Gubernur Minta OPD Fokus  Agenda Rehabilitasi Dan Rekonstrukti Pascabencana

Pimmpinan OPD diminta punya catatan dan monitoring terkait perjalanan dinas, sehingga dapat dilihat keefektifan dari perjalanan dinasnya

MATARAM.lombokjournal.com — Gubernur NTB, Dr. Zulkieflimansyah, S.E., M.Sc menghimbau seluruh OPD lingkup Pemerintah Provinsi, agar fokus agenda kerjanya pada rehabilitasi dan rekonstruksi daerah yang terdampak  gempa.

Penegasan itu disampaikan Gubernur DR Zul, saat memimpin rapat perdana dengan pimpinan OPD Lingkup Pemerintah Provinsi NTB di Ruang Rapat Utama Kantor Gubernur NTB, Senin (01/10).

Doktor Zul mengingatkan seluruh OPD, terkait bencana yang sedang menimpa Palu dan Donggala maka NTB tidak bisa berharap banyak kepada bantuan dari pemerintah pusat.

“Pemprov. harus lebih proaktif menangani bencana ini dengan tangan sendiri, semampu kita. Kita upayakan memfokuskan segala aktifitas kita dalam mencari celah agar terlihat geliat perekonomian masyarakat di daerah yang terdampak gempa,” himbaunya.

Selain itu pimpinan OPDdiinstruksikan untuk menghadirkan institusi-institusi dan pengusaha daerah agar dapat berkontribusi dalam keberlangsungan proses percepatan penanganan pasca gempa.

“Kumpulkan dan undang semua institusi internasional, NGO, pengusaha daerah,  kemudian kita paparkan keadaan Lombok pasca bencana gempa ini. Setelah itu kita bisa minta saran dan pendapat mereka. Jangan minta bantuannya, tapi minta ide untuk menyelesaikan masalah ini,” kata Gubernur.

Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. yang hadir saat itu  berharap, semua OPD berinovasi dan bisa bersinergi dengan berbagai pihak terkait, progres pelaporan informasi yang valid tentang rehab dan rekonstruksi.

Dikatakannya, seluruh pimpinan OPD bertanggung jawab masing-masing desa binaannya. Dan diingatkan, progres laporan penanganan desa menjadi tanggungjawab masing-masing.

“Itu harus dilaporkan berkala ke dua pusat komando yang telah kita sepakati bersama, sehingga dua pusat ini menerima informasi yang valid. Dan mohon SKPD terkait melaporkan tentang Huntara, huntap, keberadaan lembaga-lembaga yang ada dan membantu desa-desa terdampak gempa, isu-isu strategis mengenai air bersih, daerah yang berpotensi longsor agar dilaporkan secara berkala ke pusat data,” katanya.

Hj. Rohmi juga meminta ada catatan dan monitoring terkait perjalanan dinas, sehingga dapat dilihat keefektifan dari perjalanan dinasnya.

Terkait komitmen dalam melayani masyarakat, perjalanan dinas diminta di hari-hari efektif saja. Dan hari selanjutnya kita tetap bisa bekerja seperti biasa.

“Karena kita masih dalam keadaan membangun, kita memanfaatkan anggaran yang ada, supaya kita betul-betul bisa maksimal memberikan pelayanan kepada masyarakat,” tegasnya.

AYA/Hms