Literasi Global, Ramadhan Menguatkan Kolaborasi Internasional

 China berhasil meningkatkan angka literasi dari di bawah 10 persen menjadi hampir menyeluruh melalui kerja keras para pengajar.

MATARAM.LombokJournal.com ~ ​Momentum bulan suci Ramadhan menjadi panggung penguatan kolaborasi internasional dalam memajukan literasi di Nusa Tenggara Barat (NTB). 

Bunda Literasi NTB, Sinta Agathia M Iqbal, bersama Konsul Jenderal (Konjen) Republik Rakyat Tiongkok (RRT) di Denpasar, Zhang Zhisheng, menegaskan komitmen bersama,membangun masa depan generasi muda melalui akses pengetahuan yang lebih luas.

BACA JUGA : NTB Jadi Daerah yang Business Friendly

​​Konjen RRT, Zhang Zhisheng, dalam sambutannya menekankan filosofi bahwa pengetahuan adalah “makanan” bagi akal yang mampu memutus rantai kemiskinan secara permanen

Ia berbagi pengalaman sejarah China yang berhasil meningkatkan angka literasi dari di bawah 10 persen menjadi hampir menyeluruh melalui kerja keras para pengajar.

Menurutnya, salah-satu cara membuat orang keluar dari kemiskinan adalah memberikan mereka pengetahuan. 

“Jika mereka memiliki uang, mereka memiliki makanan, tapi setelah uang habis mereka akan kesulitan lagi. Dengan pengetahuan, mereka bisa membangun hidup sendiri,” ujar Zhang Zhisheng. 

Ia juga menyoroti harmoni kehidupan 20 juta umat Muslim di China yang didukung oleh fasilitas lebih dari 40.000 masjid sebagai bentuk kedekatan budaya dengan masyarakat Indonesia.

​Bunda Literasi NTB, Sinta Agathia M Iqbal, mengapresiasi kehadiran Konjen RRT sebagai bentuk dukungan moral bagi para relawan. 

BACA JUGA : Toleransi Diperkuat pada Perayaan Idhul Fitri – Nyepi 2026

Ia berharap kerjasama ini dapat berkembang ke arah yang lebih strategis, terutama dalam mendukung gerakan literasi yang dijalankan oleh anak-anak muda di NTB.

​”Harapannya, apa yang dibagikan dari teman-teman Konjen China di Denpasar ini bisa menambah keceriaan dan semangat kita untuk terus bergerak. Kita ingin menceritakan kepada Mr. Zhang apa gerakan yang kita lakukan di sini, siapa tahu ke depan kita bisa bekerja sama di bidang literasi karena masa depan ada di tangan teman-teman semua,” ungkap Sinta Agathia.

Kemah Listerasi

​Senada dengan hal tersebut, Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan NTB, Ashari, SH., MH., menyampaikan bahwa di bawah kepemimpinan Bunda Literasi, NTB telah menunjukkan perkembangan signifikan.

  • NTB menjadi satu-satunya provinsi yang menyelenggarakan Kemah Literasi disertai pengukuhan Bunda Literasi Desa se-NTB untuk menggerakkan kreativitas hingga ke tingkat akar rumput.

​Selanjutnya pembagian paket buku secara simbolis untuk perwakilan dari 16 komunitas relawan literasi se-Pulau Lombok ini menjadi ajang diskusi mengenai potensi kolaborasi teknologi dan edukasi. 

Pihak Dinas Perpustakaan menyambut baik rencana bantuan dari Konsulat China untuk pengembangan Perpustakaan NTB ke depan. Hal itu akan meningkatkan minat baca masyarakat di seluruh provinsi.

BACA JUGA :  Angkutan Lebaran di Terminal Mandalika

Sinta Agathia juga berharap gerakan ini dapat terus meluas, tidak hanya di Pulau Lombok tetapi juga menjangkau rekan-rekan relawan di Pulau Sumbawa untuk menciptakan ekosistem literasi yang merata.san/diskominfotik)

 




Balita Hilang Saat Bermain di Genangan Air

Tim Rescue Kantor SAR Mataram dan Pos SAR Kayangan diberangkatkan menuju lokasi hilangnya balita itu melakukan pencarian

MATARAM.LombokJournal.com ~ Balita bernama Muhammad Rafid Zaki warga Desa Sembalun Lawang, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur dilaporkan hilang.

