Berani bicara bukan untuk melawan lelaki maupun suami

LOTIM.lombokjournal.com –

Mengatasi permasalah kehidupan dibutuhkan kecerdasan dan keberanian untuk menyelesaikannya, salah satunya dengan mengedepankan komunikasi dan diskusi dalam mencari solusi.

Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP.PKK) Provinsi NTB Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, mengingatkan itu pada Sekolah Perempuan Tangguh di desa Montong Betok Kabupaten Lombok Timur.

“Saatnya Perempuan berani berbicara,” kata Bunda Niken sapaan akrab Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, ketika bersilaturahmi dan mengunjungi Sekolah Perempuan Tangguh, Selasa (23/03/2021) di Kantor Desa Montong Betok, Kabupaten Lombok Timur.

Menurut Bunda Niken, berani berbicara bukan untuk melawan lelaki maupun suami. Kiprah dan peran perempuan bukan lagi hanya mengurus sumur, kasur dan dapur.

Tapi bisa berperan aktif dalam membangun ketahanan keluarga, isu gender dan pelibatan perempuan dalam pembangunan.

Berani menyampaikan pendapat dan argumentasi yang logis dan konkrit. Sebagai sebuah solusi menghadapi kehidupan berumahtangga atau bermasyarakat.

“Sehingga perempuan dapat memberikan kontribusi untuk keluarga dan bangsa dan negaranya,” katanya.

Bunda Niken dalam silaturrahmi itu didampingi Kadis Sosial H. Ahsanul Halik dan Kepala DP3AP2KB Provinsi NTB, Ir. Husnanidiaty Nurdin.

Dalam lingkungan keluarga, perempuan harus banyak belajar tentang merawat dan menjaga ketahanan keluarga. Seperti mendidik anak dan berbagi peran dengan suami.

Bunda Niken berharap hal ini diperdalam dan dipelajari, agar perempuan setara haknya dalam memerankan perannya sebagai perempuan. Sehingga output yang dari sekolah ini melahirkan perempuan yang cerdas dan mandiri.

“Bisa mendidik anak dan lingkungan dengan lebih baik serta terlibat dalam aktifitas pembangunan di desa dan pada semua level,” ajak alumni UI ini.

Kaum perempuan didorong untuk mengasah dirinya agar berkualitas. Dapat dipercaya dan memiliki skil seperti kaum lelaki. Mampu pelopori usaha, berinovasi dan memiliki kreativitas.

“Sekolah Perempuan ini sangat butuhkan, agar perempuan dapat bicara dan sama hak dengan lelaki, Jangan dipendam. Tapi bicaralah,” pesannya di hadapan perempuan tangguh Montong Betok.

Ketua Dekranasda NTB ini mengajak Sekolah Perempuan untuk bersinergi dengan TP.PKK. Karna ada 4 pokja yang bergerak di sektor pemberdayaan keluarga.

“Misalnya 10 dasawisma PKK dapat bekerjasama dan berkolaborasi bersama Sekolah Perempuan untuk menanggulangi persoalan keluarga,” tutup ketua LKKS NTB ini.

Keadaan perempuan desa

Siska Hamidatul Aini yang  mewakili Sekolah Perempuan Tangguh desa Montong Bentok mengaku bangga dan senang atas kunjungan istri gubernur NTB ini.

Ia menceritakan awal mula Sekolah Perempuan Tangguh ini digagas, karena melihat kondisi perempuan dan keadaan di desanya. Banyak peremousn yang putus sekolah, menjadi buruh tani, ditinggal suami karena merantau menjadi TKI, kekerasan fisik maupun phisikis.

Sekolah ini berdiri pada tanggal 4 November 2014, hingga sekarang ada 125 anggota perempuan yang belajar disini.

“Sejak menimbu ilmu disini,kepekaan sosial dan sensitivitas jiwa kami tumbuh dalam melihat dan menyelesaikan setiap persoalan dalam kehidupan bermasyarakat,”tegasnya.

Karena itu, pemerintah desa akhirnya selalu melibatkan perempuan dalam merumuskan kebijakan didesa. Termasuk mengadvokasi dan mendampingi perempuan yang terlilit masalah ketidakadilan dan diskriminatif.

Selain itu Sekolah Perempuan memiliki pos pengaduan dikantor desa.

“Sudah banyak permasalahan yang kami selesaikan,” ucap Siska.

Anggota Sekolah Perempuan lain, Faujiah mengaku setelah bergabung di sekolah ini,  ia dapat meyakinkan suaminya untuk berbagi peran dalam rumahtangga.

“Sehingga berkat dukungan suami ini, saya dapat membantu orang lain selain keluarga, Ini karena berani berbicara,”tutupnya.

Usai pertemuan tersebut, Bunda Niken memberikan bantuan secara simbolis berupa masker, gula dan teh untuk sekolah tersebut.

