Dikutip dari Instagram Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/BP2MI agar tidak terjebak modus flexing itu, waspadai tanda-tanda berikut.
Pertama, jangan tergiur dengan tawaran kerja tanpa prosedur resmi. Janji berangkat cepat tanpa pelatihan. Menggunakan visa kunjungan untuk bekerja. Diminta transfer ke rekening pribadi, nah inilah modus. Ditekan untuk segera bayar karena “promo terbatas”
Modus Flexing di media sosial bisa jadi bagian dari strategi penipuan. Jangan sampai tergoda kemewahan,belum tentu benar adanya.
Karena itu, kalau tiba-tiba dapat DM tawaran kerja luar negeri dengan gaji besar, Anda harus langsung cek dulu.
Migrasi aman dimulai dari verifikasi dan prosedur resmi. Jangan ragu untuk mencari informasi melalui kanal pemerintah yang terpercaya.
Pasalnya, modus itu terlihat meyakinkan, akun media sosial menawarkan kerja cepat ke luar negeri, gaji besar, tanpa syarat rumit itu perlu dicurigai.
Tak hanya itu, mereka bahkan mengatasnamakan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, mengirim surat berlogo kementerian, hingga meminta transfer “uang administrasi” ke rekening pribadi.
Padahal faktanya kementerian tidak pernah merekrutlewat DM. Tidak pernah meminta transfer ke rekening pribadi dan tidak pernah memberangkatkan tanpa prosedur resmi.
Sebelum percaya, selalu cek melalui kanal resmi pemerintah seperti Siskop2MI. Pastikan perusahaan penempatan terdaftar, kontrak kerja jelas, dan seluruh proses sesuai aturan.
Ingat, gaji fantastis tanpa proses adalah tanda bahaya?
Anak-anak hari ini tumbuh bersama internet. Dari belajar, bermain game, hingga menonton video, semua aktivitas itu meninggalkan jejak digital yang terekam dan tersimpan.
Jejak digital bukan sekadar riwayat aktivitas. Data tersebut bisa digunakan untuk membentuk rekomendasikonten, iklan, bahkan persepsi tentang diri anak di masa depan.
Bukan untuk membatasi secara berlebihan, tetapi untuk mengajarkan anak berpikir sebelum membagikan sesuatu dan memahami risiko jejak digital di dunia maya (*)
Anak-Anak Tak Bisa Bebas Bermedia Sosial
Anak=anak dibatasi bermedia sosial ubtuk melindungi anak dari konten berbahaya, perundungan siber, dan eksploitasi
MATARAM, LombokJournal.com ~ Bermedia sosial dibatasi. Tapi khusus bagi anak-anak. Ya, anak di bawah 13 tahun dibatasi ketat.
Kebijakan ini bertujuan melindungi anak-anak dari konten berbahaya, perundungan siber, hingga potensi eksploitasi di dunia digital. (*)
Cara Ajarkan Anak agar Bisa Jaga Diri
Anak perlu diajari cara mengenali situasi tidak aman, berani menjauh, mencari pertolongan, dan segera bercerita kepada Ayah atau Ibu.
MATARAM.LombokJournal.com ~Mengajarkan anak soal tubuhnya bukan hal tabu. Justru, ini merupakan cara penting agar anak tumbuh dengan rasa amandan berani menjaga dirinya sendiri.
Melansir konten edukasi dari Komisi Nasional Perlindungan Anak(Komnas Perlindungan Anak), sejak dini anak perlu diajarkan cara ada bagian tubuh pribadi yang tidak boleh disentuh atau dilihat sembarang orang, baik pada anak laki-laki maupun perempuan.
Anak juga perlu tahu cara memahami bahwa tubuhnya berharga dan punya batasan.
Ajarkan dengan bahasa sederhana bahwa bagian tubuh tertentu hanya boleh disentuh oleh orang tertentu, dalam kondisi tertentu. Misalnya oleh orang tua saat membantu mandi, atau oleh dokter dengan pendampingan.
Edukasi kecil hari ini, berdasarkan data dan rekomendasi Komnas Perlindungan Anak, bisa menjadi perlindungan besar di masa depan.(*)
Pencegahan Perkawinan Anak di NTB
Sosialisasi dan edukasi kepada orang tua serta masyarakat luas untuk pencegahan perkawinan anak itu masih sangat dibutuhkan
MATARAM.LombokJournal.com ~ Upaya pencegahan perkawinan anak ditegaskan Ketua Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) Provinsi NTB, Sinta Agathia.
