Indeks Demokrasi Indonesia Tahun 2016 Turun 2 Point

Pembangunan bidang politik tidak mendapat prioritas,terutama jika dibandingkan bidang kesejahteraan masyarakat atau infrastruktur

MATARAM.lombokjournal.com — Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2016 mengalami penurunan sekitar 2 point dari IDI tahun 2015.

Tahun 2016, IDI mencapai 70,09 point, sedangkan IDI tahun 2015 72,82 point. Begitu juga dengan nilai IDI di 15 provinsi mengalami penurunan, sedangkan provinsi NTB terjadi peningkatan kualitas sebesar 0,33 point.

Penurunan IDI provinsi terbesar terjadi di provinsi DKI Jakarta sebesar 14,47 point dan provinsi Sumatera Barat sebesar 13,05 point.

Menurut Deputi Bidang Statistik Sosial BPS RI, M.Sairi Hasbullah, point penting dari IDI 2015-2016 yaitu dengan IDI 2016 yang turun menjadi 70,09, artinya semakin menjauh dari target RPJMN 2019 yang sebesar 75,00 point.

“Lalu ketiga aspek berkontribusi dalam penurunan IIDI,namun lembaga demokrasi mengalami penurunan sebesar 4,82 poin,”ucapnya dalam Workshop Fasilitator FGD dalam rangka penyusunan IDI,Kamis (10/5) pagi di Mataram.

Karena itu, dengan penurunan IDI 2016 tersebut terdapat beberapa provinsi yang indeksnya naik atau turun dengan ekstrims.

“Harus bisa dipastikan apakah sesuai realitas atau karena adanya persoalan pengumpulan data pads IDI 2015-2016,”ungkapnya.

Sementara itu, IDI sebagai pembangunan politik,IDI tercantum dalam RPJMN, namun tidak terkoreksi dengan RPJMD seluruh provinsi, sehingga pembangunan politik seakan hanya tanggungjawab pusat.

Selain itu juga implikasinya pembangunan politik bersifat top down dan daerah kurang memberi respon, target IDI 75.00 point pada tahun 2019 mungkin tercapai dengan sinergi yang baik antara pusat dan daerah.

Lalu pembangunan bidang politik tidak mendapat prioritas,terutama jika dibandingkan bidang kesejahteraan masyarakat atau infrastruktur.

Bahkan, tambahnya, konsep IDI dianggap terlaku liberal, sehingga belum sepenuhnya diterima oleh stakeholder di provinsi.

Sementara itu  peran dari Kabid Sosial dalan pembangunan politik yaitu menjadi leading actor dalan pengumpulan data indeks demokrasi yang akurat dan indepemden,aktif melakukan diseminasi dan sosialisasi IDI di masing masing provinsi.

Selain itu berperan aktif dalam Pokja IDI baik dalan proses pengumpulan data maupun utilisasi data IDI bersama pemda dan instansi terkait lalu mrlajukan berbagai kajian tentang hubungan IDI dengan berbagai indikator lain yang dihasilkan BPS terutama yang terkait dengan kesejahteraan.

Workshop Fasilitator FGD dalam rangka penyusunan IDI yang digelar di Mataram NTB akan berlangsung selama dua hari diikuti oleh Kepala bidang statistik BPS seluruh indonesia dengan menghadirkan pembicara dari BPS Pusat, Dewan Pakar IDI, Prof Maswadi Rauf (peneliti LIPI) dandiwaliki oleh Kemenko Polhukam diwakili oleh Asisten Deputi Bidang Koordinator Demokrasi dan Ormas, Widiyanto Poesoko.

AYA