Kegiatan Itu juga dihadiri KadiSos Lotim, Istri Sekda Lotim,  Wakil Direktur Program LPSDM (Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra), Pemdes Montong Betok, toko agama, masyarakat, pemuda dan anggota Sekolah Perempuan Tanggu.

Edy

@diskominfotik_ntb

LKKS diminta mulai mandiri, mencari peluang usaha dalam mengelola lembaganya

LOTIM.lombokjournal.com —

Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah menghimbau pekerja dan Pengurus Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB, meningkatkan pengabdiannya.

Di tengah pandemi Covid-19 yang sudah lebih setahun melanda dunia, imbasnya menyentuh berbagai sektor baik itu kesehatan, ekonomi bahkan sosial. Karena itu LKKS diminta meningkatkan kemandirian, dan memberi pelayanan kesejahteraan sosial yang baik kepada masyarakat.

“Terimakasih kepada lembaga dan pekerja sosial yang sudah dengan ikhlas mendedikasikan tenaga pikiran untuk masyarakat,” kata Bunda Niken.

Himbauan itu disampaikan Ketua Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial (LKKS) Provinsi NTB itu menyambaikan himbauannya saat kunjungan kerjanya ke LKSA Al Anshori Desa Jerowaru Kecamata Jerowaru, dan LKSA Islahul Qolbi, Desa Bageq Nyake Kecamatan Aikmel Kabupaten Lombok Timur (Lotim), Selasa (23/03/21).

Menurutnya, LKKS maupun pekerja sosial telah memiliki dan dibekali dengan SOP dan wawasan untuk meningkatkan pelayanan dalam mengelola lembaga maupun persoalan sosial di tengah masyarakat.

Mngabdi masyarakat bukan saja pekerjaan pemerintah, tapi persoalan sosial menjadi tugas bersama baik masyarakat dan seluruh komponen lainnya.

Istri gubernur ini mengapresiasi ketulusan dan keihklasan pengurus LKS dan LKKS, bahwa pengabdiannya tanpa batas. Ini terbukti perhatiannya untuk mengurus anak-anak sebagai amanah.

Dikatakan, rasa optimis dan terus berusaha harus dibangun dan dijaga dalam bekerja. Bunda Niken juga menghimbau agar lembaga sosial juga mulai mandiri, mencari peluang usaha dalam mengelola lembaganya.

“Misalnya saat dilanda Covid kita Lebih kreatif membangun usaha kreatif dan mencari bantuan dari dermawan atau donatur lain, sehingga lebih mandiri mengelola lembaga,” ajak Ketua TP PKK Provinsi NTB ini.

Dalam mengelola Lembaga, Bunda Niken menyarankan lebih maksimal dan mengoptimalkan peran organisasi atau lembaga. Serta melakukan pemberdayaan ekonomi dan usaha kreatif dan membangun kemitraan, sinergi dan kerjasama dengan semua pihak.

“Bergandengan tangan dengan LKKS lain, pemda Kabupaten maupun provinsi sehingga lebih mudah untuk mencari solusi dan menyelesaikan semua persoalan dan masalah,” kata Bunda Niken.

Membangun usaha

Kepala Kadis (Kadis) Sosial Provinsi NTB H. Akhsanul Halik, Ia mengajak LKKS untuk memberikan pelayanan yang paripurna kepada pengurus LK.

Dijelaskannya, Pemerintah Provinsi NTB menganggarkan bantuan sosial yang dihajatkan untuk kebutuhan dasar anak-anak maupun Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial yang (PMKS),

Namun, diakuinya sejak Covid anggaran ini menurun.

“Tapi saya yakin bila covid berlalu anggaran ini akan kembali bahkan bisa lebih banyak lagi,” kata Kadisos.

Mantan Kalak BPBD Provinsi ini mengajak LKKS untuk membangun usaha yang dapat menuju ke lembaga yang mandiri. Terutama sektor ekonomi kreatif.

“Namun kami ingatkan jangan mempekerjakan anak-anak,” kata Pak AK sapaan Akhsanul Halik.

Pak AK menjelaskan, telah menganggarkan bantuan alat untuk LKKS atau mengatasi persoalan sosial dalam mengembangkan usaha ekonomi kreatif.

“Saya berharap, selain tugas pemerintah, LKS dan LKKS ini kami dorong untuk mandiri, terus inovatif untuk mencari donatur yang memang mereka siap membantu,”tutup Kadisos.

Sekretaris Forum Informasi dan Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (FIK LKS), Yunda Nurfitriani, S. Pd, menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua LKKS NTB.

“Ini menjadi momentum sebagai penyemangat dan motifasi bagi lembaga LKKS yang dikelolanya,” kata LKSA Al Anshori Desa Jerowaru.

