PKK NTB Ikut Berperan Aktif Program Banggakencana

“PKK dalam Program Banggakencana melakukan langkah keswadayaan, yaitu ikut dalam proses perencanaan pelaksanaan, dan kegiatan program, ikut dalam pemantauan, dan pengendalian terhadap proses kegiatan, serta melestarikan kegiatan Banggakencana”

MATARAM.lombokjournal.com – “PKK dan BKKBN itu teman seiring sejalan, secara mendasar, kita ini sama-sama berjuang di jalan yang sama,” kata Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah ,M.Sc.

Hj Niken mengatakan itu saat menjadi narasumber dalam acara Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Banggakencana) tingkat Provinsi NTB, di Hotel Golden Palace, Rabu (11/03/2020).

Dalam acara yang mengusung tema “Banggakencana dalam Era Milenial untuk Indonesia Maju, Sejahtera dan Berkeadilan” itu, PKK memiliki kedekatan yang baik sebagai mitra kerja BKKBN.

Banyak sekali program yang dilakukan bersama, salah satunya adalah Program Banggakencana yang dimiliki oleh BKKBN ini.

Menurut Hj.Niken, PKK memiliki banyak peran dalam pelaksanaan program BKKBN, tidak terkecuali program Banggakencana.

Dalam program ini, PKK memiliki beberapa tugas yang dilaksanakan di lapangan.

“PKK dalam Program Banggakencana melakukan langkah keswadayaan, yaitu ikut dalam proses perencanaan pelaksanaan, dan kegiatan program, ikut dalam pemantauan, dan pengendalian terhadap proses kegiatan, serta melestarikan kegiatan Banggakencana,” terangnya.

Ia menambahkan, dalam menyukseskan program Banggakencana, PKK mempunyai beberapa kelompok kerja atau Pokja yang turut bergerak dalam melaksanakan program tersebut.

“PKK itu memiliki Pokja-pokja yang terdiri dari empat Pokja, Pokja I membentuk perilaku mental spiritual keluarga, Pokja II bertugas dalam peningkatan ekonomi keluarga, Pokja III tentang ketahanan pangan keluarga, dan Pokja IV tentang perencanaan sehat keluarga,” tambahnya.

PKK melakukan langkah awal berupa pendataan di setiap dusun. Sehingga program-program selanjutnya dapat dilakukan dengan mudah berdasarkan data yang telah dihimpun tersebut.

Pendataan yang dilakukan oleh PKK melalui program Dasawisma sangat detail, mulai dari nama, usia, jumlah anak, hingga kegiatan perekonomian yang dilakukan oleh keluarga.

PKK dianggap sangat penting menjadi mitra pemerintah dalam menjalankan programnya.

Hal ini diakui oleh pemerintah pusat melalui Perpres Nomor 99 tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

“Bapak Presiden Joko Widodo mengakui pentingnya peran PKK dalam mendukung pembangunan terutama dalam pembangunan keluarga dan sumberdaya manusia di seluruh pelosok Indonesia,” ungkapnya.

Plt. Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTB, Drs. Sama’an.,M.Si menyampaikan, program ini dilaksanakan sebagai salah satu wujud keseriusan BKKBN dalam mendukung Visi-Misi Presiden RI terutama yang berkaitan dengan tugas dan fungsi BKKBN.

“Tema ini diambil bertujuan untuk menyegarkan komitmen dan peran serta, baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun seluruh mitra kerja BKKBN dalam peningkatan akses dan kualitas program Banggakencana bagi seluruh masyarakat,” terangnya.

Rakerda tahun ini diikuti oleh 230 peserta yang terdiri dari lintas sektor, pemerintah daerah serta seluruh mitra kerja BKKBN. Kegiatan ini diisi oleh beberapa narasumber, baik itu dari pemerintah pusat, pemerintah daerah dan beberapa narasumber lainnya.

AYA/HmsNTB




Wagub Ajak BKKBN Dalam Revitalisasi Posyandu NTB

Selain mengajak BKKBN berkolaborasi, wagub juga mengundang langsung untuk hadir rapat di Ruang kerjanya untuk membahas berbagai persoalan

MATARAM.lombokjournal.com —  Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB diharapkan bersinergi dengan berbagai pihak, khususnya Tim Penggerak PKK.

