Ini pesan Wagub NTB, agar KPID dan LPP masif publikasikan budaya dan potensi wisata NTB jelang MotoGP

MATARAM.lombokjournal.com ~ Jelang perhelatan MotoGP Maret mendatang, Komisi Penyiaran Informasi Daerah (KPID) dan Lembaga Penyiaran Publik (LPP) diminta secara masif mempublikasikan budaya dan potensi pariwisata di Provinsi NTB.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur (Wagub) Hj. Sitti Rohmi Djalilah pada acara Anugerah Penyiaran KPID NTB 2022, Kamis (17/02/2022) di Lombok Raya Mataram.

Menurutnya, Provinsi NTB memiliki ragam dan budaya serta potensi destinasi wisata yang harus dipublikasi kepada masyarakat NTB dan Indonesia, bahkan masyarakat dunia.

“Saat ini, kami memiliki triger, yaitu sirkuit mandalika. Satu-satunya sirkuit yang diakui terindah di dunia,” ujar Wagub yang didampingi Kadis Kominfotik NTB Najamuddin Amy.

Bahkan, NTB memiliki destinasi wisata dari puncak gunung hingga dasar laut. 

Mulai dari hamparan pegunungan dan perbukitan yang indah, pantai yang bersih dengan air lautnya yang jernih.

KPID dan LPP harus terus mensiarkan informasi-informasi dan kabar dalam bentuk konten-konten lokal, dan konten yang bernilai positif dan sehat untuk masyarakat di NTB.

BACA JUGA: Pemprov NTB Dorong Keteribatan EO dan Talent Lokal di Event Internasional

Demi menguatkan media publikasi seperti televisi, maka dengan perkembangan teknologi digital dewasa ini, LPP harus siap dan segera mungkin untuk migrasi dari TV analog ke Digital.

“Perkembangan teknoligi itu sebuah keniscayaan yang harus diikuti. Karena kalau tidak kita ketinggalan,” tegas Wagub..

Apalagi potensi TV digital kedepan memiliki benefit yang sangat menjanjikan baik bagi pemerintah maupun masyarakat.

Sementara itu, Ketua KPI Pusat Agung Suprio mengakui potensi yang dimiliki NTB sangat banyak.

Menurutnya, ada 2 hal yang mewakili modernitas NTB, yang pertama Sirkuit Mandalika. sebagai simbol modernitas untuk menambah inkam. 

Kedua KPID sebagai wakil kontinitas yang memajukan tv dan radio untuk selalu menekankan tayangan yang sehat dan positif.

“Di tengah gempuran era global, KPID harus menegaskan agar LPP wajib menyiarkan tayangan yang sehat serta kearifan lokal di daerah,” kata ketua KPI.

Diingatkannya, analog switch off akan dilakukan pada tanggal 2 November 2022. Sehingga sebelum itu LPP wajib berbenah dan segera bermigrasi dari analog ke digital TV.

“Konsekuensi dari migrasi ini, akan banyak tv yang bermunculan kedepan,” terangnya.

Hal Ini merupakan kesempatan bagi Pemda untuk membuat tv pemerintah. Kanal yang tersisa dari LPP dapat dipakai Pemprov NTB, Kabupaten/Kota dan masyarakat.

Perubahan selanjutnya, ketika migrasi ini adalah internet. 

Dari jaringan 4G akan berubah menjadi 5G. Sehingga kecepatan internet akan semakin lancar ketika dimanfaatkan untuk migrasi tv analog ke digital.

BACA JUGA: Awardee Beasiswa NTB Terpilih Pimpin Mahasiswa Internasional

Ketua KPID Provinsi NTB, Ajeng Rosalinda Motimori melaporkan ada 70 lembaga dan penyiaran se-NTB yang melakukan siaran langsung acara Anugerah KPUD tahun 2022.

Disampaikannya, Anugerah KPID 2022 merupakan salah satu cara untuk memberikan apresiasi dukungan kepada LPP, di tengah lesunya ekonomi saat pandemi Covid-19.