Ditegaskannya, dalam pencegahan perkawinan anak itu penting melibatkan suara anak dan remaja secara langsung dalam upaya pencegahan perkawinan anak.
Sinta Agathia mengatakan, anak-anak kerap memiliki pemahaman yang lebih jujur dan mendalam mengenai realitas perkawinan anak yang terjadi di lingkungan mereka.
Hal itu disampaikan Bunda Sinta saat hadir dalam kegiatan Youth Consultation dengan tema pencegahan perkawinan anak yang diselenggarakan Plan International Indonesia di Mataram, Rabu (18/02/26).
Diungkapkannya, TP-PKK telah terjun langsung selama satu tahun terakhir, dan menyadari bahwa masih ada pendekatan yang belum tepat sasaran.
“Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan masukan dari anak-anak dan remaja agar intervensi yang dilakukan benar-benar efektif,” ungkap Ketua Tim TP-PKK NTB..
Bunda Sinta menekankan pentingnya setiap keluarga untuk memahami bahwa perkawinan tidak serta-merta menyelesaikan masalah. Justru menambah beban baru dalam kehidupan keluarga.
Karena itu, sosialisasi dan edukasi kepada orang tua serta masyarakat luas untuk pencegahan perkawinan anak itu masih sangat dibutuhkan. “Agar remaja dapat menikmati masa mudanya melalui kegiatan yang produktif dan positif,” katanya..
Lebih lanjut dijelaskan, permasalahan perkawinan anak di NTB sangat kompleks dan penanganannya. Tidak bisa diseragamkan antara wilayah Lombok dan Sumbawa.
“Sering kali adat disalahkan, padahal faktanya kasus serupa juga terjadi di wilayah lain. Ini adalah persoalan sistemik yang saling berkaitan, seperti mata rantai, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga migrasi tenaga kerja,” ujarnya.
Dirinya, juga mengapresiasi adanya pendekatan di luar jalur pengadilan, yang dinilai lebih persuasif dalam memberikan pemahaman kepada anak-anak dan keluarga.
Bahkan, sejumlah pemerintah kabupaten telah menunjukkan komitmen dalam pencegahan perkawinan anak itu.
Salah satunya dengan percepatan pengesahan peraturan bupati terkait pencegahan perkawinan anak. Serta keberhasilan menggagalkan sejumlah permohonan dispensasi nikah.
Hal itu dilakukan melalui edukasi dan pendampingan melalui program khususnya gerakan Sahabat Pengadilan dan Program Gemercik (Gerakan Meraih Cita tanpa Kawin Anak) yang diinisiasi oleh Yayasan Plan International Indonesia.
Prioritas Utama
Dalam kesempatan sama, Sabaruddin, projek manager Yayasan Plan International Indonesia menyampaikan, pencegahan perkawinan anak merupakan salah satu prioritas utama selama sepuluh tahun terakhir.
Program itu dijalankan melalui berbagai program, seperti Yes I Do!, Let’s Talk!, dan GEMERCIK (Gerakan Meraih Cita tanpa Kawin Anak). Program GEMERCIK sendiri menitikberatkan pada pelibatan anak dan remaja, penguatan kapasitas satuan tugas, serta kolaborasi lintas sektor, termasuk pengadilan agama dan keluarga.
Plan bekerjasama dengan Kabupaten Lombok Utara mencetuskan program Gemercik dengan melakukan intervensi peningkatan kapasitas satgas perkawinan anak yang ada di Lombok Utara.
Program ini menggabungkan anak remaja dan sahabat pengadilan sebagai wadah dalam berpartisipasi untuk melakukan edukasi kepada anal dan keluarga,” jelas Sabaruddin. A
Berdasarkan data yang dihimpun, NTB masih mencatat angka perkawinan anak yang tinggi, dengan sebagian besar permohonan dispensasi nikah disetujui oleh pengadilan agama.
Kondisi ini menunjukkan perlunya upaya pencegahan yang lebih kuat sejak hulu, terutama melalui edukasi keluarga dan remaja.
Sabaruddin menegaskan bahwa perkawinan anak bukan semata-mata kesalahan individu, melainkan hasil dari sistem yang masih memiliki banyak celah untuk diperbaiki.
