Kamis (20/03/25).
“Salah satu fokus kita dalam lima tahun ke depan, dan saya yakin ini juga fokus dari pendahulu-pendahulu saya, adalah pengentasan kemiskinan,” ujar Miq Iqbal sapaan Gubernur NTB.
Dalam hal pemanfaatan zakat, Miq Iqbal mengutip filsuf Austria, Ivan Illich bahwa zakat harus mampu mengubah penerima (mustahik) menjadi pemberi zakat (muzakki).
“Setiap zakat yang kita salurkan harus dipastikan mampu mengonversiseorang mustahik menjadi muzakki,” imbuhnya.
Ia juga menyebutkan empat pilar yang harus berperan dalam kerja sosial keumatan, yaitu Pemerintah Provinsi NTB, Kanwil Kementerian Agama, BAZNAS, dan forum CSR.
Menurutnya, pemanfaatan zakat harus ditekankan mengingat potensi zakat di NTB masih sangat besar. Dan Indonesia dikenal sebagai negara dengan tingkat kedermawanan tertinggi di dunia (most charitable country).
Dalam kesempatan itu, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB secara simbolis menyerahkan berbagai bantuan produktif kepada penerima manfaat.
Bantuan tersebut meliputi santunan bagi Pegawai Tidak Tetap (PTT) Pemerintah Provinsi NTB sebesar Rp 300.000, bantuan untuk mualaf sebesar Rp 3.000.000, serta dana penelitian bagi mahasiswa, yaitu Rp 1.000.000 untuk S1, Rp 2.000.000 untuk S2, dan Rp 3.000.000 untuk S3. Selain itu, diberikan pula insentif bagi guru TPQ sebesar Rp 2.000.000 hingga Rp 3.000.000, serta bantuan usaha produktif binaan BAZNAS sebesar Rp 8.000.000 dan gerobak usaha.
Acara NTB Berzakat ini dihadiri oleh Wakil Gubernur NTB, Sekretaris Daerah Provinsi NTB, pejabat pemerintah, rektor universitas serta BUMD. Di akhir acara, Gubernur dan Wakil Gubernur NTB serta Sekda Provinsi NTB, turut menyerahkan zakat mereka, yang diterima langsung oleh Pimpinan BAZNAS NTB. ***
Ketua TP PKK NTB Ajak Sukseskan Program Pemerintah
Ketua TP PKK NTB mengharapkan, kegiatan Gelar Pangan Makmur Mendunia ditahun 2025 di Lombok utara dapat membantu kebutuhan dasar masyarakat
KLU.LombokJournal.com ~ Ketua TP PKK (Tim Penggerak) Provinsi NTB Sinta Agathia Iqbal mengajak masyarakat khususnya di Lombok utara agar mendukung semua program pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun Pemkab Lombok Utara.
“Saya minta dukungan dan do’a agar semua program pemerintah dibawah kepemimpinan Mamiq Iqbal dan Ummi Dinda dapat berjalan lancar dan sukses,” ungkap Sinta.
Hal itu disampaikan dalam acara Gelar Pangan Makmur Mendunia di Kantor Desa Menggala, Kecamatan Pemenang Lombok utara Kamis (20/03/25).
Selanjutnya Sinta mengharapkan, kegiatan Gelar Pangan Makmur Mendunia ditahun 2025 di Lombok utara dapat membantu kebutuhan dasarmasyarakat.
“Terlebih kegiatan ini selain menawarkan harga lebih murah dibandingkan harga pasaran juga terdapat berbagai bahan pokok seperti beras, telur, minyak goreng hingga berbagai jenis kebutuhan pokok lainnya. Kami hadir menggelar pangan murah ini untuk memenuhi kebutuhan ibu ibu semua,” ungkapnya.
Ketua TP PKK Kabupaten Lombok Utara Hj. Rohani Najmul Akhyar sebelumnya menyampaikan terima kasih atas dipilihnya Lombok utara sebagai lokasi kick off gelaran pangan makmur mendunia ini.
Menurut Ketua TP PKK Lombok Utara akan memberikan banyak manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan terlebih di bulan puasa ramdhan.
“Terima kasih telah memilih Lombok Utara sebagai lokasi untuk berbagi. Semoga dengan acara luar biasa ini berjalan lancar dan tentunya berkah,” terang Rohani.
Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka memeriahkan hari kesatuan gerak PKK KE-53 yang mengangkat tema “PKK Berbagi” ini dilanjutkan di lima lokasi berbeda di masing masing kecamatan.
Di antaranya di TPQ Banu Mabaf Dusun Kerujuk, Desa Menggala, Kecamatan Pemenang, Ponpes Hamilul Qur’an, Desa Sigar Penjalin, Ponpes Khairun Nawa NW, Dusun Gerak gali, desa Sokong, kec. Tanjung, Selanjutnya di Dusun Kube Mematik, Desa Tido Daye, Desa Bentek Kecamatan Ganggandan terakhir di ponpes Manbaul Bayan NW, Desa Mumbul Sari, Kecamatan Bayan. R.Buang/her