Fitri sapaannya berharap dukungan Pemda dalam meningkatkan mutu pelayanan di lembaganya. Misalnya kebutuhan dasar anak dalam hal panganan. Begitupun dalam hal mendorong inovasi dan kreatifitas untuk membangun usaha secara mandiri.

Hal yang sama disampaikan Ketua Forum Informasi dan Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (FIK LKS) Zona Utara, H. Marzuki, bahwa untuk meningkatkan pelayanan dan kemandirian LKSS butuh perhatian pemerintah.

Ia berharap dukungan dan perhatian bukan hanya slogan, namun benar-benar diperhatikan dan dibantu.

Ia menyadari bahwa lembaga ini tidak mungkin berharap bantuan pemerintah terus. Namun lembaga LKKS harus berdikari dan mandiri.

“Setidaknya, ada dukungan berupa pelatihan tentang ekonomi kreatif,” harapnya.

Kegiatan ini turut dihadiri oleh Forum Pimpinan Kecamatan,  Ketua Forum Informasi dan Komunikasi Lembaga Kesejahteraan Sosial (FIK LKS), perwakilsn 43 LKKS bagian Utara dan 48 bagian Selatan se Kabupaten Lombok Timur.

Edy

@diskominfotik_ntb

Saatnya perempuan miliki peran nyata membangun ketahanan keluarga

LOMBOK UTARA.lombokjournal.com –

Sekolah perempuan “Pelangi” di Dusun Lokoq Buaq, Desa Sukadana, Kecamatan Bayan, Kabupaten Lombok Utara berhasil mengubah perempuan-perempuan desa menjadi lebih berdaya.

Melalui sekolah perempuan ini, peran perempuan diarahkan untuk bisa lebih berperan dalam keterlibatannya dalam membangun ketahanan keluarga.

Terutama dalam isu gender dan pelibatan perempuan dalam pembangunan.

“Dalam hal literasi, Sekolah Perempuan berhasil membuktikan kiprahnya mengubah perempuan Desa Sukadana menjadi sosok dalam keluarga yang saling berbagi peran dengan kepala rumah tangga dan bersama sama membangun keluarga,” ujar Ketua TP. PKK Provinsi NTB, Hj Niken ketika berkunjung ke Sekolah Perempuan Pelangi di Desa Sukadana, Senin (22/03).

Menurutnya, sudah saatnya perempuan memiliki peran yang lebih nyata dalam proses pembangunan keluarga.

Perempuan juga didorong mampu bersaing mengisi peluang-peluang pengembangan diri sekaligus upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga.

Hal senada juga disampaikan Sara’iah, Ketua Sekolah Perempuan Pelangi. Ia mengatakan, kaum perempuan harus memiliki pengetahuan yang cukup tentang banyak hal. Seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi sampai hak-hak perempuan dalam berbagai aspek, mulai dari keluarga sampai negara.

Ini penting untuk menjamin hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan.

“Selama tahun 2020, kita sudah mengadvokasi 26 kasus. Tiga di antaranya adalah kasus kekerasan dalam rumah tangga, lainnya ada kasus pernikahan anak dan pelecehan seksual. 12 kasus selesai. Sekolah Perempuan mengedukasi perempuan Sukadana agar mengetahui haknya sebagai perempuan, misalnya jika terjadi pernikahan anak yang kerap dilegalkan oleh adat,” jelas Sara’iah.

Tidak hanya itu, kurikulum belajar disesuaikan juga dengan kebutuhan perempuan. Sehingga pola belajar yang dapat berpindah dari rumah ke rumah. memungkinkan literasi tentang banyak hal dilakuka.

Tujuannya, agar keterlibatan perempuan dalam kebijakan pembangunan desa diperhitungkan.

“Sejak 2014, Sekolah Perempuan Pelangi telah banyak pula menyumbang progres pembangunan desa Sukadana dari status tertinggal menjadi berkembang pada 2020, ungkapnya.

Saat ini, sekolah perempuan telah ada di 33 dusun dengan peserta didik perempuan warga dusun yang mulai beragam usia.

Selain itu, sejak tiga bulan terakhir media pembelajaran yang digunakan menggunakan media radio komunitas yang mengudara hingga Bayan dan sekitarnya.

Ririn Hayudiani dari Lembaga Pengembangan Sumber Daya Mitra, yang membantu proses belajar peserta didik Sekolah Perempuan Pelangi, mengapresiasi perkembangan perempuan Sukadana. Terutama dalam isu gender dan pelibatan perempuan dalam pembangunan.

“Saya berharap sekolah perempuan ini bisa direplikasi dibanyak tempat lagi. Selain di KLU, di Lotim ada sekolah perempuan Tangguh di Desa Montong Betok,” pungkas Ririn.