Melalui forum konsultasi anak muda ini, diharapkan lahir rekomendasi dan aksi nyata pencegahan perkawinan anak yang lebih tepat sasaran, berkelanjutan, dan berpihak pada kepentingan terbaik anak. nov/her
Hijab Bukan Penghalang, Melainkan Kekuatan untuk Bersinar
11 finalis yang tersisa dari puluhan peserta sebelumnya tampil memukau dengan membawakan ragam pesona hijab
MATARAM.LombokJournal.com ~ Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat, Hj. Indah Dhamayanti Putri, S.E., M.IP menghadiri acara Grand Final Putri Hijab inFluencer, dan menyampaikan pesan inspiratif
Perempuan yang mengenakan hijab tidak akan menjadi penghalang dalam berkarya, justru menjadi kekuatan yang mencerminkan etika dan sopan santun dalam menorehkan prestasi.
“Hijab bukan penghalang, melainkan kekuatan untuk bersinar,” ungkapnya di Taman Budaya, (Minggu, 22/06/25).
Dalam sambutannya, Umi Dinda juga menyampaikan apresiasi tinggi terhadap terselenggaranya ajang pemilihan yang telah berlangsung sejak tahun 2000 ini.
Dirinya menegaskan bahwa kegiatan tersebut bukan hanya ajang mencari juara, tetapi juga sarana untuk melatih kepercayaan diri generasi muda, khususnya perempuan berhijab di NTB.
“Tujuan utama dari pemilihan Putri Hijab bukan semata mencari juara, tapi bagaimana anak-anak kita memiliki pengalaman, tumbuh rasa percaya diri, dan mampu menjadi duta yang memperkenalkan NTB ke dunia luar,” ujar Umi Dinda di hadapan para finalis dan tamu undangan.
Sebanyak 11 finalis yang tersisa dari puluhan peserta sebelumnya tampil memukau dengan membawakan ragam pesona hijab, termasuk memperkenalkan tenun khas NTB sebagai bentuk kecintaan pada budaya lokal.
Umi Dinda juga mendorong agar ajang seperti Putri Hijab inFluencer terus diadakan secara rutin sebagai agenda tahunan.
“Saya bisik-bisik tadi dengan panitia, katanya kegiatan ini sudah rutin sejak tahun 2000. Artinya ada semangat luar biasa dari semua pihak untuk terus menampilkan duta-duta hijab terbaik NTB yang penuh potensi,” ungkapnya dengan bangga.
Wagub pun mengajak seluruh pihak untuk menghargai proses yang telah dilalui para peserta, bukan hanya melihat hasil akhir.
“Yang berdiri di panggung ini bukan sekadar peserta, mereka ini adalah anak-anak yang telah menyiapkan diri dengan sangat matang. Kita harus apresiasi semua finalis, bukan hanya yang juara,” katanya.
Mengakhiri sambutan dalam Grand Final Putri Hijab inFluencer, Umi Dinda menekankan pentingnya peran perempuan sebagai tiang negara dan pendidik generasi masa depan.
“Seorang perempuan adalah madrasah pertama bagi anak-anaknya. Dari perempuanlah lahir generasi cerdas, berakhlak, dan berintegritas. Maka saya mengajak seluruh perempuan NTB untuk menjadi sosok yang membanggakan dan bisa jadi teladan bagi yang lain,” kata Umi Dinda. ***.
Indeks Ketimpangan Gender
Indeks Ketimpangan Gender digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program untuk meningkatan kesetaraan gender
Catatan Agus K Saputra
LombokJournal.con ~ Indeks Ketimpangan Gender (IKG) dikembangkan oleh United Nations Development Programme (UNDP) sebagai bagian dari Laporan Pembangunan Manusia (Human Development Report).
IKG pertama kali diperkenalkan pada tahun 2010 oleh UNDP sebagai alat untuk mengukur kesenjangan genderdalam tiga dimensi.
Pertama, kesehatan reproduktif. Termasuk angka kematian ibu dan angka kelahiran remaja.
Kedua, pemberdayaan. Meliputi rasio perempuan dan laki-laki di parlemen dan tingkat pendidikan.
Ketiga, partisipasi ekonomi. Menekankan pada tingkat partisipasi perempuan dan lali-laki dalam angkatan kerja.