Balita 2,5 tahun itu hilang sejak Minggu (08/03/26) pagi dan saat ini masih dalam pencarian.

BACA JUGA : Terseret AArrus Patan, Rustan Dtemukan Meninggal Dunia

Menurut Kepala Kantor SAR Mataram, Muhammad Hariyadi, melalui Koordinator Pos SAR Kayangan, M Darwis, korban sebelumnya bermain di depan rumah dan ditinggal ibunya di genangan air. 

Sekitar 30 menit kemudian saat ibunya kembali, korban sudah tidak berada di lokasi. 

BACA JUGA : Jenazah Tanpa Identitas Ditemukan di Pantai Kerandangan

Pihak keluarga bersama aparat setempat telah melakukan pencarian di sekitar rumah. Termasuk di aliran sungai yang berjarak sekitar 10 meter dari lokasi kejadian, namun korban belum ditemukan.

Menindaklanjuti laporan tersebut, Tim Rescue Kantor SAR Mataram dan Pos SAR Kayangan diberangkatkan menuju lokasi hilangnya balita itu untuk melaksanakan pencarian. Setibanya di lokasi, tim langsung berkoordinasi dengan pihak terkait.

BACA JUGA : Mudik Gratis Bagi Pelajar dan Mahasiswa, Ayo Manfaatkan

Pencarian balita yang hilang itu, operasi SAR ini melibatkan Tim Rescue Kantor SAR Mataram, Pos SAR Kayangan, Polsek Sembalun, SAR Unit Lombok Timur, Damkarmat Lombok Timur, BPBD Lombok Timur, TSBK Bima, Pol PP, Tagana, serta masyarakat setempat.dan

 




Anak di Bawah 16 Tahun Tak Boleh Miliki Akun di Platform Digital

Pemerintah memastikan tanggung jawab perlindungan anak di bawah 16 tahun berada pada platform yang mengelola ruang digital

MATARAM.LombokJournal.com ~ Pemerintah mengambil satu langkah penting untuk masa depan anak di bawah 16 tahun.

Melalui Peraturan Menteri Nomor 9 Tahun 2026 turunan dari PP TUNAS, pemerintah menetapkan bahwa anak di bawah 16 tahun tidak lagi dapat memiliki akun pada platform digital berisiko tinggi.

BACA JUGA : Menteri Agama Soroti Kualitas Pengeras Suara di Masjid

Mulai 28 Maret 2026, implementasi dilakukan secara bertahap, dimulai pada platform seperti YouTube, TikTok, Facebook, Instagram, Threads, X, Bigo Live, dan Roblox.

Keputusan ini diambil karena ancaman di ruang digital bagi anak di bawah 16 tahun semakin nyata: pornografi, perundungan siber, penipuan online, hingga adiksi digital.

“Kami memahami langkah ini mungkin menimbulkan ketidaknyamanan di awal,” kata Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) RI Meutya Hafid.

BACA JUGA : Tiket ke Rinjani Bisa Dipesan, Pendakian Dibuka 1 April

Kata dia, pemerintah tidak bisa tinggal diam ketika masa depan anak-anak dipertaruhkan. 

Pemerintah memastikan tanggung jawab perlindungan anak di bawah 16 tahun berada pada platform yang mengelola ruang digital, sehingga orang tua tidak harus menghadapi tantangan ini sendirian.

“Teknologi harus memanusiakan manusia, bukan mengorbankan masa kecil anak-anak kita,” kata Meutya Hafid.

Dia pun beraudiensi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Arifah Fauzi untuk membahas implementasi PP TUNAS sebagai langkah penguatan perlindungan anak di ruang digital.

Pertemuan ini menyoroti kesiapan penyelenggara sistem elektronikdenga dalam menerapkan kebijakan tersebut, sekaligus pentingnya sosialisasi kepada orang tua dan satuan pendidikan agar implementasinya dapat berjalan bertahap, tepat sasaran, dan efektif.