Kunjungan Ketua TP PKK Provinsi NTB ini didampingi oleh Ketua TP PKK KLU dan Kadis DP3AP3KB Provinsi NTB.

Jm/Rr

  TP PKK sebagai mitra pemerintah bisa berkontribusi dalam pencapaian hasil pembangunan di KLU, khususnya pembinaan kesejahteraan keluarga

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu SH melantik Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) KLU, Dra Hj Galuh Nurdiyah beserta pengurus dan Pokja I hingga IV TP PKK KLU, masa bhakti 2021-2026, di Aula Kantor Bupati (15/03/21).

Dalam sambutannya, Bupati Djohan dalam berharap, dengan dilantiknya pengurus baru dapat membantu terwujudnya visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati.

Menurutnya, keberadaan PKK memiliki peran strategis sebagai lokus pemberdayaan keluarga yang dimotori oleh kaum perempuan.

“Berbagai proses pembangunan, melalui 10 program pokok PKK membantu tugas-tugas pokok pemerintah daerah   khususnya ibu-ibu dan anak-anak dengan indikator terpenuhinya kebutuhan keluarga sosial, dan budaya serta bermanfaat bagi sesama,” kata Bupati.

Program PKK dinilai strategis dan selaras dengan program pemerintah daerah 5 tahun ke depan, karena itu, TP PKK diharapkan dapat menyelenggarakan peran dan fungsi dengan baik.

TP PKK sebagai mitra pemerintah bisa berkontribusi dalam pencapaian hasil pembangunan di KLU, khususnya pembinaan kesejahteraan keluarga.

“Seiring situasi dinamika daerah, saat ini mengalami ‘keterpurukan’ dalam banyak aspek. Akibat bencana gempa bumi pada tahun 2018 dan Pandemi Covid-19. Oleh karena itu, TP PKK harus lebih optimal menjalankan tugas yang diamanahkan,” urainya.

Disampaikan pula oleh orang nomor satu di Gumi Tioq Tata Tunaq ini, untuk dimaklumi pada tahun 2021 ini APBD KLU menurun drastis, sekitar 300 miliar.

“Saya ingin kita semua menyelesaikan program, dengan kondisi keuangan yang ada saat ini. Saya yakin dan percaya, daerah kita bisa kearah yang lebih maju. Bangkit kesejahteraannya yang merata. Menunjang pemerintah daerah dengan meningkatkan etos kerja,” imbuhnya.

Mitra kerja pemerintah

Ketua TP PKK KLU Dra Hj Galuh Nurdiyah dalam sambutannya mengucapkan selamat kepada pengurus yang telah dilantik. Semoga ke depannya lebih mengabdikan diri sesuai tugas pada masing-masing Pokja. Sebgai pengurus PKK merupakan pengabdian dengan sukarela dan ikhlas.

“Oleh karna itu, pandai-pandailah membagi waktu nanti, jika ibu-ibu sudah berkegiatan. Dalam sejarah PKK merupakan mitra kerja pemerintah dari berbagai tingkatannya. Mulai dari tingkat bawah, hingga pusat. Disamping sebagai organisasi kemasyarakatan,” tandasnya.

Secara struktural, semua pengurus mengemban amanah sebagai mitra Pemda dalam kedudukan sebagai TP PKK di KLU.

Hj Galuh Nurdiyah yang mrupakan anggota DPRD KLU ini menjelaskan, PKK bertujuan memberdayakan keluarga dan anak-anak. Etos kerjanya perlu ditingkatkan dari masa ke masa. Sasarannya utama adalah meningkatkan kesejahteraan keluarga baik lahir maupun batin.

“Seluruh kader PKK mempunyai tanggung jawab besar dalam melaksanakan 10 program PKK. Peran yang mengharuskan kita mengembangkan potensi keluarga dan masyarakat. Sebagai inisiator/fasilitator dalam membangun daerah. Mari kita bekerja sama, bersatu padu dalam membantu Pemda membangkitkan pembangunan daerah,” jelasnya.

Pada rangkaian acara tersebut, dilakukan pula penandatanganan berita acara dan serah terima memori jabatan dari Pengurus TP PKK masa bhakti 2016-2021 kepada Pengurus TP PKK KLU masa bhakti 2021-2026. Rangkaian acara berjalan lancar dan khidmat, dengan tetap mematuhi Prokes Covid-19, diakhiri dengan foto bersama.

