Pelayanan Posyandu di tengah pandemi bagi ibu, anak dan remaja adalah sarana terdepan mencapai kesehatan keluarga lebih eksklusif

KLU.lombokjournal.com —

Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian mengatakan bahwa saat ini yang mendesak bagi kita (TP PKK) adalah kesehatan masyarakat terutama keluarga. Bagi TP PKK, pelayanan Posyandu di tengah pandemi bagi ibu, anak dan remaja adalah sarana terdepan mencapai kesehatan keluarga lebih eksklusif. Hal ini disampaikan Tri Tito Karnavian saat mengunjungi Posyandu Desa Malaka, Lombok Utara, Sabtu (24/04).

“Apalagi, program unggulan Posyandu Keluarga di NTB, pelayanannya makin diperluas bagi anggota keluarga lain dan masyarakat secara umum”, ujar bu Tri Tito.

Sementara itu, Ketua TP PKK NTB, Hj Niken Zulkieflimansyah menambahkan bahwa saat ini Posyandu Keluarga yang sudah tersistem dan terkoneksi melalui aplikasi dan mempunyai basis data terpusat sangat membantu dalam strategi kesehatan.

“Saya berharap makin banyak Posyandu Keluarga yang bersertifikasi meski dalam pelayanan tidak hanya bagi anggota TNI Polri tapi juga masyarakat umum agar pelayanan kesehatan makin terjamin”, ujar Bunda Niken.

Bantuan 12 ribu Masker

Ketum TP-PKK Tri Tito Karnavian melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Dalam kunjungannya dengan didampingi Bunda Niken, Tri Tito mendatangi Posyandu Batalyon TNI 742 Gebang, Posyandu Kemala Polres Mataram dan Posyandu Desa Malaka, Lombok Utara.

Dalam kunjungan ini Tri Tito juga menyalurkan bantuan masker dari Yayasan Hope Indonesia. Dari satu juta masker, TP PKK Provinsi NTB akan memperoleh bantuan sebanyak 12 ribu masker, tumbler dan timbangan bayi.

BACA JUGA: Ketum TP PKK Pusat Apresiasi Revitalisasi Dasawisma di NTB

Selain pentingnya kesehatan keluarga sebagai imunitas, Tri Tito menyadari, penggunaan masker masih dirasa sulit dilakukan bagi sebagian orang karena kurangnya pengetahuan soal manfaat penggunaan masker pada masa pandemi. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya sosialisasi protokol kesehatan, terutama penggunaan masker.

Tri juga menekankan tentang pentingnya sosialisasi dalam pengelolaan sampah masker sekali pakai. Menurut Tri, jangan sampai limbah masker sekali pakai mencemari lautan NTB yang indah. Apalagi, potensi wisata yang cukup tinggi membuat NTB menjadi salah satu destinasi wisata.

BACA JUGA: Tri Tito Karnavian Serahkan Bantuan Masker di Desa Malaka

“Kita semua adalah pejuang Covid 19. Maknanya, agar kita semua berupaya segera keluar dari pandemi dan kembali sejahtera”, tutupnya.

jm

Revitalisasi Dasawisma oleh tim penggerak PKK Provinsi NTB dapat mempercepat terwujudnya pembentukan keluarga sejahtera

LOBAR.lombokjournal.com —

Semangat merevitalisasi program Dasawisma di Provinsi NTB mendapat apresiasi dari Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian. Program Dasawisma adalah program kerja PKK mulai dari pusat sampai ke desa-desa, berupa kelompok ibu-ibu dari 10 kepala keluarga (KK) yang melakukan aktivitas bermanfaat bagi keluarga. Terutama dalam bidang meningkatkan ketahanan keluarga, baik ekonomi, pendidikan dan kesehatan.

“Saya sangat bangga mendengar bahwa semangat Ibu Hj. Niken menggalakkan program revitalisasi Dasawisma di NTB menunjukkan progres yang bagus,” ungkap Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian saat rakor bersama pengurus TP PKK se-NTB di Ball Room Hotel Katamaran Senggigi, Jumat (23/04).

Menurut istri Mendagri itu, seiring berjalannya waktu dan dipengaruhi oleh pergeseran sosial serta budaya, membuat keberadaan Dasawisma di desa-desa jarang diketahui oleh masyarakat luas. Sehingga tugas dan tanggung jawab kelompok ibu-ibu itu dalam membentuk ketahanan keluarga yang lebih baik tidak berjalan dengan semestinya.

