Kinerja Inspektorat NTB Naik Kelas Ke Level 3

Beberapa tahun ini Inspektorat NTb sangat intens di bawah BPKP Provinsi melalui Apip level dua dan beranjak ke level 3

MATARAM.lombokjournal.com —  Inspektorat Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) kembali meraih capaian kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) level 3 dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Jadi inspektorat ntb mendapat level 3 di indonesia itu baru ada dua provinsi Yang pertama Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dan yang kedua NTB,” tutur Kepala BPKP kantor perwakilan Provisni NTB Agus Purihitaarga, Senin Kemarin (04/03).

Dijelaskannya inspektorat di NTB sudah mampu membantu pimpinan didalam melakukan pengawalan terhadap pembagunan di NTB. Baik dari segi kapasitas kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di inspektorat rata-rata  sudah baik.

“Kalau bisa harus tetap ditingkatkan, karena nanti ada level sampai 5. Tapi untuk mencapai 4 dan 5 tidak mudah karena monitorinngnya sudah  dilakukan secara date to date,” jelasnya.

Menurutnya inspektorat NTB mencapai dilevel 3 tidaklah mudah dan ini harus tetap ditingkatkan lagi. Di mana masih ada ruang-ruang perbaikan untuk mencapai dilevel 4 dan 5.

Kendati sejauh ini Inspektorat sudah melakukan audit investigatif, namun untuk yang lain masih belum dapat dicapai. Audit kinerja, audit performenc sudah bisa dilakukan.

Tentunya dengan catatan sebelumnya termasuk kapabilitas SDM juga sudah

“SDM sudah sertifikasi, profesional meningkat, yang dulu catatannya belum bisa melalukan audit kinerja. Tetapi sekarang sudah, itulah yang sudah masuk di level tiga dan pengukurannya sudah internasional,” terangnya.

Sementara itu, Sektertaris Daerah (SEKDA) Provinsi NTB H. Rosiady sayuti menyampaikan terimakasih atas pencapain dari inspektorat NTB, karena beberapa tahun ini Inspektorat NTb sangat intens di bawah BPKP provinsi melalui Apip level dua dan beranjak ke level 3.

“Catatan itu tidak mudah karena melengkpi SDM mengirim pelatihan-pelatihan berbagai peraturan  pengawasaan kita lengkapi yng diperlukan itu semua disurvei dibawah BPKP,” katanya.

Ia berharap dari inspektorat lebih profesional lagi dan tentu masyarakat tingkat kepercayaannya terhadap pengawasan dari Apip. Di mana saat ini masuk dari kabupaten/kota se-NtB, Dengan peningkatan ini diharapkan juga kabupaten kota akan mengikuti.

“Sehingga kita bersama BPKB bisa mensurvei mereka kalau sudah, misalnya kabupaten/kota di NTB juga bisa,” jelasnya.

AYA