Selain Wabup Danny Karter Febrianto ST MEng beserta istri, acara pelantikan PKK itu juga dihadiri Penjabat Sekda KLU Drs H Raden Nurjati, Forkopimda KLU diantaranya Dandim 1606/Lobar Kolonel Arm Gunawan SSos MT, Wakapolres Lotara Kompol Setia Wijatono SH, Para Asisten Setda KLU, unsur Persit Kartika Candra Kirana Kodim 1606/Lobar, Bhayangkari Polres Lotara, serta pengurus TP PKK masa bhakti 2021-2026.

sap

Untuk ibu-ibu hamil di P. Lombok, Yayasan HBK PEDULI akan bekerjasama dengan Posyandu yang ada

lombokjournal.com —

MATARAM — Tumbuh kembangnya Balita dan anak-anak sangat dipengaruhi oleh asupan gizi yang ideal sejak dini. Namun kenyataannya, tak semua keluarga bisa memenuhinya, akibat dari berbagai faktor, salah satunya adalah faktor ekonomi.

Wakil Ketua Komisi I  DPR RI, H. Bambang Kristiono, SE (HBK) menyikapi hal ini dengan menyalurkan bantuan Makanan Pendamping Air Susu Ibu (MP-ASI) untuk para Balita di P. Lombok.

Bantuan disalurkan melalui Yayasan HBK PEDULI di delapan Sekretariat HBK PEDULI secara serentak,, yang tersebar di P. Lombok, Jum’at (26/2).

Barang-barang bantuan yang disalurkan adalah biskuit-biskuit penuh gizi dan nutrisi atau yg lebih dikenal dengan makanan tambahan MP ASI, untuk para Balita dan anak-anak.

Ketua Yayasan HBK PEDULI, Hj. Dian HBK mengatakan, tujuan pemberian MP ASI ini dilakukan agar para Balita dan anak-anak bisa terjaga nutrisinya, imunnya tinggi, dan badannya sehat. Serta mampu atau kuat dalam menghadapi serangan pandemi Covid19.

“Apalagi, anak-anak Balita ini termasuk ke dalam kelompok orang yang rentan terhadap serangan penyakit, sehingga ini harus kita perkuat gizi dan nutrisinya. Gizi yang cukup akan menghasilkan generasi2 muda atau generasi2 penerus yang unggul,” kata Hj. Dian HBK, istri tercinta H. Bambang Kristiono, SE (HBK).

Menurut Hj. Dian HBK, selain para Balita, ke depan ibu-ibu hamil juga akan menjadi perhatian dan diberikan bantuan untuk kebutuhannya.

“In syaa Allah, dalam waktu yg tidak lama lagi, makanan penuh gizi dan nutrisi buat ibu-ibu hamil juga akan disalurkan kepada ibu-ibu hamil di P. Lombok,” paparnya.

Hj. Dian HBK mengatakan, untuk ibu-ibu hamil di P. Lombok, Yayasan HBK PEDULI akan bekerjasama dengan Posyandu-Posyandu yang ada. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan derajat kesehatan, dan juga mengurangi angka stunting di daerah ini.

1. Bambang Kristiono, SE (HBK) mengatakan, dalam situasi sulit di masa pendemi sekarang ini hendaknya semua pihak atau elemen di P. Lombok bahu-membahu, bergotong-royong untuk membantu sesama.

Demikian juga diharapkan kepada segenap tokoh NTB untuk selalu menjaga soliditas dan kekompakan, bergotong royong dan saling meringankan. Setiap orang bisa berperan sesuai dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing.

“Pandemi Covid19 ini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir. Banyak masyarakat yang hidupnya semakin sulit sekarang, dan anak-anak Balitanya tidak terawat dengan baik. Dengan bantuan MP ASI ini, paling tidak, kita bisa saling meringankan khususnya dengan ibu-ibu yang masih memiliki anak kecil,” tandas HBK

Samurai Prabowo ini menjelaskan, saat ini pihaknya juga terus berjuang untuk bisa mendapatkan bantuan makanan tambahan buat ibu-ibu yang sedang hamil.

“Mereka juga harus terjaga gizi dan nutrisinya agar proses kehamilannya bisa berjalan lancar. In syaa Allah, dalam waktu yang tidak terlalu lama, HBK PEDULI juga akan menyalurkan bantuan makanan tambahan buat ibu-ibu hamil di P. Lombok,” ujar HBK.

Terakhir, HBK mengapresiasi dan berterima kasih pada Ketua Yayasan HBK PEDULI atas upayanya yang selalu peduli dan bersimpati terhadap anak-anak dan kaum perempuan di P. Lombok.

“Saya sangat berterimakasih kepada ibu Hj. Dian HBK, Ketua Yayasan HBK PEDULI yang telah terus mendorong dan mengingatkan saya untuk selalu peduli dengan kaum perempuan dan anak-anak P. Lombok,” tukas HBK.

Me (*)

Wagub diajak lebih peka terhadap nasib perempuan di NTB yang sering dikriminalisasi oleh hukum

MATARAM.lombokjournal.com –

Kasus yang menjerat ibu rumah tangga di Dusun Eat Nyiur, Desa Wajageseng, Kecamatan Kopang, Lombok Tengah, menuai keprihatinan publik.

