Meski zero kasus gigitan anjing liar, Disnakeswan NTB waspada menangani gangguan anjing liar

MATARAM.lombokjournal.com ~ Penanganan Anjing Liar merupakan bagian dari persiapan Penyelenggaraan event Internasional MXGP di sirkuit Rocket Internasional Samota Sumbawa.

Pihak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan) NTB terus melakukan pemantauan agar penyelenggaraan event internasional tidak terganggu.

Walaupun hingga kini kasus gigitan anjing di Sumbawa masih nol, namun Disnakeswan) NTB terus melakukan eliminasi, pengurangan jumlah peternak Anjing, serta melakukan penangkapan dengan metode obat bius.

“Selain itu juga melakukan vaksinasi massal pada anjing agar penyelenggaraan MXGP aman dan lancar dari gangguan anjing liar,” jelas Kepala Disnakeswan NTB, drh. Khairul Akbar, M.Si, Jumat (09/06/22) 

BACA JUGA: Event MXGP Sebagai Pengungkit Pergerakan Ekonomi

Khairul Akbar juga melakukan KIE atau kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi. 

Melakukan pembelajaran kepada masyarakat dan melatih para petugas kesehatan hewan dan kesehatan manusia, dalam Tatalaksana Kasus Gigitan Terpadu (Takgit), berlangsung selama 3 hari di Sumbawa. 

Disnakrswan bekerjasama dengan Kominfo dalam penyebaran edukasi kepada masyarakat dan beberapa instansi lainnya.

Selain itu juga dibentuk Kader Siaga Rabies (Kasira), lokasinya di Samota yang melibatkan masyarakat. Mulai Kepala Desa, Babinsa, dan tokoh pemuda, berpartisipasi aktif membantu pemerintah daerah mengendalikan kasus rabies. 

Disnakeswan NTB terus berkoordinasi dengan Disnakeswan kabupaten Sumbawa untuk melakukan pemantauan langsung di lapangan.  

BACA JUGA: Sambut MXGP 0f Indonrsia 2022, Fasilitas Akomodasi Siap

“Mulai hari ini akan berkantor di Samota, dan semua petugas dikerahkan baik medis veteriner (dokter hewan maupun paramedis veteriner) untuk siaga dan melakukan upaya pencegahan,” jelasnya. ***

Verifikasi dan sinkronisasi data tenaga honorer atau tenaga kontrak Pemprov NTB masih dilakukan BKD

MATARAM.lombokjournal.com ~ Data tenaga kontrak atau honorer/Non ASN dari seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) sepenuhnya belum rampung.

Masih ada data belum masuk atau diserahkan secara lengkap.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) NTB, Drs. Muhammad Nasir menegaskan, perbedaan data pembayaran insentif honorer oleh BPKAD, dengan  jumlah data honorer atau tenaga kontrak /Non ASN yang ada, karena data yang masuk belum lengkap.

“Belum semuanya masuk data dari OPD lingkup Pemprov. NTB,” kata Muhammad Nasir, Kamis (09/96/22) di ruang kerjanya.

Saat ini pihaknya terus melakukan pendataan untuk verifikasi antara gaji yang dibayar dengan jumlah honorer yang tersebar disemua OPD lingkup Pemprov NTB.  

Dari data sementara 6.618 tenaga kontrak atau honorer/ Non ASN, hanya beberapa OPD saja yang masuk datanya.  

BACA JUGA: Menyibak Tuah-tuah Senggeger dan Banyu Urip

Belum semua OPD melaporkan, sehingga terjadi selisih dan belum lagi dikurangi sekitar 2.000 lebih honorer yang sudah lulus jadi PPPK dan CPNS. 

“Kita ingin agar  data yang ada di BKD bisa sinkron dengan data yang ada di BPKAD, namun dengan pendataan yang hati-hati dan cermat, karena ini persoalan data,” ujar Nasir.