Dengan demikian, IKG digunakan untuk memantau kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dan mengidentifikasi area-area yang memerlukan perbaikan. UNDP terus mengembangkan dan memperbaiki metodologi IKG untuk memastikan bahwa indeks ini tetap relavan dan efektif dalam mengukur kesenjangan gender.
Penerapan IKG di Indonesia telah dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA). Berikut beberapa contoh penerapan IKG di Indonesia:
Peningkatan Akses Pendidikan:
IKG menunjukkan bahwa perempuan memiliki akses pendidikan yang lebih rendah dibanding laki-laki. Pemerintah dan berbagai pihak mendorong peningkatan akses pendidikan bagi perempuan, misalnya melalui beasiswa atau program-program khusus.
2. Perbaikan Kesehatan Reproduksi:
IKG juga menyoroti kesenjangan dalam bidang kesehatan reproduksi. Upaya untuk mengurangi angka kematian ibu saat melahirkan, meningkatkan akses pada layanan keluarga berencana, dan mengurangi pernikahan dini menjadi fokus pemerintah.
3. Peningkatan Partisipasi Perempuan di Pasar Tenaga Kerja:
IKG menunjukkan bahwa perempuan memiliki tingkat partisipasi yang lebih rendah dalam pasar tenaga kerja. Pemerintah dan pengusaha mendorong peningkatan partisipasi perempuan, misalnya melalui kebijakan yang mendukung perempuan bekerja, atau pelatihan dan program pengembangan keterampilan.
4. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan:
IKG digunakan sebagai indikator untuk mengukur keberhasilan pengarusutamaan gender dalam berbagai sektor pembangunan, seperti pendidikan, kesehatan, dan ekonomi.
5. Pemantauan dan Evaluasi Program:
IKG digunakan untuk memantau dan mengevaluasi efektivitas program-program yang ditujukan untuk meningkatan kesetaraan gender.
Namun, penerapan indek ketimpangan di Indonesia juga menghadapi beberapa tantangan, yakni antara lain pertama, keterbatasan data yang akurat dan terkini dapat mempengaruhi keakuratan IKG. Kedua, kurangnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dapat mempengaruhi efektivitas penerapan IKG.
Perkembangan IKG di Indonesia dari tahun 2018 hingga 2024 menunjukkan tren penurunan yang konsisten, menandakan perbaikan dalam kesetaraan gender.
Perkembangan IKG Indonesia:
2018: 0,499
2019: 0,488 (turun 0,011 poin)
2020: 0,472 (turun 0,016 poin)
2021: 0,465 (turun 0,007 poin)
2022: 0,459 (turun 0,006 poin)
2023: 0,447 (turun 0,012 poin)
2024: 0,421 (turun 0,026 poin)
Menurut data BPS, IKG tahun 2024 tercatat sebesar 0,421. Angka ini turun 0,026 poin dari tahun sebelumnya, menjadi penurunan tertinggi dalam tujuh tahun terakhir.
Sejak 2018, indeks ketimpangan Indonesia terus menunjukkan tren penurunan. Dari angka 0,499 pada 2018, perlahan menurun setiap tahun hingga mencapai titik terendah di 2024. Artinya, kesenjangan antara laki-laki dan perempuan di berbagai sektor semakin mengecil.
BPS menyebut penurunan indeks ketimpangan ini didorong oleh perbaikan di seluruh dimensi penyusunnya. Peningkatan paling mencolok terjadi pada sektor pasar tenaga kerja. Partisipasi perempuan dalam angkatan kerja naik menjadi 56,42%, dari 54,52% pada tahun 2023.
Dimensi kesehatan reproduksi juga menunjukkan kemajuan. Proporsi perempuan usia 15–49 tahun yang melahirkan pertama kali di bawah usia 20 tahun turun menjadi 0,248 dari 0,258 pada 2023. Selain itu, jumlah perempuan yang melahirkan hidup di luar fasilitas kesehatan juga berkurang menjadi 0,094, dari 0,126 pada 2023.
Dalam dimensi pemberdayaan, keterwakilan perempuan di legislatif naik tipis menjadi 22,46%. Sementara itu, persentase perempuan berpendidikan SMA ke atas naik menjadi 37,64%, sedikit lebih tinggi dibandingkan capaian 2023 yang tercatat 37,60%.
Sebagian besar provinsi di Indonesia turut mencatatkan penurunan IKG. Ini menandakan bahwa upaya kesetaraan gender tidak hanya terjadi di tingkat nasional, tapi juga menyebar ke berbagai daerah.