“Untuk itu, dengan adanya program revitalisasi Dasawisma yang terus digenjot oleh tim penggerak PKK Provinsi NTB dapat mempercepat terwujudnya program-program yang mengarah pada pembentukan keluarga sejahtera,” harapnya.

Dengan semangat menggalakkan revitalisasi program Dasawisma di setiap desa-desa diharapkan dapat ikut membantu pemerintah dalam menekan angka stunting atau gizi buruk yang mempengaruhi tumbuh kembang anak. Apalagi di tengah pandemi Covid-19 yang memiliki dampak yang cukup komplek, terutama dampak kesehatan bagi anak-anak yang rentan terhadap stunting.

“Kita harus betul-betul perhatikan bagaimana menurunkan angka stunting di setiap daerah. Begitu juga dengan masalah kematian bayi dan ibu hamil,” harap Ketum TP PKK.

BACA JUGA:

• Edukasi Masif Berantas Penyebaran Virus HIV/AIDS di NTB
• Pohon-pohon Rindang di Jalan Pendidikan Ditebang, Setelah itu Apa?

Dalam kesempatan itu juga, Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati Zulkieflimansyah menyampaikan, PKK dengan salah satu programnya yaitu Dasawisma menjadi bagian yang penting yang harusnya mendapat perhatian khusus. Program tersebut diharapkan mampu untuk dapat memberdayakan kelompok PKK hingga ke kelompok terkecil, dengan harapan mampu melahirkan generasi yang tangguh.

“Revitalisasi Dasawisma adalah salah satu upaya kita untuk membantu pemerintah dalam menangani penyebaran pandemi Covid-19 dan dapat semakin meningkatkan ketahanan keluarga di tengah wabah. Alhamdulillah, kita akan selalu mendukung dan mengapresiasi program revitalisasi Dasawisma dari pusat,” ungkap Bunda Niken.

Menurut Bunda Niken, program Dasawisma memiliki potensi yang sangat besar sebagai benteng ketahanan keluarga di tengah pandemi Covid-19. Untuk itu, TP PKK provinsi hingga ke kabupaten kota sudah mengaktifkan kembali Dasawisma di NTB sudah mencapai 1.600 lebih kelompok Dasawisma.

“Kami menyadari bahwa 10 program pokok PKK yang sangat bagus ini tidak akan sampai ke keluarga-keluarga di pelosok tanpa adanya kelompok dasawisma yang baik,” ujarnya.

Bunda Niken mengatakan, kegiatan sosialisasi program revitalisasi Dasawisma kepada pengurus PKK tingkat kabupaten dan kota terus diperkuat. Sehingga memiliki pemahaman yang sama mengenai pentingnya dasawisma dibentuk dan diaktifkan kembali.

Mengingat revitalisasi Dasawisma sangat relevan dengan program revitalisasi posyandu yang terus digencarkan oleh pemerintah Provinsi NTB saat ini. Dengan demikian, maka TP PKK NTB mempunyai modal yang cukup untuk segera melaksanakan program revitalisasi Dasawisma di tingkat provinsi hingga ke desa-desa.

“Insyaallah, teman-teman TP PKK NTB akan lebih semangat lagi untuk memperdayakan Dasawisma agar membantu pemerintah dalam meningkatkan ketahanan keluarga dan menangani Covid-19,” ujarnya.

Dalam rakor tersebut, Ketua Umum TP PKK, Tri Tito Karnavian juga menyerahkan bantuan 12.000 masker yang diterima langsung oleh Ketua TP PKK Provinsi NTB, Hj. Niken Saptarini Widiyawati. Juga turut dihadiri oleh kepala Dinas P3AP2KB, Dinas Pemdidikan dan Kebudayaan Provinsi NTB serta seluruh perwakilan TP PKK kabupaten kota se-NTB.

Manikp@kominfo

lombokjournal.com —

Ketua Umum Dewan Rohaniwan/Pengurus Pusat MATAKIN, XS Budi S Tanuwibowo mengungkapkan, dalam agama khonghucu pernikahan adalah pangkal peradaban manusia.