Dijelaskan, OPD lingkup Pemprov NTB tersebar di seluruh wilayah NTB, baik di Pulau Lombok maupun Pulau Sumbawa. 

Termasuk dilingkup Dikbud, seperti pada SMA sederajat, yang memiliki tenaga kontrak atau honorer hingga di daerah terpencil. 

Tidak hanya itu tenaga KPH di DLHK juga memiliki tenaga kontrak yang biasa secara rutin berada di hutan.

“Mungkin mereka masih sibuk, belum sempat mengirim data, maka kami harus menunggu dan tetap terus mengingatkan agar secepatnya mengirim data, ini juga yang jadi  alasan telatnya masuk data,” tambah Nasir.

Terkait informasi yang beredar di media cetak maupun elektronik, ia menegaskan tidak ada selisih data.

Pembayaran yang lebih dari tenaga honorer yang ada, karena ada data yang belum masuk ke BKD.  

“Karena pendataan ini memerlukan ketelitian dan keakuratan, sehingga ke depan menjadi database yang utuh, untuk pemetaan maupun perencanaan kebutuhan daerah,” katanya.

Setelah adanya surat dari Kemenpan RB pada tanggal 31 Mei 2022, tentang pendataan tenaga honorer dan rencana penghapusan tenaga kontrak atau Non ASN, pihaknya mendata tenaga kontrak atau honorer Non ASN yang bisa mengikuti tes CPNS dan P3K.  Kemudian membuat analisah kebijakan untuk dikirim ke pusat.

Namun, ada beberapa tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat, dan juga termasuk tenaga kontrak atau honorer/Non ASN Pemprov. NTB seperti cleaning service, driver dan satpam yang tidak terakomodir, harus dipikirkan. 

“Karena ini menyangkut nasib orang banyak, tidak elok kita merumahkan mereka di tengah kondisi seperti ini. Kami terus mencari solusi terbaik bagi mereka hingga November 2023 nanti. Sehingga hal ini tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” terangnya.

BACA JUGA: Pembangunan Sirkuit MXGP Samota Hampir Rampung 

Di sisi lain, tidak semua tenaga kontrak atau honorer/Non ASN  Provinsi dibayar dengan APBD Provinsi.

Karena ada juga yang dibayar dari Dana Komite atau BOS seperti di lingkup SMA sederajat. 

“Mereka juga terdata dan masuk namanya di database tenaga honorer lingkup Pemprov. NTB,” imbuhnya.

Ia tidak memungkiri, selama ini sumbangsih dan peran tenaga kontrak atau honorer/Non PNS, yang jumlahnya lebih banyak dari ASN PNS, keahlian atau kompetensi dan tenaganya sangat membantu di berbagai OPD.

Berkaca dari Provinsi Jawa Barat, banyak tenaga kontrak atau honorer yang memiliki kompetensi atau keahlian direkrut dengan insentif yang layak atau UMR, untuk membantu daerah pada bidang-bidang tertentu.

“Ini menjadi contoh baik, memanfaatkan SDM yang ada, untuk kebutuhan memajukan daerah,”ucapnya.

Hingga saat ini data terus masuk hingga mendekati angka 11 ribu. Jumlah tenaga kontrak atau honorer Non ASN ini akan dihitung untuk kebutuhan ril oleh Biro Organisasi ke depan.

“Jadi tidak gegabah kita merilis data tenaga kontrak atau honorer Non ASN ini. Kita harus mapping secara utuh,” imbuhnya.

Muhammad Nasir berpesan, agar para tenaga kontrak atau honorer Non ASN tidak  resah dengan informasi tentang ini.

 Pemerintah terus memikirkan solusi terbaik untuk para tenaga kontrak atau honorer Non ASN. ***

Gubernur NTB apresiasi Majlis Ta’lim yang juga fokus Budidaya Tanaman Herbal

LOTIM.lombokjournal.com ~ Majlis Ta’lim Agro Jamaah Yatofa Gotong Royong Mata AA’ Jayagoro, tak hanya berkutat urusan keagamaan tapi juga fokus budidaya tanaman herbal.

