Masukan masyarakat, Modal Penting Pembangunan NTB

Sikap keterbukaan dan menjadi pendengar, serta responsif  terhadap berbagai aduan dan masukan  oleh Pemerintah Provinsi,  merupakan perubahan iklim demokrasi yang positif

MATARAM.lombokjournal.com —  Wagub NTB, Dr.Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd, saat menghadiri Workshop Pelaksanaan Pendampingan Unit Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di Pemerintah Provinsi NTB menegaskan, pendampingan bagi masyarakat merupakan hal penting yang harus terus diupayakan.

Dan masukan, aduan dan informasi dari masyarakat yang diterima langsung oleh para pemangku kepentingan di pemerintahan, akan menjadi bagian terpenting dalam membangun NTB ke depan.

“Jangan takut menerima kritik, masukan, jangan takut untuk mendengar, Insyallah segala sesuatu tidak ada yang sulit, yang menjadi sulit ketika kita takut untuk dikritik,” kata wagub

Workshop tersebut digagas oleh Ombudsman RI Perwakilan NTB, berlangsung di hotel Santika, Kamis (02/05) pagi.

Hj. Rohmi juga menyampaikan, untuk layanan pengaduan masyarakat, NTB kini memiliki aplikasi NTB Care. Aplikasi itu merupakan Mobile App yang menjadi mata telinga dan tangan Pemerintah Daerah di NTB.

Aplikasi itu dimaksudkan untuk menangkap, memahami dan merespon pengaduan masyarakat kepada Pemerintah secara langsung (real time) tanpa melalui prosedur protokoler yang dapat menghemat waktu.

“Pemerintah NTB sendiri dapat melihat dan mendengar dan menanggapi secara langsung,  persoalan dan pengaduan di tengah masyarakat, dengan melihat postingan foto yang telah di unggah di aplikasi NTB Care. Selain itu, pemerintah juga dapat memperoleh pencapaian penyelesaian masalah, guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat NTB,” ujar Hj. Rohmi.

Sikap keterbukaan dan menjadi pendengar, serta responsif  terhadap berbagai aduan dan masukan  oleh Pemerintah Provinsi,  merupakan perubahan iklim demokrasi yang positif, yang sangat diharapkan oleh masyarakat.

Masyarakat sangat membutuhkan wadah yang nyaman dan tepat sasaran untuk menyampaikan masukan, aduan dan harapan-harapannya.

“Mudah-mudahan Workshop ini, mampu menjawab harapan masyarakat, dan menghasilkan output yang tepat, dalam membangun masa depan NTB gemilang kedepannya. Jangan sampai NTB Care isinya hanya aduan saja, tapi follow up nya tidak ada,”  tegas Hj Rohmi.

Wakil Ketua Ombudsman RI, Lely Pelitasari Soebekty, yang s membuka acara tersebutmenyampaikan, ada empat hal yang menjadi pilar tujuan kita dalam bernegara, satu di antaranya adalah melayani publik, sebab negara memang hadir untuk melayani masyarakat.

“Ombudsman ditugaskan untuk mengawasi, dan saya sangat berharap NTB Care efektif menjadi saluran bagi masyarakat NTB,” ucap Lely.

Kepala Perwakilan Ombudsman RI NTB, Adhar Hakim, S. H., MH mengatakan, acara ini ditujukan bagi operator pengelola kelompok pengaduan.

Pengelolaan pengaduan adalah kesempatan kedua memperbaiki pelayanan publik, jika pada pelayanan pertama tidak bisa dikelola dengan baik.

Acara ini diikuti tiga puluh lima (35) operator pengelola. Turut hadir, Prof. Dr Gatot Dwi Hendro, S. H., M.Hum selaku Guru Besar Fakultas Hukum Unram, Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda. Prov. NTB dan Kepala Dinas Kominfotik Prov. NTB.

AYA/Hms Pemprov NTB