BACA JUGA : Takbiran Bisa Saja Berbarengan dengan Hai Raya Nyepi

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bawah 16 tahun bersama Kementerian Komunikasi dan Digital sepakat memperkuat koordinasi lintas sektor, termasuk dengan kementerian/lembaga terkait serta satuan pendidikan dan




Modus Flexing, Terlihat Mewah Ternyata Tipuan

Modus itu terlihat meyakinkan, akun media sosial menawarkan kerja cepat ke luar negeri, gaji besar, tanpa syarat rumit itu perlu dicurigai

MATARAM,LombokJournal.com ~ Inilah modus flexing, semua kalangan harus berhati-hati. Sebab, terlihat mewah ternyata hanyalah tipuan. 

Terlihat dengan feed penuh apartemen tinggi, tas branded, dan gaji fantastis di luar negeri.

Akun terlihat profesional. Testimoni tampak meyakinkan. Proses katanya cepat tanpa ribet. Padahal belum tentu semuanya nyata. 

BACA JUGA : Deportasi Dokenakan pada WN Selandia Baru

Dikutip dari Instagram Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI agar tidak terjebak modus flexing itu, waspadai tanda-tanda berikut.

Pertama, jangan tergiur dengan tawaran kerja tanpa prosedur resmi. Janji berangkat cepat tanpa pelatihan. Menggunakan visa kunjungan untuk bekerja. Diminta transfer ke rekening pribadi, nah inilah modus. Ditekan untuk segera bayar karena “promo terbatas”

Modus Flexing di media sosial bisa jadi bagian dari strategi penipuan. Jangan sampai tergoda kemewahan,belum tentu benar adanya.

BACA JUGA : Olahraga Inilah yang Cocok Saat Puasa Ramadhan

Karena itu, kalau tiba-tiba dapat DM tawaran kerja luar negeri dengan gaji besar, Anda harus langsung cek dulu.

Migrasi aman dimulai dari verifikasi dan prosedur resmi. Jangan ragu untuk mencari informasi melalui kanal pemerintah yang terpercaya.

Pasalnya, modus itu terlihat meyakinkan, akun media sosial menawarkan kerja cepat ke luar negeri, gaji besar, tanpa syarat rumit itu perlu dicurigai. 

Tak hanya itu, mereka bahkan mengatasnamakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mengirim surat berlogo kementerian, hingga meminta transfer “uang administrasi” ke rekening pribadi.

Padahal faktanya kementerian tidak pernah merekrut lewat DM. Tidak pernah meminta transfer ke rekening pribadi dan tidak pernah memberangkatkan tanpa prosedur resmi.

BACA JUGA : Fondasi Transformasi Ekonom NTB Sedang Dibangun

Sebelum percaya, selalu cek melalui kanal resmi pemerintah seperti Siskop2MI. Pastikan perusahaan penempatan terdaftar, kontrak kerja jelas, dan seluruh proses sesuai aturan.

Ingat, gaji fantastis tanpa proses adalah tanda bahaya? 

Jangan kirim dokumen pribadi sembarangan. Verifikasi. Diskusikan dengan keluarga. Pastikan semuanya resmi.(dan)

 




Jejak Digital Anak, Sekali Tersebar Tidak Bisa Terhapus

Data dari jejak digital membentuk persepsi anak di masa depan 

MATARAM,LombokJournal.com ~ Tanpa disadari, setiap klik, komentar, dan unggahan ikut membentuk profil dan meninggalkan jejak digital anak-anak.

BACA JUGA : Anak-anak Tak Bisa Bebas Bermedia Sosial

Anak-anak hari ini tumbuh bersama internet. Dari belajar, bermain game, hingga menonton video, semua aktivitas itu meninggalkan jejak digital yang terekam dan tersimpan.

Jejak digital bukan sekadar riwayat aktivitas. Data tersebut bisa digunakan untuk membentuk rekomendasi konten, iklan, bahkan persepsi tentang diri anak di masa depan.

BACA JUGA : Banjir di Obel-obel, Gubernur Perintahkan Mitigasi Komprehensif

Sekali tersebar, tidak semua bisa benar-benar dihapus.

Karena itu, pendampingan orang tua menjadi kunci.