Di akhir acara, Kepala OPD seperti Kadis Kominfotik, PUPR, Dikes, Kasat Pol PP, BPSDM dan sejumlah kadis lainnya menyerahkan anugerah pada masing-masing pemenang kategori Anugerah KPID NTB. 

Pemenang kategori radio program berita terbaik (RRI Mataram), dialog interaktif terbaik (Global FM), ramah anak terbaik (SGM FM), ILM terbaik (Insania Network), Penyiar terbaik (Coki Cahaya FM), Religi Terbaik (Radio Hamzanwadi), Pemenang kategori TV Program berita terbaik (SCTV), Dialog Interaktif Terbaik (BIMA TV), Ramah Anak Terbaik (TVRI), ILM Tebaik (TV9), Presenter Terbaik (Ridha Pateroi INEWS TV, Religi Terbaik (Selaparang TV). *** 

Peyanyi dan penipta lagu dari asosiasi PAPPRI rencanakan menyelenggarakan Munas di NTB

MATARAM.lombokjournal.com ~ Musyawarah Nasional (Munas) Persatuan Artis, Penyanyi dan Pencipta Lagu Republik Indonesia (PAPPRI) yang rencananya berlangsung tanggal 7-8 Maret mendatang akan diselenggarakan di Provinsi NTB. 

Menjadi tuan rumah Munas PAPPRI itu berarti NTB akan kedatangan banyak peyanyi dan pencipta lagu. 

Wakil Gubernur NTB, Hj.Sitti Rohmi Djalilah menyambut baik recana tersebut. 

BACA JUGA: Pabrik Pengolah Sampah Plastik Segera Dibangun di NTB

“Dengan banyaknya kegiatan-kegiatan nasional yang diadakan di NTB, dapat membuat provinsi ini dikenal di seluruh penjuru,” kata wagub.

Dan hal itu berdampak positif bagi daerah dan masyarakat pada umumnya, tuturnya. 

Wagub Sitti Rohmi mengungkapkan itu saat menerima kunjungan PAPPRI di ruang kerjanya, Selasa (15/02/22).

Ketua DPD PAPPRI NTB, Hj Mas Khayangan menjelaskan acara Munas PAPPRI akan dilaksanakan tanggal 7-8 maret mendatang. 

Munas tersebut akan dihadiri oleh Pengurus DPP dan seluruh pengurus DPD se-Indonesia serta belasan artis kenamaan yang juga tergabung dalam organisasi PAPPRI.

BACA JUGA: OJK Telah Setujui Rencana Merger 8 BPR se NTB

“Belasan artis kenamaan PAPPRI juga akan turut meramaikan acara ini,” ujarnya. ***

Zero Waste Gaspol, untuk mengatasi sampah plastik segera dibangun  pabrik pengolahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemprov NTB bersama PT. Geo Trash Management akan segera mendirikan pabrik pengolahan Sampah Plastik menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Solar dengan kapasitas 20 ton per hari yang berlokasi di wilayah TPA Regional Kebon Kongok.

Wakil Gubernur NTB Hj. Sitti Rohmi Djalillah mengatakan, agar bahan baku sampah plastik yang dibutuhkan pabrik tersebut harus benar-benar diperhatikan ketersediaannya

“Kita juga harus memperhatikan agar bahan baku yang diperlukan oleh pabrik tetap kontinyu, sehingga harus dikoordinir setiap bank sampah dan dapat mengumpulkan sampah plastik sesuai dengan yang dibutuhkan,” tegas Ummi Rohmi.

BACA JUGA: Mandalika Jadi Tuan Rumah Formula-1, Kapan Terwujud?

Ia mengetakannyai saat menerima audiensi PT. Geo Trash Management di Ruang Kerja Wagub, Senin (14/02/22).

Jjika pabrik tersebut akan menghasilkan sola, Wagub Sitti Rohmi mengusulkan, agar Pemerintah Provinsi dapat menggunakan BBM jenis solar tersebut. 