Sehingga pernikahan dilakukan bagi pasangan yang telah dewasa/siap karena akan mempengaruhi generasi yang dihasilkan.

Tentu anak yang dihasilkan dari orang tua yang memang telah dewasa/siap secara fisik, mental bahkan ekonomi akan lebih mampu mengatasi tantangan zaman yang selalu berubah.

“Mempelai yang sudah cukup umur/dewasa akan lebih mampu mengatasi permasalahan pernikahan,” ujar Budi.

Biro Perempuan dan Anak Persatuan Gereja Indonesia (PGI), Ridayani mengatakan, perlindungan anak merupakan bagian dari Tritugas gereja dan melekat pada jati dirinya.

Gereja juga berfungsi untuk mengoptimalkan perlindungan anak melalui pelayanan gereja sebagai wujud kontribusi menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak.

Ketua Wanita WALUBI Jakarta, Wie Lie menuturkan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami– istri. Tujuannya, membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia sesuai dengan Dhamma.

“Perkawinan anak di bawah umur menjadi suatu masalah yang harus kita kurangi bahkan dihentikan karena sudah tidak sesuai kaidah berumah tangga yang sehat, harmonis, dan sejahtera,” ujar Wie Lie.

Prinsipnya nilai – nilai agama tidak menganjurkan adanya perkawinan anak karena ajan melahirkan generasi yang lemah dan tidak berkualitas.

Rr

Baca : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 

Baca awal: Perkawinan Anak Merupakan Pelanggaran Hak Anak

lombokjournal.com —

Dari lembaga agama katholik, Sekretaris Eksekutif Komisi Keluarga KWI, RD Yoh Aristanto HS menuturkan setiap agama atau lembaga agama mempunyai cara pandang yang berbeda mengenai perkawinan dan batas usia untuk menikah.

Namun mempunyai tujuan yang sama yaitu kebaikan dari pasangan yang menikah dan keluarga yang dibangun.

“Perlu di bangun sebuah pemahaman bahwa perkawinan tidak hanya realitas hukum. Yang lebih utama adalah panggilan orang beriman. Untuk “membentuk ikatan perjanjian perkawinan” yang satu dan selamanya,” katanya.

Lembaga agama berperan tentang pentingnya hidup perkawinan yang dipersiapkan dengan baik, demi kebaikan suami ister.

“Keluarga yang dibentuk dan meningkatkan peran orang tua dalam mengambil keputusan untuk menikahkan anak-anak di bawah usia minimal,” ujar RD Yoh Aristanto.

Baca Hal : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Pernikahan Pangkal …

lombokjournal.com —

Ketua Bidang Perempuan Remaja dan Keluarga MUI, Prof. Amany Lubis mengatakan, gambaran umum tentang pernikahan usia anak di Indonesia dengan segala dampaknya, merupakan tantangan dan pekerjaan ruma (PR).

Baik bagi pemerintah dan masyarakat, tidak terkecuali para ulama, yang menjadi rujukan umat dalam berbagai permasalahan.

Sinergi antara ulama dan umara dalam mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat perkawinan yang belum istitho’ah, melalui Gerakan Nasional Pendewasaan Usia Perkawinan.

Ini penting untuk Peningkatan Sumber Daya Manusia Indonesia sangatlah penting dan strategis.

“Ulama sangat perlu berperan dalam ikhtiar pendewasaan usia perkawinan melalui pendidikan dan dakwah kepada masyarakat, khususnya orang tua dan anak-anak yang rentan menjadi korban perkawinan usia anak lantaran berbagai sebab,” kata Amany.

Menurut Prof Amany, sebagai penerus para nabi dalam melakukan pendidikan dan dakwah, para ulama perlu mengenali penyebab dan akar masalah dari masalah perkawinan usia anak ini. Sehingga solusi pencegahan dilakukan sesuai dengan masalahnya.

Sekedar contoh, perkawinan usia anak yang disebabkan oleh pergaulan bebas tentu perlu dicegah dengan penanaman nilai-nilai agama, pengendalian diri dan akhlak mulia yang diterapkan dalam kehidupan di keluarga, lembaga pendidikan, maupun masyarakat.