“Bersama kita harus sudah selangkah, seayun,  jika kita berbicara NTB, ” kata Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M. Pd membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) Program Pembangunan Keluarga dan Keluarga Berencana (BanggaKencana) Tahun 2020.

Rakerda yang digelar oleh Kantor Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi NTB ini diselenggarakan,  di Hotel Golden Palace, Mataram (11/03/2020).

Wagub mengapresiasi BKKBN yang menurutnya sudah banyak berbenah, khususnya dalam mengemas program-programnya. BKKBN sudah berusaha agar program – programnya terlihat menarik.

“Saya sangat mengapresiasi, jika kita pandai mengemasnya seperti ini, tentu akan menarik dan tidak akan ditolak begitu saja oleh masyarakat,” katanya.

Karena program BKKBN menarik, anak-anak muda menjadi tertarik dan peduli, manajemennya juga kini lebih tertata. Ia optimis jika BKKBN menjaga sinergitas, akan diikuti oleh kesuksesan.

Umi Rohmi sapaan akrab Wagub mengingatkan, pekerjaan rumah di NTB  masih sangat banyak. Untuk itulah pemerintah terus berikhtiar, salah satunya melalui Revitalisasi Posyandu.

“Akan tetapi karena beban kita masih sangat banyak, kita butuh butuh effort yang luar biasa. Entah itu laju kepadatan penduduk, masalah remaja, pernikahan usia anak, dan sebagainya. Untuk itu NTB harus bisa mengintervensi khususnya pada sistem, sehingga kami meluncur program Unggulan Revitalisasi Posyandu yang berbasis posyandu keluarga” jelasnya.

Posyandu keluarga saat ini menjadi ujung tombak terdepan di seluruh dusun dalam memberikan edukasi dan pelayanan kesehatan, baik untuk bayi, remaja hingga lansia.

Awalnya dari 7.300 Posyandu yang ada di NTB, hanya 87 saja yang sudah berbasis Posyandu Keluarga, namun saat ini sudah mencapai 1.300 Posyandu Keluarga.

“Kini di Dompu, Lombok Barat, Bima dan seluruh Kabupaten lain ingin juga seluruh posyandunya menjadi 100 persen Posyandu Keluarga. Tepuk tangan untuk seluruh kab/kota se NTB, untuk seluruh desa dan dusun SE-NTB,” lanjut Wagub di iringi tepuk tangan seluruh hadirin.

Wagub sangat yakin, Posyandu Keluarga bisa menjadi solusi permasalahan kesehatan dan sosial di NTB mulai dari gizi buruk, pernikahan usia anak, narkoba, buruh migran ilegal, pasung, dan permasalahanan lingkungan lainnya bisa ditangani setahap demi setahap.

Selain mengajak BKKBN berkolaborasi, wagub juga mengundang langsung untuk hadir rapat di Ruang kerjanya untuk membahas berbagai persoalan tersebut.

“Posisi BKKBN sangat strategis. Saya harap bisa mengambil peran dalam Posyandu Keluarga di NTB ini. Mari kita bersinergi bersama. Kami tunggu dari BKKBN, jam 1.30 ada rapat bersama. Saya undang agar kita bisa berkolaborasi ” tutup Wagub.

Kegiatan Rakerda diikuti secara aktif oleh ratusan peserta yang terdiri dari peserta Pra Rakerda dan mitra kerja provinsi dan kabupaten/kota di seluruh NTB.

AYA/HmsNTB

 




NTB Masuk Nominasi Anugerah Parahita Ekapraya 2020

Setelah mendengar penjelasan Wagub, Asisten Deputi Kesetaraan Gender Yakin bahwa NTB mempunyai contoh nyata dari seorang pemimpin perempuan

MATARAM.lombokjournal.com —  NTB masuk nominasi untuk Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya untuk tahun 2020.

Hal itu disampaikan Asisten Deputi Kesetaraan Gender Bidang Pendidikan, Kesehatan dan Pembangunan Keluarga Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) RI, Budi Mardaya SE, M.Si beserta jajarannya saat audensi dengan  Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah,di Ruang Kerja Wakil Gubernur, Selasa (10/03/20) 2020.

Budi menyampaikan pada Wagub, persyaratan apa saja yang diperlukan termasuk meminta komitmen dari pemerintah terkait kesetaraan gender di NTB.