“Nanti semua kendaraan di Pemprov NTB juga bisa menggunakan BBM ini, harus kita dukung,” ungkapnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Provinsi NTB, Ir. Madani Mukarom mengatakan, bahan baku yang diperlukan sudah tersedia. 

BACA JUGA: Omicron Melonjak, Wagub NTB Minta Tenang dan Jaga Prokes

“Kita sudah mengkoordinir Bank Sampah dan juga akan dibangun pabrik pusat daur ulang pengolahan yang berkapasitas 120 ton per hari itu akan dipilah jadi kompos, RDF dan batu bara dan juga sampah plastik yang pasti akan terdistribusi kesana juga,” ungkapnya.

Pembangunan Pabrik Pengolah Plastik diperkirakan  berlangsung di pertengahan tahun 2022 dengan luas 60 are.***

Gubernur Zulikieflimansyah mengaku akan bekerja keras agar NTB jadi lingkungan kondusif

MATARAM.lombokjournal.com ~ Gubernur Provinsi NTB, Dr. H.Zulkieflimansyah menyatakan, Provinsi NTB akan menjadi daerah yang ramah dan kondusif terhadap aktifitas bisnis serta pengunjung, jelang MotoGP di Mandalika pada Maret mendatang.

Hal tersebut disampaikannya saat menjadi salah satu pembicara pada Webinar Launching TribunLombok.com, Kamis (10/02/22).

“NTB will be very friendly to business community. Kami akan bekerja keras sehingga NTB menjelma menjadi lingkungan yang kondusif,” ungkap Gubernur Zul. 

Dr. Ekonomi Industri tersebut juga menjelaskan, jelang Pre-Season MotoGP, promosi-promosi daerah NTB oleh para riders MotoGP di sosial media juga menjadi global coverage yang sangat besar bagi NTB.

“Sekarang para riders GP mengupload aktifitas-aktifitas mereka, global coverage nya benar-benar luar biasa dan tak ternilai harganya dibanding dengan promosi cara konvensional,” jelas Bang Zul, sapaan akrab Gubernur NTB.

Bahkan Gubernur meyakini tidak hanya big events seperti MotoGP yang akan diselenggarakan di Mandalika, tetapi ajang balap sekelas F1 juga sangat mungkin untuk diadakan.

BACA JUGA: Media Center Diresmikan, Memudahkan Wartawan Meliput MotoGP

“Kami sangat yakin, bahkan bukan hanya MotoGP tapi F1 akan sangat mungkin dilaksanakan di Mandalika,” jelasnya.

Mski demikian, terlepas dari euforia bahagia menjadi Host MotoGP tersebut, Gubernur Zul tetap mengingatkan pentingnya vaksinasi dosis penuh dan penerapan protokol kesehatan di masa pandemi.

BACA JUGA: Tarif Air Perumda Air Minum Dayan Gunung Dinaikkan

“Walaupun kita ada euforia tentang MotoGP, tapi kita harus tetap ingat bahwa kita masih dalam pandemi. Vaksinasi tidak boleh kurang dan protokol kesehatan tetap dijaga. Kita harus mulai bisa berdamai dengan pandemi ini,” kata Gubernur Zul.***

Karena umumnya tarif air di daerah masih rendah, biasaya perusahaan air bersih di daerah menanggung kerugian

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Perumda Air Minum Amerta Dayan Gunung, Kabupaten Lombok Utara, mulai bulan Maret 2022 menaikkan tarif, karena sudah 10 tahun masih tetap memakai tarif yang tak kunjung berubah. 

Meski alasan kenaikan itu karena merujuk aturan, baik dari Mendagri maupun Gubernur NTB, yang jelas tarif lama jelas sangat rendah. Dan itu akan berujung kerugian Perumda Air Minum di Lombok Utara. 

Bahkan Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin beberapa waktu lalu juga menyoroti rendahnya tarif air bersih yang diterapkan perusahaan air minum di daerah. 

“Hal ini menjadi salah satu penyebab kerugian di perusahaan air minum daerah,” kata wapres seperti dilansir CNBC, beberapa waktu lalu

Perusahaan air minum kesulitan karena tarif itu masih di bawah full cost recovery (FCR).