BACA JUGA : Kurma Lombok Utara Disiapkan Jadi Oleh-oleh Haji

Bukan untuk membatasi secara berlebihan, tetapi untuk mengajarkan anak berpikir sebelum membagikan sesuatu dan memahami risiko jejak digital di dunia maya (*)

 




Anak-Anak Tak Bisa Bebas Bermedia Sosial

 Anak=anak dibatasi bermedia sosial ubtuk melindungi anak dari konten berbahaya, perundungan siber, dan eksploitasi

MATARAM, LombokJournal.com ~ Bermedia sosial dibatasi. Tapi khusus bagi anak-anak. Ya, anak di bawah 13 tahun dibatasi ketat. 

BACA JUGA : Kurma dari Lombok Utara Disiapkan Jadi Oleh-oleh Haji

Sedangkan yang berusia 13 sampai 16 tahun dapat mengakses dengan syarat dan pendampingan orangtua. 

Kebijakan ini melindungi anak dari konten berbahaya, perundungan siber, dan eksploitasi.

BACA JUGA : Teluk Ekas Jadi Pusat Riset Rumput Laut Dunia

Peran orangtua dan kepatuhan platform digital menjadi kunci perlindungan anak di ruang digital.

Dikutip dari Instagram Komdigi, mulai Maret 2026, akses media sosial untuk anak-anak akan dibatasi demi menciptakan ruang digital yang lebih aman.

BACA JUGA : Cara Ajarkan Anak Agar Bisa Jaga Diri

Kebijakan ini bertujuan melindungi anak-anak dari konten berbahaya, perundungan siber, hingga potensi eksploitasi di dunia digital. (*)




Cara Ajarkan Anak agar Bisa Jaga Diri 

Anak perlu diajari cara mengenali situasi tidak aman, berani menjauh, mencari pertolongan, dan segera bercerita kepada Ayah atau Ibu.

MATARAM.LombokJournal.com ~ Mengajarkan anak soal tubuhnya bukan hal tabu. Justru, ini merupakan cara penting agar anak tumbuh dengan rasa aman dan berani menjaga dirinya sendiri.

Melansir konten edukasi dari Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas Perlindungan Anak), sejak dini anak perlu diajarkan cara ada bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh atau dilihat sembarang orang, baik pada anak laki-laki maupun perempuan. 

BACA JUGA : Pencegahan Perkawinan Anak di NTB

Anak juga perlu tahu cara memahami bahwa tubuhnya berharga dan punya batasan.

Ajarkan dengan bahasa sederhana bahwa bagian tubuh tertentu hanya boleh disentuh oleh orang tertentu, dalam kondisi tertentu. Misalnya oleh orang tua saat membantu mandi, atau oleh dokter dengan pendampingan.

Tak kalah penting, tanamkan kewaspadaan

BACA JUGA : Desa Berdaya, NTB Tangani 106 Desa Prioritas

Anak perlu diajari cara mengenali situasi tidak aman, berani menjauh, mencari pertolongan, dan segera bercerita kepada Ayah atau Ibu.

Yang paling utama ajarkan anak cara berani bilang “TIDAK”. Karena melindungi tubuh sendiri adalah hak setiap anak.

BACA JUGA : Cuaca Ekstrem, BPBD Pimpin Komando Terpadu

Edukasi kecil hari ini, berdasarkan data dan rekomendasi Komnas Perlindungan Anak, bisa menjadi perlindungan besar di masa depan.(*)

 




Pencegahan Perkawinan Anak di NTB

Sosialisasi dan edukasi kepada orang tua serta masyarakat luas untuk pencegahan perkawinan anak itu masih sangat dibutuhkan

MATARAM.LombokJournal.com ~ Upaya pencegahan perkawinan anak ditegaskan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi NTB, Sinta Agathia.

Ditegaskannya, dalam pencegahan perkawinan anak itu penting melibatkan suara anak dan remaja secara langsung dalam upaya pencegahan perkawinan anak. 

BACA JUGA : Sekretaris Daerah NTB ke XIV, Siapa?

Sinta Agathia mengatakan, anak-anak kerap memiliki pemahaman yang lebih jujur dan mendalam mengenai realitas perkawinan anak yang terjadi di lingkungan mereka.

Hal itu disampaikan Bunda Sinta saat hadir dalam kegiatan Youth Consultation dengan tema pencegahan perkawinan anak yang diselenggarakan Plan International Indonesia di Mataram, Rabu (18/02/26).

