Kader Posyandu Insentifnya 100 ribu Sebulan, Wagub Sindir Kades

Meski mendapat insentif Rp.100 ribu/bulan, nmun Kader Posyandu di Lombok Utara tetp bekerj dengan iklas

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kader Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) Keluarga di Kabupaten Lombok Utara, mendapat intensif sebesar Rp.100 ribu/bulan.

Hal itu diungkapkan salah seorang kader Posyandu di Kader Posyandu Keluarga Ida Apriana (33) asal Posyandu Mentari di Dusun Santong Barat Desa Santong, Kabupaten Lombok Utara, Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ia tidak berani mengeluh kepada Kepala Desa (Kades), kendati insentifnya hanya Rp. 100.000,- per bulan.

Selama 4 tahun, Ida bekerja sepenuh hati. Karena menurutnya, amal perbuatan yang baik akan dibalas di tempat lain. Kalau sarana di posyandunya lumayan memadai. Pelayanan juga maksimal terus bersama kader lain.

“Kami hanya terima intensif 100.000 per bulan, harapannya seperti ketentuan, 150.000 lah per bulan,” ujarnya. Sebab aturan yang telah dikeluarkan Gubernur NTB, paling minimal insentif kader Rp. 150.000/ bulan.

Ida menyampaikan curahan hatinya kepada Wakil Gubernur (Wagub) NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd, yang sedang kunjungan kerja lapangan untuk meninjau perkembangan Posyandu Keluarga, Kamis (24/06/21).

Kader Posyandu lain, Kalsum (35), lebih ‘makmur’ karena mendapat insentif lebih besar, Rp200.000/bulan.

“Menjadi kader posyandu ini, memang pekerjaan yang harus mengedepankan hati dan keihlasan,” ungkap Kalsum (35), salahsatu diantara 7 kader diposyandu keluarga Senumpeng Dusun Amor-Amor Desa Gumantar Puskesmas Kayangan Kabupaten Lombok Utara.

Mewakili rekan-rekannya, ibu 2 orang anak ini bercerita bahwa pilihannya menjadi kader posyandu adalah keinginan yang tulus.

Diakui ibu yang telah menjadi kader posyandu sejak 2012 ini, dengan intensif Rp. 200.000,- dirasa cukup. Kalau mengharap intensif besar dari Pemerinta DesA tidak mungkin. Maka ketulusanlah modalnya menjalani pekerjaan kemanusiaan ini.

“Kadang tidak kenal waktu, bahkan tengah malam pun kita bekerja. Misalnya mengantar ibu yang melahirkan ke puskemas,” ujarnya dengan nada semangat.

Bersama kader lain, ia tidak mengharap banyak kepada pemerintah. Cukup melengkapi sarana prasarana dan edukasi saja.

“Kami mohon dibantu dan didukung meja, kursi dan tempat agar nyaman kami bekerja,” ucapnya didepan Wagub Ummi Rohmi.

Termasuk pelatihan dan bimbimgan teknis untuk menjadi kader yang terampil dalam segala persoalan di desa. Sehingga bisa memberikan edukasi dan keyakinan yang pasti kepada masyarakat.

Menjawab isi hati kader Posyandu Keluarga, Wagub NTB, Hj Sitti Rohmi tegas mengatakan, sinergi dan kolaborasi sangat dibutuhkan untuk membantu para kader.

Ia menjelaskan selama ini untuk sarana prasarana itu tugasnya Pemerintah Desa dan Kabupaten. Sedangkan bimbingan teknis dan peningkatan SDM serta regulasi Pemerintah Provinsi yang mengawalnya.

Wagub yng akrab disapa Ummi Rohmi menegaskan, agar kader yang telah diberikan pelatihan dan sertifikat jangan sembarangan diganti. Pemerintah Desa juga harus memperhatikan insentif para kader.

“Ingat bapak Kepala desa, jangan seenaknya gonta ganti kader, karena melatih mereka butuh biaya. Dan jangan intensifnya dibawah 150.000,” dingatkan Wagub di depan Kades.

Di akhir kunjungannya, mantan Ketua DPRD Kabupten Lombok Timur ini mengingatkan kader, walaupun ini pekerjaan yang butuh keihlasan, berikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat.

“Jangan lupa pak Kades, perhatikan para kader posyadu keluarga,” tutupnya.

edy

@diskominfotik_ntb