Anugerah Parahita Ekapraya (APE) merupakan bentuk pengakuan atas komitmen dan peran pimpinan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender melalui Strategi Pengarusutamaan Gender (PUG).

Wagub atau yang akrab disapa Umi Rohmi mengungkapkan, jika persoalan kesetaraan gender di NTB sudah menipis bahkan mulai hilang.

Hal itu dibuktikan dari banyaknya pimpinan OPD maupun penggerak organisasi banyak berasal dari kalangan perempuan.

“Program-program kita bahkan penggeraknya banyak yang perempuan,” ungkapnya.

Umi Rohmi mengharapkan koordinasi serta kerjasama dari tiap OPD dan masyarakat NTB sehingga tidak ada lagi gap antara laki-laki dan perempuan.

“NTB sudah sangat maju dari sisi gender,” sebutnya.

Budi Mardaya SE, M.Si optimis NTB mampu meraih Penghargaan Anugerah Parahita Ekapraya tahun 2020.

Menurutnya, setelah mendengar penjelasan Wagub, NTB mempunyai contoh nyata dari seorang pemimpin perempuan.

“NTB ada progres yang bagus, sehingga itu bisa menggerakkan gender yang lain,” kata Budi.

Terakhir, Ia meminta pemerintah NTB untuk segera melengkapi persyaratan yang diperlukan diantaranya, PPRG (Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender) yang memang perlu dilaksanakan oleh para perencana SKPD sebagai wujud komitmen para pengambil keputusan.

“Jadi semua dokumen perencanaan harus responsif gender,” pungkasnya.

Turut pula mendampingi Wagub, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB) Provinsi NTB, Andi Pramaria.

AYA/HmsNTB




Ummi Rohmi Ajak Organisasi Perempuan Gaungkan Tenun

Dengan adanya organisasi-organisasi wanita sangat besar peranannya dalam membangun NTB tercinta, terlebih KCBI yang turut berperan aktif dalam melestarikan tenun di NTB

MATARAM.lombokjournal.com — Wakil Gubernur NTB Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, NTB adalah tempat paling kaya ragam teun. Bahkan hebatnya, tiap kabupaten memiliki banyak jenis tenun.

Karena itu, dengan keaneragaman tenun yang dimiliki NTB, Wagub mengajak organisasi-organisasi perempuan di NTB untuk bersama melestarikan dan menggaungkan tenun, bukan hanya di lingkup Nasional tapi juga pada lingkup Internasional.

“Kalau bukan kita, lalu siapa lagi yang mau menyelamatkan tenun kita,” ungkap Wagub. Kekayaan dan nilai keaslian tenun harus terus dijaga betul, tambahnya.

Wagub Umi Rohmi bersama Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah hadir merayakan HUT Komunitas Cinta Berkain Indonesia (KCBI) Lombok NTB ke-3 di Lombok Astoria, Rabu (26/02/2020).

Wagub yang tampil anggun mengenakan kain tenun serta baju berwarna kuning madu tersebut menyampaikan apresiasinya kepada KBCI.

Dengan adanya organisasi-organisasi wanita, kata Wagub, dirasakan sangat besar peranannya dalam membangun NTB tercinta, terlebih KCBI yang turut berperan aktif dalam melestarikan tenun di NTB.

Pada HUT KCBI yang bertemakan “Pesona Berkain Nusantara Melestarikan Budaya Bangsa” Wagub juga menyampaikam bahwa dengan menggunkan tenun asli NTB, maka itu  bentuk dorongan kepada UKM dan penenun di NTB agar terus berkembang.

“Kita harus bertekat agar terus berkembang dan mendunia di tengah besarnya arus publikasi terhadap segala sesuatu saat ini,” ungkap Wagub Hj Rohmi

Diingatkanya, dengan mencintai tenun hasil daerah, maka insyaallah itu berarti kita mendorong nilai-nilai budaya NTB ini bisa mendunia.

Wagub berharap dengan memasuki usia yang ke-3 tahun KCBI Lombok NTB dapat terus menginspirasi dan melakukan kegiatan kegiatan sederhan namun konsisten secara terus menerus.

Hj. Niken menyampaikan berdirinya KCBI merupakan sebuah keniscayaan.

“Tentu saja sebuah organisasi berdiri karena sebuah tujuan dan tujuan KCBI ini adalah melestarikan kecintaan berkain.Ini menjadikan KCBI ini sesuatu yang penting terutama dalam program pemerintah untuk tetap melestarikan budaya bangsa dan juga dalam mendukung pariwisata di provinsi NTB,” ungkap Hj Niken.