BACA JUGA: Tarif Air Perumda Air Minum Dayan Gunung Dinaikkan

“Dengan kondisi ini kita menjalankan 40 persen PDAM mengalami kerugian pada tarif yang dibuat di bawah full cost recovery,” kata Ma’ruf Amin saat berbicara di Konferensi Sanitasi dan Air Minum di Jakarta, beberapa waktu lalu.

Konsekwensinya, tarif yangg masih rendah ini kemudian merembet ke pelayanan PDAM. Ma’ruf mengatakan, PDAM menjadi terhambat melakukan perluasan layanan air minum yang aman kepada masyarakat.

Di sisi lain, penentuan tarif lebih banyak dilakukan secara populis. itu sebabnya pihak Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebelumnya juga mencatat, banyak PDAM di berbagai daerah berstatus kurang sehat keuangan.

Dari data Badan Pengelola Sarana Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (BP SPAMS) yang disampaikan pertengahan Oktober 2019, sebanyak 160 dari 391 PDAM dilaporkan kurang sehat atau 40 persen dari total PDAM di seluruh Indonesia.

Dirjen Cipta Karya Kementerian PUPR Danis Sumadilaga sempat menargetkan, 10-20 persen PDAM keuangannya bisa lebih baik per tahun.

BACA JUGA: Tidak Ada Toleransi Bagi Pelayanan Lambat

Ada dua strategi untuk merealisasikan target tersebut. Pertama, membantu stimulan berupa fisik dan pelatihan nonfisik, seperti kepegawaian, pelatihan keuangan. 

Kedua, pihaknya mendorong melakukan kerja sama dengan swasta.***

Saat pengumuman hasil penilaian standar pelayanan publik, Presiden Jokowi menegaskan, tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat (Pemprov NTB) menerima anugerah Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021, 

Usai penyerahan sertifikat kepatuhan standar pelayanan publik dari Ombudsman Ri, Gubernur NTB,. Zulkieflimansyah menyampaikan rasa syukur. Dan ia menyampaikan terima kasihnya kepada semua pihak yang turut berperan. 

“Mudah-mudahan pelayanan publik di NTB di masa mendatang bisa kita tingkatkan,” kata  Gubernur Zul, Rabu (09/02/22) lalu.

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat Ombudsman RI Mokhammad Najih mengumumkan hasil penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2021 pada 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 98 Kota dan 416 Kabupaten, pada Rabu (29/12/2021) di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta Pusat.

BACA JUGA: Pemprov NTB Terima Penghargaan Kepatuhan Tinggi Pelayanan Publik

Penilaian itu mencakup 24 Kementerian, 15 Lembaga, 34 Provinsi, 98 Kota dan 416 Kabupaten.

Saat itu, Presiden Joko Widodo menyampaikan sambutannya secara daring, menegaskan, tidak akan ada toleransi bagi penyelenggara pelayanan publik yang lambat dan berbelit-belit.

“Tidak ada tempat bagi pelayanan yang tidak ramah dan tidak responsif. Karena itu, jangan pernah merasa cukup dengan apa yang telah dikerjakan, karena situasi terus berubah. Penyelenggara pelayanan publik tidak bisa lagi bekerja biasa-biasa saja. Harus segera mengubah cara berpikir,” ucap Presiden seperti dikutip dalam laman Ombudsman RI.go.id.

Presiden menyampaikan, penilaian kepatuhan perlu dilakukan untuk melihat kemampuan, melihat keberhasilan dan melihat kekurangan dalam proses pengembangan lembaga pelayanan publik. Semua itu perlu dilakukan agar lembaga pelayanan publik makin efektif, akuntabel, dan transparan. 

Dalam sambutannya, Jokowi mengapresiasi upaya Ombudsman RI yang melakukan penilaian kepatuhan, untuk meningkatkan pemenuhan hak masyarakat memperoleh pelayanan publik yang berkualitas.