Kesadaran dan semangat membudidayakan tanaman herbal itu diapresiasi Gubernur NTB, Zulkieflimansyah.

Gubernur Zul meresmikan langsung Mata Aa’ Jayagoro di Dusun Gress, Desa Lendang Nangka Utara, Kec. Masbagik, Lombok Timur, Kamis (09/06/22). 

Tidak cuma menanam, Mata AA’ Jayagoro juga turut mengolah sejumlah tanaman herbal menjadi berbagai minuman dan juga makanan sehat. 

Salah satunya adalah minuman Telang yang diracik juga dengan tanaman herbal, sehingga bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Mata AA’ Jayagoro  diinisiasi Pimpinan Ponpes Yatofa, TGH. Fadli Fadil Tahir. 

Bang Zul, sapaan Gubernur, mengungangkapkan kekagumannya, dan apa yang telah diiniasi oleh TGH. Fadli Fadil Tahir bisa menginspirasi kepala daerah.

“Kami dari pemerintah provinsi akan terus belajar dari beliau serta akan menginspirasi banyak kepala daerah kami,” ujar Bang Zul.

Menurutnya, pengolahan tanaman herba merupakan langkah mensejahterakan petani, sehingga hasil yang dapat jauh dari lebih baik. 

Selain itu dalam meningkatkan pembangunan pertanian dan mensejahterakan petani ini tentu memerlukan SDM dengan inovasi yang mempuni.

Gubernur menghimbau agar para anak muda NTB melanjutkan pendidikannya hingga tinggi. Melalui beasiswa NTB. Gubernur optimis NTB memiliki SDM yang inovatif.***

Jelang perhelatan MXGP of Indonesia 2022, produk kuliner khas Sumbawa didorong aktif  di event internasional

MATARAM.lombokjournal.com ~ Sambut perhelatan MXGP of Indonesia Samota Sumbawa 2022, produk kuliner lokal IKM NTB didorong berinovasi dalam pengemasan makanan, sehingga makanan yang akan dipasarkan dapat disajikan secara tahan lama dan steril.

Menurut Nuryanti, Kepala Dinas Perindustrian Provinsi NTB, Balai Kemasan NTB telah melakukan proses uji coba pengembangan kuliner Sumbawa, yakni Sira bagek dan Sira padang, ke dalam kemasan steril tahan lama. 

BACA JUGA: Bunda Niken: Menyelamatkan Lingkungan Dimulai dari Rumah

Ini merupakan satu upaya untuk mendorong peningkatan nilai tambah produk olahan IKM NTB.

“Strategi kemasan steril tahan lama menjadi salah satu opsi untuk mendorong produk IKM NTB terlibat secara aktif pada event internasional MXGP yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat di NTB,” tuturnya, Rabu (08/06/22).

Ia menambahkan, event MXGP ini tentunya menjadi pintu gerbang buat IKM NTB dalam membangun pasar internasional. 

Mari bermimpi bahwa produk IKM NTB dapat melanglang buana ke dunia internasional, tentunya dengan mekanisme kemasan steril yang tahan lama. 

BACA JUGA: Upacara Pelepasan Akhiri Kegiatan Latsitardanus XLII

“Membangun mimpi harus dengan langkah pertama. Bimtek kemasan steril ini tentu menjadi bagian dari langkah pertama tersebut. Bersama Balai Kemasan Disperin NTB,” katanya. ***

Perbaikan dan pembangunan jembatan Medas dan Midang diusulkan ditangani dana APBN

MATARAM.lombokjournal.com ~ Perbaikan dan pembangunan jembatan Medas dan Midang di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat yang terdampak bencana banjir pada Desember 2021 lalu, belum dialokasikan dalam APBD Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2022.

Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) NTB, Muhammad Taufieq Hidayat mewakila Kepala Dinas PUPR NTB menjelaskan, Kerusakan jembatan Midang dan Medas terjadi pada akhir tahun 2021, dimana anggaran APBD untuk tahun 2022 sudah ditetapkan. 

BACA JUGA: Bunda Niken: Penyelamatan Lingkungan Dimulai dari Rumah

“Jadi tidak ada pengalihan anggaran untuk dua proyek tersebut,” jelasnya, Rabu (08/06/22), saat dikonfirmasi via telepon.

Pemprov NTB mengusulkan perbaikan dan pembangunan kembali kedua jembatan tersebut ditangani dengan dana dari APBN melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) NTB karena keterbatasan APBD. 

Namun hingga saat ini belum ada informasi lanjutan mengenai kepastian pembiayaannya dari Pemerintah Pusat. 

Ditambahkannya, penggantian jembatan yang sudah dianggarkan adalah jembatan Bengkang di kecamatan Sekotong, Lombok Barat  dan jembatan Tebek di Lombok Tengah melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) yang usulannya dilakukan pada April 2021.

BACA JUGA: PKK NTB Bersama UNICEF Wujudkan Percepatan BASNO

“Penanganan sementara untuk jembatan Medas dilakukan dengan pembatasan beban arus lalu lintas. Untuk jembatan Midang sendiri tidak ada pembatasan beban karena yang runtuh pasangan batu di alur sungai,” katanya. ***

Mengakhiri kegiatan Latsitarda di Lombok Utara, dilangsungkan upacara pelepasan yang diramaikan dengan kirab drumband 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Tiap pertemuan pasti akan ada perpisahan, hal inilah yang dapat digambarkan dari pelaksanaan Upacara Pelepasan peserta Latsitardanus XLII di Lombok Utara, Selasa (08/06/2022). 

Upacara pelepasan itu diramaikan dengan  kegiatan kirab drumband di seputaran lapangan Tanjung, depan Kantor Bupati Lombok Utara, 

Kegiatan drumband ini merupakan persembahan terakhir taruna peserta Latsitardanus XLII kepada warga Lombok Utara, yang selama ini telah menjadi tempat latihan selama kurang lebih satu bulan. 

Seluruh peserta Satlat 1 Macan terdiri dari taruna Akademi Militer (Akmil), Akademi Angkatan Udara (AAU), Akademi Angkatan Laut (AAL), Akademi Kepolisian, IPDN, dan Mahasiswa Universitas di Lombok Utara, hadir dalam kirab tersebut.

Warga sekitar turut serta hadir untuk menyaksikan jalannya kirab drumband. Mereka membawa serta anak–anak mereka. 

Bahkan ada yang menangis memaksa ikuti sepanjang rute yang dilewati drumband. Kegiatan kirab dilanjutkan dengan upacara penutupan oleh Bupati Lombok Utara. 

BACA JUGA: Bupati Djohan Lepas  Peserta Latsitardanus XLII

“Saya mengucapkan terimakasih kepada para peserta maupun warga yang telah terlibat dalam suksesnya kegiatan Latsitardanus XLII, semoga segala program yang telah dilaksanakan dapat bermanfaat bagi masyarakat Lombok Utara dan menjadi amal jariyah bagi kita semua,” kata Bupati Lombok Utara, H Djohan Sjamsu..

 Seperti diketahui, Desa Senaru merupakan salah satu tempat Latsitarda.

Latsitarda merupakan kegiatan yang sangat positif, sebagai bentuk aplikasi kepemimpinan bagi Taruna, Praja maupun Mahasiswa, yang nanti akan bekerja sebagai abdi bagi masyarakat. .

Bupati Lombok Utara, Djohan Samsu menyadari, daerahnya masih belum sepenuhnya pulih pasca bencana gempa bumi melanda beberapa tahun yang lalu. 

Masih banyak perbaikan dan pembangunan di sana–sini. 