Hj. Niken berharap agar generasi muda dapat mencintai, lebih perduli dan lebih memahami kain tenun khas NTB.

Hal iti dapat dimulai melalui penerapan cinta berkain pada setiap ivent atau kegiatan peleatarian.

Lebih jauh Hj. Niken mengaku senang dapat turut bergabung merasakan kebahagian dalam perayaan HUT KCBI Lombok NTB.

“Alhamdulillah pagi ini kami bangga sekali dapat bergabung bersama ibu ibu dalam rangka syukuran ulang tahun KCBI yang ke-3,” ungkap Hj. Niken.

Pada kesempatan sama, Ketua KCBI Lombok NTB Hj. Maskayangan menyampaikan, visi dan misi KCBI ialah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tetap mencintai kain dan menunjukkan jati diri putri Indonesia yang sebenarnya adalah berkain.

“Mudah mudahan ibu ibu yang berada dalam ruangan ini bisa menyuarakan kepada anak-anak kita, keluarga kita, keponakan untuk melestarikan budaya kita ini, yakni berkain,” harapnya.

Pada giat tersebut berbagai kain tenun khas NTB dipamerkan, tidak hanya itu fashion show dengan tema kain tenun khas NTB pun turut disajikan.

AYA/HmsNTB




Pencanangan Desa Sukadana Bebas KDRT; Bupati Najmul Bicara Musrenbang Perempuan Dan Anak

Pemda Lombok Utara menganggap penting musrenbang perempuan dan anak, guna menyerap aspirasi masyarakat yang sampai sekarang diselenggarakan

BAYAN.lombokjournal.com —  Bupati Lombok Utara Dr. H. Najmul Akhyar,SH,MH hadir dalam pencanangan Desa Sukadana Bebas KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan PTB (Perempuan Tangguh Bencana), yang berangsung di Desa Sukadana, Bayan, Jumat (21/02/2020).

Pencanangan itu dilakukan Deputi Bidang Perlindungan Anak (PA) dan Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak (TKA), mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Kementerian PPPA Republik Indonesia, I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE,M.Si

Pada kesempatan itu Bupati Najmul  mengatakan, pada tahun 2017 Pemeritah Kabupaten (Pemkab) Lombok Utara mendapatkan anugerah PPD (Pangripta Nusantara) dari Presiden RI, sebagai kabupaten perencana pembangunan terbaik kedua di Indonesia.

“Kenapa hal ini kami sampaikan pada kesempatan ini, karena salah satu poinnya kami menyelenggarakan Pramusrenbang dengan melibatkan simpul-simpul yang ada. Salah satu di antaranya Musrenbang Perempuan dan Anak,” terang Sekjen APKASI ini disambut applaus hadirin.

Bupati mengatakan, musrenbang perempuan dan anak ini sebetulnya menghasilkan keputusan-keputusan yang jarang dipikirkan oleh bapak-bapak.

Dicontohkan, di setiap kantor pelayanan ada smoking room, pojok menyusui, termasuk tangga. Dimana area-area itu tidak lebih dari 30 cm.

“Ini semua adalah usulan kaum ibu-ibu,” kata Bupati Najmul.

Pemda Lombok Utara menganggap penting musrenbang perempuan dan anak guna menyerap aspirasi masyarakat yang sampai sekarang diselenggarakan.

Pada musrenbang itu juga menghadirkan forum anak dengan memberikan anak-anak untuk menyampaikan aspirasinya.

Lebih lanjut disampaikan orang nomor satu di KLU ini, pada bulan ini pemda menyelenggarakan musrenbang pemuda, pelajar, mahasiswa dan difabel, dengan mengembangkan simpul masyarakat mulai dari Desa, Kecamatan kemudian Musrenbang Kabupaten plus simpul-simpul khusus di masyarakat.

Di antaranya Musrenbang perempuan yang ternyata menjadi nilai positif tersendiri sehingga Presiden memberi penghargaan kepada Lombok Utara sebagai kabupaten dengan perencanaan pembangunan terbaik kedua.

Program lain yang diimplementasikan di KLU adalah sekolah-sekolah perempuan yang dilaksanakan sejak 3-4 tahun lalu.

