Inovasi Pemantauan Kesehatan Bayi yang Lebih Sistematis

Dalam menghadapi bayi bermasalah kini Pemprov NTB-UNICEF bekerjasama melakukan inovasi pemantauann kesehatan bayi baru lahir

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kurangnya pengetahuan memadai masyarakat tentang tindakan atau perlakuan khusus pasca melahirkan, menimbulkan kelahiran bayi bermasalah  

Nah, menghadapi masalah bayi, kini Pemerintah Provinsi NTB bekerjasama dengan UNICEF meluncurkan inovasi sistem pemantauan kesehatan bayi lahir.

Selain buku KIA (Kesehatan Ibu dan Aanak) yang sudah dikenal masyarakat, sekarang dilengkapi formulir pendataan dan langkah langkah pemantauan yang lebih sistematis, dalam bentuk tabel perkembangan dan masalah yang dihadapi.

BACA JUGA: Wagub Ummi Rohmi Ajak Kader Himmah NWDI Jadi Entrepreneur

Ketua TP PKK NTB, Hj Niken Zulkieflimansyah berharap inovasi pemantauan kesehatan bayi  baru lahir ini dapat diketahui oleh masyarakat melalui kerja kolaboratif.

“Di satu sisi, fasilitas kesehatan terutama di pelosok masih terbatas tapi di sisi lain, perilaku masyarakat tentang kurangnya pengetahuan bisa diintervensi melalui Dasawisma PKK dan lembaga lain,”,ujar Bunda Niken di Hotel Aston dalam kegiatan Sosialisasi Inovasi Pemantauan Kesehatan Bayi, Kamis (20/01/22).

Kepala Dinas Kesehatan, dr Hamzi Fikri mengatakan, angka kematian bayi 0 sampai 11 bulan dari 1000 kelahiran di NTB terus menurun sejak 2007 (57 persen) namun belum mencapai target SDGs 23 persen.

“Penyebab terbesar karena berat badan kurang dan aneksia atau kekurangan oksigen. Dan  intervensi sebenarnya sudah dilakukan sejak remaja. Tinggal konsistensi pelaksanaannya,” jelas Fikri.

 Sistem pemantauan selama 30 hari pertama ini detail mencatat perkembangan bayi dan telah diujicobakan di Lobar,  Lotim dan delapan provinsi lain.

Sementara perwakilan UNICEF, Yudistira Yewangoe mengatakan, kemampuan dan pengetahuan pemantauan ini sangat penting di tengah pandemi.

BACA JUGA: Gubernur: Industrialisasi NTB Sejalan Dengan Prinsip Ekonomi Islam

“Karena dalam prosesnya juga dipengaruhi oleh kondisi sosial ekonomi.

“Harapannya, NTB bisa melakukan praktik baik terkait sistem pemantauan ini,” kata Yudistira.

Hadir dalam sosialisasi, kader Posyandu se kabupaten/ kota, Puskesmas se NTB dan kader organisasi Pita Putih Indonesia.***