Namun, Bupati sangat berupaya untuk dapat menerima para peserta Latsitarda dengan baik dan sukses melaksanakan latsitarda di Lombok Utara.

Setelah kegiatan kirab dan upacara pelepasan, esok harinya rombongan Latsitarda akan langsung melaksanakan serpas menuju ke pelabuhan Gilimas. 

BACA JUGA: Sambut MXGP of Indonesia 2022, Akomodasi Siap

Disana pun akan ada rangkaian upacara penutupan Latsitarda yang dihadiri oleh seluruh satuan latihan.

Tentu perpisahan ini menjadi moment yang mengharukan. Saat – saat terakhir di Lombok Utara tidak boleh disia–siakan. 

Malam harinya, acara dilanjutkan dengan  makan bersama dan malam keakraban dengan warga sekitar tempat tinggal latihan.

Banyak sekali manfaat yang dapat diperoleh dengan diselenggarakannya kegiatan latsitarda ini. Banyak juga kenangan dan pengalaman yang tentu tidak bisa dilupakan di hati para peserta dan para warga disana. 

Semoga Latsitardanus XLII mampu membantu Lombok Utara untuk terus bangkit dan maju menatap masa depan Lombok Utara yang Gemilang! ***

Pemprov NTB capai SAKIP kategori  ‘’BB’ tahun  2022, Wagub NTB targetkan tahun 2023 capai nilai A  

MATARAM.lombokjournal.com ~ Wakil Gubernur NTB Dr. Ir. Hj. Sitti Rohmi Djalilah, M.Pd. memberikan semangat para perangkat daerah Pemerintah Provinsi NTB untuk meraih kategori ‘’A’’ pada penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di tahun 2023 yang akan datang. 

Motivasi tersebut disampaikan saat membuka Rapat Koordinasi pembinaan dan Pendampingan SAKIP perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-NTB oleh Kemenpan RI, di Lombok Astoria NTB, Rabu (08/06/22).

BACA JUGA: Diskominfotik NTB akan Perkuat Kerjasama dengan Media

Menurut Ummi Rohmi, sapaan Wagub, target nilai A merupakan kewajiban pemerintah dalam menjalankan sistem akuntabilitas kinerja setiap daerah. 

Karena itu, setiap perangkat daerah perlu merubah mindset untuk bisa mengejar target A pada penilaian yang akan datang. 

“Mindset kita harus kita rubah target A itu kewajiban kita,” seru Wagub di hadapan seluruh perwakilan OPD se-NTB. 

Di saat yang sama, Wagub juga mengapresiasi capaian Predikat SAKIP dengan nilai kategori  ‘’BB’’yang diperoleh Provinsi NTB pada tanggal 5 April 2022 lalu, atas implementasi SAKIP tahun 2021. 

Namun, tambah Ummi Rohmi, komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur NTB di tahun 2023 mendatang adalah nilai A. 

Hal tersebut dijelaskan Ummi Rohmi sangat bisa terwujud jika dibarengi dengan kolaborasi, sinergi, dan kesungguhan dari seluruh OPD serta Kabupaten dan Kota di Provinsi NTB. 

“Tidak ada yang tidak bisa, semua pasti bisa selama bersungguh sungguh. Kami akan melihat seriusan OPD dari nilai sakipnya,” tutur Wagub. 

BACA JUGA: Bupati Djohan Melepas Peserta Latsitarda XLII Nusantara

Sementara itu Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTB   Dr. Nursalim, S. Sos., MM dalam sambutannya mengatakan akan melakukan yang terbaik pada penilaian SAKIP yang akan datang. 

“Kami akan memberikan yang terbaik,” katanya mantap. ***

Dalam Silaturrahmi bersama Media, Baiq Nelly Yuniarti menganggap penting Diskominfotik NTB tingkatkan kerjasama dengan media 

MATARAM.lombokjournal.com ~ Plt Kepala Dinas Komunikasi Informasi dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) Baiq Nelly Yuniarti menyampaikan terimakasih atas kehadiran para wartawan Pemprov NTB. 