Sebagai penutup, kajian tentang IKG sangat penting karena beberapa alasan:
Mengidentifikasi kesenjangan gender:
IKG membantu mengidentifikasi kesenjangan gender dalam berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik.
2. Mengembangkan kebijakan yang efektif:
Dengan memahami kesenjangan gender, pemerintah dan organisasi dapat mengembangkan kebijakan yang lebih efektif untuk meningkatkan kesetaraan gender.
3. Meningkatkan kesadaran masyarakat:
Kajian tentang IKG dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kesetaraan gender dan dampak kesenjangan gender pada pembangunan.
4. Mengukur kemajuan:
IKG dapat digunakan untuk mengukur kemajuan dalam mencapai kesetaraan gender dan memantau efektivitas kebijakan yang diterapkan.
5. Mendukung pembangunan berkelanjutan:
Kesetaraan gender adalah salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) PBB, dan kajian tentang IKG dapat membantu mencapai tujuan ini.
6. Meningkatkan kualitas hidup:
Dengan mengurangi kesenjangan gender, kualitas hidup perempuan dan laki-laki dapat meningkat, serta masyarakat dapat menjadi lebih sejahtera dan harmonis.
Dengan demikian, maka kajian tentang indeks ketimpangan gender sangat penting untuk memahami dan mengatasi kesenjangan gender, serta meningkatkan kesetaraan dan kualitas hidup bagi semua.
#Akuair-Ampenan, 20-05-2025
Forum Anak Desa Santong, Mitra Strategis Pemerintah Desa
Kegiatan Forum Anak Desa Santong penting menjawab keresahan para tokoh terkait kasus terkawinan usia dini
SANTONG.LombokJournal.com~ Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM) PWNU NTB menyelenggarakan kegiatan Asistensi Forum Anak Desa Santong yang berlangsung di aula Madrasah Aliyah (MA) Al-Baqiyatusshalihat NW Santong, Kamis (15/05/25).
Acara ini dibuka secara resmi dengan kehadiran sejumlah tokoh penting, antara lain Kepala MA Al-Baqiyatusshalihat NW Santong, Ketua BPD Desa Santong, Kepala Desa Santong, serta perwakilan dari LAKPESDAM PWNU NTB beserta tim.
Kegiatan ini juga melibatkan fasilitator serta 22 peserta dari Forum Anak Desa Santong.
Dalam sambutannya, Alimul Akimul Akbar, S.Pd selaku kepala M.A Al-Baqiyatusshalihat NW Santong menyampaikan dukungan terhadap kegiatan yang melibatkan generasi muda terutama di usia sekolah.
“Kami menyambut baik program program seperti ini, agar siswa siswi kami juga bisa memiliki kesadaran akan pentingnya peran mereka dalam kegiatan sosial”. ungkapnya
Kegiatan dari forum anak Desa Santong ini juga diharapkan bisa menjadi percontohan bagi muda mudi di kabupaten Lombok Utara pada umumnya. Seperti yang diungkapkan Hariadi S.Pd selaku ketua BPD Desa Santong pada sambutannya
“Beberapa waktu yang lalu, kami dari BOD Desa Santong sudah merampungkan draft rancangan perdes terkait pencegahan pernikahan anak usia dini, yang semoga bisa menjadi contoh juga bagi generasi muda yang lain”. ujar Hariadi
Kemudian pada kesempatan lain, Kepala Desa Santong, H.Zaeni Ansori menekankan bahwa sudah seharusnya generasi muda diberikan arahan agar mereka menyadari bahaya dan banyaknya kerugian jika menikah pada usia dini,
“Seperti yang disampaikan ketua BPD tadi, kami harap seluruh generasi muda lebih-lebih masih usia sekolah, harus mendapatkan bimbingan agar mereka menyadari bahwa pernikahan dini bukanlah hal baik,” ujar Kepala Desa Santong.
Kegiatan Forum Anak Desa Santong memberikan angin segar bagi keresahan para tokoh yang hadir terkait perkawinan usia dini. SehIngga para tokoh lain yang hadir pun memberikan dukungan penuh terhadap pembinaan Forum Anak sebagai ruang strategis bagi generasi muda untuk mengembangkan kapasitas, menyuarakan aspirasi, serta berkontribusi dalam pembangunan desa yang ramah anak.