Ditekankan, kementerian, lembaga dan Pemerintah Daerah harus mengimplementasikan standar pelayanan publik yang lebih baik. Dan menciptakan sistem pengawasan serta evaluasi yang berintegritas, agar dampak penerapannya dapat dirasakan masyarakat.

Ketua Ombudsman RI, Mokhammad Najih saat itu menyampaikan, Penilaian Kepatuhan Standar Pelayanan Publik dilaksanakan sejak tahun 2015 sebagai upaya percepatan peningkatan kualitas pelayanan publik. 

BACA JUGA: Mi6: Penjabat Kepala Daerah Tahun 2023 Wajib Sosok Netral

“Penilaian dilakukan dengan tujuan untuk perbaikan dan penyempurnaan kebijakan pelayanan publik dalam rangka mencegah maladministrasi,” ujarnya.

Tentang penilaian itu disebutkan, di lingkup Pemerintah Provinsi, produk yang dinilai sebanyak 151 produk. 

Hasil penilaian kepatuhan untuk Pemerintah Provinsi menunjukkan, hanya 38.24 persen atau 13 provinsi berada dalam zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi.

Sebanyak 55.88 persen atau 19  provinsi dalam zona kuning atau predikat kepatuhan sedang. Dan 5.88 persen atau 2 provinsi berada dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah. 

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari 50% provinsi di Indonesia berada pada zonasi kuning.

Di lingkup Pemerintah Kota, produk yang dinilai sejumlah 185 produk layanan. 

Hasil penilaian kepatuhan untuk Pemerintah Kota menunjukkan, sebanyak 34.69 persen atau 34 kota berada dalam zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi.

Sebanyak 62.24 persen  atau 61 kota berada dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang, dan sebanyak 3.06 persen atau 3 kota berada dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah. 

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari 60% kota di Indonesia berada pada zonasi kuning.

Di lingkup Pemerintah Kabupaten, produk yang dinilai sejumlah 217 produk layanan. 

Hasil penilaian kepatuhan untuk Pemerintah Kabupaten menunjukkan,  sebanyak 24.76 persen  atau 103 Kabupaten berada dalam zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi.

Sebanyak 54.33 persen atau 226 Kabupaten berada dalam zona kuning dengan predikat kepatuhan sedang. Sebanyak 20.91 persen  atau 87 Kabupaten berada dalam zona merah atau predikat kepatuhan rendah. 

Dari hasil tersebut dapat dikatakan bahwa lebih dari 50 persen Kabupaten di Indonesia berada pada zonasi kuning.

Mokhammad Najih mengatakan, untuk percepatan kepatuhan dalam pemenuhan standar pelayanan publik, Ombudsman RI memberikan saran Kepada Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur, Walikota dan Bupati.

Agar Memberikan apresiasi (award) kepada pimpinan unit pelayanan publik yang mendapatkan zona hijau atau predikat kepatuhan tinggi

“Memberikan teguran dan mendorong implementasi standar pelayanan publik kepada para pimpinan unit pelayanan publik yang mendapatkan zona merah atau predikat kepatuhan rendah dan zona kuning atau predikat kepatuhan sedang” katanya.***

Ombudsman RI memberi penghargaan Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik kepada Pemprov NTB sebagai pesan dari program prioritas nasional 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Pemerintah Provinsi NTB menerima penghargaan Pelayanan Kepatuhan Tinggi Standar Pelayanan Publik tahun 2021 dari Ombudsman RI. 

Gubernur Provinsi NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah menyampaikan rasa syukur dan trimakasihnya kepada semua pihak yang turut berperan. 

“Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama semua pihak. Mudah-mudahan pelayanan publik di NTB di masa mendatang bisa kita tingkatkan,” ungkap Gubernur Zul di Gedung Graha Bhakti Praja Kantor Gubernur Provinsi NTB, Rabu (09/02/22).

Ia menyatakan, kehadiran Ombudsman RI Perwakilan NTB membawa banyak manfaat melalui berbagai dialog untuk memperbaharui kemampuan Pemerintah Daerah dalam melayani masyarakat.