Kegiatan tersebut cukup efektif walaupun tempat pembelajarannya di pantai, kebun, dan tengah sawah. Tetapi substansi yang ditargetkan dapat tercapai. Juga adanya program-program unggulan khusua untuk perempuan dan anak.

Pada kesempatan itu, Najmul Akhyar mengharapkan bantuan material dan moril dari kementerian agar program yang tengah diterapkan tetap bisa dilanjutkan secara berkelanjutan. Pasalnya, program ini ternyata sangat bermanfaat untuk masyarakat KLU.

Usai penandatanganan prasasti pencanangan Desa Sukadana Bebas KDRT dilakukan penyerahan cinderamata oleh Bupati H. Najmul Akhyar kepada Deputi Bidang PA Kementerian PPPA Nahar, SH didampingi oleh Deputi Bidang TKA Leny Nurhayanti.

BACA JUGA ;  Menteri PPPA RI Canangkan Desa Sukadana Bebas KDRT dan PTB

Acara yang dipusatkan di Ponpes Nurul Bayan ini dihadiri oleh Kepala OPD, Ketua MUI TGH. Abdul Karim, Lc, Ketua TP PKK Hj. Rohani Najmul Akhyar, Ketua GOW Nani Tri Cahyani Sarifudin, Ketua DWP Hj. Laely Suardi, Sekolah Perempuan serta tamu undangan lainnya.

api/humaspro




Kementerian PPPA RI Canangkan Desa Sukadana Bebas KDRT dan PTB

Desa Bebas KDRT sebagai salah satu indikator perwujudan membangun desa layak anak termasuk juga perempuan

BAYAN.lombokjournal.com —  Desa Sukadana Bebas KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) dan PTB (Perempuan Tangguh Bencana), dicanangkan di Desa Sukadana, Bayan, Jumat (21/02/2020).

Pencanangan itu dilakukan Deputi Bidang Perlindungan Anak (PA), Nahar, SH didampingi Deputi Bidang Tumbuh Kembang Anak (TKA), Leny Nurhayanti, mewakili Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), I Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE,M.Si.

Deputi Bidang PA Nahar, SH mengawali sambutannya menyampaikan, waktu dan tempat kegiatan yang berangsung saat ini dirancang langsung Menteri PPPA. Tapi karena menteri punya agenda penting dan urgen, sehingga diwakilkan kepada dirinya.

“Beliau ingin datang ke tempat ini dengan satu harapan bisa melihat secara langsung pos ramah perempuan dan anak serta kondisi KLU pada umumnya,” tutur Nahar didampingi Deputi TKA.

Nahar mengungkapkan deskripsi singkat kebijakan Kementerian PPPA yang fokus pada program-program pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

“Khusus untuk pemberdayaan perempuan tentu juga terkait dengan perlindungan hak perempuan diimplementasikan dalam berbagai macam kegiatan,” ujarnya.

Nahar mengatakan, Kementerian PPPA meresmikan Desa Sukadana sebagai desa bebas KDRT, dan pencanangan ini menjadi cita-cita bersama.

“Ini guna menyongsong tahun 2030 Indonesia menjadi layak anak,” katanya.

Dan harapan menuju Indonesia layak anak harus dibangun dari desa.

Menurut Nahar, Desa Bebas KDRT sebagai salah satu indikator perwujudan membangun desa layak anak, termasuk juga perempuan.

Pencanangan ini juga berkaitan dengan kondisi Lombok Utara pascagempa tahun 2018.

Ramah perempuan dan anak

Nahar menjelaskan, untuk perlindungan hak-hak anak, dua kegiatan yang dilaksanakan itu mesti menjadi komitmen bersama.  Ini dalam rangka menjadikan Lombok Utara sebagai kabupaten ramah perempuan dan anak.

Dan diharapkan, penilaian KLA terus meningkat sehingga dapat meraih peringkat tertinggi kabupaten/kota layak anak di Indonesia.

Isu strategis yang terus berkembang akhir-akhir ini terkait kasus-kasus kekerasan di tengah masyarakat. Keberadaan desa Ramah Perempuan dan Anak berhubungan dengan upaya-upaya pemberdayaan melalui kegiatan pos ramah anak di daerah bencana.

“Mudah-mudahan Desa Sukadana yang melaksanakan pelatihan “Kami Ikaya” ini dapat direplikasikan di desa-desa lain di KLU,” ungkap Nahar.