Banyak pihak-pihak yang terlibat mengadvokasi empat IRT yang sempat ditahan Kejari Praya bersama balitanya.

Di tengah hiruk pikuk perjuangan aktivis membela empat IRT, Wakil Gubernur NTB, Sitti Rohmi Djalillah diminta ikut berkomentar terkait kasus yang menyentuh empati publik tersebut. Karena selama kasus tersebut bergulir, sama sekali belum ada tindakan maupun komentar Wagub.

Direktur Eksekutif Lembaga Advokasi Rakyat untuk Demokrasi (LARD), Mahmudah Kalla, meminta agar Wagub Rohmi lebih sensitif gender dan memiliki sifat keibuan dari kasus empat IRT.

Dia meminta agar Wagub turut ambil bagian membela IRT sebagai bentuk kepedulian terhadap perempuan dan ibu di NTB.

“Mestinya harus menunjukkan sikap sensitif gender dan keibuan yang peduli terhadap perempuan dan anak,” kata Uda sapaan akrabnya, Selasa (23/02/21).

Uda mengatakan, dorongan agar Wagub turut ambil peran dalam memperjuangkan IRT, bukan bermaksud untuk mengkritisi, melainkan sebuah ajakan untuk bergabung bersama aktivis perempuan memperjuangkan empat IRT sekaligus anak-anak mereka.

“Ini sebagai ajakan, bukan merupakan kritikan. Kami mendorong perhatian Wagub sebagai perempuan untuk memerhatikan ibu-ibu ini,” ujarnya.

Dia melihat, kasus yang melibatkan ibu dan anak sudah tiga kali terjadi di Lombok Tengah. Bermula dari kasus online shop. Beberapa IRT dipidana karena menjual produk kosmetik yang dibeli melalui olshop ternama karena dinilai ilegal.

Faktanya produk yang dibeli dan dijual kembali oleh IRT telah terdaftar di BPOM.

Kemudian kasus menjerat IRT baru-baru ini terjadi di Lombok Tengah, seorang ibu yang memiliki bayi dipidana karena berkelahi dengan tetangga, hanya karena masalah utang piutang. Menyusul kemudian muncul lagi kasus empat IRT.

Uda kembali meminta agar Wagub lebih peka terhadap nasib perempuan di NTB yang sering dikriminalisasi oleh hukum.

“Sensitif gender lagi, karena kasus ini sudah tiga kali di Lombok Tengah. Dulu kasus olshop, sekarang empat IRT, sebelumnya ada seorang ibu ditahan bersama anak kasus nagih utang,” katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Perkumpulan Gerakan Kebangsaan (PGK) NTB, Saidin Al-Farazi, juga menanyakan di mana posisi Wagub NTB saat kasus ini bergulir.

“Di daerah, Gubernur NTB turun tangan, Bupati terpilih pun demikian, tokoh-tokoh berkomentar. Ini tentu bentuk kepedulian mereka terhadap isu kemanusiaan. Tapi disaat isu yang tengah menyeret ibu-ibu dan anak bayinya, Ibu Wagub kita ini ke mana?” katanya.

Dia menyoroti janji kampanye Wagub saat maju mencalonkan diri menjadi Cawagub dulu. Rohmi pernah mengatakan dirinya bahkan menjadi figur perempuan yang akan memperjuangkan aspirasi perempuan NTB.

“Padahal beliau itu semenjak mencalonkan diri sebagai Wakil Gubernur NTB menyatakan dirinya sebagai figur perempuan NTB, sampai bersurat-surat dulu ke seluruh perempuan NTB. Tapi sekarang ke mana?” ujarnya.

Saidin juga mengatakan Wagub juga pernah dinobatkan sebagai tokoh perempuan inspiratif Indonesia 2019 oleh Ikatan Pengusaha Muslimah Indonesia (IPEMI). Seharusnya, kata Saidin, sebagai tokoh perempuan maka Rohmi harus memperjuangkan nasib perempuan.

“Beliau dinobatkan sebagai tokoh perempuan inspiratif, kita senang dengan penghargaan itu tapi ketika ada persoalan seperti ini yang melanda perempuan NTB, beliau semestinya jangan menghilang,” katanya.

“Sekarang seperti yang kita lihat bersama, jangankan menjenguk sekedar berkomentar di media saja tidak pernah,” sesal Saidin.

Me

TANJUNG.lombokjournal.com –

Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH didampingi Pj Sekda Kabupaten Lombok Utara (KLU) Drs H Raden Nurjati, menghadiri peringatan Hari Ibu ke-92 tahun 2020 di Aula Bupati (22/12/20).

Hadir pula Ketua TP PKK KLU Hj Rohani SPdI, Ketua GOW Nani Cahyani SE MM, Para Asisten, Camat Lingkup Pemda KLU, Organisasi Kewanitaan se-KLU serta tamu undangan lainnya.