“Perkawinan usia anak yang disebabkan oleh kemiskinan keluarga perlu dicegah dengan edukasi bagi orang tua untuk tidak menjadikan kemiskinan sebagai alasan mengawinkan anak karena itu justru berpotensi melestarikan kemiskinan dan menurunkan kualitas genarasi,” ujar Amany.

Baca Hal : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /  Agama berperan …

lombokjournal.com —

Agustina Erni menyebut beberapa faktor penyebab terjadinya perkawinan anak, salah satunya adalah dari sisi agama.

“Agama masih sering dijadikan legitimasi atau alat pembenaran atas praktik perkawinan anak, dengan dalih menghindari perzinahan, faktor ekonomi si anak, perjodohan, dan kehamilan yang tidak diinginkan,” kata Erni.

Dikatakannya, perlu keterlibatan para pemuka agama yang ada Indonesia (Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, dan Khonghucu) untuk berperan aktif bersama dengan umatnya dalam pencegahan perkawinan anak.

Dan menindaklanjuti kebijakan, isu perkawinan anak dan peran aktif keterlibatan pemuka agama dan jajarannya dalam melakukan pencegahan perkawinan anak.

“Kami apresiasi dan berterima kasih kepada para narasumber dari 6 lintas agama yang nantinya bersama anggotanya dari seluruh Indonesia dapat menjadi Agen Pelopor dan Penggerak yang membantu pemerintah dalam upaya penyelamatan anak dari praktik perkawinan anak,” ujarnya.

Melalui dialog secara virtual itu, Erni  yakin akan ada perspektif baru yang lebih progresif, dan berpihak dalam perlindungan anak, khususnya menurunkan angka perkawinan anak.

“Ini untuk mewujudkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing ke depan,” imbuh Erni.

 Baca Hal : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / Gerakan Nasional …

lombokjournal.com —

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA)  melakukan upaya advokasi dan sosialisasi pencegahan perkawinan anak.

Perkawinan anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak anak.

Deputi Bidang Pemenuhan Hak Anak Kemen PPPA, Agustina Erni menuturkan, perkawinan anak termasuk pelanggaran terhadap hak dasar yang tercantum dalam Konvensi Hak Anak (KHA).

Khususnya  anak perempuan, kelompok anak yang lebih rentan terhadap perkawinan anak.

Dalam Diskusi Interaktif Pencegahan Perkawinan Anak dalam Pandangan Lintas Agama secara virtual, Rabu (21/04/21), Agustina Erni menyampaikan arahan Presiden terkait permasalahan perkawinan anak.

“Presiden telah memberikan arahan kepada Kemen PPPA untuk menangani permasalahan perkawinan anak yang dituangkan ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Secara tegas RPJMN menargetkan penurunan angka perkawinan anak dari 11,21% pada tahun 2018 menjadi 8,74% pada akhir tahun 2024. Perkawinan anak pun menjadi Prioritas Nasional yang dimandatkan kepada kami,” ujar Erni dikutip dari kemenpppa.go.id, Rabu (21/04/21).

BACA JUGA: Menteri PPPA Apresiasi Perda Pencegahan Perkawinan Anak di NTB

Cc

Baca Hal : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 /  Agama Jadi Legitimasi …

Dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, hampir seluruh aktivitas perempuan bersinggungan dengan lingkungan dan sumber daya alam

MATARAM.lombokjournal.com —

Perempuan dapat menjadi “Agent of Change” atau Agen Perubahan untuk melestarikan bumi. Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalillah saat membuka Seminar Internasional Bertajuk “Perempuan dan Bumi” yang digelar Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram, Kamis 22 April 2021.

Ummi Rohmi – sapaan akrab beliau – menjelaskan, perempuan dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga sering memanfaatkan alam sebagai elemen pemenuh kebutuhan hidup. Hubungan perempuan dengan lingkungan hidup sangat dekat dan sangat intim. Dalam perannya sebagai pengelola rumah tangga, hampir seluruh aktivitas perempuan bersinggungan dengan lingkungan dan sumber daya alam.

Masih dalam nuansa Hari Kartini dan Hari Bumi, Ummi Rohmi melanjutkan, terkadang Pemanfaatan yang tidak bertanggung jawab dan bahkan kerusakan pada sumber daya alam ini, terjadi akibat kemiskinan dan keterbelakangan kaum perempuan dalam memanfaatkan sumber daya alam tersebut.