Diungkapkannya, TP-PKK telah terjun langsung selama satu tahun terakhir, dan menyadari bahwa masih ada pendekatan yang belum tepat sasaran.  

“Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan masukan dari anak-anak dan remaja agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif,” ungkap Ketua Tim TP-PKK NTB..

Bunda Sinta menekankan pentingnya setiap keluarga untuk memahami bahwa perkawinan tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Justru menambah beban baru dalam kehidupan keluarga. 

Karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada orang tua serta masyarakat luas untuk pencegahan perkawinan anak itu masih sangat dibutuhkan. “Agar remaja dapat menikmati masa mudanya melalui kegiatan yang produktif dan positif,” katanya..

Lebih lanjut dijelaskan, permasalahan perkawinan anak di NTB sangat kompleks dan penanganannya. Tidak bisa diseragamkan antara wilayah Lombok dan Sumbawa.

“Sering kali adat disalahkan, padahal faktanya kasus serupa juga terjadi di wilayah lain. Ini adalah persoalan sistemik yang saling berkaitan, seperti mata rantai, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga migrasi tenaga kerja,” ujarnya.

Dirinya, juga mengapresiasi adanya pendekatan di luar jalur pengadilan, yang dinilai lebih persuasif dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak dan keluarga. 

Bahkan, sejumlah pemerintah kabupaten telah menunjukkan komitmen dalam pencegahan perkawinan anak itu. 

Salah satunya dengan percepatan pengesahan peraturan bupati terkait pencegahan perkawinan anak. Serta keberhasilan menggagalkan sejumlah permohonan dispensasi nikah.

Hal itu dilakukan melalui edukasi dan pendampingan melalui program khususnya gerakan Sahabat Pengadilan dan Program Gemercik (Gerakan Meraih Cita tanpa Kawin Anak) yang diinisiasi oleh Yayasan Plan International Indonesia. 

Prioritas Utama

Dalam kesempatan sama, Sabaruddin, projek manager Yayasan Plan International Indonesia menyampaikan, pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu prioritas utama selama sepuluh tahun terakhir.

BACA JUGA : Cuaca Ekstrem, BPBD NTB Pimpin Komando Terpadu

Program itu dijalankan melalui berbagai program, seperti Yes I Do!, Let’s Talk!, dan GEMERCIK (Gerakan Meraih Cita tanpa Kawin Anak). Program GEMERCIK sendiri menitikberatkan pada pelibatan anak dan remaja, penguatan kapasitas satuan tugas, serta kolaborasi lintas sektor, termasuk pengadilan agama dan keluarga.

Plan bekerjasama dengan Kabupaten Lombok Utara mencetuskan program Gemercik dengan melakukan intervensi peningkatan kapasitas satgas perkawinan anak yang ada di Lombok Utara. 

Program ini menggabungkan anak remaja dan sahabat pengadilan sebagai wadah dalam berpartisipasi untuk melakukan edukasi kepada anal dan keluarga,” jelas Sabaruddin. A

Berdasarkan data yang dihimpun, NTB masih mencatat angka perkawinan anak yang tinggi, dengan sebagian besar permohonan dispensasi nikah disetujui oleh pengadilan agama. 

Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya pencegahan yang lebih kuat sejak hulu, terutama melalui edukasi keluarga dan remaja.

Sabaruddin menegaskan bahwa perkawinan anak bukan semata-mata kesalahan individu, melainkan hasil dari sistem yang masih memiliki banyak celah untuk diperbaiki. 

Melalui forum konsultasi anak muda ini, diharapkan lahir rekomendasi dan aksi nyata pencegahan perkawinan anak yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. nov/her

 




Hijab Bukan Penghalang, Melainkan Kekuatan untuk Bersinar

11 finalis yang tersisa dari puluhan peserta sebelumnya tampil memukau dengan membawakan ragam pesona hijab

MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP menghadiri acara Grand Final Putri Hijab inFluencer, dan menyampaikan pesan inspiratif 

BACA JUGA : Pramuka sebagai Media Pembinaan Generasi Muda NTB

Perempuan yang mengenakan hijab tidak akan menjadi penghalang dalam berkarya, justru menjadi kekuatan yang mencerminkan etika dan sopan santun  dalam menorehkan prestasi.  