Bupati Lombok Utara Dr H Najmul Akhyar SH MH mengemukakan berbahagia berada di tengah-tengah para ibu.

“Hari ini adalah hari yang mulia, ibu kita adalah malaikat untuk kita semua,” kata Bupati Najmul.

Bupati berpesan kepada para ibu, baik sebagai istri maupun sebagai ibu untuk  lebih memerhatikan masa new normal, walaupun itu sulit.

“Berbeda covid dengan gempa, ketika gempa sumbangan itu mencari kita,  tetapi ketika covid ini tidak ada bantuan karena seluruh dunia mengalami. Disinilah peran ibu-ibu untuk mempertahankan ketahanan pangan keluarga, dengan mengikuti protokol covid. Selamat Hari Ibu,” imbuhnya.

Ketua Panitia Pelaksana Peringatan Hari Ibu, Ni Luh Tesy SPd dalam laporannya mengatakan, peringatan hari ibu yang ke-92 berbeda dengan peringatan pada tahun-tahun sebelumnya.

Saat ini sedang dalam bencana wabah Covid-19. Harus berjuang mencegah penyebaran Covid-19 serta bisa beradaptasi untuk bertahan di masa pandemi.

“Kondisi kita di tengah himpitan ekonomi, ternyata perempuan Indonesia banyak mengambil peran penting dalam semangat juang perempuan dari zaman ke zaman,” tuturnya.

Rangkaian Peringatan Hari Ibu dilanjutkan dengan penyerahan bunga oleh Ketua GOW kepada Bupati Najmul dan pemotongan tumpeng oleh bupati didampingi penjabat Sekda, Ketua TP PKK KLU, Ketua GOW KLU.

Acara ditutup dengan penyerahan bantuan kepada warga korban kebakaran di Dusun Lendang Galuh didampingi Kades Sigar Penjalin.

sas

Kaum  Perempuan harus jadi garda terdepan pelopori penegakkan protokol kesehatan

MATARAM.lombokjonurnal.com –

Puncak perayaan Hari Ibu ke-92 bertema “Perempuan Berdaya Indonesia Maju”, yang juga rangkaian peringatan HUT ke-62 Provinsi NTB, digelar di Graha Bakti Praja Kantor Gubernur, Jumat (18/12/20).

Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah mengingatkan, kaum perempuan di NTB bahkan di Indonesia untuk menjadi garda terdepan menyelamatkan diri, keluarga, daerahnya dan bangsanya dalam menegakkan protokol kesehatan selama masa pandemi ini.

“PR kita bersama adalah tentunya sekarang bagaimana semua itu tersinergi dalam melindungi keluarga kita bersama dan membantu pemerintah Provinsi NTB ini menjaga masyarakat dalam berkegiatan di masa pandemi ini dan tetap berdaya,” ungkap Umi Rohmi, sapaan Wagub NTB.

Umi Rohmi mengingatkan, seluruh organisasi wanita agar mampu memberdayakan seluruh ibu-ibu yang ada di lingkungan sehingga membentuk generasi emas demi masa depan NTB yang Gemilang.

“Ibu itu perannya luar biasa di dalam pembangunan keluarga dan lingkungan, suntikan energi dalam hal-hal positif terhadap keselamatan keluarga hingga paham betul tentang bagaimana menciptakan keluarga yang sejahtera dan anak yang cemerlang,” pesannya.

Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah, Sesepuh Organisasi Wanita NTB mengatakan bahwa perempuan adalah pelopor dalam membawa keluarga dan masyarakatnya kembali sehat, kembali produktif dan menuju cita-cita bersama yaitu NTB Gemilang dan Indonesia maju.

Bunda Niken menyampaikan ucapan terimakasih kepada seluruh Ibu yang ada di dunia ini atas perjuangan dan pengorbanannya untuk seluruh anak-anak di dunia ini.

Sebelumnya saat yang sama, Ketua Dharma Wanita Persatuan (DWP) NTB, Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi saat itu hadir sekaligus membacakan sejarah singkat Hari Ibu.

“jejak perjuangan para perempuan terdahulu telah menempuh jalan panjang untuk mewujudkan peranan dan kedudukan perempuan Indonesia dalam berkehidupan berbangsa dan bernegara,” tuturnya.

Puncak perayaan hari Ibu kali ini dilaksanakan secara virtual melalui aplikasi Smeeton bersama seluruh Organisasi Wanita kabupaten/kota se- NTB dan di rangkaikan dengan pemberian penghargaan kepada tiga Perempuan Inisiator di Prov. NTB.