Nahar menyampaikan, pihaknya berharap kegiatan tersebut bisa meningkatkan fungsi keluarga dalam perlindungan anak dan perempuan bisa dilaksanakan sebaik-baiknya di Desa Sukadana.

Sehingga bisa mencegah eksploitasi anak, perdagangan orang dan tindakan kekerasan yang terjadi diinternal rumah tangga.

Mengakhiri wejangannya, Deputi PA ini mengutarakan hingga 2024, Kementerian PPPA menargetkan 5 kegiatan prioritas.

BACA UGA ; 

Pencanangan Desa Sukadana Bebas KDRTBupati Najmul Bicara Musrenbang Perempuan Dan Anak

Kegiata itu meliputi; meningkatkan peran ibu, peran perempuan dalam pengasuhan anak, mendorong pencegahan perkawinan usia anak, menurunkan kekerasan anak, mencegah pekerja anak, dan meningkatkan kapasitas perempuan melalui program kewirausahaan.

api/humaspro




Resmikan Gedung UPTD PPA, Menteri Mengapresiasi Program Revitalisasi Posyandu

Posyandu adalah garda terdepan dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan mandiri. Dengan menggeliatnya Posyandu Keluarga tersebut, akan menjadi ujung tombak pencegahan stunting

MATARAM.lombokjournal.com —

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Republik Indonesia, Gusti Ayu Bintang Darmawati, SE.,M.Si meresmikan gedung Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) di Jalan Kaktus Nomor 8 Gomong, Mataram, Jum’at, (21/02/2020).

Menteri PPPA yang didampingi Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah menandai peresmian itu dengan penandatanganan prasasti yang juga dihadiri Ketua TP-PKK Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah.

Perhatian Pemerintah Provisi NTB kepada perempuan dan anak sangat diapresiasi. Menurut menteri, Program Revitalisasi Posyandu merupakan salah satu langkah kongkrit Pemprov NTB menjaga generasi penerus bangsa.

“Kami apresiasi setinggi-tingginya untuk Pemprov NTB yang telah merevitalisasi Posyandu menjadi Posyandu Keluarga. Yang mana tidak hanya Posyandu itu untuk anak dan ibu hamil. Tapi ada juga Posyandu untuk remaja hingga lansia,”ungkapnya.

Menurutnya, Posyandu adalah garda terdepan dalam mewujudkan keluarga yang sehat dan mandiri. Dengan menggeliatnya Posyandu Keluarga tersebut, akan menjadi ujung tombak pencegahan stunting.

“Posyandu Keluarga akan menjadi ujung tombak dalam pencegahan stunting,” tuturnya,

Menteri  menyampaikan, ada lima isu prioritas pada Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam lima tahun ke depan.

Kelima isu tersebut adalah pemberdayaan perempuan dalam bidang wirausaha, peran ibu dan keluarga dalam mengasuh anak, penurunan angka kekerasan pada perempuan dan anak, penurunan pekerja anak, dan pencegahan perkawinan anak.

“Kami yakin kelima isu tersebut bisa di atasi bersama oleh pemerintah provinsi NTB,” kata menteri.

Sebelumnya, Wakil Gubernur NTB, Dr.Hj.Sitti Rohmi Djalillah dalam sambutannya mengatakan bahwa Posyandu Keluarga tersebut menjadi tempat konsultasi dan edukasi dari bayi hingga lansia.

“Dalam Posyandu keluarga, tidak hanya masalah kesehatan, tapi masalah perdagangan perempuan, buruh migran ilegal, pernikahan anak, narkoba, pernikahan dini bisa diintervensi secara edukasi di Posyandu Keluarga tersebut,” ujar wagub.

Wagub bertekad, seluruh Posyandu yang ada di NTB akan menjadi Posyandu Keluarga.

“Kami (Pemprov NTB) bertekad pada tahun 2023 seluruh Posyandu di NTB ini menjadi Posyandu Keluarga,” katanya.

Wagub Ummi Rohmi mengajak mewujudkan perempuan yang berdaya dan menjadikan anak yang berkualitas, dengan cara menurunkan tingkat kekerasan kepada ibu dan anak.