“Terimakasih juga kepada Ombudsman NTB yang dalam dialog-dialog formal sering bertukar pikiran, sehingga semua feedback dan aduan dari masyarakat dapat diselesaikan dengan cepat dan baik,” kata Gubernur Zul yang pernah menjadi Anggota DPR RI periode 2004-2018 tersebut.

BACA JUGA: Presiden Jokowi Tidak Ada Tempat Bagi Pelayanan Lambat

Acara penyerahan sertifikat tersebut sebagai tindak lanjut selebrasi penganugerahan piagam kepatuhan yang telah dilaksanakan di Jakarta akhir Desember 2021 lalu secara terbatas. 

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Ombudsman RI Moh. Najih, SH., M.Hum., Ph.D.

“Penyerahan penghargaan terhadap pemerintahan daerah yang mencapai kepatuhan tinggi ini merupakan suatu pesan dari program prioritas nasional dan sebagai tindak lanjut acara penganugerahan di Jakarta pada Desember 2021 lalu,” ungkap Moh. Najih. 

Sebagai informasi, beberapa daerah yang masuk ke dalam Zona Hijau Kepatuhan Tingkat Tinggi adalah Provinsi NTB, Kota Mataram, Kota Bima, Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Timur, Kabupaten Lombok Tengah, Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Sumbawa Barat.

Sedangkan Kabupaten lain di NTB seperti Kabupaten Sumbawa, Kabupaten Dompu dan Kabupaten Bima masih berada pada Zona Kuning atau Tingkat Kepatuhan Sedang.

BACA JUGA: Peringatan HPN 2022, Pers Penting Bagi Kemajuan Daerah

Turut hadir dalam acara tersebut, yaitu Wakil Gubernur NTB, Bupati/Walikota se-NTB, Danrem 162/WB, Ketua Ombudsman RI Perwakilan NTB, dan Forkopimda ruang lingkup NTB.***

Pers berperan jadi fasilitator, menyebarkan apa yang dilakukan pemerintah diketahui masyarakat 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Kemajuan suatu daerah tidak terlepas dari peranan pers. Pembangunan suatu daerah harus melibatkan masyarakat agar dikatakan sukses dan berhasil. 

Maka dari itu program-program pemerintah harus dipahami terlebih dahulu. Peran pers sebagai fasilitator yang membantu apa yang dilakukan oleh pemerintah diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat ikut terlibat.

Pesan tersebut disampaikan Wakil Gubernur NTB, Dr. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, saat menghadiri acara Coffe Morning dalam rangka Hari Pers Nasional Tahun 2022 di Aula Gemilang Kantor Dinas Kominfotik Provinsi NTB, Rabu (09/02/22).

Lanjutnya Ummi Rohmi sapaan Wagub, berharap Hari Pers Nasional ditahun ini agar insan pers selalu tetap menjaga sinergi dan kolaborasi dengan pemerintah Provinsi NTB . 

“Selamat Hari Pers dan terimakasih untuk seluruh insan pers khusunya NTB mudah-mudahan kita selalu menjaga sinergi dan kolaborasi bersama-sama untuk mewujudkan NTB Gemilang.“ harapnya.

Tidak lupa Wagub berpesan kepada seluruh stakeholders yang hadir, NTB saat ini telah menjadi pusat dunia.

BACA JUGA: Hari Pers Nasional (HPN) 2022, Mengangkat Isu Lingkungan

Dengan banyaknya event-event Internasioanal seperti MotoGP, IATC, Lomba balap sepeda L’etape dan WSBK. Maka dari itu perlunya penyebaran-penyebaran informasi yang positif kepada masyarakat.

“Mari kita jalin kolaborasi ini dengan menyebarkan informasi-informasi yang positif kepada masyarakat. Banyak sektor akan diuntungkan dengan adanya event-event ini. Dengan kerja sama antara pers, masyarakat dan Pemprov. NTB., Insyaallah event-event ini sukses” ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Provinsi NTB, Najamuddin Amy. dalam laporannya menyebutkan kolaborasi sudah lama dilaksanakan antara Dinas Kominfotik Provinsi NTB dan Insan Pers. 