Selain itu juga turut serta dalam mencegah terjadinya pernikahna di usia dini.
Setelah pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh fasilitator. Materi yang disampaikan berfokus pada penguatan kapasitas anak dalam hal kepemimpinan, komunikasi, serta peran aktif mereka dalam mendukung program-program perlindungan anak di tingkat desa.
Kegiatan ini diharapkan dapat menjadi langkah awal dalam memperkuat peran Forum Anak sebagai mitra strategis pemerintah desa dalam mewujudkan desa yang inklusif, partisipatif, dan ramah anak Fik
Perempuan Harus Bersatu untuk Kemajuan NTB
Bunda Sinta mengakui bahwa NBDI telah banyak berkontribusi dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat, terutama kaum perempuan
Penegasan itu disampaikan Ketua Tim Penggerak PKK Nusa Tenggara Barat, Sinta Agathia saat menghadiri Tasyakkuranperayaan Hultah Nahdlatul Banat Diniyah Islamiyah ke-82 dan Ultah Nahdlatul Wathan ke-72, di Islamic Center Mataram, Minggu (11/05/25)
“Kita punya pekerjaan rumah masalah kemiskinan. Kalau ibu-ibu, para perempuan, sudah turun dan mau berjalan bersama kita bisa keluar dari garis kemiskinan“, ujar Bunda Sinta.
Sinta mengakui bahwa ia mengapresiasi kiprah Muslimat NW dalam pendidikan dan pemberdayaan UMKM sampai ke pelosok NTB dalam beberapa bulan terakhir.
Terlebih, NBDI yang telah berusia 82 tahun tentu saja telah banyak berkontribusi dalam memajukan dan menyejahterakan masyarakat, terutama kaum perempuan.
Sementara itu, Pimpinan Pusat Muslimat NW Lale Syifaun Nufus mengatakan, peran strategis perempuan untuk mengabdi, mendidik, berkarya dan berdikari jika dilaksanakan dengan keikhlasan.
Terutama dalam keluarga akan membawa perubahan besar bagi masyarakat.
NBDI didirikan pada tanggal 21 April 1943, yang bertepatan dengan ditetapkan sebagai Hari Kartini. Madrasah ini menjadi pusat pengembangan pendidikan Islam di Lombok, terutama kaum perempuan.
Memiliki peran penting dalam pembaharuan pendidikan. Madrasah tersebut, telah melahirkan banyak pula tokoh dan pemimpin dalam berbagai bidang. jmy/dyd
.
Pramuka NTB Juga Gagas Gerakan Tanam Pohon
Kreatifitas Gerakan Singkong menggunakan karung yang dipraktekkan oleh salah seorang anggota Pramuka NTB
MATARAM.LombokJournal.com ~ Ketua Tim Penggerak PKK NTB, Sinta Agathia nilai gerakan memanfaatkan pekarangan dan lahan (Gema Pala) yang digagas Pramuka NTB merupakan langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan pangan.
Dalam kesempatan Sinta menegaskan, jangan menyerah dengan keterbatasan.
“Dengan memanfaatkan lahandan pekarangan setidaknya dapat memenuhi kebutuhan sendiri”, ujar Sinta Agathia di Bumi Perkemahan Jaka Mandala Mataram, Sabtu (03/05/25).
Penegasan itu disampaikannya, saat memulai gerakan tanam pohon yang digagas pramuka dengan beragam tanaman yang biasa digunakan sebagai bumbu dapur seperti Tomat, Cabai, Terong dan Sayuran.
Bunda Sinta mengapresiasi kreativitas tanam Singkong menggunakan karung yang dipraktekkan oleh salah seorang anggota pramuka senior.
Ketua Kwarda Pramuka NTB, Fathul Gani mengatakan, gerakan tanam pohon itu sebagai gerakan berkesinambungan dengan program PKK. Fathul mengajak PKK memanen tanaman yang ditanam hari ini, empat bulan mendatang.
“Ini sebagai bentuk komitmen bahwa gerakan ini dilakukan sungguh sungguh oleh seluruh anggota pramuka dimana saja di NTB,” ujarnya.
Pada kegiatan tersebut, Ketua PKK juga menanam Cabai dan Tomat dan mempraktekan cara menanam Ubi dalam karung serta memanen Madu Trigona.