AYA/HmsNTB




Pelatihan Akbar PHBK Ditutup, Guru yang Inspiratif Menjadi Harapan Bersama

“Ilmu yang mengalir itu tak akan habis, jadi Insya Allah ini adalah sebuah amal jariyah dari ibunda semua. Ilmu ini akan kita sampaikan kepada anak-anak kita di NTB, kasih sayang, cinta, ilmu dan semua amanah ilmu yang sudah kita dapatkan selama tiga hari ini”

MATARAM.lombokjournal.com —  Gubernur NTB Dr. H. Zulkieflimansyah menghadiri acara penutupan Pelatihan Akbar Pendidikan Holistik Berbasis Karakter (PHBK).

Kegiatan bertema “Kemanfaatan Efektif dan Saintifik untuk Membentuk Akhlak, Daya Pikir Kritis dan Kreativitas Anak” berlangsung di Ballroom Islamic Center, Kamis (13/2/2020).

Kegiatan ini digagas oleh OASE KIM (Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Indonesia Maju) bekerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTB, TP-PKK Provinsi NTB, Bunda PAUD dan Indonesia Heritage Foundation dan dihadiri oleh ratusan guru PAUD dari seluruh NTB.

Gubernur mengatakan, sangat rugi jika tidak memaksimalkan kecerdasan perempuan-perempuan hebat yang ada di Republik Indonesia, khususnya di Provinsi NTB.

Gubernur yang kerap disapa Bang Zul tersebut menyampaikan rasa terima kasihnya kepada OASE KIM. Ia meyakini bahwa guru-guru di NTB akan selalu ramah, bersahabat penuh kehangatan.

“Anak-anak di NTB akan bahagia, punya kontribusi besar untuk membangun, bukan hanya NTB atau Indonesia melainkan dapat mengubah wajah dunia di kemudian hari. Terima kasih atas pendidikannya yang luar biasa,” jelas Bang Zul.

Ketua TP-PKK Provinsi NTB yang juga Bunda PAUD Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menyampaikan, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah mengucapkan terima kasih kepada isteri-isteri Menteri Republik Indonesia yang tergabung dalam OASE KIM dan Indonesia Heritage Foundation yang telah memberikan ilmu kepada guru-guru PAUD yang ada di NTB.

“Ilmu yang mengalir itu tak akan habis, jadi Insya Allah ini adalah sebuah amal jariyah dari ibunda semua. Ilmu ini akan kita sampaikan kepada anak-anak kita di NTB, kasih sayang, cinta, ilmu dan semua amanah ilmu yang sudah kita dapatkan selama tiga hari ini,” jelas Hj. Niken.

Di akhir sambutannya Hj. Niken berharap agar ilmu yang telah didapatkan terus diasah, sehingga para pendidik tetap bersemangat menjadi guru-guru yang inspiratif.

“Akan rugi jika perempuan-perempuan kuat di Republik Indonesia ini tidak dimaksimalkan,” ujarnya.

AYA//HmsNTB




Posyandu Keluarga Diharapkan Bisa Terwujud di Semua Dusun

Posyandu Keluarga sendiri adalah terobosan dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan, dengan pendekatan keluarga  yang melaksanakan kegiatan secara rutin tiap bulan

LOBAR.lombokjournal.com — Pemerintah Provinsi NTB terus berupaya mewujudkan masyarakat NTB yang sehat dan cerdas melalui berbagai program-program strategisnya.

Tim Penggerak PKK Provinsi NTB sebagai salah satu mitra utama Pemerintah Provinsi melaksanakan program kesehatan, salah satunya melalui Revitalisasi Posyandu.

Dalam kunjungannya ke Desa Aik Nyet, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lombok Barat, Kamis (13/2/2020) pagi, Ketua TP-PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widyawati ,M.Sc mengapresiasi  PKK Kabupaten Lombok Barat yang sudah berhasil menarik hati warga untuk ikut dalam berbagai kegiatan Posyandu Keluarga.

Hj Niken mengau bahagia sekali melihat ibu-ibu membawa anak-anaknya ke Posyandu. Papuk-papuk olahraga dengan semangat, dan remaja juga ada di Posyandu. Mereka keihatan tampak bahagia.

“Revitalisasi Posyandu direspon sangat baik oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Barat semoga Posyandu Keluarga seperti ini bisa diwujudkan di semua dusun” harapnya.

Lebih lanjut, Hj. Niken berharap agar Posyandu Keluarga ini mampu mengakomodir jadwal olahraga yang lebih sering untuk lansia.