BACA JUGA: Sambut MXGP of Indonesia 2022, Akomodasi Siap

Dirinya mengajak pada pertemuan pertama ini sebagai langkah memperkuat kalaborasi dan kerjasama, agar ke depan lebih baik dalam menyampaikan pesan informasi positif kepada masyarakat apa adanya.

“Sebagus apapun informasi namun tidak sampai ke masyarakat maka tidak ada maknanya,” jelas Nelly sapaan akrab Plt Kadiskominfotik.

Ia mengatakan itu pada pertemuan silaturahmi dengan para awak media, bertempat di Aula Kantor Diskominfotik, Rabu (08/06/22).

Nelly menekankan pentingnya kerjasama dengan media dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

Menurut Nelly, pemerintah tidak bisa sendiri dalam bekerja terlebih dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. 

Sehingga diharapkan ke depan ada kerjasama dan kalaborasi menjadi lebih baik. ***

BACA JUGA: Bunda Niken di Lobar, Menguatkan Manajemen PKK

Saat melepas taruna peserta Latsitarda XLII Nusantara, Bupati Djohan berharap bukan akhir  hubungan silaturrahmi 

TANJUNG.lombokjournal.com ~ Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu, melepas taruna serta perwakilan mahasiswa sejumlah perguruan tinggi, dilangsungkan di Lapangan Umum Tioq Tata Tunaq Tanjung, Selasa (07/06/22). 

Pelepasan itu dilakukan setelah sebulan penuh taruna dari Akademi Angkatan Darat, Akademi Angkatan Udara, Akademi Angkatan Laut, Akademi Kepolisian, dan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, melaksanakan kegiatan Latihan Integrasi Taruna Wreda Nusantara (Latsitardanus) di Kabupaten Lombok Utara (KLU).

Sebelum upacara pelepasan, para peserta Latsitardanus melakukan Kirab Drum Band dilepas oleh Wakil Bupati Danny Karter Febrianto R, ST, M.Eng dari Masjid Nurul Islam Tanaq Song Desa Jenggala. 

BACA JUGA: Teater Tradisi Cupak Grantang di Ambang Punah

Bupati Djohan mengaku bangga terselenggaranya kegiatan Latsitardanus XLII di KLU. Dikatakan, Lombok Utara perekonomiannya harus bangkit, kemiskinan dan pengangguran mesti menurun, kesehatan warga mesti meningkat, serta SDM masyarakat harus maju dan berdaya saing. 

“Saya mengapresiasi kegiatan ini. Terima kasih kepada para peserta yang telah mengabdikan diri dan membantu Pemda dalam mengupayakan kesejahteraan masyarakat. Ini sebagai bekal abadi anak-anak dalam menyongsong masa depan,” kata bupati. 

Berakhirnya Latsitardanus XLII para taruna dapat mendayagunakan wawasan selama latihan, menguatkan soliditas serta melatih jiwa kepemimpinan sehingga bisa memberikan kontribusi bagi bangsa dan negara. 

Bupati Djohan menyampaikan pesan untuk para peserta Latsitardanus, agar mampu memanfaatkan ilmu yang telah didapatkan saat pendidikan untuk modal mengarungi kehidupan.

BACA JUGA: Upacara Pelepasan Akhiri Kegiatan Latsitardanus XLII 

“Serta mampu menjadi pemimpin yang bermanfaat bagi nusa dan bangsa sesuai dengan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI,” katanya. 

Peserta Latsitardanus diminta menumbuhkan tekad yang kuat, dan memberikan motivasi untuk anak-anak muda, sehingga sehingga ikut berpacu dalam posisi sebagai generasi yang lebih baik. 

Pelepasan peserta Latsitardanus tersebut bukan menjadi akhir dari segala bentuk hubungan silaturrahmi antara pemerintah KLU dengan para peserta. 

