Kaum Perempuan Diajak Sukseskan Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Banyak masyarakat yang tinggal di lingkungan yang tidak bersih dan fasilitas sanitasinyapun kurang memadai

MATARARAM.lombokjournal.com —  Kaum perempuan dan para kader PKK di NTB diajak aktif dan terlibat langsung dalam mensukseskan program Sanitasi Total berbasis masyarakat (STBM), program yang memiliki hubungan erat mewujudkan masyarakat sehat dan generasi cerdas

Ketua TP.PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, SE, M. Sc, menyampaikan ajakan itu karena peran dan potensi perempuan di NTB, jumlahnya sangatlah besar.

Dari total penduduk NTB yang mencapai 5,6  juta jiwa lebih, keberadaan perempuan usia produktif 14 – 24 tahun jumlahnya mendominasi.

“Ini merupakan potensi yang perlu diberi ruang dan diberdayakan secara optimalkan,” ungkap Hj. Niken, Rabu (16/10) 2019 di hotel Green Legi Mataram.

Hj Niken mengatakannya saat menjadi narasumber pada kegiatan Workshop  Kesetaraan Gender dan Inklusi Sosial dalam Program Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) bersama Yayasan Plan International Indonesia,

Dikatakannya, dalam praktek kehidupan sehari-hari kaum ibu dan perempuan pada umumnya menjadi pemeran kunci mewujudkan lingkungan rumah tangga yang bersih dan sehat.

Bahkan pada program Dasa Darma PKK melalui kader-kadernya, kini terus mengkampayekan Gerakan hidup sehat, termasuk kebersihan lingkungan dan sanitasi.

“ Ini program rutin ibu-ibu PKK, insya Allah akan dapat mengubah perilaku masyarakat kita menuju perilaku yang bersih dan sehat,” jelasnya.

Ia menyadari tantangannya tidaklah kecil. Sebab masih banyak masyarakat yang tinggal di lingkungan yang tidak bersih dan fasilitas sanitasinyapun kurang memadai. Misalnya tidak ada air bersih dan tidak ada jamban. Kondisi itu ditambah lagi dengan ketidaktahuan mereka bagaimana menjaga kesehatan, ujarnya.

Karena itu sentuhan edukasi menurutnya perlu terus digiatkan melalui berbagai pola dan pendekatan agar tumbuh kesadaran dan pemahaman yang memadai tentang Gerakan hidup bersih dan sehat.

“Ini tantangan dan tugas kita ke depan untuk terus mengkampanyekan hidup bersih dan sehat,” ungkapnya.

Niken mendorong peran kepemimpinan perempuan meningkatatkan akses sanitasi di masyarakat. Ia juga mengajak Tim PKK yang ada di wilayah dampingan project YPII untuk memimpin gerakan peningkatan sanitasi di tingkat desa melalui strategi penguatan pengasuhan berbasis keluarga.

Keterlibatan aktif perempuan dalam kegiatan sanitasi diharapkannya dapat meningkatkan kesetaraan gender dalam pelaksanaan STBM di Provinsi NTB.

Ketidakadilan gender

Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Infrastruktur dan Lingkungan,Deputi Kesetaraan Gender, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dra. Lieska Prasetya, M. Sc menjelaskan, masih ada kesenjangan yang menimbulkan ketidakadilan gender dalam masyarakat.

Ketidakadilan gender itu sendiri merupakan sistem dan struktur yang mengakibatkan salah satu gender, apakah itu perempuan ataupun laki-laki, termasuk yang disabilitas dan lansia menjadi korban.

Wujud Ketidakadilan gender itu menurutnya beragam. Di antaranya marginalisasi atau peminggiran hak-hak, dimana hak salah satu gender terabaikan karena kepentingan gender yang lain ataupun karena kepentingan politis yang lebih besar.

Maka Pengarusutamaan gender (puG) Merupakan solusi dan strategi  mengintegrasikan perspektif gender dalam pembangunan.

Pengintegrasian perspektif gender tersebut, dimulai dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan pembangunan.

Sedangkan Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan RI, dr. Imran Agus Nurali Sp.KO mengungkapkan, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang sama kepada para pemangku kepentingan sehingga dapat menciptakan sinergi untuk mencapai kesetaraan gender dan inklusi dalam pelaksanakaan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.

“Lebih jauh lagi ia menjelaskan, berdasarkan Undang-Undang No 8 Tahun 2016 pasal 74 bahwa Pemerintah wajib menjamin akses bagi Penyandang Disabilitas terhadap pelayanan air bersih dan fasilitas sanitasi yang layak. Pembangunan kesehatan yang inklusif tidak hanya berdasarkan kriteria ketimpangan wilayah akan tetapi bahwa kesehatan dipastikan bisa diakses baik oleh semua masyarakat termasuk diantaranya adalah penyandang disabilitas,” katanya.

AYA/HmsNTB