Ketidaktahuan kaum perempuan terjadi karena kurangnya pengetahuan dan pendidikan sehingga tidak menyadari bahwa apa yang dilakukannya telah merusak lingkungan.

BACA JUGA:

• Aksi Protes Penebangan Pohon di Jalan Pendidikan Mataram
• Hari Kartini, Momentum Bangkitkan Semangat Perempuan

“Sebagai media edukasi pertama dan utama bagi keluarganya, perempuan bisa berperan sebagai agent of change, harus membekali diri dengan ilmu pengetahuan tentang pemeliharaan alam. Hal ini dapat dilakukan mulai dari lingkungan terkecil. Mulai dari diri sendiri dan keluarga,” jelas wakil gubernur perempuan pertama NTB tersebut.

Oleh karena itu, Ummi Rohmi berharap melalui seminar internasional yang digelar dengan protokol kesehatan covid-19 yang ketat, ini, baik perempuan maupun laki-laki dapat menyadari bahwa kaun perempuan mampu menjadi aktor strategis di dalam pembangunan. Termasuk dalam melestarikan bumi.

“Karena sifat alamiah perempuan sebagai pemelihara, pembentuk karakter dan pejuang tidak hanya bagi keluarganya, tapi juga untuk pembangunan secara nasional yang dapat mengubah kehidupan masyarakat indonesia menjadi lebih baik dan sejahtera,” tandasnya.

novita@diskominfotikntb

Perlindungan dalam bentuk hak pendidikan yang sama bagi perempuan dapat menuntaskan banyak persoalan

MATARAM.lombokjournal.com —

Selain kesetaraan gender yang harus terus dikampanyekan, perlindungan perempuan dan anak menjadi isu penting perayaan Hari Kartini tahun ini.

Hal itu dikatakan Ketua TP PKK, Hj. Niken Saptarini Widyawati Zulkieflimansyah dalam dialog perempuan melalui podcast.

Ia mengapresiasi Pemerintah Provinsi dan DPRD dalam pembuatan Perda Pencegahan Perkawinan Anak dan pemberdayaan perlindungan perempuan.

“Perempuan adalah partner hidup dan bukan subordinat sosial. Pendidikan menjadi jawaban menyiapkan Kartini masa depan yang lebih berdaya,” ujar Bunda Niken dalam dalam program SpeakUp di TV 9, Rabu (21/04).

Hal itu dikatakannya menanggapi budaya patriarki yang masih belum hilang di masyarakat dan perlindungan perempuan sebagai upaya pemberdayaan.

“Tokoh seperti ibu Wagub atau ibu Ketua DPRD dan lainnya adalah mereka yang berasal dari keluarga yang memberikan kesempatan dan tidak membedakan kesempatan lelaki dan perempuan terutama dalam hal pendidikan”, jelas Bunda Niken.

Dikatakan, Perda yang baru saja mendapatkan penghargaan Menteri PPA dalam kunjungannya Jumat (16/04) lalu dimaksudkan agar kesetaraan peran perempuan dapat terwujud.

Perlindungan dalam bentuk hak pendidikan yang sama bagi perempuan dapat menuntaskan banyak persoalan.

Kasus perkawinan anak misalnya adalah bentuk perlakuan yang tidak adil terhadap perempuan dan menutup potensi perempuan yang seharusnya berkembang. Selain itu, masalah kesehatan dan sosial akibat perkawinan anak mengurangi peran perempuan untuk ikut membangun generasi yang lebih baik.

BACA JUGA:

• Perempuan Berdaya, Bangsa Berdaya
• Gubernur: Cegah Korupsi, OPD Pemprov NTB Maksimalkan Koordinasi dengan KPK

Salah seorang pegiat perempuan yang juga Ketua Forum Alumni HMI Wati, Andayani mengatakan, refleksi perjuangan Kartini dalam hal pendidikan dan keluarga sangat dalam.
Membangun wawasan untuk perempuan memahami perannya sebagai ibu, istri, warga masyarakat dan warga negara selalu sangat relevan dan aktual dalam setiap periode generasi.

Bahkan, membaca surat-surat Kartini tentang emansipasi perempuan tak berhenti pada politik gender.

Dalam sebuah suratnya, Kartini bahkan meminta bagaimana Al Quran bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa, agar dapat dimengerti dan dipahami oleh perempuan dari sisi agama.

