DPRD NTB Setujui Pertanggungjawaban APBD 2023
Visi dan misi yang sejalan antara Pemerintah Provinsi dan DPRD NTB akan perkuat pembangunan di NTB
MATARAM, LombokJournal.com ~ Penjabat (Pj) Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hasaanudin, menyampaikan apresiasi kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) atas persetujuan terhadap pembahasan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2023.
BACA JUGA : Rokok Ilegal di Nusa Tenggara Barat Masih Tinggi Peredarannya
“Komitmen yang kuat antara eksekutif dan legislatif, serta visi dan misi yang sejalan, akan memperkuat pembangunan NTB,” ujar Hasaanudin dalam rapat di ruang DPRD NTB, Jalan Udayana, Mataram, pada Rabu (17/07/24).
Hassanudin juga menyoroti catatan dan saran dari Badan Anggaran DPRD terkait tata kelola keuangan aset daerah, investasi, dan kepegawaian yang harus diperbaiki pada tahun anggaran 2025.
BACA JUGA : Perkembangan Ekspor dan Impor di NTB Tahun 2024
Dalam rapat paripurna keempat DPRD NTB tersebut, Pemerintah Provinsi juga menyerahkan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2025 serta Rancangan KUA-PPAS Perubahan Tahun Anggaran 2024.
Realisasi anggaran 2023 terdiri dari:
BACA JUGA : Atlet Indonesia Jaya di Paradigling Accuracy Worl Cup di Lombok Tengah
- Pendapatan: Rp 5.798.113.083.25
- Belanja dan transfer: Rp 5.685.599.632.381
- Defisit/Surplus: Rp 112.411.765.943
- Pembiayaan (penerimaan): Rp 62.536.729.043
- Pengeluaran: Rp 11.042.393.232
- Pembiayaan Netto: Rp 51.542.705.111
- Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA): Rp 163.944.471.55 jm/her