“Hijab bukan penghalang, melainkan kekuatan untuk bersinar,” ungkapnya di Taman Budaya, (Minggu, 22/06/25). 

Dalam sambutannya, Umi Dinda juga menyampaikan apresiasi tinggi terhadap terselenggaranya ajang pemilihan yang telah berlangsung sejak tahun 2000 ini. 

Dirinya menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya ajang mencari juara, tetapi juga sarana untuk melatih kepercayaan diri generasi muda, khususnya perempuan berhijab di NTB.

“Tujuan utama dari pemilihan Putri Hijab bukan semata mencari juara, tapi bagaimana anak-anak kita memiliki pengalaman, tumbuh rasa percaya diri, dan mampu menjadi duta yang memperkenalkan NTB ke dunia luar,” ujar Umi Dinda di hadapan para finalis dan tamu undangan.

Sebanyak 11 finalis yang tersisa dari puluhan peserta sebelumnya tampil memukau dengan membawakan ragam pesona hijab, termasuk memperkenalkan tenun khas NTB sebagai bentuk kecintaan pada budaya lokal

Umi Dinda juga mendorong agar ajang seperti Putri Hijab inFluencer terus diadakan secara rutin sebagai agenda tahunan.

BACA JUGA : Tolerasi dan Kerukunan Bukan Hal Baru di NTB

“Saya bisik-bisik tadi dengan panitia, katanya kegiatan ini sudah rutin sejak tahun 2000. Artinya ada semangat luar biasa dari semua pihak untuk terus menampilkan duta-duta hijab terbaik NTB yang penuh potensi,” ungkapnya dengan bangga.

Wagub pun mengajak seluruh pihak untuk menghargai proses yang telah dilalui para peserta, bukan hanya melihat hasil akhir.

“Yang berdiri di panggung ini bukan sekadar peserta, mereka ini adalah anak-anak yang telah menyiapkan diri dengan sangat matang. Kita harus apresiasi semua finalis, bukan hanya yang juara,” katanya.

Mengakhiri sambutan dalam Grand Final Putri Hijab inFluencer, Umi Dinda menekankan pentingnya peran perempuan sebagai tiang negara dan pendidik generasi masa depan.

BACA JUGA : Revalidasi Geopark Rinjani Lombok Tahun 2025 

“Seorang perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dari perempuanlah lahir generasi cerdas, berakhlak, dan berintegritas. Maka saya mengajak seluruh perempuan NTB untuk menjadi sosok yang membanggakan dan bisa jadi teladan bagi yang lain,” kata Umi Dinda. ***.

 

 




Indeks Ketimpangan Gender

Indeks Ketimpangan Gender digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program untuk meningkatan kesetaraan gender

kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dapat mempengaruhi efektivitas penerapan Indeks Ketimpangan Gender
Catatan Agus K Saputra

LombokJournal.con ~ Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai bagian dari Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report).

IKG pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh UNDP sebagai alat untuk mengukur kesenjangan gender dalam tiga dimensi.

Pertama, kesehatan reproduktif. Termasuk angka kematian ibu dan angka kelahiran remaja.

BACA JUGA : Ketenagakerjaan Jadi Prioritas Urusan Kepemimpinan Iqbal-Dinda 

Kedua, pemberdayaan. Meliputi rasio perempuan dan laki-laki di parlemen dan tingkat pendidikan.

Ketiga, partisipasi ekonomi. Menekankan pada tingkat partisipasi perempuan dan lali-laki dalam angkatan kerja.

Dengan demikian, IKG digunakan untuk memantau kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. UNDP terus mengembangkan dan memperbaiki metodologi IKG untuk memastikan bahwa indeks ini tetap relavan dan efektif dalam mengukur kesenjangan gender.

Penerapan IKG di Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Berikut beberapa contoh penerapan IKG di Indonesia:

  1. Peningkatan Akses Pendidikan: 

IKG menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses pendidikan yang lebih rendah dibanding laki-laki. Pemerintah dan berbagai pihak mendorong peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, misalnya melalui beasiswa atau program-program khusus.

      2. Perbaikan Kesehatan Reproduksi: 

IKG juga menyoroti kesenjangan dalam bidang kesehatan reproduksi. Upaya untuk mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan, meningkatkan akses pada layanan keluarga berencana, dan mengurangi pernikahan dini menjadi fokus pemerintah.