Rr/HmsNTB

Era digital adalah masa atau zaman dimana seluruh bidang dan tatanan kehidupan kita sudah menggunakan tehnologi digital

MATARAM.lombokjournal.com –

Perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke 21 Dharma Wanita Persatuan (DWP), di Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur NTB, Selasa (15/12/20).berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.

Perayaan kali ini dalam suasana yang penuh kesederhanaan dan keterbatasan peserta, karena harus memenuhi protokol kesehatan. Hal tersebut mendorong seluruh pihak khususnya DWP untuk memanfaatkan teknologi untuk ketahanan keluarga.

HUT ke 21 DWP kali ini mengusung tema “Peran Pemberdayaan Wanita Persatuan Dalam Dharma Perempuan Era Digital Untuk Mendukung Terwujudnya Ketahanan Keluarga Indonesia”.

Ketua DWP Provinsi NTB, Ny. Hj. Lale Prayatni Gita Ariadi menyampaikan, DWP harus terdepan dalam penggunaan media digital untuk meningkatkan ketahanan keluarga.

“Saya mengajak seluruh pengurus dan anggota DWP Provinsi NTB dan DWP kabupaten/kota se NTB untuk kita bisa mewujudkan, bisa menterjemahkan tema tersebut untuk kita tuangkan dalam program/kegiatan kita tahun 2021,” tuturnya saat memberikan sambutan.

Ia mengatakan, tema ini sangat sesuai dengan kondisi saat ini. Karena era digital adalah masa atau zaman dimana seluruh bidang dan tatanan kehidupan kita sudah menggunakan tehnologi digital.

“Apalagi dalam menghadapi pandemi Covid-19 ini yang melibatkan semua tatanan kehidupan mengalami goncangan dan keterpurukan khususnya lagi terkait dengan perekonomian,” terangnya.

Ia beharap, Dharma Wanita Persatuan dapat lebih berperan aktif dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia anggotanya dan membantu masyarakat dengan bekerjasama dengan organisasi wanita lainnya, OPD terkait di dalam pemberdayaan perempuan.

“Hal tersebut kita lakukan untuk mendukung terwujudnya ketahanan keluarga dengan memanfaatkan teknologi digital. Kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir tetapi kita tidak boleh larut, berpangku tangan, saling membantu,” ujarnya.

Sementara itu Ketua Panitia pelaksana Upacara Virtual, Ny. Amalia Yusron menjelaskan, dalam rangka menyemarakkan HUT Dharma Wanita, DWP telah melaksanakan berbagai kegiatan – kegiatan antara lain zikir akbar dan doa bersama di Masjid Hubbul Wathan Islamic Center NTB, Sosialisasi advokasi parenting di Kabupaten Lombok Utara, serta bakti sosial membersihkan pesisir pantai Batas Senja Ampenan.

Rr/HmsNTB

Paradigma terhadap para penyandang disabilitas sudah berganti menjadi subjek dan bagian dari pembangunan bangsa

MATARAM.lombokjournal.com –

Ketua TP PKK Provinsi NTB Hj.Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah mengungkapkan,  setiap penyandang disabilitas memiliki kemampuan yang beragam.

Keterampilan dan kreativitas yang mereka miliki merupakan potensi yang sangat penting untuk terus dikembangkan.

“Penyandang disabilitas harus diikutsertakan dalam seluruh aspek  pembangunan,” ungkap Bunda Niken, sapaan akrabnya, saat mengisi Talkshow di TVRI NTB pada Kamis (03/12/20).

Talkshow bertema “Peran Organisasi Perempuan dalam Mendukung Partisipasi Aktif Perempuan Penyandang Disabilitas dalam Pembangunan” itu juga diikuti oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi NTB H. Ahsanul Khalik, PLAN Indonesia hingga perwakilan dari wirausaha disabilitas.

TP PKK sendiri, lanjut Bunda Niken telah berupaya memberikan pendidikan dalam pengasuhan anak yang berkebutuhan khusus. Bagaimanapun kondisi seorang anak, ia adalah karunia Tuhan yang harus dijaga.

“Kami di PKK Provinsi NTB, tidak menganggap disabilitas sebagai kekurangan. Sebagai warga negara, kita semua memiliki hak yang sama,” tambah Bunda Niken yang juga ketua Dekranasda Provinsi NTB tersebut.

Kini, paradigma terhadap para penyandang disabilitas sudah berganti menjadi subjek dan bagian dari pembangunan bangsa. Terlebih, sejak terbitnya sembilan peraturan turunan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 pada periode 2019-2020, maka Presiden Joko Widodo sangat mengharapkan keterlibatan penyandang disabilitas dan seluruh pihak terkait dalam proses pembangunan di Indonesia.

“Sesama anak bangsa, kita semua harus mampu mewujudkan tercapai-nya masyarakat yang dapat mengakomodasi perbedaan dan menghargai keberagaman,” kata Bunda Niken.

Rr/HmsNTB