“Ini membuktikan bahwa perjuangan Kartini tidak hanya melawan dominasi lelaki dalam banyak hal pada masa itu bahkan sampai sekarang, tapi juga mencoba mengajak perempuan memahami perannya sebagai manusia”, jelas Andayani.

Sebagai manusia yang berperan sentral dalam keluarga, perempuan sebagai ibu dan istri tidak hanya menggugat hak atas penghargaan eksistensi. Tapi juga mengingatkan dunia, bahwa tanpa perempuan yang berpendidikan dan berwawasan baik, peradaban manusia akan rusak karena menempatkan perempuan hanya sebagai pelengkap.

“Padahal peran perempuan meski di rumah tangga saja sudah sangat penting. Di era sekarang kalaupun meminta peran yang sama di berbagai bidang lebih kepada tuntutan zaman agar suara perempuan didengar,”, tutup Andayani.

jm

MATARAM.lombokjournal.com —

Wakil Gubernur, DR Hj Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, ada empat hal penting agar perempuan dapat berdaya secara personal.

Pertama, jika bisa  mengatasi stigma negatif, kedua mengubah latar belakang budaya yang tak sesuai zaman.

Dan ketiga mampu mengembangkan cara berpikir (mindset) serta keempat memiliki prinsip agar perempuan menjadi berdaya untuk bangsa.

Hal itu dikatakannya saat perayaan Hari Kartini bersama pimpinan dan karyawati Badan Pengawas Pembangunan dan Keuangan (BPKP) RI Perwakilan NTB di kantor BPKP, Rabu (21/04/21).

“Secara regulasi dan perkembangan modern, perempuan memang telah banyak diberikan ruang emansipasi. Tapi secara personal, perempuan kerap tak mampu bersaing karena empat hal tersebut masih menjadi hambatan mengembangkan potensi diri,” ujar Wagub.

Wagub menilai, dari sisi personal, perempuan modern masih terjebak jika harus memilih karir dan keluarga.

Budaya membedakan antara lelaki dan perempuan yang diturunkan dari orangtua atau kakek di masa lalu, membuat cara berpikir tak berkembang dan gagal menentukan prinsip.

Wagub menegaskan, meski regulasi dan aturan tentang kesetaraan gender demikian berkembang. Namun potensi perempuan baru mendapat pengakuan setelah mampu dibuktikannya sendiri.

Berbeda dengan lelaki yang selalu mendapatkan kepercayaan dari sekitarnya. Stigma seperti ini memang tak dapat hilang karena kodrat perempuan sebagai ibu dan istri meski ia memiliki potensi sebagai pemimpin atau peran besar lainnya.

“Kalau bicara karir itu sebenarnya bukan pada posisi tapi kontribusi. Sehingga ketika ia berhasil mengelola kodratnya sebagai perempuan sambil mengembangkan potensinya yang lain maka pekerjaan sekecil apapun jika berkontribusi besar akan membawanya pada pembuktian berikutnya yang lebih besar,” tambah Wagub.

Kepala Perwakilan BPKP NTB, Dessy Adin mengatakan sejak dua tahun terakhir rekrutmen CPNS di BPKP se Indonesia, kuotanya memang lebih banyak perempuan.

BPKP NTB memiliki 38 persen karyawan perempuan dari 118 orang. Melalui program Library Cafe, BPKP NTB memiliki forum saling berbagi pengetahuan dan mendiskusikan masalah internal.

BACA JUGA:

• 30 Kata-kata Inspiratif RA Kartini
• Hari Kartini, Momentum Bangkitkan Semangat Perempuan

“Forum Library Cafe tempat membicarakan banyak hal mulai dari tata kelola pemerintahan sampai sharing session untuk berbagai permasalahan,” terang Dessy.

Merayakan Hari Kartini tahun ini, BPKP mengundang Wakil Gubernur yang juga perempuan agar mau berbagi informasi dan pengetahuan tentang perempuan, dari sudut pandang dan pengalaman orang nomor dua NTB ini.

BACA JUGA:

• Bunda Niken: Berdayakan Perempuan Dengan Perlindungan

Agar para karyawati memiliki motivasi dan inovasi dalam bekerja sebagai perempuan bagi keluarga maupun perempuan untuk daerah dan bangsa.

jm