      3. Peningkatan Partisipasi Perempuan di Pasar Tenaga Kerja

IKG menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam pasar tenaga kerja. Pemerintah dan pengusaha mendorong peningkatan partisipasi perempuan, misalnya melalui kebijakan yang mendukung perempuan bekerja, atau pelatihan dan program pengembangan keterampilan. 

     4. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan: 

IKG digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dalam berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi. 

     5. Pemantauan dan Evaluasi Program: 

IKG digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program yang ditujukan untuk meningkatan kesetaraan gender. 

BACA JUGA : Forum Anak Desa, Mitra Strategis Pemerintah Desa 

Namun, penerapan indek ketimpangan di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan, yakni antara lain pertama, keterbatasan data yang akurat dan terkini dapat mempengaruhi keakuratan IKG. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dapat mempengaruhi efektivitas penerapan IKG.

Perkembangan IKG di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten, menandakan perbaikan dalam kesetaraan gender.

Perkembangan IKG Indonesia:

  • 2018: 0,499
  • 2019: 0,488 (turun 0,011 poin)
  • 2020: 0,472 (turun 0,016 poin)
  • 2021: 0,465 (turun 0,007 poin)
  • 2022: 0,459 (turun 0,006 poin)
  • 2023: 0,447 (turun 0,012 poin)
  • 2024: 0,421 (turun 0,026 poin)

Menurut data BPS, IKG tahun 2024 tercatat sebesar 0,421. Angka ini turun 0,026 poin dari tahun sebelumnya, menjadi penurunan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.

Sejak 2018, indeks ketimpangan Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Dari angka 0,499 pada 2018, perlahan menurun setiap tahun hingga mencapai titik terendah di 2024. Artinya, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor semakin mengecil.

BPS menyebut penurunan indeks ketimpangan ini didorong oleh perbaikan di seluruh dimensi penyusunnya. Peningkatan paling mencolok terjadi pada sektor pasar tenaga kerja. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja naik menjadi 56,42%, dari 54,52% pada tahun 2023.

Dimensi kesehatan reproduksi juga menunjukkan kemajuan. Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan pertama kali di bawah usia 20 tahun turun menjadi 0,248 dari 0,258 pada 2023. Selain itu, jumlah perempuan yang melahirkan hidup di luar fasilitas kesehatan juga berkurang menjadi 0,094, dari 0,126 pada 2023.

Dalam dimensi pemberdayaan, keterwakilan perempuan di legislatif naik tipis menjadi 22,46%. Sementara itu, persentase perempuan berpendidikan SMA ke atas naik menjadi 37,64%, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian 2023 yang tercatat 37,60%.

BACA JUGA : Pengangguran Terbuka di Nusa Tenggara Barat

Sebagian besar provinsi di Indonesia turut mencatatkan penurunan IKG. Ini menandakan bahwa upaya kesetaraan gender tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tapi juga menyebar ke berbagai daerah.

Sebagai penutup, kajian tentang IKG sangat penting karena beberapa alasan:

  1. Mengidentifikasi kesenjangan gender: 

IKG membantu mengidentifikasi kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.

     2. Mengembangkan kebijakan yang efektif: 

Dengan memahami kesenjangan gender, pemerintah dan organisasi dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesetaraan gender.

     3.  Meningkatkan kesadaran masyarakat: 

Kajian tentang IKG dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan dampak kesenjangan gender pada pembangunan.

     4.  Mengukur kemajuan

IKG dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dan memantau efektivitas kebijakan yang diterapkan.

      5. Mendukung pembangunan berkelanjutan: 

Kesetaraan gender adalah salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB, dan kajian tentang IKG dapat membantu mencapai tujuan ini. 

      6. Meningkatkan kualitas hidup

Dengan mengurangi kesenjangan gender, kualitas hidup perempuan dan laki-laki dapat meningkat, serta masyarakat dapat menjadi lebih sejahtera dan harmonis.

Dengan demikian, maka kajian tentang indeks ketimpangan gender sangat penting untuk memahami dan mengatasi kesenjangan gender, serta meningkatkan kesetaraan dan kualitas hidup bagi semua.

#Akuair-Ampenan, 20-05-2025