Kemiskinan Agraria dan Lahan Produktif Jadi Masalah Era Zul-Rohmi

“Situasi memburuk saat kebijakan provinsi 2019 hampir 80 persen pengelolaan SDA kewenangan gubernur, tidak lagi kabupaten yang memiliki kewenangan perizinan”

lombokjournal.com —

MATARAM   ;    Satu tahun kepemimpinan Zul-Rohmi menjadi sorotan banyak pihak. Beragam masukan dan kritik dilontarkan dalam forum diskusi publik yang digelar Lembaga Kajian Sosial dan Politik M16 Mataram.

Kritikan terhadap Zul-Rohmi datang dari Aktivis ProDem, Wahidjan. Soal kemiskinan di sektor agraria. Menurutnya, masyarakat bergantung pada sektor agraria, namun justru kontras dengan lahan produktif di NTB yang kian menyempit.

BACA JUGA  ;  Sektor Pariwisata Kinerja Gubernur Baik, Meski itu Program Nasional

BACA JUGA ;  1 Tahun Zul-Rohmi, Pendapatan Daerah Hingga Pengiriman Pelajar Jadi Problem

“NTB banyak menggantung diri di sektor agraria, (tapi) kemiskinan terjadi di sektor agraria. Tanah produktif semakin menyempit, maka dibutuhkan strategi dari pemangku kebijakan,” katanya.

BACA JUGA ;   Satu Tahun Zul-Rohmi, Amanat APBD Perubahan Belum Dijalankan

Wahidjan mengatakan, situasi semakin memperburuk saat 80 persen pengelolaan sumber daya alam dikelola pemerintah provinsi. Imbasnya, sektor agraria justru dikuasai kelompok tertentu, sehingga berdampak pada masyarakat yang menggantungkan hidup di sana.

“Situasi memburuk saat kebijakan provinsi 2019 hampir 80 persen pengelolaan SDA kewenangan gubernur, tidak lagi kabupaten yang memiliki kewenangan perizinan,” ujarnya.

BACA JUGA ; Di Satu Tahun Kepemimpinan, Fashion Gubernur Jadi Sorotan

Wahidjan berharap pada forum tersebut menjadi bahan masukan bagi Zul-Rohmi, terlebih lagi dengan hadirnya staf khusus gubernur, agar dapat memberikan catatan soal polemik agraria pada gubernur.

Me