“Lansia sangat membutuhkan kondisi tubuh yang sehat, sehingga butuh kegiatan rutin khususnya olahraga. Saya berharap jadwal olahraga para lansia ditambah. Lansia harus selalu bergerak, harus senang. Kami ingin warga semuanya sehat, InshaAllah menjadi berkah” harap Niken

Terakhir, Hj. Niken menyampaikan gagasannya agar Posyandu Keluarga ini juga bisa di integrasikan dengan PAUD.

“Saya juga berharap Posyandu Keluarga ini dapat di integrasikan juga dengan PAUD, sehingga tidak hanya balita saja yang memperoleh pelayanan kesehatan, namun anak-anak di atas 5 tahun juga bisa diarahkan dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang rutin seperti ini ” tutupnya.

Revitalisasi Posyandu sendiri merupakan salah satu program prioritas yang dicanangkan  Pemerintah Provinsi NTB untuk mewujudkan misi NTB Sehat Cerdas sesuai RPJMD NTB Tahun 2019-2023.

Program ini dijadikan prioritas karena didasari kenyataan, NTB saat ini memiliki jumlah Posyandu sebanyak  7.207 unit Posyandu, namun hanya sekitar 52 persen saja yang masuk kategori aktif, sedangkan sisanya masih dalam kategori pasif.

Karenanya, program Revitalisasi Posyandu yang digiatkan Pemprov NTB bekerjasana dengan PKK dan seluruh stakeholder lainnya ini menyasar pada upaya mengubah Posyandu pasif menjadi aktif.

Fungsi Posyandu yang selama ini hanya bergerak pada pelayanan menimbang berat bayi, memeriksa ibu hamil, dan ibu menyusui akan direvitalisasikan menjadi Posyandu Keluarga.

Posyandu Keluarga sendiri adalah terobosan dalam upaya menanggulangi masalah kesehatan, dengan pendekatan keluarga  yang melaksanakan kegiatan secara rutin tiap bulan. Ada lima cakupan  program utama yakni KIA, KB, Imunisasi, Gizi dan Diare.

Kegiatan tersebut juga akan diintegrasikan dengan  program dari lintas sektor, yaitu  Kelas Remaja, Penyuluhan Kesehatan Reproduksi Remaja, program Keluarga Sakinah, Ketahanan Pangan, Pertanian serta peran aktif tokoh agama (Dai Kesehatan).

AYA/HmsNTB




Wagub Dan Komunitas ‘Aku Wanita Bahagia’ Bahas Internet Sehat

Saat ini penggunaan gadget (gawai) digunakan tidak hanya di rumah melainkan di sekolah, karena itu pornografi mudah untuk diakses oleh anak dan remaja

MATARAM.lombokjournal.com —  Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd menerima audiensi dari Aku Wanita Bahagia di Ruang Kerjanya, Rabu (12/02/2020).

Aku Wanita Bahagia adalah perluasan divisi dari klub sehat holistik yang sangat peduli terhadap perempuan dan anak.

Ditambah lagi saat ini penggunaan gadget (gawai) digunakan tidak hanya di rumah melainkan di sekolah. Oleh karena itu, pornografi mudah untuk diakses oleh anak dan remaja.

Wakil Gubernur yang kerap disapa Ummi Rohmi tersebut pun mengatakan agar hal tersebut lebih diintervensi baik dari orang tua, guru, KPA, dan kader-kader PKK atau posyandu di lingkup Desa/Dusun.

“Ada kegiatan yang sudah kita lakukan dan akan dilakukan lebih luas lagi. Pemerintah Provinsi cukup intens dan serius dalam hal-hal seperti ini. Semua OPD yang terlibat harus bergerak bersamaan, termasuk bersama Aku Wanita Bahagia. Beberapa program yang bisa kita tumpangi dan berkolaborasi,” kata Ummi Rohmi.

Ika Shinta Sari selaku penggagas Aku Wanita Bahagia menjelaskan, untuk mengurangi penggunaan gadget di anak dan remaja, harus diganti dengan penggunaan internet sehat atau smart tv.

“Kuncinya adalah keluarga harus diintervensi, seperti mengedukasi orang tua, kader PKK atau Posyandu dan kerjasama bersama Dikbud,” jelasnya.

AYA/HmsNTB