“Semoga jalinan silaturrahmi di antara kita tidak berakhir sampai disini. Saya harap cerita dan budaya yang baik dari KLU dapat dikenang dan dipromosikan kepada masyarakat luas, khususnya di tempat adik-adik ditugaskan nantinya. Tentu pula dapat berkunjung kembali ke bumi Tioq Tata Tunaq,” kata bupati. 

Kegiatan diakhiri dengan penandatanganan Prasasti dan Penyerahan Cinderamata dari Komandan Satlat Macan kepada Bupati Lombok Utara. 

BACA JUGA: Desa Kumbang, Lotim, Calon Percontohan Desa Antikorupsi

Tampak hadir dalam upacara penutupan seluruh rangkaian Latsitardanus XLII tersebut, di antaranya Pabung Dandim 1606/Mataram Letkol Inf. Ibnu Haban, Wakapolres Lotara Kompol Samnurdin, SH, Pj. Sekda KLU Anding Duwi Cahyadi, S.STP, MM, para Kepala PD lingkup Pemda KLU, serta para undangan lainnya.***

Gubernur NTB menghadiri pembukaan Desa Antikorupsi di Desa Pakkato, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan

LOTIM.lombokjournal.com ~ Ada 10 desa di Indonesia dipilih Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) sebagai jadi calon percontohan desa anti korupsi.

Salah satu desa adalah Desa Kumbang, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi NTB yang terpilih menjadi calon percontohan Desa Antikorupsi Tahun 2022.

Gubernur NTB, Dr. H. Zulkieflimansyah, menghadiri langsung pembukaan Desa Antikorupsi yang dilaksanakan di salah satu calon desa antikorupsi, yakni di Desa Pakkato, Kecamatan Bontomarannu, Gowa, Sulawesi Selatan,  Selasa (07/06/22).

BACA JUGA: Evaluasi bagi PPPK akan Dilakukan tiap Tahun

Ketua KPK, Firli Bahuri, dalam sambutannya mengungkapkan, hal ini salah satu upaya pencegahan korupsi di tingkat pedesaan di Indonesia.

“Kita sangat memahami bahwa begitu penting peran desa. Kalau 74 ribu lebih desa bebas dari korupsi, maka tentulah gambaran kabupaten/kota bebas dari korupsi,” tandasnya.

Ia berharap, dengan anggaran yang mencapai Rp468,5 triliun untuk desa, penggunaan dana desa tersebut harus dipastikan sesuai tujuan.

“Anggaran Rp 468,5 triliun itu kita harus pastikan, kalau setiap Kepala Desa paham bagaimana menyusun rencana kerja dari desa, dan paham penyusunan pertanggungjawaban secara benar, baik formil maupun materil, sehingga jauh dari perbuatan korupsi itu,” harapnya.

Sebagai informasi, sebanyak 10 desa di seluruh Indonesia dipilih Komisi Pemberantasan Anti Korupsi (KPK) sebagai jadi calon percontohan desa anti korupsi. 

Sebelum menentukan 10 desa tersebut, tim KPK telah melakukan observasi terhadap 23 desa di 10 provinsi.

BACA JUGA: Dinas Pariwisata KLU Gagas Destinasi Pariwisata Lokal

Ke-10 calon desa antikorupsi tersebut di antaranya Desa Pakatto di wilayah Gowa, Sulawesi Selatan, Desa Kamang Hilla di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Desa Hanura di Kabupaten Pesawaran, Lampung, Desa Mungguk di Kabupaten Sekadau, Kalimantan Barat. Kemudian, Desa Cibiru Wetan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Desa Banyubiru di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Desa Sukojati di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, Desa Kutuh di Kabupaten Badung, Bali, Desa Batusoko Barat di Kabupaten Ende, NTT serta Desa Kumbang di Kabupaten Lombok Timur, NTB.***