Data Yang Tervalidasi, Menghasilkan Kebijakan Yang Tepat

“Jika kita ingin membuat program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, yang pertama harus diperbaiki adalah data statistik sektoral dari semua OPD”

MATARAM.lombokjournal.com — Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB sebagai wali data dalam program ‘NTB Satu Data’, memiliki tugas yang menantang, yaitu memvalidasi data sektoral dari seluruh OPD Provinsi NTB.

Data Sektoral yang dihasilkan oleh OPD merupakan basis data untuk dapat menentukan kebijakan.

Data yang valid akan menghasilkan kebijakan yang tepat untuk masyarakat. Data yang tidak valid akan menyebabkan lemahnya perencanaan dan implementasi program pembangunan.

Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, I Gede Putu Aryadi, S.H., M.H mengatakan itu dalam Rapat  Forum Data Statistik Sektoral  yang bertajuk “Satu Data NTB Gemilang”  di Aula Kantor Dinas Kominfotik NTB, Kamis (30/01/2020).

Rapat yang diikuti oleh Organisasi Perangkat Daerah ini bertujuan agar OPD dapat menghasilkan data sectoral yang valid, tersinkronisasi dengan data dari kab/kota serta dengan data pemerintah pusat.

“Data merupakan kebutuhan dasar ketika kita mengeksekusi program. Jika kita ingin membuat program yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat, yang pertama harus diperbaiki adalah data statistik sektoral dari semua OPD,” Gde Ayadi.

Agar dapat merancang  merancang program yang mumpuni dan merakyat, maka data di NTB SATU DATA, harus dapat digunakan pimpinan dalam merumuskan kebijakan yang tepat dan mempercepat progress semua program unggulan yang ada di RPJMD.

“Intinya, data dan informasi adalah basis. Tidak ada gunanya banyak data jika tidak bisa digunakan,” ujarnya.

Mantan Kabag Pemberitaan Biro Humas dan Protokol Setda Provinsi NTB ini mengutip ucapan Presiden Joko Widodo terkait data.

Dikatakannya, kelemahan/kekalahan kita dengan negara lain adalah pada data.

Untuk satu permasalahan seperti kemiskinan, terdapat banyak data yang disodorkan dari berbagai instansi dengan angka yang berbeda-beda, sehingga sulit untuk memutuskan data mana yang akan digunakan.

“Persoalan data yang kita hadapi adalah masalah validasi, bagaimana kita bisa menyatakan suatu data itu akurat. Selain itu, timeline ketika mem-publish data juga harus tepat,” katanya.

Seringkali kuantitas data yang dimiliki tidak berkaitan dengan problem yang dihadapi.

“Bisa dikatakan sebagai data sampah. Untuk itu, kita diberikan direktif dari pimpinan bahwa data yang kita butuhkan adalah data terkini, yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada,” tegas Gde Aryadi.

Kepala BPS NTB Suntono, S.E., M.Si mengungkapkan, data menjadi suatu kekayaan baru yang dapat mempengaruhi berbagai aspek.

“Data yang baik dan berkualitas akan menjadikan perencanaan tepat sasaran yang artinya tidak memboroskan anggaran negara” jelasnya.

BPS NTB telah menyiapkan sebuah sistem yang dapat diintegrasikan dengan NTB Satu Data. Sistem tersebut diberi nama RUDATS atau Rumah Data Statistik Sektoral.

“Rudats terinspirasi oleh publikasi kita yang seringkali tidak sesuai dengan data dari masing – masing level pemerintahan. Misalnya data provinsi menganai data jumlah siswa atau pendidikannya, seringkali datanya berbeda dengan data NTB dalam angka. Kalau di BPS menggunakan one gates system,  jadi pintu data itu cukup satu, sehingga tidak ada bidang lain yang mengeluarkan data,” jelas Suntono.

AYA/Kominfo