Salah satunya adalah meningkatkan Kualitas Wartawan Lokal NTB.

“Wujud kolaborasi dan sinegitas kami dengan PWI ditahun lalu salah satunya adalah turut andil memfasilitasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) di NTB. Insyaallah ditahun ini akan tetap kami fasilitasi” kata mantan Karo Humas NTB tersebut.

Senada dengan hal tersebut Sekretaris PWI (Persatuan Wartawan Indopnesia) H. Rachman Hakim berterima kasih, atas apa yang dilakukan oleh Pemprov NTB untuk kemajuan insan pers di NTB. Khusunya dalam hal peningkatan kompetensi wartawan lokal NTB.

BACA JUGA: Pabrik Bata dari Sampah Plastik di NTB, Ini Pertama di Asia

“Terimakasih kepada Bu Wagub dan Dinas Kominfotik telah membantu kami untuk mewujudkan kegiatan UKW ditahun lalu. Selanjutnta dengan berita baik dari pak kadis yang menyatakan siap memfasilitasi UKW ditahun ini kami bahagia dan lega. Target kami ditahun ini akan memfasilitasi 80-100 wartwan lokal NTB.,” ungkapnya.

Kegiatan Coffe Morning ini dihadiri oleh Kepala TVRI NTB, Kepala RRI Mataram, seluruh Humas Forkopimda NTB dan Insan Pers lokal NTB.***

Event MotoGP akan mengundang ribuan orang datang ke Lombok Tengah, Gubernur Zul minta masyarakat jaga kamtibmas

MATARAM.lombokjournal.com ~ Menjelang event internasional MotoGP tahun 2022 di Mandalika, Gubernur NTB Zulkieflimansyah mengingatkan, masyarakat di Kelurahan Tiwugalih dan Lombok Tengah, untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta pengaruh Narkoba.

“Karena ribuan orang akan datang ke Lombok Tengah, menyaksikan Event MotoGP 2022 di sirkuit Mandalika,” kata gubernur.

Gubernur Zul menyampaikan itu saat silaturahmi dengan masyarakat kampung Bersinar di Karang Bali, Kelurahan Tiwugalih, Kabupaten Lombok Tengah, Senin (07/02/22).

Balapan bergengsi dunia tersebut, akan membawa dampak positif untuk geliat ekonomi dan pariwisata di Lombok Tengah dan NTB, bahkan Indonesia pada umumnya. 

BACA JUGA: UNW Mataram Gelar  Sarasehan “MBKM dan ransformasi Pendidikan”

Berbagai sektor bergerak, hotel dan penginapan penuh, jasa transportasi ramai dan destinasi wisata mulai tumbuh.

“Mari sama-sama saling menjaga dan mengingatkan agar menjaga nama baik daerah, sehingga orang betah berlama-lama di NTB dan ingin kembali karena keramahan kita,” ajak Bang Zul.

Gubernur Zul menyampaikan, Pemprov. NTB terus mengkampanyekan Kampung bersih dari narkoba, sesuai dengan program yang ada pada 6 Misi NTB Gemilang

Selain itu, Gubernur juga menyampaikan pesan agar terus menjalin silaturahmi dengan siapapun. Silaturrahmi merupakan salah satu cara untuk meraih kebahagiaan yang sangat sederhana.

“Jadi kebahagian sesederhana itu, kebahagiaan milik siapa aja, yang ingin memilihnya,” katanya. 

Memperoleh kebahagiaan tidak perlu dengan kaya raya, berpenghasilan miliaran rupiah sebulan dan bukan diukur dengan uang semata.

Percuma harta berlimpah dan uang banyak, kalau tidak dapat menikmati kehidupan, bersilaturahmi dengan sahabat dan teman yang banyak.

“Banyak orang berpenghasilan miliaran per bulan, tapi oleh dokter dilarang banyak makan nasi, gorengan, yang manis-manis, hanya banyak minum obat,” katanya. 

Namun, hidup sederhana dengan harta benda dan uang yang berkecukupan, dapat sering bersilaturahmi, berkumpul dengan keluarga dan tetangga, sehingga kesehatan tidak terganggu akibat banyak pikiran.

Karena itu, lanjut gubernur, sebelum menjabat Gubernur dari ujung timur Sape hingga ujung barat Lembar,  mengunjungi desa-desa se NTB, banyak yang berpesan kepada dirinya agar tetap pertahankan tradisi mengunjungi masyarakat.

BACA JUGA: Gubernur Zul Terpukau Saat Kunjugi Kampung Oksigen di Lombok Tengah

“Ini terus kami lakukan, demi menjaga silaturahmi dan kebahagiaan,” tandas mantan ketua BEM UI tersebut.

Sementara Kepala Lingkungan Karang Bali, Maskur mengapresiasi kunjungan dan silaturahmi Gubernur NTB ke lingkungannya.

“Mewakili masyarakat kami merasakan senang dan bahagia karena baru kali ini gubernur mengunjungi kelurahan kami,” kata Maskur.

Ia berharap kunjungan Gubernur dan sejumlah pejabat eselon 2 Pemprov. NTB membawa berkah dan rahmat untuk masyarakat Karang Bali.

Disampaikannya, masyarakat Karang Bali siap mendukung agenda pemerintah. Termasuk perhelatan MotoGP dan event internasional lainnya di NTB. 

Di akhir silaturahmi, Gubernur sempat berdialog dengan masyarakat Karang Bali. Menjaring aspirasi masyarakat. 

Turut mendampingi Gubernur NTB, Kaban kesbangpol, BPKAD, Kadis DLHK, Kasat Pol PP dan Karo Kesra. Hadir pula pada kegiatan tersebut, Kabag Kesra Lombok Tengah, Camat Praya, Lurah Tiwugalih, tokoh agama, masyarat, pemuda dan masyarakat Karang Bali.***

Tugu Persatuan salah satu ikon landmark Kendari seperti melambangkan lima suku yang hidup berdampingan di Kendari

KENDARI.lombokjournal.com ~ Saat berkunjung ke suatu daerah, tidak lengkap jika belum berkunjung ke ikon landmark dari daerah setempat.

Salah satu yang menarik dari Tugu ini memiliki tinggi 99 meter atau melambangkan Asma’ul Husna, 99 nama Allah.

Di atas tiang penyangga terdapat bundaran  besar menyerupai mutiara dan dikelilingi tiang kecil menghadap ke atas, seolah-olah lima jari tangan sedang berdoa dan melambangkan lima suku di Sulawesi Tenggara, yakni ini suku Tolaki, Muna, Buton, Moronene dan Bugis.

BACA JUGA: Masjid Al Imam, Ikon Kendari Jadi Tempat Acara Puncak HPN 2022

Selepas melaksanakan aktivitas pada HPN 2022, saya berkunjung ke tugu ini, dan dengan tanda pengenal sebagai peserta HPN 2022 kami bertiga tidak dikenakan biaya, kecuali parkir. 

Landmark sebagai ikonik di kota Kendari yang patut dikunjungi adalah Tugu ex MTQ atau dikenal juga sebagai Tugu Persatuan.

Tugu ini dibangun saat Kendari menjadi tuan rumah Musabaqoh Tilawatil Qur’an tingkat nasional yang diselenggarakan pada tanggal 10 Juli 2006.

Di lokasi Tugu ex MTQ ini pula selain sebagai tempat wisata, juga tersedia lapak lapak tempat jual pakaian murah dan koliner dan sebagainya saat malam hari.

BACA JUGA: Pembalap MotoGP Berdatangan, Termasuk Marc Marquez

Lahan seluas 5 hektar yang menjadi tempat berdirinya tugu ini berlokasi tepat di jantung Kota Kendari dan berada tepat di depan Kantor Walikota. 

Pada tugu ini berdiri tegak lima tiang penyangga yang melambangkan sila-sila Pancasila.***